Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi

Nama : Dinda Lasdwihati

Alamat : Jl. Candi Brahma Blok. B No. 408, Perumahan Duren Jaya Bekasi

E-mail : [email protected]

Fakultas Ekonomi

Universitas Gunadarma

ABSTRAKSI

( xii + 84 )

Pesatnya perkembangan Informasi, Komunikasi, dan Transportasi merupakan tanda-tanda semaki9n mengg;obalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Peran Pemerintah daerah jaga sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan , karena pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi daerahnya, guna untuk meningkatkan semua sector pembangunan.

Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Dan penerimaan asli daerah salah satunya berasal dari pajak parkir.

Pajak parkir merupakan salah satu factor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya. Dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Dafar Pustaka (2001 – 2006)

Kata Kunci : Pajak Parkir dalam rangka Peningkatan PAD

Pendahuluan

Latar Belakang

Pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan

manusia di segala bidang khususnya bidang ekonomi dan perdagangan merupakan tanda-tanda

bahwa semakin mengglobalnya dunia. Pemerintah Indonesia yang memahami hal tersebut telah

mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat

mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia supaya

pemerintah daerah dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat memberikan subsidi

untuk pembangunan pemerintah daerah. Subsidi ini diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang sumber utamanya didapatkan dari pajak. Pajak bermanfaat sekali bagi

pambangunan nasional dan pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi

sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara

melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam

bidang sosial dan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan semua sector pembangunan yang telah dilaksanakan agar

dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup masyarakat dan untuk

mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah

membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna

mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena

pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya.

Upaya meningkatkan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan

pembangunan daerah yang lainnya dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan Anggaran Perencanaan

dan Belanja Daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber

keuangan daerah beredasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan

kontibusi daerah sebagai penyesuaian dan penyempurnaan, Undang-Undang No. 18 tahun 1997,

tentang pajak daerah dan kontribusi daerah berhubungan dengan berlaku Undang-Undang No. 22

tahun 1999 tentang Pemerintah daerah.

Pemerintah dearah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin haruslah

bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan

makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah

yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan

kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan pasal 3

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah.

Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan dari

pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil

sejalan dengan system perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam pemungutan pajak daerah

hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi

daerah dan pajak daerah yang berasal dari Negara yang berdasarkan undang-undang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penerimaan daerah salah satunya adalah dari pajak parkir. Pajak parkir diharapkan dapat

dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana

diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan

sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan

daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan.

Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu

tempat.

Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan dan

kenyamanan bagi konsumen parkir adalah salah satu yang menjamin keamanan dan kenyamanan

konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan

pribadi pastilah memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah

satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan

pajak parkir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis akan membahas kontribusi yang telah

diberikan oleh tindak penagihan pajak optimalisasi penerimaan pajak, serta hambatan yang

mungkin timbul dalam praktik penagihan pajak tersebut. Atas dasar uraian tersebut diatas maka

penulis akan member judul pada penulisan ini adalah “ Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Parkiran dalam Rangka Penerimaan Daerah di Wilayah Kota Bekasi.

Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

a. Untuk mengetahui system pemungutan pajak parkir di wilayah kota Bekasi.

b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir.

c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Bekasi dalam

rangka meningkatkan penerimaan daerah dari pajak parkir.

Landasan Teori

Pengertian pajak menurut andriani :

“ Pajak adalah iuran kepada Negara yang dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-paraturan yang tidak dapat mendapatkan prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk biayai pengeluaran umum yang

berhubungan dengan tugas Negara dan untuk menyelenggarakan pemerintah “ (2005:10-11)

Adapun pengetian pajak yang dikemukakan oleh SI.Djajadiningrat yang dikutip dalam

munawir adalah :

“ Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara

disebabkan sesuatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

tetapi bukan sebagai hukuman menurut peratuaran yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat

dipaksakan, tanpa ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara

kepentingan umum” (2001:5)

Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu : ( Waluyo dan Wirawan, 2003 )

1. Menurut golongannya :

a. Pajak langsung.

b. Pajak tidak langsung.

2. Menurut sifatnya :

a. Pajak subjektif

b. Pajak Objektif

3. Menurut lembaga pemungutannya :

a. Pajak pusat.

b. Pajak daerah

Sistem Pemungutan Pajak

Pada system pemungutan pajak dapat dibagi dalam tiga system, yaitu : ( Mansur dan

Wardoyo, 2004 )

a. Official Assesment System

b. Self Assesment System

c. With Holding System

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terdapat

adanya fungsi yaitu ( Waluyo dan Wirawan, 2003:-67 )

a. Fungsi Penerimaan ( Budgetair )

b. Fungsi Mengatur ( Reguleren )

Pengertian Pajak Parkiran

Pengertian pajak parkiran menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagai

pengganti dari Undang-undang No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah,

adalah sebagai berikut :

Pajak parkiran adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkiran diluar

badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkiran tidak mutlak ada pada seluruh

daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Sedangkan menurut peraturan daerah kota Bekasi No. 16 tahun 2001, pajak atas

penyelenggaraan parkir swasta adalah pajak atas penyelenggaraan parkir dengan memungut

bayaran yang sepenuhnya diadakan dan dikuasai oleh pihak swasta.

Dasar Tarif dan Perhitungan Pengenaan Pajak Parkiran

a. Dasar Pengenaan Pajak Parkiran

Dasar Pengenaan Pajak parkiran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi yempat

parkiran, daya tmpung, dan frekuensi kendaraan bermotor.

b.Tarif Pajak Parkiran

Tarif pajak parkiran ditetapkan paling tinggi 20% dan ditetapkan dengan peraturan

daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dengan demikian kota Bekasi metapkan

tarif pajak parkiran sebesar 15%.

c. Perhitungan pengenaan Pajak Parkiran

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar

pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah yang

juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Metodologi Penelitian

Objek Penelitian

Masyarakat sekarang banyak yang memiliki kendaraan bermesin, mereka bepergian

menggunakan menggunakan kendaraan untuk lebih memudahkan mereka. Apabila mereka ingin

bepergian ketempat umum mereka pasti akan menitipkan kendaraan mereka ditempat yang telah

disediakan oleh pemilik tempat umum tersebut. Penyediaan tempat penitipan kemdaraan tersebut

membuat masyarakat lebih leluasa dan nyaman. Tempat penitipan tersebut biasanya menarik

atau memungut biaya. Biaya pemungutan tersebut digunakan oleh pemiliknya untuk lebih

memajukan tempatnya.

Melihat potensi tersebut pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang pajak dan

retribusi daerah. Pemegang usaha harus meminta izin untuk mendirikan suatu tempat untuk

sarana umum. Biaya pemungutan biaya tersebut dapat sepenuhnya dimanfaatkanoleh pemilik

usaha.

Tahun 2001 keluarlah peraturan daerah tentang pajak daerah No.16 tentang pajak parkir.

Seluruh pemilik usaha yang mempunyai usaha tempat penitipan kendaraan dikenakan pajak

sebesar 15%, mereka harus menghitung, membayar, menyetorkan sendiri. Hal inilah yang

mendasari sejarah pajak parkir.

Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkiran adalah Penyelenggaraan tempat parkiran diluar badan jalan, baik

yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Seperti :

a. Pelataran dan atau taman-taman parkir.

b. Gedung-gedung dan atau bangunan dan pusat perbelanjaan yang menyediakan fasilitas

parkir.

c. Penyediaan suatu tempat parkir yang disediakan oleh perorangan dan atau badan hukum

umtuk fasilitas hukum mereka.

Menurut Peraturan Daerah kota Bekasi No. 16 Tahun 2001 Objek pajak parkir adalah

“Setiap pelayanan parkir yang disediakan dengan memungut bayaran sacara langsung atau tidak

langsung”.

Sumber Data

Pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah bersumbar

dari :

1.2.1.1 Data Dinas Pendapatan Daerah

Yaitu peneliti melalui dokomen dokumen resmi dari pihak dinas pendapatan

daerah yang terdiri dari data yang mengenai laporan dinas pendapatan daerah

Kota Bekasi khususnya bidang pajak parkir.

1.2.1.2 Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mendalami bebagai teori dari

disiplin ilmu yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu dengan cara membaca

buku perpustakaan, Koran-koran dan bahan materi kuliah yang berhubungan

dengan materi penulisan ini.

Jenis Data

Dalam penelitian ini diusahakan untuk mendapatkan data atau informasi selengkap

mungkin yang diperlukan sebagai materi pembahasan oleh karenanya data yang digunakan

adalah data sekunder, yaitu data yang berupa rencana realisasi penerimaan pajak daerah pajak

parkir tahun 2004-2008, yang kemudian data tersebut penulis sajikan sesuai apa adanya yang

sebenarnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah metode deskriptif yaitu

metode yang menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung untuk melihat

keterkaitan antara variable-variabel yang terlihat didalamnya dengan menggunakan pendekatan

metode kualitatif dan partisipatif yang menggunakan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-

hal yang melatarbelakangi sedangkan teknik penulisan yang penulis gunakan adalah :

1. Penelitian Lapangan

Suatu metode penulis mengadakan pengamatan secara langsung (observasi partisipatif)

pada unit-unit orang yang ada dilingkungan dinas pendapatan daerah.

Hasil dan Pembahasan

Tabel IV.2

Rencana dan Realisasi Pajak Parkir di Kota Bekasi

Tahun Anggaran 1999-2008

No Tahun Anggaran

Rencana Realisasi Persentase

T

able

diatas menunjukan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 belum ada penerimaan dari pajak parkir, karena

peraturan daerah tentang pajak parkir itu sendiri baru dikeluarkan pada tahun 2001, oleh karena

itu rencana penerimaan pajak parkir untuk tahun 2001 belum di buat. Dan pada tahun 2002

rencana penerimaan pajak parkir adalah sebesar Rp. 825.000.000 dengan realisasi yang cukup

besar yaitu sebesar Rp. 919.381.254 atau sebesar 111,44%, pada tahun 2003, rebcana

penerimaan dari segi pajak parkir adalah sebesar Rp. 1.040.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.

1.098.219.928, atau sebesar 105,50%, dan Pada tahun 2004 rencana penerimaan yang

dianggarkan oleh Pemerintah Daerah adalah 1.269.840.000 dan yang terjadi pada realisasinya

adalah sebesar 1.283.389.450, yaitu naik sebesar 101.07 %. Pada tahun 2005 rencana penerimaan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-

-

-

825.000.000

1.040.000.000

1.269.840.000

1.463.657.900

1.537.757.900

2.062.493.000

2.371.492.700

-

-

-

919.381.254

1.098.219.928

1.283.389.450

1.471.245.225

1.728.484.945

2.201.930.546

2.622.286.292

-

-

-

111,44

105,60

101,07

100,52

112,4

106,76

110,57

yang dianggarkan adalah sebesar 1.463.657.900, naik nsebesar 100,52 % , yaitu sebesar

1.471.245.225. Pada tahun 2006 rencana penerimaan pajak parkir yang dianggarkan oleh

Pemerintah Daerah kota Bekasi adalah 1.537.757.900, realisasi yang terjadi di lapangan adalah

penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 112,4%, yaitu 1.728.484.945. Pada

tahun 2007 rencana penerimaan pajak parkir yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah kota

Bekasi adalah sebesar 2.062.493.000 dan realisasi yang didapatkan adalah sebesar

2.201.930.546, berarti naik 106,76 dari anggaran. Pada tahun 2008, rencana penerimaan yang

dianggarkan oleh Pemerintah daerah kota Bekasi adalah sebesar 2.371.492.700dan yang terjadi

pada realisasi adalah sebesar 2.622.286.292, atau sebesar 110,57 %.

Tabel IV.3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kota Bekasi Tahun Anggaran 1999-2008

No Tahun Anggaran

Rencana Realisasi Persentase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1999

2000

2001

2002

2003

17.160.565.213

29.153.647.047

51.771.761.053

65.700.264.730

85.769.194.575

17.809.205.841

31.095.360.600

52.176.918.762

72.160.070.959

85.882.558.136

103,78

106,66

100,78

100,98

100,13

2004

2005

2006

2007

2008

98.092.490.119

121.778.641.042

143.168.711.613

166.283.245.632

178.369.891.660

97.912.047.349

126.066.835.738

145.730.557.611

171.045.088.715

189.492.858.525

99,81

103,52

101,79

102,86

106,23

Berdasarkan table diatas maka dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan daerah kota

Bekasi selalu mengalami peningkatan. Tahun 1999 rencana penerimaan ditetapkan sebesar Rp.

17.160.565.213 ternyata setelah dilakukan servei dilapangan pendapatan yang diperoleh adalah

sebesar Rp. 17.809.205.841 atau meningkat sebesar 103,78%. Pada tahun 2000 rencana

penerimaan adalah sebesar Rp. 29.153.647.047 dan realisasinya adalah sebesar Rp.

31.095.360.600 atau sebesar 106,66%. Pada tahun 2001 rencana penerimaan pendapatan adalah

sabesar Rp. 51.771.761.053 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 52.176.918.762 sebesar

100,78%, tahun 2002 realisasinya sebesar Rp. 72.160.070.959 dan rencananya adalah sebesar

Rp. 65.700.264.730 yaitu sebesar 100,98, pada tahun 2003 rencana penerimaan pendapatan

adalah sebesar Rp. 85.769.194.575 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 85.882.558.136 dengan

persentase yaitu sebesar 100,13%, pada tahun 2004 rencana penerimaan adalah sebesar

Rp.98.092.490.119, tetapi pada laporan realisasinya penerimaan tahun 2004 mengalami

penurunan. Tetapi pada tahun 2005, terjadi peningkatan yaitu dari rencana penerimaan sebesar

Rp. 121.778.641.042, realisasinya menjadi Rp.126.066.835.738. pada tahun 2006 pun terjadi

peningkatan yaitu dari 143.168.711.613, realisasinya menjadi Rp. 145.730.557.661. pada tahun

2007 rencana pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 166.283.245.632, mengalami peningkatan

yang cukup signifikan menjadi Rp. 171.045.088.715, begitupun pada tahun 2008, mengalami

peningkatan yang baik yaitu dari rencana pendapatan sebesar Rp. 178.369.891.660, menjadi Rp.

189.492.858.525

4.4 Ketentuan Tarif

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan

Peraturan Daerah No. 16 tahun 2001 tantang pajak parkir menyatakan bahwa tarif untuk pajak

parkir ditetapkan sebesar 15% dari dari jumlah pembayaran . tarif parkir dikenakan atas

banyaknya kendaraan yang dititipkan oleh pemiliknya di suatu objek parkir. Mengenai besarnya

pajak yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir yaitu 15% dengan

satu kendaraan perjam. Tarif ini diberlakukan sama untuk setiap objek parkir. Contoh tarif pajak

parkir di suatu pusat perbelanjaan sebesar Rp.2000,-, untuk setiap jam pertama akan ditambah

Rp. 1000,- dijam berikutnya. Cara perhitungan pajak yang didapatkan oleh Dinas Pendapatan

Daerah untuk satu mobil perjamnya adalah :

Pendapatan = Tarif Pajak x tiap kendaraan perjam

15% x 2000,-

Pendapatan = Rp.300,-

Contoh : dalam sehari kendaraan parkir di suatu pusat perbelanjaan sebanyak 50 mobil,

150 motor dan 10 truk. Cara perhitungannya adalah :

Mobil = (50 x 2000,-) x 15%

= Rp. 15.000,-

Motor = ( 150 x 1000,-) x 15%

= 22.500,-

Truk = ( 10 x 3000,-) x 15%

= Rp. 4.500,-

Total keseluruhan = Rp. 15.000 + Rp. 22.500 + Rp. 4.500

= Rp. 42.000 perhari

Jadi pajak yang dibayarkan ke Dinas Pendapatan Daerah dalam sehari yang hanya

dihitung dalam perjam pada jumlah kendaraannya adalah Rp. 42.000.

Pajak parkir akan dihitung, dibayarkan, dan disetorkan langsung oleh wajib pajak kepada

Dinas Pendapatan Daerah kota Bekasi.

