RANCANGAN REVISI PP 38/2007 RANCANGAN REVISI PP 38/2007 DAN NSPK DI LINGKUNGAN DAN NSPK DI LINGKUNGAN DITJEN BINFAR DAN ALKES DITJEN BINFAR DAN ALKES Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan DISAMPAIKAN PADA SEMILOKA REVISI PP38/2007 DAN NSPK : IMPLIKASINYA TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS KESEHATAN SERTA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Yogyakarta, 30 Juni 2011
27
Embed
RANCANGAN REVISI PP 38/2007 DAN NSPK DI LINGKUNGAN … · DITJEN BINFAR DAN ALKES Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan DISAMPAIKAN PADA SEMILOKA REVISI PP38/2007 DAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN REVISI PP 38/2007RANCANGAN REVISI PP 38/2007DAN NSPK DI LINGKUNGANDAN NSPK DI LINGKUNGANDITJEN BINFAR DAN ALKESDITJEN BINFAR DAN ALKES
Sekretaris DitjenBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
DISAMPAIKAN PADASEMILOKA REVISI PP38/2007 DAN NSPK : IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS KESEHATAN SERTA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Yogyakarta, 30 Juni 2011
SISTEMATIKA PRESENTASISISTEMATIKA PRESENTASI
I. PENDAHULUAN
II. URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI PP 38/2007 TERKAIT DITJEN BINFAR DAN ALKES
III. RANCANGAN REVISI PP 38/2007 TERKAIT DITJEN BINFAR DAN ALKES
IV. RENCANA TINDAK LANJUT
V. PENUTUP
I.I. PENDAHULUANPENDAHULUAN
AMANAT UU 36/2009 AMANAT UU 36/2009
Bagian Ketiga : Perbekalan Kesehatan (termasuk obat)
o Pasal 36 : Jaminan ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan perbekalan kesehatan,
terutama obat esensial
o Pasal 37 : Pengelolaan perbekalan kesehatan
o Pasal 38 : Pengembangan perbekalan kesehatan
o Pasal 40 : Daftar Obat Esensial Nasional
o Pasal 41 : Peran Pemerintah Daerah
SISTEM KESEHATAN NASIONALSISTEM KESEHATAN NASIONAL
UPAYA KESEHATAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN
SDM KESEHATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANAJEMEN
& INFOKES
SEDIAAN FARMASI, ALKES, &
MAKANAN
S K N
a. Upaya ketersediaan, pemerataan,
dan keterjangkauan
b. Upaya jaminan keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu serta
perlindungan masyarakat
c. Upaya penyelenggaraanpelayanan kefarmasian
d. Upaya penggunaan obat yang rasional
e. Upaya kemandirian sediaan farmasi
TUJUAN :
TERSEDIANYA SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN YG TERJAMIN AMAN, BERKHASIAT/BERMANFAAT DAN BERMUTU, DAN KHUSUS UNTUK OBAT DIJAMIN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUANNYA GUNA MENINGKATKAN
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA
REFORMASI KESMAS : REFORMASI KESMAS : REFORMASI KEFARMASIAN REFORMASI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANDAN ALAT KESEHATAN
PENINGKATAN
KETERSEDIAAN,
PEMERATAAN, &
KETERJANGKAUAN
OBAT
PELAYANAN
KEFARMASIAN YG
EFEKTIF & EFISIEN
PENINGKATAN
KEAMANAN,
KHASIAT, & MUTU
OBAT, ALKES,
MAKANAN
KEMANDIRIAN
OBAT, BHN BAKU
OBAT, & OBAT
TRADISIONAL
PEMBANGUNAN
KESEHATAN YANG
INKLUSIF DAN
BERKEADILAN
PERCEPATAN
PENCAPAIAN MDGs
KESEHATAN
PENGATASAN
DISPARITAS DERAJAT
KESEHATAN
REFORMASI
KESEHATAN
MASYARAKAT
REFORMASI
KEFARMASIAN
DAN ALAT
KESEHATAN
RENSTRA KEMENKES 2010 RENSTRA KEMENKES 2010 –– 2014 : 2014 : PROGRAM KEFARMASIAN DAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKESALKES
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
PROGRAM 3
Peningkatan Produksi dan Distribusi
Alat Kesehatan dan PKRT
Peningkatan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
PROGRAM 4
PROGRAM 1 PROGRAM 2
PROGRAM 5
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pd Program
Kefarmasian dan Alkes
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKESPROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKES
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
VIIKefarmasian dan Alat
Kesehatan
Meningkatnya sediaan farmasi
dan alat kesehatan yang
memenuhi standar dan
terjangkau oleh masyarakat
Persentase ketersediaan obat dan vaksin
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
2. Persentase penggunaan obat generik di
fasilitas pelayanan kesehatan
3. Persentase instalasi farmasi Kab/ Kota sesuai
standar
1. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT
yang beredar memenuhi persyaratan
keamanan, mutu dan manfaat
2. Persentase sarana produksi alat kesehatan
dan PKRT yang memenuhi persyaratan cara
produksi yang baik
3. Persentase sarana distribusi alat kesehatan
yang memenuhi persyaratan distribusi
1
Peningkatan Ketersediaan
Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan
Obat Esensial Generik di Sarana
Pelayanan Kesehatan Dasar
2Peningkatan Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
Meningkatnya mutu dan
keamanan alat kesehatan dan
PKRT
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKESPROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKES
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR
1. Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesuai standar
2. Persentase Puskesmas perawatan yang
melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar
3. Persentase penggunaan obat rasional di
sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah
1. Meningkatnya produksi bahan
baku dan obat lokal serta mutu
sarana produksi dan distribusi
kefarmasian
1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional
produksi di dalam negeri
2. Meningkatnya kualitas
produksi dan distribusi
kefarmasian
2. Jumlah standar produk kefarmasian yang
disusun dalam rangka pembinaan produksi dan
distribusi
3. Meningkatnya produksi bahan
baku obat dan obat tradisional
produksi di dalam negeri
1. Persentase dokumen anggaran yang
diselesaikan
2. Persentase dukungan manajemen dan
pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah
dalam rangka dekonsentrasi
3. Jumlah rancangan regulasi yang disusun
3Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Meningkatnya penggunaan obat
rasional melalui pelayanan
kefarmasian yang berkualitas
untuk tercapainya pelayanan
kesehatan yang optimal
4Peningkatan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
5
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Meningkatnya dukungan
manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
II.II. URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
SESUAI PP38/2007 TERKAIT SESUAI PP38/2007 TERKAIT
DITJEN BINFAR DAN ALKESDITJEN BINFAR DAN ALKES
3 Urusan Pemerintahan :
URUSAN PEMERINTAHAN DI URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG OBAT DAN PERBEKALAN BIDANG OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATANKESEHATAN
(SK Menkes No. 922/MENKES/SK/X/2008)
SUB-SUB BIDANG :
KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT, DAN KETERJANGKAUAN
HARGA OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN
PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN BUFFERSTOK
OBAT, SERTA ALKES, REAGENSIA,
DAN VAKSIN TERTENTU
REGISTRASI, AKREDITASI,
SERTIFIKASI KOMODITI
KESEHATAN SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PEMBERIAN IZIN INDUSTRI
KOMODITI KESEHATAN, ALAT
KESEHATAN DAN PEDAGANG
BESAR FARMASI (PBF)
1.
a. Estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia dan
vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program skala
nasional.
Estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan,
reagensia dan vaksin untuk pelayanan kesehatan
dan program skala provinsi
Estimasi kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia
dan vaksin untuk pelayanan kesehatan dan program
skala kab/kota
b. Penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin
sektor publik, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
yaitu buffer stock nasional, alat kesehatan tertentu,
reagensia tertentu dan vaksin tertentu
Penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan
vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab
Provinsi yaitu buffer stock, alat kesehatan,
reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi
Penyediaan obat, alat kesehatan, reagensia dan
vaksin sektor publik, yang menjadi tanggung jawab
Kab/Kota yaitu obat pelayanan kesehatan dasar, alat
kesehatan, reagensia dan vaksin skala kab/kota
c. Mendistribusikan obat, alat kesehatan, reagensia dan
vaksin tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat
sasaran untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan
skala nasional
Mendistribusikan obat, alat kesehatan, reagensia
dan vaksin tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu
dan tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan
dan pemerataan skala provinsi
Mendistribusikan obat, alat kesehatan, reagensia
dan vaksin tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan
tepat sasaran untuk menjamin ketersediaan dan
pemerataan skala kabupaten / kota
d. Melakukan sosialisasi dan advokasi penggunaan obat,
alat kesehatan, reagensia dan vaksin secara rasional
dengan penerapan pelayanan kefarmasian
Melaksanakan advokasi penggunaan obat, alat
kesehatan, reagensia dan vaksin secara rasional
dengan penerapan pelayanan kefarmasian
Menggunakan obat, alat kesehatan, reagensia dan
vaksin secara rasional dengan penerapan pelayanan
kefarmasian
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh
aspek pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan,
reagensia dan vaksin skala nasional.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat,
alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang
dilaksanakan oleh kabupaten / kota.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
seluruh aspek pengelolaan dan penyediaan obat,
alat kesehatan, reagensia dan vaksin yang
dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya.
