Disusun Oleh:
Paulo M.P. Harianja
( NPM: 11.032.111.006 )
Fakultas Ekonomi
Jurusan Manajemen
Universitas Darma Agung
Medan
2013
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
atas berkah dan rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas
(makalah) yang berjudul “Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)”. Dimana
penulisan makalah ”Lembaga Keuangan Bukan Bank” ini adalah merupakan salah satu
tugas dan persyaratan dalam menyelesaikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya.
Dalam penulisan makalah ini, penulis merasa masih banyak kekurangan-
kekurangan baik pada teknis penulisan maupun pada materi, mengingat akan kemampuan
yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan
demi penyempurnaan penulisan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan makalah
ini, khususnya kepada:
1. Bapak Dosen (Drs. Jisman M. Lubis, MM)
2. Teman-teman dan keluarga
Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang
telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis, baik
selama mengikuti perkuliahan maupun dalam menyelesaikan makalah Lembaga Keuangan
Bukan Bank ini. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan
karunia yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat
menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amin.
Medan, 04 Februari 2013
Penulis
PAULO M.P. HARIANJA
NPM: 11.032.111.006
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................. 2
Daftar Isi .............................................................................................................. 3
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Fungsi Lembaga Keuangan ................................................................. 4
1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank ...................................... 4
BAB 2. TINJAUAN UMUM
2.1 Asuransi ............................................................................................ 6
2.2 Pegadaian .......................................................................................... 16
2.3 Permodalan Nasional Madani ........................................................... 23
2.4 Modal Ventura .................................................................................. 24
2.5 Sewa Guna Usaha (Leasing) ............................................................. 28
2.6 Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) .............................................. 33
2.7 Perusahaan Pembiayaan Konsumen
(Consumer Finance Company) .......................................................... 34
2.8 Perusahaan Dana Pensiun .................................................................. 36
2.9 Koperasi Simpan Pinjam ................................................................... 39
2.10 Pasar Uang ......................................................................................... 41
2.11 Pasar Modal ....................................................................................... 46
2.12 Pasar Valuta Asing ............................................................................ 52
BAB 3. PENUTUP .............................................................................................. 57
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 58
3
BAB I
PENDAHULUAN
Lembaga keuangan (financial intermediary) adalah suatu badan atau perusahaan
yang kegiatannya di bidang keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran
dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan atau konsumsi
dan distribusi barang dan jasa (SK Menkeu No. 792 tahun 1990).
Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang
menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur
oleh regulasi keuangan dari pemerintah.
Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga
keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun,
modal ventura, anjak piutang, koperasi simpan pinjam, permodalan nasional madani, balai
usaha mandiri terpadu, perusahaan pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, pasar uang,
pasar modal, dan pasar valuta asing).
1.1 Fungsi Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal
dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada
perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang
memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu
investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih
pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk
pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari
lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.
1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.
Usaha-usaha yang dilakukan LKBB antara lain:
4
LEMBAGA KEUANGANBUKAN BANK
1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga,
2. Sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon (dukungan dalam bentuk dana)
dalam usaha patungan,
3. Perantara untuk mendapatkan tenaga ahli.
Peran LKBB antara lain:
1. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa,
2. Memperlancar distribusi barang,
3. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan,
4. Untuk mendorong perkembangan pasar modal,
5. Membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.
Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non bank, antara lain:
1. Produk yang ditawarkan:
Bank: giro, tabungan, deposito, kredit, garansi bank, L/C, inkaso, transfer, safe deposit
box, kliring, travel cheque, transaksi valas.
Non bank: pasar modal, pasar uang, asuransi, gadai, leasing, factoring, modal ventura,
dana pensiun, credit card.
2. Kegiatan utama bank selain menyalurkan dana juga menghimpun dana, sedangkan
lembaga keuangan non bank lebih diarahkan pada penyaluran dana saja.
Spread Based Fee Based
Dana Dana
5
BANK
Menghimpun Dana
Tabungan
Deposito
Giro
Menyalurkan Dana
Kredit Investasi
Kredit Komsumtif
Kredit Modal kerja
Jasa-Jasa lainnyaTransferInkasoL/CBank GaransiSafe Deposit Box
DEBITUR INVESTOR
BAB 2
TINJAUAN UMUM
Lembaga keuangan bukan bank berfungsi dalam menyediakan jasa sebagai
perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam
penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut.
Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam
perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan
sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian
menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan.
Berikut ini akan dibahas jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di
Indonesia.
2.1 Asuransi
Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau
bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti,
kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak
dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana
melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti
polis yang menjamin perlindungan tersebut.
Asuransi dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima
risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan: ini
6
adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi.
Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang
ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang
bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.
Sedangkan definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD), Bab 9, Pasal 246, tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya:
"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu
premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu.”
Unsur-unsur asuransi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD, sebagai berikut:
1. Adanya kepentingan,
2. Adanya peristiwa tak tentu,
3. Adanya kerugian.
Istilah Istilah Asuransi
1. Tertanggung
Yaitu anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda,
2. Penanggung
Dalam hal ini perusahaan asuransi, merupakan pihak yang menerima premi
asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa
harta benda yang diasuransikan.
3. Polis Asuransi
Dalam setiap transaksi asuransi harus diterbitkan suatu akte bermaterai tempel
sebagaimana diatur dalam aturan bea materai, akte ini yang dinamakan Polis. Dengan
demikian polis asuransi dapat dikatakan sebagai surat kontrak pelaksanaan asuransi yang
berupa kesepakatan kedua belah pihak. Polis ini memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Nomor polis
b. Nama dan alamat tertanggung
c. Uraian risiko
7
d. Jumlah pertanggungan
e. Jangka waktu pertanggungan
f. Besar premi, bea materai dan lain-lain
g. Bahaya-bahaya yang dijaminkan
Khusus untuk polis yang dipertanggungkan kendaraan bermotor ditambah dengan
nomor polis, nomor rangka (chasis) dan nomor mesin kendaraan.
4. Premi Asuransi (Premium)
Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap jangka waktu tertentu
sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas
keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi
dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.
Tujuan Asuransi
1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak,
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan
dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga,
waktu dan biaya,
3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang
jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti,
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang,
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan
dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi
jiwa,
6. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi (bekerja).
Prinsip Dasar Asuransi
Dalam dunia asuransi ada enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi atau
dipedomani oleh industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, berupa
8
prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan
perasuransian dimanapun berada. Enam prinsip dasar tersebut adalah:
1. Insurable Interest (Kepentingan Yang Dipertanggungkan)
Si tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan,
apabila si tertanggung menderita kerugian keuangan, seandainya terjadi musibah yang
menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan ini
memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan anda. Apabila terjadi
musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki
kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi.
Dengan kata lain, hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan
keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
2. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)
Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta
yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta
maupun tidak. Artinya adalah: si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan
jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga
harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang
dipertanggungkan. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:
1. Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi
selesai dibuat, yaitu pada saat si penanggung menyetujui kontrak tersebut.
2. Pada saat perpanjangan kontrak asuransi.
3. Saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada
kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.
3. Indemnity (Indemnitas)
Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan
kerugian maka si penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi
keuangan si tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum
terjadi kerugian. Dengan demikian si tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi
lebih besar daripada kerugian yang si tertanggung derita.
Contoh: Harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah, diasuransikan sebesar 100 juta
rupiah. Bila terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut:
9
1. Hilang, dan harga pasar kendaraan saat itu:
a. 100 juta rupiah, maka si tertanggung menerima ganti rugi sebesar 100 juta
rupiah,
b. 125 juta rupiah, maka si tertanggung menerima ganti rugi sebesar nilai yang
diasuransikan, yaitu 100 juta rupiah,
c. 75 juta rupiah, maka si tertanggung menerima ganti rugi sebesar harga pasar,
yaitu 75 juta rupiah.
2. Rusak akibat kecelakaan, maka biaya perbaikan, penggantian suku cadang, ongkos
kerja bengkel seluruhnya akan menjadi tanggung jawab si penanggung sehingga
maksimum sebesar 100 juta rupiah.
Beberapa cara pembayaran ganti rugi yang berlaku:
1. Pembayaran dengan uang tunai, atau
2. Perbaikan, atau
3. Penggantian, atau
4. Pemulihan kembali.
4. Subrogation (Subrogasi)
Prinsip Subrogasi diatur dalam Pasal 284, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
yang berbunyi: "Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya
kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam
segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada
tertanggung".
Dengan kata lain, apabila si tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau
kesalahan pihak ketiga maka si penanggung, setelah memberikan ganti rugi kepada si
tertanggung, akan menggantikan kedudukan si tertanggung dalam mengajukan tuntutan
kepada pihak ketiga tersebut.
5. Contribution (Kontribusi)
Si tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa
perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka
secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila si
penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak si tertanggung, maka si
penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu
pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik si tertanggung ) 10
untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah
pertanggungan yang ditutupnya.
Contoh: Si tertanggung mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga
Rp. 100.000.000 kepada tiga perusahaan asuransi:
PT Asuransi A = Rp 100.000.000
PT Asuransi B = Rp 50.000.000
PT Asuransi C = RP 50.000.000 +
Total = Rp 200.000.000
Bila bangunan tersebut terbakar habis (mengalami kerugian total) maka maksimum ganti
rugi yang si tertanggung peroleh dari si penanggung:
PT Asuransi A = (100.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp.50.000.000
PT Asuransi B = (50.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp.25.000.000
PT Asuransi C = (50.000.000 / 200.000.000) x 100.000.000 = Rp.25.000.000 +
Total = Rp 100.000.000
Berarti jumlah ganti rugi yang si tertanggung terima dari ketiga perusahaan
asuransi tersebut bukanlah Rp.200.000.000 melainkan Rp.100.000.000 sesuai dengan
harga rumah sebenarnya.
6. Proximate Cause (Kausa Proksimal)
Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan,
maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang
menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah
musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab
kerugian yang aktif dan efisien adalah: "Unbroken Chain of Events" yaitu suatu rangkaian
mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri
berikut ini:
1. Seseorang mengendarai kendaraan diajalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga
mobil tidak terkendali dan terbalik.
2. Korban luka parah dan dibawa kerumah sakit.
3. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia.
Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban
mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan
11
terbalik. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya
musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak.
Macam Macam Asuransi
1. Asuransi Kerugian
Terdiri dari asuransi untuk harta benda (property, kendaraan), kepentingan
keuangan (pecuniary), tanggung jawab hukum (liability) dan asuransi diri (kecelakaan
atau kesehatan).
2. Asuransi Jiwa
Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang
menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian
(yang pasti terjadi, tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi
dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko
kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama mana
dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (The
Law of Large Numbers), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau
bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti: asuransi untuk
pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, kesehatan.
3. Asuransi Sosial
Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah
berdasarkan UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar
bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.
Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
1. Asuransi Konvensional
Banyak defenisi tentang asuransi konvensional. Menurut Robert I. Mehr, asuransi
adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit
yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat
diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara
semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Mark R. Greene mendefinisikan asuransi
sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan dibawah satu
12
manajemen dan kelompok obyek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi
dan diderita oleh suatu kelompok tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.
Secara baku, definisi asuransi di Indonesia dijelaskan dalam Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, “Asuransi atau
pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian”.
Sedangkan pengertian asuransi menurut Pasal 246, Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi,
untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu”.
2. Asuransi Syariah
Konsep asuransi syariah berasaskan konsep Takaful yang merupakan perpaduan
rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Takaful berasal dari bahasa Arab
yang berakar dari kata ”kafala yakfulu” yang artinya tolong menolong, memberi nafkah
dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful yang berarti saling menanggung/memikul
resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk
sosial. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan
dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (tabarru) yang ditujukan untuk
menanggung resiko tersebut.
Asuransi dalam bahasa Arab disebut At’ta’min yang berasal dari kata amanah yang
berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut.
Istilah menta’minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau
orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang
hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut mu’amin dan pihak
yang menjadi tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. Sistem asuransi atau
ad-diyah ala al’aqilah sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Kemudian, turun-temurun tetap
ada dalam implementasi syariah Islam sampai kepada sistem kekhalifahan yang paling
terakhir yaitu Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki yang diruntuhkan oleh Kemal Attaturk
pada 1920-an. Setelah itu sistem aqilah hilang ditelan bumi.
13
Kemudian, pada Muktamar Ekonomi Islam tahun 1976 di Makkah dan Majma’ al-
Fiqh al Islami al-’Alamiy (Kesatuan Ulama Figh Dunia) tahun 1985 memutuskan, bahwa
asuransi konvensional yang kita kenal selama ini bertentangan dengan syariah alias
hukumnya haram, dan merekomendasikan untuk mendirikan asuransi ta’awuni atau
takaful (Asuransi Syariah). Merespons fatwa ulama tersebut, maka pada 1979 pertama
kalinya dikenalkan asuransi syariah dalam versi modern yaitu dengan berdirinya Islamic
Insurance di Sudan.
Dan di Indonesia, asuransi syariah pertama adalah Asuransi Takaful yang berdiri
tahun 1994, sekitar dua tahun setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Saat ini
Indonesia sudah memiliki sekitar 39 perusahaan asuransi yang beroperasi secara syariah
dari 50 perusahaan yang sudah mendapat rekomendasi dari DSN MUI.
Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful’ atau
tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang
atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola
pengembalian untuk mengehadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai
dengan syariah.
Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
1 Konsep Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung
Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’
2 Maisir, Gharar, dan Riba
Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, serta riba yang merupakan suatu yang dilarang dalam muamalah
Tidak mengandung unsur maisir, gharar, serta riba
3 DPS (Dewan Pengawas Syariah)
Tidak mempunyai DPS Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
14
4 Jaminan / risiko Transfer of risk, dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung
Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya
5 Penggelolaan dana Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya dana hangus
Pada produk saving (life) terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru’, derma, serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan kerugian, semua dana bersfat tabarru’
6 Investasi Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi oleh hal halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan
Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
7 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.
Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut
8 Unsur premi Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi
Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru’ dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru’ juga dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga
9 Loading Loading cukup besar terutama
diperuntukkan untuk komisi agen. Oleh sebab itu, nilai tunai pada awal-awal tahun biasanya kecil atau belum ada
Pada sebagian asuransi syariah,
loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari pemegang saham. Sedangkan sebagian yang lainnya, mengambil sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tahun pertama sudah ada.
10 Sumber pembayaran klaim
Dari rekening perusahaan Dari rekening tabarru’
11 Sistem akuntasi Memakai konsep akuntasi accrual basis yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui aset, biaya, serta hutang dalam jumlah yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang
Memakai konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah terjadi
12 Keuntungan Diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan
Diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, serta hasil investasi. Akan tetapi, seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena harus dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.
15
Keuntungan Asuransi
Bagi pemilik asuransi:
1. Keuntungan dari premi yang dibayar nasabah,
2. Keuntungan dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain,
3. Keuntungan dari hasil bunga investasi surat-surat berharga,
Bagi nasabah:
1. Memberi rasa aman
2. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik lagi.
3. Terhindar dari resiko kerugian.
4. Memperoleh penghasilan di masa datang.
5. Memperoleh penggantian akibat kerugian kerusakan atau kehilangan.
2.2 Pegadaian
Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang
mempunyai aktifitas pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun
konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang
dilakukan oleh pegadaiam sama dengan prinsip peinjaman melalui lembaga perbankan,
namun yang membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak
yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang
bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang.
Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk
memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi
kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.
Di Indonesia, lembaga pembiayaan dengan menggunakan dasar hukum gadai
bersifat monopoli, yaitu dikenal dengan PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian adalah sebuah
BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada
masyarakat atas dasar hukum gadai.
Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank
van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai,
lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.
16
Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan
pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar
masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung
memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga
pegadaian [PT. Pegadaian (Persero)] tersebut mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi
pokok sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan
usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.
2. Tujuan Pokok.
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan
umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola. Oleh karena itu,
pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut:
a. Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum
gadai.
b. Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.
3. Fungsi Pokok
a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah,
cepat, aman, dan hemat.
b. Menciptakan dan mengembangkan usah-usaha lain yang menguntungkan bagi
pegadaian maupun masyarakat.
c. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian. pendidikan dan pelatihan.
d. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
e. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.
Produk Layanan Pegadaian
1. KCA (Kredit Cepat Aman)
KCA adalah layanan kredit berdasarkan hukum gadai dengan pemberian pinjaman
mulai dari Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 200.000.000. Jaminannya berupa barang
bergerak, baik barang perhiasan emas dan berlian, peralatan elektronik, kendaraan maupun
17
alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan
pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman dan sewa modalnya.
2. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)
Layanan ini ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai alternatif
pemenuhan modal usaha dengan penjaminan secara fidusia dan pengembalian
pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari
produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.
Agunan yang diterima saat ini adalah BPKB kendaraan bermotor (mobil atau sepeda
motor).
3. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)
Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro/kecil (dalam rangka
pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui
angsuran.
4. Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)
Merupakan pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga
sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja yang
pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Adapun kredit ini hanya
dikenakan bunga 0,9% per bulan tanpa menggunakan agunan hal ini semata-mata
dilakukan pegadaian untuk membantu kegiatan UKM di Indonesia
5. Kremada (Kredit Perumahan Swadaya)
Merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk
membangun atau memperbaiki rumah dengan pengembalian secara angsuran. Pendanaan
ini merupakan kerja sama dengan Kementerian yang terkait.
6. KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)
Diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit
ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen agar terhindar dari tekanan akibat
fluktuasi harga pada saat panen dan permainan harga para tengkulak.
7. Investa (Gadai Efek)
Gadai Efek merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan agunan
berupa saham dengan sistem gadai.
18
8. Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman)
Adalah produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan
Western Union.
9. Kagum (Kredit Serba Guna untuk Umum)
Merupakan layanan kredit yang ditujukan bagi pegawai berpenghasilan tetap.
10. Jasa Taksiran dan Jasa Titipan
Jasa Taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin
mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas,
berlian, batu permata dan lain-lain. Jasa Titipan adalah pelayanan kepada masyarakat yang
ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama bagi orang-
orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan
ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.
Bisnis Lain Perum Pegadaian
1. Properti
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan assetnya yang kurang produktif, Pegadaian
membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun
bekerja sama dengan pihak ketiga dengan Sistem Bangun-Kelola-Alih atau Build-Operate-
Transfer (BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO).
2. Jasa Lelang
Perum Pegadaian memiliki satu anak perusahaan PT Balai Lelang Artha Gasia.
PT. Balai Lelang Artha Gasia bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud
menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah
1. Pegadaian Konvensional
Pengertian Gadai menurut Susilo adalah: Suatu hak yang diperoleh oleh seseorang
yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan
kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain
atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan
kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah 19
diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi
kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia
yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar
hukum gadai.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang
diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh
orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual
(dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya
pada saat jatuh tempo. Sedangkan PT. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam negeri, bentuk
penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
Ciri -ciri Pegadaian Konvensional:
a. Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga
menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal
b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak
c. Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat
akumulatif dan berlipat ganda)
d. Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di
Indonesia disebut PT. Pegadaian (Persero)
e. Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi 0,5% dari
jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang, selama
nasabah mampu membayar bunga
2. Pegadaian Syariah
Konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-
Quran dan Hadist Nabi SAW.
Ciri-ciri Pegadaian Syariah:
a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan
pembiayaan.
b. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam
memberikan pembiayaan.
20
c. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai
berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
d. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya
pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi
oleh nasabah. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo
Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional
1. Persamaan
a. Hak gadai atas pinjaman uang
b. Adanya agunan sebagai jaminan utang
c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai
e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual
atau dilelang.
2. Perbedaan
a. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang
disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjamannya sedangkan di syariah
tidak, karena nasabah hanya dipungut biaya pemeliharaan dan penyimpanan.
b. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang
dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum
konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga
Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau
dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah
yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan
penarikan bea jasa simpan.
Kategori Barang Gadai
Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di PT. Pegadaian
(Persero). Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan.
Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan
di PT. Pegadaian (Persero) yaitu antara lain:
1. Barang-barang perhiasan: emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.21
2. Barang-barang elektronik: TV, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain.
3. Kendaraan: sepeda, motor, mobil.
4. Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah.
5. Mesin: mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain.
6. Tekstil: kain batik, permadani.
7. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.
Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan
tempat penyimpanan, sumber daya manusia di PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai
berikut:
1. Binatang ternak: kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain.
2. Hasil bumi: padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain.
3. Barang dagangan dalam jumlah besar.
4. Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut.
5. Barang-barang yang amat kotor.
6. Kendaraan yang sangat besar.
7. Barang-barang seni yang sulit ditaksir.
8. Barang-barang yang mudah terbakar.
9. Barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu.
10. Barang-barang yang disewa belikan.
11. Barang-barang milik pemerintah.
12. Barang-barang illegal.
Prosedur Penaksiran Barang Gadai
Adapun menurut Susilo (1999) pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas
dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:
1. Barang Kantong
a. Emas
Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam
yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan
penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
22
Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.
b. Permata
Petugas penaksiran melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh
kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar
permata yang ada.
Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.
2. Barang Gudang
Barang-barang gudang yang dimaksud di sini yaitu meliputi: mobil, motor, mesin,
barang elektronik, tekstil, dan lain-lain.
2.3 Permodalan Nasional Madani
PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah Lembaga Keuangan Khusus
yang sahamnya 100% milik Pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP
XVI/MPR/1998, Letter of Intent IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No. 38/99 tanggal 25
Mei 1999 dan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang mendapat pengesahan Menteri
Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.01.TH 99 tanggal 23 Juni 1999. Dari modal dasar
perseroan ini sebesar Rp. 1,2 trilyun, telah ditempatkan dan disetorkan sebesar 300 milyar.
Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan
kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Dengan pengembangan model lembaga
keuangan alternatif maka pendekatan pembiayaan yang dilakukan PNM tidak seperti
pendekatan perbankan. Penguatan manajemen juga diberikan oleh PNM sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penguatan permodalan. Dalam operasinya,
kebijakan PNM ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Lembaga
Modal Ventura, Bank Umum/Syariah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR/S, maupun
Lembaga Keuangan Mikro/Syariah lainnya di seluruh propinsi Indonesia.
Fokus usaha yang perlu segera dikembangkan antara lain sektor agribisnis yang
meliputi bidang pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri rumah
tangga yang berorientasi ekspor atau substitusi impor, padat karya dan menghasilkan nilai
tambah, di samping sektor jasa seperti pengembang, pariwisata dan tenaga kerja. Nilai
23
tambah yang dimaksud menyangkut konsep dagang, pemanfaatan teknologi dan kualitas
produk.
Sumber pembiayaan yang disalurkan PNM berasal dari modal pemerintah, dan kini
dalam penjajakan untuk memperoleh pinjaman dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan
yang berasal dari investor lokal dan luar negeri dapat dihimpun oleh PNM melalui
pengelolaan dana investasi oleh unit usaha PNM Investment Management.
Sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober
1999, PNM telah ditetapkan menjadi salah satu BUMN Koordinator Penyalur Kredit
Program eks KLBI yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Dengan dukungan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, PT. Permodalan
Nasional Madani (Persero) dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi,
dan good corporate governance siap melangkah memasuki era Indonesia Baru, menuju
masyarakat Madani yang dicita-citakan.
2.4 Modal Ventura
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang
melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam
bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau
pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (Peraturan Presiden RI, Nomor 9
Tahun 2009).
Modal Ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa
penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee
company) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam
bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukan dengan sejumlah saham pada
perusahaan pasangan usaha.
Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun
memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing
disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada
perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga
(investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang
24
memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan
terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.
Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial
dan teknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang
mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan
pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut.
Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan
terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat
operasionil yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk
kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah
kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
Mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/ Tanggal
20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995
tentang Pendirian dan Pemberian Modal Ventura, perusahaan modal ventura dapat
membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan calon pengusaha maupun
usaha yang sudah berjalan, guna:
1. Pengembangan suatu penemuan baru.
2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha.
5. Pengembangan projek penelitian dan rekayasa.
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam
maupun luar negeri.
7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan
Dasar hukum aturan lainnya yang mengatur keberadaan modal ventura antara lain:
Keppres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Kepmenkeu No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan
Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan Undang-
25
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau
Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya.
Kepmenkeu No.227/KMK.01/1994 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan
Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas
Penyertaan Modal dan/atau Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Modal
Ventura.
Kepmenkeu No.250/KMK.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah
Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas
Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.
Kepmenkeu No.468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Kepmenkeu No.
1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No. 1256/KMK.
00/1989 tanggal 18 Nopember 1989.
Kepmenkeu No.469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha
Modal Ventura.
Kepmenkeu No.58/KMK.017/1999 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan
Modal Ventura Daerah.
Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.19/SK/1991 tentang
Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Penanaman
Modal Asing dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
Sejarah Awal Mula Modal Ventura Modern
Walaupun penyertaan modal sudah dikenal serta dilakukan oleh investor sejak
zaman dahulu, Georges Doriot dikenal sebagai penemu dari industri modal ventura.
Pada tahun 1946, Doriot mendirikan American Research and Development
Corporation (AR&D), dimana investasinya pada perusahaan Digital Equipment
Corporation adalah merupakan sukses terbesar. Pada Tahun 1968 sewaktu Digital
26
Equipment melakukan penawaran sahamnya kepada publik, dan ini memberikan imbal
hasil investasi (return on investment-ROI) sebesar 101% kepada AR&D Investasi
ARD's yang senilai $70.000 USD pada Digital Equipment Corporation pada tahun
1957 tersebut telah bertumbuh nilainya menjadi $355 juta USD.
Biasanya juga dianggap bahwa modal ventura yang pertama kali adalah investasi yang
dilakukan pada tahun 1959 oleh Venrock Associates pada perusahaan Fairchild
Semiconductor,
Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diterbitkannya
Undang-undang investasi usaha kecil (Small Business Investment Act) di Amerika
pada tahun 1958 dimana secara resmi diperbolehkannya Kantor Pendaftaran Usaha
Kecil (Small Business Administration (SBA)) untuk mendaftarkan perusahaan modal
kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wiraswasta di Amerika.
Sejarah Modal Ventura di Indonesia
Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT. Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang
sahamnya dimilki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%).
Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan "dunia keuangan" nusantara. Ketika
pada tahun 1993 salah satu anak usahanya, PT Bahana Artha Ventura (BAV), agresif
melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah
(PMVD). Sasarannya, usaha kecil menengah (UKM) untuk dibiayai.
Cara Pembiayaan Modal Ventura di Indonesia
Beberapa cara pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura di Indonesia, antara
lain dengan cara sebagai berikut:
1. Penyertaan saham secara langsung kepada perusahaan yang menjadi pasangan usaha.
2. Dengan membeli obligasi konversi yang setelah waktu yang disepakati bersama dapat
dikonversi menjadi saham/penyertaan modal pada perseroan.
3. Dengan pola bagi hasil dimana persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan akan
diberikan kepada perusahaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha.
Pola bagi hasil yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh (revenue sharing).
27
b. Bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih (net profit sharing).
c. Bagi hasil berdasarkan perjanjian.
Keunggulan Modal Ventura:
1. Sumber dana bagi perusahaan baru.
2. Adanya penyertaan manajemen.
3. Keperdulian yang tinggi dari perusahaan Modal Ventura.
4. Dengan adanya penyertaan modal Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dapat mencari
bantuan modal dalam bentuk lain.
5. Modal Ventura menaikkan pamor Perusahaan Pasangan Usaha.
6. Perusahaan Pasangan Usaha mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan Modal
Ventura.
7. Mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan
kerja.
Kelemahan Modal Ventura:
1. Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang
2. Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan
usaha
3. Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan
Modal Ventura apabila menunjukan gejala kegagalan.
Sumber-Sumber Dana Modal Ventura:
1. Dari perusahaan: Setoran modal kerja, cadangan laba yang belum dipakai, laba yang
ditahan
2. Dari luar perusahaan: Investor baik perorangan maupun industri, pinjaman dari dunia
perbankan, dari perusahaan asuransi, dari perusahaan dana pensiun.
2.4 Sewa Guna Usaha/Leasing
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006:
“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun
sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna
Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”
28
Sewa guna usaha (leasing) atau sering disingkat SGU adalah kegiatan pembiayaan
dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (finance lease) maupun tanpa
hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
Hak opsi adalah hak untuk membeli objek sewa guna usaha setelah berakhirnya
perjanjian atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah
disepakati. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang
penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian
SGU, hak milik atas barang modal berada pada perusahaan pembiayaan.
Beberapa Istilah Umum
Lessor ialah pengusaha leasing;
Lessee ialah perusahaan yang mengajukan permohonan leasing;
Equipment/objek leasing adalah barang-barang modal yakni jenis-jenis peralatan atau
barang yang akan digunakan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan proses
produksi. Barang modal tersebut dapat berupa barang-barang untuk keperluan
pertanian, kehutanan, pertambangan, dan berbagai perusahaan industri lainnya.
Dengan demikian perusahaan leasing ini tidak akan memberikan modal dalam bentuk
uang sehingga jelas sistem pembiayaan ini berbeda sekali dengan lembaga keuangan
lain seperti bank yang selalu memberikan modal pada para debitur dalam bentuk uang
tunai. Jadi jelaslah dalam hal ini perusahaan leasing hanya bergerak pada pemberian
bantuan pada perusahaan maupun pengusaha perorangan dalam rangka mempermudah
mendapatkan sarana dan faktor produksi seperti traktor, kendaraan angkutan, kapal,
dan barang modal lainnya;
Supplier ialah perusahaan/pihak yang menjual/menawarkan Equipment;
Kontrak ialah kontrak/perjanjian leasing antara lessor dengan lessee.
Pembayaran Angsuran Leasing.
Dalam sewa menyewa biasa sebagaimana lazimnya terjadi di masyarakat,
pembayaran sewa tersebut seringkali ditentukan untuk direalisasikan pada saat transaksi
mulai dilakukan dalam suatu periode. Berbeda halnya dengan pembayaran atas transaksi
29
leasing, pembayaran dapat dilakukan secara berkala yakni setiap bulan, kwartal atau setiap
setengah tahun sekali.
Nilai Sisa/Residual Value
Pada akhir pelaksanaan kontrak leasing barang-barang modal yang dileasingkan
perlu ditentukan perkiraan nilai sisa atau residual value atau dengan kata lain jumlah ini
merupakan nilai setengah barang-barang modal tersebut mengalami penyusutan. Nilai sisa
ini perlu ditentukan untuk memberikan kesempatan bagi lessee menggunakan hak opsinya
untuk membeli barang-barang modal sebesar nilai residual.
Hak Opsi (Hak Pilih) Bagi Lessee
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa lessee pada akhir masa kontrak leasing
mempunyai hak opsi untuk menentukan apakah lessee akan membeli barang-barang modal
sebesar nilai residu ataukah akan mengembalikannya kepada lessor.
Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Leasing.
Kontrak leasing terjadi antara lessor dengan lessee. Namun dalam hal ini tidak
berarti pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi leasing hanya lessor dengan
lessee. Terdapat pihak ketiga yang memegang peranan penting meskipun tidak terikat
dalam kontrak lease yakni penjual barang atau biasa disebut developer, agent, atau
distributor. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing adalah
lessor, lessee, dan penjual barang.
Adapun kelebihan-kelebihan menggunakan pembiayaan leasing sebagai berikut:
1. Unsur fleksibilitas
2. Ongkos yang relatif murah
3. Penghematan pajak
4. Pengaturannya tidak terlalu complicated
5. Kriteria bagi lessee yang longgar
6. Pemutusan kontak leasing oleh lessee
7. Pembukuan yang lebih mudah
30
Adapun kelemahan-kelemahan dalam pembiayaan leasing adalah sebagai berikut:
1. Biaya bunga yang cukup tinggi
2. Biaya marginal yang tinggi
3. Kurangnya perlindungan hukum
4. Proses eksekusi leasing macet yang sulit
Dasar Hukum
Peraturan-peraturan atau dasar hukum yang merupakan tonggak perkembangan
pembiayaan leasing diantaranya:
1. SKB MenKeu, Menteri Perindustrian dan MenDag RI No. KEP-122/ MK/IV/2/1974,
No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 Tertanggal 7 Februari 1974 tentang
perizinan usaha leasing.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang
Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing);
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006, tentang Perusahaan
Pembiayaan.
Usaha Leasing dapat dilakukan oleh:
1. Lembaga Keuangan Bank
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank-bank apabila hendak melaksanakan
kegiatan leasing akan diatur berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan (Undang-
undang No. 14 Tahun 1967).
2. Lembaga Keuangan Non Bank
a. Telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/1972.
b. Untuk kegiatan leasing yang dilakukan harus mempunyai tata usaha/pembukuan
tersendiri.
3. Badan Usaha tersendiri:
a. Perusahaan Nasional
Modal Perseroan Terbatas (PT)
Modal saham dimiliki oleh warga negara Indonesia
31
Modal saham sedikit-dikitnya 50 juta rupiah
b. Perusahaan Campuran
Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
Modal disetor sedikit-dikitnya 150 juta rupiah
Dalam waktu sepuluh tahun mayoritas pemilikan saham berada di tangan
warga negara Indonesia.
Syarat Syarat Pendirian
1. Telah mempunyai rekomendasi dari Bank Indonesia untuk Lembaga Keuangan, yang
bukan Lembaga Keuangan dari Departemen Perdagangan.
2. Menyampaikan Studi Kelayakan (feasibility Study) dan rencana pembiayaan usaha
untuk waktu 3 tahun.
3. Tidak menggunakan tenaga warga negara asing kecuali atas persetujuan Menteri
Keuangan
4. Dalam organisasi perusahaan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli di
bidang hukum, seorang akuntan, dan seorang ahli di bidang di mana usaha leasing itu
akan dititikberatkan.
5. Dalam hal diperlukannya jasa-jasa asuransi maka penutupannya harus dilakukan pada
perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.
6. Barang-barang yang di-leasing harus diambil dari produksi dalam negeri, kecuali
dalam negeri belum memproduksi barang tersebut.
7. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas, setiap pembukuan kantor-
kantor cabang harus dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Batasan Batasan bagi Perusahaan Leasing
1. Perusahaan leasing dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito,
tabungan maupun pemberian kredit (pinjaman uang), mengeluarkan jaminan bagi
pihak ketiga atau usaha-usaha perbankan lainnya.
2. Perusahaan leasing yang tidak berkedudukan di Indonesia dilarang melakukan leasing
di Indonesia.
32
Pengawasan Perusahaan Leasing
1. Wewenang pengawasan diserahkan pada Direktorat Jenderal Moneter.
2. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Direktorat Jenderal Moneter
memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia dan Departemen lainnya
yang membawahi bidang di mana kegiatan leasing dilakukan.
2.6 Perusahaan Anjak Piutang (Factoring)
Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian
piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut
(Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006).
Anjak piutang (factoring) adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu
perusahaan menjual piutangnya (tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Ada tiga
perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank, yaitu sebagai berikut:
1. Penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit
perusahaan.
2. Anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset (piutang).
3. Pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak.
Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak
yang membiayai (factor). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang (biasanya untuk
layanan yang diberikan atau barang yang dijual) dari pihak kedua, debitur. Penjual
selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak
ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas.
Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai
nilai tagihan. Dasar hukum yang dipakai dalam kegiatan factoring di Indonesia:
1. Pasal 6 huruf I atas UU Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006, tentang Perusahaan
Pembiayaan.
Subyek hukum dari perjanjian anjak piutang itu tentu saja adalah Penjual,
Pembeli dan Perusahaan anjak piutang. Namun penamaan tersebut dirubah disesuaikan
dengan hakekat anjak piutang.
Obyek hukum dalam perjanjian anjak piutang ini jelas adalah piutang itu sendiri.
Baik itu dijual atau dialihkan atau di urus oleh pihak lain.
33
Manfaat/kelebihan dari Anjak Piutang adalah:
1. Dapat menurunkan biaya produksi
2. Membantu peningkatan sumber kredit
3. Meningkatkan daya saing dari dunia usaha
4. Dengan cepatnya mendapatkan instant cash, maka factoring dapat membantu
peningkatan perolehan laba dari dunia usaha
5. Pengambilalihan resiko kerugian dunia usaha jika ternyata tagihan tidak bisa dicairkan
6. Membantu akselerasi proses perputaran roda perekonomian.
7. Memberikan fasilitas pembayaran di muka
8. Menghindari kerugian karena kredit macet
Terdapat pula kelemahan-kelemahan dari anjak piutang/factoring ini, yaitu:
1. Pemborosan biaya, banyak terlibatnya pihak lain
2. Menurunkan reputasi
3. Bisnis rentan resiko
4. Kurang profesional.
2.7 Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance
Company)
Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran
(Keputusan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006).
Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan
konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun
lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.
Pembiayaan konsumen tidak lain dari sejenis kredit konsumsi, hanya saja jika
pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi
diberikan oleh bank. Namun secara substantif pembiayaan konsumen yaitu “kredit yang
diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-
34
jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan
produktif atau dagang.
Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen sebenarnya
sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:
1. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada
konsumen.
2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang
fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau
tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat usury oriented/interest
oriented.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi.
Dasar Hukum
1. Dasar hukum substantif
Yaitu perjanjian antara pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu
perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai
debitur.
2. Dasar hukum administratif
Pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dengan dikeluarkannya Keppres No. 61
Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan
Presiden Repiblik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2009 dan Kep Menkeu No.
1251/KMK.013/1988, tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan
dan diubah lagi dengan Kep. Menkeu RI No. 448/KMK.017/2000 jo Kep. Menteri
Keuangan RI No.84/PMK.012/2006, tentang perusahaan pembiayaan.
Subyek dari usaha pembiayaan konsumen adalah pihak-pihak yang terlibat dalam
pembiayaan konsumen, sebagai berikut:
1. Perusahaan konsumen (kreditur)
2. Penyedia barang (supplier)
3. Konsumen (debitur)
Sedangkan objek atau target dari pembiayaan konsumen ini adalah para
konsumen-konsumen yang membutuhkan dana.
35
Atas dasar kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan
menjadi tiga yaitu:
1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari supplier
barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur
2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan supplier
barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur
3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan
supplier barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur.
Kelebihan dari usaha pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:
1. Besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil.
2. Dapat menarik minat banyak masyarakat karena tidak akan sulit mendapatkan atau
mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank.
Kelemahan dari usaha pembiayaan konsumen adalah sebagai suatu pemberian kredit,
macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen.
2.8 Perusahaan Dana Pensiun
Usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi, Oleh karena
itu tidak mengherankan jika pilihan utama seseorang untuk terjun kedunia kerja adalah
pegawai negeri, karena pegawai negerilah pada saat itu memberikan kepastian adanya
pensiun. Dengan memberikan program program jasa pensiun para karyawan merasa aman
terutama bagi meraka yang menggangap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi.
Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun
dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang
telah ditetapkan.
Perusahaan Dana Pensiun adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan memungut
dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan, kemudian
diinvestasikan kedalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan.
Dan kemudian akan dibayarkan kembali dana tersebut kepada karyawan dalam bentuk
36
pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dan perjanjian. Dan tanpa
dikenakan pajak.
Dana Pensiun adalah suatu program yang bisa menjamin bahwa kesejahteraan
tidak akan berkurang meskipun mereka tidak aktif lagi bekerja. Program dana pensiun
ditujukan bagi karyawan yang suatu saat akan memasuki usia pensiun. Dalam usia
pensiun, pendapatan yang biasanya diterima secara teratur diterima tiap bulan tidak akan
diterima lagi. Hal ini tentu sangat merugikan dan merupakan resiko tersendiri bagi
karyawan. Selain itu kesejahteraan pensiunan tidak sebaik semasa masih bekerja.
Dapat disimpulkan bahwa dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang
mengelola dana pensiun yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada
karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.
Jenis Jenis Pensiun
Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan
menghadapi pensiun antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pensiun Normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah
mencapai masa pensiun seperti yang diterapkan perusahaan. Contoh rata-rata usia
pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun.
2. Pensiun Dipercepat, jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu. Contoh adanya
pengurangan pegawai.
3. Pensiun Dipertunda, yang diminta sendiri oleh karyawan dan belum pada waktunya.
Dalam hal tersebut karyawan sudah keluar dari suatu perusahaan dan dana pensiunnya
baru dibayar pada saat usia pensiunnya sudah tercapai.
4. Pensiun Cacat, pensiun diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih dikarenakan
karyawan mengalami kecelakaan sehingga di anggap tidak mampu lagi untuk
dipekerjakan.
Berdasarkan UU No. 11 tahun 1992, di Indonesia mengenal 3 jenis dana pensiun yaitu:
1. Dana pensiun pemberi kerja, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan
yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program
pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian
37
atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap
pemberi kerja.
2. Dana pensiun lembaga keuangan, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi
perorangan, baik karyawan maupun pkerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun
pemberi kerja bagi karyawan bank atai perusahaan asuransi jiwa.
3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan, adalah dana pensiun pemberi kerja yang
menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja
yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.
Tujuan dan Fungsi Pensiun
1. Bagi Pemberi Pekerjaan (Perusahaan)
a. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi di
perusahaan tersebut.
b. Agar dimasa usia pensiun karyawan dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah
bekerja di perusahaannya.
c. Memberikan rasa aman dari segi batiniah.
d. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
e. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
2. Bagi Karyawan
a. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa
pensiun.
b. Memberikan rasa aman dan dapat memberikan motivasi untuk bekerja.
3. Bagi Lembaga Pengelola Dana
a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan
berbagai kegiatan investasi.
b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:
1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia
pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
38
2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan
untuk dan atas nama pesertanya sendiri.
3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil
pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama.
Asas Asas Dana Pensiun
Berdasarkan UU No.11 Tahun 1992 penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada
asas-asas sebagai berikut:
1. Asas keterpisahan, kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan badan hukum
pendirinya.
2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.
3. Asas pembinaan dan pengawasan.
4. Asas penundaan manfaat.
5. Asas kebebasan, untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.
2.9 Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya
memperoleh pinjaman dengan mudah dengan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam
berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada
waktu mereka memerlukan sejumlah uang, dengan jalan menggiatkan tabungan dan
mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.
Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian
menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam
memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya untuk hidup berhemat dan juga menambah
pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian
Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan
mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota.
Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan
penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.
Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 39, pengawas bertugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis
39
laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi,
mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya.
Untuk manajer koperasi simpan pinjam juga seperti manajer di organisasi apapun,
harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan
dan mampu berkompromi atas pandangan yang berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai
tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.
Hal ini ditetapkan dalam Pasal 22 sampai Pasal 27, UU No. 25 tahun 1992.
Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah
1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun
dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk
anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan,
koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan
pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan
pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-
koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan
simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan
sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian
antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan
berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu
yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan
menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
40
Sumber Modal Koperasi
1. Simpanan Pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada
koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil
kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok
jumlahnya sama untuk setiap anggota.
2. Simpanan Wajib
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota
kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat
diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
3. Simpanan Khusus
Misalnya simpanan sukarela, simpanan qurba dan deposito berjangka.
4. Dana Cadangan
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha
(SHU), dan dapat dipergunakan untuk memperkuat modal koperasi.
5. Hibah
Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang
diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.
2.10 Pasar Uang
Pasar uang (money market) merupakan pasar yang memperjualbelikan surat-surat
berharga jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya
kurang dari satu tahun. Pasar uang sebagai bagian dari pasar keuangan (financial market)
berbeda dengan pasar modal (capital market). Pasar modal melakukan jual beli
menggunakan saranan yaitu bursa efek. Sedangkan pada pasar uang dalam melakukan jual
beli menggunakan sarana telekomunikasi. Pasar uang sering juga disebut pasar abstrak
karena pelaksanaan jual beli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu. Pelaku utama dalam
pasar uang adalah sebagai berikut:
1. Lembaga-lembaga keuangan misalnya bank, dana pensiun dan asuransi.
2. Perusahaan-perusahaan besar misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan
commercial paper.
41
3. Lembaga-lembaga pemerintah misalnya Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank
Indonesia (SBI).
4. Individu-individu misalnya rumah tangga membeli Sertifikat Bank Indonesia.
Ciri Ciri Pasar Uang
1. Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.
2. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai
kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.
3. Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya Pasar Modal.
Fungsi Pasar Uang
Pasar uang merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan atau
perusahaan-perusahaan non keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya
maupun dalam melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang
secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh
pengusaha moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar
tebuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan menggunakan Sertifikat
Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
Tujuan Pembentukan
Untuk membantu mengerahkan dana-dana masyarakat guna menunjang
pelaksanaan pembayaran dan stabilitas moneter, maka perlu diciptakan prasarana-
prasarana yang dapat membantu memperlancar mobilitas dana-dana masyarakat tersebut.
Tujuan pembentukan pasar uang secara umum adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek
2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas
3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
4. Memenuhi kebutuhan dana-dana bank yang sedang mengalami kalah kliring
Pasar Uang Antar Bank ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana-dana
bank misalnya: Bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutupi
42
kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan/atau untuk memenuhi ketentuan
kewajiban pemeliharaan likuiditas; Bank-bank yang mempunyai kelebihan dana (idle)
dapat menjadikan dana tersebut untuk earning assets dalam rangka mendapat rentabilitas
yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek.
Yang ikut serta dalam Pasar Uang Antarbank adalah bank-bank umum dan bank-bank
Pembangunan yang menjadi peserta kliring di tempat Pasar Uang Antarbank
diselenggarakan. Setiap bank diwakili oleh kantor pusat atau cabangnya yang ditetapkan
oleh Direksi bank yang bersangkutan.
Instrumen Pasar Uang
Di Indonesia surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang misalnya:
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito,
Commercial Paper, Call Money, Repurchase Agreement, Banker’s Acceptance, dan
Promissory Notes. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang
internasional ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:
1. Treasury Bills
Treasury Bills (T-Bills) merupakan instrument hutang yang diterbitkan oleh
pemerintah atau Bank Sentral (di Amerika Serikat) atas unjuk dengan jumlah tertentu yang
akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. T-Bills tidak
memberikan bunga secara langsung tetapi dijual atas dasar diskonto, dengan jumlah
diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan. T-Bills dapat dimanfaatkan sebagai sarana
investasi bagi lembaga keuangan maupun perusahaan non keuangan yang memiliki
kelebihan dana. Dengan penempatan kelebihan dana tersebut di samping memperoleh
penghasilan (bunga) juga sebagai cadangan likuiditas. Sebagai sarana investasi instrument
pasar uang ini mempunyai berbagai kelebihan/keuntungan, yaitu:
a. Tidak beresiko karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah (Bank Sentral),
b. Mempunyai pasar sekunder sehingga mudah diperjualbelikan,
c. Kemungkinan terjadi kerugian apabila investor menjual surat berharga ini untuk
memenuhi kebutuhan likuiditasnya adalah sangat kecil.
Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli instrument T-Bills terdiri Bank Sentral,
Bank Umum, danareksa, BUMN, perusahaan asuransi, dana pension, perusahaan, dan
individu.
43
2. Commercial Paper
Commercial Paper (CP) merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan
yang diterbitkan oleh perusahaan/bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual
kepada pemodal yang menanam dananya dalam pasar uang. Dengan demikian CP pada
dasarnya merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu
uang pada saat CP jatuh tempo. Penjualan CP pada umumnya dengan sistem diskonto,
namun beberapa di antaranya menggunakan bunga sebagaimana halnya dengan kredit.
Keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan commercial paper
dalam pendanaannya, yaitu:
a. Tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga perbankan umumnya,
b. Tidak menggunakan agunan, dan
c. Penerbitannya relatif lebih mudah tanpa melibatkan pihak lain kecuali pihak
investor sendiri.
Bagi investor/pemodal yang menginvestasikan dananya, commercial paper
memiliki berbagai keuntungan, yaitu: memberikan pendapatan relative lebih tinggi
dibandingkan instrument lainnya seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan SBI.
3. Negotiable Certificate of Deposit
Negotiable Certificate of Deposit (CD) atau sertifikat deposito merupakan
instrument keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam
suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu.
Sertifikat deposito diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan
nilai nominal sekurang-kurangnya Rp 1 juta dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1
tahun. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tetapi
apabila pemegang instrument tersebut membutuhkan dana sebelum jatuh tempo maka
mereka dapat menjualnya kepada lembaga keuangan atau kepada investor lainnya.
Dengan demikian perbedaan sertifikat deposito dan deposito berjangka yaitu
sebelum jatuh tempo sertifikat deposito dapat diperjualbelikan ke lembaga-lembaga
keuangan lainnya. Sedangkan deposito berjangka, kalau sebelum jatuh tempo ditarik oleh
deposannya dikenakan denda.
4. Banker’s Acceptance
44
Banker’s Acceptance (BA) merupakan wesel bank yang diberi tanda ‘accepted’
dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka
pendek. BA merupakan instrument jangka pendek yang dapat dipindahtangankan seperti
halnya commercial paper.
BA pada dasarnya memberikan alternative untuk mendapatkan kredit pada saat
barang-barang yang diekspor dikapalkan untuk segera dikirimkan keluar negeri. BA pada
umumnya digunakan pada proses L/C dalam perdagangan luar negeri.
5. Repurchase Agreement (repo)
Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian
bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada
tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang sering
digunakan untuk transaksi Repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara
diskonto, misalnya SBI, SBPU, CD dan T-Bills.
6. Sertifikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada dasarnya merupakan surat berharga atas
unjuk dalam satuan uang Rupiah yang diterbitkan dengan system diskonto oleh Bank
Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Melalui penggunaan SBI tersebut,
Bank Indonesia dapat secara tidak langsung mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang
dengan cara mengumumkan stop out rate (SOR). SOR merupakan tingkat suku bunga
yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta pada lelang harian
maupun lelang mingguan.
7. Surat Berharga Pasar Uang
Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) merupakan surat-surat berharga berjangka
pendek yang dapat diperdagangkan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga
diskonto lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. SBPU dapat dijual kembali oleh bank
yang bersangkutan, baik melalui securities house (lembaga diskonto) maupun melalui
pasar sekunder yaitu diperdagangkan antara lembaga-lembaga keuangan itu sendiri serta
dunia usaha/masyarakat. Melalui securities house, SBPU dapat diperjualbelikan kepada
Bank Indonesia.
Penawaran dan permintaan dapat langsung dilakukan antara masing-masing pihak.
Untuk mempermudah transaksi, maka baik pihak yang menawarkar maupun pihak yang
melakukan permintaan dana dapat menggunakan Lembaga Keuangan bukan bank yang
45
telah mendapat izin Menteri Keuangan sebagai perantara (broker). Semua transaksi di
pasar uang antarbank dapat terjadi apabila ada dua pihak yang bersedia melaksanakan
transaksi tersebut. Pihak pertama adalah pihak yang membutuhkan dana disebut pihak
yang meminjam (lending bank). Pihak kedua adalah pihak yang membutuhkan dana atau
pihak yang menerima pinjaman, pihak ini disebut borrowing bank. Persetujuan antara
kedua pihak itu meliputi: jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, tingkat diskonto.
2.11 Pasar Modal
Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif
investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan,
dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan
perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka
panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal adalah
meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya"
secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.
Jenis surat berharga yang diperdagangkan pada pasar modal:
1. Saham
Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial
yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham,
memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang
untuk 'menjual' kepentingan dalam bisnis - saham (efek ekuitas) - dengan imbalan uang
tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan
obligasi.
2. Obligasi
Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang
merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi
beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada
saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam
obligasi tersebut seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan
46
atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Obligasi pada umumnya diterbitkan
untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun.
Obligasi dan saham keduanya adalah merupakan instrumen keuangan yang disebut
sekuriti, namun bedanya adalah bahwa pemilik saham adalah merupakan bagian dari
pemilik perusahan penerbit saham, sedangkan pemegang obligasi adalah semata
merupakan pemberi pinjaman atau kreditur kepada penerbit obligasi. Obligasi juga
biasanya memiliki suatu jangka waktu yang ditetapkan, dimana setelah jangka waktu
tersebut tiba, maka obligasi dapat diuangkan sedangkan saham dapat dimiliki selamanya
(terkecuali pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris yang disebut gilts yang
tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo.
Lembaga dan Struktur Pasar Modal Indonesia
Pasar Modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:
1. Badan Pengawas Pasar Modal
2. Bursa efek, saat ini ada dua: Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, namun
sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga
menjadi Bursa Efek Indonesia
3. Perusahaan efek
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini dilakukan oleh PT. Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (PT. KPEI)
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT. Kustodian
Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI)
Struktur Pasar Modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan,
menunjuk Bapepam, merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan
pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan
mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta
melindungi kepentingan masyarakat pemodal.
Pelaku Pasar Modal
Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang
terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut:
1. Emiten
47
Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan
emisi di bursa (disebut emiten). Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai
tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS),
antara lain:
a. Perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk
meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
b. Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal
asing.
c. Mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham lama
kepada pemegang saham baru.
2. Investor
Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang
melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan,
investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup
bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Tujuan utama para
investor dalam pasar modal antara lain:
a. Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya
berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
b. Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin
besar pengusahaan (menguasai) perusahaan.
c. Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah
pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli
sahamnya.
3. Lembaga Penunjang
Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar
modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai
kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.
4. Penjamin emisi (underwriter).
Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu
dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.
5. Perantara perdagangan efek (broker/pialang)
Perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan
si pembeli (investor). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi: 48
a. Memberikan informasi tentang emiten
b. Melakukan penjualan efek kepada investor
6. Perdagangan efek (dealer)
Berfungsi sebagai:
a. Pedagang dalam jual beli efek
b. Sebagai perantara dalam jual beli efek
7. Penanggung (guarantor)
Lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan.
Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.
8. Wali amanat (trustee)
Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat (investor).
Kegiatan wali amanat meliputi:
a. Menilai kekayaan emiten
b. Menganalisis kemampuan emiten
c. Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten
d. Memberi nasehat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten
e. Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi
f. Bertindak sebagai agen pembayaran
9. Perusahaan surat berharga (securities company)
Mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek.
Kegiatan perusahaan surat berharga antara lain:
a. Sebagai pedagang efek
b. Penjamin emisi
c. Perantara perdagangan efek
d. Pengelola dana
10. Perusahaan pengelola dana (investment company)
Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan
keinginan investor, terdiri dari dua unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.
11. Kantor administrasi efek.
Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar
administrasinya, berfungsi untuk:
a. Membantu emiten dalam rangka emisi
49
b. Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor
c. Membantu menyusun daftar pemegang saham
d. Mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham
e. Membuat laporan-laporan yang diperlukan
Fungsi Pasar Modal
Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut:
1. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha
Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal.
Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain,
lembaga, atau oleh pemerintah.
2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan
Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan
deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh
karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana
pemerataan pendapatan.
3. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi
Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka
produktivitas perusahaan akan meningkat.
4. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja
Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri
lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.
5. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara
Setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan
pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan
pendapatan negara.
6. Sebagai indikator perekonomian negara
Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin
meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan
dengan baik. Begitu pula sebaliknya.
50
Manfaat Pasar Modal
Bagi Emiten
Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:
1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar
2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai
3. Tidak ada convenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan
dana/perusahaan
4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil
Bagi Investor
Sementara, bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:
1. Nilai investasi perkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut
tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain
2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang
mengambang bagi pemenang obligasi
3. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi
risiko
Bagi Pemerintah
Sedangkan, bagi pemerintah, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:
1. Membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan
2. Membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi
3. Membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja
Kelebihan pasar modal:
1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha.
2. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor.
3. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi.
51
Kelemahan pasar modal:
1. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang
akan terlibat di dalamnya.
2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu.
3. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh.
2.12 Pasar valuta asing
Pasar valuta asing (foreign exchange market; forex) atau disingkat valas
merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang
suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang
melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan
Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang,
Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa
yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar
Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB.
Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut,
valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on
investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi
rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar
valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi.
Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi
diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan
valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya
dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya
bahwa "tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda
tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi". Namun dalam
prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura
namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi
sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat
52
pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia,
terkecuali di akhir pekan.
Sangat sedikit atau bahkan tidak ada "perdagangan orang dalam" atau informasi
"orang dalam" (Insider trading) yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai
tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga
halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan
dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan
anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, penggabungan dan akuisisi
serta kondisi makro ekonomi lainnya.
Proses Transaksi
Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang
yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan
dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot
nilainya adalah $100.000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa
valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas
sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
Transaksi Dua Arah
Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil
keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual
(sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
Pemain Pasar Valuta Asing
Tidak seperti halnya pada bursa saham dimana para anggota bursa memiliki akses
yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses.
Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari
perusahaan-perusahaan bank investasi besar. Pada PUAB, selisih antara harga
penawaran/harga jual (ask) dan harga permintaan/harga beli (bid) adalah sangat tipis sekali
bahkan biasanya tidak ada, dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri
yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.
53
Pada akses tingkat dibawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli
menjadi besar tergantung dari volume transaksi. Apabila seorang trader dapat menjamin
terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar
selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut better spread (selisih tipis antara harga
jual dan beli).
Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran
transaksi valuta yang dilakukan. Bank-bank peringkat atas menguasai "pasar uang antar
bank (PUAB)" hingga 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat
atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan-
perusahaan multinasional besar (yang membutuhkan lindung nilai atas risiko transaksi
serta membayar para pegawainya diberbagai negara), hedge fund besar, dan juga para
pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing.
Menurut Galati dan Melvin, dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan
investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar
keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000-an. Pemain
utama Pasar Valuta asing antara lain sebagai berikut:
1. Bank
Pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran
uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat
mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama
nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk
kepentingan bank itu sendiri.
Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta
dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual
dan pembeli untuk "upah" (fee) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini
yang beralih kepada suatu sistem elektronis yang lebih efisien seperti misalnya EBS
(sekarang dimiliki oleh ICAP), Reuters Dealing 3000 Matching (D2), the Chicago
Mercantile Exchange, Bloomberg dan TradeBook(R)
2. Dunia usaha
Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas
perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta
asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya
54
dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulan dan perdagangan valuta asing
yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai
pasaran kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari
perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi
arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat
membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun
beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para
pemain pasar.
3. Bank sentral
Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta
asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan
ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun
tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Seringkali bank sentral ini
menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar.
Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank
sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan kurs mata uang setempat, tetapi intervensi
yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs
mata uangnya bergejolak.
Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat
dengan mudah "mempermainkan" bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam
jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu lagi melakukan
intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai
tukar Eropa (European Exchange Rate Mechanism-ERM) mengalami kejatuhan serta
beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.
4. Perusahaan manajemen investasi
Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan
pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan
dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata
uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta
asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi
yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh
keuntungan sebesar-besarnya.
55
5. Hedge funds
Hedge funds (sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha
transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan), seperti misalnya George Soros yang
reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara
agresif sejak tahun 1990. Ia mengelola dana triliunan US dollar dan masih bisa meminjam
lagi triliunan US dollar dan oleh karenanya mampu membuat intervensi yang dilakukan
oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga nilai tukar mata uangnya menjadi tidak
berdaya apabila fundamental ekonomi tergantung pada "belas kasihan" hedge funds.
6. Pialang valuta asing
Pialang valuta asing adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan
kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan
memperoleh imbalan atas jasanya. Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki
volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari
keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh situs
Komisi Perdagangan Berjangka (Commodity Futures Trading Commission-CFTC) bahwa
investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta
asing.
Kelebihan pasar valuta asing:
Modal yang dibutuhkan fleksibel, tergantung kekuatan finansial pemodal
Pemodal bisa melakukan investasi ini secara individu tanpa harus masuk kesalah satu
perusahaan pialang seperti pada investasi saham
Jika dibutuhkan mendesak, valuta asing bisa dicairkan sewaktu-waktu, antara lain
melalui "Money Changer".
Kelemahan pasar valuta asing:
Resiko membeli mata uang asing sangat besar, ini karena di Indonesia mata uang asing
sangat fluktuatif nilai tukarnya dan sangat rentan terhadap kebijakan pemerintah
56
BAB 3
PENUTUP
Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah semua badan yang melakukan
kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana
terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat
terutama guna membiayai investasi perusahaan. Adapun jenis-jenis LKBB di Indonesia
yaitu: asuransi, pegadaian, permodalan nasional madani, dana pensiun, modal ventura,
anjak piutang, koperasi simpan pinjam, balai usaha mandiri terpadu, perusahaan
pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing.
Lembaga keuangan ini berfungsi dalam menyediakan jasa sebagai perantara antara
pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari
investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga
keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana
uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para
investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut
dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan.
Dalam hal ini, pendirian LKBB bertujuan mendorong perkembangan pasar modal
dan membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah, dimana hal ini akan
berdampak positif terhadap percepatan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan juga
terhadap penciptaan lapangan kerja yang baru. Dengan demikian diharapkan agar
lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, yang telah
ada di Indonesia, dapat menjadi roda penggerak bagi terciptanya cita-cita nasional bangsa
Indonesia, yaitu masyarakat yang makmur dan sejahtera.
57
DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia. “Lembaga Keuangan”, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan
Wikipedia. “Asuransi”, http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
Wikipedia. “Pegadaian”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian
Wikipedia. ”Modal Ventura”, http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_ventura
Wikipedia. “Sewa Guna Usaha”, http://id.wikipedia.org/wiki/Sewa_guna_usaha
Wikipedia. “Anjak Piutang”, http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang
Wikipedia. “Dana Pensiun”, http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Pensiun
Wikipedia. “Pasar Uang”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_uang
Wikipedia. “Pasar Modal”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal
Wikipedia. “Pasar Valuta Asing”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing
Scribd. Perbedaan antara Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank”,
http://www.scribd.com/doc/44473831/Perbedaan-Antara-Lembaga-Keuangan-Bank-
Dan-Non-Bank
Scribd. “Lembaga Keuangan Non Bank”,
http://www.scribd.com/doc/84297946/Lembaga-Keuangan-Non-Bank
Situs resmi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), http://www.pnm.co.id/
**********
58