PARTAI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK: Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing) Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Andy Sanjaya NIM: 11151120000039 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441 H/2020 M
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PARTAI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK:
Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)
Partai Solidaritas Indonesia
dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta
pada Pemilu 2019
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Andy Sanjaya
NIM: 11151120000039
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441 H/2020 M
iv
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis tentang strategi pemasaran politik DPW PSI
Jakarta yang mendapatkan delapan kursi di DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019.
Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat strategi yang digunakan oleh PSI Jakarta
dalam menghadapi pemilu 2019, sehingga bisa mendapatkan delapan kursi untuk
DPRD DKI Jakarta. Selain itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa
saja kendala yang dihadapi oleh PSI Jakarta pada saat kampanye pada pemilu
2019.
Pencapaian PSI sebagai partai baru sudah cukup berhasil bahkan bisa
melebihi ekspektasi dari para pengurusnya. Partai yang penuh kontroversi dengan
mengusung narasi anti korupsi dan anti intoleransi yang dicap sebagai partai anti
Islam, namun mampu untuk mendapatkan delapan kursi di DPRD DKI Jakarta.
PSI sebagai partai baru, apalagi dengan mengusung isu-isu yang sensitif
menjadikan pencapaian PSI Jakarta ini luar biasa. Dengan cukup tegas untuk
menentang korupsi dan intoleransi, PSI melenggang ke parlemen DKI Jakarta.
Strategi pemasaran PSI Jakarta pada pemilu 2019 cukup efektif yang bertumpu
pada push, pull dan pass political marketing. Ketiga strategi pemasaran politik ini
cukup dijalankan dengan baik.
Penelitian ini menggunakan teori mengenai partai politik dan komunikasi
politik. Fokus pembahasannya ialah untuk melihat strategi pemasaran politik yang
digunakan oleh PSI Jakarta dalam sudut pandang political marketing. Metode
yang digunakan penelitian ini ialah kualitatif, dengan pengambilan informasi
dengan cara wawancara dan data-data dokumentasi. Analisis data penelitian ini
terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
Penelitian dengan metode kualitatif ini menyimpulkan bahwa strategi
pemasaran politik DPW PSI Jakarta cukup efektif bertumpu pada dua strategi
pemasaran politik yaitu push political marketing dan pull political marketing.
Selain itu PSI dalam melakukan pemasaran politiknya menemukan faktor-faktor
kendala yang dihadapi yaitu isu partai anti Islam, tidak lolos parlementary
threshold, dan narasi yang dibawa terlalu elitis (tidak mencapai masyarakat
menengah ke bawah).
Kata Kunci: PSI, Strategi, Komunikasi Politik, Pemasaran Politik, DPRD DKI
Jakarta.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan
karunianya serta memberikan kemudahan, kesabaran, ketekunan serta kelancaran
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Pemasaran
Politik (Political Marketing) Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh
Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019” dapat terselesaikan tepat
waktu. Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat benyak kekurangan dari segala sisi,
baik struktur penulisan maupun isi dari skripsi.
Penulis menyadari bahwa begitu banyak hambatan dan kendala dalam
proses penulisan skripsi ini. Namun syukur alhamdulillah berkat doa dan
dukungan seluruh pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kata pengantar ini
penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Amany Lubis, M.A. rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Prof. Dr. Ali Munhanif, M.A. dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si., selaku ketua Program Studi Ilmu Politik dan
juga selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan
dan masukan serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi penulis.
4. Suryani, M.Si., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Politik dan juga
selaku dosen Penasihat Akademik yang selama perkuliahan dengan sangat
terbuka untuk memberi solusi yang penulis keluhkan semasa perkuliahan.
vi
5. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si., dan Dr. Idris Thaha, M.Si., sebagai penguji
sidang skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi
penulis dan memberi kritik.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan sangat
banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
7. Orang tua penulis M.Shaleh, S.Sos, M.A. dan Siti Khadijah yang selalu
memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tidak pernah putus
untuk penulis. Kak Amel dan Kak Hafiz serta keponakan penulis Lail,
Hilyah dan Zella yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
8. Sekretaris Jenderal DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbi, Anggara Wicitra
selaku anggota legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PSI
Jakarta, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipar dan Dr. Gun Gun
Heriyanto, M.Si., selaku pengamat komunikasi politik. Terima kasih
banyak sudah bersedia menjadi narasumber penulis dan memberikan
Bangsa yang ke-7 diadakan di kantor PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah, ia
memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.6 Namun,
partai ini baru resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham
(Kementerian Hukum dan HAM) pada 7 Oktober 2016.7
Partai Solidaritas Indonesia ini sering kali mengeluarkan isu-isu yang
kontroversial, seperti dalam pidato ketua umumnya yaitu Grace Natalie saat ulang
tahun PSI yang ke empat yang dikutip oleh detik.com yaitu “Partai ini tidak akan
pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah, tidak boleh lagi ada penutupan
rumah ibadah secara paksa.”8 Serta kebijakan yang menginstruksikan kader-
kadernya di seluruh Indonesia untuk mengucapkan selamat natal baik orang
nasrani maupun orang muslim.9
Data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hasil sensus
penduduk DKI Jakarta tahun 2010 dari 9.607.787 (sembilan juta enam ratus tujuh
ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) jiwa penduduk DKI Jakarta, 8.200.796
(delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) jiwa ialah penduduk
beragama Islam.10 Sementara itu jika dilihat data dari katadata.co.id bahwa
6 Hasanudin Aco, “Grace Natalie Perkenalkan Diri sebagai Ketua Umum PSI,” artikel
diterbitkan pada 26 Maret 2015 dari http://www.tribunnews.com. 7 Abba Gabrillin, “Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di
Kemenkumham,” artikel ini diterbitkan pada 07 Oktober 2016 dari https://nasional.kompas.com. 8 Marlinda Oktavia Erwanti, “Kontroversi Grace Natalie Tak Dukung Perda Syariah,”
diterbitkan pada 19 November 2018 dari https://news.detik.com. 9 Ibnu Hariyanto, “Sikapi PSI yang Kontroversi, Tolak Perda Agama, Instruksi Ucapan
Natal,” artikel diterbitkan pada 26 Desember 2018 dari https://news.detik.com. 10
Badan Pusat Statistik. “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari
Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010” diterbitkan pada 23 Mei 2012 dari
alokasi sumber daya alam dan penyelesaian konflik di masyarakat.
Mengenai pengertian partai politik itu sendiri telah banyak ahli yang
menjelaskannya seperti Miriam Budiardjo, Carl J.Friedrich, dan Edmund Burke,
yaitu sebagai berikut:
a. Miriam Budiardjo, Partai politik adalah suatu kelompok yang teroorganisir
yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang
sama.28
b. Carl J.Friedrich, Partai politik ialah sekelompok manusia yang
terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan
penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya yang memberikan
keuntungan bagi partainya secara ideal dan materil.29
c. Edmund Burke, Partai politik ialah lembaga yang terdiri atas orang-orang
yang bersatu yang mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-
sama berdasarkan nilai-nilai partai yang mereka sepakati.30
Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
menyatakan bahwa “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh
27
Ibid., 28
Ibid., h.160. 29
Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik, (Malang: Intrans Publishing, 2015),
h.354. 30
Ibid.,
32
sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,
masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.”
1. Prinsip Dasar Partai Politik
Setelah mengetahui pengertian dari partai politik tersebut, maka ada tiga
prinsip dasar mengenai partai politik menurut Hafied Cangara, yaitu:31
a. Partai sebagai koalisi, yaitu membuat koalisi dari berbagai kekuatan untuk
membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibangun dari asas koalisi di
dalamnya terdapat faksi-faksi, seperti Golkar di dalamnya ada Koperasi
Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kerja Gotong Royong
(MKGR) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebelum tahun
1999. Selain Golkar juga ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai
partai yang mewakilkan suara kelompok-kelompok Islam pada masa orde
baru. PPP terbentuk dari partai-partai Islam yang disatukan ke dalamnya
seperti Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai
Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam (Perti). Hal ini juga
berkaitan dengan partai sebagai koalisi untuk mencalonkan presiden dan
wakil presiden maupun pada pemilihan kepala daerah.
b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi suatu institusi yang eksis,
dinamis, diketahui banyak orang dan dipilih pada saat pemilu. Maka partai
harus dibina, diorganisasikan dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan
sebagai wadah perjuagan dan representasi dari beberapa kelompok.
31
Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, h. 166-167.
33
Tugasnya yaitu mencalonkan kandidat pada pemilu dengan nama partai.
Mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon kandidat yang
disepakati, mengumpulkan dana, proses negosiasi politik dan membuat isu
propaganda pada saat kampanye. Dengan demikian, partai haruslah
melakukan mobilisasi terhadap kader-kadernya untuk loyal kepada partai.
c. Partai sebagai pembuat kebijakan, partai politik yang mendukung secara
konkret calon kandidat yang mereka dukung secara penuh untuk jabatan-
jabatan publik. Maka dengan posisi jabatan publik yang dimenangkan
seperti kepala daerah, presiden, menteri dan anggota dewan perwakilan
rakyat membuat mereka dapat akses langsung terhadap kekuasaan yang
dipegang oleh petugas partai yang dicalonkan oleh partai tersebut.
Penjelasan prinsip dasar sebuah partai yang dikemukakan oleh Hafied
Cangara tersebut menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut haruslah dimiliki
oleh partai sebagai bagian dari proses partai politik itu sendiri.
2. Fungsi Partai Politik
Selain prinsip dasar, peran dan fungsi partai politik di negara dengan sistem
politik demokrasi sangatlah penting. Setidaknya ada empat fungsi dari partai
politik dalam dinamika politik di sebuah negara demokrasi, yaitu:32
a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Partai politik dalam negara demokrasi pada hal ini berfungsi sebagai
perantara (broker) antara pemerintah dan masyarakat. Partai dengan
perangkat yang ada berfungsi untuk menyerap aspirasi melalui kader-
32
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h.405- 409
34
kadernya yang berada dalam dewan perwakilan rakyat ataupun terjun
langsung secara organisasi ke masyarakat untuk menyerap aspirasi
masyarakat tersebut. Selanjutnya, aspirasi tersebut dimasukkan ke program
atau platform partai untuk diperjuangkan melalui parlemen yang
disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Demikian pula,
partai politik sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat. Hal
ini dibutuhkan pemerintah untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah kepada masyarakat.
b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik atau bisa diperjelas
lagi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Tentu dalam negara
demokrasi, masyarakat diharuskan untuk mengerti dan memahami politik.
Ini tentunya untuk memberikan pengawasan terhadap pemerintah dan
institusi-institusi negara agar tidak terjadi abuse of power. Sosialisasi politik
ini juga untuk membentuk budaya politik yang demokratis bagi pemerintah
dan masyarakat. Fungsi dari partai itu sendiri adalah melaksanakan
sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat. Agar terjadi
pengawasan terhadap pemerintah agar tetap pada jalur yang benar.
c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Fungsi partai sebagai rekrutmen politik tidak lain adalah untuk regenerasi
kepemimpinan baik itu untuk internalnya sendiri maupun untuk dicalonkan
pada pemilihan kepala daerah maupun kepemimpinan nasional. Selain itu,
rekrutmen politik ini juga untuk mempertahankan partai itu sendiri agar
35
tetap eksis. Maka dibutuhkan regenerasi keanggotaan oleh partai itu sendiri.
Maka dari itu untuk memperbanyak anggotanya sering kali partai politik
membuat organisasi sayap seperti Barisan Muda Partai Amanat Nasional
(BM PAN), Kosgoro Golkar, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) partai
Gerindra, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan dengan cara mengontak
secara pribadi, persuasi, mengadakan pelatihan kepemimpinan, ataupun
dengan cara-cara lain yang mungkin dilakukan oleh sebuah partai politik.
d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Potensi konflik di setiap masyarakat sudah pasti ada, apalagi masyarakat
dengan tingkat heterogenitasnya tinggi seperti di Indonesia. Perbedaan ini
entah dari segi budaya, agama, maupun sosio-ekonomi akan menimbulkan
koflik di masyarakat. Perbedaan-perbedaan kepentingan ini tentu wajar
dalam negara demokrasi. Namun, tentu hal ini akan membahayakan
stabilitas negara jika polaritas di masyarakat. Maka dari itu, partai politik
tentu mempunyai basis masanya tersendiri dari berbagai kalangan. Dalam
hal ini elit partai sangat berperan untuk memberikan pengertian dan
meyakinkan konstituennya untuk mengedepankan persatuan bangsa dan
negara. Selain itu, elit partai juga dapat melakukan pertemuan-pertemuan
dengan para pemangku kebijakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Selain itu pula, elit partai politik ini dapat melakukan pertemuan juga
dengan elit politik partai lain agar dapat meredam pendukungnya dan
mengedepankan persatuan.
36
D. Kerangka Berpikir
Penelitian ini memfokuskan pada kajian strategi pemasaran politik (Political
Marketing) PSI. Maka dari itu penulis akan menggunakan strategi pemasaran
push political marketing, pull political marketing, dan pas political marketing
sebagai pisau analisa penelitian. Dengan demikian, sebagai penunjang bagi
penulis untuk melakukan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka berpikir,
seperti sebagai berikut:
Gambar II.1 Kerangka Berpikir Strategi Pemasaran Politik (Political
Marketing) PSI dalam Memperoleh Suara di DPRD DKI Jakarta
pada Pemilu 2019
Kerangka berpikir tersebut memudahkan untuk melakukan penelitian di
mana penulis memadukan antara kajian tentang partai politik dan komunikasi
politik yang akan berfokus pada pembahasan strategi pemasaran politik PSI
Jakarta dalam memperoleh suara masyarakat di Jakarta pada pemilihan anggota
DPRD DKI Jakarta tahun 2019.
Pull Political
Marketing
Pass Political
Marketing
Push Political
Marketing
Perolehan Suara PSI di DPRD
Provinsi DKI Jakarta
37
BAB III
GAMBARAN UMUM
DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
JAKARTA
Bab ini secara umum membahas tentang gambaran umum mengenai Partai
Solidaritas Indonesia dari sejarah PSI dan DPW PSI Jakarta, visi-misi, tujuan dan
juga arti filosofis tentang logo PSI.
A. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia
Reformasi adalah awal dari era baru bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara bagi bangsa Indonesia. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan
dirancang kembali untuk menemukan bentuk yang lebih terbuka, transparan dan
demokratis. Rakyat mengkehendaki adanya kepemimpinan oleh rakyat itu sendiri.
Hal ini berdampak pada tuntutan untuk pembentukan partai-partai baru yang lebih
luas. Tuntutan ini mengakar hingga ke lapisan masyarakat terbawah sekalipun
yang terdampak langsung pada setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Oleh
karenanya desakan terhadap birokrat dan aparat untuk tidak lagi mencampuri
38
urusan partai politik. Hal ini karena aparat dan birokrat tidak semestinya
mencampuri urusan partai politik.1
Latar belakang berdirinya PSI dikarenakan reformasi sudah tidak muda lagi.
Sudah 20 tahun sejak reformasi negara Indonesia menjalankan sistem politik
demokrasi. Memang dalam beberapa aspek tidak dapat dipungkiri setelah
reformasi negara ini mencapai kemajuan. Seperti kebebasan dalam hal berbicara
dan berekspresi bangsa ini tidak lagi dibayangi oleh penghilangan orang secara
paksa oleh rezim yang berkuasa.2 Terpilihnya pemimpin dari kalangan rakyat
biasa menandakan bahwa reformasi berjalan dengan seharusnya. Pemimpin yang
lahir dari rahim reformasi dengan sistem demokrasi yang tak terkait dengan orde
baru ataupun orde lama.
Sejarah mencatat bahwa pada tahun 2014 telah terpilih presiden Republik
Indonesia yang baru berasal dari rakyat biasa, bukan berdarah biru ataupun
berasal dari tentara.3 Namun dinamika politik terus berjalan secara dinamis. Lalu
apakah presiden yang berasal dari kalangan orang biasa ini bisa berjalan efektif?
Salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan adalah kesenjangan ekonomi
antara si kaya dan si miskin menciptakan jurang pemisah yang dalam dan masalah
korupsi yang belum juga teratasi dengan baik dan bahkan menjadi semakin luas
praktiknya.4
1 Ali Maschan Moesa, Memahami Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Pesantren Luhur AlHusna,
2010), h. 171. 2 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, (Jakarta: DPP PSI, 2015),
h.3. 3 Ibid.,
4 Ibid., h.4.
39
Salah satu akar permasalahan di atas ialah partai politik. Demokrasi
meletakkan peran sentral pada wadah partai politik untuk menyerap aspirasi
tuntutan dan harapan rakyat. Melalui kader-kadernya yang berada di pejabat
publik dan parlemen dapat memutuskan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini
sudah seharusnya partai politik mendahulukan kepentingan umum. Namun sering
kali kader-kader dari partai politik ini mendahulukan kepentingan pribadi dan
kelompok. Karena inilah partai politik terjebak dalam kepentingan ekonomi-
politik yang tidak berkesudahan.
PSI adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November
2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014. Pada
tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan
secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi meminta DPP PSI untuk
melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-
undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Melengkapi syarat-syarat
pembentukan parpol inilah yang menjadi tugas pengurus PSI di semua level
kepemimpinan guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham.5 Partai ini
resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham pada 7 Oktober 2016.6
PSI berkeyakinan bahwa partai baru adalah kebutuhan, karena PSI percaya
bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa dibarengi dengan sirkulasi generasi hanya akan
menciptakan reproduksi masa lalu yang tidak membawa perubahan apa-apa.7
5 Ibid., h.3.
6Abba Gabrillin, “Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di
Kemenkumham,” artikel ini diterbitkan pada 07 Oktober 2016 dari https://nasional.kompas.com. 7 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.5.
Lebih lanjut, PSI didirikan dengan sebuah gagasan bahwa politik haruslah dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tentunya haruslah ditopang oleh solidaritas anak
bangsa khususnya pemudanya. Partai politik bukanlah kebutuhan pokok, partai
politik menjadi kebutuhan ketika partai politik tersebut bisa menawarkan hal-hal
baru untuk masa depan yang lebih baik.8 Bahkan untuk menegaskan posisi PSI
sebagai partai baru yang menawarkan perubahan, ketua umum PSI Grace Natalie
menyatakan, sebagai berikut:9
“Partai Solidaritas Indonesia hadir, menyemai kembali hubungan tak
terpisahkan antara partai politik dengan rakyat, juga membangun sebuah
partai politik modern yang sejalan dengan kebutuhan jaman, serta tentu saja
bukan hanya hadir sebagai partai politik baru, tapi juga menghadirkan
karakter dan cara berpolitik yang baru. Karena Partai Solidaritas Indonesia
berkeyakinan, tidak mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik di masa
depan jika dijalankan dengan cara yang sama di masa lalu. Dibutuhkan
sebuah partai politik baru yang dijalankan oleh orang-orang baru, yang tidak
punya keterikatan dengan kekuatan politik lama.”
Dengan demikian hadirnya PSI datang dari sebuah gagasan tentang partai
baru yang modern dan dengan anak-anak muda sebagai fondasi dari partai ini.
B. Sejarah DPW PSI Jakarta
Pendirian DPW PSI Jakarta beriringan dengan pendirian PSI pada awalnya.
Namun, memang Surat Kepengurusan baru ada pada saat PSI dinyatakan sah
sebagai sebuah partai politik oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemnkumham).
Memang tidak bisa dinafikan bahwa pendirian DPW PSI Jakarta berjalan tidak
lepas dari adanya relawan Ahok atau Teman Ahok yang pada 2017 sebagai
pedukung Basuki Tjahja Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada
8 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.1.
9 Ibid.,
41
Pilkada 2017. Perkembangan DPW PSI Jakarta sebagai partai baru, juga tidak
lepas dari penggunaan platform media sosial sebagai basis perjuangannya. Seperti
yang dijelaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta sebagai berikut:10
“Media sosial dan media mainstream juga tentu ada juga. Tentu ada juga
jaringan di masyarakat. Jaringan di masyarakat ini terutama bisa dibilang
sebenernya dari kelompok Teman Ahok karena ya dua ribu tujuh belas
kemarin banyak gerakan mendukung sosok Ahok pada saat itu. Itu yang
berhasil kami konversikan juga. Tentu kami bukan bilang PSI ini partainya
Ahok, enggak tapi pada saat orang melihat PSI mereka melihat nilai-nilai
yang kita perjuangkan sama. Ya jadi banyak juga menampung di kelompok
tersebut, Teman Ahok itu yang akhirnya bergabung ke PSI. Jadi kita enggak
mulai bener-bener dari nol. Narasinya sudah ada, dari sosok Jokowi-Ahok
kemudian jaring relawan jaringan pendukung yang juga sebenarnya sudah
ada tinggal kita kemudian alihkan. Bahwa kita jangan lagi memperjuangkan
sosok demi sosok saja. Kita semua perjuangan institusi politik yang
sustainable ke partai politik. Nah kenyataannya banyak sekali dari
kelompok itu yang bergabung.”
Oleh karena itu, DPW PSI Jakarta memiliki jaringan relawan yang cukup
kuat pada pemilih Basuki Tjahja Purnama. Selain itu, sesuai surat keputusan
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI pada tanggal 10 September 2018 menetapkan
secara sah kepengurusan DPW PSI Jakarta yang terdiri atas:
Tabel III.B.1. Daftar Pengurus DPW PSI Jakarta Periode 2015-202011
No Jabatan Nama
1 Ketua Michael Victor Sianipar
2 Wakil Ketua I Rian Ernest Tanudjaja
3 Wakil Ketua II Rachael Abigail P.
4 Sekretaris Elva Farhi Qolbina
5 Wakil Sekretaris Eneng Maliyanasari
6 Bendahara Nadia Kemala Astuti
7 Wakil Bendahara Andrew Dermawan
10
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 11
Surat Keputusan DPP PSI No. 1381/SK/DPP/2018 untuk Mengangkat Pengurus DPW
PSI Jakarta Periode Kepengurusan 2015-2020.
42
C. Visi dan Misi
Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan,
berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.12
Misi PSI adalah sebagai berikut:
1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik
yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional
melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa
kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme,
mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun
kembali pondasi gotong royong.
4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai
prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik
internasional yang sedang berkembang.
D. Tujuan PSI
Partai Solidaritas Indonesia bertujuan mewujudkan Indonesia berkarakter
kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan
bermartabat.13
12
Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia h.7. 13
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia.
43
E. Fungsi PSI
Pada pasal 8 AD/ART PSI terdapat fungsi PSI Yaitu:14
1. Menggalang solidaritas nasional semesta yang terdiri dari seluruh
komponen bangsa;
2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
4. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis,
partisipatif dan beradab;
5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi;
6. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum;
7. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia;
8. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial
budaya yang egaliter berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika;
9. Memberikan makna baru pada demokrasi substantif yang sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia;
10. Memberikan pendidikan politik, kewarganegaraan dan kebangsaan
kepada seluruh rakyat Indonesia.
F. Prinsip Politik PSI
Partai Solidaritas Indonesia meyakini bahwa prinsip dalam mengarungi
dinamika politik Indonesia butuh prinsip. Hal ini dikarenakan kuatnya arus patron
klien, permasalahan korupsi, dan tentunya praktek negatif proses traksasksional
14
Ibid.,
44
jabatan masih menyelimuti perpolitikan di Indonesia. Oleh karenanya butuh
prinsip dalam berpolitik bagi PSI. Hal ini dijelaskan dalam poin-poin sebagai
berikut:15
1. Partai moderen, dengan keterbukaan bagi siapa saja masyarakat yang
ingin menjadi anggota partai dan juga sebagai pengurus partai. Prinsip ini
juga tidak lepas dari pembentukan budaya demokratis yang menghargai
pendapat orang lain yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam
pengambilan keputusan. Sebagai sebuah organisasi partai politik tidak
lepas dari kepemimpinan secara politis dan kepemimpinan secara
administratif. Selain itu juga PSI mengedepankan budaya partisipasi bagi
siapa saja yang ingin mengikuti acara, menjadi pengurus atau anggota
dan menyerap aspirasi masyarakat. Tak lupa partai yang moderen adalah
partai yang dapat menjawab kemajuan zaman.
2. Pluralisme, PSI sangat menjunjung tinggi pluralisme. Mengingat secara
demografis, masyarakat Indonesia terdiri dari irisan-irisan yang saling
terkait. Tingginya heterogonitas bangsa Indonesia mulai dari aspek
budaya, agama, suku dan ras menuntut bangsa Indonesia untuk dapat
menerima satu sama lain sebagai saudara satu bangsa.
3. Demokrasi Substantif, PSI menekankan bahwa demokrasi haruslah
berjalan atas dasar hak asasi manusia yang terwujud dalam hak politik,
hak sipil, hak sosial, dan hak kebudayaan. Jika sebatas pemilihan
15
Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.11-22.
45
periodik selama lima tahun sekali tidak akan menimbulkan kemajuan dan
pembangunan dalam aspek-aspek untuk memanusiakan manusia tersebut.
4. Demokrasi Ekonomi, secara konstitusi kekuasaan tertinggi ialah
ditangan rakyat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang
kewenangan untuk mengatur dan membuat kebijak sudah seharusnya
dapat mensejahterakan masyarakat. PSI berpegang teguh pada
kesehjateraan masyarakat luas dan berpegang teguh pada Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 33 sebagai bentuk tersurat bahwa setiap
jengkal tanah dan setiap jengkal sumber daya alam bumi Indonesia
haruslah dapat mensejahterakan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
5. Kesetaraan dan Keadilan Gender, bagi PSI kesetaraan dan keadilan
gender berarti setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang
sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak boleh lagi ada diskriminasi
terhadap gender baik perempuan ataupun laki-laki. Dengan keadilan
gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi,
marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.
6. Welfare State, negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan
kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini mencakup
perlindungan sosial yang dalam hal ini ada pemberian jaminan sosial
dalam bentuk bantuan sosial dan asuransi sosial. Hal ini pula mencakup
tentang jaringan pengamanan sosial. Sebagai welfare state, PSI
46
menginginkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang menjamin
setiap rakyatnya memperoleh hak pelayanan sosial dari negara.
7. Hak Asasi Manusia, PSI menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia.
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan yang
Maha Esa. Sebagai manusia kita sudah seharusnya menjunjung tinggi
dan negara harus menjaga hak asasi manusia dalam setiap dinamika
kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Penghormatan Ekologis, PSI berpendirian bahwa manusia dan alam
adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tindakan
manusia akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Demikian pula
proses alamiah akan berdampak langsung terhadap kehidupan manusia
itu sendiri. Oleh karenanya sebagai manusia yang secara aktif melakukan
aktifitas di muka bumi sudah seharusnya dapat menjaga alam dengan
seksama.
9. Keadilan Sosial, PSI memprioritaskan nilai-nilai keadilan sosial dan
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Tentu konsep keadilan sosial ini tidak terlepas dari sejarah
kelam bangsa Indonesia di mana bangsa Indonesia dijajah dan
direndahkan oleh bangsa Belanda dan Jepang pada masa penjajahan.
Soekarno sebagai bapak bangsa yang menjadi ujung tombak revolusi
Indonesia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penindasan manusia
terhadap manusia lainnya. Hal tersebut menegaskan bahwa Soekarno
mencanangkan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal
47
ini menginspirasi PSI untuk menjaga nilai-nilai keadilan sosial itu tetap
ada.
G. Makna Filosofis Lambang PSI
Partai Solidaritas Indonesia berlambangkan segi empat merah dengan
gambar kepalan tangan mengenggam bunga mawar berwarna putih, bertuliskan
PSI dengan huruf P yang terbuka.
Gambar III.1. Logo Partai Solidaritas Indonesia16
Arti lambang Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:17
1. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih
melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan
kesetiaan, solidaritas dan kekuatan.
2. Tulisan PSI merupakan singkatan dari partai solidaritas
Indonesia. Dengan huruf P yang terbuka, menunjukkan PSI
adalah partai terbuka.
16
Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.1. 17
Ibid., h.10-11.
48
3. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional
dengan gagasan demokrasi substantif yang juga termaktub
dalam UUD 1945.
4. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila dan Tiga kelopak dalam
menunjukkan Trisakti.
5. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimis, pantang
menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.
6. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa
PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa
pernah gentar pada siapapun yang coba menghalangi cita-cita bangsa
Indonesia.
Ide simbol bunga mawar ini terinspirasi dari kutipan pidato Soekarno pada
tanggal 29 Juli 1956 di Semarang yaitu “Bunga mawar tidak mempropagandakan
harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di
sekelilingnya.18
18
Ibid., h.11.
49
BAB IV
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN POLITIK (POLITICAL
MARKETING) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM
MEMPEROLEH SUARA DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PADA
PEMILU 2019
Bab ini berisi elaborasi teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau
analisis penelitian, dengan temuan data lapangan hasil wawancara dari para
narasumber dan data-data dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan konsep
political marketing yang dalam hal ini push political marketing, pull political
marketing, dan pass political marketing. Selain konsep marketing tersebut, bab ini
menguraikan faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh PSI pada
pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019.
A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing) PSI Jakarta
Sebagai sebuah partai baru tentunya DPW PSI Jakarta harus memiliki
strategi yang sangat banyak untuk setidaknya dapat survive menghadapi pemilu
pertamanya. Pemilihan-pemilihan strategi yang dijalankan oleh DPW PSI Jakarta
ternyata cukup efektif dalam menghadapi pemilu 2019 lalu. Dibandingkan dengan
partai baru lainnya seperti Perindo, Garuda, dan Berkarya yang tidak memiliki
kursi sama sekali, ini adalah prestasi yang luar biasa bagi PSI bahkan bisa
mengalahkan partai-partai yang sudah mapan sebelumnya seperti PPP, Golkar,
Nasdem, dan PKB. Lebih lanjut penelitian ini memulai pembahasan pada strategi
yang digunakan oleh DPW PSI Jakarta.
50
1. Push Political Marketing Push Poltical Marketing ini adalah cara pemasaran politik yang merujuk
pada kandidat dan partai langsung menemui pemilih.1 Sudah suatu hal yang wajib
dan mendasar bagi seorang calon yang sedang berkompetisi di pemilu melakukan
yang namanya “blusukan” atau menemui langsung pemilih. Hal ini untuk
memberi stimulasi kepada pemilih agar mengenal calon lebih dalam dan juga agar
calon mendapatkan simpati dari pemilih untuk memilihnya. Blusukan atau push
political marketing ini merupakan cara kampanye yang cukup signifikan untuk
meraup suara masyarakat.
Secara narasi, hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber
menemukan bahwa ada beberapa isu-isu yang dinarasikan oleh PSI yaitu: Anti
Korupsi, Anti Intoleransi, Anti Radikalis, Kritik Kinerja Gubernur Anies, Kritik
Kinerja DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Narasi dan isu-isu ini selalu
ditekankan pada caleg-caleg PSI baik melakukan push political marketing
ataupun pull political marketing. Hal ini berdampak cukup besar untuk menaikan
popularitas PSI di masyarakat.
DPW PSI DKI Jakarta sendiri menginstruksikan langsung kepada caleg-
calegnya agar mereka turun langsung atau blusukan setiap hari ke masyarakat
selama masa kampanye. Hal ini disampaikan oleh anggota legislatif terpilih yaitu
Anggara Wicitra Sastroamidjojo saat ditanyai mengenai adakah instruksi partai
secara langsung kepada caleg-caleg PSI, yaitu sebagai berikut:
“Kalau dari partai kita memang didorong untuk eee. Selalu blusukan selalu
ee... jadi lagi itu tuh saya lupa bahasanya secara umum kita diwajibkan
untuk terus turun, ketok sebanyak-banyaknya pintu, salaman sebanyak-
1 Adman Nursal, Political Marketing, ( Jakarta: Gramedia, 2004), h.242.
51
banyaknya orang, memperkenalkan PSI karena saat itu kan kita partai baru
banyak masyarakat yang belum tau PSI itu apa dan disaat bersamaan ee..
kita kan menghadapi pileg dan pilpres berbarengan kebetulan kita kan di
kubu 01 untuk pilpresnya jadi ada tanggung jawab juga untuk
mensosialisasikan pak Jokowi dan pak Maruf Amin pada waktu itu.”2
Pada saat kampanye berlangsung, DPW PSI DKI Jakarta sebagai yang
menaungi caleg DPRD DKI Jakarta tidak terlalu ikut campur dalam teknis
pelaksanaan kampanye. DPW PSI Jakarta hanya memberi grand design dan
batasan-batasan kampanye yang harus dilakukan oleh caleg-calegnya. Selain itu,
DPW PSI Jakarta juga menyediakan data analitis dari pemilu ke pemilu. Seperti
yang disampaikan oleh ketua umum DPW PSI DKI Jakarta:
“Tentu kita ajarin cara kampanye juga lewat whatsapp, sosial media cepet
kemudian lewat blusukan ke harus turun ke lapangan kemudian ya pakai
data juga gitu. Jadi kita ada tim datanya juga kita cek dua ribu empat belas,
dua ribu tujuh belas, dua ribu dua belas tuh trend suara gimana di kelurahan
ini bahkan sampe langsung ke level RW kita punya datanya.”3
Secara teknis, kampanye blusukan diserahkan kepada masing-masing
caleg, karena setiap daerah pemilihan memiliki permasalahan dan tantangannya
tersendiri. Oleh karena itu untuk teknis di lapangan caleg-caleg dari PSI dituntut
untuk dapat melakukan kampanye dengan efektif, inovatif dan persuasif kepada
warga.
Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh caleg-caleg juga beragam dan
karena PSI adalah partai yang mengusung anak muda yang tidak ingin terlalu
kaku atau formal. Maka pendekatan yang dilakukan lebih kepada pendekatan yang
2 Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 3 Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
52
luwes seperti senam bersama ibu-ibu, membuat kotak aspirasi, nonton film bareng
relawan, dan sebagainya.
Gambar IV.1. Senam Bersama Ibu-ibu di Daerah Pemilihan4
Selain dari kegiatan kampanye di atas, beberapa kegiatan kampanye yang
tidak melulu mengenai pemilihan ialah bermain futsal bersama pemuda di daerah
pemilihan seperti yang dilakukan oleh Anggara Wicitra, sebagai berikut:
“Pernah beberapa kali....anak-anak SMA, anak-anak sekolah yang udah bisa
milih gitu. Kan mereka suka nongkrong-nongkrong. Paling kita ajak untuk
main futsal bareng gitu. Jadi kita main bareng anak-anak PSI dengan
mereka. Sebenernya ya buat ini aja sih karena ketika mereka main pun saya
ga pernah minta untuk mereka itu pilih saya. Maksudnya untuk perkenalan
dan ga ada ngomongin politik pada saat itu.” 5
4 Akun Instagram Idris Ahmad
5 Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
53
Pendekatan-pendekatan seperti ini justru lebih mengena, tanpa harus
menyatakan “pilih saya ya nanti saat pemilu” dengan pendekatan-pendekatan ini
dengan sendirinya meningkatkan emotional bonding antara warga dengan calon
anggota legislatif itu sendiri.
Kampanye PSI pun tidak hanya berkaitan dengan cara pendekatan PSI
kepada warga. Tetapi PSI tidak lupa untuk menegaskan standing position PSI
sebagai partai yang anti terhadap korupsi dan anti intoleransi seperti yang
dinyatakan oleh Elva yang selain sebagai Sekjend DPW PSI Jakarta, ia juga
sebagai caleg untuk DPRD DKI Jakarta yaitu sebagai berikut:
“Saya kalau turun ke bawah ya begitu, ibu/bapak anggota legislatifnya
pernah turun ga ke sini. Itu sih pintu masuk paling gampang sih. Masuknya
nanti ke anti korupsi ya kita kasih tahu, ibu/bapak saya dari PSI partai anti
korupsi partai anti intoleransi. Anti korupsinya gimana? Kita jelasin kalau
bapak/ibu dikasih sembako sama uang seratus ribu kemudian lima tahun
baru balik lagi ikhlas ga? Isu besarnya itu, kinerjanya Anies, kinerjanya
DPRD. Udah paling ampuh tuh, itu jadi saya tuh kalo ke kalangan
menengah ke bawah tuh ngomongnya kaya gitu. Ngomongnya lebih ke situ
misalnya saya ngasih ibu seratus ribu, saya bukan hanya ngasih ke ibu tapi
saya ngasih ke dua kampung tiga kampung dan sebagainya keluar duit
banyak digituin. Jadi kita ajak mikir dulu, iya kalau saya duduk nih saya jadi
nih ibu milih saya menurut ibu/bapak saya mikirin balik modal ga? Mikirin,
ya kan saya udah abis ngasih sembako ibu ngasih si ibu satunya. Sekarang
misalnya ibu yang seharusnya dapet KJP (Kartu Jakarta Pintar) tiga ratus
ribu jadi cuma enam puluh ribu, mau ga ibu? Iya yang gitu-gitu yang
bersentuhan langsung dengan mereka dampaknya.”6
Strategi push marketing ini sangat efektif untuk meningkatkan elektabilitas
dari PSI itu sendiri. Karena secara produk yang ditawarkan kepada masyarakat
tentang narasi anti korupsi dan anti intoleransi. Sebenarnya dua isu ini secara
tidak langsung menargetkan lapisan masyarakat menengah ke atas. Hal ini juga
ditegaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta yang mengatakan “Ya kalau kita lebih
fokus memang di kalangan urban perkotaan. Urbannya juga mengerucut lagi ke
kalangan yang lebih berpendidikan sebenarnya. Karena isu-isu yang kita angkat
6 Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PSI
DKI Jakarta, pada 9 Agustus 2019 di Kantor Sekretariat DPW PSI DKI Jakarta.
54
ini bukan isu soal isi perut gitu. Gak kondisi perut kasarnya kaya sembako.”7 Oleh
karenanya pendekatan caleg kepada lapisan masyarakat yang secara ekonomi dan
pendidikan masih belum cukup untuk menyerap garis besar narasi anti korupsi
dan anti intoleransi. Cara pendekatannya dengan cara disentuh kehidupan sehari-
harinya seperti yang dikatakan oleh Elva di atas yang salah satunya tentang
anggaran KJP.
Ketua umum DPW PSI Jakarta juga sedari awal menekankan pada bakal
calon anggota legislatifnya “Kita jelaskan sistem kita, kita tegas bilang kalau anda
mau korupsi mohon maaf anda salah partai. Prinsipnya jelas ya jadi jangan heran
kalau sampe anda kepilih di sini pun. Orang yang akan pertama potong kalian
adalah kita sendiri pengurus partai.”8 Pernyataan tegas ini menunjukkan
keseriusan PSI dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sedari awal.
Serta penekanan terhadap isu yang dibangun oleh PSI mengenai anti intoleransi
juga membentuk pemahaman bakal calon anggota legislatif dari PSI untuk tidak
bertindak diskriminatif karena suku, agama, ras, dan gender. Tahapan seleksi ini
membentuk calon anggota legislatif yang memiliki kesesuaian visi dan misi yang
dibawa oleh PSI itu sendiri.
Selain itu, strategi push marketing pada kampanye yang dilakukan oleh PSI
sangat penting. Karena narasi besar yang dibawa oleh PSI yaitu anti intoleransi
membuat turunan isu-isu yang dibawa oleh PSI seperti anti perda syariah serta
anti poligami. Dua isu ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa PSI adalah
partai kafir dan partai anti Islam. Sedangkan di satu sisi secara demografi
7 Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 8 Ibid.,
55
penduduk Jakarta sebagian besar ialah beragama Islam. Hal ini sebuah tantangan
tersendiri bagi caleg PSI seperti salah satu kasus yaitu seperti yang dijelaskan oleh
Anggara Wicitra “Salah satu temen di dapil (daerah pemilihan) saya, beliau
berkerudung ketika blusukan itu ya dilecek gitu. Jadi dia kan ngasih flyer kan, jadi
itu tuh dilecek dan dibuang di depan mukanya. Karena dia bilang saya ga mau
pilih PSI partai anti Islam gitu. Padahal dia kerudungan yang ngasih.”9 Namun
strategi push marketing ini menjadi cara untuk menjelaskan kepada warga
mengapa isu-isu tersebut dibawa oleh PSI sebagai visi PSI itu sendiri.
Menurut Anggara Wicitra ketika ditanyakan ada atau tidak resistensi yang
dilakukan oleh masyarakat saat kampanye mengenai isu anti Perda Syariah dan
Injil serta anti poligami:
“Kalau yang resistensi ga ada sih, resistensi sampe melarang itu ga ada sih
tapi kalo mempertanyakan kasus-kasus yang terakhir-terakhir itu. Karena
kan orang-orang mencap kita itu kan partai kafir. Karena yang dipotong
cuman penggalan perda syariah, padahal kan Perda Syariah dan Injil. Nah
itu yang dipertanyakan orang-orang, ya tapi itu menjadi ruang diskusi yang
baik buat saya supaya bisa mengedukasi mereka.”10
Penjelasan ini cukup efektif untuk mengubah mindset warga yang masih
belum menentukan sikap politiknya. Namun, untuk masyarakat yang sudah
menentukan sikap politiknya anti terhadap PSI penjelasan-penjelasan mengenai
isu-isu yang dibawa oleh PSI menjadi sia-sia. Memang benar, sikap Anggara
Wicitra sebagai caleg PSI pada saat itu juga menyatakan:
“Saya sadar kalo saya ga bisa, saya ga akan bisa mendapatkan suara di
wilayah 02. Kemudian di wilayah masyarakat Islam konservatif, karena kan
kita terakhir-terakhir menolak poligami kan. Yaudah ketika saya kenalan, oh
9 Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 10
Ibid.,
56
mereka kaya gitu saya ga akan lama-lama, terus kalo misalkan mereka
mempertanyakan ya saya jawab terus yaudah saya beralih ke yang lain.”11
Teknis-teknis lapangan seperti ini menjadikan caleg-caleg itu sendiri harus
memiliki skala prioritas yang harus dilaksanakan. Melihat yang dilakukan oleh
Anggara Wicitra sendiri sudah tepat. Karena memang polarisasi pada pemilu 2019
sangat kentara sekali. Oleh karenanya strategi-strategi push marketing seperti ini
memang dibutuhkan. Mengingat waktu kampanye sendiri memang cukup
panjang, tetapi daerah-daerah yang potensial suara juga cukup banyak untuk
digarap.
Pemetaan terhadap daerah pemilihan juga sangat penting. Mapping area
penting untuk melihat wilayah potensial mana yang suaranya bisa didapatkan. Hal
ini dilakukan oleh PSI Jakarta “Jadi pada saat kita menyarankan calon-calon
anggota dewan ini caleg untuk turun ke lapangan kita kasih tahu kalau mau
blusukan titiknya ini prioritaskan yang ini dulu gitu jadi berbasis data. Jadi ada
strategi-strategi seperti itu dan soal konsistensi cara berkampanye...”12
Anggara
Wicitra sebagai caleg dari PSI melakukan instruksi DPW PSI itu sendiri untuk
pemetaan wilayah yang potensi suaranya besar untuk didapatkan, terutama
wilayah-wilayah yang memang basis masyarakatnya masyarakat nasionalis dan
Islam moderat, seperti pernyataan di bawah ini:
“Saya sebenernya, ini sih strategi saya ya saya petain di dapil saya wilayah-
wilayah mana yang basisnya nasionalis. Dari dua pileg sebelumnya.
kemudian dari situ kita buat peta nih, wilayah-wilayah mana yang bisa kita
masuk. Jadi sebenernya kemarin kita udah kaya perang strategi. Belah
suaranya salah satu partai nasionalis lah, memang target kita itu yaitu tadi
bahwa saya akan ngebuang waktu sejam eh sehari apalagi seminggu sia-sia
11
Ibid., 12
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
57
kalo untuk masuk ke wilayah-wilayah yang kita memang ga akan dapat
suara di sana ya ngapain gitu.”13
Strategi ini efektif di mana PSI di daerah pemilihan Jakarta 7 dan 8
mendapatkan masing-masing 1 kursi. PDIP mendapatkan 4 kursi di daerah
pemilihan tersebut pada pemilu sebelumnya, sekarang hanya mendapatkan 2 kursi
dari 25 kursi di DPRD DKI Jakarta.14
Gambar IV.2. Anggara Wicitra Saat Sedang Menyerap Aspirasi Warga di
Daerah Pemilihan15
Menurut analisis peneliti, strategi push marketing yang dilakukan oleh PSI
sudah sangat luar biasa baik. Sebagai partai baru PSI di Jakarta bisa survive dan
bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh para pengurusnya sendiri.
Terlebih narasi besar yang dibawa oleh PSI pada pemilu 2019 sangat elitis yang
belum tentu dapat dipahami oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun, caleg-
13
Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI
Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 14
Ibid., 15
Instagram Profile Anggara Wicitra
58
caleg dari PSI itu sendiri cukup memahami bahwa narasi yang dibawa oleh PSI
bukanlah untuk masyarakat lapisan menengah ke bawah yang dapat mereka temui
pada jam-jam kerja. Namun mereka dapat membuat inovasi dan strategi tersendiri
untuk dapat meraup suara masyarakat dengan mencoba pendekatan seperti senam
bersama, mengadakan pertandingan futsal dan juga masuk pada dampak langsung
pada kehidupan sehari-hari masyarakat jika masyarakat salah memilih wakil
rakyat. Sehingga meskipun secara grand design narasi kampanye yang diterapkan
oleh DPP PSI yang mungkin isu-isu yang dikeluarkan oleh DPP PSI bisa
mempengaruhi pilihan masyarakat. Namun dengan pendekatan-pendekatan push
marketing yang dilakukan oleh caleg-caleg PSI Jakarta, suara masyarakat untuk
memilih PSI bisa tetap utuh dan bahkan bisa merangkul masyarakat menengah ke
bawah.
2. Pull Political Marketing
Bisa dikatakan kemunculan PSI sebagai partai politik tidak dapat kita
pisahkan dari kontroversinya, kader-kader mudanya yang selalu tampil di
talkshow televisi, dan juga cuitan-cuitan kadernya di media sosial yang sering kali
menjadi sorotan. Sebut saja Tsamara Amany, Guntur Romli, dan Raja Juli Antoni
sering kali mencuit tentang isu-isu yang sedang mencuat di media. Serta sering
kali PSI diundang dalam cara talkshow di media televisi nasional yang cukup
konsisten untuk menampilkan kader-kadernya yang masih berusia muda.
59
Gambar IV.3. Rian Ernest Wakil Ketua DPW PSI Jakarta dalam Acara
Talkshow Debat Capres16
Partai ini didirikan memang atas dasar kesadaran politik dari anak-anak
muda yang ingin membuat perubahan dengan prinsip anti korupsi dan anti
intoleransi. Perkembangan zaman membuat basis pemasaran politik PSI mau tidak
mau platform media elektronik terkhusus pada media sosial. Seperti yang
dikatakan oleh Ketua DPW PSI Jakarta yaitu:
“Ya kalau kita sih partai baru partai yang secara logistik dan kemampuan
yang sangat-sangat terbatas kita sangat mengandalkan sosial media karena
gratis. Ya jadi walaupun budget marketing segala macam yang nggak terlalu
besar. Kalau kita mau turun ke lapangan jaringan relawannya sudah ada
belum, basis masanya udah ada belum. Nah partai baru kita belum punya
semua itu, jadi kita mulai tentu dari media, sosial media juga. Makanya kita
harus berani angkat-angkat isu yang selama ini enggak ada yang pernah
dibahas. “17
Untuk target pemasaran menggunakan platform media sosial agaknya
memang cukup baik dilakukan oleh PSI untuk menaikan popularitas di kalangan
16
Akun Youtube Redaksi Trans7 Official 17
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
60
kaum muda dan masyarakat urban. Hal ini dibuktikan dengan kebanyakan kursi
dewan yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang PSI dapatkan
terkonsentrasi pada masyarakat kota seperti Jakarta (8 kursi), Tangerang Selatan
(4 kursi), Bandung (3 kursi), dan Surabaya (4 kursi), DIY (1 kursi), Medan (2
kursi).18
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa memang narasi besar yang dibawa
oleh PSI yaitu anti korupsi dan anti intoleransi masuk pada tataran masyarakat
yang cukup memahami hubungan sebab-akibat dari kebijakan-kebijakan yang
dibuat. Kebanyakan memang masyarakat kota yang memahami konteks narasi
yang dihadirkan oleh PSI. Seperti yang dikatakan oleh pengamat komunikasi
politik Gun Gun Heriyanto:
“Diskursus itu dibangun kan isunya agak elitis. Jadi kalau masyarakat
menengah ke atas dalam artian pendidikan atau strata ekonomi mungkin
masih bisa diajak untuk berdialektika. Tapi masyarakat awam itu saya lihat
masih belum tergerak sih. Buktinya kan secara nasional PSI baru hanya dua
persen. Artinya memang belum mendapat amanah dari masyarakat yang
lebih dari itu gitu. Problemnya adalah saya masih melihat PSI itu dianggap
elit anak muda millenial gitu, belum menyasar ke desa-desa. Lebih banyak
terkonsentrasi di kota dukungannya, Urban millenial.”19
Oleh karena itu narasi besar yang dibawa oleh PSI masuk dengan baik pada
masyarakat kota yang memang sudah memahami penggunaan media sosial dan
teknologi terlebih dahulu daripada masyarakat di desa. Dengan penggunaan media
yang cukup baik, PSI bertransformasi menjadi partai yang cukup kontroversi
dengan narasi besar yang dibawanya yaitu anti korupsi dan anti intoleransi.
Menurut She Burton yang dikutip oleh Adam Nursal bahwa setidaknya ada dua
18
Diolah dari Berbagai Sumber. 19
Wawancara dengan Gun Gun Heriyanto, Pengamat Komunikasi Politik UIN Jakarta,
pansel caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok.
61
hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian produk politik yaitu penerapan
konsistensi pesan dan penggunaan media secara massif serta efektif.20
a. Konsistensi Pesan
PSI sejak awal dengan tegas menyatakan bahwa PSI anti terhadap korupsi
dan anti intoleransi. Dua narasi besar ini benar-benar dikawal oleh PSI sebagai
prinsip dasar dari PSI itu sendiri. Hal ini tidak hanya di sampaikan PSI secara
kepartaian. Namun hal ini ditegaskan oleh para kadernya di media sosial dan
sering kali kita jumpai kader-kader PSI dengan tegas menyatakan bahwa PSI anti
korupsi dan anti intoleransi di acara-acara talkshow televisi. Seperti pada gambar
di bawah ini ketika ketua umum PPP ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) pada bulan Maret 2019.
20
Adman Nursal, Political Marketing , h.244.
62
Gambar IV.4. Twit Tsamara Amany tentang Pemberantasan Korupsi yang
Dilakukan Oleh KPK21
Konsistensi pesan yang disampaikan baik itu oleh PSI sebagai partai dan
kader-kadernya adalah cara bagaimana PSI membedakan partainya dengan partai-
partai yang lain. Sikap tegas yang ditunjukkan oleh PSI dan kadernya dalam dua
narasi besar yang dibawanya mengenai anti korupsi dan anti intoleransi. Bahkan
PSI sangat percaya diri bahwa hanya partainya yang sangat memperjuangkan
toleransi di masyarakat. Secara strategi untuk masuk pada masyarakat kota yang
plural, hal ini sangat logis dilakukan oleh PSI. Jika dikatakan bahwa isu korupsi
adalah isu yang populis semua partai pada setiap pemilu. Hal tersebut memang
21
Akun Twitter Tsamara Amany
63
benar adanya, namun pada isu-isu sensitif seperti anti intoleransi agaknya tidak
ada yang menjadikan hal tersebut sebagai isu utama sebuah partai.
Maka dari itu, isu intoleransi memang cukup logis digunakan oleh PSI di
Jakarta. Karena melihat demografi masyarakat kota Jakarta adalah masyarakat
yang heterogen yang terdiri dari banyak irisan kelompok masyarakat. PSI cukup
baik melihat peluang tersebut, PSI mencoba untuk mewakili dari irisan kecil
kelompok masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta, Michael
Sianipar ketika dikonfirmasi mengenai hasil survei dari Litbang Kompas yang
menyatakan bahwa PSI adalah partai baru yang paling besar tingkat resistensinya
di masyarakat Jakarta, sebagai berikut:
“Jadi kalau bisa aja ada polarisasi ya jadi bisa ada yang benci PSI banyak
tapi yang suka banget sama PSI juga banyak. Nah kita engga ngejar lima
puluh persen plus satu, kita bukan maju gubernur bukan maju presiden. Ya
udah kalau dengan kita mengambil sikap ini ada porsi-porsi masyarakat
yang suka dengan sikap kita yang satu pikiran kita fokus di sana aja.”22
Jadi pada prinsipnya, PSI sebagai partai baru mencoba untuk memfokuskan
dua narasi besar yang dibawanya untuk menciptakan pasarnya sendiri. PSI
mencoba keluar dari zona abu-abu yang pada setiap pemilu narasi yang dibawa
masih pada tataran populis seperti kesejahteraan rakyat, partainya wong cilik,
pemberantasan korupsi, subsidi bagi rakyat, dan isu-isu populis lainnya yang tidak
setiap saat dinyatakan sebagai narasi besar yang dibawa oleh partai-partai lainnya.
Sedangkan PSI dari DPP hingga DPD selalu selaras isu yang dibawanya
yaitu tentang anti korupsi dan anti intoleransi. Namun, memang dua narasi besar
ini sebagian besar berfokus pada masyarakat kota yang memang irisan kecil
22
Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,
pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
64
masyarakat yang tidak terwakili memang butuh keterwakilan di parlemen. Hal ini
selalu diulang-ulang oleh setiap kader PSI di media sosialnya maupun ketika
diberi kesempatan menghadiri talkshow di televisi.
Gambar IV.5. Twit PSI tentang Pesan Perlawanan terhadap Intoleransi23
Dua narasi besar yang dibawa PSI inilah yang terus-menerus diulang
oleh PSI sebagai partai, maupun oleh kader-kadernya. Memang pada dua narasi
besar yang dibawa PSI ini dengan penyampaian yang tegas. Agaknya membuat
PSI sendiri mendapatkan resistensi di masyarakat yang cukup besar. Hal ini
memang disadari oleh pengurus PSI Jakarta. Namun tentu jika memang pasar
23
Akun Twitter DPP PSI
65
yang difokuskan oleh PSI ialah irisan kecil dari masyarakat Jakarta yang memang
tidak terwakili oleh partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Secara prinsip hal
tersebut tidak menjadi masalah bagi PSI itu sendiri. Secara strategi pasarnya, PSI
menciptakan pasarnya sendiri.
b. Penggunaan Media Secara Massif
Media dalam hal ini media sosial dan media massa (cetak dan ektronik)
dalam proses kehidupan bermasyarakat sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Apalagi
dengan berkembangnya teknologi internet secara cepat menciptakan ruang baru di
masyarakat yaitu media sosial. Di Singapura dan Malaysia, lebih dari 25 persen
responden dari penelitian yang dibuat menyatakan menjadikan media sosial
sebagai sumber utama dalam mengakses berita.24
Angka ini lebih besar dari pada
di Inggris yang hanya 8 persen dan Amerika Serikat 15 persen.25
Bahkan sering
kali platform media berita menjadikan media sosial sebagai sumber dari berita
tersebut. Seperti korban kecelakaan, cuitan para politisi, cuitan selebritis sebagai
narasumber utamanya.26
Hal ini juga terjadi di Indonesia, kita tentu masih ingat cuitan Andi Arif
politisi partai Demokrat tentang kasus 7 kontainer yang memuat surat suara yang
berasal dari Tiongkok pada pemilu 2019 yang membuat gaduh media pemberitaan
nasional. Dari cuitan seorang politisi partai Demokrat hal ini menjadi ramai dan
tentunya lagi-lagi media sosial politisi menjadi sumber berita media pemberitaan.
Lalu korelasinya dengan PSI apa?
24
Aditya Widya Putri,”Media Sosial: Sumber Berita, Sumber Kebohongan,” artikel ini
diterbitkan pada 20 September 2017 dari https://tirto.id. 25