PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN …aipgi.org/wp-content/uploads/2017/05/PENJAMINAN-MUTU-PENELITIAN... · sosial, karya seni, model, dll. 3. Buku ajar, bahan ajar, monograf,

Bogor, 30 April 2017

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Oleh : Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, MSi

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB

SPMI IPB Sistem Penjaminan Mutu Internal IPB

• SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu

pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi (PT) dan

oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan

pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan

• SPMI bersifat:

- mandiri (internally driven) tanpa campur tangan

atau instruksi dari Pemerintah;

- berkelanjutan (continuously)

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB

SPMI IPB

Dasar Hukum :

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)Pasal 50 ayat (6)

• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB

SPMI IPB

Standar:

Standar yang dipergunakan adalah mengadopsi standar-standar yang digunakan oleh BAN-PT dengan beberapa modifikasi.

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB

SPMI IPB STANDAR 1

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi

Pencapaian

STANDAR 2

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,

dan Penjaminan Mutu

STANDAR 3

Kemahasiswaan dan Lulusan

STANDAR 4.

Sumber Daya Manusia

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB

SPMI IPB

STANDAR 5

Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

STANDAR 6

Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem

Informasi

STANDAR 7

Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada

Masyarakat, dan Kerjasama

STANDAR 7: Penelitian, Pelayanan/Pengabdian

Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

7.1 Dosen di PS melaksanakan kegiatan

penelitian dengan melibatkan mahasiswa

7.1.1 Jumlah judul penelitian dosen yang sesuai

bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari

dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau

anggota)

23

7.1.2 Persentase keterlibatan mahasiswa

program studi sarjana yang melakukan tugas

akhir per angkatan dalam penelitian dosen

29.8

7.1.3 Persentase keterlibatan mahasiswa

program studi yang melakukan tugas akhir

dalam kerjsama penelitian dengan luar negeri

5

7.2 Dosen di departemen mempublikasikan hasil

penelitian dalam bentuk artikel ilmiah atau HAKI.

7.2.1 Jumlah tulisan ilmiah dosen yang

dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah

nasional/internasional (sebagai penulis utama

atau anggota) per dosen

2.1

7.2.2 Jumlah paten/HAKI yang diregistrasi pada

satu tahun terakhir. 1

7.3 Dosen menghasilkan karya penelitian atau

pengabdian kepada masyarakat yang

memperoleh pengakuan kepakaran/award di

tingkat nasional / internasional

7.3.1 Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat

yang sesuai bidang (atas biaya sendiri/luar negeri/

dalam negeri) per dosen

12

7.3.2 Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat

yang diselenggarakan dengan melibatkan

mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung

jawab pada satu tahun terakhir.

2

• PPM Dosen

7.4 Departemen memiliki kegiatan kerjasama kegiatan

tridharma dengan instansi di dalam/luar negeri yang

relevan dengan bidang keahlian

7.4.1 Persentase jumlah kerjasama kegiatan

penelitian atau pengabdian pada masyarakat

dengan instansi di dalam negeri terhadap

jumlah dosen tetap:

193.75

7.4.2 Persentasi jumlah kerjasama kegiatan

penelitian atau pengabdian pada masyarakat

dengan instansi di luar negeri terhadap jumlah

dosen tetap:

50

• Checklist_2016_S1.xls

• Sasaran Mutu_2016_S1.xlsx

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

INTERNAL UNTUK STANDAR PENELITIAN

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(SNPT)

Terdiri dari 3 bagian:

1. Standar Nasional Pendidikan

2. Standar Nasional Penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada

Masyarakat

Tujuan :

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi

2. Menjamin agar mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mencapai sesuai dengan SNPT

3. Mendorong agar PT di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam SNPT secara berkelanjutan

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)

1. Wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

2. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;

3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;

4. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

5. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;

6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

SN-DIKTI

STANDAR NASIONAL PENELITIAN dan

STANDAR NASIONAL PKM

(Permendikbud No. 49 tahun 2014)

Panduan_Ed-X_1._Kebijakan_Pengelolaan_Penelitian_Edisi-

X.pdf

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1. STANDAR HASIL

Diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan daya saing bangsa.

Bentuk Diseminasi (Luaran):

1. Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseding)

2. Produk yang langsung dapat dimanfaatkan,

Teknologi Tepat Guna (TTG), Rekayasa

sosial, karya seni, model, dll.

3. Buku ajar, bahan ajar, monograf,

4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI),

5. Laporan tugas akhir, skripsi, thesis, disertasi.

2. STANDAR ISI

Kedalaman dan keluasan materi penelitian :

1. Materi penelitian dasar : berorientasi pada

penjelasan atau penemuan untuk

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,

model, atau postulat baru;

2. Materi penelitian terapan : berorientasi pada

penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK

yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha,

dan/atau industri.

3. STANDAR PROSES

Meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan.

1. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan

budaya akademik;

2. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan

peneliti, masyarakat, dan lingkungan;

3. Penelitian oleh mahasiswa harus mengarah

pada terpenuhinya capaian pembelajaran

lulusan.

4. STANDAR PENILAIAN

Meliputi penilaian terhadap proses dan hasil

penelitian.

Prinsip penilaian :

1. Prinsip edukatif : memotivasi peneliti agar terus

meningkatkan mutu penelitiannya;

2. Prinsip objektif : bebas dari pengaruh

subjektivitas;

3. Prinsip akuntabel : prosedur yang jelas dan

dipahami oleh peneliti;

4. Prinsip transparan : prosedur dan hasil

penilaiannya dapat diakses oleh semua

pemangku kepentingan.

5. STANDAR PENELITI

1. Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian

yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat

kedalaman penelitian;

2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan

melaksanakan penelitian.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel

kerja, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang

memenuhi standar mutu, kesehatan dan

keselamatan;

2. Sarana teknologi informasi & komunikasi yang

memadai;

3. Sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain

melalui program kerjasama;

4. Kantor kelembagaan penelitian.

7. STANDAR PENGELOLAAN

Kewajiban Kelembagaan Penelitian :

1. Menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai Renstra Penelitian PT;

2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI penelitian PT;

3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

4. Melaksanakan Monev penelitian;

5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;

6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti;

7. Sistem penghargaan; dan

8. Menyusun laporan kegiatan penelitian

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Sumber dana penelitian :

1. Dana pemerintah;

2. Dana internal perguruan tinggi : a) Perencanaan;

b) Pelaksanaan;

c) Monitoring & evaluasi;

d) Pelaporan;

e) Diseminasi hasil;

f) Peningkatan kapasitas peneliti;

g) Insentif publikasi dan HKI

3. Dana kerjasama penelitian;

4. Dana masyarakat

STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

STANDAR NASIONAL PPM

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian

kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang

berlaku di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

1. STANDAR HASIL

Diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, dan belajar. membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil merupakan penerapan Keahlian dalam kegiatan pengabdian:

1. Layanan ke Masyarakat: Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (saran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial,dll);

2. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/internasional) atau jurnal ilmiah populer;

3. Teknologi tepat guna;

4. Bahan pengembangan IPTEK; atau

5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber

2. STANDAR ISI Kriteria minimum tentang Kedalaman dan keluasan

materi pengabdian :

1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung

dan dibutuhkan oleh pengguna;

2. Pengembangan dan/atau penerapan IPTEK

dalam rangka memberdayakan masyarakat;

3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan;

4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial,

dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat

diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia

usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

5. HKI yang dapat diterapkan langsung oleh

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. STANDAR PROSES

1. Perencanaan kegiatan meliputi :

a. Identifikasi dan analisis masalah yang terdapat pada masyarakat, PEMDA, dan/atau kawasan;

b. Desain pemecahan masalah;

c. Formulasi kegiatan (sumber daya, bentuk kegiatan, dan waktu);

d. Komitmen PT, masyarakat, dan/atau PEMDA.

2. Pelaksanaan kegiatan :

a. Sinergisme keilmuan PT dalam pelayanan kepada masyarakat dan/atau PEMDA;

b. Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian;

c. Peningkatan kapasitas dan/atau pemberdayaan masyarakat;

3. Pemantauan kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan terprogram.

4. STANDAR PENILAIAN

Prinsip : edukatif, objektif, akuntabel, dan

transparan.

Kriteria penilaian :

1. Tingkat kepuasan masyarakat;

2. Terjadinya perubahan sikap, perilaku,

pengetahuan, dan keterampilan masyarakat;

3. Dapat dimanfaatkannya IPTEK di masyarakat

secara berkelanjutan;

4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau

pembelajaran;

5. Teratasinya masalah sosial-ekonomi dan

rekomendasi kebijakan yang dapat

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. PELAKSANA PENGABDIAN

1. Tim pelaksana pengabdian wajib menguasai

metodologi penerapan keilmuan yang sesuai

dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta

tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran

kegiatan.

2. Kemampuan dan profesionalisme pelaksana

pengabdian menentukan kewenangan

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana perguruan tinggi yang

digunakan untuk memfasilitasi pengabdian

kepada masyarakat paling sedikit yang terkait

dengan penerapan bidang ilmu dari program

studi yang dikelola perguruan tinggi dan area

sasaran kegiatan.

2. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, dan keamanan.

7. STANDAR PENGELOLAAN

Kewajiban Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat :

1. Menyusun dan mengembangkan program pengabdian sesuai Renstra Pengabdian PT;

2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI pengabdian PT;

3. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian;

4. Melaksanakan Monev pengabdian;

5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian;

6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian;

7. Sistem penghargaan; dan

8. Menyusun laporan kegiatan pengabdian.

8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Sumber dana pengabdian :

1. Dana pemerintah;

2. Dana internal perguruan tinggi : a) Perencanaan;

b) Pelaksanaan;

c) Monitoring & evaluasi;

d) Pelaporan;

e) Diseminasi hasil;

f) Peningkatan kapasitas peneliti;

g) Insentif publikasi dan HKI

3. Dana kerjasama pengabdian;

4. Dana masyarakat