PEMERINTAH PEMERINTAHAN PROVINSI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat nasional, alat
kesehatan tertentu reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala
nasional.
Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi,
alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala
provinsi.
Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan
dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala
kabupaten/kota.
2
a. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur di bidang registrasi, akreditasi, sertifikasi
komoditi kesehatan
a. - a. -
b. Registrasi obat, obat tradisional, kosmetik, alkes dan
PKRT, makanan minuman
b. - b. -
c. Pemberian izin persetujuan impor / ekspor narkotika,
psikotropika dan prekursor farmasi
c. - c. -
d. Tersedianya data dan informasi narkotika, psikotropika
dan prekursor farmasi tingkat nasional
d. Tersedianya data dan informasi narkotika,
psikotropika dan prekursor farmasi tingkat propinsi
d. Tersedianya data dan informasi narkotika,
psikotropika dan prekursor farmasi tingkat
kabupaten/kota
e. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur pelaksanaan pemberian sertifikat sarana
produksi dan distribusi perusahaan rumah tangga alat
kesehatan dan PKRT Kelas II tertentu
e. Pemberian Sertifikat Sarana Produksi Perusahaan
Rumah Tangga yang memproduksi alkes dan
PKRT Kelas II tertentu
e. Memberikan penyuluhan dan rekomendasi dalam
rangka pemberian sertifikat sarana produksi kepada
perusahaan rumah tangga yang memproduksi
alkes/PKRT kelas II tertentu
f. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur surveilan paska pemasaran sediaan
farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
f. - f. -
Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan sesuai
peraturan perundang-undangan
PEMERINTAH PEMERINTAHAN PROVINSI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
2
g. Pengelolaan pengawasan post market sediaan farmasi,
alat kesehatan dan makanan minuman
g. g.
h. Melakukan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat
kesehatan dan makanan minuman
i. Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu dan
manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan tingkat
nasional
h. Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu
dan manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan
tingkat provinsi
h. Tersedianya data dan informasi keamanan, mutu
dan manfaat sediaan farmasi dan alat kesehatan
tingkat kab/kota
j. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
IKOT, kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT
Kelas B dan C, makanan dan minuman industri rumah
tangga
i. - i. -
k. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di
bidang sarana produksi dan distribusi IKOT, kosmetika
golongan C, alat kesehatan dan PKRT Kelas B dan C,
makanan dan minuman industri rumah tangga
j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi IKOT,
kosmetika golongan C, alat kesehatan dan PKRT
Kelas B dan C, makanan dan minuman industri
rumah tangga
j. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan
distribusi IKOT, kosmetika golongan C, alat
kesehatan dan PKRT Kelas B dan C, makanan dan
minuman industri rumah tangga
l. Penetapan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur pelaksanaan pemberian sertifikat sarana
produksi dan distribusi perusahaan rumah tangga alat
kesehatan dan PKRT kelas I tertentu
k. - k. -
m. l. l. Memberikan sertifikat penyuluhan dalam rangka
pemberian sertifikat sarana produksi kepada
perusahaan rumah tangga yang memproduksi
alkes/PKRT kelas I tertentu
m. Memberikan sertifikat Kelas I sarana produksi
kepada perusahaan rumah tangga yang
memproduksi alkes / PKRT Kelas I tertentu
Melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan
pemberian sertifikat sarana produksi perusahaan rumah
tangga alat kesehatan dan PKRT Kelas I tertentu
Melakukan supervisi pelaksanaan pemberian
sertifikat sarana produksi perusahaan rumah
tangga alat kesehatan dan PKRT Kelas I tertentu
Melakukan koordinasi dan pelatihan pengambilan
contoh alat kesehatan dan PKRT Kelas I,
kosmetika, makanan minuman hasil industri rumah
tangga, obat tradisional hasil industri kecil obat
tradisional
Melakukan pengambilan contoh alat kesehatan dan
PKRT Kelas I, kosmetika, makanan minuman hasil
industri rumah tangga, obat tradisional hasil industri
kecil obat tradisional
Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan sesuai
peraturan perundang-undangan
PEMERINTAH PEMERINTAHAN PROVINSI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA