PARTAI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK:
Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)
Partai Solidaritas Indonesia
dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta
pada Pemilu 2019
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Andy Sanjaya
NIM: 11151120000039
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441 H/2020 M
iv
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis tentang strategi pemasaran politik DPW PSI
Jakarta yang mendapatkan delapan kursi di DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019.
Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat strategi yang digunakan oleh PSI Jakarta
dalam menghadapi pemilu 2019, sehingga bisa mendapatkan delapan kursi untuk
DPRD DKI Jakarta. Selain itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa
saja kendala yang dihadapi oleh PSI Jakarta pada saat kampanye pada pemilu
2019.
Pencapaian PSI sebagai partai baru sudah cukup berhasil bahkan bisa
melebihi ekspektasi dari para pengurusnya. Partai yang penuh kontroversi dengan
mengusung narasi anti korupsi dan anti intoleransi yang dicap sebagai partai anti
Islam, namun mampu untuk mendapatkan delapan kursi di DPRD DKI Jakarta.
PSI sebagai partai baru, apalagi dengan mengusung isu-isu yang sensitif
menjadikan pencapaian PSI Jakarta ini luar biasa. Dengan cukup tegas untuk
menentang korupsi dan intoleransi, PSI melenggang ke parlemen DKI Jakarta.
Strategi pemasaran PSI Jakarta pada pemilu 2019 cukup efektif yang bertumpu
pada push, pull dan pass political marketing. Ketiga strategi pemasaran politik ini
cukup dijalankan dengan baik.
Penelitian ini menggunakan teori mengenai partai politik dan komunikasi
politik. Fokus pembahasannya ialah untuk melihat strategi pemasaran politik yang
digunakan oleh PSI Jakarta dalam sudut pandang political marketing. Metode
yang digunakan penelitian ini ialah kualitatif, dengan pengambilan informasi
dengan cara wawancara dan data-data dokumentasi. Analisis data penelitian ini
terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
Penelitian dengan metode kualitatif ini menyimpulkan bahwa strategi
pemasaran politik DPW PSI Jakarta cukup efektif bertumpu pada dua strategi
pemasaran politik yaitu push political marketing dan pull political marketing.
Selain itu PSI dalam melakukan pemasaran politiknya menemukan faktor-faktor
kendala yang dihadapi yaitu isu partai anti Islam, tidak lolos parlementary
threshold, dan narasi yang dibawa terlalu elitis (tidak mencapai masyarakat
menengah ke bawah).
Kata Kunci: PSI, Strategi, Komunikasi Politik, Pemasaran Politik, DPRD DKI
Jakarta.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan
karunianya serta memberikan kemudahan, kesabaran, ketekunan serta kelancaran
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Pemasaran
Politik (Political Marketing) Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh
Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019” dapat terselesaikan tepat
waktu. Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat benyak kekurangan dari segala sisi,
baik struktur penulisan maupun isi dari skripsi.
Penulis menyadari bahwa begitu banyak hambatan dan kendala dalam
proses penulisan skripsi ini. Namun syukur alhamdulillah berkat doa dan
dukungan seluruh pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kata pengantar ini
penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Amany Lubis, M.A. rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Prof. Dr. Ali Munhanif, M.A. dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si., selaku ketua Program Studi Ilmu Politik dan
juga selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan
dan masukan serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi penulis.
4. Suryani, M.Si., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Politik dan juga
selaku dosen Penasihat Akademik yang selama perkuliahan dengan sangat
terbuka untuk memberi solusi yang penulis keluhkan semasa perkuliahan.
vi
5. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si., dan Dr. Idris Thaha, M.Si., sebagai penguji
sidang skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi
penulis dan memberi kritik.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan sangat
banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
7. Orang tua penulis M.Shaleh, S.Sos, M.A. dan Siti Khadijah yang selalu
memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tidak pernah putus
untuk penulis. Kak Amel dan Kak Hafiz serta keponakan penulis Lail,
Hilyah dan Zella yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
8. Sekretaris Jenderal DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbi, Anggara Wicitra
selaku anggota legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PSI
Jakarta, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipar dan Dr. Gun Gun
Heriyanto, M.Si., selaku pengamat komunikasi politik. Terima kasih
banyak sudah bersedia menjadi narasumber penulis dan memberikan
banyak informasi yang penulis butuhkan.
9. Sopian Hadi, Riyan Hidayat, Lutfi H.B., Toni, Hendri Satrio, Dendi
Budiman, Alfrad Rusyid, Gerry, Travel, Juansyah, Fajar Fachrian, dan
Indra. Terima kasih telah menjadi mentor terbaik bagi penulis semasa
perkuliahan.
10. Sultan Rivandi, Redidzia Hernandi, Syauqi Alsunni, Chivalry Moraza,
Firman Ihsan, Fadly Imam, Oka Pangestu, Nurul Fazriah, dan Hasan
Albana. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan berdinamika.
vii
11. Segenap keluarga Omdofams Arindi Amiranti, Linda Prilian, Shika Putri,
Resi, Umar, Ugi, Juvan, dan Iska. Terima kasih telah menjadi support
system dan keluarga bagi penulis dalam segala apapun.
12. Agung Legiawan dan Fauzi Nugeraha, terima kasih telah menjadi sahabat,
keluarga dan juga mentor bagi penulis yang siap menerima keluh kesah
penulis dan cerita tentang pengalaman hidup baik suka mau pun duka.
13. Keluarga Redbull Daffa Daud, Adelia, M.Cahya, Faiz, Dimas, Inas, Lila,
Helma, Reza Hafiz, Dayat, Nabillah, dan Siti Arpiah. Terima kasih telah
menjadi sahabat yang baik bagi penulis semasa perkuliahan.
14. Teman-teman Ilmu Politik 2015, terima kasih sudah menjadi kawan
berproses selama masa perkuliahan penulis.
15. Keluarga Ruang Publik Politik (Rublik) Rexsy, Fahri, Mikail, Musto, dan
Aggi Wildan terima kasih telah menjadi tempat penulis berproses dan
berdialektika.
16. Terimakasih keluarga Leppami Cabang Ciputat yang telah menjadi tempat
berproses penulis sehingga penulis memahami tentang cinta pada alam.
17. Dewi, Yumi, Dessy, Dahimin, Asry Kaloko, Dhika, Rika, Imam, dan
Fawwaz. Terimakasih telah menjadi teman berproses dalam Perkumpulan
Gerakan Kebangsaan.
18. Segenap keluarga HMI Komfisip Cabang Ciputat, terima kasih telah
menjadi rumah kedua bagi penulis dalam berproses menjadi insan
akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta
pengalaman semasa perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah.
viii
19. Teman-teman KKN Octagon, terima kasih telah menjadi teman berproses
selama masa KKN dan pasca KKN di Gunung Malang.
20. Terakhir, terima kasih pada diri ini yang telah mampu berjuang sampai
pada titik ini.
Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas doa
dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pihak
yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak
sebutkan satu per satu. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi
seluruh kalangan.
Jakarta, 15 Januari 2020
Andy Sanjaya
ix
DAFTAR ISI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .......................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ...................................................... ii
ABSTRAK ............................................................................................................ iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... v
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Pertanyaan Penelitian ................................................................................. 11
C. Tujuan dan Manfaat ................................................................................... 11
D. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 12
E. Metode Penelitian....................................................................................... 15
F. Sistematika Penulisan ................................................................................ 18
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP ................................................ 20
A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing) ............................................ 20
1.Push Political Marketing ............................................................................ 22
2.Pull Political Marketing ............................................................................. 22
3.Pass Political Marketing ............................................................................ 23
B. Pemasaran Politik (Political Marketing) .......................................................... 23
1.Definisi ........................................................................................................ 23
2.Elemen-elemen yang Harus Diperhatikan .................................................. 25
3. Model Pendekatan Pemasaran Politik ........................................................ 26
C. Partai Politik ..................................................................................................... 30
x
1. Prinsip Dasar Partai Politik ........................................................................ 32
2. Fungsi Partai Politik ................................................................................... 33
D. Kerangka Berpikir ............................................................................................ 36
BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI
SOLIDARITAS INDONESIA JAKARTA ....................................................... 37
A. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia ................................................................. 37
B. Sejarah DPW PSI Jakarta .................................................................................40
C. Visi dan Misi .................................................................................................... 42
D. Tujuan PSI ........................................................................................................ 42
E. Fungsi PSI ......................................................................................................... 43
F. Prinsip Politik PSI ............................................................................................. 43
G. Makna Filosofis Lambang PSI ......................................................................... 47
BAB IV ANALISIS STRATEGI PEMASARAN POLITIK (POLITICAL
MARKETING) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM
MEMPEROLEH SUARA DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PADA
PEMILU 2019 ...................................................................................................... 49
A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing) PSI Jakarta ......................... 49
1. Push Political Marketing ........................................................................... 50
2. Pull Political Marketing ............................................................................. 58
3. Pass Political Marketing ............................................................................ 70
B. Kendala yang Dihadapi PSI Jakarta Saat Kampanye ....................................... 77
C. Hasil Pemilu ..................................................................................................... 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 83
A. Kesimpulan ...................................................................................................... 83
B. Saran ................................................................................................................ 84
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 86
xi
DAFTAR TABEL
Tabel I.A.1 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Nasional Pemilu
Legislatif Tahun 2019 ............................................................................................. 6
Tabel I.A.2 Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan
Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 2019 ............................................................... 8
Tabel I.E.1 Daftar Narasumber ............................................................................ 17
Tabel II.C.1 Tahapan Product Oriented Party (POP) ........................................... 27
Tabel II.C.2. Tahapan Sales Oriented Party ......................................................... 28
Tabel II.C.3. Tahapan Market Oriented Party ...................................................... 39
Tabel III.B.1. Daftar Pengurus DPW PSI Jakarta .................................................41
Tabel IV.A.1 Hasil Penetapan Perolehan Kursi PSI di DPRD DKI Jakarta Periode
2019-2024 ............................................................................................................. 83
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1 Kerangka Berpikir Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)
PSI dalam Memperoleh Suara di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ............ 36
Gambar III.1. Logo Partai Solidaritas Indonesia ................................................... 47
Gambar IV.1. Senam Bersama Ibu-ibu di Daerah Pemilihan ................................ 52
Gambar IV.2. Anggara Wicitra Saat Sedang Menyerap Aspirasi Warga di Daerah
Pemilihan .............................................................................................................. 57
Gambar IV.3. Rian Ernest Wakil Ketua DPW PSI Jakarta dalam Acara Talkshow
Debat Capres ......................................................................................................... 59
Gambar IV.4. Twit Tsamara Amany tentang Pemberantasan Korupsi yang
Dilakukan Oleh KPK ............................................................................................ 62
Gambar IV.5. Twit PSI tentang Pesan Perlawanan terhadap Intoleransi .............. 64
Gambar IV.6. Papan Reklame Anthony Winza bersama dengan Grace Natalie ... 69
Gambar IV.7. Flyer Acara Patungan Rakyat yang Dilakukan PSI DKI Jakarta ... 70
Gambar IV.8. Foto Rekaman Dukungan Hanung Bramantyo Untuk Memilih PSI
pada Pemilu 2019 .................................................................................................. 72
Gambar IV.9. Panitia Seleksi Caleg DPRD PSI DKI Jakarta ............................... 75
xii
DAFTAR SINGKATAN
AD/ART : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
BPP : Bilangan Pembagi Pemilih
BPS : Badan Pusat Statistik
DKI : Daerah Khusus Ibukota
DPD RI : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPD : Dewan Pimpinan Daerah
DPP : Dewan Pimpinan Pusat
DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT : Daftar Pemilih Tetap
DPW : Dewan Pimpinan Wilayah
Golkar : Golongan Karya
Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Korpri : Korps Pegawai Republik Indonesia
Kosgoro : Koperasi Serbaguna Gotong Royong
KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
LSI : Lembaga Survey Indonesia
MKGR : Musyawarah Kerja Gotong Royong
MOP : The Market Oriented Party
Nasdem : Nasional Demokrat
NU : Nahdatul Ulama
PAN : Partai Amanat Nasional
Parmusi : Partai Muslim Indonesia
xiii
Pemilu : Pemilihan Umum
Perti : Partai Islam
POP : The Product Oriented Party
PP : Pengurus Pusat
PPP : Partai Persatuan Pembangunan
PSI : Partai Solidaritas Indonesia
PSII : Partai Sarikat Islam Indonesia
RI : Republik Indonesia
SOP : The Sales Oriented Party
TIDAR : Tunas Indonesia Raya
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilu tahun 1999 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Maka
sepenuhnya untuk anggota legislatif yang mengisi di Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dilimpahkan kepada kebijakan partai masing-masing. Pemilu tahun 2004,
2009, dan 2014 menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) kuota hare.
Perbedaannya ialah pada pemilu 2004 penghitungan suara kursi parlemen, jika
calon legislatif melewati BPP maka ia lolos ke parlemen. Namun jika tidak, maka
penentuan calon terpilih ialah dengan nomor urut calon legislatif di partainya
masing-masing.1 Contohnya jika calon nomor urut satu mendapat 4.000 suara dan
calon nomor urut dua mendapat 8.000 suara, maka yang berhak mendapat kursi
tetap calon nomor urut satu.
Sedangkan pada pemilu 2009 dan 2014 jika seorang calon legislatif
suaranya melewati BPP maka calon tersebut otomatis lolos ke parlemen. Namun
jika tidak melewati BPP, maka calon yang terpilih ditentukan dengan suara
terbanyak pada partai tersebut.2 Pada pemilu tahun 2019 sistem yang digunakan
sama dengan pemilu 2009 dan 2014, namun metode perhitungan suaranya bukan
lagi menggunakan metode kuota hare melainkan menggunakan metode saint
lague murni.
1 Bismar Arianto, “Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Era
Reformasi Indonesia,” Jurnal FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol.2, No.2 (2011): h.138. 2 Ibid.,
2
Partai-partai baru seperti Gerindra dan Hanura pada pemilu 2009 serta
Nasdem pada pemilu 2014 masing-masing partai tersebut mendapatkan kursi yang
cukup signifikan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Gerindra 6 kursi pada tahun
2009, Hanura 4 kursi pada tahun 2009, dan Nasdem mendapat 5 kursi pada tahun
2014. Dengan demikian peluang partai-partai baru untuk mendapatkan kursi
parlemen DPRD DKI Jakarta terbuka cukup lebar. Oleh karena itu strategi
political marketing yang dijalankan oleh setiap partai dan caleg ini sangat penting.
Sebagai objek kajian pada penelitian ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
sebagai partai baru tentu memiliki political marketing sendiri. Salah satunya yaitu
anggotanya sebagian besar adalah anak muda dan belum pernah menjadi pengurus
dari salah satu partai yang sudah ada. Hal ini tentu menjadi nilai jual tersendiri
bagi PSI sebagai partai baru karena anak muda masih kental dengan idealismenya
dan belum terpapar korupsi. Salah satu cara lainnya yang dilakukan oleh PSI
dengan menggunakan isu-isu sensitif seperti anti poligami, dan anti perda
syariah.3
PSI adalah partai yang baru didirikan pada 16 November 2014 oleh ketua
umumnya yaitu Grace Natalie dan beberapa orang lainnya seperti Raja Juli
Antoni.4 Partai ini memiliki empat nilai-nilai dasar sebagai wujud dari cita-cita
partai yaitu, kebajikan dalam berpolitik, keragaman sebagai suatu ikatan nasional,
keterbukaan dalam tata pemerintahan dan meritokrasi.5 PSI baru dideklarasikan ke
depan publik oleh ketua umumnya, Grace Natalie pada acara Silaturahmi Tokoh
3 “Isu Kontroversial Parpol Baru dan Strategi „Caper‟ di Pemilu,” artikel ini diterbitkan
pada 18 Desember 2018 dari https://m.cnnindonesia.com. 4 “Triologi Perjuangan PSI,” artikel diterbitkan pada 16 November 2015 dari https://psi.id.
5 “Transformasi Indonesia: Platform Kebijakan Publik Partai Solidaritas Indonesia (PSI),”
artikel diterbitkan pada 20 Juni 2015 dari https://psi.id.
3
Bangsa yang ke-7 diadakan di kantor PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah, ia
memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.6 Namun,
partai ini baru resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham
(Kementerian Hukum dan HAM) pada 7 Oktober 2016.7
Partai Solidaritas Indonesia ini sering kali mengeluarkan isu-isu yang
kontroversial, seperti dalam pidato ketua umumnya yaitu Grace Natalie saat ulang
tahun PSI yang ke empat yang dikutip oleh detik.com yaitu “Partai ini tidak akan
pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah, tidak boleh lagi ada penutupan
rumah ibadah secara paksa.”8 Serta kebijakan yang menginstruksikan kader-
kadernya di seluruh Indonesia untuk mengucapkan selamat natal baik orang
nasrani maupun orang muslim.9
Data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hasil sensus
penduduk DKI Jakarta tahun 2010 dari 9.607.787 (sembilan juta enam ratus tujuh
ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) jiwa penduduk DKI Jakarta, 8.200.796
(delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) jiwa ialah penduduk
beragama Islam.10 Sementara itu jika dilihat data dari katadata.co.id bahwa
6 Hasanudin Aco, “Grace Natalie Perkenalkan Diri sebagai Ketua Umum PSI,” artikel
diterbitkan pada 26 Maret 2015 dari http://www.tribunnews.com. 7 Abba Gabrillin, “Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di
Kemenkumham,” artikel ini diterbitkan pada 07 Oktober 2016 dari https://nasional.kompas.com. 8 Marlinda Oktavia Erwanti, “Kontroversi Grace Natalie Tak Dukung Perda Syariah,”
diterbitkan pada 19 November 2018 dari https://news.detik.com. 9 Ibnu Hariyanto, “Sikapi PSI yang Kontroversi, Tolak Perda Agama, Instruksi Ucapan
Natal,” artikel diterbitkan pada 26 Desember 2018 dari https://news.detik.com. 10
Badan Pusat Statistik. “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari
Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010” diterbitkan pada 23 Mei 2012 dari
https://www.bps.go.id.
4
penduduk Jakarta tahun 2014 ialah sekitar 10 juta jiwa dan 8,34 juta jiwanya ialah
penduduk yang beragama Islam.11
Sementara itu jika dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI Jakarta
yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 7.761.598
(tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan)
pemilih yang dari total jumlah pemilih tersebut didominasi oleh penduduk yang
beragama Islam.12
Setelah mengetahui data-data demografi penduduk DKI Jakarta
tersebut yang sebagian besar penduduknya ialah beragama Islam, lalu apakah
kebijakan partai yang menginstruksikan kadernya untuk mengucapkan selamat
natal dan menolak perda syariah berkorelasi terhadap naik atau turunnya suara
partai PSI di Jakarta? Atau isu-isu yang dibangun oleh PSI ini justru malah
menjadi strategi untuk mempopulerkan partai PSI di kalangan masyarakat Jakarta
secara lebih lanjut?
