KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN · prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ... Kerangka Konseptual… Asumsi dasar ... dibandingkan dengan laporan

KERANGKA KONSEPTUALAKUNTANSI PEMERINTAHAN

(Menurut PP No 71 Tahun 2010 ttg SAP)

Latar Belakang Terbitnya SAP

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Pengakuan, pengukuran dan Penyajian/pengungkapan

Pernyataan SAP

tedi – last 09/18

LATAR BELAKANG

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1) Terbitnya UU no 22 Tahun 1999 ttg Otonomi Daerah –dengan fokus tujuan penyelenggaraan pemerintahan yanglebih efisien, efektif,dan akuntabel.

2) Terbitnya UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negarayang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara,APBN/APBD, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusatdengan Bank Indonesia (Bank Sentral), Pemerintah Daerah,luar negeri (negara/lembaga), Perusahaan privat, danorganisasi nir laba. – UU tsb menandai dimulainya ReformasiKeuangan Negara.

3) Terbitnya UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. – denganfokus desentralisasi yang menekankan kepada efektifitas danefisiensi pengelolaan sumber daya daerah dan goodgovernance.

Lanjutan : Latar Belakang ...

Reformasi keuangan negara mendorong lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan melalui PP No 24 tahun 2005

yang diganti dengan PP No 71 Tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut merupakan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan diartikan sebagai serangkaian prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan

pelaporan posisi serta operasi keuangan negara.

Sejalan dengan otonomi daerah, sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan Menteri

Keuangan, sedangkan pada tingkat Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Walikota/Bupati

KERANGKA KONSEPTUAL

AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Karakteristik tujuan dan pelaporan keuangan negara dipengaruhioleh lingkungan operasional organisasi pemerintahan.Lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalampenetapan tujuan dan pelaporan keuangan negara adalah :

1) Struktur pemerintahan dan pelayanan yg diberikan, dgn ciri(1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan ;(2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatanpemerintah ; (3) adanya pengaruh proses politik, dan ;(4) hubungan pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah.

2) Keuangan pemerintah, dengan ciri : (1) anggaran sebagaipernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alatpengendalian ; (2) investasi dalam aset yang tidak langsungmenghasilkan pendapatan ; (3) kemungkinan penggunaanakuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

Lanjutan : Kerangka Konseptual…

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua

kelompok pengguna (masyarakat ; DPR/D ; Lembaga Pengawas ; Lembaga Pemeriksa ; Pihak yang berperan dalam proses donasi,

investasi dan pinjaman ; Pemerintah).

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing

pengguna.

Pemerintah harus mempertimbangkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bagi keperluan :

1) perencanaan,

2) pengendalian, dan

3) pengambilan keputusan.


Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan, yaitu :

1) Pemerintah Pusat,

2) Pemerintah Daerah,

3) Satuan Organisasi pada pemerintah pusat/daerah,

4) organisasi lain yang ditentukan oleh UU.

Penetapan entitas pelaporan mempertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, penguasaan aset, yurisdiksi,

tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari

entitas pelaporan lainnya.


Laporan keuangan terutama digunakan untuk :

1) membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiyaan dengan anggaran yang ditetapkan ;

2) menilai kondisi keuangan ;

3) mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan,

4) menentukan kepatuhannya kepada regulasi/hukum.

Laporan keuangan tersebut disusun untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

2) Manajemen

3) Transparansi

4) Keseimbangan antar generasi

5) Evaluasi Kinerja


Tujuan pelaporan keuangan secara rinci menyediakan informasimengenai :

1) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayaiseluruh pengeluaran.

2) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi danalokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturanperundang-undangan.

3) Jml sumber daya yang digunakan serta hasil yang dicapainya.

4) Pendanaan seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.

5) Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitandengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendekmaupun jangka panjang, termasuk yang berasal daripenerimaan pajak dan pinjaman.

6) Perubahan (kenaikan/penurunan) posisi keuangan entitaspelaporan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selamaperiode pelaporan..


Asumsi dasar yang dibangun dalam pelaporan keuangan

dengan maksud agar standar akuntansi pemerintahan

dapat diterapkan adalah :

1) Kemandirian entitas dlm pengelolaan anggaran,

2) Kesinambungan entitas,

3) Keterukuran dalam satuan uang.


Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, yaitu :

1) Relevan, artinya bahwa laporan keuangan dapatdihubungkan dengan tujuan penggunaannya,memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepatwaktu dan lengkap.

2) Andal, artinya laporan keuangan disajikan secarajujur, dapat diverifikasi, dan objektif.

3) Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapatdibandingkan dengan laporan keuangansebelumnya.

4) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikandalam laporan keuangan dapat dipahami oleh users.

…lanjutan ; kerangka konseptual

Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan

pemerintah :

1.Basis akuntansi

2.Prinsip nilai historis

3.Prinsip realisasi

4.Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

5.Prinsip periodisitas

6.Prinsip konsistensi

7.Prinsip pengungkapan lengkap

8.Prinsip penyajian wajar.

…lanjutan : kerangka konseptual

Faktor yang menjadi kendala dalam informasi akuntansi dan

laporan keuangan pemerintah adalah :

1.Materialitas

2.Pertimbangan biaya dan manfaat

3.Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Catatan :

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah

setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi

yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan

keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan

(limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.


Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merinci laporan

keuangan yang harus disusun dan disajikan oleh entitas

pelaporan keuangan, yaitu :

A. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Reports) :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

B. Laporan Finansial (Financial Reports) :

3) Neraca

4) Laporan Operasional (LO)

5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE

6) Laporan Arus Kas (LAK)

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)


Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan laporan

keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan

menggunakan Basis akuntansi Akrual untuk pemgakuan :

Pendapatan – LO, dan beban unsur pada LO.

Aset, kewajiban, dan ekuitas unsur pada Neraca

Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan bila ada

peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian,

misalnya pada LRA untuk pengakuan :

Pendapatan – LRA, dan Belanja,

Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan

PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN

PENGAKUAN.

Pengakuan dalam akuntansi proses penetapan

terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian/peristiwa

dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang

melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-

LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban,

sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas

pelaporan.

Pengakuan atas suatu kejadian/peristiwa dalam akuntansi

mempertimkan aspek materialitas.

…

Kriteria Pengakuan suatu kejadian/peristiwa :

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi dari

suatu kejadian/peristiwa tsb akan mengalir ke/dari entitas

pelaporan ybs. Pengkajian derajat kepastian yang

melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan

dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat

penyusunan laporan keuangan.

2. Kejadian/peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya

yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal

Kriteria pengakuan didasarkan pada : (a) nilai uang akibat

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan

pengukurannya, atau ; (b) hasil estimasi yang layak.

…

PENGUKURAN.

Pengukuran dalam akuntansi proses penetapan nilai uang

untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai

perolehan historis menggunakan mata uang rupiah, dan bila

terdapat transaksi dalam mata uang asing maka dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

PENYAJIAN/PENGUNGKAPAN.

Penyajian/pengungkapan dalam akuntansi memberikan

informasi keuangan berikut penjelasanya secara terstruktur dalam

laporan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat memberikan

manfaat bagi penggunanya.

PERNYATAAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam

rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.

Standar tersebut dikembangkan dengan mengacu

kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan

bentuk standarisasi pengaturan dalam perlakuan

akuntansi (pengakuan dan pengukuran) dan

penyajian/pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Lanjutan : Pernyataan SAP

SAP Terdiri atas :

PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan

PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran

PSAP 03 : Laporan Arus Kas

PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP 05 : Akuntansi Persediaan

PSAP 06 : Akuntansi Investasi

PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap

PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban

PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi

dan Peristiwa Luar Biasa

PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAP 12 : Laporan Operasional

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN · prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ... Kerangka Konseptual… Asumsi dasar ... dibandingkan dengan laporan

Documents