4.5 Rangkuman Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis adalah DPPKAD didirikan menurut

undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah diberikan otonomi

yaitu pemerintah diberikan otonomi yaitu kekuasaan yang diberikan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan daerah itu sendiri. Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah , menjelaskan bahwa pemerintah

daerah berhak mengatur keuangannya sendiri.

Tiap tahunnya pajak daerah terus meningkat, dilihat dari realisasi yang didapatkan jauh

lebih besar dari rencana penerimaan pendapatan daerah. Pajak parkir merupakan salah satu pajak

daerah. System pemungutan pajak parkir adalah self assessment. Ketentuan tariff parkir adalah

15%. Apabila wajib pajak parkir telat membayar maka akan dikenakan sanksi berupa 2%

perbulannya. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak parkir adalah :

1. Wajib pajak yang telat membayar.

2. Wajib pajak yang telah membayar tetapi tidak menyetorkan.

3. Wajib pajak yang seharusnya sudah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak tetapi

wajib pajak tersebut tidak melapor ke DPPKAD kota Bekasi.

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan dan untuk mengatasi hambatan-hambatan

tersebut adalah :

a. Segi penerimaan, dengan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah terutama

pajak parkir. Pemeriksaan juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan.

b. Segi Kebijakan, Dalam segi kebijakan yang antara lain Undang-undang,

pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan

hubungan pemerintah pusat dan daerah.

c. Melakukan Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Parkir.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Bidang Pendapatan DPPKAD kota Bekasi sebagai organisasi yang efisien dan efektif

dalam mengelola pendapatan daerah, terutama tentang perpajakan.

2. System pemungutan pajak parkir menggunakan system self assessment, yaitu wajib pajak

parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke DPPKAD. Walaupun

menggunakan system self assessment, masih ada saja wajib pajak yang tidak melaporkan

kewajiban pembayaran pajaknya langsung ke Dinas Pendapatan, sehingga Dinas

Pendapatan terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak tersebut, seperti

halnya system pemungutan official Assessement.

3. Dalam hal pendataan, Pemeriksaan Penagihan pajak parkir yang dilakukan Dinas

Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan Daerah yang

berlaku.

4. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pajak parkir adalah :

1. Wajib pajak yang telat membayar.

2. Wajib pajak yang telah membayar tetapi tidak menyetorkan.

3. Wajib pajak yang seharusnya sudah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak tetapi

wajib pajak tersebut tidak melapor ke DPPKAD kota Bekasi.

5. upaya-upaya untuk meningkatkan dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut

adalah :

a. Segi penerimaan, dengan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah terutama

pajak parkir. Pemeriksaan juga salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan.

b. Segi Kebijakan, Dalam segi kebijakan yang antara lain Undang-undang,

pemerintah agar senantiasa melaksanakan pembagian wewenang dan pengaturan

hubungan pemerintah pusat dan daerah.

c. Melakukan Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Parkir.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan pelaksanakan

pemungutan pajak perkir di Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DPPKAD harus lebih ditingkatkan, dan

harus lebih teliti dalam melakukan pendataan dan pemeriksaan pajak parkir.

2. Dinas Pendapatan Daerah harus mensosialisasikan Undang-undang dan Peraturan Daerah

terutama Pajak Parkir supaya masyarakat mempunyai kesadaran akan kewajiban

membayar pajak.

3. System pemungutan self assessment yang digunakan untuk pajak parkir harus benar-

benar dijalankan. Apabila ada wajib pajak parkir yang tidak melaporkan, maka harus

diberi sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang

berlaku.

Dari saran-saran diatas diharapkan dapat dijalankan masukan pada kantor Dinas

Pendapatan Daerah kota Bekasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriandi, Primandita. Dkk, 2005, Kompilasi Undang-undang Terlengkap Tahun 2006. Jakarta :

Salemba Empat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi, 2005, Undang-undang Nomor. 32 Tentang Otonomi Daerah

dan Pilkada, Jakarta : Lima Bintang.

Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Siahaan, P. Marihot, 2006, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada.

Solihin, Dadang, 2001, Kamus Otonomi Daerah, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Ekonomi

Kerakyatan.

Sugiono, 2001, Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

Waluyo, dan Wirawan B. Liyas, 2003, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat.

Zain, Muhammad, 2005, Manajemen Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat.