REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
Disampaikan pada :Rapat Koordinasi Nasional IAI
Jakarta, 18 Juni 2011
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PENDAHULUAN (1)
Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
Ditetapkan 3 Mei 2011
Diundangkan 1 Juni 2011
Terdiri dari 7 Bab, 39 Pasal
PENDAHULUAN (2)
Bab I. Ketentuan Umum
Bab II. Registrasi
Bab III. Izin Praktik dan Izin Kerja
Bab IV. Komite Farmasi Nasional
Bab V. Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI. Ketentuan Peralihan
Bab VII. Ketentuan Penutup
Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
by whom
STRA SIPA , SIKA atau SIKTTK
how
what
where
ED
•Dikeluarkan o/ Menteri•Menteri mendelegasikan kepd KFN
• Dikeluarkan o/ Kepala DinKes Kab/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan
•Permohonan kepd Ka DinKes
Kab/Kota•Tembusan kepd Ka DinKes Prov
•Permohonan kepd KFN•Tembusan kepada DirJen Binfar & Alkes dan PP Org. Profesi•Dpt on line
Pusat (Jakarta)•Tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan
•5 (lima) Tahun
- berlaku sepanjang STRA atau STRTTK masih berlaku - Tempat praktek/bekerja msh sesuai dg yg tercantum dlm SIPA, SIKA atau SIKTTK
STRTTK
•Dikeluarkan o/ Menteri•Menteri mendelegasi kepd Ka DinKes Prov
•Permohonan kepd Ka DinKes Prov
•Tempat menyelesaikan pendidikan
•5 (lima) Tahun
PERSYARATAN STRA (1)
Ijazah Apoteker
Sertifikat Kompetensi Apoteker
Telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker
Surat Keterangan sehat fisik dan mental
Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
PERSYARATAN STRA (2)
...bagi Apoteker lulusan luar negeri
Surat Keterangan telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker dari Institusi Pendidikan yg terakreditasi
Surat izin tinggal tetap untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perUU-an di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian bagi Apoteker WNA
SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI Dikeluarkan oleh Organisasi Profesi setelah
lulus uji kompetensi
Berlaku 5 tahun dan dpt dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya
Uji kompetensi dilakukan oleh Org. Profesi melalui pembobotan Satuan Kredit Profesi (SKP)
Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan oleh KFN
TATA CARA MEMPEROLEH STRA (1)
Apoteker mengajukan permohonan kepada KFN, cc: DJ Binfar & Alkes dan PP Org. Profesi
Dapat dilakukan secara online
10 HK setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, KFN menerbitkan STRA
TATA CARA MEMPEROLEH STRA (2)
Dokumen yang dilampirkan: FC Ijazah Apoteker
FC Surat Sumpah/Janji Apoteker
FC Sertifikat Kompetensi Profesi
Surat Keterangan sehat fisik dan mental
Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanaan ketentuan etika profesi
Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar
APOTEKER BARU LULUS
DAFTAR NAMA APOTEKER BARU
DAFTAR NAMA APOTEKER BARU
Org. Profesi
Fakultas Farmasi xxx
PELANTIKAN & PENGUCAPAN SUMPAH APOTEKER
Kolektif, 1 bln sebelum pelantikan
KFN
2 minggu sebelum pelantikan
2 minggu sebelum
pelantikan
STRASTRASERTIFIKAT KOMPETENSI
SERTIFIKAT KOMPETENSI
REGISTRASI ULANG
Registrasi ulang dilakukan sesuai tata cara memperoleh STR dengan melampirkan STRA yang lama
Harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sebelum STRA habis masa berlakunya
PENCABUTAN STRA (1)
STRA dapat dicabut karena: Permohonan ybs
Pemilik STRA tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter
Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian
Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan pengadilan
IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA (1)
SIPA: Apoteker penanggung jawab di fasilitas
pelayanan kefarmasian
Apoteker Pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian
SIKA bagi Apoteker yg melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran
IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA (2)
SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian
Apoteker PJ di Puskesmas dapat menjadi Apoteker Pendamping di luar jam kerja
SIPA Pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian
TATA CARA MEMPEROLEH SIPA atau SIKA (1)
Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dina Kesehatan Kab/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dillaksanakan, cc: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Untuk permohonan SIPA sbg Apoteker Pendamping hrs dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat PK pertama, kedua atau ketiga
20 HK setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, Ka Dinkes Kab/Kota menerbitkan SIPA atau SIKA
TATA CARA MEMPEROLEH SIPA atau SIKA (2)
Dokumen yang dilampirkan: FC STRA
Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran
Surat rekomendasi dari organisasi profesi
Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 3x4 masing-masing sebanyak 2 lembar
PENCABUTAN SIPA atau SIKA (1)
SIPA atau SIKA dapat dicabut karena: Permohonan ybs
STRA tidak berlaku lagi
Ybs tidak bekerja pd tempat yg tercantum dlm surat SIPA atau SIKA
Ybs tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan ditetapkan dg surat keterangan dokter
Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian
Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan pengadilan
KOMITE FARMASI NASIONAL
SEKRETARIAT
DIVISI SERTIFIKASI & REGISTRASI
DIVISI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
•PNS•BERTGGJWB KEPD SES •DJ BINFAR & ALKES
KOMPOSISI:•Kemenkes 2•BPOM 1•Org. Prof. 3•Org. TTK 1•Perhimpunan PTFI 1•Kemendiknas 1
DIVISI PEDIDIKAN DAN PELATIHAN
BERKELANJUTAN
KOMITE FARMASI NASIONAL (1)
Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan DJ Binfar & Alkes
Untuk anggota KFN yang berasal dari organisasi atau perhimpunan harus diusulkan oleh organisasi atau perhimpunan ybs kepd DJ Binfar & Alkes
Masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode
Ketua KFN harus seorang apoteker
KOMITE FARMASI NASIONAL (2)
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, KFN dapat membentuk tim ad hoc, yang bertugas menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin
Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran disiplin diatur oleh KFN
KOMITE FARMASI NASIONAL (3)
Pembinaan dan pengawasan thd pelaksanaan dan penerapan peraturan ini dilakukan oleh DJ Bina Kefarmasian & Alkes, Ka Dinkes Prov, Kab/Kota, organisasi dan/atau perhimpunan terkait sesuai dg fungsi dan tugas masing-masing
Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan secara berjenjang kepada DJ
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Apoteker yg sudah memiliki SP atau SIK dianggap telah memiliki STRA, SIPA atau SIKA
Wajib MENGGANTI SP atau SIK dg STRA dan SIPA/SIKA paling lambat 31 Agustus 2011
Mendaftar melalui website KFN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tgl 31 Agustus 2011, dg melampirkan: FC KTP/Sim/Paspor
FC Ijazah Apoteker
SIK atau SP
Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar
KETENTUAN PERALIHAN (1)
Setelah mendapatkan STRA pertama kalinya, wajib mengurus SIPA atau SIKA
Masa berlaku STRA, SIPA, SIKA diberikan berdasarkan tanggal kelahiran apoteker
KETENTUAN PERALIHAN (2)
KFN: Finalisasi website
Penetapan keanggotaan
Proses PENGGANTIAN: Data-base SIK terdahulu (DJ POM) dan SP (Biro
Kepegawaian) otomatis ditetapkan STRA, foto diserahkan/dikirimkan lgs bisa diserahkan STRA kepada ybs
Secara manual (perorangan atau kolektif)
Tidak dikenakan biaya
Sosialisasi dan advokasi
TINDAK LANJUT
Jumat, 17/06/2011 11:58 WIB
Visiting Apoteker Cegah Dokter Jualan Obat
Tya Eka Yulianti - detikBandung
Bandung - Imbauan Menteri Kesehatan agar apoteker mengunjungi pasiennya salah satu alasannya agar penggunaan obat generik dapat lebih meningkat. Selain itu, untuk mencegah praktik dokter yang menjual sendiri obat pada pasiennya.
"Obat generik harus lebih ditingkatkan pemakaiannya. Saat berdiskusi dengan dokter, apoteker bisa meminta agar pasien diberi obat generik," ujar Menteri Kesehatan dalam press confrence 5th Conference of Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) di Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Jumat (17/6/2011).
Saran penggunaan obat generik diberikan karena harganya lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Selain itu pendampingan apoteker pada pasien dalam pemberian obat dilakukan untuk mencegah adanya dokter yang menjual langsung obat pada pasiennya.
"Dokter tidak diperkenankan menjual obat, kecuali di daerah yang tidak ada apotek dan apoteker. Pasien seharusnya mendapat obat dari pelayanan farmasi," katanya.
Ia pun berharap, peran apoteker dalam pelayanan kesehatan dapat lebih dikuatkan.
(tya/ern)