7PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN KEBUTUHAN
SDM KESEHATAN
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan
Tahun 2013
1. LANDASAN HUKUM
LANDASAN HUKUM
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025
Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati
Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2013 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai PTT
Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
3
LANJUTAN Kepmenkes No. 81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan SDMK di Tingkat Provinsi, Kab/Kota serta RS Kepmenkes No. 375/Menkes/SK/V/2009 tentang RPJPK 2005 -
2025 Kepmenkes No. HK.03.01/60/I/2010 tentang RENSTRA DEPKES
2010 - 2014 Kepmenkes No.340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi RS
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATANPASAL 16:
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya
SUMBERDAYA
TENAGA KESEHATAN
FASILITAS YANKES
PERBEKALAN KESEHATAN
TEKNOLOGI & PRODUK TEKNOLOGI
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN, PASAL 21
Ps 21 ayat (1) :Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu nakes dalam rangka penyelenggaraan yankes
Ps 21 ayat (2) :Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu nakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Ps 21 ayat (3):Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan UU
UU NO 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT
Ps 7 ayat (1) :RS harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan
Ps 12 ayat (1) :Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Ps 7 ayat (1) yaitu : RS harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen RS dan tenaga non kesehatan.
PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
PERMANEN
• Pengangkatan CPNS Pusat (Dilingkungan Kemenkes)
SEMI PERMANEN
• Pengangkatan dr spes/drg spes/dr/drg/bidan PTT Pusat
TEMPORER• Penugasan Khusus D-3 Kesehatan
Di Puskesmas • Penugasan Khusus Residen
PERMANEN• Pengangkatan CPNS Daerah
(Dilingkungan Pemda)
SEMI PERMANEN• Pengangkatan PTT Daerah
KEMKES, KEMDAGRI, MENPAN, BKN
PEMDA, BKD, DINKES
UPAYA POKOK DALAM SUB SISTEM SDM-KES
PERENCANAAN
PENGADAAN
PENDAYAGUNAAN
PEMBINAAN & PENGAWASAN
SUB SISTEM
SDM-KES
ISU STRATEGIS PPSDM KES
Jumlah dan jenis SDM kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
Mutu SDM kesehatan belum memadai
Distribusi SDM kesehatan belum merata
Perencanaan SDM Kes
Pengadaan SDM Kes
Pembinaan dan
Pengawasan
Pendayagu-naan
SDM Kes
Pusren-Gun SDM
Kes
Pustanserdik Pusdiklat NakesPusdiklat Aparatur
Pusren-Gun SDM
Kes
TUGAS KEMKES (BPPSDMK) SESUAI PP 38 TTG PEMBAGIAN WEWENANG
TIGA STANDAR PENGEMBANGAN TENAGA
KESEHATAN
Standar Pelayanan
Standar Pendidikan
Standar Kompetens
i
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
TINGKAT PELAYANAN
• Nasional• Provinsi• Kab/Kota• Kecamatan• Desa
JENIS PELAYANAN
• Pelayanan• Regulator• Administrator• Pemberdayaa
n Masyarakat• Pendidik• Peneliti
2. PERENCANAAN KEBUTUHAN
SDM KESEHATAN
PERENCANAAN SDM KESEHATAN
Penyusunan rencana kebutuhan, memperhatikan kebutuhan SDMK yang diutamakan untuk upaya kesehatan
Penguatan para Perencana SDM Perencanaan melalui peningkatan dan
pemantapan keterkaitannya dengan pengadaan, pendayagunaan, serta binawas
Penguatan sistem informasi untuk pengambilan keputusan
14
ISU POKOKPERENCANAAN KEBUTUHAN
NAKES
Kemampuan perencanaan kebutuhan nakes masih perlu ditingkatkan
Belum ada perencanaan kebutuhan nakes yang menyeluruh dan rinci secara nasional
Belum didukung dengan data/informasi SDM Kesehatan
Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
15
RASIO TENAGA KESEHATAN,
DKI JAKARTA
SULAWESI UTARA
DI YOGYAKARTA
BALI
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SULAWESI SELATAN
ACEH
BANTEN
INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR
KEPULAUAN RIAU
RIAU
JAWA BARAT
JAWA TIMUR
BENGKULU
JAWA TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA SELATAN
GORONTALO
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JAMBI
KALIMANTAN TENGAH
PAPUA BARAT
PAPUA
LAMPUNG
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGAH
KALIMANTAN BARAT
MALUKU UTARA
MALUKU
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
SULAWESI BARAT
- 20 40 60 80 100 120 140
139 74
69 56
43 41
37 35
33 33
32 30 30
28 28
25 25
23 23
22 21 21
19 19
16 15
14 14 14 13 13 12
9 8
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012
Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia, Desember 2012
DKI JAKARTA
DI YOGYAKARTA
BALI
SULAWESI UTARA
SULAWESI SELATAN
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR
JAWA TIMUR
KEPULAUAN RIAU
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
BANTEN
SUMATERA SELATAN
RIAU
KALIMANTAN SELATAN
JAMBI
ACEH
PAPUA BARAT
GORONTALO
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI TENGAH
BENGKULU
KALIMANTAN TENGAH
PAPUA
LAMPUNG
SULAWESI TENGGARA
NUSA TENGGARA BARAT
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
48
23
17
13
10
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia, Desember 2012
RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012
DKI JAKARTA
DI YOGYAKARTA
BALI
KEPULAUAN RIAU
SULAWESI UTARA
SULAWESI SELATAN
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
BANTEN
SUMATERA SELATAN
ACEH
RIAU
KALIMANTAN SELATAN
JAMBI
PAPUA BARAT
GORONTALO
SULAWESI TENGGARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI TENGAH
BENGKULU
KALIMANTAN TENGAH
PAPUA
LAMPUNG
NUSA TENGGARA BARAT
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
48
23
19
16
13
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012
Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia, Desember 2012
PAPUA BARAT
SULAWESI UTARA
BENGKULU
KALIMANTAN TENGAH
MALUKU
SULAWESI TENGAH
TARGET
ACEH
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
PAPUA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DKI JAKARTA
MALUKU UTARA
DI YOGYAKARTA
SULAWESI SELATAN
BALI
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI BARAT
JAMBI
KEPULAUAN RIAU
NUSA TENGGARA TIMUR
RIAU
KALIMANTAN BARAT
SUMATERA UTARA
SUMATERA SELATAN
INDONESIA
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
JAWA BARAT
BANTEN
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00
236.65
196.57
178.34
175.71
162.20
161.95
158.00
154.17
144.76
140.20
135.31
133.67
132.51
125.72
123.87
121.48
115.33
111.44
111.24
109.38
106.63
104.92
104.68
102.34
101.04
100.00
91.82
88.94
84.82
69.19
68.20
64.01
47.39
45.41
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Badan PPSDMK dan Ditjen BUK, Januari 2013
BENGKULU
ACEH
PAPUA BARAT
MALUKU UTARA
TARGET
KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI TENGAH
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
SUMATERA UTARA
JAMBI
SULAWESI UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR
GORONTALO
PAPUA
RIAU
SUMATERA SELATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI SELATAN
SULAWESI BARAT
KALIMANTAN BARAT
KEPULAUAN RIAU
BALI
INDONESIA
JAWA TENGAH
DI YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
LAMPUNG
NUSA TENGGARA BARAT
JAWA BARAT
BANTEN
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
119.16118.30
78.5677.12
75.0074.92
72.7968.44
66.4861.8461.38
58.6558.4658.06
55.5454.35
50.8550.4550.19
48.4246.45
45.1544.0643.8543.75
41.4040.35
36.6734.5134.06
30.0128.16
21.9120.64
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2013
Sumber : Sekretariat Badan PPSDMK dan Ditjen BUK, Januari 2013
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RS YANG
MASIH DI BAWAH STANDAR, TAHUN 2013
PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI DR UMUM DI BAWAH STANDAR
PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI DR GIGI DI BAWAH STANDAR
PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI PERAWAT DI BAWAH STANDAR
PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR
PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI
PUSKESMAS YANG MASIH DI BAWAH STANDAR
PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI DOKTER DI BAWAH STANDAR
PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI DOKTER GIGI DI BAWAH STANDAR
PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI PERAWAT DI BAWAH STANDAR
PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR
3. MENGAPA, APA DAN BAGAIMANA
PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA
KESEHATAN STRATEGIS
MENGAPA PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS MENJADI PENTING?(1)
KEBIJAKAN KEMENKES DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN YAITU PENINGKATAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN
SALAH SATU KOMPONEN YANG PENTING DAN STRATEGIS UNTUK UPAYA TSB ADALAH TENAGA KESEHATAN -- KARENA KONSTRIBUSI DARI TENAGA KESEHATAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERMUTU, DAN BERKESINAMBUNGAN (SUSTAIN).MENENTUKAN ±80%
SAAT INI DISTRIBUSI BELUM MERATA—> MASIH ADA SARYANKES (RS DAN PUSKESMAS) YANG KEKURANGAM TENAGA KESEHATAN STRATEGIS
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS DI SARYANKES KHUSUSNYA WILAYAH DTPK DAN DBK-- PERLU DIBUAT PERENCANAAN KEBUTUHAN
MENGAPA PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS MENJADI PENTING?(2)
belum terpenuhinya kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan
perencanaan SDM belum didukung sistem informasi yang memadai, kualitas hasil diklat masih belum memadai,
pendayagunaan dan pemerataan SDM terutama di DTPK dan daerah yang kurang diminati. Selama ini di daerah tersebut kebutuhan Nakes masih kurang,
pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan masih belum dilaksanakan dengan baik,
serta sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang masih terbatas
Input Data :Data Umum : Luas
wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah
desa, Jumlah Penduduk,
Karakteristik Wilayah
Jumlah Puskesmas dan Tipe
Puskesmas, serta karakteristik
wilayah Puskesmas
Jumlah RS berdasarkan klasifikasi RS
Jumlah saryankes swasta dan
lainnya
Jumlah dan jenis SDM Kesehatan di
tiap saryankes
APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERENCANAAN KEBUTUHAN?
Upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan (Depkes, 2004)
Proses yang secara sistematis mengkaji keadaan SDM untuk memastikan bahwa jumlah dan kualifikasi dengan keterampilan yang tepat, akan tersedia pada saat dibutuhkan (Mondy&Noe 1995)
Proses menentukan kebutuhan tenaga dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi (Andrew E. Siluka 1981)
HASIL YANG DIHARAPKAN
Dalam rangka peningkatan Kemampuan Sumber Daya
Target s/d 2014 : 250 Kab/Kota di 33 Provinsi telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDMK
Tahun 2013 dilakukan kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK pada 70 Kabupaten/Kota
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Kab/Kota
Sebagai dasar acuan rencana pemenuhan kebutuhan tenaga, rencana pendayagunaan dan pendistribusian
BAGAIMANA CARA MENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK
1. Menguraikan latar belakang dan dasar kebijakan terkait dengan perencanaan kebutuhan SDMK
2. Pendekatan penyusunan dengan memperhatikan prioritas program dan target, masalah kesehatan, kondisi geografis dan demografi masing-masing daerah
3. Didukung ketersediaan data (jumlah saryankes, jumlah SDMK yang ada)
METODE PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
Metode penyusunan kebutuhan SDM Kesehatan ditentukan berdasarkan :
a. Kebutuhan epidemiologi penyakit utama masyarakat
b. Permintaan akibat beban pelayanan kesehatan
c. Sarana upaya kesehatan yang ditetapkan
d. Standar atau rasio terhadap nilai tertentu.
lanjutan
METODE DASAR KEB SDMK
Keperluan kesehatan
(Health Need
Method)
Kebutuhan
Kesehatan (Health Services Demand Method)
Sasaran Upaya Kes yg
ditetapkan (Health Service Targets Method)
Rasio (Ratio
Method)
Daftar Susunan Pegawai (DSP) /
Authorized staffing list
Indiokator Kebutuhan Tenaga BKerja eradsarkan Beban / Work Load
Indokator Staf Need
Skenario/Proyeksi dari WHO
Penyusunan Kebutuhan tenaga untuk Bencana
Pengembangan Metode Dasar
Terima kasih