Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara| LKIP TAHUN 2017
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2017
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara| LKIP TAHUN 2017
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Bab I PENDAHULUAN
Bab II PERENCANAAN KINERJA
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab IV PENUTUP
LAMPIRAN
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara| LKIP TAHUN 2017
1 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang kesejahteraan
sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin,
Dinas Sosial sebagai leading sektor mempunyai tanggung jawab yang sangat besar
terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya di
daerah.
Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan ataupun kegagalan dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran, maka perlu disusun Laporan kinerja instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang
terwujud dalam tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mempertanggung-jawabkan
keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pihak yang membutuhkan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan
untuk peningkatan kinerja.
2 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
1.3 GAMBARAN UMUM
Amanat Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 28
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan konsistensinya menjadi satu kesatuan dengan
Proses Penganggaran dan Program Kerja serta Kegiatan yang direncanakan
harus sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Menindaklanjuti Tentang Kesejahteraan Sosial maka program Prioritas
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah
Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara. Unuk itu
Pengelolaannya harus secara Profesional dan Proporsional disesuaikan dengan
tingkat kemampuan keuangan daerah.
Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 Dinas Sosial
Kabupaten Minahasa Tenggara memperoleh anggaran operasional baik Anggaran
Tidak Langsung maupun Anggaran Langsung yang besarannya sesuai dengan
Laporan lainnya yang terlampir. Telah diupayakan pengelolaan Anggaran berbasis
dengan Kinerja. Seluruh mata anggaran yang terjabarkan dalam Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Sosial telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan
peruntukannya, hal ini dapat terlihat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
khususnya pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2017.
3 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Kepala Dinas
a. Perumusan kebijakan teknis;
b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pendidikan;
d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
e. Penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial,;
f. Penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
g. Penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin;
h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Sekrretaris
1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan
pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan
program, dan anggaran dan ketatausahan;
b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi
kepegawaian;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun
program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan
mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara
serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan
yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar
tetap terawat;
d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat,
menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai
denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan
lancar;
f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku;
g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan
yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar
tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan
peralatan kantor;
h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi
kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;
k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil
Negara;
5 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
l. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil
Negara;
m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil
Negara;
n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
p. mengawasi pengarsipan data-data;
q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program
kegiatan;
c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran
kas;
f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bidang Rehabilitasi Sosial
(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosesdur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud auat (1), Bidang
Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
6 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
a. penyiapan bahan perumusankebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan
orang;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan
orang;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial
dan korban perdagangan orang;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial
dan korban perdagangan orang; dan
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial
dan korban perdagangan orang.
(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lansia sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia.
c. menyiapakan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak
dan lanjut usia.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan unit/instansi
terkait.
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksirehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidangrehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia.
7 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan
tugas seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia kepada
atasan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
(4) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan unit/instansi
terkait.
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksirehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidangrehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas.
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan
tugas seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
kepada atasan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
(5) Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban tugas:
a. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
8 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial tuna
sosial dan korban perdagangan orang.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan unit/instansi
terkait.
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksirehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidangrehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan
korban perdagangan orang.
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi rehabilitasi sosial tuna
sosial dan korban perdagangan orang sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan
tugas seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang kepada atasan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusankebijakan di bidang perlindungan dan jaminan
sosial;
9 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan
sosial;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
perlindungan dan jaminan sosial;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perlindungan dan jaminan sosial; dan
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan dan jaminan sosial.dan konservasi.
(3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan
sosial korban bencana alam.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban
bencana alam.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana alam
dengan unit/instansi terkait.
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksiperlindungan sosial korban bencana alam.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidangperlindungan sosial korban bencana alam.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial korban bencana
alam.
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi perlindungan sosial korban
bencana alam sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan
tugas seksi perlindungan sosial korban bencana alam.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana alam
kepada atasan.
10 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
(4) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan
sosial korban bencana sosial.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban
bencana sosial.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana
sosial dengan unit/instansi terkait.
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksiperlindungan sosial korban bencana sosial.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidangperlindungan sosial korban bencana sosial.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial korban bencana
sosial.
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi perlindungan sosial korban
bencana sosial sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan
tugas seksi perlindungan sosial korban bencana sosial.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana sosial
kepada atasan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
(5) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan subbdidang jaminan sosial keluarga sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang jaminan sosial
keluarga.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan sosial keluarga.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang jaminan sosial keluarga dengan
unit/instansi terkait.
11 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksijaminan sosial keluarga.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidangjaminan sosial keluarga.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi jaminan sosial keluarga.
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi jaminan sosial keluarga
sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan
tugas seksi jaminan sosial keluarga.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi jaminan sosial keluarga kepada atasan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
(1) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusankebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
12 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
(3) Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
penguatan kapasitas.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan
kapasitas.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang identifikasi dan penguatan kapasitas
dengan unit/instansi terkait.
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksiidentifikasi dan penguatan kapasitas.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidangidentifikasi dan penguatan kapasitas.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi identifikasi dan penguatan kapasitas.
