REKLAMASI DAN REVITALISASI
Di Kawasan Cao Fe Dian, Tian Jin-Cina dan
Pantai Marina Semarang
NAMA ANGGOTA:
1. Rika Sri Amalia (16309863)
2. Yogi Oktopianto (16309875)
3. Yurista Vipriyanti (16309876)
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Gunadarma
2012
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang
keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan panjang
garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir Indonesia mencapai ¾
wilayah Indonesia (5,8 juta km2 dari 7.827.087 km
2). Hingga saat ini wilayah
pesisir memiliki sumberdaya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan
manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial
ekonominya, manusia memanfatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan.
Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial
dan ekonomi masyarakat.
Agar mendapatkan lahan, maka kota-kota besar menengok daerah yang
selama ini terlupakan, yaitu pantai (coastal zone) yang umumnya memiliki
kualitas lingkungan hidup rendah. Fenomena ini bukan saja dialami di Indonesia,
tapi juga dialami negara-negara maju, sehingga daerah pantai menjadi perhatian
dan tumpuan harapan dalam menyelesaikan penyediaan hunian penduduk
perkotaan. Penyediaan lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan
lahan atau habitat yang sudah ada, seperti perairan pantai, lahan basah, pantai
berlumpur dan lain sebagainya yang dianggap kurang bernilai secara ekonomi dan
lingkungan sehingga dibentuk menjadi lahan lain yang dapat memberikan
keuntungan secara ekonomi dan lingkungan atau dikenal dengan reklamasi.
1.2 Tujuan
Tujuan dari penulisan laporan ini adalah :
1. Mahasiswa mampu mendefinisikan reklamasi dan penerapan aplikasi
yang tergolong berhasil di dalam maupun luar Indonesia.
2. Mahasiswa mampu mendefinisikan revitalisasi dan penerapan aplikasi
yang tergolong berhasil di dalam maupun luar Indonesia.
3. Mahasiswa mampu mengetahui regulasi yang mendukung dalam
aplikasi tersebut.
1.3 Rumusan Masalah
1. Mendefinisikan sejarah reklamasi dan revitalisasi yang ada di Cao Fe
Dian, Tian Jin-Cina.
2. Menguraikan proses penerapan reklamasi dan revitalisasi Cao Fe Dian,
Tian Jin-Cina.
3. Menjabarkan regulasi yang mendukung dalam proses pembangunan
reklamasi Cao Fe Dian, Tian Jin-Cina bila diterapkan di Indonesia.
4. Menganalisis proses penerapannya bila diterapkan di Indonesia.
5. Menjabarkan regulasi pendukung dari proses penerapan reklamasi dan
revitalisasi tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Reklamasi dan Revitalisasi
2.1.1 Reklamasi
Dalam hukum Indonesia, istilah reklamasi ditemukan pada UU Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4739), pada butir 23 memberikan definisi bahwa
reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan
sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
Beberapa jenis reklamasi yang dikaitkan dengan lingkungan fisik tertentu,
yaitu land reclamation, water reclamation, dan mine reclamation. Di Indonesia,
istilah reklamasi pantai digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun
1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan Presiden
Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamsi Pantai Kapuknaga, Tanggerang.
Sejak istilah reklamasi pantai digunakan dalam 2 Keputusan Presiden di Tahun
1995, maka istilah reklamasi pantai ini lebih sering digunakan untuk kegiatan
penimbunan pantai atau laut.
Reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau
bantaran sungai. Definisinya, tujuan utama adalah menjadikan kawasan berair
yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru
tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis
dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, serta objek wisata. Salah
satu reklamasi yang berhasil ada di dunia adalah Reklamasi Cao Fei Dian di
pesisir timur Negara Cina.
2.1.2 Revitalisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2010
Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk
meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu
kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Kegiatan
revitalisasi dilakukan melalui pengembangan kawasan tertentu yang layak untuk
direvitalisasi baik dari segi setting (bangunan dan ruang kawasan), kualitas
lingkungan, sarana, prasarana dan utilitas kawasan, sosial, dan ekonomi.
Revitalisasi merupakan upaya peningkatan kualitas kawasan dengan
melakukan perbaikan-perbaikan fisik dan merupakn suatu fungsi baru pada
kawasan. Usaha pelestarian dalam hal revitalisasi suatu kawasan merupakan suatu
usaha yang memerlukan kerja sama antara stakeholder baik pemerintah, swasta,
maupun masyarakat.
Kegiatan konservasi bisa berbentuk preservasi dan pada saat yang sama
melakukan pembangunan atau pengembangan, restorasi, replikasi, reskontruksi,
revitalisasi dan atau penggunaan untuk fungsi baru suatu aset masa lalu. Untuk
melakukannya perlu upaya lintas sektoral, multidimensi dan disiplin serta
berkelanjutan. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada
penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan
ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan
revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud
bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan
adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya
masyarakat di lingkungan kawasan tertata, tapi masyarakat dalam arti luas. Untuk
itu, perlu mekanisme yang jelas. Aspek lain yang penting dan sangat berperan
dalam revitalisasi, yaitu penggunaan peran teknologi informasi, khususnya dalam
mengelola keterlibatan banyak pihak untuk menunjang kegiatan revitalisasi.
Kegiatan revitalisasi dapat dilakukan dari aspek keunikan lokasi dan
tempat bersejarah. Demikian juga, revitalisasi juga dilakukan dalam rangka untuk
mengubah citra suatu kawasan.
2.2 Reklamasi dan Revitalisasi di Cao Fei Dian, Tian Jin – Cina
Cao Fei Dian merupakan satu kawasan di pantai timur Beijing yang
mengalami pertumbuhan cukup pesat. Berada pada posisi pesisir timur negara
Cina atau di pantai barat laut Kuning. Laut Kuning menjadi kawasan perairan
yang berkembang karena meningkatkannya aktivitas transportasi dan kegiatan
ekonomi yang terjadi pada sisi-sisi pantainya (pantai barat : daratan dan pantai
timur Cina), sehingga menjadi sebuah kawasan yang mendunia karena intensitas
perkembangan kegiatan ekonominya. Penyelenggaraan reklamasi di kawasan Cao
Fei Dian, Tian Jin dinilai strategis karena selain sebagai perluasan daratan yang
ada, juga dinilai akan mampu bersaing dalam perkembangan kawasan Asia
Pasifik.
Reklamasi di Cina diprioritaskan di pantai timur Tian Jin sebagai
pengganti lokasi Kawasan Industri di Beijing. Pemerintah Cina ingin sukses
dalam penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2008, sehingga dilakukan pengaturan
kembali (bahkan relokasi) kawasan-kawasan yang dinilai mengganggu
transportasi dan potensial menimbulkan polusi. Pada sisi lain, pengaturan ruang
yang lebih efisien (kompak). Kebijakan pengaturan ruang pada kawasan-kawasan
tertentu menjadi bagian dari upaya menyukseskan Olimpiade Beijing 2008.
Pemindahan ke pantai dengan mereklamasi, sekaligus pembuatan kawasan
industri, dan pelabuhan, sehinga pemindahan ini juga akan memberikan nilai
ekonomis. Total luas reklamasi sekitar 2.000 hektar, termasuk untuk seluruh
kegiatan tersebut. Hal-hal yang menonjol dari penyelenggaraan reklamasi di Cina
adalah :
1. Reklamasi dilakukan berdasar perencanaan yang matang, sistimatis, dan
jelas pentahapan pembangunannya.
2. Dukungan studi dari berbagai bidang kajian : sosial, ekonomi, budaya,
teknis, lingkungan, dan lain-lain, agar tidak menimbulkan konflik berbagai
kepentingan.
3. Pembangunan elemen-elemen pembentuk ruang yang memiliki daya tarik
kuat diprioritaskan pembangunannya, seperti kawasan pelabuhan dengan
fasilitasnya, jalan raya, jaringan listrik, jalur kereta api, apartemen, dan
lain sebagainya.
4. Teknik pelaksanaannya terkesan sederhana dan efisien, karena
menggunakan sistem polder dan pengurugan, menggunakan material pasir
dari perairan laut setempat (dipindahkan dari sebelahnya, dengan demikian
ada bagian (“pergerakan”) yang dalam dan ada pengurangan/pengisian).
5. Pemanfaatan ruang hasil reklamasi diutamakan sebagai kawasan industri,
pelabuhan, kawasan berikat, dan permukiman dengan berbagai
fasilitasnya.
