7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
1/70
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
2/70
i
Prinsip Dasar
dan Kerangka Hukum
Pengadaan Barang danJasa Pemerintah
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
3/70
PRINSIP DASAR DAN KERANGKA HUKUMPENGADAAN BARANG/J ASA PEMERINTAH
PENYUSUNBUDIHARDJO HARDJOWIJONO
HAYIE MUHAMMAD
DESIGN COVERIRIAWAN
LAY OUT/SETTINGOHAN SUHROWANDI
DITERBITKAN OLEHINDONESIA PROCUREMENT WATCH
WISMA SEECON LT. 2JL. TEBET RAYA NO. 3A
JAKARTA SELATAN
DIDUKUNG OLEHUSAID - LGSP
ii
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
4/70
KATA PENGANTAR
Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistimik adalah dibidang pengadaan barang dan jasa. Komisi Penberantasan Korupsi (KPK)menyebutkan dari 43 kasus yang ditangani KPK saat ini 34 (77 %)diantaranya adalah kasus pengadaan barang dan jasa. Dan dari tiga kasussaja, telah mengakibatkan kerugian negara Rp. 200 miliar lebih. Tak berbedadengan apa yang dilaporkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) bahwa 70 persen kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasuspenyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang dan jasa melibatkan dana yang sangat besar. Tigapuluh persen lebih APBN kita digunakan untuk pengadaan barang danjasa. Angka tersebut belum termasuk dana yang dikelola oleh lembaganegara lainnya seperti BUMN, BUMD, Kontraktor Kemitraan dan belummencakup seluruh anggaran Pemerintah Daerah.
Kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa bisa jadi merupakan
mismanajemen yang parah, atau bisa juga merupakan bagian dari korupsisistimik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintahandi Indonesia. Berbagai masalah yang bersifat struktural dalam pengadaanbarang dan jasa pemerintah di Indonesia, menyebabkan tidak berfungsinyasistim pengadaan barang dan jasa publik secara baik, transparan danprofesional. Berbagai masalah masih melingkupi proses dan mekanismepengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Hal di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa, tindak pidanakorupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar banyakterjadi pada proses pengadaan barang dan jasa.
Buku Prinsip Dasar dan Kerangka Hukum Pengadaan Barangdan Jasa ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang prinsip dasarpengadaan barang dan jasa pemerintah, yang berlaku selama ini.
iii
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
5/70
Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjelaskan kepadamasyarakat untuk memahami tentang prinsip-prinsip pengadaan barangdan jasa yang secara umum berlaku dan kebijakan yang ditempuhpemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan beredar luasnya
buku ini diharapkan paling tidak dapat menekan atau mencegah tindakdan perilaku korupsi yang lebih besar.
Terima kasih kepadaUSAIDdanLGSP yang telah membantusehingga memungkinkan penyusunan dan penerbitan buku ini. Sertapihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan sertadorongan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas penerbitanbuku ini.
Akhirnya semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagimasyarakat luas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selamatberjuang membasmi korupsi!!!
Jakarta, Juni 2009
P E N Y U S U N
iv
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
6/70
DAFTAR ISI
Pengantar..................................................................................... iiiDaftar Isi ...................................................................................... vPrinsip Dasar dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang/jasa... 1A. Perkembangan Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa..... 1B. Hakekat dan Filosofi Pengadaan Barang dan Jasa.............. 3C. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa...... 3D. Kedudukan Pengadaan Barang dan Jasa............................. 7E. Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa................... 8F. Sumber Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa.............. 10
G. Perkembangan Metode Pengadaan Barang dan Jasa.......... 10H. Metode Pengadaan Barang.................................................. 111. Metode Pengadaaan Jasa Pemborongan ...................... 122. Metode Pengadaan Jasa Konsultansi ............................ 14
I. Proses Pengadaan Barang dan Jasa .................................... 151. Perencanaan Pengadaan............................................... 162. Penyiapan Dokumen Pengadaan................................... 163. Penyusunan Daftar Peserta Pengadaan....................... 16
4. Pelaksanaan Pengadaan................................................ 175. Penyiapan dan Penandatanganan Kontrak ................... 17J . Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah............................................................................ 181. Kebijaksanaan Penggunaan Produksi dalam Negeri ..... 192. Pemberian Preferensi Harga......................................... 213. Peningkatan Peran Serta Usaha Kecil dan Menengah
termasuk Koperasi ........................................................ 22
4. Peningkatan Profesionalisme Kemandirian danTanggung Jawab Pengguna Barang dan Jasa............... 22K. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa........................... 28
1. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Barang danJasa................................................................................ 24
2. Tindak Lanjut Pengawasan ........................................... 26
Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa............................... 27
v
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
7/70
A. Bidang hukum yang Terkait dengan pengadaan Barangdan Jasa.......................................................................... 27A.1.Bidang Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata
Usaha Negara............................................................... 28A.2.Bidang Hukum Perdata................................................. 29A.3.Bidang Hukum Pidana.................................................. 30
B. Peraturan Pelaksanaan dan yang Terkait DenganPengadaan Barang dan Jasa ................................................ 31B.1.Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Pengadaan Barang dan Jasa......................................... 32B.2.Peraturan Perundangan-Undangan Internasional
Pengadaan Barang dan Jasa......................................... 36B.3 Hukum Perjanjian.......................................................... 38
C. Jadwal Pengadaan................................................................ 47Tahapan Penydiaan Pengadaan........................................... 48
D. Prakualifikasi Calon Penyedia ................................. ........ . 50Tata Urutan Pelaksanaan Prakualifikasi ........................ .. . 50
E. Pengumuman........................................................................ 53F. Penyampaian/Pengambilan dokumen Prakualifikasi ............ 56
Daftar Calon Penyedia Barang ............................................ 62
vi
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
8/70
Prinsip-Prinsip DasarPengadaan Barang dan J asa Publik di Indonesia
A. Perkembangan Pengertian Pengadaan Barang dan J asaPengadaan barang dan jasa dimulai sejak adanya pasar dimana orang dapatmembeli dan atau menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalamjual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsungantarapihak pembeli ataupihak penggunadenganpihak penjualataupihakpenyedia barang. Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapaikesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak
penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihakpengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyediabarang. Proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secaralangsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumenpembayaran dan penerimaan barang.
Apabila barang yang akan dibeli jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenisbarang tersebut dilakukan tawar menawar, maka akan memakan waktu. Untuk
menghemat waktu, pengguna menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barangyang akan dibeli, selanjutnya diberikan kepada penyedia barang untukmengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secaratertulis tersebut kiranya yang menjadi asal-usuldokumen pembelian.Sedangkanpenawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumenpenawaran.
Perkembangan selanjutnya pihak pengguna menyampaikan daftar barang yangakan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang.Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapatmemilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akandibeli. Cara tersebut kiranya yang menjadi cikal-bakalpengadaan barangdengan cara lelang.
1
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
9/70
Cara pembelian barang berkembang tidak terbatas pada pembelian barang yangtelah ada di pasar, tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar.Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan carapesanan.Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, pihak pemesan
menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secaratertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen tertulistersebut dinamakandokumen pemesanan barangyang menjadi asal-usul daridokumen lelang.
Pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak terbatas pesanan barangbergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lainya. Untukpemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan
gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesananatau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usulpengadaan pekerjaan pemborongan yang kemudian disebutpengadaanjasa pemborongan.
Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapijuga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa.
Misalnya jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, konsultansi, supervisi, dan jasamanajemen. Pengadaan barang tak berwujud umumnya berupa jasa tersebutmerupakan asal usul pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya.
Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dankemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk pengadaan barang/jasa.
Pada awal permulaan pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan jual belilangsung disuatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapatdilakukan secara tidak langsung. Yang sekarang sedang berkembang pengadaanbarang melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) dan dapatdilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang dan jasa yang padaawalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yangdapat dipelajari dan diajarkan.
2
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
10/70
B. Hakekat dan Filosofi Pengadaan Barang dan J asaPengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak penggunauntuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan denganmenggunakan metode dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga,
waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barangdan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belahpihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofipengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaanbarang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan prosespengadaan barang dan jasa yang baku.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan, filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya mendapatkan barang/jasa yang diinginkan yang dilakukanatas dasar pemikiran yang logis, mengikuti norma dan etika yangberlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.
C. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang dan J asaPengadaan barang/jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu penggunadan penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkandapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperolehbarang/jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia inginmendapat keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak atau keinginanyang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada salingpengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanyaetika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.
Etika Pengadaan Barang dan J asaEtika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semuapihak yang terlibat dalam proses pengadaan.Yang dimaksud perilaku yangbaik, perilaku untuk saling menghormati masing-masing pihak, bertindaksecara profesional, tidak saling mempengaruhi untuk keuntungan pribadi dankelompok dengan merugikan pihak lain. Perbuatan yang sangat bertentangandengan etika pengadaan apabila salah satu pihak atau secara bersama-sama
melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
11/70
Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek KKN,oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksananpengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melaluipenyempurnaan peraturan perundang-undangan yangPengadaan barang/jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktik KKN, olehkarena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan
barang/jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaanperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkanprofesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan sertapenegakan hukum.
Dalam Keppress No. 80 tahun 2003 terdapat ketentuan yang menyatakanwalaupun telah terjadi ikatan kontrak, apabila ternyata proses pengadaan
barang dan jasa terbukti terdapat KKN, kontrak dapat dibatalkan.
Menurut Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office forDrug Control and Crime Prevention (UN ODCCP), ada 10 bentukkorupsi yang dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:
Disarikan dari laporan Konsultan ADB TA No. 3608-INO tentang: Tool KitAnti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
PemalsuanFraud
PenggelapanEmblezzlement
Pilih kasihFavoritism
Pemerasan
Extortion
Penyalahgunaan WewenangAbuse of Discretion
PenyuapanBribery
KomisiCommission
Sumbangan IlegalIllegal Contribution
Bagaimana & darimanaUangBarang Fasilitashasil korupsi diperoleh ?
PenyuapanBribery
4
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
12/70
Dalam peraturan pengadaan barang jasa yang yang dikeluarkan olehIBRD dan ADB terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabiladiketahui atau diduga terjadi praktek KKN maka kedua lembaga tersebuttidak akan membayar kontrak yang telah ada.
Norma Pengadaan Barang dan J asa
Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semuapihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku.Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiridari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulispada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada
umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaanbarang dan jasa antara lain yang tersirat atau pengertian tentang hakekat, filosofi,etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkannorma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnyatelah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaituberupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produkstatuter lainnya.
Prinsip Pengadaan Barang dan J asaPengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsippengadaan yang dipraktekkan secara internasional yaitu efisiensi, efektifitas,persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas.
Efisiensi
Terbuka
Transparan
Tidak diskriminatif Akuntabel
Persaingan sehat
Efektif
5
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
13/70
EfisiensiPrinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa adalah menggunakan sumberdaya yang tersedia diperoleh barang /jasa dalam jumlah, kualitas yangdiharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.
EfektifPrinsip efektif dalam pengadaan barang/jasa adalah dengan sumber dayayang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat yang tinggi.
Persaingan SehatPrinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa, adanya persainganantar calon penyedia barang/jasa berdasarkan etika dan norma pengadaanyang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN.
TerbukaPrinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikankesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untukmengikuti pengadaan.
TransparansiPrinisip transparansi dalam pengadaan barang/jasa adalah pemberianinformasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasaterhadap semua calon penyedia barang/jasa yang berminat.
Tidak DiskriminatifPrinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan barang/jasa adalah pemberian
perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa berminatmengikuti pengadaan barang dan jasa.
AkuntabilitasPrinsip akuntabel dalam pengadaan barang/jasa adalah pertanggungjawabanpelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada para pihak yang terkait danmasyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
6
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
14/70
D. Kedudukan Pengadaan Barang dan J asa. Kedudukan pengadaan barang/jasa dalam proyek pembangunan
Pemprograman (Programming)
Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam proyek pinjaman luarnegeri (Foreign assisted project administration)
7
Perencanaan (Planning)
Penganggaran (Budgeting)
Pengadaan (Procurement)
Pelaksanaan kontrak dan pembayaran(Contract implementation and payment)
Penyerahan pekerjaan selesai(Handover)
Pemanfaatan dan Pemeliharaan(Operation and Maintenance)
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
15/70
Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam manajemen logistic
Catatan :Pengadaan barang dan jasa dengan dana hibah luar negeri diaturtersendiri menurut kesepakatan dengan Negara/lembaga pemberi hibah.
Dari gambaran tersebut mudah dipahami, bahwa pengadan barang/jasamerupakan salah satu matarantai suatu sistim. Sebagai salah satu matarantaidari suatu sistim, maka pengadaan barang/jasa dipengaruhi oleh kegiatansebelumnya dan akan mempengaruhi kegiatan sesudahnya, sehingga pengadaanbarang/jasa bukan kegiatan yang independen, dan baru perlu memperhatikankegiatan yang lain, agar dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi
tercapainya tujuan proyek.
E. Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan J asa
Pengadan barang/jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak pembeli atau penggunadan pihak penjual atau penyedia barang/jasa.
Pembeli atau pengguna barang/jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/
jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang memintaatau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuatbarang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. 8
Penganggaran
Pengadaan
Penyimpanan/penggudangan
Distribusi/Penyaluran
inventarisasi
Perncanaan
Evaluasi/Status Stock
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
16/70
pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain: Instansi pemerintah(pemerintah pusat, pemerintah ropinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota),badan usaha (BUMN, BUMD, swasta), dan organisasi masyarakat. Sedangkanyang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkanbarang/jasa.
Untuk membantu pengguna dalam melaksanakan pengadaan dapat dibentukpanitia pengadaan. Lingkup tugas panitia dapat melaksanakan seluruh prosespengadaan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyeleksi dan memilihpara calon penyedia barang/jasa, meminta penawaran dan mengevaluasipenawaran, mengusulkan calon penyedia barang/jasa dan membantu pengguna
dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas tersebut.Pengguna yang kurang memahami seluk beluk pengadaan atau kurang mengetahuidetail teknis barang/jasa yang akan diadakan dapat meminta bantuan pihak ketigaatau para ahli yang memahami segi teknis maupun seluk beluk pengadaan yangdiinginkan.
Penyedia barang/jasa adalah pihak yang melakasanakan pemasokan ataumewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melasakanakan layanan
jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan daripihak pengguna. Penyedia barang/jasa dapat merupakan badan usaha, atauorang perseorangan. Penyedia yang bergerak dalam bidang pemasokan barangdisebut pemasok atau leveransir, bidang jasa pemborongan disebut pemborongatau kontraktor, dan bidang jasa konsultansi disebut konsultan. Berdasarkanuraian tersebut untuk pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dibantuoleh panitia pengadaan, maka proses pengadaan melibatkan tiga pihak yanghubungannya masing-masing dapat digambarkan dalam diagram berikut:
Keterangan:a : hubungan pelaksaan tugasb : proses pemilihan penyedia barang / jasac : hubungan transaksional
Pengguna
P enyediaPanit ia
B arang / J asa
Ca
b
Pengguna barang/jasa dapat merupakan suatu lembaga atau organisasi dan dapat
9
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
17/70
F. Sumber Pembiayaan Pengadaan Barang/J asa
Sumber pembiayaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah berasal daridana APBN untuk pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat,APBD untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota, dan anggaran BUMN+APBN untuk pengadaanyang dilakukan oleh BUMN atau anggaran BUMD+APBD untuk pengadaaanyang dilakukan oleh BUMD. Sumber dana tersebut di atas berasal daripendapatan dalam negeri (rupiah murni) dan atau pinjaman/hibah luar negeri.
Penggunaaan dana APBN, APBD, BUMN, dan BUMD untuk pengadaan
barang dan jasa diatur pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangandan menggunakan dana pinjaman/hibah luar negeri diatur oleh pemberi pinjaman/hibah yang dituangkan dalam perjanjian/hibah.
Penggunaan dana APBD untuk pengadaan/jasa diatur melalui Perda berdasarkanPP No. 105 tahun 2000 pasal 14 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Penggunaan dana BUMN, BUMD untuk pengadaanbarang/jasa diatur melalui PP No. 12 dan 13 tahun 1996. Pengadaan barang/
jasa dengan dana pinjaman / hibah luar negeri menggunakan ketentuan yangtercantum pada masing-masing naskah pinjaman/hibah luar negeri.
G. Perkembangan Metode Pengadaan Barang/J asa
Metode pengadaan barang yang paling sederhana digunakan adalah metodejual-beli barang di pasar yang dilakukan dengan cara tawar menawar secara
langsung antara pembeli dan penjual. Transaksi dilakukan secara langsung setelahharga disepakati. Cara ini yang disebut pembelian barang secara langsung kepadapenjual.
Dalam hal barang yang akan dibeli jenis dan jumlahnya banyak, maka pihakpembeli membuat daftar jenis dan jumlah barang yang akan dibeli dan selanjutnyadisampaikan kepada pihak penjual/penyedia barang tertentu sebagia dasar untuk
menyusun harga penawaran. Metode pengadaan tersebut dinamakan metodepembelian dengan menunjuk langsung penyedia barang.
10
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
18/70
Dalam hal pembeli atau pengguna meminta kepada lebih dari satu penyediabarang atau meminta penawaran dari beberapa penyedia barang secara terbatas,maka metode pengadaan tersebut dinamakan metode pelelangan terbatas.Sedangkan apabila pengguna mengumumkan secara terbuka meminta kepada
penyedia barang/jasa yang berminat untuk mengajukan penawaran, maka metodepengadaan tersebut dinamakan metode pelanggan umum.
Sesuai prinsip persaingan, pengadaan barang/jasa seharusnya hanya dapatdilakukan dengan metode lelang atau yang banyak disebut sebagai pelelanganumum, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pengadaan dapat dilakukanmetode lelang, oleh karena itu dalam keadaan tertentu dimungkinkan metodelain selain lelang digunakan. Berikut adalah ringkasan uraian metode pengadaanbarang/jasa yang telah umum berlaku secara nasional maupun internasional.
