Bogor, 30 April 2017
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Oleh : Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, MSi
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB
SPMI IPB Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB
• SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu
pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi (PT) dan
oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan
pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan
• SPMI bersifat:
- mandiri (internally driven) tanpa campur tangan
atau instruksi dari Pemerintah;
- berkelanjutan (continuously)
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB
SPMI IPB
Dasar Hukum :
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)Pasal 50 ayat (6)
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB
SPMI IPB
Standar:
Standar yang dipergunakan adalah mengadopsi standar-standar yang digunakan oleh BAN-PT dengan beberapa modifikasi.
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB
SPMI IPB STANDAR 1
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi
Pencapaian
STANDAR 2
Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,
dan Penjaminan Mutu
STANDAR 3
Kemahasiswaan dan Lulusan
STANDAR 4.
Sumber Daya Manusia
DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB
SPMI IPB
STANDAR 5
Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
STANDAR 6
Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem
Informasi
STANDAR 7
Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada
Masyarakat, dan Kerjasama
STANDAR 7: Penelitian, Pelayanan/Pengabdian
Kepada Masyarakat, dan Kerjasama
7.1 Dosen di PS melaksanakan kegiatan
penelitian dengan melibatkan mahasiswa
7.1.1 Jumlah judul penelitian dosen yang sesuai
bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari
dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau
anggota)
23
7.1.2 Persentase keterlibatan mahasiswa
program studi sarjana yang melakukan tugas
akhir per angkatan dalam penelitian dosen
29.8
7.1.3 Persentase keterlibatan mahasiswa
program studi yang melakukan tugas akhir
dalam kerjsama penelitian dengan luar negeri
5
7.2 Dosen di departemen mempublikasikan hasil
penelitian dalam bentuk artikel ilmiah atau HAKI.
7.2.1 Jumlah tulisan ilmiah dosen yang
dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah
nasional/internasional (sebagai penulis utama
atau anggota) per dosen
2.1
7.2.2 Jumlah paten/HAKI yang diregistrasi pada
satu tahun terakhir. 1
7.3 Dosen menghasilkan karya penelitian atau
pengabdian kepada masyarakat yang
memperoleh pengakuan kepakaran/award di
tingkat nasional / internasional
7.3.1 Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat
yang sesuai bidang (atas biaya sendiri/luar negeri/
dalam negeri) per dosen
12
7.3.2 Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat
yang diselenggarakan dengan melibatkan
mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung
jawab pada satu tahun terakhir.
2
• PPM Dosen
7.4 Departemen memiliki kegiatan kerjasama kegiatan
tridharma dengan instansi di dalam/luar negeri yang
relevan dengan bidang keahlian
7.4.1 Persentase jumlah kerjasama kegiatan
penelitian atau pengabdian pada masyarakat
dengan instansi di dalam negeri terhadap
jumlah dosen tetap:
193.75
7.4.2 Persentasi jumlah kerjasama kegiatan
penelitian atau pengabdian pada masyarakat
dengan instansi di luar negeri terhadap jumlah
dosen tetap:
50
• Checklist_2016_S1.xls
• Sasaran Mutu_2016_S1.xlsx
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNTUK STANDAR PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(SNPT)
Terdiri dari 3 bagian:
1. Standar Nasional Pendidikan
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat
Tujuan :
1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi
2. Menjamin agar mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mencapai sesuai dengan SNPT
3. Mendorong agar PT di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam SNPT secara berkelanjutan
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)
1. Wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
Panduan_Ed-X_1._Kebijakan_Pengelolaan_Penelitian_Edisi-
X.pdf
1. STANDAR HASIL
Diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan daya saing bangsa.
Bentuk Diseminasi (Luaran):
1. Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseding)
2. Produk yang langsung dapat dimanfaatkan,
Teknologi Tepat Guna (TTG), Rekayasa
sosial, karya seni, model, dll.
3. Buku ajar, bahan ajar, monograf,
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
5. Laporan tugas akhir, skripsi, thesis, disertasi.
2. STANDAR ISI
Kedalaman dan keluasan materi penelitian :
1. Materi penelitian dasar : berorientasi pada
penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,
model, atau postulat baru;
2. Materi penelitian terapan : berorientasi pada
penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK
yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha,
dan/atau industri.
3. STANDAR PROSES
Meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan.
1. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik;
2. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan
peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
3. Penelitian oleh mahasiswa harus mengarah
pada terpenuhinya capaian pembelajaran
lulusan.
4. STANDAR PENILAIAN
Meliputi penilaian terhadap proses dan hasil
penelitian.
Prinsip penilaian :
1. Prinsip edukatif : memotivasi peneliti agar terus
meningkatkan mutu penelitiannya;
2. Prinsip objektif : bebas dari pengaruh
subjektivitas;
3. Prinsip akuntabel : prosedur yang jelas dan
dipahami oleh peneliti;
4. Prinsip transparan : prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan.
5. STANDAR PENELITI
1. Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian
yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek
penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat
kedalaman penelitian;
2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan
melaksanakan penelitian.
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
1. Laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel
kerja, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang
memenuhi standar mutu, kesehatan dan
keselamatan;
2. Sarana teknologi informasi & komunikasi yang
memadai;
3. Sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain
melalui program kerjasama;
4. Kantor kelembagaan penelitian.
7. STANDAR PENGELOLAAN
Kewajiban Kelembagaan Penelitian :
1. Menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai Renstra Penelitian PT;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI penelitian PT;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. Melaksanakan Monev penelitian;
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti;
7. Sistem penghargaan; dan
8. Menyusun laporan kegiatan penelitian
8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
Sumber dana penelitian :
1. Dana pemerintah;
2. Dana internal perguruan tinggi : a) Perencanaan;
b) Pelaksanaan;
c) Monitoring & evaluasi;
d) Pelaporan;
e) Diseminasi hasil;
f) Peningkatan kapasitas peneliti;
g) Insentif publikasi dan HKI
3. Dana kerjasama penelitian;
4. Dana masyarakat
STANDAR NASIONAL PPM
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian
kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang
berlaku di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
1. STANDAR HASIL
Diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, dan belajar. membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hasil merupakan penerapan Keahlian dalam kegiatan pengabdian:
1. Layanan ke Masyarakat: Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (saran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial,dll);
2. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/internasional) atau jurnal ilmiah populer;
3. Teknologi tepat guna;
4. Bahan pengembangan IPTEK; atau
5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber
2. STANDAR ISI Kriteria minimum tentang Kedalaman dan keluasan
materi pengabdian :
1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung
dan dibutuhkan oleh pengguna;
2. Pengembangan dan/atau penerapan IPTEK
dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan;
4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial,
dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat
diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia
usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
5. HKI yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. STANDAR PROSES
1. Perencanaan kegiatan meliputi :
a. Identifikasi dan analisis masalah yang terdapat pada masyarakat, PEMDA, dan/atau kawasan;
b. Desain pemecahan masalah;
c. Formulasi kegiatan (sumber daya, bentuk kegiatan, dan waktu);
d. Komitmen PT, masyarakat, dan/atau PEMDA.
2. Pelaksanaan kegiatan :
a. Sinergisme keilmuan PT dalam pelayanan kepada masyarakat dan/atau PEMDA;
b. Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian;
c. Peningkatan kapasitas dan/atau pemberdayaan masyarakat;
3. Pemantauan kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan terprogram.
4. STANDAR PENILAIAN
Prinsip : edukatif, objektif, akuntabel, dan
transparan.
Kriteria penilaian :
1. Tingkat kepuasan masyarakat;
2. Terjadinya perubahan sikap, perilaku,
pengetahuan, dan keterampilan masyarakat;
3. Dapat dimanfaatkannya IPTEK di masyarakat
secara berkelanjutan;
4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau
pembelajaran;
5. Teratasinya masalah sosial-ekonomi dan
rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. PELAKSANA PENGABDIAN
1. Tim pelaksana pengabdian wajib menguasai
metodologi penerapan keilmuan yang sesuai
dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta
tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran
kegiatan.
2. Kemampuan dan profesionalisme pelaksana
pengabdian menentukan kewenangan
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan prasarana perguruan tinggi yang
digunakan untuk memfasilitasi pengabdian
kepada masyarakat paling sedikit yang terkait
dengan penerapan bidang ilmu dari program
studi yang dikelola perguruan tinggi dan area
sasaran kegiatan.
2. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan.
7. STANDAR PENGELOLAAN
Kewajiban Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat :
1. Menyusun dan mengembangkan program pengabdian sesuai Renstra Pengabdian PT;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI pengabdian PT;
3. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian;
4. Melaksanakan Monev pengabdian;
5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian;
7. Sistem penghargaan; dan
8. Menyusun laporan kegiatan pengabdian.
8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
Sumber dana pengabdian :
1. Dana pemerintah;
2. Dana internal perguruan tinggi : a) Perencanaan;
b) Pelaksanaan;
c) Monitoring & evaluasi;
d) Pelaporan;
e) Diseminasi hasil;
f) Peningkatan kapasitas peneliti;
g) Insentif publikasi dan HKI
3. Dana kerjasama pengabdian;
4. Dana masyarakat