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi identifikasi dan penguatan
kapasitas sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas seksi
identifikasi dan penguatan kapasitas.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi identifikasi dan penguatan kapasitas kepada
atasan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
(4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi Sosial
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan
restorasi sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan
dan restorasi sosial dengan unit/instansi terkait.
13 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksipemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidangpemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat,
kelembagaan dan restorasi sosial.
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi pemberdayaan masyarakat,
kelembagaan dan restorasi sosial sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas seksi
pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan
restorasi sosial kepada atasan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
(5) Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kegiatan pendampingan bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pendampingan,
bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan, bantuan
stimulant dan penataan lingkungan.
d. menyiapkan bahan koordinasi bidang pendampingan, bantuan stimulan dan
penataan lingkungan dengan unit/instansi terkait.
e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
seksipendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di
bidang pendampingan,bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi pendampingan, bantuan stimulan
dan penataan lingkungan.
14 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
h. melaksanakan penilaian kinerja pegawaipada seksi pendampingan, bantuan
stimulan dan penataan lingkungan sesuai tugas dan kewenangannya.
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas seksi
pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
j. melaporkan hasil kegiatan seksi pendampingan, bantuan stimulan dan penataan
lingkungan kepada atasan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
15 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
1.5 STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
16
Dengan Rincian Sebagai Berikut :
1. Kepala Dinas :
a. Nama : Fenggy Wurangian, SE, M.Si
b. NIP : 19610410 199003 2 003
c. Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda/ IV c
2. Sekretaris :
a. Nama : Olvy MD. Tambajong, S.Pd
b. NIP : 19671002 199303 2 007
c. Pangkat / Gol : Pembina/ IV a
3. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
a. Nama : Ronald Larage, S.IP
b. NIP : 19770925 200902 1 001
c. Pangkat / Gol : Penata/ III c
4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
a. Nama : Relly S Rumbay, SKM
b. NIP : 19790826 201001 1 006
c. Pangkat / Gol : Penata/ III c
Data Kepegawaian
1 Jumlah CPNS/ PNS
: 20 Orang
2 Jumlah Golongan I
: - Orang
3 Jumlah Golongan II
: 3 Orang
4 Jumlah Golongan III
: 15 Orang
5 Jumlah Golongan IV
: 2 Orang
6 Jumlah Pejabat Eselon II
: 1 Orang
7 Jumlah Pejabat Eselon III
: 3 Orang
8 Jumlah Pejabat Eselon IV
: 11 Orang
9 Jumlah Pelaksana
: 5 Orang
10 Jumlah Tenaga Non PNS
: 6 Orang
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
17
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
a. Nama : Natalia N. Tangel, S.Kom
b. NIP : 19761225 200604 2 006
c. Pangkat / Gol : Penata TKT.I/ III d
6. Kepala Bidang Peerlindungan dan Jaminan Sosial
a. Nama : Selvie N. Lendombela, MM
b. NIP : 19791106 201102 2 001
c. Pangkat / Gol : Penata/ III c
7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
a. Nama : Joklin Waas, SE, MM
b. NIP : 19850111 201001 2 007
c. Pangkat / Gol : Penata/ III c
8. Seksi Pemb. Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
a. Nama : Lineke Tumbol, SE
b. NIP : 19710503 199103 2 005
c. Pangkat / Gol : Penata Tkt.I/ III d
9. Seksi Rehab. Sosial Penyandang Disabilitas
d. Nama : Simon Mokat
e. NIP : 19661111 199403 1 016
f. Pangkat / Gol : Penata/ III c
10. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
a. Nama : YOICE KOSAKOY, S.Sos
b. NIP : 19721112 200803 2 002
c. Pangkat / Gol : Penata/ III c
11. Seksi Jaminan Sosial
a. Nama : Ratna Tumunu, S.Sos
b. NIP : 19810512 200902 2 001
c. Pangkat / Gol : Penata /III c
12. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
a. Nama : Diana Tumiwan, S.IP
b. NIP : 19790316 201001 2 005
c. Pangkat / Gol : Penata/ III c
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
18
13. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
a. Nama : Swandy Karimin, SH
b. NIP : 19800530 201001 1 013
c. Pangkat / Gol : Penata/ III c
14. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
a. Nama : Regy B. Waluyan, ST
b. NIP : 19821002 201001 1 008
c. Pangkat / Gol : Penata Muda Tkt I/III b
15. Seksi Rehab. Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
a. Nama : Santi Anggoronggang, Amd. Kep
b. NIP : 19790528 200604 2 008
c. Pangkat / Gol : Penata Muda Tkt I/ III b
16. Seksi Rehab Sosial Anak dan Lanjut Usia
a. Nama : Nansy N. Thomas, SH
b. NIP : 19801119 201102 2 001
c. Pangkat / Gol : Penata Muda Tkt.I/ III b
1.6. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Permasalahan Utama dalam pencapaian sasaran strategis adalah:
1. Jumlah ASN yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan
sasaran strategis;
2. Kurangnya pemahaman ASN terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian;
3. Keterbatasan dana dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
19
1.7. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistimatika Penulisan Laporan kinerja instansi pemerintah adalah
sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN
Berisi Penjelasan Umum tentang Organisasi, Aspek
Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama
Bab II : PERENCANAAN KINERJA
Berisi Uraian Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun
2017
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA
Berisi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun
2017
Bab IV : PENUTUP
Berisi Uraian Simpulan Umum atas Capaian Kinerja
Organisasi Serta Langkah Di Masa Mendatang.
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
20
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Untuk penyusunan rencana kinerja organisasi yang transparan dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu dibuat komitmen antara Pimpinan
Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah. Di
lingkungan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten
Minahasa Tenggara telah ditandantangani Perjanjian Kinerja antara Bupati
Minahasa Tenggara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Kabupaten Minahasa Tenggara.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima tugas;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bupati Minahasa Tenggara. Perjanjian
Kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah Satuan Kerja Perangkat Daerah
telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun berjalan. Perjanjian
Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil utama dan
kondisi seharusnya serta indikator lain yang relevan.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2017 yang ditandatangani bersama Bupati Minahasa Tenggara,
diuraikan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
MENURUNNYA PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS)
JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA
(KUBE) YANG DI BANTU LEWAT
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
2 KELOMPOK
2 KELOMPOK
JUMLAH DOKUMEN VERIFIKASI,
MONITORING DAN EVALUASI
PENERIMA BANTUAN UEP KELOMPOK
USAHA BERSAMA (KUBE)
1 DOK 1 DOK
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
21
MENINGKATNYA
KSSEJAHTERAAN LANSIA
TERLANTAR
JUMLAH LANSIA TERLANTAR YANG DI
BANTU DI KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA
12 KEC 12 KEC
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN PENYANDANG
CACAT
JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENYANDANG CACAT
SERTA PEMBERIAN BANTUAN ALAT
PENUNJANG KEGIATAN BAGI
PENYANDANG CACAT
50 ORG 50 ORG
TERSEDIANYA BANTUAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG KEGIATAN BAGI
KARANG TARUNA
JUMLAH KARANG TARUNA YANG
MENDAPAT BANTUAN SARANA
PENUNJANG KAGIATAN
2 K.T 2 K.T
MENINGKATNYA
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
JUMLAH DOKUMEN DATA KEMISKINAN
DAN LAPORAN MONITORING PMKS
SERTA PSKS
1 DOK/1 LAP 1 DOK/1 LAP
PROSENTASE PERINGATAN HARI
KESETIAKAWANAN SOSIAL 100 % 100 %
PROSENTASE PERINGATAN HARI
PAHLAWAN 100 % 100 %
PROSENTASE PELAKSANAAN
PAMERAN INDOTERA EXPO 100 % 100 %
TERLAKSANANYA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH)
JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)
1 LAP
1 LAP
JUMLAH PESERTA RAPAT
KOORDINASI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)
25 ORG 25 ORG
JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH)
25 ORG 25 ORG
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
22
JUMLAH PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
PENDAMPING DAN OPERATOR (PKH) 25 ORG 25 ORG
MENINGKATNYA PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROSENTASE PELAYANAN
ADMINISTRASI KANTOR
100 %
100 %
MENINGKATNYA SAPRAS
APARATUR
PROSENTASE SARANA PRASARANA
KANTOR
100 % 100 %
MENINGKATNYA DISIPLIN
APARATUR
PROSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
100 % 100 %
BERKEMBANGNYA SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
1 Dok
1 Dok
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk
memepertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggung-jawaban yang dilaksanakan.
3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
Meningkatnya
Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Pelatihan Pembuatan Abon Ikan
20 orang
20 orang
Meningkatnya
Perlindungan Tenaga
Kerja dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Sosialisasi Berbagai Peraturan
Pelaksanaan Tentang
ketenagakerjaan
20 Orang 20 Orang
Tersedianya lokasi
pemukiman transmigrasi
yang layak huni, layak
berkembang dan layak
lingkungan serta adanya
masyarakat yang secara
sukarela ingin
bertransmigrasi
Pelatihan Transmigrasi Lokal 50 KK KK 50
Meningkatkan Kemauan
dan Kemampuan
Individu, Keluarga,
Kelompok dan
Masyarakat Miskin serta
Komunitas adat terpencil
dalam memenuhi
kebutuhan
Operasional Keluarga Karapan (PKH) 15 org 15 org
Bantuan Sarana Penunjang bagi
Karang Taruna/Organisasi Sosial 1 orssos 1 orssos
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
24
3.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017
Analisis Capaian Kinerja pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis Prioritas 1. Pemberdayaan Fakir Miskin
Analisis Capaian Kinerja
No
Indikator Sasaran
Tahun 2017
Target
Kinerja (%)
Capaian
Kinerja (%)
1.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
100
100
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan penyerahan bantuan usaha ekonomi
produktif (UEP) kepada 2 kelompok usaha bersama (KUBE) bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Kegiatan ini dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin untuk bisa
wirausaha mandiri
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program
a. Analisis Kegagalan
Anggaran yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan
penanganan fakir miskin lumayan besar namun pada
anggaran tahun 2017 hanya tertata Rp. 90.050.000
Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, karena
hanya memiliki tenaga ASN, 1 Kepala Bidang dan 3 Kepala
Seksi sedangkan untuk tenaga staf tidak ada.
b. Analisis Keberhasilan
Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan
efisien
Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran
Adanya bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi
yang diadakan di Daerah
Berkurangnya masyarakat miskin karena boleh diberdayakan
lewat bantuan kelompok usaha bersama.
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
25
Sasaran Strategis Prioritas 2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Analisis Capaian Kinerja
No
Indikator Sasaran
Tahun 2017
Target
Kinerja (%)
Capaian
Kinerja (%)
1.
Penyandang Disabilitas Produktif
100
100
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penyandang
Disabilitas dan diikuti oleh 20 peserta, serta Penyerahan Bantuan Alat Penunjang
Aktifitas Penyandang Disabilitas Produktif bagi 5 orang penyandang disabilitas
yang masih produktif
Analisis Keberhasilan Kegagalan Program
a. Analisis Kegagalan
Anggaran yang dibutuhkan dalam Pembinaan Para
Penyandang Disabilitas cukup besar namun pada anggaran
tahun 2017 hanya tertata Rp. 179.000.000
Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang
Rahabilitasi Sosial, karena hanya memiliki tenaga ASN, 1
Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi sedangkan untuk tenaga
staf tidak ada.
b. Analisis Keberhasilan
Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan
efisien
Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran
Boleh beraktifitasnya Penyandang disabilitas yang masih
produktif.
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
26
Sasaran Strategis Prioritas 3. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Analisis Capaian Kinerja
No
Indikator Sasaran
Tahun 2017
Target
Kinerja (%)
Capaian
Kinerja (%)
1.
Kesejahteraan Lansia Terlantar dan Anak
Terlantar
100
100
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
Lansia dan diikuti oleh 100 peserta, serta penyerahan bantuan sembako bagi
lansia dan Juga Kegiatan Pembinaan PKK Terhadap Kesejahteraan Lansia diikuti
oleh 150 peserta.
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program
a. Analisis Kegagalan
Anggaran yang dibutuhkan dalam peningkatan kesejahteraan
lansia terlantar dan anak terlantar cukup besar namun pada
anggaran tahun 2017 hanya bisa tertata Rp. 224.850.000
Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang
Rahabilitasi Sosial, karena hanya memiliki tenaga ASN, 1
Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi sedangkan untuk tenaga
staf tidak ada.
b. Analisis Keberhasilan
Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan
efisien
Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran
Boleh terbantunya para lansia terlantar
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
27
Sasaran Strategis Prioritas 4. Program Keluarga Harapan
Analisis Capaian Kinerja
No
Indikator Sasaran
Tahun 2017
Realisasi
Kinerja
(%)
Capaian
Kinerja
(%)
1.
Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 100 100
Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan yang didanai lewat APBD yaitu :
Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan
Rapat Koordinas Program Keluarga Harapan
Pelatihan daan Bimbingan Teknis ASKESOS
Bimtek Pendamping dan Operator PKH.
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program
a. Analisis Kegagalan
Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, karena hanya memiliki
tenaga ASN, 1 Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi sedangkan
untuk tenaga staf tidak ada.
b. Analisis Keberhasilan
Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan
efisien
Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran
Sasaran Strategis prioritas 5. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteran Sosial
Analisis Capaian Kinerja
No
Indikator Sasaran
Tahun 2017
Realisasi
Kinerja
(%)
Capaian
Kinerja
(%)
1.
Karang Taruna, Orsos dan Lembaga Masyarakat Lainnya
100 100
Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan yang didanai oleh APBD
yaitu :
Bantuan Sarana Penunjang Bagi Karang Taruna/Orsos
Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan dan Monitoring Pendataan
PMKS dan PSKS di 12 kecamatan
Peringaatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
28
Peringatan Hari Pahlawan
Mengikuti Pelaksanaan Pameran Idotera EXPO
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program
a. Analisis Kegagalan
Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, karena
hanya memiliki tenaga ASN, 1 Kepala Bidang dan 3 Kepala
Seksi sedangkan untuk tenaga staf tidak ada
b. Analisis Keberhasilan
Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan
efisien
Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran
Sasaran Strategis prioritas 6. Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
No
Indikator Sasaran
Tahun 2017
Realisasi
Kinerja
(%)
Capaian
Kinerja
(%)
1.
Daerah Rawan Bencana Sosial 100 100
Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan Operasional Taruna Siaga
Bencana (TAGANA)
Minimnya/kurangya tenaga ASN yang ada, Di Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, karena hanya memiliki
tenaga ASN, 1 Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi sedangkan
untuk tenaga staf tidak ada.
b. Analisis Keberhasilan
Penggunaan Sumberdaya Aparatur/PNS secara efektif dan
efisien
Penggunaan Anggaran yang efisien dan Tepat Sasaran
Melalui Program Kegiatan Dinas Sosial, berikut adalah hasil capaian kinerja
Dinas Sosial dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa
Tenggara
Berikut adalah Prosentase sebesar Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten
Minahasa Tenggara selama 2 tahun terakhir yang merupakan hasil dari Program
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam rangka mengurangi
kesenjangan sosial dan pemerataan ekonomi.
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
29
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PERIODE 2016-2017
Pada table diatas, terlihat prosentase sebesar 21,04% atau turun dari
11.398 jiwa menjadi 9.000 jiwa, penurunan jumlah penduduk miskin ini sangat
signifikan hanya pada 2 (dua) tahun terakhir (2016-2017), hal ini disebabkan oleh
data jumlah penduduk miskin pada 3 (tiga) tahun awal (2013-2015) hanya
menggunakan data BPS tahun 2011, sedangkan BPS baru melakukan pendataan
kembali pada tahun 2015. Pemerintah daerah tidak bisa melakukan pendataan
yang bersifat formal karena tidak akan diterima oleh Pusat Basis Data Terpadu
(PBDT), hanya data dari BPS yang dapat diterima, sesuai dengan Instruksi
Presiden.
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Dan Alternative atau Solusi Yang Telah Dilakukan
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:
Keberhasilan program/kegiatan karena ditunjang oleh sumber
daya aparatur, sarana dan prasarana serta dana;
Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang
telah ditetapkan adalah :
1. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam
peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing;
2. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program
dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Sosial
Kabupaten Minahasa Tenggara.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Tahun 2016 Tahun 2017 Category 3 Category 4
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
30
Solusi :
1. Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural
dan fungsional bagi ASN harus sesuai bidang tugasnya masing-
masing;
2. Peningkatan pelaksanaan diklat teknis sesuai tugas dan fungsi;
3. Peningkatan kreativitas ASN dalam pemahaman dan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai tugas
pokok dan fungsinya masing-masing;
4. Pemanfaatan waktu yang efisien agar semua pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan
bermanfaat bagi semua pihak yang terkait;
5. Penambahan anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya aparatur yang
berkualitas.
3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber Daya Aparatur:
Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan
kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja;
Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan
kualitas sumber daya aparatur sehingga walaupun miskin struktur
tetapi kaya fungsi;
Sumber Dana:
Penggunaan sumber dana (keuangan) yang efisien sangat
berpengaruh dalam mencapai target kinerja yang maksimal;
Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan
seefisien mungkin agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang
tidak tepat sasaran sehingga pencapaian target kinerja tidak
maksimal.
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
31
3.6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pernyataan Pencapaian Kinerja
Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam
rencana kerja tahun 2017 memiliki andil besar dalam menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian target kinerja. Untuk memaksimalkan pencapaian
target kinerja yang telah ditetapkan, harus dilaksanakan secara optimal di semua
program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja dan anggaran
tahun 2017.
A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
No.
Uraian Belanja
Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
Sisa Anggaran
Rp
%
TOTAL BELANJA
4.047.324.915.00
3.895.114.517.00
96.24
152.210.398.00
I
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
2.103.655.915.00
1.999.184.650.00
95.03
104.471.265.00
II
BELANJA LANGSUNG 1.943.669.000.00
1,895.114.517.00
97.54 1.895.929.867.00
Belanja Pegawai
113.940.000.00
113.940.000.00
100 -
Belanja Barang dan Jasa
1.459.169.000.00
1.431.429.867.00
98.10 27.739.133.00
Belanja Modal 370.560.000 350.560.000.00 94.60 20.000.000.00
Realisasi Anggaran Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa
Tenggara sebesar Rp. 3.895.114.517.00, atau 96,24 % dari total anggaran
sebesar Rp. 4.047.324.915.00.
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
32
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu ditopang
dengan penetapan program/kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
Anggaran 2017. Program-Program tersebut terdiri atas :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya;
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
6. Program Pembinaaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma;
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
8. Program Keluarga Harapan (PKH);
9. Program Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat
Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sasaran strategis yang telah
ditetapkan ditunjang dengan anggaran yang ditata dalam APBD Tahun Anggaran
2017 Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara seperti yang tergambar dalam
tabel di bawah ini :
PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
MENURUNNYA PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS)
JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) YANG DI
BANTU LEWAT USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
2
KELOMPOK
JUMLAH DOKUMEN VERIFIKASI, MONITORING DAN
EVALUASI PENERIMA BANTUAN UEP KELOMPOK USAHA
BERSAMA (KUBE)
1 DOK
MENINGKATNYA
KSSEJAHTERAAN LANSIA
TERLANTAR
JUMLAH LANSIA TERLANTAR YANG DI BANTU DI
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 12 KEC
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
33
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN PENYANDANG
CACAT
JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENYANDANG CACAT SERTA PEMBERIAN BANTUAN ALAT
PENUNJANG KEGIATAN BAGI PENYANDANG CACAT
50 ORG
MENINGKATNYA
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
JUMLAH KARANG TARUNA YANG MENDAPAT BANTUAN
SARANA PENUNJANG KAGIATAN 2 K.T
JUMLAH DOKUMEN DATA KEMISKINAN DAN LAPORAN
MONITORING PMKS SERTA PSKS
1 DOK/1
LAP
PROSENTASE PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN
SOSIAL 100 %
PROSENTASE PERINGATAN HARI PAHLAWAN 100 %
PROSENTASE PELAKSANAAN PAMERAN INDOTERA EXPO 100 %
TERLAKSANANYA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH)
JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
1 LAP
JUMLAH PESERTA RAPAT KOORDINASI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) 25 ORG
JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 25 ORG
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
34
JUMLAH PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPING DAN
OPERATOR (PKH) 25 ORG
MENINGKATNYA
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR 100 %
MENINGKATNYA SAPRAS
APARATUR
PROSENTASE SARANA PRASARANA KANTOR
100 %
MENINGKATNYA DISIPLIN
APARATUR
PROSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100 %
TERSEDIANYA DOKUMEN
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN
2 Dok
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
35
RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
DINAS SOSIAL
TAHUN 2017
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN
- BELANJA LANGSUNG 1.651.400.000,00
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 321.940.000,00
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 490.560.000,00
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18.000.000,00
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.000.000
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
78.050.000,00
Bantuan UEP Kelompok Usaha Bersama 41.250.000,00
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan UEP Kube 36.800.000,00
6. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL 89.350.000,00
Peningkatan Kesejahteraan Lansia 89.350.000,00
7.
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA 176.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 176.000.000,00
8. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT 272.500.000,00
Bantuan Sarana Penunjang Bagi Karang Taruna/Orsos
Verifikasi, Validasi Data Kemiskinan dan Monitoring Pendataan PMKS
dan PSKS di 12 Kecamatan
Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
50.800.000,00
71.700.000,00
50.000.000,00
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
36
Peringatan Hari Pahlawan
Pelaksanaan Pameran Indotera Ekspo
20.000.000,00
80.000.000,00
9. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 200.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) 40.000.000,00
Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 60.000.000,00
Pelatihan dan Bimbingan Teknis ASKESOS
50.000.000,00
Bimbingan Teknis Pendamping dan Operator PKH 50.000.000,00
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
FENGGY WURANGIAN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196104101990032003
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LAKIP TAHUN 2017
37
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) adalah kewajiban yang harus
dipertanggung-jawabkan dan tolok ukur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara menyajikan Hasil Capaian Kinerja
dan Keuangan selama Tahun 2017.
Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Sosial
Kabupaten Minahasa Tenggara telah ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2017 sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam
pencapaian sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ditunjang dengan
tersedianya dana yang ada dengan tujuan dapat memberikan hasil yang maksimal
dalam pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja sasaran.
Demikian Laporan Kinerja Instasni Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.
Ratahan, Februari 2018
KEPALA DINAS,
Fenggy Wurangianm SE, M.Si Pembina Utama Muda
NIP.19610410 199003 2 003
No TUJUAN/SASARAN No INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
Prosentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Prosentase kualitas dan peran serta Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
3 Meningkatnya kualitas dan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial ((PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Prosentase pelayanan terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
4 Meningkatnya kualitas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) Prosentase Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan
(PKH)
5 Meningkatnya pelayanan dalam hal penanggulangan bencana. Prosentase partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam
penanggulangan bencana
1 Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan
kesejahteraan sosial;
Jumlah lembaga, para pelaku usaha kesejahteraan sosial
dan PSKS lainnya yang ikut berperan aktif dalam
penanggulangan masalah sosial
2 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin
serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar;
Jumlah partisipasi sosial dari PSKS, TKSK dalam
menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial
3 Terlayaninya, terlindunginya, dan tersantuninya Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;
Jumlah dan kualitas pelayanan sosial berupa pembinaan,
pelatihan keterampilan dan bantuan stimulan bagi
masyarakat khususnya PMKS 4 Tersedianya tempat penampungan dan pembinaan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial;
Jumlah kelompok usaha bersama (KUBE) yang mendapat
bantuan stimulan
5 Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat serta
lanjut usia;
Jumlah penanganan penyandang cacat untuk peningkatan
fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan
serta pemberian bantuan alat
6 Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan
Sosial
Jumlah penanganan Lanjut Usia untuk peningkatan fungsi
sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan serta
pemberian bantuan
7 Meningkatnya fungsi pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH); Jumlah peserta Monev PKH dalam menunjang pelaksanaan
kesejahteraan sosial
8 Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana; Jumlah peserta rapat koordinasi dalam menunjang
pelaksanaan kesejahteraan sosial
9 Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan
bencana.
Jumlah peserta bimtek pendamping PKH dalam menunjang
pelaksanaan kesejahteraan sosial
Jumlah peserta bimtek ASKESOS dalam menunjang
pelaksanaan kesejahteraan sosial
Tersedianya bufferstock dan lauk pauk untuk bantuan
korban bencana
Jumlah pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan
bencana
1 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Jumlah Kelompok Usaha Bersama Yang Dibantu Lewat
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
2 Meningkatnya Kesejahteraan Lansia TerlantarJumlah Dokumen Verifikasi dan Monitoring Penerima
Bantuan UEP KUBE
3 Terlaksananya Pembinaan Penyandang cacatJumlah Lansia Terlantar Yang Dibantu di Kabupaten
Minahasa Tenggara
4 Meningkatnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Cacat serta
Penerima Bantuan Alat Penunjang Kegiatan Bagi
Penyandang Cacat
5 Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH)Jumlah Karang Taruna/Orsos Yang Mendapat Bantuan
Sarana Penunjang
Jumlah Dokumen Data Kemiskinan dan Laporan Monitoring
PMKS dan PSKS
Prosentase Peringatan Hari Pahlawan
Prosentase Peringatan Hari Kesetiakawananan Sosial
1 Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan
kesejahteraan sosial;
Jumlah KarangTaruna/Orsos yag mendapat Bantuan
Sarana Penunjang Kegiatan
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TUJUAN RENSTRA
SASARAN RENSTRA
KINERJA UTAMA
SASARAN PERJANJIAN KINERJA
2 Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin
serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar;
Jumlah Kelompok Usaha Bersama Yang Mendapat Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
3 Terlayaninya, terlindunginya, dan tersantuninya Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;
Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapat Bantuan
AlatJumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE
4 Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat serta
lanjut usia;
Jumlah Lansia Terlantar dan Anak Terlantar Yang Sudah
Diberikan Bantuan
5 Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan
Sosial
Jumlah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan
(PKH)
6 Meningkatnya fungsi pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH); Tersedianya Bantuan Logistik Pasca Bencana
7 Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
8 Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan
bencana.
Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD TA 2017
Lampiran II
Nomor
20 Oktober 2017 : Tanggal
38 :
PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial
KODE
REKENING URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
BELANJA 4.047.324.915,04 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5 3.481.347.413,60 565.977.501,44 16,26
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.103.655.915,04 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1 1.829.947.413,60 273.708.501,44 14,96
2.103.655.915,04 Non Kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 00.00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.829.947.413,60 273.708.501,44 14,96
Belanja Pegawai 2.103.655.915,04 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1 1.829.947.413,60 273.708.501,44 14,96
1.192.470.344,04 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01 1.273.076.166,20 (80.605.822,16) (6,33)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 900.466.060,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 80.768.096,00 819.697.964,00 9,85
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1 tahun x 900.466.060,00 = 900.466.060,00
Tunjangan Keluarga 66.533.901,84 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 (44.111.340,56) 110.645.242,40 (39,87)
Tunjangan Keluarga
1 tahun x 66.533.901,84 = 66.533.901,84
Tunjangan Jabatan 153.178.200,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 (74.202.800,00) 227.381.000,00 (32,63)
Tunjangan Jabatan
1 tahun x 153.178.200,00 = 153.178.200,00
Tunjangan Fungsional Umum 13.898.200,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 2.656.200,00 11.242.000,00 23,63
Tunjangan Fungsional Umum
1 tahun x 13.898.200,00 = 13.898.200,00
Tunjangan Beras 50.375.352,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 (25.462.872,00) 75.838.224,00 (33,58)
Tunjangan Beras
1 tahun x 50.375.352,00 = 50.375.352,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.002.716,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 (20.251.063,40) 28.253.779,40 (71,68)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 tahun x 8.002.716,00 = 8.002.716,00
Pembulatan Gaji 15.914,20 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 (2.042,20) 17.956,40 (11,37)
Pembulatan Gaji
1 tahun x 15.914,20 = 15.914,20
911.185.571,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02 556.871.247,40 354.314.323,60 63,63
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 911.185.571,00 1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 354.314.323,60 556.871.247,40 63,63
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 tahun x 911.185.571,00 = 911.185.571,00
BELANJA LANGSUNG 1.943.669.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2 1.651.400.000,00 292.269.000,00 17,70
373.440.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 321.940.000,00 51.500.000,00 16,00
142.450.000,00 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.06 . 1.06.01 . 01.01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
168.400.000,00 (25.950.000,00) (15,41)
Belanja Pegawai 68.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.1 84.000.000,00 (15.200.000,00) (18,10)
68.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.1.02 84.000.000,00 (15.200.000,00) (18,10)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 68.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.1.02.01 (15.200.000,00) 84.000.000,00 (18,10)
Belanja Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Honorarium Sopir
12 Bln/org x 2.400.000,00 = 28.800.000,00
Honorarium Cleaning Service
12 bln/org x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
8 orang/bulan x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2 84.400.000,00 (10.750.000,00) (12,74)
41.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01 29.870.000,00 11.750.000,00 39,34
Belanja Alat Tulis Kantor 30.370.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01 8.000.000,00 22.370.000,00 35,76
Belanja ATK
Catridge
15 buah x 325.000,00 = 4.875.000,00
Kertas HVS F4
150 rim x 65.000,00 = 9.750.000,00
Tinta Print
100 Buah x 40.000,00 = 4.000.000,00
Map
1,500 Buah x 4.000,00 = 6.000.000,00
Odner
35,000 Buah x 22,00 = 770.000,00
Flashdisk
9 Buah x 150.000,00 = 1.350.000,00
Perforator
6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00
Hekter Besar
9 Buah x 40.000,00 = 360.000,00
Hekter Kecil
10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00
Ballpoint Balliner
100 Buah x 20.000,00 = 2.000.000,00
Ballpoint Standar
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
10 Dos x 20.000,00 = 200.000,00
Kertas Cover
5 rim x 45.000,00 = 225.000,00
Gunting Besar
6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00
Kertas HVS Warna
2 rim x 70.000,00 = 140.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 7.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04 3.750.000,00 4.000.000,00 93,75
Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya
1 thn x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.05 0,00 3.500.000,00 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.03 9.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Listrik 6.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03 0,00 6.500.000,00 0,00
Belanja Listrik
1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.03.12 0,00 3.000.000,00 0,00
Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
12.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.05 20.000.000,00 (7.500.000,00) (37,50)
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 12.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.05.05 (7.500.000,00) 20.000.000,00 (37,50)
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
10.030.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.06 10.030.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja Cetak
1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.030.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02 0,00 5.030.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
1 tahun x 5.030.000,00 = 5.030.000,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.11 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02 (10.000.000,00) 10.000.000,00 (100,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.11.03 (5.000.000,00) 5.000.000,00 (100,00)
34.140.000,00 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01.02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
19.840.000,00 14.300.000,00 72,08
Belanja Pegawai 33.140.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.1 18.840.000,00 14.300.000,00 75,90
33.140.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.1.01 18.840.000,00 14.300.000,00 75,90