H. Metode Pengadaan Barang
Dalam pengadaan barang/jasa metode yang umum digunakan adalah, metodelelang atau metode pelelangan umum, pemilihan langsung penunjukkan langsungatau pembelian langsung.
Metode Pemilihan langsung
Metoda pemilihan langsung dalam pengadaan barang adalah cara memilih calonpenyedia barang dari beberapa calon penyedia barang/jasa dari daftar rekananyang telah ada yang dinilai mampu.
Cara yang digunakan untuk memilih calon penyedia barang adalah denganmengevaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh para calon penyediabarang yang dipilih, yang selanjutnya dipilih calon penyedia barang yang memilikinilai tertinggi dari hasil evaluasi dokumen penawaran tersebut.
Dalam Keppres No. 80 tahun 2003, pengadaan barang/jasa instansipemerintah ditentukan dipilih dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)
calon penyedia barang
11
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
19/70
Metode Penunjukkan LangsungMetode penunjukkan langsung dalam pengadaan barang adalah pengadaan yangdilakukan dengan menunjuk langsung kepada penyedia barang yang ditunjuk.
Metode Pembelian LangsungMetode pembelian langsung dalam pengadaan barang, yaitu pembelian barangyang dilakukan secara langsung kepada penjual barang. Pengadaan barangdengan metode ini dalam Keppres No 80 Tahun 2003, tidak diatur.
Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, pengadaan barangdilakukan dengan 3 metode, yaitu: Pelelangan Pemilihan langsung Penunjukkan langsung
1. Metode Pengadaan J asa Pemborongan
Metode pengadaan jasa pemborongan yang umum digunakan adalah, metode
lelang, atau pelelangan umum, metode pemilihan langsung, dan metodepenunjukkan langsung.
Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, pengadaan jasapemborongan meliputi: Pelelangan Umum Pemilihan langsung
Penunjukkan langsung Swakelola
Metode Lelang
Metode lelang atau pelelangan umum dalam pengadaan jasa pemborongan adalahpengadaan yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan berbagai caraatau melalui berbagai media yang dinilai efektif, untuk diketahui oleh masyarakat
khususnya bagi para penyedia jasa pemborongan atau kontraktor.
12
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
20/70
Cara yang digunakan untuk memilih calon kontraktor adalah dengan mengevaluasidokumen penawaran yang diajukan oleh para kontraktor yang berminat danmemenuhi syarat, yang selanjutnya dipilih calon kontraktor yang memiliki nilaitertinggi dari hasil evaluasi dokumen penawaran tersebut.
Metode Pemilihan Langsung
Metode pemilihan langsung dalam pengadaan jasa pemborongan adalah caramemilih calon penyedia jasa pemborongan atau kontraktor yang dipilih, yangselanjutnya dipilih kontraktor yang memiliki nilai tertinggi dari hasil evaluasidokumen penawaran tersebut.
Cara yang digunakan untuk memilih penyedia jasa pemborongan adalah dengan
mengevaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh para kontraktor yangdipilih, yang selanjutnya dipilih kontraktor yang memiliki nilai tertinggi dari hasilevaluasi dokumen penawaran tersebut.
Metode Pemilihan Langsung
Metode pemilihan langsung dalam pengadaan jasa pemborongan adalah caramemilih calon penyedia jasa pemborongan atau kontraktor yang dipilih, yang
selanjutnya dipilih kontraktor yang memiliki nilai tertinggi dari hasil evaluasidokumen penawaran tersebut.
Cara yang digunakan untuk memilih penyedia jasa pemborongan adalah denganmengevaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh para kontraktor yangdipilih, yang selanjutnya dipilih kontraktor yang memiliki nilai tertinggi dari hasilevaluasi dokumen penawaran tersebut.
Dalam Juknis Keppres No. 80 Tahun 2003, pengadaan barang/jasainstansi pemerintah ditentukan dipilih dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)calon penyedia barang/jasa.
Metode Penunjukkan LangsungMetode penunjukkan langsung dalam pengadaan jasa pemborongan adalahpengadaan jasa pemborongan yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung
pemborong yang ditunjuk.
13
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
21/70
Metode SwakelolaMetode swakelola adalah pelaksanaan jasa pemborongan yang dilaksanakansendiri oleh instansi atau lembaga yang bersangkutan.
2. Metode Pengadaan J asa KonsultansiMetode pengadaan jasa konsultansi berbeda dengan metode pengadaan barangdan pengadaan jasa pemborongan yang tolak ukur penilaiannya pada dasarnyadari harga penawaran, sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi tidak padaharga penawaran, tetapi pada penilaian kemampuan dalam melaksanakan layananjasa yang dimiliki.
Oleh karena itu metode yang digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi bukan
metode memilih atau lelang tetapi metode seleksi (selection method)di antarakonsultan terbaik yang mempunyai kemampuan setara. Metode pengadaan jasakonsultansi yang umum digunakan adalah metode seleksi dengan persaingandan metode penunjukkan langsung.
Metode Seleksi dengan Persaingan
Metode seleksi dengan persaingan dalam pengadaan jasa konsultansi adalahpengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan menyeleksi beberapa (3-7)calon penyedia jasa konsultansi yang termasuk dalam daftar pendek (short list)calon penyedia jasa konsultansi.
Daftar pendek(short list)berasal dari daftar panjang(long list)calon penyediajasa konsultansi yang memiliki nilai urutan tertinggi dari hasil prakualifikasi.
Prakualifikasi calon penyedia jasa konsultansi harus diumumkan secara luasdan terbuka dengan berbagai cara atau melalui berbagai media yang dinilai efektif,untuk diketahui oleh masyarakat khususnya bagi para penyedia jasa konsultansi.
Cara yang digunakan untuk memilih calon jasa konsultasi kontraktor adalahdengan mengevaluasi dokumen usulan yang diajukan oleh para calon penyediajasa konsultansi yang termasuk dalam daftar pendek konsultan, yang selanjutnya
dipilih konsultan yang memiliki nilai tertinggi dari hasil evaluasi dokumen usulan.
14
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
22/70
Evaluasi dokumen usulan dilakukan mengacu kepada sistem evaluasi yangdigunakan. Sistem evaluasi pengadaan jasa konsultansi yang umum digunakanadalah :
Sistem evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya atau Quality and based costbased system (QCBS); Sistem evaluasi berdasarkan kualitas atau Quality based sistem (QBS); Sistem evaluasi berdasarkan pagu anggaran atau fixed budget Sistem evaluasi berdasarkan penawaran terendah atau least cost.
Metode Penunjukan Langsung
Metode penunjukan langsung dalam pengadaan jasa konsultansi adalahpengadaan yang dilakukan dengan menunjuk langsung penyedia jasakonsultansi yang ditunjuk
Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, pengadaan jasakonsultansimeliputi:
Seleksi Umum
Seleksi langsung Penunjukkan langsung
I . Proses Pengadaan Barang dan J asa
Proses pengadaan barang dan jasa adalah urutan kegiatan pada setiap tahappelaksanaan pengadaan yang dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap.
Pengadaan barang dan jasa pemborongan yang menggunakan metode lelangdan pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode seleksi prosesnyamelalui lima tahap, sebagai berikut:
15
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
23/70
Perencaan pengadaan,
Penyiapan dokumen pengadaan,
Penyusunan daftar peserta lelang / seleksi
Pelaksanaan pengadaan
Penyiapan dan penandatanganan kontrak.
1. Perencanaan Pengadaan
Perencanaan pengadaan merupakan rangakaian kegiatan untuk mempersiapkanpengadaan barang dan jasa yang meliputi kegiatan: pengumpulkan dokumenyang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menyusun paketdan jadwal pengadaan, menyusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja,menyusun petunjuk pelaksanaan pengadaan dan menyiapkan biaya pengadaan.
2. Penyiapan Dokumen Pengadaan
Penyiapan dokumen pengadaan barang/jasa adalah kegiatan bertujuanmenghasilkan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan pengguna danpanitia dalam melaksanakan pengadaan dan bagi calon penyedia barang/jasadalam menyusun dokumen untuk kemampuan dan dokumen penawaran.
Dokumen pengadaan yang dipersiapkan adalah dokumen prakualifikasi dandokumen lelang untuk pengadaan barang/jasa dan dokumen permintaan usulanuntuk pengadaan jasa konsultasi. Oleh karena itu dokumen pengadaan akanmenjadi dasar hukum bagi pihak pengguna dan penyedia barang/jasa, makadokumen pengadaan harus disusun secara cermat, lengkap dan rinci.
3. Penyusunan Daftar Peserta Pengadaan
Penyusunan daftar peserta pengadaan barang/jasa dilaksanakan melaluiprakualifikasi. Dalam prakualifikasi pengguna berpedoman kepada dokumen
prakualifikasi, sedangkan calon penyedia jasa / barang dalam menyusun dokumenunjuk kemampuan mengacu pula kepada dokumen prakualifikasi tersebut.
16
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
24/70
Pengguna/panitia pengadaan akan mengevaluasi dokumen unjuk kemampuancalon penyedia barang/jasa, dan hasilnya (yaitu calon penyedia barang/jasa yanglulus prakualifikasi) digunakan untuk menyusun daftar calon penyedia barang/jasa yang akan diundang untuk mengikuti lelang. Untuk pengadaan jasa
konsultansi, daftar calon penyedia jasa konsultansi yang lulus tersebut digunakanuntuk menyusun daftar pendek calon penyedia jasa konsultansi yang akandiundang untuk mengikuti seleksi konsultan.
4. Pelaksanaan PengadaanSesuai prinsip persaingan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang paling cocokadalah yang dilaksanakan dengan metode lelang/seleksi dengan persaingan.Namun dalam keadaan tertentu dapat menggunakan metode selain lelang /seleksi.
Panitia pengadaan barang/jasa pemborongan dalam melaksanakan lelangsepenuhnya mengikuti ketentuan yang ada dalam dokumen lelang sedangkandalam pengadaan jasa konsultansi mengikuti dokumen permintaan usulan.
Calon penyedia barang/ jasa pemborong dalam menyusun dokumen penawaranmengacu kepada dokumen lelang tersebut. Sedangkan calon penyedia jasakonsultansi dalam menyusun dokumen usulan mengacu kepada dokumen
permintaan usulan, evaluasi dokumen penawaran/usulan sampai denganpenandatanganan kontrak.
5. Penyiapan dan Penandatanganan Kontrak
Penyiapan dokumen kontrak adalah kegiatan menyiapkan naskah kontrak yangdilakukan oleh pengguna dan penyedia barang/jasa yang memang ditunjuk. Dalam
meyiapkan naskah kontrak kedua belah pihak mengacu kepada naskah drafkontrak yang ada dalam dokumen lelang/permintaan usulan.
Penandatanganan kontrak dilakukan oleh kedua belah pihak yang berhak untukmenandatangani kontrak setelah para pihak setuju dan menyepakati seluruh isidari naskah kontrak.
17
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
25/70
J . Kebijakan Umum Pengadaan Barang/J asa Pemerintah
Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini adalahkebijakan pemerintah untuk melaksanakan komitmen nasional yang diperlukan
pada saat tertentu.
Menurut Keppres 80 Tahun 2003, komitmen nasional yang saat iniharus dilaksanakan melalui kebijaksanaan pengadaan barang dan jasameliputi :
v Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun danperekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja
dan industri dalam negeri dalam rangka peningkatan perdaganganinternasional.
v Meningkatkan peran serta usaha kecil, koperasi, lembaga swadayamasyarakat, dan masyarakat setempat dalam pengadaan barang/jasa.
v Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggungjawab kepadakantor satuan kerja, PPK, bagian proyek, panitia pengadaan atau pejabat
yang berwenang lainnya.
v Menumbuhkan perkembangan peran serta usaha nasional dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kebijaksanaan umum pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang tercantumdalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sifatnya tidak generik. Oleh karena itu, bila
dikemudian hari ada kebijaksanaan lain seperti yang tercantum dalam Keppres80 Tahun 2003 tersebut, maka buku ini harus diperbaiki sesuai dengan kebijakanbaru tersebut.
Kebijaksaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah selain tidak generiksebenarnya kontradiktif dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa.
18
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
26/70
1. Kebijaksanaan Penggunaan Produksi dalam Negeri
Kebijakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri adalah kebijaksaanpemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam rangka upayapemenuhan kebutuhan barang/jasa di dalam negeri dan di luar negeri sertaupaya meningkatkan lapangan kerja.
Dalam rangka upaya mencapai tujuan nasional tersebut, pemerintahmengaitkannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, terdapat ketentuan persyaratanpengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman luar
negeri sebagai berikut:
1. Instansi pemerintah wajib:a. Memaksimalkan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam
negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalampengadaan barang dan jasa.
b. Mengikutsertakan konsultan nasonal, penyedia barang/jasa nasional
2. Dalam mempersiapkan pengadaan barang dan jasa, mulai tahapstudi, tahap rancang bangun, penyusun dokumen lelang, danperjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa harus mencantumkanpersyaratan:
a. Penggunaan standar nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yangberlaku dan atau standar internasional yang setara yang ditetapkan
oleh instansi yang berwenang;b. Penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan industri nasionalc. Penggunaan tenaga ahli penyedia barang/jasa dalam negeri
3. Pengadaan barang impor dilakukan bilamana:a. Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; ataub. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri tidak
memenuhi persyaratan atau waktu penyerahannya tidak memenuhiketentuan yang dipersyaratkan; atau
19
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
27/70
c. Harga penawaran diperhitungkan tambahan preferensi harga.
4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud penyediabarang dan jasa yang bersangkutan semaksimal mungkin
menggunakan jasa-jasa pelayanan dari dalam negeri antara lain:jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, pemeliharaan danlain sebagainya.
5. Penyedia barang dan jasa asing wajib bekerjasama denganpenyedia barang jasa nasional dalam bentuk kemitraan subkontrak atau bentuk kerjasama lainnya.
6. Untuk pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan danapinjaman/hibah luar negeri harus diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:a. Pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan internasional supaya
mengupayakan mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasionalseluas-seluasnya.
b. Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan pinjaman kreditekspor atau kredit lainnya dilakukan dengan persaingan sehat denganpersyaratan yang paling menguntungkan Negara, dari segi harga
dan teknis, dengan mengupayakan penggunaan komponen dalamnegeri dan penyedia barang/jasa nasional.
c. Apabila pinjaman/hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwapelaksanaan pengadaan barang dan jasa hanya dapat dilakukan dinegeri pemberi pinjaman, agar tetap diupayakan semaksimalmungkin menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeridan mengkikutsertakan penyedia barang dan jasa nasional.
Yang dimaksud dengan produksi dalam negeri adalah semua jenis barang/jasa yang diproduksi atau dibuat atau dihasilkan di dalam negeri yang meliputi:
(a) barang jadi,(b) barang setengah jadi,(c) suku cadang, komponen utama dan komponen bantu,(d) bahan baku, bahan pelengkap dan bahan bantu.
20
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
28/70
Sedangkan yang tergolong jasa dalam negeri adalah jasa yang dilakukan diIndonesia oleh tenaga kerja Indonesia, misalnya jasa pemborong, jasakonsultansi, jasa angkutan dan lain-lain.
Komponen produksi dalam negeri dikelompokkan menjadi :
Komponen dalam negeri untuk barang
Komponen dalam negeri untuk barang, mencakup pembuatan barang di dalamnegeri dengan menggunakan bahan baku, rancang bangun dan rekayasa dalamnegeri yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaianpekerjaan.
Komponen dalam negeri untuk jasa
Komponen dalam negeri untuk jasa, yaitu jasa yang dilakukan di dalam negeridengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri.
Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa
Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa, yaitu penggabunganantara butir 1 dan 2 di atas.
2. Pemberian Preferensi Harga
Pemberian preferensi harga dalam pelaksanaan pengadaan diberikan untukmemberikan perlakuan yang sama dalam penawaran untuk menyetarakan harga
barang produksi dalam negeri dan harga barang impor agar seimbang(appleto apple).Misalnya karena dana pinjaman luar negeri tidak boleh digunakanuntuk membayar pajak, bea masuk dan lain-lainnya, maka barang yangdidatangkan dari luar negeri akan lebih murah bila dibandingkan dengan hargabarang yang diproduksi dalam negeri. Sebabnya barang yang didatangkan dariluar negeri tidak dikenakan pajak, bea masuk, sedangkan barang yangdiproduksi di dalam negeri pada waktu mengimpor bahan baku, mesin, suku
cadang dan lain-lain telah dikenakan pajak dan bea masuk.
21
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
29/70
Preferensi harga yang diberikan untuk UKM menurut Keppres No. 80 Tahun20003 sebenarnya bukan untuk menyetarakan harga penawaran, tetapimemberikan keistimewaan yang bertentangan dengan prinsip memberikanperlakuan yang sama terhadap semua peserta pengadaan barang/jasa dalam
pelelangan.
3. Peningkatan Peran Serta Usaha Kecil dan Menengah termasukKoperasi
Usaha kecil dan menengah ternyata lebih kenyal dalam menghadapi krisisekonomi. Berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah mengambil kebijakanuntuk mengkaitkan pembinaan usaha kecil dan menengah dengan pengadaan
barang/jasa pemerintah.Inti dari kebijaksanaan ini adalah kewajiban kepada para pengguna barang/jasa pemerintah termasuk BUMN/BUMD untuk mengalokasikan paket-paketpengadaan/jasa untuk usaha kecil dan menengah.
Untuk mencapai maksud tersebut Keppres No. 80 Tahun 2003, memuatketentuan yang harus diperhatikan oleh para pejabat instansi pemerintah danpara pengguna barang/jasa.
Ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
1 Dalam perencanaan dan penganggaran proyek maupun kegiatan rutin,pimpinan instansi Pemerintah (Menteri, Ketua Lembaga PemerintahNon Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota/ Direksi/BUMN/BUMD)diwajibkan untuk mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaanbarang/jasa untuk usaha kecil dan koperasi untuk proyek pembangunandi lingkungannya.
2 Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka pengalokasian danpenetapan besaran pengadaan barang/jasa tersebut harus sudahdilakukan sejak tahap awal perencanaan dan penganggaran proyek padasetiap tahun anggaran.
22
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
30/70
3 Pimpinan Instansi Pemerintah yang membidangi koperasi, usaha kecildan menengah diwajibkan untuk melaksanakan koordinasi denganinstansi pemerintah lainnya dalam rangka pengadaan barang/jasa untukkoperasi kecil dan perusahaan kecil. Pada tingkat propinsi, kabupaten/
kota, menyebar luaskan informasi peluang bagi koperasi, usaha kecildan menengah dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.Menyusun direktori peluang bagi usaha kecil untuk disebarluaskankepada koperasi, usaha kecil dan menengah melalui asosiasi perusahaanterkait.
4 Pengenaan sanksi sesuai pasal 34, 35, dan 36 Undang-Undang No. 9tahun 1995, bagi para pengusaha besar dan menengah yang terbukti
menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukan bagi usahakecil dan koperasi kecil setempat
5 Usaha kecil dan koperasi wajib masuk asosiasi sesuai dengan bidangusahanya setempat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
6 Menteri, Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/
Bupati/ Walikota/Direksi/BUMN/BUMD/ agar membebaskan segalabentuk pungutan yang berkaitan dengan perizinan usaha/registrasi sertapungutan lainnya, bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaanpengadaan barang/jasa termasuk pembinaan kemitraan antar usaha besardengan usaha kecildan koperasi kecil dilingkungan atau wilayahnya.
7 Pengusaha kecil dan koperasi kecil yang mendapat kontrak pengadaan
barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaannya kepada pihak laindengan alasan apapun.
4. Profesionalisme dan Tanggung J awab Pengguna Barang dan J asa
Untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pengguna (kepala kantor,satuan kerja, ppk, dan staf harus memiliki integrasi moral tanggung jawab dankualifikasi teknis serta manajerial yang memadai dengan tugas tanggung jawabserta kewajibannnya.
23
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
31/70
Kualifikasi teknis dan manajerial pengguna barang/jasa antara lain dapatdinyatakan tentang kemampuan dan kecakapannya dalam bidang teknispekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan manajemen proyek/kegiatanyang dilaksanakan serta seluk beluk pengadaan barang/jasa. Dalam rangka
peningkatan kualifikasi teknis dan manajerial tersebut perlu adanya programpelatihan manajemen proyek dan pengadaan barang/jasa.
Untuk meningkatkan kemandirian pengguna barang /jasa perlu adanya ketentuantentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pengguna dalam mengelolaproyek atau dalam melaksanakan kegiatan.
K. PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN J ASA
Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen diartikan sebagai suatu kegiatanpengamatan dan penilaian secara berkesinambungan terhadap suatu obyekkegiatan dengan menggunakan metode dan aturan tertentu untuk menjaminpelaksanaannya sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Pengawasan pengadaan barang/jasa adalah pengawasan yang dilakukanterhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan maksud agar
pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur danaturan yang berlaku.
Hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinyapenyimpangan, pemborosan, dan kegagalan, serta agar pengadaan dilaksanakansecara efisien, efektif, hemat dan tertib.
Pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tanggung jawab
setiap pimpinan dalam instansi pemerintah yang terkait dengan pengadaan.
l. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Barang/J asa
Obyek Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
Obyek pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya meliputidua yaitu aspek keuangan dan aspek pelaksanaan pengadaan.
Pengawasan terhadap aspek keuangan menyangkut antara lain sebagaiberikut :
24
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
32/70
- Administrasi umum seperti, laporan keuangan, laporan perpajakan- Pelaksanaan anggaran seperti pertanggungjawaban fisik dan keuangan,
penyampaian laporan realisasi anggaran, penyelenggaraan pembukuan.
Pengawasan aspek keuangan dimaksudkan agar pengguna uang/dana/anggarandalam rangka barang/jasa sesuai dengan tujuan serta aturan penggunaan anggarantersebut, sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran.
Pengawasan terhadap aspek pengadaan menyangkut antara lain meliputi :a.Prosedur pelelanganb.Prosedur evaluasi penawaran
c.Pelaksanaan prakualifikasid.Penyusunan dan pembuatan perjanjian/kontrake.Pengendalian pelaksanaan pekerjaan/kontrakf. Penyusunan kerangka acuan kerjag.Penetapan dan pengesahan harga perkiraan sendiri.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dimaksudkan agar pelaksanaanpengadaan barang dan jasa dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, tidakdiskriminatif, persaingan sehat, serta bertanggung jawab, sehingga dapat dicegahterjadinya penyimpangan dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yangmerugikan mesyarakat dan Negara.
Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
Pelaksanaan pengawasan pengadaan barang/jasa pada dasarnya dapat dilakukan
secara internal dan eksternal
a. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan internel pemerintah (pengawasan fungsional/Wasnal)yang diserahi tugas untuk melakukan
pengawasan, seperti inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat UtamaLembaga Pemerintah Non Departemen, Satuan Pengawasan Internal padaBUMN/BUMD, dan unit pengawasan pada pemerintah daerah.
25
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
33/70
Setiap pejabat terkait,yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaanbarangjasa. Pengawasan internal tersebut dimasudkan untuk mengawasipelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi masing-masing, sertamenampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan
masalah atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan.b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawas di luar instansi pemerintah
yang bersangkutan yang diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaanpengadaan barang/jasa pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan,Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi PengawasPersaingan Usaha. Selain itu pengawasan eksternal dapat pula dilakukanoleh suatu lembaga pengawas yang independen, lembaga donor, lembaga
swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Pengawasan eksternal dilakukanuntuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuaidengan tugas dan wewenangnya ataupun karena adanya suatu kasus tertentuyang menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengawasindependen. Selain itu pengawasan eksternal dimasudkan pula untukmenindaklanjuti terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran yang terjadi.
2. Tindak Lanjut Pengawasan
Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada yang berbuat kesalahan dalampelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ketentuan tersebut antara lainmenyatakan, bahwa:
Kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
termasuk penyedia atau pengguna barang/jasa yang ternyata terbuktimelanggar ketentuan dan prosedur pengadaan dikenakan sanksi;
Sanksi bagi pengguna yang melakukan kesalahan dapat berupa tindakanadministrasi, tuntutan ganti rugi, atau diproses melalui gugatan perdata,pengaduan tindak pidana. Bagi penyedia barang/jasa yang bersalah dapatdikenakan sanksi administrasi, misalnya dikenakan sangsi tidak diikutsertakan dalam pengadaan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu ataudituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
34/70
Aspek Hukum Pengadaan Barang/J asa
A. Bidang Hukum yang Terkait dengan Pengadaan Barang/J asa
Aspek hukum yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalahbidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaanpengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat 3(tiga) bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengaturnya.Bidang hukum tersebut adalah :
Bidang hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha NegaraHukum administrasi negara mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna
pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapanpenyedia barang/jasa.
Bidang Hukum PerdataHukum perdata mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna barang/jasasejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaanpenyedia barang/jasa.
Bidang Hukum PidanaHukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejaktahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak barang/jasa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini
Persiapan Penetapan penyedia barang/jasa Penandatanganan kontrak Berakhirnya kontrak
Aspek Hukum HAN Bidang Hukum Perdata
Bidang Hukum Pidana
27
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
35/70
A.1. Bidang Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negara
Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa yang terjadipada proses pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapanpenyedia barang/jasa pemerintah merupakan hubungan hukum administrasi
negara (HAN) atau tata usaha negara. Dalam proses ini, pengguna barang/jasapemerintah (kepala kantor, satuan kerja, ppk, pejabat yang disamakan denganpanitia, bertindak sebagai pejabat negara bukan mewakili negara sebagai individu/pribadi. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakankeputusan pejabat negara atau publik.
Bidang hukum yang mengatur hukum antara pejabat negara dan masyarakat
adalah hukum administrasi negara atau tata usaha negara.
Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur pelaksanaandalam mengelola negara. Lingkup pengaturan hukum administrasi negaraadalah : bentuk dan tingkah laku pemerintahan, hukum kepegawaian,dan peradilan administrasi negara
Karena keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakankeputusan pejabat negara, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyediabarang/jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapatmengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melaluiPengadilan Tata Usaha Negara dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugiatau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 53, UU No. 5 Tahun 1986:1. Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatankepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi ataudirehabilitasi
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud ayat (1) adalah:
28
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
36/70
(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;
(b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkankeputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut;(c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
2. Bidang Hukum Perdata
Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada prosespenandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan prosesberakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungankontraktual.
Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara diwakili oleh ppk/panitia
sebagai individu/pribadi.
Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentinganperseorangan.Lingkup hukum perdata meliputi :1. Hukum pribadi: ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang
hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum;2. Hukum keluarga: ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur
hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin(perkawinan) dan akibat hukumnya.
3. Hukum kekayaan: ketentuan hukum mengatur tentang hak-hakperolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yangmempunyai uang;
4. Hukum waris: ketentuan hukum yang mengatur tentang carapemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada orang
yang berhak memiliki selanjutnya.
29
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
37/70
Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, lingkup hukumperdata meliputi:1. Buku I mengatur tentang Perihal Orang2. Buku II mengatur tentang Perihal Benda
3. Buku III mengatur tentang Perihal Perikatan/Perjanjian4. Buku IV mengantur tentang Perihal Bukti dan Kadaluarsa
3. Bidang Hukum Pidana
Hukum pidana mengatur proses pengadaan secara tidak langsung karena hukumpidana baru diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihakpengguna atau pihak penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa.
Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasitingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran-pelanggarankepentingan umum. Tujuan hukum pidana adalah:
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukanperbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidakbaik menjadi baik dan dapat diterima kembali di dalam kehidupanlingkungannya. (R. Abdoel Djamali, SH)
Sifat hukum pidana adalah publik, artinya apabila terjadi perbuatan pidana,meskipun pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersebut tidak menuntut ataumelaporkan kepada negara, negara tetap berhak menghukum orang yang telah
melakukan perbuatan tersebut, karena pelanggaran tersebut tidak hanyamerugikan secara pribadi tetapi juga merugikan masyarakat dan negara.
Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia dan pengguna dalamproses pengadaan (Proses persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak), makapihak yang melanggar tersebut dapat dituntut secara pidana oleh negara diperadilan umum, misalnya:
Pejabat pembuat komitmen, panitia melakukan tindakan KKN dalammenunjuk pemenang, dapat dituntut tindak pidana korupsi;
30
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
38/70
Pihak penyedia memalsukan dokumen prakualifikasi, dapat dituntut tindakpidana pemalsuan.
Catatan:
Tuntutan pidana oleh negara terhadap tindak pidana tidak dapatdihentikan meskipun telah dibuat perjanjian untuk tidak menuntutpihak yang melakukan tindak pidana.
Putusan pidana yang sudah tetap dapat dijadikan dasar atau buktidalam proses penyelesaian sengketa perdata.
B. Peraturan Pelaksanaan Yang Terkait Pengadaan Barang/ J asa
Maksud peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa disini,adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengadaanbarang/jasa serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait denganpengadaan barang/jasa baik peraturan perundang nasional maupun internasional.Peraturan perundang-undangan nasional berupa UU, PP, dan Keppres,sedangkan peraturan internasional berupa konvensi internasional, guideline danstandar-standar yang diterbitkan oleh asosiasi dan lembaga dan Negara pemberipinjaman/hibah.
Catatan:Pengenalan terhadap peraturan perundang-undangan internasionaldalam bidang pengadaan barang/jasa diperlukan, karena adanya hal-hal sebagai berikut:
Dalam jaman globalisasi dan era perdagangan bebas, masyarakat
Indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dankemajuan yang terjadi di dunia, termasuk perkembangan dalambidang pengadaan barang dan jasa. Dalam era globalisasi danperdagangan bebas menuntut pemberlakukan tata cara pengadaanbarang/jasa yang berlaku secara internasional. Dengan demikiansemua pihak harus memahami dan mempelajarinya agar kita dapatbersaing dalam era globalisasi dan perdagangan babas tersebut;
31
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
39/70
Dengan masih terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membiayaipembangunan, maka pemerintah masih memerlukan pinjaman atauhibah dari luar negari. Untuk mendapat pinjaman atau hibah tersebutada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti oleh pihak penerima
pinjaman atau hibah, diantaranya persyaratan tentang pelaksanaanpengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjamanatau hibah luar negari tersebut. Lembaga dan Negara pemberipinjaman atau hbah, biasanya telah menerbitkan guideline danstandar-standar untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasayang dibiayai dari pinjaman/hibah dari Negara/lembaga yangbersangkutan.
B. 1.Peraturan Perundang-undangan Nasional Pengadaan Barang/J asa
Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sekarang berlaku adalah Keppres No. 80 Tahun2003. Sebelum Keppres No. 80/2003 terbit, ketentuan tentang pengadaanbarang/jasa tidak diatur tersendiri dalam satu Keppres akan tetapi diatur dalambeberapa pasal dan Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Sejak dimulainya REPELITA I pada tahun 1969sampai tahun 1999 tercatat ada 16 Keppres tentang hal tersebut yang sebagianpasal-pasalnya mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Keppres No. 80/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah mengatur ketentuan-ketentuan tentang
(1) ketentuan umum pengadaan barang/jasa yang mencakup, pengertian, maksuddan tujuan, prinsip dasar, etika dan ruang lingkup pengadaan barang/jasa(pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota serta BUMN dan BUMD),
(2) ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk ketentuan tentangmetode pengadaan, sanggahan, pelelangan gagal, dan pengadaan barang/jasayang dibiayai dengan dana pinjaman dan hibah luar negeri,
(3) ketentuan tentang perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa,32
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
40/70
(4) ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan pengadaan serta(5) ketentuan tentang pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran sertausaha kecil/koperasi setempat.
Keppres No. 80/2003 telah dilengkapi dengan Petunjuk Teknis PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yang memuat ketentuan lebih rinci tentang prosedurpengadaan barang, jasa pemborongan, jasa lainnya dan jasa konsultansi,pendayagunaan produksi dalam negeri, usaha kecil dan koperasi, pengawasanpemeriksaan, serta kualifikasi penyedia barang/jasa. Di samping Keppres No.80 Tahun 2003, peraturan perundang-undangan nasional yang terkait denganpengadaan barang/jasa, sebagai berikut:
Undang-undang Nomor 9/1995 tentang Usaha Kecil
Undang-undang ini dimaksudkan untuk meneguhkan bahwa usaha kecilmerupakan bagian integral dari keseluruhan dunia usaha, yang merupakankegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai potensi dan peran strategis dalammewujudkan ekonomi nasional. Oleh karena itu mewajibkan pemerintah untukmenumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, melalui peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan,prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan.
Keterkaitan antara UU No. 9/1995 dengan Keppres 80 Tahun 2003 adalahdisamping UU ini dijadikan konsideran dalam Keppres No. 80 Tahun 2003,UU ini juga dijadikan dasar pembuatan kebijakan pemerintah dalam rangkapendayagunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil, koperasi
setempat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Dalam UU Nomor 5/1999, mengatur tentang persaingan antar usaha dalammenjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran/jasa yang dilakukan dengancara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
33
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
41/70
Dikaitkan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 22, 23 dan 24 undang-undangini mengatur dengan tegas bahwapelaku usaha dilarang bersekongkoldengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini telah dibentuk komisiindependen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memilikiwewenang untuk membatalkan kontrak yang telah ada bila ternyata ada unsurKKN disana. Jadi dengan adanya UU ini, apabila ada indikasi terjadipersekongkolan dan pengaturan pemenang dalam pengadaan barang/jasapemerintah, pengadaan atau kontrak tersebut dapat diperiksa oleh KPPU dan
apabila terbukti maka pengadaan dan kontraknya dapat dibatalkan oleh KPPU.
Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang J asa Konstruksi dan PP29/2000 Tentang Penyelenggaraan J asa Konstruksi
Undang-undang 18/1999 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukumpengembangan iklim usaha, peningkatan daya saing, mewujudkan kemitraan
yang sinergis antar penyedia jasa kontruksi besar, menengah dan kecil,perlindungan hak guna dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terkaitdengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakanpengadaan jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur tentang
tata cara pemilihan penyedia jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi dankegagalan konstruksi. Adapun lingkupnya meliputi jasa konstruksi yangdilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.
UU No. 18/1999 juga termasuk dalam konsideran mengingat pada KepresNo 80/2003. Sekalipun dalam UU dan PP tersebut tidak secara nyata disebut,namun dapat dipahami bahwa pengadaan barang/jasa konstruksi sangat banyakkaitannya. Dalam Juknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan secaranyata tentang jasa konstruksi dan non jasa konstruksi terutama dalam ketentuantentang prakualifikasi.
34
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
42/70
Undang-Undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan PemerintahNomor 105/2000 tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah
UU No. 25/1999 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagipenyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber pembiayaanberdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan sertapengaturan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
UU No. 25/1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untukmengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa atas beban APBD yang harusdiatur dengan PERDA atau Keputusan Kepala Daerah. Namun demikian perlu
diperhatikan bahwa ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam PERDAtersebut tetap harus mengacu, konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi urutannya.
UU No. 25/1999 juga merupakan salah satu UU yang menjadi konsideranmengingat dalam Keppres No. 80 Tahun 20003 berlaku untuk: Pengadaanbarang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau keseluruhannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota).
Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas KKN, UU No. 31/1999
UU No. 28/1999 dimaksudkan untuk menetapkan asas bagi penyelenggaraan
pemerintah yang bersih, yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraannegara, kepentingan umum, keterbukaan, profesional dan akuntabel. Selain daripada itu UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara negaratermasuk PPK dan bendaharawan proyek yang memiliki fungsi strategis danrawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. UU ini juga masukdalam konsideran mengingat dalam Keppres No. 80/2003, dan asasnya sejalandengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.
35
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
43/70
Undang-Undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan
Undang-Undang ini mengatur mengenai pendirian dan kedudukan yayasansebagai badan hukum yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan dan kemanusiaan yang bersifat nir laba dan tidak untuk mencarikeuntungan semata(profit taking).
Yayasan dimungkinkan dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai denganmaksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha atau melaluipenyertaan modal maksimal 25%, dan usaha tersebut harus sesuai dengan tujuanyayasan tersebut.
Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah, mengatur bahwa penyedia barang/jasa pemerintahdiantaranya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan TinggiSwasta (PTS). Dimana LSM dan PTS tersebut kebanyakan dalam bentukYayasan. Dengan berlakunya UU No. 16/2001, maka LSM dan PerguruanTinggi Swasta yang berbentuk yayasan kalau mau menjadi penyedia barang/jasa pemerintah harus membentuk badan usaha atau menyertakan modal kepada
salah satu badan usaha. Jadi yang menjadi penyedia barang/jasa adalah badanusaha yang dibentuk yayasan tersebut bukan yayasannya. Di samping itu badanusaha tersebut harus bergerak dibidang yang sesuai denga tujuan yayasan tersebut.
B. 2. Perundang-Undangan Internasional Pengadaan Barang/J asa
Peraturan pengadaan barang/jasa internasional terdiri dari peraturan yang
diterbitkan oleh asosiasi atau lembaga internasional dan lembaga atau negarapemberi pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN).
Peraturan pengadaan yang diterbitkan oleh asosiasi dan lembagainternasionala. FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils/Federasi
internasional dari Insinyur Konsultan). Menerbitkan dokumen-dokumenstandar yang berkaitan dengan dokumen lelang, dokumen evaluasi,
dokumen prakualifikasi, dan kontrak konstruksi internasional.
36
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
44/70
b. UNCITRAL (United Commision on International Trade Law)adalah salah satu lembaga dari PBB. UNCITRAL menerbitkanberbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan internasionaldiantaranya model tentang pengaturan pengadaan barang/jasa.
Keppres No 80 Tahun 2003, memuat ketentuan tentang hal tersebutpada Bagian Keenam, tentang Ruang Lingkup Berlakunya KeputusanPresiden, yang berbunyi:
Keputusan Presiden ini berlaku untuk:Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dariPinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangandengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberipinjaman/hibah bersangkutan. (Pasal 6 ayat 3)
Dari pernyataan tersebut di atas dapat ditegaskan, bahwa Keppres No. 80Tahun 2003 berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang sebagian ataukeseluruhannya dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri yang belumdiatur di dalam perundang-undangan yang diterbitkan oleh lembaga pemberi
pinjaman atau hibah.
Berikut adalah beberapa peraturan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan olehBank Dunia (IBRD), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Japan Bank ofInternational Cooperation (JBIC):
a. Peraturan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh IBRD,
- Guideline for Selection and Employment of Consultants- Guideline of procurement Under IBRD Loan and IDA Credit for Good
And Civil Work- Standard Bidding Document for Procurement of Good (include
Standard Form of Contract)- Standard Bidding Document for Procurement of Work (include
Standard Form of Contract)
37
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
45/70
b. Peraturan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh ADB Guideline on use of Consultant by ADB and Its Borrower Hand Book on Policies Practice and Procedure Relating to the
Procurement under ADB Loan
c. Peraturan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh J BIC JBIC Loan Hand Book
d. Konvensi Internasional
Dalam era globalisasi ini baik pemerintah maupun swasta tidak dapat menghindariterjadinya transaksi internasional. Dalam kaitan tersebut, pihak-pihak yang
bersangkutan akan menghadapi persoalan pilihan peraturan perundangan atauhukum mana yang akan diberlakukan. Dengan kata lain akan terdapat persoalanpilihan antara peraturan perundangan atau hukum nasional dengan hukum asingyang akan digunakan.
Pilihan tersebut dapat diperjanjikan dalam kontrak bisnis internasional. Namunapabila diantara pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai pilihan tersebut,
terdapat asas hukum perdata internasional yang terkenal sebagai the mostcharacteristic connection of the agreement. Berdasarkan asas tersebut makaperaturan perundangan/hukum dari pihak yang paling banyak melaksanakanpekerjaan yang diperjanjikan atau paling banyak karakteristiknya dalampelaksanaan perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli barang secarainternasional, penyedia berkewajiban untuk menyediakan, mengumpulkan,mengepak, mengangkut, mengasuransikan dan menyerahkan kepada pengguna.
Sementara itu pengguna hanya menerima dan membayar sejumlah uang saja,maka peraturan perundangan/hukum yang berlaku adalah negara penyediabarang/jasa tersebut.
B. 3. Hukum Perjanjian
Perjanjian adalah suatu ikatan atau hubungan hukum mengenai benda (barang)atau kebendaan (jasa) antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak tersebutsaling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
38
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
46/70
Perjanjian adalah: Suatu persitiwa dimana seorang berjanji kepadaseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakansesuatu hal (Prof Subekti, SH).
Berdasarkan definisi tersebut, maka perjanjian mempunyai unsur sebagai berikut: Adanya para pihak; Adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian untuk
melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu; Adanya obyek yang diperjanjikan.
a. Syarat Sahnya Suatu PerjanjianPerjanjian yang dibuat oleh para pihak, sah apabila sudah memenuhi persyaratan
sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUHPerdata) sebagai berikut:
b. Syarat SubyektifSyarat subyektif adalah syarat sahnya perjanjian yang terkait dengan subyekatau para pihak yang akan membuat perjanjian. Syarat subyektif meliputi:
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa kedua subyek/pihak yang akan menandatangani perjanjian tersebut harus sepakat, setuju,seia sekata mengenai hal-hal akan diperjanjikan;
Cakap untuk membuat perjanjian, artinya orang yang menandatanganiperjanjian tersebut harus cakap menurut hukum. Berdasarkan pasal 1330KUHPerdata menggolongkan orang yang tidak cakap untuk membuatperjanjian sebagai berikut:
a. orang-orang yang belum dewasa;b. mereka yang dibawah pengampuan;c. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua
orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu(persyaratan ini telah dicabut);
Terkait dengan syarat cakap menurut hukum, bahwa pihak yang menandatanganiperjanjian itu adalah benar-benar pihak yang berwenang untuk menandatangani
perjanjian tersebut, misalnya:
39
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
47/70
a. Pihak pengguna adalah PPK. PPK bertindak mewakili negara untukmenandatangani perjanjian berdasarkan SK Pengangkatan PPK;
b. Penyedia jasa (direktur) menandatangani perjanjian karena AD/ARTPT, apabila perorangan dia harus memenuhi persyaratan 1330
KUHPerdata;
c. Syarat ObyektifSyarat obyektif adalah syarat perjanjian yang terkait dengan obyek atau isi yangdiperjanjikan. Syarat obyektif meliputi:
Mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa obyek yang diperjanjikan harusjelas dan sudah dapat ditentukan jenisnya. Jadi obyeknya harus tertentu,
misalnya kewajiban membangun jalan, melakukan studi kebijakan pengadaanpemerintah dan lain-lain.
Suatu sebab yang sah, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana perjanjian ituditandatangani;
Catatan: Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal
demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkanperjanjian atau perjanjian itu dianggap tidak adasehingga para pihaktidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban. Misalnya perjanjian jualbeli narkoba. Apabila dalam perjanjian ada beberapa atau satuklausul yang melanggar perjanjian ketentuan perundang-undangandan sifat klausul tersebut bukan mengatur pokok-pokok perjanjianatau obyek yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut tidak batal
demi hukum akan tetapi klausul yang bertentangan tersebut yangdinyatakan batal demi hukum sedangkan klausul yang lain masihtetap berlaku.
Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka pejanjian tesebut tidakbatal demi hukum, akan tetapi pihak yang dirugikan dapat mengugatuntuk membatalkan perjanjian tersebut di peradilan atau arbitrase.Apabila pihak yang dirugikan tidak memintakan pembatalan dipengadilan/arbitrase maka ketentuan perjanjian tersebut harus tetapdilaksanakan.
40
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
48/70
d. Asas Hukum Perjanjian
Dalam hukum perjanjian, berlaku asas-asas sebagai berikut:
Asas Kebebasan berkontrak atau keterbukaan
Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa setiap orang bebasmembuat suatu perjanjian. Berdasarkan asas ini setiap orang bebas melakukanperjanjian dengan siapapun juga dan isi dari perjanjian tersebut bebas ditentukanoleh para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini dibatasi dengan ketentuandalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umum.
Asas perjanjian adalah dasar hukum bagi yang membuatperjanjian
Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telahdisepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yangmembuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian makapihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi pihak yang tidak melaksanakan.
Asas Konsensualitas
Pada dasarnya perjanjian itu dilihatkan sejak detik tercapainya kesepakatan
antara kedua belah pihak. Dikatakan pada dasarnya, karena ada beberapabentuk perjanjian, karena perintah dari perundang-undangan harus dibuat dalambentuk tertulis atau harus disahkan oleh notaris (perjanjian notariil), sehinggaperjanjian tersebut baru sah kalau para pihak sudah menandatangani perjanjianatau sejak perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Perjanjian yang tidak tertulis,misalnya: jual beli di pasar, perjanjian ini lahir sejak adanya kesepakatan mengenaiharga antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan contoh perjanjian yang
tertulis atau perjanjian notariil adalah: perjanjian pengadaan barang/jasa instansipemerintah, perjanjian peralihan hak atas tanah, dan lain-lain.41
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
49/70
e. J enis Perjanjian
Dalam hubungan hukum di masyarakat banyak terdapat berbagai jenis perjanjian.Jenis perjanjian yang ada di masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
Perjanjian lahir karena Undang-Undang
Jenis perjanjian ini adalah perjanjian yang telah diatur dan ditetapkan olehketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundanganyang paling banyak mengatur perjanjian adalah KUHPerdata. Jenis perjanjianyang diatur dalam KUH Perdata adalah:
- Perjanjian jual beli;- Perjanjian tukar-menukar;- Perjanjian sewa-menyewa;- Perjanjian untuk melakukan pekerjaan;- Perjanjian perseroan;- Perjanjian perkumpulan;- Perjanjian hibah;- Perjanjian penitipan barang;
- Perjanjian pinjam pakai;- Perjanjian pinjam mengganti;- Perjanjian bunga tetap atau bunga abadi;- Perjanjian untung-untungan;- Perjanjian pemberian kuasa;- Perjanjian penanggungan;- Perjanjian perdamaian.
Perjanjian yang lahir di luar Undang-Undang
Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, dimana semua orang bebas membuatperjanjian asal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ada,maka dapat tercipta jenis perjanjian baru. Perjanjian baru tersebut lahir karenamakin berkembangnya dan makin kompleksnya hubungan hukum yang terjadidi masyarakat. Jenis-jenis perjanjian baru misalnya; perjanjian tukar guling,
perjanjian sewa beli (leasing).
42
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
50/70
f. Bentuk Perjanjian
Bentuk-bentuk perjanjian yang berkembang di masyarakat dapat dibedakanmenjadi dua yaitu:
Perjanjian tidak tertulisPerjanjian tidak tertulis adalah perjanjian lisan yang tidak dinyatakan dalam suatusurat perjanjian atau kontrak yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjianini lahir sejak terjadinya kesepakatan lisan para pihak untuk melaksanakanperjanjian tersebut. Contoh; perjanjian jual beli di pasar;
Perjanjian tertulis
Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk suratperjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh pihak. Perjanjian ini lahir sejakditandatanganinya kontrak tersebut. Pertimbangan perjanjian harus dibuat dalambentuk perjanjian tertulis, disebabkan oleh:
- Disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;- Karena pertimbangan keamanan bertransaksi.
g. Kerangka PerjanjianKerangka dari suatu perjanjian yang tertulis/kontrak yang berkembang dimasyarakat adalah sebagai berikut:
Komparisi (Pembukaan)
Dalam komparisi perjanjian memuat:
- Judul, nama perjanjian;- Waktu: hari, tanggal, bulan dan tahun perjanjian itu ditandatangani;- Tempat: tempat dimana perjanjian itu ditandatangani;- Identitas dari para pihak yang menandatangani perjanjian, meliputi
nama, alamat tempat tinggal, pekerjaan, Nomor Kartu Tanda Penduduk(KTP). Dalam hal pengadaan barang dan jasa dibiayai pemerintah,maka perlu ada identitas pengguna meliputi; nama ppk, nama proyek,alamat proyek dan sumber pembiayaannya.
- Kewenangan para pihak sebagai wakil badan hukum atau pribadi.
43
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
51/70
Isi Perjanjian
Isi perjanjian bagian perjanjian yang paling pokok karena dalam bagian ini berisikesepakatan perjanjian dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan perjanjian tersebut.
Bagian isi perjanjian menjelaskan mengenai:
- Kesepakatan para pihak untuk melaksanakan sesuatu atau tidakmelaksanakan sesuatu.
- Hak dan kewajiban para pihak- Nilai atau harga yang telah disepakati para pihak untuk dibayar.- Cara pembayaran- Sanksi apabila para pihak melanggar janji.
- Keadaan memaksa(force majeure) adalah suatu keadaan yang diluarkehendak para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak dapat memenuhikewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, misalnya karena adanyabencana alam, kerusuhan, dan lain-lain.
- Pilihan proses penyelesaian sengketa perjanjian (melalui jasa penengah,peradilan umum atau lembaga arbitrase). Apabila di dalam kotrak tidak adaketentuan mengenai pilihan penyelesaian sengketa, maka secara hukum
dianggap diselesaikan di peradilan umum. Apabila memilih diselesaikan dilembaga arbitrase harus dinyatakan di dalam kontrak.
PenutupBagian penutup perjanjian adalah bagian yang berisi tanda tangan para pihakyang membuat perjanjian dan juga tanda tangan saksi serta notaris kalau adasaksi atau perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris. Lampiran perjanjian berisi
dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian. Lampiranini biasanya informasi / gambar-gambar yang bersifat mendukung perjanjiantersebut.
h. Perjanjian Pengadaan Barang / J asa
Perjanjian pengadaan barang/jasa adalah perjanjian dimana suatu pihak (pihakpenyedia) sepakat menyerahkan barang atau melaksanakan jasa tertentu danpihak lain (pengguna) sepakat untuk membayar atas barang yang telah diserahkanatau jasa yang telah dilaksanakan.
44
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
52/70
Perjanjian pengadaan barang/jasa dibuat berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu: Perjanjian pengadaan barang; Perjanjian pengadaan jasa lainnya; Perjanjian pengadaan jasa konsultasi;
Perjanjian pengadaan jasa pemborongan.
Jenis perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut di atas merupakanpengembangan dari perjanjian jual beli, perjanjian menyewa, dan perjanjianpemborongan yang sudah diatur dalam KUHP Perdata pasal 1457 sampaidengan pasal 1472. Jadi dasar pengaturan perjanjian harus berpedoman padapasal tersebut.
i. Sistem Kontrak
Sistem kontrak pengadaan barang/jasa yang secara umum digunakan adalah:
Kontrak Lumpsum
Kontrak lumpsum adalah kontrak yang berdasarkan total biaya yang disepakati
oleh para pihak pada waktu dilakukan negosiasi. Kontrak lumpsum dipilih untukpekerjaan pengadaan barang / jasa yang sifat pekerjaannya tidak rumit sertajenis pekerjaannya dan volumenya sudah dapat ditentukan dan dihitung secaraakurat.
Dalam kontrak lumpsum semua risiko yang mungkin terjadi dalam prosespengadaan jasa pemborongan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawabpenyedia jasa pemborongan kecuali dalam hal terjadi keadaan kahar(force
majeure).
Kontrak Harga Satuan
Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang / jasa yang berdasarkanharga satuan setiap jenis pekerjaan yang disepakati. Cara pembayarannyadilakukan secara periodik (bulanan) berdasarkan nilai minimal yang disepakati.
45
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
53/70
Kontrak Persentase
Kontrak persentase adalah kontrak pengadaan jasa konsulta si pada pekerjaankonstruksi yang imbalannya didasarkan persentasi tertentu dari nilai pekerjaan
kontruksi bersangkutan.
Kontrak Cost Plus Fee
Kontrak cost plus fee adalah kontrak pengadaan barang/jasa yangpembayarannya dilakukan berdasarkan seluruh pengeluaran biaya (biayapembelian bahan, sewa alat, upah kerja) ditambah fee yang telah disepakti olehkedua belah pihak. Sistim ini dipilih untuk pengadaan barang yang jenis, volume
dan spesifikasinya belum pasti.
Kontrak J angka Panjang
Kontrak jangka panjang adalah kontrak yang pelaksanaannya melebihi darijangka waktu satu tahun anggaran.
Kontrak Pengadaan Bersama
Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak pengadaan barang/jasa yangdilakukan oleh beberapa unit kerja/proyek/bagian proyek dengan penyediabarang/jasa tertentu yang biaya kontraknya dibebankan kepada unit kerjamasing-masing secara proporsional.
Kontrak Terima J adi
Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuatberdasarkan seluruh biaya yang meliputi biaya perencanaan, pelaksanaan,pengawasan sampai dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan dalam kurunwaktu yang ditentukan.
46
7/29/2019 Prinsip Dasar Dan Kerangka Hukum Pbj
54/70
C. J ADWAL PENGADAAN
Pengertian
Yang dimaksud dengan jadwal pengadaan disini adalah jadwal dari seluruhkegiatan pengadaan barang yang telah ditentukan dalam dokumen lelang. Jadwalpengadaan perlu disusun agar pengadaan barang dapat dilaksanakan secarasistimatis dalam waktu yang seefisien mungkin.
Penyusunan J adwal Pengadaan
Jadwal pengadaan disusun oleh panitia pengadaan berdasarkan dokumen lelang.Jadwal pengadaan penting untuk dasar dan acuan panitia dalam melaksanakanpengadaan, sebagai alat pengguna dalam memonitor dan mengevaluasipelaksanaan pelaksanaan pengadaan, serta acuan bagi penyedia barang dalammendaftar, mengambil dokumen pengadaan, menyusun dan menyampaikandokumen unjuk kemampuan dan dokumen penawaran.
Untuk penyusunan jadwal pengadaan panitia perlu menyusun seluruh kegiatanpada proses pengadaan serta menentukan alokasi waktu untuk setiap kegiatantersebut. Alokasi waktu dinyatakan dalam satuan hari. Lamanya waktu yangdialokasikan untuk masing-masing tahapan proses tergantung dari sifat dan jenispengadaan barang yang akan dilaksanakan.
Pada dasarnya dalam mengaloka