Dilihat dari survei yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny
JA dan Median, PSI sebagai partai baru tentu masih jauh dari harapan
elektabilitasnya lebih dari 10%. Namun jika dibandingkan dengan partai baru
lainnya, yaitu Perindo yang melakukan publikasi secara masif yang sama dengan
hal ini tampak terlihat, bahwa dari hasil survei LSI Denny JA yang dipublikasikan
pada 2 November 2018 menjelaskan elektabilitas PSI di Jakarta hanya 0,5%
sedangkan elektabilitas Perindo yaitu sebesar 1,0%.13
Survey Median mungkin
11
“83 Persen Penduduk DKI Jakarta Beragama Islam,” artikel diterbitkan pada 06
September 2018 dari https://databoks.katadata.co.id. 12
Andi Nur Aminah, “KPU DKI Jakarta Sahkan 7.761.598 Pemilih Pemilu 2019,” artikel
diterbitkan pada 13 April 2019 dari https://nasional.republika.co.id. 13
Jessi Carrina, “Elektabilitas 16 Parpol Peserta Pemilu di 10 Provinsi Terbesar Menurut
LSI Denny JA,” artikel diterbitkan pada 02 November 2018 dari https://nasional.kompas.com.
5
lebih baik yaitu elektabilitas PSI sebesar 1,3% namun tetap di bawah partai
Perindo yang elektabilitasnya 2,1%.14
Hal ini menarik untuk dicari jawabannya, karena di Jakarta sendiri sebagian
besar penduduknya adalah beragama Islam yang jika penulis hadapkan dengan
teori perilaku politik dalam pandangan sosiologis15
isu-isu yang dibangun partai
PSI seperti anti Perda Syariah dan mengharuskan untuk mengucapkan selamat
natal bagi pengurus PSI justru bertentangan dengan kepentingan umat Islam itu
sendiri sebagai mayoritas penduduk di Jakarta.
Sejalan dengan hasil survei LSI Denny JA, hasil survei nasional Litbang
Kompas yang dikutip oleh jpnn.com menyebutkan bahwa elektabilitas PSI hanya
0,9% dan memiliki resistensi 5,9%.16
Dibandingkan dengan partai-partai baru
lainnya seperti Berkarya yang memiliki elektabilitas 0,5% dan resistensinya 1,3%,
Perindo elektabilitasnya 1,5% dan resistensinya 1,9%, lalu Garuda
elektabilitasnya 0,2% dan resistensinya 0,9%.17
Besarnya resistensi terhadap PSI
dibandingkan partai-partai yang baru lainnya ialah karena isu-isu yang dibangun
partai PSI yang sering kali memunculkan kontroversi seperti anti Perda Syariah
dan juga mengaharuskan kadernya untuk mengucapkan selamat natal. Seperti
14
Tsarina Maharani, “Unggul di DKI Jakarta Versi Survei Median, PDIP: Politik Itu Seni,”
artikel diterbitkan pada 14 Maret 2019 dari https://news.detik.com. 15
Pendekatan sosiologis adalah pendekatan perilaku politik yang pertama kali muncul.
Pendekatan ini menitikberatkan pada asumsi perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik
sosiologis yang berkaitan tentang kelas sosial, agama, kelompok etnik, kedaerahan dan bahasa,
lebih lanjut lihat Saiful Mujani, dkk, Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam
Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru, (Jakarta: Mizan, 2011), h.6. 16
“Hasil Survei: PSI Partai Baru Paling Ditolak Masyarakat,” diterbitkan pada 21 Maret
2019 dari https://www.jpnn.com. 17
Ibid.,
6
halnya yang dikatakan oleh Ari Junaedi, pengamat komunikasi politik Universitas
Indonesia dalam artikel tersebut.18
Pada 21 Mei 2019 telah diumumkan hasil rekapitulasi suara nasional untuk
pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif. Adapun hasil pemilu
legislatif adalah sebagai berikut:
Tabel I.A.1 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Nasional
Pemilu Legislatif Tahun 201919
No Partai Jumlah Suara Persentase (%)
1 PDI Perjuangan 27.053.961 19,33
2 Gerindra 17.594.839 12,57
3 Golkar 17.229.789 12,31
4 PKB 13.570.097 9,69
5 Nasdem 12.661.792 9,05
6 PKS 11.493.663 8,21
7 Demokrat 10.876.507 7,77
8 PAN 9.572.623 6,84
9 PPP 6.323.147 4,52
10 Perindo 3.738.320 2,67
11 Berkarya 2.929.495 2,09
12 PSI 2.650.361 1,89
13 Hanura 2.161.507 1,54
14 PBB 1.099.848 0,79
15 Garuda 702.536 0,5
16 PKPI 312.765 0,22
Jumlah 139.971.250 100
Data tersebut menunjukkan bahwa dari 16 partai nasional, hanya ada 9
partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen. Sedangkan sisanya tidak
mampu melewati ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen). PSI sebagai
partai baru dan yang menjadi kajian penelitian pun secara nasional tidak mampu
18
“Ibid., 19
Hasil olah data. Fitria Chusna Farisa, “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang
Ditetapkan KPU” diterbitkan pada 21 Mei 2019 dari http://www.kompas.com
7
untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 4% tersebut. Lalu bagaimana
dengan hasil pemilu legislatif untuk DPRD DKI Jakarta? Apakah selaras dengan
hasil suara nasional PSI itu sendiri yang hanya bisa meraup 1,89% (satu koma
delapan sembilan persen). Ataukah PSI dapat meraup suara yang cukup signifikan
di pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta?
Hasil pemilu anggota DPRD DKI Jakarta yang telah diumumkan pada hasil
rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta menempatkan partai PSI sebagai partai
dengan suara ke empat terbesar di DPRD DKI Jakarta yaitu dengan raihan suara
sebesar 404.508 atau dengan persentase sebesar 6,85% suara dari 5.899.197 suara
sah.20
Lebih lanjut rincian hasil suara partai politik yang bertarung untuk anggota
DPRD DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
20
Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Suara Partai Politik untuk DPRD
DKI Jakarta Tahun 2019, lebih lanjut lihat Dian Anditya Mutiara, “Perolehan Suara di DPRD DKI
Jakarta Dikuasai PDIP dengan Mendapat 1,3 Juta dengan Jatah 25 Kursi” diterbitkan pada 23 Mei
2019 dari http://wartakota.tribunnews.com.
8
Tabel I.A.2 Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan
Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 201921
No Partai Jumlah Suara Persentase (%) Perolehan Kursi
1 PDI Perjuangan 1.336.324 22,65 25
2 Gerindra 935.793 15,86 19
3 PKS 917.005 15,54 16
4 PSI 404.508 6,85 8
5 Demokrat 386.434 6,55 10
6 PAN 375.882 6,37 9
7 Nasdem 309.790 5,25 7
8 PKB 308.212 5,22 5
9 Golkar 300.246 5,08 6
10 PPP 176.835 2,99 1
11 Perindo 168.296 2,85 0
12 Hanura 103.073 1,74 0
13 Berkarya 98.877 1,67 0
14 PBB 42.952 0,72 0
15 Garuda 19.205 0,32 0
16 PKPI 15.765 0,26 0
Jumlah 5.899.197 100 106
Data tersebut menjelaskan bahwa pada tingkat DPRD DKI Jakarta ternyata
partai PSI mendapatakan suara yang cukup signifikan. Meskipun secara nasional
PSI tidak dapat memenuhi ambang batas suara parlemen. Jika dibandingkan
dengan partai-partai baru seperti Perindo, Berkarya dan Garuda, partai PSI
mendapatkan suara yang jauh lebih besar dibandingkan partai-partai baru tersebut.
Hal yang menarik lainnya, partai-partai lama seperti Demokrat, PAN, PKB,
Golkar, PPP dan Nasdem yang lebih dahulu mempunyai basis di Jakarta justru
mendapatkan suara yang lebih kecil dibandingkan partai PSI. Terlebih Hanura,
21
Hasil olah data. “Berita Acara Penetapan Kursi dan Calon Terpilih KPU Provinsi DKI
Jakarta” pada 12 Agustus 2019.
9
PKPI, dan PBB partai-partai lama yang justru tidak mendapatkan suara yang
cukup signifikan. Lalu mengapa PSI yang dalam hal ini sebuah partai baru justru
mendapatkan suara yang cukup signifikan di pemilu anggota DPRD DKI Jakarta?
Padahal jika kita lihat kembali pada isu-isu yang dibangun oleh PSI seperti anti
Perda Syariah dan menginstruksikan anggota partainya untuk mengucapkan
selamat natal yang jika ditelusuri lebih lanjut justru bertentangan dengan
mayoritas penduduk DKI Jakarta yang beragama Islam.
Jika dari isu-isu yang dibangun partai tersebut justru kecil kemungkinan
PSI dipilih oleh umat Islam sebagai penduduk mayoritas di DKI Jakarta. Selain
itu, dari hasil survei pun seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, partai PSI ini
ialah partai baru yang memiliki resistensi di masyarakat sangat tinggi. Karena
meskipun hanya mendapat 6,85% suara, namun sebagai partai baru PSI ini sudah
sangat luar biasa di DKI Jakarta karena pertarungan di DKI Jakarta tidaklah
mudah. Apalagi bisa mendapatkan 6,85% suara merupakan suatu hasil yang luar
biasa bagi sebuah partai baru.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk
mendapatkan informasi. Pemilihan metode ini penulis pikir adalah yang tepat,
karena informasi yang penulis cari ialah tentang strategi internal dari Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta PSI untuk meraih suara masyarakat DKI
Jakarta untuk pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta. Selain itu, secara praktik
metode ini membuat penulis bisa berhadapan langsung dengan aktor di belakang
strategi kampanye yang dilakukan oleh DPW DKI Jakarta PSI untuk
memenangkan calon legislatifnya untuk DPRD DKI Jakarta.
10
Pemilihan objek kajian DPW PSI DKI Jakarta bukan tanpa sebab, pemilihan
DPW PSI DKI Jakarta dikarenakan DPW PSI DKI Jakarta ini menjadi penentu
dan juga penanggungjawab administrasi serta strategi partai PSI di Jakarta. Selain
itu, DPW PSI DKI Jakarta sebagai yang menaungi calon legislatif untuk DPRD
Provinsi DKI Jakarta ini mendapatkan perolehan suara yang signifikan
mengalahkan suara partai-partai lama seperti Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar
dan PPP untuk pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian
pemilihan objek penelitian ini secara akademis menarik untuk diteliti dikarenakan
suara partai PSI yang dapat melebihi perolehan suara partai-partai lama tersebut
dan hasil pemilu yang jauh melebihi prediksi survei-survei yang ada sebelum
pemilihan umum diadakan pada 17 April 2019 lalu.
Setidaknya ada empat hal yang membuat penelitian ini penting. Pertama,
pada pemilu anggota DPRD DKI Jakarta, PSI mendapatkan suara yang cukup
signifikan bagi sebuah partai baru yang dapat mengalahkan suara Nasdem,
Demokrat, PAN, PPP, dan Golkar serta dibandingan dengan partai baru lainnya
PSI mendapatkan suara terbesar di antara partai-partai baru tersebut di pemilu
DPRD DKI Jakarta. Meskipun secara nasional tidak mampu untuk mencapai
ambang batas parlemen yaitu sebesar 4%. Kedua, strategi komunikasi PSI yang
sering kali menciptakan kontroversi dalam isu-isu partai membuat PSI di berbagai
survei mendapatkan resistensi yang cukup besar bagi sebuah partai baru. Namun
dengan hasil yang demikian di DPRD DKI Jakarta menjadi sangat menarik untuk
diteliti bagaimana strategi PSI dalam menjaring suara masyarakat tersebut.
Ketiga, sebagai partai baru dengan masuk ke dalam lima besar perolehan suara di
11
DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019 adalah hal yang luar biasa dan di luar
prediksi para pengamat dan lembaga survei politik yang ada. Oleh karena itu hal
ini menarik untuk diteliti lebih dalam bagaimana strategi PSI DKI Jakarta untuk
meraih suara yang cukup signifikan tersebut. Keempat, penelitian mengenai partai
PSI sudah pernah ada yang meneliti di UIN Jakarta. Namun, penelitian itu
mengenai rekrutmen politik anak muda di partai PSI, namun untuk penelitian
strategi pemasaran politik PSI di Jakarta belum pernah diteliti sebelumnya.
B. Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini berfokus pada ruang lingkup strategi internal partai untuk
meraih suara masyarakat pada pemilu DPRD DKI Jakarta tahun 2019, yaitu
sebagai berikut:
1. Bagaimana strategi political marketing PSI dalam menjaring suara
masyarakat DKI Jakarta untuk pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun
2019?
2. Apakah kendala yang dihadapi PSI pada masa kampanye pemilu anggota
DPRD DKI Jakarta tahun 2019?
C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI untuk
pemilihan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019.
b. Mengetahui kendala yang dihadapi PSI pada pemilu anggota DPRD
Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
12
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bersifat akademis dan
praktis, adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penlitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Manfaat akademis
Menambah khazanah studi tentang ilmu sosial dan politik, terkhusus
mengenai kajian partai politik dan komunikasi politik.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan strategi pemasaran partai
politik yang digunakan oleh PSI untuk menjaring suara masyarakat pada
pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019.
D. Tinjauan Pustaka
Dalam menulis penelitian ini, ada beberapa literatur yang dapat menjadi
rujukan dan pembanding dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini
juga memberikan keragaman pandangan untuk memperjelas dalam penelitian ini,
yang di antaranya yaitu;
Pertama, karya Fahmi Nurdiansyah22
memaparkan bahwa strategi
pemasaran politik yang dilakukan partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun
2014 yang lalu cukup berhasil dengan mendapatkan 11% suara nasional. Faktor-
faktor yang mendukung hal tersebut ialah dengan cara menampilkan Prabowo
Subianto sebagai figur yang juga mancalonkan diri sebagai presiden pada waktu
22
Fahmi Nurdiansyah, “Marketing Politik DPP Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif
2014,” Jurnal Ilmu Politik POLITIKA, Vol.9, No.1 (April 2018).
13
itu, iklan kampanye politik, dan positioning partai yang menjadi partai rakyat
kecil yaitu petani, buruh, guru dan pedagang kecil.23
Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan subjek penelitian
ini dengan menggunakan purposive sampling atau bisa dikatakan sesuai dengan
apa yang ingin dibahas.24
Kedua, karya Melisa Handayani25
menjelaskan tentang peran Eva Dwiana
dalam strategi pemasaran politik pencalonan Herman Hasan Nusi sebagai
walikota Bandar Lampung periode 2015-2020. Hasil penelitian ini menghasilkan
peran Eva dalam menjaring suara masyarakat dengan modal sosial, ekonomi dan
jaringan yang dimilikinya memudahkan dalam strategi memasarkan calon Herman
Hasan Nusi. Penggunaan strategi push marketing, pull marketing dan pass
marketing dilakukan dengan baik oleh Eva Handayani. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan analisis data yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Ketiga, karya Maulida Ulfa26
menjelaskan strategi pemenangan pemilu
legislatif partai Nasdem di Kabupaten Lampung Tengah tidak bisa dilepaskan dari
masifnya kampanye yang dilakukan di media oleh partai Nasdem itu sendiri.
Selanjutnya perekrutan kader partai Nasdem yang menekankan pada orang-orang
23
Ibid.,, h. 65. 24
Ibid., h.64. 25
Melisa Handayani, “Peran Eva Dwiana dalam Pemasaran Politik pada Pencalonan
Herman Hasan Nusi sebagai Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020,” (Tesis S2 Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas
Lampung, 2016). 26
Maulida Ulfa, “Strategi Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi atas
DPD Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Lampung Tengah,” (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2017).
14
asli daerah tersebut agar mampu mengenali medan dan karakteristik masyarakat
setempat. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
yang menjelaskan perilaku yang sedang terjadi dan pada penelitian ini
menggunakan hanya satu variabel saja.
Keempat, karya Agustinus Sitorus27
menjelaskan strategi pemasaran politik
partai Perindo menuju pemilu legislatif 2019 yang dimudahkan dengan jaringan
media yang dimiliki oleh ketua umumnya yaitu Harry Tanoe Soedibjo yang
menguasai beberapa media televisi nasional, surat kabar dan media online. Selain
itu program-program partai untuk menaikan elektabilitasnya yaitu dengan
merekrut tokoh-tokoh di daerahnya untuk dijadikan pengurus dari partai Perindo.
Serta turun langsung ke masyarakat d an juga memberikan modal usaha seperti
gerobak, stand dan lain-lainnya kepada masyarakat kecil. Agustinus Sitorus dalam
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif.
Kelima, karya Rudi Saputra28
memaparkan dalam perekrutan anggota partai
PSI menggunakan mekanisme terbuka untuk umum dan dijelaskan dalam website
partai PSI. Sedangkan untuk perekrutan pengurus partai PSI, dilakukan dengan
mekanisme tertutup dan cenderung hanya menggunakan mekanisme kekerabatan
perorangan. Namun, Rudi dalam penelitiannya ini menjelaskan bahwa perekrutan
anak muda ini dalam rekrutmen politik partai PSI menunjukkan pola tersendiri
27
Agustinus Sitorus, “Strategi Political Marketing Partai Politik Baru Studi Kasus:
Pemenangan Partai Perindo Menuju Pemilu 2019,” (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Manajemen Komunikasi Politik Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2016). 28
Rudi Saputra, “Rekrutmen Partai Politik: Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas
Indoesia terhadap Anak Muda”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi
Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
15
yang membedakannya dengan partai lain dikarenakan kebanyakan anggotanya
bukanlah yang sudah pernah menjadi anggota partai. Kemudian, batasan usia
maksimal bagi yang ingin menjadi anggota partai PSI ialah 35 tahun. Sedangkan
untuk pengurus maksimal berusia 40 tahun. Pada penelitian ini Rudi
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.
Dari literatur mengenai partai politik dan komunikasi politik yang penulis
temukan, penulis tidak menemukan objek kajian yang sama dengan judul yang
penulis ingin teliti yaitu tentang “Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)
Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI
Jakarta pada Pemilu 2019.”
Penulis menemukan karya tulis Rudi Saputra yang membahas partai PSI
seperti apa yang penulis kaji, namun Rudi membahas mengenai rekrutmen politik
anak muda dalam partai PSI. Ini tentu berbeda dengan objek kajian yang penulis
kaji. Maka dengan demikian, objek kajian pada penelitian ini akan menambah
khazanah pengetahuan mengenai studi partai politik dan komunikasi politik.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan
metode ini memungkinkan untuk melihat strategi PSI DKI Jakarta dalam
memperoleh suara masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Devine mengenai
kekuatan metode kualitatif yang dikutip oleh Lisa Harison yaitu riset kualitatif
adalah riset untuk menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat dan
16
tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan.29
Lebih lanjut Lisa mengutip Blaxter
(1996) yaitu bahwa riset kualitatif cenderung fokus untuk mengeksplorasi
serinci mungkin informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukannya
dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang “mendalam” bukan
“luas.”30
Tujuan penggunaan metode kualitatif tidak lepas dari kajian yang ingin
diteliti yaitu mengenai strategi yang digunakan oleh PSI DKI Jakarta dalam
memperoleh suara masyarakat. Hal ini tentu tidak dapat menggunakan metode
kuantitatif karena yang akan dikaji ialah pengurus internal PSI DKI Jakarta.
Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada
penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai
penguat dari penelitian ini. Adapun mengenai data primer dan sekunder adalah
sebagai berikut:
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Definisi tentang wawancara ialah pertemuan antara periset dengan
informan, jawaban dari informan tersebut menjadi data mentah yang akan
diolah oleh penulis.31
Wawancara ini penulis gunakan sebagai data primer.
29
Lisa Harison, Metodologi Penelitian Politik, Penerjemah Tri Wibowo, h.86. 30
Ibid., 31
Ibid., h.104.
17
Tabel. I.E.1. Daftar Narasumber
No Nama Jabatan
1 Dr. Gun Gun Heriyanto, M.Si. Pengamat Komunikasi Politik
2 Michael Sianipar Ketua DPW PSI DKI Jakarta
3 Elva Farhi Qobi Sekjend DPW PSI DKI Jakarta
4 Anggara Wicitra Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI
b. Dokumentasi
Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan menggunakan
sumber-sumber bacaan seperti, buku, majalah, jurnal, artikel dan lain-lain.
Data-data dokumentasi ini digunakan sebagai data sekunder (14 buku, 3
jurnal, 2 tesis, 1 skripsi, 2 berkas dokumen, 17 artikel website, 9
dokumentasi foto media sosial PSI Jakarta dan caleg PSI Jakarta).
3. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses dalam pengumpulan data secara
sistematis untuk dapat mudah dipahami dan agar dapat ditarik kesimpulannya.
Analisis data itu sendiri menurut Bogdan yaitu adalah proses mencari dan
menyusun data yang telah diambil melalui hasil wawancara, dokumentasi,
catatan lapangan dan lain sebagainya sehingga hasilnya mudah untuk dipahami
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.32
Pada penelitian ini, untuk menganalisisnya menggunakan teknik analisis
data menurut Miles dan Huberman yaitu analisis data terdiri dari tiga alur
32
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.334.
18
tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan seperti
sebagai berikut:33
a. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan dijelaskan dalam sebuah laporan
untuk direduksi, dirangkum, diringkas, difokuskan untuk hal-hal yang
penting dan dicari pola untuk disusun secara sistematis. Data yang sudah
direduksi memudahkan pengkajian dan juga mempertajam hasil
pengamatan.
b. Penyajian Data
Dalam proses penyajian data diusahakan untuk membuat macam-macam
grafik, matriks, jaringan dan atau bisa saja dalam berbentuk naratif. Hal ini
tentunya untuk memudahkan untuk melihat gambaran hasil pengamatan dan
atau bagian-bagian tertentu dari pengamatan.
c. Mengambil Kesimpulan
Penulis mengupayakan untuk mencari arti, pola, dan tema yang
menjelaskan tentang hubungan sebab-akibat dan lain-lainnya. Penarikan
kesimpulan selalu diuji dalam proses penelitian oleh penambahan-
penambahan data-data baru.
F. Sistematika Penulisan
Pada penyusunan penelitian ini, disusun dengan sistematika penulisan yang
tersusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:
33
Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1992), h.16.
19
Bab I menjelaskan latar belakang dari penelitian ini, topik pembahasan, dan
juga menjelaskan mengenai pertanyaan masalah yang terdiri dari dua poin
pertanyaan masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.
Bab II memaparkan mengenai teori dan konsep yang digunakan yaitu partai
politik dan komunikasi politik yang memfokuskan mengenai strategi 3P
pemasaran politik (Adman Nursal) yaitu push, pull, dan pass political marketing.
Selain itu, bab ini juga memaparkan penjelasan singkat mengenai pendekatan
pemasaran politik.
Bab III membahas tentang gambaran umum mengenai Partai Solidaritas
Indonesia dari sejarah, visi-misi, tujuan dan juga arti filosofis tentang logo PSI.
Bab IV memaparkan hasil wawancara yang dielaborasikan dengan data-data
lainnya untuk selanjutnya dianalisis dengan teori partai politik dan komunikasi
politik yang memfokuskan pada konsep 3P strategi pemasaran politik. Strategi 3P
pemasaran politik ini cukup baik dijalankan oleh PSI Jakarta yang bertumpu
banyak pada pemasaran politik push dan pull political marketing.
Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan dalam
bab-bab sebelumnya. Di samping itu, bab ini juga menyampaikan saran-saran
terkait dengan strategi pemasaran politik yang dilakukan PSI dalam memperoleh
dukungan suara dari masyarakat. Pemasaran politik ini cukup dijalankan dengan
baik oleh PSI Jakarta yang bertumpu banyak pada strategi pemasaran politik push
dan pull political marketing.
20
BAB II
KERANGKA TEORI DAN KONSEP
Bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori
strategi marketing politik dan pemasaran politik. Adapun bentuk strategi
marketing politik dibagi menjadi 3 yaitu push political marketing, pull political
marketing, dan pass political marketing yang dianalisis dengan data yang telah
didapatkan seperti kampanye langsung yang dilakukan oleh Idris Ahmad,
melakukan senam bersama dengan ibu-ibu di daerah pemilihannya pada
pembahasan penelitian. Selanjutnya bab ini memaparkan secara singkat terkait
partai politik.
Dalam melakukan penelitian ini, sangat penting bagi penulis untuk
memaparkan teori dan konsep apa yang disebagai analisa. Maka yang dipaparkan
dalam bab ini adalah teori-teori dan konsep tentang partai politik, komunikasi
politik, dan pemasaran politik.
A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)
Penetepan strategi dalam political marketing sangat penting. Maka dari itu
jika penentuan strategi yang digunakan tidak hati-hati, yang terjadi ialah
kesalahan. Kesalahan dalam pemasaran politik ialah produk yang dihasilkan tidak
laku dipasarkan. Dengan kata lain kandidat dan atau partai mengalami kekalahan.
Oleh karena itu penggunaan strategi haruslah hati-hati dan cermat.
21
Secara etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu
“stratos” yang berarti tentara dan “agein” yang berarti memimpin. Oleh karena
itu strategi dimaksudkan ialah memimpin tentara.1 Lalu muncul kata ”strategos”
yang berarti pemimpin tentara. Jadi dalam konsep ini, strategi adalah peragaan
seni perang para jendral.2 Karl Von Clausewitz yang dikutip oleh Hafied Cangara
merumuskan bahwa strategi ialah suatu seni menggunakan sarana pertempuran
untuk memenangi pertempuran.3 Selain itu Marthin Anderson merumuskan bahwa
strategi ialah seni yang melibatkan kemampuan intelegensia atau berpikir yang
menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan yang dapat
menghasilkan keuntungan secara maksimal dan efisien.4
Walaupun secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani, namun hal
ini bukan berarti sebelum zaman tersebut tidak ada strategi atau perencanaan
strategis. Konsep-konsep perang dan strategi perang yang dituliskan oleh salah
satu filsuf negeri Tiongkok yaitu Sun Tzu dalam buku The Art of War yang
sampai saat ini masih cukup berpengaruh di kalangan para politisi di Asia.5
Seiring berjalannya waktu, konsep-konsep ini digunakan oleh para politisi,
pimpinan perusahaan dan juga para pejabat publik untuk mencapai tujuan yang
diinginkannya.
1 Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.236.
2 Ibid.,
3 Ibid.,
4 Ibid.,
5 Peter Schroder, Strategi Politik, Terj. Aviantie Agoesman, (Jakarta: Friedrich Nauman
Stiftung, 2013), h.2.
22
Menurut Adman Nursal bahwa strategi dalam political marketing ada tiga
cara, yaitu sebagai berikut:6
1. Push Political Marketing
Push Poltical Marketing ini adalah cara pemasaran politik yang merujuk
pada kandidat dan partai langsung menemui pemilih. Strategi ini bisa dengan
membagikan brosur, sticker, flyer, dan atau beriteraksi langsung dengan calon
pemilih. Selain partai dan kandidat, relawan inilah yang bertugas untuk
melaksanakan teknis lapangan dalam pelaksanaan pemasaran partai dan atau calon
kepada masyarakat. Selain itu, tugas relawan juga untuk mengukur seberapa kuat
pesan-pesan tersampaikan kepada pemilih oleh partai atau calon kandidat.
2. Pull Political Marketing
Pull political Marketing adalah strategi pemasaran politik yang merujuk
pada kandidat dan partai melakukan pemasaran melalui media massa. Strategi ini
dilakukan melalui media massa baik itu cetak, elektronik, media sosial, dan
melalui internet. Cara ini dapat dengan efektif untuk menyampaikan pesan kepada
pemilih. Namun, kekurangan dari strategi ini adalah membutuhkan biaya yang
besar jika kontennya dikampanyekan melalui media mainstream seperti media
televisi, koran dan juga surat kabar online. Oleh karena itu, hanya partai dan atau
calon kandidat yang mempunyai sumber dana yang cukup besar yang melakukan
kampanye dengan strategi ini. Namun jika menggunakan platform media sosial
(Facebook, Instagram, dan Twitter) dan juga Youtube hal ini justru mengurangi
cost kampanye yang dikeluarkan.
6 Adman Nursal, Political Marketing (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.242.
23
3. Pass Political Marketing
Pass political marketing adalah strategi pemasaran politik yang
menggunakan organisasi atau tokoh masyarakat di daerah tersebut yang
berpengaruh besar di masyarakat setempat. Hal ini sangat diperlukan kehati-hatian
dalam praktiknya karena jika tidak berhati-hati dalam pelaksanaannya, bisa jadi
calon kandidat dan atau partai tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat
setempat. Bahkan bisa jadi ditolak keras oleh masyarakat setempat.
Partai ataupun calon kandidat tidak mungkin hanya menggunakan satu
strategi dalam praktik pemasaran politiknya. Melainkan menggabungkan ketiga
strategi politik tersebut untuk memanfaatkan wadah pemasaran politik yang
tersedia. Serta, tentunya pada tiap-tiap strategi politik tersebut memiliki
kelompok-kelompok pemilih yang relatif berbeda. Oleh karena itu untuk
memaksimalkan hasil para kandidat dan partai menggunakan ketiga strategi
tersebut dalam pemasaran politiknya.
B. Pemasaran Politik (Political Marketing)
1. Definisi
Political marketing atau disebut juga pemasaran politik merupakan hal baru
dalam politik, konsep ini merupakan salinan dari konsep pemasaran komersial.
Namun, tentunya political marketing lebih berorientasi pada penyadaran sosial,
sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru.7 Hal ini tidak jauh-
jauh secara substantif tentang pemasaran sosial yang berorientasi kepada
penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye.8 Dalam tulisan Bruce I. Newman dan
7 Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, h.276.
8 Ibid.,
24
Richard M. Perloff yang dikutip dalam buku Handbook of Politcal
Communication Research mendefinisikan mengenai political marketing adalah
pengaplikasian prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka
ragam oleh individu dan organisasi yang mencakup tentang prosedur-prosedur
analisis, pengembangan, eksekusi dan manajemen strategi dalam kampanye.9
Selain itu menurut Jennifer Lees-Marshment bahwa political marketing adalah
terkait dengan organisasi-organisasi politik yang mencoba mengadopsi konsep-
konsep dan teknik-teknik pemasaran dalam bisnis komersial untuk membantu
mereka mendapatkan target yang ingin dicapai.10
Aaron O‟Cass memandang bahwa pada prinsipnya ketika partai dan
kandidat bertarung dalam sebuah pemilu, mereka tidak akan lepas dari konsep dan
teknik pemasaran. Hal ini dikarenakan untuk disukai dan dipilih sebagai “barang
dagangan” dalam pemilu maka partai dan kandidat haruslah bisa menggunakan
teknik dan konsep pemasaran komersial.11
Namun tentu marketing atau
pemasaran berbeda dengan advertising atau pengiklanan. Konsep marketing lebih
dari itu, oleh karenanya kandidat dan atau partai haruslah dapat mengidentifikasi
yang diinginkan oleh pemilih. Ini juga didukung oleh Lees-Marshment yang
menyatakan bahwa advertising bisa digunakan oleh organisasi apapun tanpa harus
menggunakan konsep-konsep pemasaran. Namun, marketing lebih dari
9 Lynda Lee Kaid, ed., Handbook of Political Communication Research, (New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, 2004), h.18. 10
Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties, (Manchester:
Manchester Univ. Press, 2001), h.22. 11
Aaron O‟Cass, “Political Marketing and the Marketing Concept,” European Journal of
Marketing, Vol. 30, No. 10/11, (1996): h.37-38.
25
advertising. Tujuan dari marketing ialah untuk mengetahui dan memahami pasar.
Oleh karenanya identifikasi sangat dibutuhkan dalam political marketing.12
2. Elemen-elemen yang Harus Diperhatikan
Dalam pemasaran ini ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu
sebagai berikut:
a. Product (produk): Dalam pemasaran produk ini berkaitan dengan barang
apa yang akan dijual untuk komersial. Dalam politik, produk ini berkaitan
dengan partai politik itu sendiri dan calon-calon yang disusung untuk pilpres
dan pilkada.13
Selain itu juga, logo partai, cita-cita, dan program-program
yang diusung juga merupakan produk yang harus dikemas dengan baik
untuk ditawarkan kepada masyarakat.
b. Place (tempat): Pada pemasaran komersil tempat yang strategis menjadi
penting. Hal ini untuk menarik pembeli untuk membeli produk yang dijual.
Dalam pemasaran politik tempat bisa diasosiasikan ruang publik masyarakat
dalam hal ini bisa dimaksud dengan media massa elektronik maupun cetak
dan juga letak kantor partai atau posko pemenangan yang mudah untuk
diakses oleh anggota partai dan masyarakat untuk mencari info tentang
partai atau calon tersebut.14
Bisa juga diasosiasikan dengan tempat yang
strategis untuk memasang gambar baliho partai atau calon untuk dapat
dikenali dengan masyarakat.15
12
Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties, h.23. 13
Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, h.278. 14
Ibid., 15
Ibid.,
26
c. Price (harga): Harga untuk sebuah produk sangat menentukan, hal ini
menentukan segmen masyarakat mana yang ingin dimasuki. Dalam
pemasaran politik harga ini bisa diasosiasikan dengan partai politik. Partai
politik besar cenderung sangat sulit untuk dimasuki oleh orang yang ingin
menjadi calon anggota dewan, presiden atau wakil presiden, dan atau pada
pemilihan kepala daerah. Partai-partai besar cenderung menyaring calon
dengan selektif. Sebaliknya dengan partai-partai kecil cenderung lebih
mudah untuk dimasuki bahkan partai kecil cenderung yang mencari calon
yang ingin diusungnya.16
d. Promotion (promosi): Promosi dalam pemasaran komersial ialah usaha-
usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian para pembeli melalui teknik
komunikasi, baik melalui media massa, elektronik ataupun media sosial.17
Promosi dalam pemasaran politik bisa diasosiasikan dengan kampanye.
Kampanye memegang peranan penting dalam sebuah kontestasi pemilu. Hal
ini berfungsi untuk memasarkan partai politik itu sendiri juga calon-calon
yang diusung dalam pemilu tersebut.
3. Model Pendekatan Pemasaran Politik
Menurut model pendekatan political marketing Jennifer Lees-Marshment
ada tipe pendekatan dalam political marketing, yaitu The Product Oriented Party
(POP), The Sales Oriented Party (SOP), dan The Market Oriented Party (MOP)
yang memiliki tata urutan pelaksanaannya sendiri-sendiri, sebagai berikut:18
16
Ibid., 17
Ibid., 18
Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties, h.28-31.
27
a. The Product Oriented Party
The Product Oriented Party (POP) ini adalah model partai “tradisional”.
Partai ini membawa ide dan gagasan kepada masyarakat dan mempercayai bahwa
ide dan gagasan itu akan membawa perubahan untuk masyarakat.19
Model partai
seperti ini akan menolak untuk mengubah gagasan meskipun dengan gagasan itu
partainya tidak mendapatkan suara yang cukup untuk ke parlemen. Tahapan
model ini adalah sebagai berikut:
Tabel II.B.1 Tahapan Product Oriented Party (POP)20
No Tahapan Penjelasan
1 Desain Produk Pada tahap ini, partai menentukan
produk/gagasan apa yang ingin dibawa
berdasarkan keputusan pimpinan dan
anggotanya.
2
Komunikasi Pada tahap ini partai
menyampaikan/mengkomunikasikan pada
saat publikasi politik ataupun pada masa
kampanye mengenai gagasan apa yang
dibawanya kepada masyarakat luas.
3 Kampanye Pada tahap ini partai melakukan kampanye
terbuka secara sah dalam sebuah pemilu.
4 Pemilihan Pelaksanaan pemilu.
5
Penyerahan Pada fase ini, partai mendapatkan kursi di
parlemen dan mewujudkan gagasan-
gagasannya secara real ke dalam kebijakan
publik.
b. The Sales Oriented Party (SOP)
Partai dengan model Sales Oriented Party akan mempertahankan gagasan
atau kandidat yang dibawanya.21
Namun, partai dengan model ini sadar bahwa
19
Ibid., h.28. 20
Ibid., 21
Ibid., h.29.
28
masyarakat tidak begitu saja menerima apa yang diusung oleh partai tersebut.
Maka dari itu, partai akan menyesuaikan dengan melakukan identifikasi terhadap
masyarakat gagasan seperti apa yang diinginkan. Setelah itu melakukan
penyesuaian terhadap gagasan dan atau kandidat yang dibawanya tanpa mengubah
esensi dari gagasan utama. Tahapan model partai ini adalah sebagai berikut:
Tabel II.B.2. Tahapan Sales Oriented Party22
No Tahapan Penjelasan
1 Desain Produk Pada tahap ini, partai menentukan
produk/gagasan apa yang ingin dibawa
berdasarkan keputusan pimpinan dan
anggotanya.
2 Riset Pasar Tahap ini partai mencari tahu apa yang
diinginkan oleh masyarakat. Partai
mengidentifikasikan masyarakat yang tidak
mendukung partai tetapi bisa persuasi untuk
mendukung partai.
3 Komunikasi Pada tahap ini partai mulai
mengkomunikasikan secara intensif
gagasan-gagasan partai hasil dari riset pasar.
4 Kampanye Kampanye resmi dilaksanakan.
5 Pemilihan Pemilihan umum dilkasanakan.
6 Penyerahan Pada fase ini, partai mendapatkan kursi di
parlemen dan mewujudkan gagasan-
gagasannya secara konkret ke dalam
kebijakan publik.
c. The Market Oriented Party
Model partai ini adalah partai yang mendesain partai sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Partai ini menggunakan riset pasar
sebagai dasar untuk mendesain produk atau gagasan apa yang akan diusungnya.23
22
Ibid., h.30-31. 23
Ibid.,
29
Partai ini ingin basis elektoralnya di masyarakat puas dengan kebijakan yang
diambil oleh partai. Hal ini agar partai tidak kehilangan suara untuk pemilihan-
pemilihan selanjutnya. Berikut ini ialah tahapan pada model Market Oriented
Party:
Tabel II.B.3. Tahapan Market Oriented Party24
No Tahapan Penjelasan
1 Riset Pasar Tahap awal partai model ini ialah melakukan
riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan dari pemilih. Hal ini
dilakukan dengan menggunakan survei, Forum
Discussion Group (FGD) dan atau
menggunakan wawancara.
2 Desain Produk Setelah melakukan riset pasar, partai membuat
produk yang dalam hal ini berupa gagasan atau
kandidat yang akan dicalonkan.
3 Penyesuaian Produk Partai model ini sangat dinamis, jika produk
(gagasan dan atau kandidat) yang diusung
tidak mendapatkan respon yang positif dari
masyarakat maka akan ada penyesuaian
produk kembali oleh partai. Hal ini agar
produk tersebut diterima oleh masyarakat.
4 Implementasi Perubahan-perubahan partai sesuai keinginan
pemilih haruslah diimplementasikan dengan
baik di partai tersebut. Hal ini jika dilakukan
dengan efektif akan meraup suara pemilih yang
cukup agar partai tetap ada dan bahkan
bertambah besar. Namun, sering kali hal ini
sulit untuk dilakukan karena melawan kultur
yang sudah mapan.
5 Komunikasi Setelah partai tersebut sudah melakukan
perubahan-perubahan di partai baik dalam segi
produk maupun internalnya, selanjutnya ialah
tahap untuk mengkomunikasikan gagasan-
gagasan partai secara luas dan menyeluruh.
6 Kampanye Pelaksanaan kampanye pemilu
7 Pemilihan Pemilihan umum
24
Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties, h.31.
30
8 Penyerahan Pada fase ini, partai mendapatkan kursi di
parlemen dan mewujudkan gagasan-
gagasannya secara konkret ke dalam kebijakan
publik. Namun, sering kali kebijakan yang
dibuat bukan berdasarkan keinginan pemilih.
Melainkan kepentingan partai semata.
C. Partai Politik
Partai politik menjadi sebuah bagian penting dalam sistem politik
demokrasi. Hal ini mengingat partai politik sebagai peserta pemilu sangat
berperan dalam merekrut siapa saja yang maju sebagai calon legislatif. Selain itu,
partai politik yang berhasil menempatkan kader-kadernya di kursi legislatif
memiliki kekuatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat untuk diselesaikan di
dewan perwakilan rakyat.
Sebelum pembahasan partai politik, terlebih dahulu penulis akan membahas
tentang politik itu sendiri. Pengertian politik itu sendiri sudah ada sejak masa
Yunani kuno. Filsuf Plato dan Aristoteles membahas banyak tentang politik pada
zaman Yunani kuno. Politik ialah jalan untuk mencapai kehidupan yang baik.25
Orang Yunani kuno menyebutnya sebagai en dam onia atau good life.
Beberapa ahli seperti Rod Hague dan Andrew Heywood juga menjelaskan
mengenai politik. Rod Hague menjelaskan bahwa politik ialah usaha yang
menyangkut bagaimana cara kelompok-kelompok untuk mencapai keputusan-
keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat sebagai suatu jalan tengah di antara
masyarakat.26
Andrey Heywood menjelaskan bahwa politik ialah kegiatan suatu
bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan
mengamandemenkan aturan-aturan umum yang mengatur kehidupannya, yang
25
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), h.13. 26
Ibid., h.16.
31
berarti tidak terlepas dari gejolak konflik dan kerjasama di antara
masyarakatnya.27
Atau secara umum bahwa politik ialah usaha untuk menentukan
aturan-aturan yang dapat diterima sebagian besar masyarakat untuk membawa
kehidupan bersama ke arah yang harmonis. Hal ini tentu diimplementasikan pada
penentuan kekuasaan, kewenangan, pembuatan kebijakan publik, pendistribusian,
alokasi sumber daya alam dan penyelesaian konflik di masyarakat.
Mengenai pengertian partai politik itu sendiri telah banyak ahli yang
menjelaskannya seperti Miriam Budiardjo, Carl J.Friedrich, dan Edmund Burke,
yaitu sebagai berikut:
a. Miriam Budiardjo, Partai politik adalah suatu kelompok yang teroorganisir
yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang
sama.28
b. Carl J.Friedrich, Partai politik ialah sekelompok manusia yang
terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan
penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya yang memberikan
keuntungan bagi partainya secara ideal dan materil.29
c. Edmund Burke, Partai politik ialah lembaga yang terdiri atas orang-orang
yang bersatu yang mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-
sama berdasarkan nilai-nilai partai yang mereka sepakati.30
Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
menyatakan bahwa “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh
27
Ibid., 28
Ibid., h.160. 29
Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik, (Malang: Intrans Publishing, 2015),
h.354. 30
Ibid.,
32
sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,
masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.”
1. Prinsip Dasar Partai Politik
Setelah mengetahui pengertian dari partai politik tersebut, maka ada tiga
prinsip dasar mengenai partai politik menurut Hafied Cangara, yaitu:31
a. Partai sebagai koalisi, yaitu membuat koalisi dari berbagai kekuatan untuk
membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibangun dari asas koalisi di
dalamnya terdapat faksi-faksi, seperti Golkar di dalamnya ada Koperasi
Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kerja Gotong Royong
(MKGR) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebelum tahun
1999. Selain Golkar juga ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai
partai yang mewakilkan suara kelompok-kelompok Islam pada masa orde
baru. PPP terbentuk dari partai-partai Islam yang disatukan ke dalamnya
seperti Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai
Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam (Perti). Hal ini juga
berkaitan dengan partai sebagai koalisi untuk mencalonkan presiden dan
wakil presiden maupun pada pemilihan kepala daerah.
b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi suatu institusi yang eksis,
dinamis, diketahui banyak orang dan dipilih pada saat pemilu. Maka partai
harus dibina, diorganisasikan dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan
sebagai wadah perjuagan dan representasi dari beberapa kelompok.
31
Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, h. 166-167.
33
Tugasnya yaitu mencalonkan kandidat pada pemilu dengan nama partai.
Mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon kandidat yang
disepakati, mengumpulkan dana, proses negosiasi politik dan membuat isu
propaganda pada saat kampanye. Dengan demikian, partai haruslah
melakukan mobilisasi terhadap kader-kadernya untuk loyal kepada partai.
c. Partai sebagai pembuat kebijakan, partai politik yang mendukung secara
konkret calon kandidat yang mereka dukung secara penuh untuk jabatan-
jabatan publik. Maka dengan posisi jabatan publik yang dimenangkan
seperti kepala daerah, presiden, menteri dan anggota dewan perwakilan
rakyat membuat mereka dapat akses langsung terhadap kekuasaan yang
dipegang oleh petugas partai yang dicalonkan oleh partai tersebut.
Penjelasan prinsip dasar sebuah partai yang dikemukakan oleh Hafied
Cangara tersebut menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut haruslah dimiliki
oleh partai sebagai bagian dari proses partai politik itu sendiri.
2. Fungsi Partai Politik
Selain prinsip dasar, peran dan fungsi partai politik di negara dengan sistem
politik demokrasi sangatlah penting. Setidaknya ada empat fungsi dari partai
politik dalam dinamika politik di sebuah negara demokrasi, yaitu:32
a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Partai politik dalam negara demokrasi pada hal ini berfungsi sebagai
perantara (broker) antara pemerintah dan masyarakat. Partai dengan
perangkat yang ada berfungsi untuk menyerap aspirasi melalui kader-
32
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h.405- 409
34
kadernya yang berada dalam dewan perwakilan rakyat ataupun terjun
langsung secara organisasi ke masyarakat untuk menyerap aspirasi
masyarakat tersebut. Selanjutnya, aspirasi tersebut dimasukkan ke program
atau platform partai untuk diperjuangkan melalui parlemen yang
disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Demikian pula,
partai politik sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat. Hal
ini dibutuhkan pemerintah untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah kepada masyarakat.
b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik atau bisa diperjelas
lagi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Tentu dalam negara
demokrasi, masyarakat diharuskan untuk mengerti dan memahami politik.
Ini tentunya untuk memberikan pengawasan terhadap pemerintah dan
institusi-institusi negara agar tidak terjadi abuse of power. Sosialisasi politik
ini juga untuk membentuk budaya politik yang demokratis bagi pemerintah
dan masyarakat. Fungsi dari partai itu sendiri adalah melaksanakan
sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat. Agar terjadi
pengawasan terhadap pemerintah agar tetap pada jalur yang benar.
c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Fungsi partai sebagai rekrutmen politik tidak lain adalah untuk regenerasi
kepemimpinan baik itu untuk internalnya sendiri maupun untuk dicalonkan
pada pemilihan kepala daerah maupun kepemimpinan nasional. Selain itu,
rekrutmen politik ini juga untuk mempertahankan partai itu sendiri agar
35
tetap eksis. Maka dibutuhkan regenerasi keanggotaan oleh partai itu sendiri.
Maka dari itu untuk memperbanyak anggotanya sering kali partai politik
membuat organisasi sayap seperti Barisan Muda Partai Amanat Nasional
(BM PAN), Kosgoro Golkar, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) partai
Gerindra, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan dengan cara mengontak
secara pribadi, persuasi, mengadakan pelatihan kepemimpinan, ataupun
dengan cara-cara lain yang mungkin dilakukan oleh sebuah partai politik.
d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Potensi konflik di setiap masyarakat sudah pasti ada, apalagi masyarakat
dengan tingkat heterogenitasnya tinggi seperti di Indonesia. Perbedaan ini
entah dari segi budaya, agama, maupun sosio-ekonomi akan menimbulkan
koflik di masyarakat. Perbedaan-perbedaan kepentingan ini tentu wajar
dalam negara demokrasi. Namun, tentu hal ini akan membahayakan
stabilitas negara jika polaritas di masyarakat. Maka dari itu, partai politik
tentu mempunyai basis masanya tersendiri dari berbagai kalangan. Dalam
hal ini elit partai sangat berperan untuk memberikan pengertian dan
meyakinkan konstituennya untuk mengedepankan persatuan bangsa dan
negara. Selain itu, elit partai juga dapat melakukan pertemuan-pertemuan
dengan para pemangku kebijakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Selain itu pula, elit partai politik ini dapat melakukan pertemuan juga
dengan elit politik partai lain agar dapat meredam pendukungnya dan
mengedepankan persatuan.
36
D. Kerangka Berpikir
Penelitian ini memfokuskan pada kajian strategi pemasaran politik (Political
Marketing) PSI. Maka dari itu penulis akan menggunakan strategi pemasaran
push political marketing, pull political marketing, dan pas political marketing
sebagai pisau analisa penelitian. Dengan demikian, sebagai penunjang bagi
penulis untuk melakukan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka berpikir,
seperti sebagai berikut:
Gambar II.1 Kerangka Berpikir Strategi Pemasaran Politik (Political
Marketing) PSI dalam Memperoleh Suara di DPRD DKI Jakarta
pada Pemilu 2019
Kerangka berpikir tersebut memudahkan untuk melakukan penelitian di
mana penulis memadukan antara kajian tentang partai politik dan komunikasi
politik yang akan berfokus pada pembahasan strategi pemasaran politik PSI
Jakarta dalam memperoleh suara masyarakat di Jakarta pada pemilihan anggota
DPRD DKI Jakarta tahun 2019.
Pull Political
Marketing
Pass Political
Marketing
Push Political
Marketing
Perolehan Suara PSI di DPRD
Provinsi DKI Jakarta
37
BAB III
GAMBARAN UMUM
DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
JAKARTA
Bab ini secara umum membahas tentang gambaran umum mengenai Partai
Solidaritas Indonesia dari sejarah PSI dan DPW PSI Jakarta, visi-misi, tujuan dan
juga arti filosofis tentang logo PSI.
A. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia
Reformasi adalah awal dari era baru bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara bagi bangsa Indonesia. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan
dirancang kembali untuk menemukan bentuk yang lebih terbuka, transparan dan
demokratis. Rakyat mengkehendaki adanya kepemimpinan oleh rakyat itu sendiri.
Hal ini berdampak pada tuntutan untuk pembentukan partai-partai baru yang lebih
luas. Tuntutan ini mengakar hingga ke lapisan masyarakat terbawah sekalipun
yang terdampak langsung pada setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Oleh
karenanya desakan terhadap birokrat dan aparat untuk tidak lagi mencampuri
38
urusan partai politik. Hal ini karena aparat dan birokrat tidak semestinya
mencampuri urusan partai politik.1
Latar belakang berdirinya PSI dikarenakan reformasi sudah tidak muda lagi.
Sudah 20 tahun sejak reformasi negara Indonesia menjalankan sistem politik
demokrasi. Memang dalam beberapa aspek tidak dapat dipungkiri setelah
reformasi negara ini mencapai kemajuan. Seperti kebebasan dalam hal berbicara
dan berekspresi bangsa ini tidak lagi dibayangi oleh penghilangan orang secara
paksa oleh rezim yang berkuasa.2 Terpilihnya pemimpin dari kalangan rakyat
biasa menandakan bahwa reformasi berjalan dengan seharusnya. Pemimpin yang
lahir dari rahim reformasi dengan sistem demokrasi yang tak terkait dengan orde
baru ataupun orde lama.
Sejarah mencatat bahwa pada tahun 2014 telah terpilih presiden Republik
Indonesia yang baru berasal dari rakyat biasa, bukan berdarah biru ataupun
berasal dari tentara.3 Namun dinamika politik terus berjalan secara dinamis. Lalu
apakah presiden yang berasal dari kalangan orang biasa ini bisa berjalan efektif?
Salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan adalah kesenjangan ekonomi
antara si kaya dan si miskin menciptakan jurang pemisah yang dalam dan masalah
korupsi yang belum juga teratasi dengan baik dan bahkan menjadi semakin luas
praktiknya.4
1 Ali Maschan Moesa, Memahami Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Pesantren Luhur AlHusna,
2010), h. 171. 2 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, (Jakarta: DPP PSI, 2015),
h.3. 3 Ibid.,
4 Ibid., h.4.
39
Salah satu akar permasalahan di atas ialah partai politik. Demokrasi
meletakkan peran sentral pada wadah partai politik untuk menyerap aspirasi
tuntutan dan harapan rakyat. Melalui kader-kadernya yang berada di pejabat
publik dan parlemen dapat memutuskan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini
sudah seharusnya partai politik mendahulukan kepentingan umum. Namun sering
kali kader-kader dari partai politik ini mendahulukan kepentingan pribadi dan
kelompok. Karena inilah partai politik terjebak dalam kepentingan ekonomi-
politik yang tidak berkesudahan.
PSI adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November
2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014. Pada
tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan
secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi meminta DPP PSI untuk
melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-
undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Melengkapi syarat-syarat
pembentukan parpol inilah yang menjadi tugas pengurus PSI di semua level
kepemimpinan guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham.5 Partai ini
resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham pada 7 Oktober 2016.6
PSI berkeyakinan bahwa partai baru adalah kebutuhan, karena PSI percaya
bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa dibarengi dengan sirkulasi generasi hanya akan
menciptakan reproduksi masa lalu yang tidak membawa perubahan apa-apa.7
5 Ibid., h.3.
6Abba Gabrillin, “Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di
Kemenkumham,” artikel ini diterbitkan pada 07 Oktober 2016 dari https://nasional.kompas.com. 7 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.5.
40
Lebih lanjut, PSI didirikan dengan sebuah gagasan bahwa politik haruslah dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tentunya haruslah ditopang oleh solidaritas anak
bangsa khususnya pemudanya. Partai politik bukanlah kebutuhan pokok, partai
politik menjadi kebutuhan ketika partai politik tersebut bisa menawarkan hal-hal
baru untuk masa depan yang lebih baik.8 Bahkan untuk menegaskan posisi PSI
sebagai partai baru yang menawarkan perubahan, ketua umum PSI Grace Natalie
menyatakan, sebagai berikut:9
“Partai Solidaritas Indonesia hadir, menyemai kembali hubungan tak
terpisahkan antara partai politik dengan rakyat, juga membangun sebuah
partai politik modern yang sejalan dengan kebutuhan jaman, serta tentu saja
bukan hanya hadir sebagai partai politik baru, tapi juga menghadirkan
karakter dan cara berpolitik yang baru. Karena Partai Solidaritas Indonesia
berkeyakinan, tidak mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik di masa
depan jika dijalankan dengan cara yang sama di masa lalu. Dibutuhkan
sebuah partai politik baru yang dijalankan oleh orang-orang baru, yang tidak
punya keterikatan dengan kekuatan politik lama.”
Dengan demikian hadirnya PSI datang dari sebuah gagasan tentang partai
baru yang modern dan dengan anak-anak muda sebagai fondasi dari partai ini.
B. Sejarah DPW PSI Jakarta
Pendirian DPW PSI Jakarta beriringan dengan pendirian PSI pada awalnya.
Namun, memang Surat Kepengurusan baru ada pada saat PSI dinyatakan sah
sebagai sebuah partai politik oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemnkumham).
Memang tidak bisa dinafikan bahwa pendirian DPW PSI Jakarta berjalan tidak
lepas dari adanya relawan Ahok atau Teman Ahok yang pada 2017 sebagai
pedukung Basuki Tjahja Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada
8 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.1.
9 Ibid.,
41
Pilkada 2017. Perkembangan DPW PSI Jakarta sebagai partai baru, juga tidak
lepas dari penggunaan platform media sosial sebagai basis perjuangannya. Seperti
yang dijelaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta sebagai berikut:10
“Media sosial dan media mainstream juga tentu ada juga. Tentu ada juga
jaringan di masyarakat. Jaringan di masyarakat ini terutama bisa dibilang
sebenernya dari kelompok Teman Ahok karena ya dua ribu tujuh belas
kemarin banyak gerakan mendukung sosok Ahok pada saat itu. Itu yang
berhasil kami konversikan juga. Tentu kami bukan bilang PSI ini partainya
Ahok, enggak tapi pada saat orang melihat PSI mereka melihat nilai-nilai
yang kita perjuangkan sama. Ya jadi banyak juga menampung di kelompok
tersebut, Teman Ahok itu yang akhirnya bergabung ke PSI. Jadi kita enggak
mulai bener-bener dari nol. Narasinya sudah ada, dari sosok Jokowi-Ahok
kemudian jaring relawan jaringan pendukung yang juga sebenarnya sudah
ada tinggal kita kemudian alihkan. Bahwa kita jangan lagi memperjuangkan
sosok demi sosok saja. Kita semua perjuangan institusi politik yang
sustainable ke partai politik. Nah kenyataannya banyak sekali dari
kelompok itu yang bergabung.”
Oleh karena itu, DPW PSI Jakarta memiliki jaringan relawan yang cukup
kuat pada pemilih Basuki Tjahja Purnama. Selain itu, sesuai surat keputusan
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI pada tanggal 10 September 2018 menetapkan
secara sah kepengurusan DPW PSI Jakarta yang terdiri atas:
Tabel III.B.1. Daftar Pengurus DPW PSI Jakarta Periode 2015-202011
No Jabatan Nama
1 Ketua Michael Victor Sianipar
2 Wakil Ketua I Rian Ernest Tanudjaja
3 Wakil Ketua II Rachael Abigail P.
4 Sekretaris Elva Farhi Qolbina
5 Wakil Sekretaris Eneng Maliyanasari
6 Bendahara Nadia Kemala Astuti
7 Wakil Bendahara Andrew Dermawan
10
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 11
Surat Keputusan DPP PSI No. 1381/SK/DPP/2018 untuk Mengangkat Pengurus DPW
PSI Jakarta Periode Kepengurusan 2015-2020.
42
C. Visi dan Misi
Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan,
berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.12
Misi PSI adalah sebagai berikut:
1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik
yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional
melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa
kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme,
mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun
kembali pondasi gotong royong.
4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai
prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik
internasional yang sedang berkembang.
D. Tujuan PSI
Partai Solidaritas Indonesia bertujuan mewujudkan Indonesia berkarakter
kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan
bermartabat.13
12
Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia h.7. 13
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia.
43
E. Fungsi PSI
Pada pasal 8 AD/ART PSI terdapat fungsi PSI Yaitu:14
1. Menggalang solidaritas nasional semesta yang terdiri dari seluruh
komponen bangsa;
2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
4. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis,
partisipatif dan beradab;
5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi;
6. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum;
7. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia;
8. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial
budaya yang egaliter berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika;
9. Memberikan makna baru pada demokrasi substantif yang sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia;
10. Memberikan pendidikan politik, kewarganegaraan dan kebangsaan
kepada seluruh rakyat Indonesia.
F. Prinsip Politik PSI
Partai Solidaritas Indonesia meyakini bahwa prinsip dalam mengarungi
dinamika politik Indonesia butuh prinsip. Hal ini dikarenakan kuatnya arus patron
klien, permasalahan korupsi, dan tentunya praktek negatif proses traksasksional
14
Ibid.,
44
jabatan masih menyelimuti perpolitikan di Indonesia. Oleh karenanya butuh
prinsip dalam berpolitik bagi PSI. Hal ini dijelaskan dalam poin-poin sebagai
berikut:15
1. Partai moderen, dengan keterbukaan bagi siapa saja masyarakat yang
ingin menjadi anggota partai dan juga sebagai pengurus partai. Prinsip ini
juga tidak lepas dari pembentukan budaya demokratis yang menghargai
pendapat orang lain yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam
pengambilan keputusan. Sebagai sebuah organisasi partai politik tidak
lepas dari kepemimpinan secara politis dan kepemimpinan secara
administratif. Selain itu juga PSI mengedepankan budaya partisipasi bagi
siapa saja yang ingin mengikuti acara, menjadi pengurus atau anggota
dan menyerap aspirasi masyarakat. Tak lupa partai yang moderen adalah
partai yang dapat menjawab kemajuan zaman.
2. Pluralisme, PSI sangat menjunjung tinggi pluralisme. Mengingat secara
demografis, masyarakat Indonesia terdiri dari irisan-irisan yang saling
terkait. Tingginya heterogonitas bangsa Indonesia mulai dari aspek
budaya, agama, suku dan ras menuntut bangsa Indonesia untuk dapat
menerima satu sama lain sebagai saudara satu bangsa.
3. Demokrasi Substantif, PSI menekankan bahwa demokrasi haruslah
berjalan atas dasar hak asasi manusia yang terwujud dalam hak politik,
hak sipil, hak sosial, dan hak kebudayaan. Jika sebatas pemilihan
15
Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.11-22.
45
periodik selama lima tahun sekali tidak akan menimbulkan kemajuan dan
pembangunan dalam aspek-aspek untuk memanusiakan manusia tersebut.
4. Demokrasi Ekonomi, secara konstitusi kekuasaan tertinggi ialah
ditangan rakyat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang
kewenangan untuk mengatur dan membuat kebijak sudah seharusnya
dapat mensejahterakan masyarakat. PSI berpegang teguh pada
kesehjateraan masyarakat luas dan berpegang teguh pada Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 33 sebagai bentuk tersurat bahwa setiap
jengkal tanah dan setiap jengkal sumber daya alam bumi Indonesia
haruslah dapat mensejahterakan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
5. Kesetaraan dan Keadilan Gender, bagi PSI kesetaraan dan keadilan
gender berarti setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang
sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak boleh lagi ada diskriminasi
terhadap gender baik perempuan ataupun laki-laki. Dengan keadilan
gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi,
marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.
6. Welfare State, negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan
kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini mencakup
perlindungan sosial yang dalam hal ini ada pemberian jaminan sosial
dalam bentuk bantuan sosial dan asuransi sosial. Hal ini pula mencakup
tentang jaringan pengamanan sosial. Sebagai welfare state, PSI
46
menginginkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang menjamin
setiap rakyatnya memperoleh hak pelayanan sosial dari negara.
7. Hak Asasi Manusia, PSI menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia.
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan yang
Maha Esa. Sebagai manusia kita sudah seharusnya menjunjung tinggi
dan negara harus menjaga hak asasi manusia dalam setiap dinamika
kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Penghormatan Ekologis, PSI berpendirian bahwa manusia dan alam
adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tindakan
manusia akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Demikian pula
proses alamiah akan berdampak langsung terhadap kehidupan manusia
itu sendiri. Oleh karenanya sebagai manusia yang secara aktif melakukan
aktifitas di muka bumi sudah seharusnya dapat menjaga alam dengan
seksama.
9. Keadilan Sosial, PSI memprioritaskan nilai-nilai keadilan sosial dan
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Tentu konsep keadilan sosial ini tidak terlepas dari sejarah
kelam bangsa Indonesia di mana bangsa Indonesia dijajah dan
direndahkan oleh bangsa Belanda dan Jepang pada masa penjajahan.
Soekarno sebagai bapak bangsa yang menjadi ujung tombak revolusi
Indonesia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penindasan manusia
terhadap manusia lainnya. Hal tersebut menegaskan bahwa Soekarno
mencanangkan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal
47
ini menginspirasi PSI untuk menjaga nilai-nilai keadilan sosial itu tetap
ada.
G. Makna Filosofis Lambang PSI
Partai Solidaritas Indonesia berlambangkan segi empat merah dengan
gambar kepalan tangan mengenggam bunga mawar berwarna putih, bertuliskan
PSI dengan huruf P yang terbuka.
Gambar III.1. Logo Partai Solidaritas Indonesia16
Arti lambang Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:17
1. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih
melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan
kesetiaan, solidaritas dan kekuatan.
2. Tulisan PSI merupakan singkatan dari partai solidaritas
Indonesia. Dengan huruf P yang terbuka, menunjukkan PSI
adalah partai terbuka.
16
Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.1. 17
Ibid., h.10-11.
48
3. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional
dengan gagasan demokrasi substantif yang juga termaktub
dalam UUD 1945.
4. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila dan Tiga kelopak dalam
menunjukkan Trisakti.
5. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimis, pantang
menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.
6. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa
PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa
pernah gentar pada siapapun yang coba menghalangi cita-cita bangsa
Indonesia.
Ide simbol bunga mawar ini terinspirasi dari kutipan pidato Soekarno pada
tanggal 29 Juli 1956 di Semarang yaitu “Bunga mawar tidak mempropagandakan
harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di
sekelilingnya.18
18
Ibid., h.11.
49
BAB IV
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN POLITIK (POLITICAL
MARKETING) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM
MEMPEROLEH SUARA DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PADA
PEMILU 2019
Bab ini berisi elaborasi teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau
analisis penelitian, dengan temuan data lapangan hasil wawancara dari para
narasumber dan data-data dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan konsep
political marketing yang dalam hal ini push political marketing, pull political
marketing, dan pass political marketing. Selain konsep marketing tersebut, bab ini
menguraikan faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh PSI pada
pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019.
A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing) PSI Jakarta
Sebagai sebuah partai baru tentunya DPW PSI Jakarta harus memiliki
strategi yang sangat banyak untuk setidaknya dapat survive menghadapi pemilu
pertamanya. Pemilihan-pemilihan strategi yang dijalankan oleh DPW PSI Jakarta
ternyata cukup efektif dalam menghadapi pemilu 2019 lalu. Dibandingkan dengan
partai baru lainnya seperti Perindo, Garuda, dan Berkarya yang tidak memiliki
kursi sama sekali, ini adalah prestasi yang luar biasa bagi PSI bahkan bisa
mengalahkan partai-partai yang sudah mapan sebelumnya seperti PPP, Golkar,
Nasdem, dan PKB. Lebih lanjut penelitian ini memulai pembahasan pada strategi
yang digunakan oleh DPW PSI Jakarta.
50
1. Push Political Marketing Push Poltical Marketing ini adalah cara pemasaran politik yang merujuk
pada kandidat dan partai langsung menemui pemilih.1 Sudah suatu hal yang wajib
dan mendasar bagi seorang calon yang sedang berkompetisi di pemilu melakukan
yang namanya “blusukan” atau menemui langsung pemilih. Hal ini untuk
memberi stimulasi kepada pemilih agar mengenal calon lebih dalam dan juga agar
calon mendapatkan simpati dari pemilih untuk memilihnya. Blusukan atau push
political marketing ini merupakan cara kampanye yang cukup signifikan untuk
meraup suara masyarakat.
Secara narasi, hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber
menemukan bahwa ada beberapa isu-isu yang dinarasikan oleh PSI yaitu: Anti
Korupsi, Anti Intoleransi, Anti Radikalis, Kritik Kinerja Gubernur Anies, Kritik
Kinerja DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Narasi dan isu-isu ini selalu
ditekankan pada caleg-caleg PSI baik melakukan push political marketing
ataupun pull political marketing. Hal ini berdampak cukup besar untuk menaikan
popularitas PSI di masyarakat.
DPW PSI DKI Jakarta sendiri menginstruksikan langsung kepada caleg-
calegnya agar mereka turun langsung atau blusukan setiap hari ke masyarakat
selama masa kampanye. Hal ini disampaikan oleh anggota legislatif terpilih yaitu
Anggara Wicitra Sastroamidjojo saat ditanyai mengenai adakah instruksi partai
secara langsung kepada caleg-caleg PSI, yaitu sebagai berikut:
“Kalau dari partai kita memang didorong untuk eee. Selalu blusukan selalu
ee... jadi lagi itu tuh saya lupa bahasanya secara umum kita diwajibkan
untuk terus turun, ketok sebanyak-banyaknya pintu, salaman sebanyak-
1 Adman Nursal, Political Marketing, ( Jakarta: Gramedia, 2004), h.242.
51
banyaknya orang, memperkenalkan PSI karena saat itu kan kita partai baru
banyak masyarakat yang belum tau PSI itu apa dan disaat bersamaan ee..
kita kan menghadapi pileg dan pilpres berbarengan kebetulan kita kan di
kubu 01 untuk pilpresnya jadi ada tanggung jawab juga untuk
mensosialisasikan pak Jokowi dan pak Maruf Amin pada waktu itu.”2
Pada saat kampanye berlangsung, DPW PSI DKI Jakarta sebagai yang
menaungi caleg DPRD DKI Jakarta tidak terlalu ikut campur dalam teknis
pelaksanaan kampanye. DPW PSI Jakarta hanya memberi grand design dan
batasan-batasan kampanye yang harus dilakukan oleh caleg-calegnya. Selain itu,
DPW PSI Jakarta juga menyediakan data analitis dari pemilu ke pemilu. Seperti
yang disampaikan oleh ketua umum DPW PSI DKI Jakarta:
“Tentu kita ajarin cara kampanye juga lewat whatsapp, sosial media cepet
kemudian lewat blusukan ke harus turun ke lapangan kemudian ya pakai
data juga gitu. Jadi kita ada tim datanya juga kita cek dua ribu empat belas,
dua ribu tujuh belas, dua ribu dua belas tuh trend suara gimana di kelurahan
ini bahkan sampe langsung ke level RW kita punya datanya.”3
Secara teknis, kampanye blusukan diserahkan kepada masing-masing
caleg, karena setiap daerah pemilihan memiliki permasalahan dan tantangannya
tersendiri. Oleh karena itu untuk teknis di lapangan caleg-caleg dari PSI dituntut
untuk dapat melakukan kampanye dengan efektif, inovatif dan persuasif kepada
warga.
Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh caleg-caleg juga beragam dan
karena PSI adalah partai yang mengusung anak muda yang tidak ingin terlalu
kaku atau formal. Maka pendekatan yang dilakukan lebih kepada pendekatan yang
2 Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 3 Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
52
luwes seperti senam bersama ibu-ibu, membuat kotak aspirasi, nonton film bareng
relawan, dan sebagainya.
Gambar IV.1. Senam Bersama Ibu-ibu di Daerah Pemilihan4
Selain dari kegiatan kampanye di atas, beberapa kegiatan kampanye yang
tidak melulu mengenai pemilihan ialah bermain futsal bersama pemuda di daerah
pemilihan seperti yang dilakukan oleh Anggara Wicitra, sebagai berikut:
“Pernah beberapa kali....anak-anak SMA, anak-anak sekolah yang udah bisa
milih gitu. Kan mereka suka nongkrong-nongkrong. Paling kita ajak untuk
main futsal bareng gitu. Jadi kita main bareng anak-anak PSI dengan
mereka. Sebenernya ya buat ini aja sih karena ketika mereka main pun saya
ga pernah minta untuk mereka itu pilih saya. Maksudnya untuk perkenalan
dan ga ada ngomongin politik pada saat itu.” 5
4 Akun Instagram Idris Ahmad
5 Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
53
Pendekatan-pendekatan seperti ini justru lebih mengena, tanpa harus
menyatakan “pilih saya ya nanti saat pemilu” dengan pendekatan-pendekatan ini
dengan sendirinya meningkatkan emotional bonding antara warga dengan calon
anggota legislatif itu sendiri.
Kampanye PSI pun tidak hanya berkaitan dengan cara pendekatan PSI
kepada warga. Tetapi PSI tidak lupa untuk menegaskan standing position PSI
sebagai partai yang anti terhadap korupsi dan anti intoleransi seperti yang
dinyatakan oleh Elva yang selain sebagai Sekjend DPW PSI Jakarta, ia juga
sebagai caleg untuk DPRD DKI Jakarta yaitu sebagai berikut:
“Saya kalau turun ke bawah ya begitu, ibu/bapak anggota legislatifnya
pernah turun ga ke sini. Itu sih pintu masuk paling gampang sih. Masuknya
nanti ke anti korupsi ya kita kasih tahu, ibu/bapak saya dari PSI partai anti
korupsi partai anti intoleransi. Anti korupsinya gimana? Kita jelasin kalau
bapak/ibu dikasih sembako sama uang seratus ribu kemudian lima tahun
baru balik lagi ikhlas ga? Isu besarnya itu, kinerjanya Anies, kinerjanya
DPRD. Udah paling ampuh tuh, itu jadi saya tuh kalo ke kalangan
menengah ke bawah tuh ngomongnya kaya gitu. Ngomongnya lebih ke situ
misalnya saya ngasih ibu seratus ribu, saya bukan hanya ngasih ke ibu tapi
saya ngasih ke dua kampung tiga kampung dan sebagainya keluar duit
banyak digituin. Jadi kita ajak mikir dulu, iya kalau saya duduk nih saya jadi
nih ibu milih saya menurut ibu/bapak saya mikirin balik modal ga? Mikirin,
ya kan saya udah abis ngasih sembako ibu ngasih si ibu satunya. Sekarang
misalnya ibu yang seharusnya dapet KJP (Kartu Jakarta Pintar) tiga ratus
ribu jadi cuma enam puluh ribu, mau ga ibu? Iya yang gitu-gitu yang
bersentuhan langsung dengan mereka dampaknya.”6
Strategi push marketing ini sangat efektif untuk meningkatkan elektabilitas
dari PSI itu sendiri. Karena secara produk yang ditawarkan kepada masyarakat
tentang narasi anti korupsi dan anti intoleransi. Sebenarnya dua isu ini secara
tidak langsung menargetkan lapisan masyarakat menengah ke atas. Hal ini juga
ditegaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta yang mengatakan “Ya kalau kita lebih
fokus memang di kalangan urban perkotaan. Urbannya juga mengerucut lagi ke
kalangan yang lebih berpendidikan sebenarnya. Karena isu-isu yang kita angkat
6 Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PSI
DKI Jakarta, pada 9 Agustus 2019 di Kantor Sekretariat DPW PSI DKI Jakarta.
54
ini bukan isu soal isi perut gitu. Gak kondisi perut kasarnya kaya sembako.”7 Oleh
karenanya pendekatan caleg kepada lapisan masyarakat yang secara ekonomi dan
pendidikan masih belum cukup untuk menyerap garis besar narasi anti korupsi
dan anti intoleransi. Cara pendekatannya dengan cara disentuh kehidupan sehari-
harinya seperti yang dikatakan oleh Elva di atas yang salah satunya tentang
anggaran KJP.
Ketua umum DPW PSI Jakarta juga sedari awal menekankan pada bakal
calon anggota legislatifnya “Kita jelaskan sistem kita, kita tegas bilang kalau anda
mau korupsi mohon maaf anda salah partai. Prinsipnya jelas ya jadi jangan heran
kalau sampe anda kepilih di sini pun. Orang yang akan pertama potong kalian
adalah kita sendiri pengurus partai.”8 Pernyataan tegas ini menunjukkan
keseriusan PSI dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sedari awal.
Serta penekanan terhadap isu yang dibangun oleh PSI mengenai anti intoleransi
juga membentuk pemahaman bakal calon anggota legislatif dari PSI untuk tidak
bertindak diskriminatif karena suku, agama, ras, dan gender. Tahapan seleksi ini
membentuk calon anggota legislatif yang memiliki kesesuaian visi dan misi yang
dibawa oleh PSI itu sendiri.
Selain itu, strategi push marketing pada kampanye yang dilakukan oleh PSI
sangat penting. Karena narasi besar yang dibawa oleh PSI yaitu anti intoleransi
membuat turunan isu-isu yang dibawa oleh PSI seperti anti perda syariah serta
anti poligami. Dua isu ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa PSI adalah
partai kafir dan partai anti Islam. Sedangkan di satu sisi secara demografi
7 Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 8 Ibid.,
55
penduduk Jakarta sebagian besar ialah beragama Islam. Hal ini sebuah tantangan
tersendiri bagi caleg PSI seperti salah satu kasus yaitu seperti yang dijelaskan oleh
Anggara Wicitra “Salah satu temen di dapil (daerah pemilihan) saya, beliau
berkerudung ketika blusukan itu ya dilecek gitu. Jadi dia kan ngasih flyer kan, jadi
itu tuh dilecek dan dibuang di depan mukanya. Karena dia bilang saya ga mau
pilih PSI partai anti Islam gitu. Padahal dia kerudungan yang ngasih.”9 Namun
strategi push marketing ini menjadi cara untuk menjelaskan kepada warga
mengapa isu-isu tersebut dibawa oleh PSI sebagai visi PSI itu sendiri.
Menurut Anggara Wicitra ketika ditanyakan ada atau tidak resistensi yang
dilakukan oleh masyarakat saat kampanye mengenai isu anti Perda Syariah dan
Injil serta anti poligami:
“Kalau yang resistensi ga ada sih, resistensi sampe melarang itu ga ada sih
tapi kalo mempertanyakan kasus-kasus yang terakhir-terakhir itu. Karena
kan orang-orang mencap kita itu kan partai kafir. Karena yang dipotong
cuman penggalan perda syariah, padahal kan Perda Syariah dan Injil. Nah
itu yang dipertanyakan orang-orang, ya tapi itu menjadi ruang diskusi yang
baik buat saya supaya bisa mengedukasi mereka.”10
Penjelasan ini cukup efektif untuk mengubah mindset warga yang masih
belum menentukan sikap politiknya. Namun, untuk masyarakat yang sudah
menentukan sikap politiknya anti terhadap PSI penjelasan-penjelasan mengenai
isu-isu yang dibawa oleh PSI menjadi sia-sia. Memang benar, sikap Anggara
Wicitra sebagai caleg PSI pada saat itu juga menyatakan:
“Saya sadar kalo saya ga bisa, saya ga akan bisa mendapatkan suara di
wilayah 02. Kemudian di wilayah masyarakat Islam konservatif, karena kan
kita terakhir-terakhir menolak poligami kan. Yaudah ketika saya kenalan, oh
9 Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 10
Ibid.,
56
mereka kaya gitu saya ga akan lama-lama, terus kalo misalkan mereka
mempertanyakan ya saya jawab terus yaudah saya beralih ke yang lain.”11
Teknis-teknis lapangan seperti ini menjadikan caleg-caleg itu sendiri harus
memiliki skala prioritas yang harus dilaksanakan. Melihat yang dilakukan oleh
Anggara Wicitra sendiri sudah tepat. Karena memang polarisasi pada pemilu 2019
sangat kentara sekali. Oleh karenanya strategi-strategi push marketing seperti ini
memang dibutuhkan. Mengingat waktu kampanye sendiri memang cukup
panjang, tetapi daerah-daerah yang potensial suara juga cukup banyak untuk
digarap.
Pemetaan terhadap daerah pemilihan juga sangat penting. Mapping area
penting untuk melihat wilayah potensial mana yang suaranya bisa didapatkan. Hal
ini dilakukan oleh PSI Jakarta “Jadi pada saat kita menyarankan calon-calon
anggota dewan ini caleg untuk turun ke lapangan kita kasih tahu kalau mau
blusukan titiknya ini prioritaskan yang ini dulu gitu jadi berbasis data. Jadi ada
strategi-strategi seperti itu dan soal konsistensi cara berkampanye...”12
Anggara
Wicitra sebagai caleg dari PSI melakukan instruksi DPW PSI itu sendiri untuk
pemetaan wilayah yang potensi suaranya besar untuk didapatkan, terutama
wilayah-wilayah yang memang basis masyarakatnya masyarakat nasionalis dan
Islam moderat, seperti pernyataan di bawah ini:
“Saya sebenernya, ini sih strategi saya ya saya petain di dapil saya wilayah-
wilayah mana yang basisnya nasionalis. Dari dua pileg sebelumnya.
kemudian dari situ kita buat peta nih, wilayah-wilayah mana yang bisa kita
masuk. Jadi sebenernya kemarin kita udah kaya perang strategi. Belah
suaranya salah satu partai nasionalis lah, memang target kita itu yaitu tadi
bahwa saya akan ngebuang waktu sejam eh sehari apalagi seminggu sia-sia
11
Ibid., 12
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
57
kalo untuk masuk ke wilayah-wilayah yang kita memang ga akan dapat
suara di sana ya ngapain gitu.”13
Strategi ini efektif di mana PSI di daerah pemilihan Jakarta 7 dan 8
mendapatkan masing-masing 1 kursi. PDIP mendapatkan 4 kursi di daerah
pemilihan tersebut pada pemilu sebelumnya, sekarang hanya mendapatkan 2 kursi
dari 25 kursi di DPRD DKI Jakarta.14
Gambar IV.2. Anggara Wicitra Saat Sedang Menyerap Aspirasi Warga di
Daerah Pemilihan15
Menurut analisis peneliti, strategi push marketing yang dilakukan oleh PSI
sudah sangat luar biasa baik. Sebagai partai baru PSI di Jakarta bisa survive dan
bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh para pengurusnya sendiri.
Terlebih narasi besar yang dibawa oleh PSI pada pemilu 2019 sangat elitis yang
belum tentu dapat dipahami oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun, caleg-
13
Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 14
Ibid., 15
Instagram Profile Anggara Wicitra
58
caleg dari PSI itu sendiri cukup memahami bahwa narasi yang dibawa oleh PSI
bukanlah untuk masyarakat lapisan menengah ke bawah yang dapat mereka temui
pada jam-jam kerja. Namun mereka dapat membuat inovasi dan strategi tersendiri
untuk dapat meraup suara masyarakat dengan mencoba pendekatan seperti senam
bersama, mengadakan pertandingan futsal dan juga masuk pada dampak langsung
pada kehidupan sehari-hari masyarakat jika masyarakat salah memilih wakil
rakyat. Sehingga meskipun secara grand design narasi kampanye yang diterapkan
oleh DPP PSI yang mungkin isu-isu yang dikeluarkan oleh DPP PSI bisa
mempengaruhi pilihan masyarakat. Namun dengan pendekatan-pendekatan push
marketing yang dilakukan oleh caleg-caleg PSI Jakarta, suara masyarakat untuk
memilih PSI bisa tetap utuh dan bahkan bisa merangkul masyarakat menengah ke
bawah.
2. Pull Political Marketing
Bisa dikatakan kemunculan PSI sebagai partai politik tidak dapat kita
pisahkan dari kontroversinya, kader-kader mudanya yang selalu tampil di
talkshow televisi, dan juga cuitan-cuitan kadernya di media sosial yang sering kali
menjadi sorotan. Sebut saja Tsamara Amany, Guntur Romli, dan Raja Juli Antoni
sering kali mencuit tentang isu-isu yang sedang mencuat di media. Serta sering
kali PSI diundang dalam cara talkshow di media televisi nasional yang cukup
konsisten untuk menampilkan kader-kadernya yang masih berusia muda.
59
Gambar IV.3. Rian Ernest Wakil Ketua DPW PSI Jakarta dalam Acara
Talkshow Debat Capres16
Partai ini didirikan memang atas dasar kesadaran politik dari anak-anak
muda yang ingin membuat perubahan dengan prinsip anti korupsi dan anti
intoleransi. Perkembangan zaman membuat basis pemasaran politik PSI mau tidak
mau platform media elektronik terkhusus pada media sosial. Seperti yang
dikatakan oleh Ketua DPW PSI Jakarta yaitu:
“Ya kalau kita sih partai baru partai yang secara logistik dan kemampuan
yang sangat-sangat terbatas kita sangat mengandalkan sosial media karena
gratis. Ya jadi walaupun budget marketing segala macam yang nggak terlalu
besar. Kalau kita mau turun ke lapangan jaringan relawannya sudah ada
belum, basis masanya udah ada belum. Nah partai baru kita belum punya
semua itu, jadi kita mulai tentu dari media, sosial media juga. Makanya kita
harus berani angkat-angkat isu yang selama ini enggak ada yang pernah
dibahas. “17
Untuk target pemasaran menggunakan platform media sosial agaknya
memang cukup baik dilakukan oleh PSI untuk menaikan popularitas di kalangan
16
Akun Youtube Redaksi Trans7 Official 17
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
60
kaum muda dan masyarakat urban. Hal ini dibuktikan dengan kebanyakan kursi
dewan yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang PSI dapatkan
terkonsentrasi pada masyarakat kota seperti Jakarta (8 kursi), Tangerang Selatan
(4 kursi), Bandung (3 kursi), dan Surabaya (4 kursi), DIY (1 kursi), Medan (2
kursi).18
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa memang narasi besar yang dibawa
oleh PSI yaitu anti korupsi dan anti intoleransi masuk pada tataran masyarakat
yang cukup memahami hubungan sebab-akibat dari kebijakan-kebijakan yang
dibuat. Kebanyakan memang masyarakat kota yang memahami konteks narasi
yang dihadirkan oleh PSI. Seperti yang dikatakan oleh pengamat komunikasi
politik Gun Gun Heriyanto:
“Diskursus itu dibangun kan isunya agak elitis. Jadi kalau masyarakat
menengah ke atas dalam artian pendidikan atau strata ekonomi mungkin
masih bisa diajak untuk berdialektika. Tapi masyarakat awam itu saya lihat
masih belum tergerak sih. Buktinya kan secara nasional PSI baru hanya dua
persen. Artinya memang belum mendapat amanah dari masyarakat yang
lebih dari itu gitu. Problemnya adalah saya masih melihat PSI itu dianggap
elit anak muda millenial gitu, belum menyasar ke desa-desa. Lebih banyak
terkonsentrasi di kota dukungannya, Urban millenial.”19
Oleh karena itu narasi besar yang dibawa oleh PSI masuk dengan baik pada
masyarakat kota yang memang sudah memahami penggunaan media sosial dan
teknologi terlebih dahulu daripada masyarakat di desa. Dengan penggunaan media
yang cukup baik, PSI bertransformasi menjadi partai yang cukup kontroversi
dengan narasi besar yang dibawanya yaitu anti korupsi dan anti intoleransi.
Menurut She Burton yang dikutip oleh Adam Nursal bahwa setidaknya ada dua
18
Diolah dari Berbagai Sumber. 19
Wawancara dengan Gun Gun Heriyanto, Pengamat Komunikasi Politik UIN Jakarta,
pansel caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok.
61
hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian produk politik yaitu penerapan
konsistensi pesan dan penggunaan media secara massif serta efektif.20
a. Konsistensi Pesan
PSI sejak awal dengan tegas menyatakan bahwa PSI anti terhadap korupsi
dan anti intoleransi. Dua narasi besar ini benar-benar dikawal oleh PSI sebagai
prinsip dasar dari PSI itu sendiri. Hal ini tidak hanya di sampaikan PSI secara
kepartaian. Namun hal ini ditegaskan oleh para kadernya di media sosial dan
sering kali kita jumpai kader-kader PSI dengan tegas menyatakan bahwa PSI anti
korupsi dan anti intoleransi di acara-acara talkshow televisi. Seperti pada gambar
di bawah ini ketika ketua umum PPP ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) pada bulan Maret 2019.
20
Adman Nursal, Political Marketing , h.244.
62
Gambar IV.4. Twit Tsamara Amany tentang Pemberantasan Korupsi yang
Dilakukan Oleh KPK21
Konsistensi pesan yang disampaikan baik itu oleh PSI sebagai partai dan
kader-kadernya adalah cara bagaimana PSI membedakan partainya dengan partai-
partai yang lain. Sikap tegas yang ditunjukkan oleh PSI dan kadernya dalam dua
narasi besar yang dibawanya mengenai anti korupsi dan anti intoleransi. Bahkan
PSI sangat percaya diri bahwa hanya partainya yang sangat memperjuangkan
toleransi di masyarakat. Secara strategi untuk masuk pada masyarakat kota yang
plural, hal ini sangat logis dilakukan oleh PSI. Jika dikatakan bahwa isu korupsi
adalah isu yang populis semua partai pada setiap pemilu. Hal tersebut memang
21
Akun Twitter Tsamara Amany
63
benar adanya, namun pada isu-isu sensitif seperti anti intoleransi agaknya tidak
ada yang menjadikan hal tersebut sebagai isu utama sebuah partai.
Maka dari itu, isu intoleransi memang cukup logis digunakan oleh PSI di
Jakarta. Karena melihat demografi masyarakat kota Jakarta adalah masyarakat
yang heterogen yang terdiri dari banyak irisan kelompok masyarakat. PSI cukup
baik melihat peluang tersebut, PSI mencoba untuk mewakili dari irisan kecil
kelompok masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta, Michael
Sianipar ketika dikonfirmasi mengenai hasil survei dari Litbang Kompas yang
menyatakan bahwa PSI adalah partai baru yang paling besar tingkat resistensinya
di masyarakat Jakarta, sebagai berikut:
“Jadi kalau bisa aja ada polarisasi ya jadi bisa ada yang benci PSI banyak
tapi yang suka banget sama PSI juga banyak. Nah kita engga ngejar lima
puluh persen plus satu, kita bukan maju gubernur bukan maju presiden. Ya
udah kalau dengan kita mengambil sikap ini ada porsi-porsi masyarakat
yang suka dengan sikap kita yang satu pikiran kita fokus di sana aja.”22
Jadi pada prinsipnya, PSI sebagai partai baru mencoba untuk memfokuskan
dua narasi besar yang dibawanya untuk menciptakan pasarnya sendiri. PSI
mencoba keluar dari zona abu-abu yang pada setiap pemilu narasi yang dibawa
masih pada tataran populis seperti kesejahteraan rakyat, partainya wong cilik,
pemberantasan korupsi, subsidi bagi rakyat, dan isu-isu populis lainnya yang tidak
setiap saat dinyatakan sebagai narasi besar yang dibawa oleh partai-partai lainnya.
Sedangkan PSI dari DPP hingga DPD selalu selaras isu yang dibawanya
yaitu tentang anti korupsi dan anti intoleransi. Namun, memang dua narasi besar
ini sebagian besar berfokus pada masyarakat kota yang memang irisan kecil
22
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
64
masyarakat yang tidak terwakili memang butuh keterwakilan di parlemen. Hal ini
selalu diulang-ulang oleh setiap kader PSI di media sosialnya maupun ketika
diberi kesempatan menghadiri talkshow di televisi.
Gambar IV.5. Twit PSI tentang Pesan Perlawanan terhadap Intoleransi23
Dua narasi besar yang dibawa PSI inilah yang terus-menerus diulang
oleh PSI sebagai partai, maupun oleh kader-kadernya. Memang pada dua narasi
besar yang dibawa PSI ini dengan penyampaian yang tegas. Agaknya membuat
PSI sendiri mendapatkan resistensi di masyarakat yang cukup besar. Hal ini
memang disadari oleh pengurus PSI Jakarta. Namun tentu jika memang pasar
23
Akun Twitter DPP PSI
65
yang difokuskan oleh PSI ialah irisan kecil dari masyarakat Jakarta yang memang
tidak terwakili oleh partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Secara prinsip hal
tersebut tidak menjadi masalah bagi PSI itu sendiri. Secara strategi pasarnya, PSI
menciptakan pasarnya sendiri.
b. Penggunaan Media Secara Massif
Media dalam hal ini media sosial dan media massa (cetak dan ektronik)
dalam proses kehidupan bermasyarakat sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Apalagi
dengan berkembangnya teknologi internet secara cepat menciptakan ruang baru di
masyarakat yaitu media sosial. Di Singapura dan Malaysia, lebih dari 25 persen
responden dari penelitian yang dibuat menyatakan menjadikan media sosial
sebagai sumber utama dalam mengakses berita.24
Angka ini lebih besar dari pada
di Inggris yang hanya 8 persen dan Amerika Serikat 15 persen.25
Bahkan sering
kali platform media berita menjadikan media sosial sebagai sumber dari berita
tersebut. Seperti korban kecelakaan, cuitan para politisi, cuitan selebritis sebagai
narasumber utamanya.26
Hal ini juga terjadi di Indonesia, kita tentu masih ingat cuitan Andi Arif
politisi partai Demokrat tentang kasus 7 kontainer yang memuat surat suara yang
berasal dari Tiongkok pada pemilu 2019 yang membuat gaduh media pemberitaan
nasional. Dari cuitan seorang politisi partai Demokrat hal ini menjadi ramai dan
tentunya lagi-lagi media sosial politisi menjadi sumber berita media pemberitaan.
Lalu korelasinya dengan PSI apa?
24
Aditya Widya Putri,”Media Sosial: Sumber Berita, Sumber Kebohongan,” artikel ini
diterbitkan pada 20 September 2017 dari https://tirto.id. 25
Ibid., 26
Ibid.,
66
PSI sangat mengandalkan media sosial dalam mengomentari situasi politik
dan pada proses kampanye pemilu 2019 yang lalu. Dengan demikian,
berkomentar secara tegas terhadap isu-isu yang berkembang oleh PSI cukup
efektif untuk membuat PSI tersorot. Hal ini dikatakan sendiri oleh ketua DPW PSI
Jakarta dengan PSI berkomentar mengenai isu-isu yang ada baik itu di media
sosial masing-masing kader PSI atau pun PSI sendiri, hal ini menjadikan PSI
dilihat oleh masyarakat.27
Seperti yang dikatakan oleh Elva ketika ditanyakan mengenai isu-isu yang
dibangun PSI Jakarta yaitu khususnya di media sosial dan berlanjut pada media
massa “Hmmm isu strategis itu ya isu-isu yang kita bangun ya turunan dari DPP.
Misalnya anti korupsi anti intoleransi pasti. Kalo kita turunannya hantem tuh
semua, hantem tuh Anies sama kinerja DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya. Itu
dua isu yang udah besar banget sih.” Michael Sianipar menjelaskan sebagai ketua
DPW PSI Jakarta yang pada akhirnya tokoh-tokoh seperti Tsamara Amany,
Guntur Romli, Rian Ernest, dan Raja Juli Antoni sering kali diundang di acara
talkshow menjadi juru bicara dari PSI untuk berbicara mengenai isu-isu tersebut.28
Seringnya kader-kader PSI tersorot talkshow dan pemberitaan justru
menaikan juga popularitas PSI di masyarakat. Memang naiknya popularitas bukan
berarti menaikan pula tingkat elektabilitas PSI secara nasional. Namun, tokoh-
tokoh PSI seperti Tsamara Amany, Grace Natalie, dan Rian Ernest yang juga
maju sebagai caleg DPR RI dari PSI di Dapil Jakarta memberikan pengaruh yang
sangat besar bagi berhasilnya PSI Jakarta meraih 8 kursi di DPRD DKI Jakarta.
27
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 28
Ibid.,
67
Hal ini juga dikatakan oleh pengamat komunikasi politik Gun Gun
Heriyanto ketika ditanyakan faktor-faktor pendorong PSI dapat meraih kursi yang
signifikan di DKI Jakarta, yaitu “Saya lihat itu Tsamara kesana kemari ya, apalagi
caleg-caleg di DPRD DKI. Itu basis-basis komunitasnya tergarap cukup baik.
Kemudian terbantu oleh popularity beberapa figur yang tampil di beberapa media
ya ini namanya social publicity-nya berjalan.”29
Publisitas yang dilakukan oleh
PSI cukup berjalan dengan baik melalui media elektronik maupun media sosial.
Dengan publisitas yang baik, PSI di Jakarta dapat memaksimalkan kampanyenya
di masyarakat.
Selain publisitas yang baik dilakukan oleh PSI, kampanye-kampanye kreatif
dan inovatif dilakukan oleh PSI Jakarta seperti fundraising, dan kotak aspirasi
oleh para caleg saat turun ke daerah pemilihan. Selain dua hal tersebut yang
dilakukan oleh PSI Jakarta, kita tentu melihat sebulan menjelang pemilihan. DPP
PSI melakukan iklan di televisi yang sangat berbeda dengan iklan partai lainnya.
Hal ini dijelaskan oleh Gun Gun Heriyanto sebagai berikut:
“Memang, mmmm ini strategi AIDCA (Attention, Interest, Desire,
Conviction, Action). Jadi attention menarik khalayak yang terlalu jenuh
dengan politik yang serius sehingga anak muda itu selain attention yaitu
interest. Tertarik untuk tahu gitu sehingga ada hasrat, kemudia menimbang
conviction, action baru memilih. Jadi pesan-pesan normatif iklan capres,
iklan caleg, iklan partai kan membuncah tuh pada masa kampanye kemarin.
Karena kan kita pemilu banyak kotak, di DKI sendiri kan ada empat kotak.
Nah itu membikin orang jenuh, di saat orang jenuh kemudian PSI bikin
iklan jadul. Dia bikin iklan lucu gitu ya, bikin iklan seperti naif gitu ya. Ini
menurut saya strategi sih, karena ini cukup sukses sih misalnya iklan Grace
yang mencoba untuk sedikit keluar dari pakem ya formal ya seperti agak
genit-genit gitu.”30
29
Wawancara dengan Gun Gun Heriyanto, Pengamat Komunikasi Politik UIN Jakarta,
pansel caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok. 30
Ibid.,
68
Kontribusi iklan PSI untuk pemilih di Jakarta cukup besar, hal ini terbukti
dengan suara Grace Natalie sebagai ketua umum PSI berhasil meraup 179.949
suara di daerah pemilihan 3 DKI Jakarta.31
Sedangkan Tsamara Amany
mendapatkan 103.599 suara, menjadi urutan kedua tertinggi di Dapil 2 DKI
Jakarta setelah Hidayat Nur Wahid.32
Lalu apakah ada kaitannya dengan para caleg untuk DPRD DKI Jakarta?
Jelas ada, hal ini menciptakan efek ekor jas33
bagi caleg PSI untuk DPRD DKI
Jakarta yang melibatkan Grace Natalie. Sebagai Ketua Umum PSI, Grace Natalie
selalu mendapatkan sorotan publik. caleg PSI DKI Jakarta yaitu Anthony Winza
mendapatkan efek ekor jas tersebut. Ia terpilih sebagai anggota legislatif DPRD
DKI Jakarta. Salah satu faktornya ialah ia berkampanye bersama dengan Grace
Natalie yang notabene ialah ketua umum PSI dan juga caleg PSI untuk DPR RI.
Bisa dikatakan yang dilakukan oleh Anthony Winza Probowo ini sekaligus masuk
pada strategi pass political marketing internal yang ia lakukan dengan
memanfaatkan ketokohan dan kepopuleran Grace Natalie untuk menggaet pemilih
Grace Natalie untuk memilih ia juga untuk DPRD DKI Jakarta.
31
Tulus Wijanarko, “Grace Natalie Meraih Suara Tertinggi di Dapil 3 DKI Jakarta”, artikel
diterbitkan pada 18 Mei 2019 dari https://pemilu.tempo.co. 32
Ibid., 33
“Kajian ilmiah mengenai efek ekor jas (EEJ) umumnya didasarkan pada penelitian
pemilu serentak dalam sistem presidensial dua partai seperti, utamanya, di Amerika Serikat (AS).
Kesimpulan umumnya adalah terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang
calon presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang
populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara
elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon.” Lebih lanjut lihat Djayadi Hanan,
“Efek Ekor Jas”, artikel diterbitkan pada 19 Februari 2018 dari https://saifulmujani.com.
69
Gambar IV.6. Papan Reklame Anthony Winza Bersama dengan
Grace Natalie34
Strategi ini biasa dilakukan oleh caleg untuk mendapatkan efek dari
popularitas sang ketua umum atau orang yang paling populer di masyarakat dari
partainya. Namun, apakah ini selalu berhasil? Tidak juga, efek ekor jas ini hanya
salah satu faktor yang bisa menaikan popularitas dan elektabilitas caleg tersebut.
Selebihnya tergantung bagaimana strategi caleg tersebut.
Kampaye kreatif yang dilakukan oleh PSI Jakarta dengan mencoba
melakukan apa yang sebelumnya tidak dilakukan oleh partai-partai lain yaitu
menghimpun dana masyarakat atau fundraising. Tentu ini cukup membuat
perbedaan di masyarakat dan contoh kampanye positif yang bisa dilakukan ke
34
Akun instagram Anthony Winza
70
depannya oleh partai lain. Dengan acara fundraising yang disorot dan diunggah di
berbagai media sosial oleh PSI dan media cetak. Hal ini cukup memberikan pesan
pada masyarakat bahwa PSI ialah partai yang ingin bergerak dari rakyat dan
sesuai keinginan rakyat. Kampanye-kampanye seperti inilah yang membuat PSI
terlihat jauh berbeda dengan partai lain.
Gambar IV.7. Flyer Acara Patungan Rakyat yang Dilakukan
PSI DKI Jakarta35
3. Pass Political Marketing
Pass political marketing adalah strategi pemasaran politik yang
menggunakan organisasi atau tokoh masyarakat di daerah tersebut yang
berpengaruh besar di masyarakat setempat.36
Strategi pass political marketing ini
menggunakan individu atau kelompok organisasi untuk mempengaruhi opini
masyarakat untuk memilih PSI.
35 Profil Akun Instagram PSI DKI Jakarta 36
Adman Nursal, Political Marketing (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.242.
71
Sepanjang perjalanan kampanye PSI, sering kali mendapatkan pertanyaan
mengenai narasi yang dibawa oleh PSI itu sendiri. Yaitu mengenai anti korupsi
dan anti intoleransi. Sebagai partai baru di perhelatan kompetisi pemilu 2019, bisa
dibilang pemilu 2019 ini ialah ajang pembuktian PSI sebagai partai yang keras
untuk melawan korupsi dan intoleransi. Sering kali narasi-narasi yang dibawa PSI
ini terhambat karena stigma negatif yang tertuju pada PSI. Sebagai partai yang
menolak Perda Syariah dan Injil. Dikatakan bahwa PSI ialah partai anti agama
terkhusus partai anti Islam. Stigma negatif ini bisa memperburuk elektabilitas dari
PSI itu sendiri. Oleh karenanya PSI menggandeng tokoh-tokoh tertentu seperti
selebritis, sutradara, pakar ekonomi dan tokoh-tokoh serta kelompok-kelompok
lainnya yang mempunyai dampak positif pada citra PSI. Hal ini tentu untuk
menaikan elektabilitas PSI itu sendiri.
Pada kampanye pemilu 2019 narasi anti korupsi dan anti intoleransi
dikapitalisasi oleh PSI. Karena pesan anti korupsi dan anti intoleransi terus
dikembangkan publisitasnya. Publisitas yang baik ini menghasilkan beberapa
tokoh yang tertarik dengan gagasan yang dibawa oleh PSI. Sebut saja seperti
sutradara Hanung Bramantyo, Ernest Prakarsa, komedia Tretan Muslim dan
Choky Pardede, mantan menteri era Presiden SBY yaitu Marie Elka Pangestu,
serta ekonom yaitu Faisal Basri mendukung gagasan yang dibawa oleh PSI serta
ingin memilih PSI pada hari pencoblosan.
72
Gambar IV.8. Foto Rekaman Dukungan Hanung Bramantyo Untuk Memilih
PSI pada Pemilu 201937
Secara eksplisit memang dari sekian banyak testimoni para tokoh yang
disebutkan. Memang tidak merujuk langsung untuk memilih caleg-caleg dari
partai PSI untuk DPRD DKI Jakarta. Testimoni dari para tokoh tersebut
digunakan untuk kebutuhan isi pesan-pesan dan kampanye pada tataran media
untuk menggiring opini masyarakat agar memilih PSI secara nasional. Testimoni-
testimoni yang ada juga dibuat oleh DPP PSI. Sedangkan DPW PSI Jakarta hanya
menggunakannya saja. Oleh karena itu, tidak ada pernyataan khusus untuk
memilih caleg-caleg PSI untuk DPRD Jakarta.
Namun secara ketokohan dan popularitas, DPW PSI Jakarta lebih
menggunakan strategi pass political marketing tokoh internal partai. Dalam hal ini
dengan memanfaatkan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI di
Jakarta yang tentunya memiliki popularitas yang cukup tinggi seperti Grace
Natalie yang berkampanye bersama Anthony Winza Probowo, Tsamara Amany
37
Profil Akun DPW PSI DKI Jakarta
73
yang sering kali tampil di media televisi nasional, dan Ryan Ernest yang juga
sebagai juru bicara PSI dan juru bicara pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Jokowi-Ma‟ruf Amin yang sering kali tampil di media televisi nasional.
Secara eksplisit di lapangan untuk penggunaan pass political marketing
DPW PSI Jakarta tidak menjelaskan secara rinci pada individu dan kelompok apa
saja mereka bekerjasama untuk menggiring opini masyarakat setempat agar
memilih PSI. Pada teknisnya di lapangan, DPW menyerahkan sepenuhnya kepada
caleg untuk bekerja sama dengan siapa saja dan kelompok apa saja. Asalkan tidak
melanggar aturan pemilu dan kebijakan partai. Seperti yang dijelaskan oleh Elva,
sebagai berikut:
“Ya kalo kita kan keperluan dia untuk dapet suara banyak kan. Ya elu
terserah mau dapat suara dari mana tapi jangan dari kelompok-kelompok
kaya HTI gitu yang memang ga sepakat dengan pancasila. Ya intinya selesai
di situ, pengembangan-pengembangan lainnya kaya ormas-ormas yang
dideketin ya sebenernya itu lebih ke strategi calegnya personalnya gitu.
Kalo kita membangunnya lebih ke stake holder kaya Wahid Foundation, ke
ICW, ke ya intinya kita ngasih iktikad baik lah ke ICW gitu. Caranya
gimana? Ngajak mereka jadi pansel gitu untuk jadi panitia seleksi caleg gitu
kalau ga untuk atau untuk ini kaderisasi caleg-caleg kita. Jadi kita buat kelas
kaderisasi caleg-caleg kita. Jadi ketika mereka masuk mereka ga kosong,
karena udah terbiasa baca-baca naskah-naskah.”38
Secara kepartaian intinya partai hanya menyediakan platform bagi caleg
untuk berkampanye dan batasan seperti tidak boleh untuk bekerja sama dengan
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Untuk strategi pass political marketing dari PSI
Jakarta sendiri pada kelompok-kelompok tertentu hanya mendekatkan diri pada
organisasi-organisasi independen yang memang memiliki kesamaan visi seperti
Wahid Foundation yang memang memfokuskan pada isu-isu pluralisme dan ICW
38
Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PSI
DKI Jakarta, pada 9 Agustus 2019 di Kantor Sekretariat DPW PSI DKI Jakarta.
74
yang memang memfokuskan isu-isu korupsi. Seperti pada seleksi pencalonan
bakal calon anggota legislatif.
Hal tersebut terkait dengan kerjasama PSI dengan beberapa organisasi
independen tersebut pada tahap penyeleksian bakal calon anggota legislatif. Tidak
seperti sebuah partai baru pada umumnya yang jika ada yang ingin menjadi caleg
di partainya bisa dengan mudah diterima. Belum menjadi calon anggota legislatif
saja sudah ditentukan oleh PSI Jakarta, bahwa bakal calon harus mengadakan
kampanye mini untuk mendapatkan dukungan dari warga daerah pemilihannya.39
Selain itu, proses seleksi PSI Jakarta harus menempuhnya dengan mendaftarkan
diri dengan menggunakan curriculum vitae (CV), membuat essay akademik
mengapa ingin menjadi caleg dari PSI, wawancara dengan panitia seleksi, dan ada
debat publik antara para bakal calon anggota legislatif PSI.40
Panitia seleksinya
juga tidak hanya berasal dari internal partai, pansel yang dibentuk oleh PSI terdiri
dari Indonesian Coruption watch (ICW), WAHID Foundation, dan juga pengamat
politik/komunikasi politik.41
39
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 40
Ibid., 41
Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PSI
DKI Jakarta, pada 9 Agustus 2019 di Kantor Sekretariat DPW PSI DKI Jakarta.
75
Gambar IV.9. Panitia Seleksi Caleg DPRD PSI DKI Jakarta42
Secara kepartaian, PSI tetap menargetkan para caleg-calegnya untuk
mendekati kelompok-kelompok tertentu yang memang sebagai target tujuan basis
suara PSI seperti yang dijelaskan oleh Elva “Mmm ada sih yang pertama itu
targetnya muslim moderat, ini evaluasi yang kemarin ya. Muslim moderat,
pendukung Jokowi, relawan Ahok, dan menengah atas. Sama ya golongan-
golongan ini swing voters.”43
Pada awal wawancara, penulis menanyakan kepada
Ketua DPW PSI Jakarta tentang jaringan PSI pada awal berdiri. Secara
keanggotaan PSI DKI Jakarta, sebagian besar dari pengurus DPW PSI DKI
Jakarta ialah mantan staf Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Sebagian dari
42
Instagram Profile PSI DKI Jakarta 43
Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PSI
DKI Jakarta, pada 9 Agustus 2019 di Kantor Sekretariat DPW PSI DKI Jakarta.
76
mereka juga ikut dalam menggerakkan Teman Ahok pada pilkada Jakarta 2017
silam. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPW PSI sebagai berikut:
“Tentu ada juga jaringan di masyarakat, jaringan di masyarakat ni terutama
bisa dibilang sebenernya dari kelompok Teman Ahok karena ya dua ribu
tujuh belas kemarin banyak gerakan mendukung sosok Ahok pada saat itu.
Itu yang berhasil kami konversikan juga. Tentu kami bukan bilang PSI ini
partainya Ahok, enggak tapi pada saat orang melihat PSI mereka melihat
nilai-nilai yang kita perjuangkan sama. Ya jadi banyak juga menampung di
kelompok tersebut, Teman Ahok itu yang akhirnya bergabung ke PSI.”44
Hal ini memungkinkan PSI bergerak menggunakan jaringan-jaringan Teman
Ahok yang memang sudah terbentuk pada saat pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Sekjend PSI Jakarta yang
memang menargetkan dan mencoba menggerakan relawan-relawan Ahok pada
tahun 2017 lalu. Walaupun memang hal ini ditolak oleh Ketua DPW PSI Jakarta
sendiri yang tidak ingin dianggap menggunakan jaringan-jaringan Teman Ahok
dalam pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019 lalu sebagai berikut:45
“Masalahnya kelompok-kelompok ini kan sering kali nggak bisa dibilang
wujudnya dimana. Kaya temen Ahok kan ya pendukungnya Teman Ahok
banyak yang isi KTP itu satu koma tiga juta orang. Tapi apakah kemudian
artinya satu koma tiga juta orang satu kesatuan? Kan enggak, mereka cuma
berkumpul ngumpulin KTP karena waktu itu mendukung tertentu. Tapi
apakah kemudian ada temen Ahok ini punya kemampuan untuk
menggerakkan satu koma tiga juta orang? Ya enggak juga.”
Selain itu, pada kenyataannya di lapangan sebagai caleg dari PSI Anggara
Wicitra tetap melakukan pendekatan secara persuasif pada kelompok atau tokoh
masyarakat di daerah pemilihannya untuk meminta izin melakukan kampanye.46
Namun tidak untuk melakukan penggiringan opini memilih dirinya menggunakan
44
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 45
Ibid., 46
Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
77
tokoh masyarakat ataupun kelompok yang memang mempunyai pengaruh di
wilayah tersebut.
Ketika penulis tanyakan lebih lanjut mengenai adakah timbal balik dari
kegiatan tersebut pada tokoh masyarakat setempat, Anggara Wicitra menjelaskan
“Mmmm, ga ada sih ya paling misalnya yang pernah saya temuin tuh kan saya
kan minta izin ke RT kan mereka kan punya kas. Maksudnya seikhlasnya itu tuh
eee mereka tuh lagi itu lagi bangun apa ya. Ohh perbaikan jalan, mereka tuh kalo
misalkan mau nyumbang boleh tapi ga yang memaksa atau apa gitu.”47
B. Kendala yang Dihadapi PSI Jakarta Saat Kampanye
Secara keseluruhan kendala yang dihadapi oleh PSI mulai dari isu partai anti
Islam, partai kafir, partai cari sensasi, tidak diterima oleh masyarakat setempat,
narasi yang dibawa terlalu elitis, sampai isu tidak lolos ambang batas parlemen
menjadi tantangan tersendiri bagi PSI. Terkhusus di Jakarta isu partai anti Islam
dan partai kafir sangat keras menerpa PSI DKI Jakarta. Apalagi dengan adanya
narasi PSI untuk menolak poligami dan perda-perda Syariah serta Injil menambah
resistensi di masyarakat.
Secara garis besar penulis mengkerucutkan pada tiga kendala yang memang
sering kali menerpa PSI dan caleg-caleg dari PSI itu sendiri, yaitu isu partai anti
Islam, PSI tidak akan lolos parlemen, dan narasi yang dibawa terlalu elitis.
47
Ibid.,
78
a. Isu Partai Anti Islam
Isu partai anti Islam ini menerpa PSI yang memang karena narasi besar yang
dibawanya mengenai anti intoleransi di break down pada sikap partai mengenai
anti terhadap poligami dan anti terhadap Perda Syariah yang sebenarnya juga anti
perda Injil. Menyebabkan persepsi masyarakat luas bahwa PSI ialah partai yang
anti terhadap Islam. Hal ini bahkan menyebabkan salah satu caleg PSI DKI
Jakarta ditolak mentah-mentah dengan dibuang di hadapannya flyer yang baru
saja dibagikan olehnya dan yang membuang mengatakan “saya ga mau pilih PSI
partai anti Islam”48
padahal ia beragama Islam dan perempuan memakai hijab.
Selain itu kebanyakan dari warga yang ditemui oleh para caleg menanyakan
standing position atau alasan dari PSI, mengapa PSI anti terhadap poligami dan
Perda Syariah. Mengenai isu ini menurut Gun Gun Heriyanto adalah wajar ketika
ditanyakan mengenai mengapa PSI mendapatkan resistensi yang besar di
masyarakat dan mencap PSI sebagai partai anti Islam, sebagai berikut:
“Wajar, karena PSI kan banyak memunculkan isu-isu yang tadi saya bilang
eeee berani contoh misalnya seperti anti caleg narapidana. Itu kan eksplisit
disebut. Partai-partai establish yang mungkin punya caleg-caleg mantan
atau eks napi koruptor yang tidak suka tuh. Kemudian dia juga rajin
membawa isu-isu sensitif ya kan. Anti poligami, anti perda syariah,
kemudian juga dia masuk mengkritisi misalnya gubernur DKI gitu ya. Kalau
bicara soal diskursus yang sifatnya resiprokal yang sifatnya timbal balik dan
kecenderungan itu bisa resisten. Kenapa? saya melihat the newest thing dari
apa yang ditampilkan PSI itu soal keberanian bersikap. Dan itu belum tentu
bisa diterima oleh masyarakat awam gitu ya.”49
48
Ibid., 49
Wawancara dengan Gun Gun Heriyanto, Pengamat Komunikasi Politik UIN Jakarta,
pansel caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok.
79
Namun, kebanyakan dari kritik dan kata-kata negatif merujuk pada PSI
mengenai isu ini lebih banyak berada pada tataran media sosial. Seperti yang
dijelaskan oleh Anggara Wicitra:
“Eeee, kalo di masya, pernah ga ya saya di media sosial berdebat gitu ya
kayanya ga pernah deh. Karena saya kalo orang nge-bully saya di media
sosial terkait isu-isu tersebut ya saya diemin sih. Saya dieminm tapi kalo di
masyarakat sih saya ga pernah ketemu orang yang bilang. Maksudnya saya
mempertanyakan statement itu tapi ga pernah ada yang menyatakan oh
partai PSI ini partai kafir, PSI partai Kristen, PSI partai komunis. Ga ga
pernah, kalo bertemu di masyarakat ya. Tapi kalo di media sosial pernah
tapi ga pernah saya ladenin. Jadi, ga pernah ada perdebatan.”50
Isu mengenai PSI adalah partai anti Islam sangat kuat sekali pada saat
kampanye kemarin. Namun, seperti yang penulis jelaskan di pembahasan
sebelumnya yaitu PSI membuat pasarnya sendiri. Ada irisan dari masyarakat yang
memang sejalan dengan PSI mengenai anti terhadap Perda Syariah dan Injil serta
anti terhadap poligami. Serta masyarakat DKI Jakarta cukup plural, oleh
karenanya isu ini di Jakarta agak teredam.
b. Isu Tidak Dapat Mencapai Parlementary Threshold
Isu tidak dapat mencapai ambang batas parlemen juga menjadi isu yang
sangat menjadi kendala bagi PSI pada kampanye 2019 ini. Seperti yang dijelaskan
Ketua DPW PSI Jakarta
“Pilih PSI buang-buang suara itu juga kencang dihembuskan. Mungkin kalo
ga ada isu itu, nembus empat persen sebenernya tapi karena di situ jadi
banyak sih orang-orang yang kemudian pikirnya adalah saya dukung sih
tapi daripada suara nanti malah angus malah jadi partai yang jadi pakai
radikal yang terpilih yang paling besar yaudah partai lain deh yang penting
minimal itu partainya ga akan gugur ya itu sih dua itu yang paling besar.”51
50
Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 51
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
80
Isu ini disangkal ataupun tidak, berdampak pada pencapaian PSI di DPRD
DKI Jakarta. Secara political marketing, memang di DPRD tidak ada yang
namanya ambang batas parlemen. Namun, tidak semua lapisan masyarakat
memahami sistem pemilihan DPRD apakah ada atau tidak ambang batas
parlemennya. Yang mereka pahami ialah DPR dan DPRD sistem perhitungannya
itu sama. The brand has broken menimbulkan pemilih yang sebelumnya ingin
memilih PSI untuk DPRD DKI Jakarta pada akhirnya tidak memilih PSI karena
takut suaranya menjadi sia-sia.
c. Narasi yang Dibawa Terlalu Elitis
Selain dua kendala yang dihadapi PSI di atas, kendala yang ketiga ialah
narasi yang dibawa terlalu elitis. Hal ini disadari oleh Anggara Wicitra sebagai
caleg PSI untuk DPRD DKI Jakarta. Hal ini juga dikatakan oleh pengamat
komunikasi politik Gun Gun Heriyanto yang mengatakan bahwa “Diskursus itu
dibangunkan isunya agak elitis, jadi kalau masyarakat menengah ke atas dalam
artian pendidikan atau strata ekonomi mungkin masih bisa diajak untuk
berdialektika.”52
Hal ini berdampak pada strategi kampanye dari para caleg PSI
DKI Jakarta. Dengan narasi yang terlalu elitis, tentu elitis ini menyangkut tentang
lapisan masyarakat menengah ke atas seperti pekerja kantoran, mahasiswa,
pelajar, dan pengusaha yang jika pada waktu-waktu jam kerja itu tidak bisa
ditemui. Alhasil para caleg ini memutar otak bagaimana bisa menemui baseline
masyarakat lapisan menengah ke atas ini.
52
Wawancara dengan Gun Gun Heriyanto, Pengamat Komunikasi Politik UIN Jakarta,
pansel caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok.
81
Selain itu, karena narasi yang digunakan ini tidak bisa menyentuh
masyarakat lapisan menengah ke bawah. Alhasil yang memang bisa dilakukan
oleh para caleg ini ialah dengan pendekatan secara emosional dengan pemilih di
Dapil mereka masing-masing. Strategi ini dijalankan oleh Anggara Wicitra dan
cukup berhasil serta efektif dilaksanakan seperti yang dijelaskan oleh Anggara
Wicitra sendiri:
“Tapi jujur ya saya merasa masyarakat di jakarta menengah ke bawah itu
mereka mungkin udah apa ya mungkin udah antipati terhadap partai politik
kalo misalkan ngomongin tentang nilai-nilai, mereka lebih ngeliat eee
ketokohan sih kehadiran seorang calegnya langsung. Untuk mendengar
keluh kesah mereka. Karena banyak yang saya temuin, sembilan puluh
persen derah yang saya turun sampe mendekati pemilihan itu belom ada
caleg yang turun dari partai lain.”53
Secara narasi yang dibawa memang terlalu elitis untuk dielaborasikan pada
kampanye kepada masyarakat menengah ke bawah yang bisa juga dibilang the
brand cannot come through atau dengan kata lain produk yang dijual tidak bisa
sampai pada masyarakat. Gap antara narasi (produk) dan masyarakat menengah
ke bawah ini begitu besar. Alhasil, para caleg ini membuat strateginya masing-
masing untuk mendapatkan suara masyarakat yang tidak terakomodir narasi yang
dibawa oleh PSI.
C. Hasil Pemilu
Hasil pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019 cukup mengejutkan,
sebagai partai pendatang baru PSI mendapat kepercayaan publik Jakarta dengan
menempatkan delapan orang untuk fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta sebagai
berikut:
53
Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
82
Tabel IV.C.1 Hasil Penetapan Perolehan Kursi PSI di DPRD DKI Jakarta
Periode 2019-202454
No Nama Daerah Pemilihan Jakarta
(Kota) Suara
1 Idris Ahmad, S.Km 1 (Jakarta Pusat) 5.363
2 Anthony Winza P. 2 (Jakarta Utara A &
Kep.Seribu) 6.808
3 Viani Limardi, S.H. 3 (Jakarta Utara B) 8.700
4 Justin Andrian 5 (Jakarta Timur B) 5.325
5 Anggara Wicitra S. 7 ( Jakarta Selatan A) 9.027
6 August Hamonangan 8 (Jakarta Selatan B) 4.988
7 William Aditya S. 9 (Jakarta Barat A) 12.295
8 Eneng Malianasari 10 (Jakarta Barat B) 4.645
Inilah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Fraksi PSI.
Orang-orang inilah yang dapat membuktikan bahwa PSI di Jakarta dapat survive
menghadapi pemilu pertamanya. Bahkan PSI dapat melampaui ekspektasi dari
para pengurusnya sendiri. Hal ini dilakukan dengan daya dan upaya serta strategi
PSI Jakarta yang luar biasa effort yang dilakukannya. Serta tetap konsisten dalam
menggiring narasi yang dijualnya saat kampanye.
54
Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta
83
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat penulis
simpulkan. Keberhasilan PSI mendapatkan delapan kursi di DPRD DKI Jakarta
adalah sinergitas antara narasi yang memang cocok dengan pluralitas masyarakat
Jakarta, DPW PSI Jakarta yang mampu megkapitalisasi adanya para tokoh di PSI
yang selalu tampil di depan publik untuk turun bersama para caleg DPRD DKI
Jakarta, dan DPW PSI mampu untuk menjadi pusat komunikasi para caleg dengan
menyediakan data dari pemilu ke pemilu serta daerah mana yang harus
didahulukan.
Strategi political marketing dari mulai push political marketing, pull
political marketing, dan pass political marketing yang dijalankan oleh PSI sangat
efektif. Memang, dalam konteks ini PSI Jakarta bertumpu pada dua strategi yaitu
push dan pull political marketing. PSI mampu mengkapitalisasi pemilih yang
memang menjadi target pasar dari PSI. Yaitu Irisan kecil dari masyarakat Jakarta
yang memang merasa tidak terwakilkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil
oleh pemerintah daerah bersama DPRD DKI Jakarta yang dalam konteks ini
sebagian dari orang-orang yang mendukung Ahok pada Pilkada 2017 silam yang
merasa sejalan dengan PSI. Ditambah dengan banyaknya mantan staf Basuki
84
Tjahja Purnama atau Ahok yang juga mantan Teman Ahok menjadi pengurus dan
calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari PSI.
PSI Jakarta menekankan pada kadernya untuk selalu turun ke masyarakat.
Hal ini menjadi strategi pemasaran politik yang sangat efektif untuk para caleg
dan pemilih mengenal satu sama lain. Serta hal ini pula yang menurut penulis
menjadi bagian terpenting dari strategi pemasaran politik yang dijalankan oleh
PSI Jakarta selain narasi-narasi yang dipublikasikan di media sosial dan media
elektronik yang cukup menyorot perhatian publik. PSI Jakarta juga terbantu
dengan adanya tokoh-tokoh PSI yang selalu tampil di televisi seperti Grace
Natalie, Raja Juli Antoni, Rian Ernest, dan juga Tsamara Amany. Serta iklan PSI
di televisi yang menjadikan Grace Natalie sebagai ikon dari partai yang tampil
pada iklan itu di minggu-minggu terakhir kampanye.
Terdapat tiga kendala yang dihadapi PSI pada saat kampanye yaitu isu
partai anti Islam, tidak lolos parlementary threshold, dan narasi yang dibawa oleh
PSI terlalu elitis. Ketiga kendala ini cukup mendegradasi elektabilitas dari PSI
secara nasional maupun secara lokal di Jakarta.
B. Saran
Secara keseluruhan, PSI sebagai partai baru, terbukti dapat survive dan
bahkan melebihi ekspektasi dari pengurusnya sendiri. Namun jika dilihat lebih
dalam ada beberapa hal yang cukup menjadi catatan. Hal ini perlu pembenahan
agar ke depannya secara strategi PSI Jakarta bisa meningkatkan elektabilitasnya di
masyarakat Jakarta. Serta secara ideologis PSI Jakarta mampu bertahan mengawal
85
dan menjaga ritme narasi besar yang dibawanya. Oleh karena itu ada beberapa
saran yang penulis kemukakan secara akademis dan praktis, yaitu sebagai berikut:
1. PSI Jakarta dalam merancang strategi dalam pemasaran politiknya pada pemilu
yang akan datang seharusnya bisa lebih dalam menggunakan strategi pass
political marketing. Hal ini untuk menyentuh masyarakat yang memang
memiliki militansi terhadap organisasinya ataupun memiliki loyalitas yang
tinggi pada seorang tokoh masyarakat yang ada. Melihat hasil dari penelitian
ini, penulis menemukan bahwa PSI Jakarta kurang menggarap jaringan-
jaringan dari organisasi-organisasi yang ada di Jakarta.
2. Secara akademis, apa yang dilakukan oleh PSI Jakarta sudah cukup untuk
melihat sebuah partai politik yang cukup melakukan tugas dan fungsinya.
Namun, dalam konteks pendidikan politik yang dilakukan oleh PSI Jakarta
seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Apalagi sekarang PSI Jakarta sudah
menempatkan kader-kadernya di DPRD DKI Jakarta yang tentunya sudah
memiliki andil dalam proses politik di DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu
sudah seharusnya PSI Jakarta mampu untuk memberikan pendidikan politik
yang lebih baik lagi saat sudah diberikan kepercayaan oleh publik Jakarta.
86
Daftar Pustaka
Buku
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2008.
Cangara, Hafied. Komuniksasi Politik. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Harison, Lisa. Metodologi Penelitian Politik, penerjemah Tri Wibowo.B.S.
Jakarta: Kencana, Cet. Ketiga, 2016.
Indonesia, Partai Solidaritas. ABC Partai Solidaritas Indonesia. Jakarta: DPP
PSI, 2015.
Kaid, Lynda Lee. Handbook of Political Communication Research. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum
di Indonesia. Depok: Rajagrafindo, 2015.
Maksudi, Beddy Iriawan. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik
dan Empirik. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
Marshment, Jennifer Lees. Political Marketing and British Political Parties.
Manchester: Manchester Univ. Press, 2001.
Moesa, Ali Maschan. Memahami Nahdlatul Ulama. Surabaya: Pesantren Luhur
AlHusna, 2010.
Mujani, Saiful, dkk. Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam
Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta:
Mizan, 2011.
Nursal, Adman. Political Marketing. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Rohaniah, Yoyoh, dan Efriza. Pengantar Ilmu Politik. Malang: Intrans Publishing,
2015.
Salam, Syamsir dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Sosial. Jakarta: UIN Jakarta
Press, 2006.
Schroder, Peter. Strategi Politik. Terj. Aviantie Agoesman. Jakarta: Friedrich
Nauman Stiftung, 2013.
Internet
______. “83 Persen Penduduk DKI Jakarta Beragama Islam.” Artikel diterbitkan
pada 06 September 2018 dari https://databoks.katadata.co.id.
______. “Hasil Survei: PSI Partai Baru Paling Ditolak Masyarakat.” Diterbitkan
pada 21 Maret 2019 dari https://www.jpnn.com.
______. “Transformasi Indonesia:Platform Kebijakan Publik Partai Solidaritas
Indonesia (PSI).” Artikel diterbitkan pada 20 Juni 2015 dari https://psi.id.
______. “Triologi Perjuangan PSI.” Artikel diterbitkan pada 16 November 2015
dari https://psi.id.
87
Aco, Hasanudin. “Grace Natalie Perkenalkan Diri Sebagai Ketua Umum PSI.”
Artikel diterbitkan pada 26 Maret 2015 dari http://www.tribunnews.com.
Aminah, Andi Nur. “KPU DKI Jakarta Sahkan 7.761.598 Pemilih Pemilu 2019.”
Artikel diterbitkan pada 13 April 2019 dari https://nasional.republika.co.id.
Carrina, Jessi. “Elektabilitas 16 Parpol Peserta Pemilu di 10 Provinsi Terbesar
Menurut LSI Denny JA.” Artikel diterbitkan pada 02 November 2018 dari
https://nasional.kompas.com.
Erwanti, Marlinda Oktavia. “Kontroversi Grace Natalie Tak Dukung Perda
Syariah.” Artikel diterbitkan pada 19 November 2018 dari
https://news.detik.com.
Farisa, Fitria Chusna, “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan
KPU.” Diterbitkan pada 21 Mei 2019 dari http://www.kompas.com
Gabrillin, Abba. “Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di
Kemenkumham.” Artikel ini diterbitkan pada 07 Oktober 2016 dari
https://nasional.kompas.com.
Hanan, Djayadi. “Efek Ekor Jas.” artikel diterbitkan pada 19 Februari 2018 dari
https://saifulmujani.com.
Hariyanto, Ibnu. “Sikapi PSI yang Kontroversi, Tolak Perda Agama, Instruksi
Ucapan Natal.” Artikel diterbitkan pada 26 Desember 2018 dari
https://news.detik.com.
Maharani, Tsarina. “Unggul di DKI Jakarta Versi Survei Median, PDIP: Politik
Itu Seni.” Artikel diterbitkan pada 14 Maret 2019 dari
https://news.detik.com.
Mutiara, Dian Anditya. “Perolehan Suara di DPRD DKI Jakarta Dikuasai PDIP
dengan Mendapat 1,3 juta dengan jatah 25 kursi.” Diterbitkan pada 23 Mei
2019 dari http://wartakota.tribunnews.com.
Putri, Aditya Widya.”Media Sosial: Sumber Berita, Sumber Kebohongan.” artikel
ini diterbitkan pada 20 September 2017 dari https://tirto.id.
Wijanarko, Tulus. “Grace Natalie Meraih Suara Tertinggi di Dapil 3 DKI
Jakarta.” artikel diterbitkan pada 18 Mei 2019 dari https://pemilu.tempo.co.
Jurnal
Nasution, Ardiansyah Hidayat, dan Indra Fauzan. “Strategi Pemenangan Partai
Golkar pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Mandailing Natal.”
POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik. 9 (Juli 2017): 60-74.
Nurdiansyah, Fahmi, “Marketing Politik DPP Partai Gerindra pada Pemilu
Legislatif 2014.” Jurnal Ilmu Politik POLITIKA. 9 (April 2018): 60-70.
88
O‟Cass, Aaron. “Political Marketing and The Marketing Concept.” European
Journal of Marketing, Vol. 30, No. 10/11, (1996): h.37-38.
Skripsi
Saputra, Rudi. “Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas
Indoesia terhadap Anak Muda).” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2018.
Tesis
Sitorus, Agustinus. “Strategi Political Marketing Partai Politik Baru Studi Kasus:
Pemenangan Partai Perindo Menuju Pemilu 2019.” Tesis S2 Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Departemen Manajemen Komunikasi Politik
Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2016.
Ulfa, Maulida. “Strategi Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi
atas DPD Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Lampung Tengah).”
Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu
Pemerintahan, Universitas Lampung, 2017.
Wawancara
Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD
DKI Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD
DKI Jakarta.
Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus
Wilayah PSI DKI Jakarta, pada 9 Agustus 2019 di Kantor Sekretariat DPW
PSI DKI Jakarta.
Wawancara dengan Gun Gun Heriyanto, Pengamat Komunikasi Politik UIN
Jakarta, Pansel Caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok.
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI
Jakarta, pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Dokumen
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia.
Laporan Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Suara Partai
Politik untuk DPRD DKI Jakarta tahun 2019.