Gambar 2.1 Kawasan yang sedang dalam proses reklamasi
Gambar 2.2 Kegiatan pengisian pasir di area yang dijadikan daratan
Gambar 2.3 Saluran pembuangan air dalam proses pengeringan lahan reklamasi
Sesuai dengan fungsi rencana awal, kawasan ini dijadikan sebagai
kawasan industri Asia Pasifik. Kawasan ini direvitalisasikan dalam rangka
penyelenggaran Olimpiade Beijing 2008. Penataan ruang wilayah ini disesuaikan
dengan kebutuhan Olimpiade Beijing 2008 dengan mengutamakan kawasan
industry, pelabuhan, kawasan beikat dan permukiman dengan berbagai fasilitas
lengkap didalamnya.
2.3 Penerapan di Indonesia (Pantai Marina Semarang)
Pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang semakin pesat telah
menimbulkan permasalahan yang pelik bagi tempat dimana mereka tinggal. Tidak
hanya peningkatan angka kriminalitas tetapi juga kerusakan lingkungan yang
semakin parah. Pertambahan jumlah penduduk menuntut pula bertambahnya
tempat tinggal. Sayangnya, lahan yang diperuntukan untuk pemukiman di setiap
kota terbatas, bahkan semakin lama luasnya semakin berkurang karena
beralihfungsi menjadi pusat perbelanjaan dan perkantoran. Desakan kebutuhan
ekonomi menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah
penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya. Daerah
sepadan pantai, dihitung 100 meter dari pantai pada waktu pasang tertinggi,
sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tidak
bebas lagi dari kegiatan pembangunan. Ribuan hektare lahan di pesisir pantai
utara Jawa Tengah musnah tergerus abrasi.
Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain tentunya pada peningkatan
kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap
kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi,
peningkatan kondisi habitat perairan, perbaikan rejim hidraulik kawasan pantai,
dan penyerapan tenaga kerja.
Reklamasi banyak
memberikan keuntungan dalam
mengembangkan wilayah.
Praktek ini memberikan pilihan
penyediaan lahan untuk
pemekaran wilayah, penataan
daerah pantai, menciptakan
alternatif kegiatan dan pengembangan wisata bahari. Pulau hasil reklamasi dapat
menahan gelombang pasang yang mengikis pantai, Selain itu juga dapat menjadi
semacam bendungan untuk menahan banjir rob di daratan.
Namun perlu diingat pula, reklamasi adalah campur tangan manusia
terhadap alam dan semua kegiatan ini juga membawa dampak buruk. Sementara,
dampak negatif dari reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti
perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan, pencemaran
laut, perubahan rejin air tanah, peningkatan potensi banjir dan penggenangan di
wilayah pesisir. Sedangkan, dampak biologis berupa terganggunya ekosistem
mangrove, terumbu karang, padang
lamun, estuaria dan penurunan
keanekaragaman hayati.
Sekitar 80 persen wilayah
pantai saat ini dikuasai oleh swasta
salah satunya ialah pengusaha.
Dengan dalih telah mempunyai izin dari pusat pada zaman pemerintahan Orde
Baru, mereka dengan leluasa mengubah pantai, termasuk mendirikan bangunan,
baik di wilayah pantai maupun di laut dengan cara mereklamasi pantai. Sebagai
contoh ialah reklamasi Pantai Marina Semarang yang diduga menyebabkan abrasi
pantai Tawangmas. Bukan hanya itu, rob atau limpasan air laut di wilayah
Kelurahan Tawangmas juga semakin parah.
Bila dibandingkan dengan Reklamasi yang dilakukan Pemerintah Cina di
kawasan Cao Fei Dian, Tian Jin – Cina, Reklamasi Pantai Marina dapat dikatakan
menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik bagi masyarakat sekitar. Penerapan
reklamasi di Cao Fei Dian, Tian Jin – Cina dapat dilakukan di daerah Pantai
Marina yang terletak di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, bila
memperhatikan beberapa aspek berikut ini :
1. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dengan
memperhatikan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Perencanaan yang matang harus didukung dengan persetujuan
pemanfaatan lahan perairan dan pelaksanaan reklamasi Pantai Marina
yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota No 590/04310
bertanggal 31 Agustus 2004.
2. Teknik pengerjaan dengan sistem polder yang dilakukan pada
reklamasi di kawasan Cao Fei Dian, Tian Jin – Cina sulit diterapkan di
kawasan Marina Semarang yang memiliki drainase yang baik. Sistem
polder yaitu sistem reklamasi yang dilakukan dengan cara
mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air
yang berada di dalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari
daerah lahan reklamasi. Teknik sistem polder ini dapat dilakukan pada
lokasi dengan kondisi drainase yang baik. Reklamasi sistem polder
kurang cocok untuk daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat
tinggi seperti di Indonesia.
3. Sebagai normalisasi dan antisipasi terhadap adanya banjir, maka sesuai
dengan AMDAL, kawasan ini perlu dibangun adanya kanal yang
berfungsi untuk mengalirkan air ke laut.
Penerapan revitalisasi kawasan di Cina, diterapkan pula di Indonesia
tepatnya yaitu dikawasan Pantai Marina Semarang. Keadaan fisik dari pantai
Merina Semarang adalah sebagai berikut :
1. Lokasi
Kawasan Pantai Marina terletak di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan
Semarang Barat dengan batas-batas wilayah :
a. Sebelah utara : Laut Jawa
b. Sebelah barat : Kecamatan Tugu
c. Sebelah selatan : Perumahan Puri Anjasmoro
d. Sebelah timur : Jalan arteri utara
Menurut pembagian wilayah kota Semarang kawasan ini termasuk pada Bagian
Wilayah Kota III Sub Wilayah IV.
2. Vegetasi
Jenis vegetasi pada pantai di kawasan ini terdiri dari tumbuhan bakau, api – api
serta rumput peking, alang – alang dan tumbuhan liar lainnya. Dan mempunyai
potensi untuk ditanami berbagai macam vegetasi khususnya vegetasi yang
menjadi ciri khas tropis.
3. Iklim
Iklim pada kawasan sama dengan iklim regional Jawa Tengah yaitu iklim
tropis. Iklim ini berpotensi untuk penanaman vegetasi. Sementara untuk
permasalahan panas dan debu yang ditimbulkan iklim tropis, perlu penanganan
khusus untuk menanggulanginya
4. Tata Guna Lahan
Sesuai dengan rencana Tata Ruang Daerah, sebagian besar kawasan di sekitar
Pantai Marina berkembang menjadi kawasan pemukiman yang diikuti dengan
perkembangan kawasan perdagangan dan jasa. Akan tetapi potensi kawasan
pantainya sendiri sebagai kwasan rekreasi air saat ini belum dimanfaatkan
secara optimal. Tercatat baru satu fasilitas rekreasi yang memanfaatkan potensi
alam kawasan pantai ini yaitu Kawasan Rekreasi Marina yang menyediakan
fasilitas berupa kolam renang dan taman bermain. Sedangkan fasilitas tekreasi
lain yang ada di sekitar kawasan ini antara lain rekreasi budaya PRPP dan
Taman Maerokoco.
5. Sarana dan Prasarana
Prasarana listrik, air dan telepon disuplay dari jaringan yang telah tersedia.
Jalan dalam kondisi baik sehingga memungkinkan angkutan umum seperti bis
kota dan ojek untuk masuk ke dalam kawasan. Jaringan ini memiliki akses
langsung menuju jaringan jalan arteri primer.
Sedangkan keadaaan non fisik Pantai Marina semarang adalah sebagai berikut :
1. Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan ruang pada kawasan pada dasarnya terdiri atas kawasan
permukiman, kawasan rekreasi dan kawassan industri.
2. Pengaturan Bangunan
Mengacu pada arahan RDTR kawasan BWK III, Pengaturan bangunan
meliputi:
a. Pengaturan kepadatan bangunan (Koefisien Dasar Bangunan)
KDB pada kawasan ini adalah 60%
b. Pengaturan Ketinggian Bangunan
Ketinggian Maksimal yang diperbolehkan pada kawasan ini asalah 7 lantai
c. Koefisien Lantai Bangunan 4.2
d. Garis Sempadan Pantai 25 m
e. Garis Sempadan Bangunan 17 m
3. Potensi Kawasan. Kawasan Pantai Marina memiliki potensi yang menunjang
keberadan rekreasi air nantinya, antara lain :
a. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota dan kawasan bisnis Semarang, yaitu
Tugu Muda dan Simpang Lima serta berada pada lingkungan perumahan
eksklusif.
b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai bagi keperluan rekreasi air
seperti sarana utilitas.
c. Masih banyak lahan pada kawasan ini yang belum dimanfaatkan.
d. Memiliki potensi alam berupa alam pantai dengan hamparan pasir, deburan
ombak dan angin yang cukup kencang.
e. Kawasan dekat dengan bandara Internasional Ahmad Yani, dengan
semakin berkembangnya jaringan transportasi ini, semakin meningkat juga
wisatawan yang datang.
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah, dilakukan pengurugan tambak dan
reklamasi di beberapa tempat di Semarang, termasuk Kawasan Pantai Marina dan
sekitarnya yang berkembang menjadi kawasan pemukiman yang diikuti dengan
perkembangan kawasan perdagangan dan jasa. Walaupun potensi kawasannya
sendiri sebagai kawasan rekreasi air sampai saat ini belum dimanfaatkan secara
optimal, namun keberadaannya tetap menimbulkan dampak bagi lingkungan
sekitarnya baik positif maupun negatif. Terlebih lagi lokasinya yang tidak jauh
dari pusat kota yang ramai dan kawasan bisnis Semarang, yaitu Tugu Muda dan
Simpang Lima serta berada pada lingkungan perumahan eksklusif.
2.4 Regulasi yang mendukung
2.4.1 Regulasi yang mendukung reklamasi pantai di Indonesia
Reklamasi pantai di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1979 dan terus
berlangsung hingga saat ini. Keberadaan lembaga reklamasi pantai mulai dikenal
dalam bidang hukum Indonesia sejak tahun 1995 dengan munculnya 2 Keputusan
Presiden, yaitu Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai
Utara Jakarta dan Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi
Pantai Kapuknaga, Tanggerang.
Secara umum, kedua Keputusan Presiden (KEPPRES) ini menjadi awal
munculnya landasan yurisdis bagi reklamasi pantai. Hanya saja KEPPRES ini
tidak dapat berlaku secara umum. Pembangunan reklamasi di Indonesia harus
mengacu pada berbagai pedoman dan undang-undang yang mengatur tentang
reklamasi pantai, antara lain :
1. Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan
Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang
faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan
kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya,
tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode
yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan batasan, persyaratan dan
ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan
reklamasi pantai.
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan
memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup
4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang
merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan
menata wilayahnya dalam satu-kesatuan matra ekosistem.
5. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
yang mengatur tentang perlindungan terhadap asset baik berupa jiwa, raga,
harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat
diminimalisir.
6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Dalam Peraturan Pemerintah ini hanya diatur mengenai status hukum
tanah hasil reklamasi semata-mata. Menurut Pasal 12 PP No. 16 Tahun
2004, tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah
perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai
langsung oleh Negara.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. SK.
31/P3L/VIII/2003 tentang Pembentukan Tim Reklamasi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor:
SK.64D/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir.
Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini hanya
menjelaskan tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. Dalam
Pedoman tersebut dikemukakan bahwa selama ini di Indonesia memang
belum ada ketentuan umum yang mengatur reklamasi pantai di perairan
pesisir secara nasional baik dalam hal legalitas maupun aspek-aspek yang
harus diperhatikan secara biogeofisik dan sosial ekonomi budaya dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan reklamasi.
Dengan disahkannya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) pada tanggal 17 Juli 2007, maka pengaturan
tentang reklamasi secara telah muncul.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 23 UU Nomor: 27 Tahun
2007, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka
meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan
dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau
drainase. Dalam pasal 34 UU No. 27 Tahun 2007 ditentukan bahwa :
1. Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan
dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek
teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
2. Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menjaga dan memperhatikan :
a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, serta
c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan
penimbunan material.
3. Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden.
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2007, reklamasi
pantai dan laut telah merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan Undang-
undang. Konsekuensinya, izin reklamasi pantai dan laut (wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil) merupakan suatu keputusan tata usaha Negara yang
berdasarkan Undang-undang. Izin reklamasi tidak lagi hanya merupakan suatu
kebijakan dalam arti keputusan tata usaha Negara untuk mengisi kekosongan
Undang-undang.
2.4.2 Regulasi yang mendukung revitalisasi di Indonesia
Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui
beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal
sebagai berikut : (1) intervensi fisik intervensi, (2) rehabilitas ekonomi, (3)
revitalisasi sosial/institusional yang didukung dengan regulasi yang berlaku di
Indonesia. Berikut adalah regulasi yang mendukung adanya revitalisasi di
Indonesia.
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2010
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan
BAB III
ANALISIS MASALAH
Reklamasi & Revitalisasi Pantai Marina Semarang
Input Tak TerkendaliKualitas Lingkungan Hidup RendahPotensi Banjir & Penggenangan di Wilayah Pesisir
Input TerkendaliUU No. 27 Tahun 2007 Peraturan Menteri PU No.18/PRT/M/2010UU No. 32 Tahun 2004Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990Keputusan Direktur Jenderal Pesisir & Pulau-Pulau Kecil SK.640/P3K.IX/2004
Output yang DiharapkanPeningkatan Kualitas & Nilai Ekonomi Kawasan PesisirKawasan Baru untuk Permukiman, Perindustrian, Bisnis & Objek Wisata
Output Tak DiharapkanPerubahan hidro-oseonografiPeningkatan Kekeruhan Air LautPencemaran LautErosi PantaiRob atau Limpasan Air
Manajemen RisikoAudit LingkunganPenataan Daerah Pantai
Input LingkunganPenyediaan Lahan di Wilayah PesisirAlternatif Kegiatan & Pengembangan Wisata Bahari
Gambar 3.1 Diagram Input-Output
Reklamasi dan Revitalisasi
Pantau Marina Semarang
Peningkatan
Potensi Rob
Regulasi
Pendukung
-+
Pengembangan Lahan
di Wilayah PesisirPenurunan Kualitas
Wilayah Pesisir
Perkembangan
Kawasan Industri
+
Pencemaran
Air Laut
-
Kawasan
Perekonomian
+
-
Penurunan
Keanekaragaman
Hayati
Reklamasi
Pemanfaatan Lahan
Perairan & Pelaksanaan
Reklamasi dan
Revitalisasi
Pemekaran
Wil.Penataan
Daerah Pantai
+
--+
Revitalisasi
Gambar 3.2 Diagram Casual Loop
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau
bantaran sungai. Tujuan utama adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau
tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut
dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan,
pelabuhan udara, perkotaan, serta objek wisata. Salah satu reklamasi yang berhasil
ada di dunia adalah Reklamasi Cao Fei Dian di pesisir timur Negara Cina.
Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui
pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi
kawasan sebelumnya. Kegiatan revitalisasi dilakukan melalui pengembangan
kawasan tertentu yang layak untuk direvitalisasi baik dari segi setting (bangunan
dan ruang kawasan), kualitas lingkungan, sarana, prasarana dan utilitas kawasan,
sosial, dan ekonomi.
Sistem pelaksanaan reklamasi di Cao Fei Dian, Tian-ji Cina tidak dapat
diterapkan di Indonesia karena sistem yang digunakan adalah sistem polder.
Reklamasi sistem polder kurang cocok untuk daerah yang mempunyai curah hujan
yang sangat tinggi seperti di Indonesia.
Regulasi yang mendukung reklamasi dan revitalisasi di Indonesia adalah
sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Revitalisasi Kawasan
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SK.640/P3K/M/2004
4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pengelolaan Kawasan
4.2 Saran
Pelaksanaan pembangunan reklamasi harus diperhatikan beberapa aspek
penting dibawah ini:
1. Kondisi lingkungan sekitar menentukan sistem reklamasi yang akan
digunakan.
2. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah, dilakukan pengurugan
tambak dan reklamasi di beberapa tempat di Semarang, termasuk
Kawasan Pantai Marina dan sekitarnya yang berkembang menjadi
kawasan pemukiman yang diikuti dengan perkembangan kawasan
perdagangan dan jasa
3. Regulasi reklamasi dan revitalisasi dalam suatu wilayah/kawasan perlu
diawasi proses pelaksanaanya, sehingga tidak ada peraturan tumpang
tindih diantara stake holder dari kawasan reklamasi tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.caofeidian.gov.cn/CFDPortal/
http://www.theglobal-review.com
http://semarang.citydirectory.co.id
http://bappenas.go.id