Honorarium Satuan Pengelola Keuangan 33.140.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.1.01.03 14.300.000,00 18.840.000,00 75,90
Honorarium Satuan Pengelola Keuangan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 bln/org x 800.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran
1 thn/org x 14.240.000,00 = 14.240.000,00
Honorarium Pembantu Pejabat Penataushaan Keuangan
12 bln x 775.000,00 = 9.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2 1.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Belanja ATK
1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01.03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
10.600.000,00 2.400.000,00 22,64
Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.1 9.600.000,00 2.400.000,00 25,00
12.000.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.1.01 9.600.000,00 2.400.000,00 25,00
Honorarium Satuan Pengelola Barang/Jasa 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.1.01.04 2.400.000,00 9.600.000,00 25,00
Honorarium Satuan Pengelola Barang/Jasa
12 bln/org x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2 1.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Belanja ATK
1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
183.850.000,00 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.06 . 1.06.01 . 01.06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
123.100.000,00 60.750.000,00 49,35
Belanja Barang dan Jasa 183.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2 123.100.000,00 60.750.000,00 49,35
990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.01 990.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 990.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01 0,00 990.000,00 0,00
Belanja ATK
1 thn x 990.000,00 = 990.000,00
182.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.15 122.110.000,00 60.750.000,00 49,75
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.15.01 (3.950.000,00) 4.950.000,00 (79,80)
SPPD Dalam Daerah
1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 181.860.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.15.02 64.700.000,00 117.160.000,00 55,22
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
Eselon II
4 kali x 11.000.000,00 = 44.000.000,00
Eselon III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
3 kali x 10.030.000,00 = 30.090.000,00
Eselon IV/Staf
9 kali x 9.610.000,00 = 86.490.000,00
Perjalanan Dinas
1 thn x 2.410.000,00 = 2.410.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Eselon II
15 kali x 380.000,00 = 5.700.000,00
Eselon III
1 thn x 4.420.000,00 = 4.420.000,00
Eselon IV/Staf
25 kali x 350.000,00 = 8.750.000,00
515.679.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 02 490.560.000,00 25.119.000,00 5,12
20.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02.05 Sumber Dana : 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3.17 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05 0,00 20.000.000,00 0,00
Sepeda Motor
1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
253.060.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02.07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
253.060.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 253.060.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3 253.060.000,00 0,00 0,00
63.060.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27 63.060.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04 0,00 60.000.000,00 0,00
Rak Kayu
Pembuatan Rak Kayu Gudang Bufer Stock
1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
3.060.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05 0,00 3.060.000,00 0,00
Papan Pengumunan
Papan Pengumunan Untuk Data-Data
3 unit x 1.020.000,00 = 3.060.000,00
110.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28 110.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 110.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01 0,00 110.000.000,00 0,00
Tenda
Pembuatan Kanopi Gudang Bufer Stock
1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Kursi Kerja
20 buah x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
80.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.30 80.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.30.01 0,00 40.000.000,00 0,00
Meja Kerja
20 buah x 2.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Lemari dan Arsip Pejabat 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07 0,00 40.000.000,00 0,00
Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain
Lemari Data
4 buah x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
97.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02.09 Sumber Dana : 97.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 97.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3 97.500.000,00 0,00 0,00
97.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29 97.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
82.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02 0,00 82.500.000,00 0,00
P.C Unit/ Komputer PC
Komputer PC
3 unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
Lap Top
4 unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05 0,00 15.000.000,00 0,00
Printer
6 unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
145.119.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 02.24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
120.000.000,00 25.119.000,00 20,93
Belanja Barang dan Jasa 145.119.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2 120.000.000,00 25.119.000,00 20,93
145.119.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05 120.000.000,00 25.119.000,00 20,93
Belanja Jasa Service 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01 0,00 30.000.000,00 0,00
Jasa Service Kendaraan Dinas/Jabatan
1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 45.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02 0,00 45.000.000,00 0,00
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Jabatan
1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 70.119.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03 25.119.000,00 45.000.000,00 55,82
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1 thn x 62.919.000,00 = 62.919.000,00
BBM
1 thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
14.950.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.06 . 1.06.01 . 03 18.000.000,00 (3.050.000,00) (16,94)
14.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.06 . 1.06.01 . 03.02 Sumber Dana : 18.000.000,00 (3.050.000,00) (16,94)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 6
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2 18.000.000,00 (3.050.000,00) (16,94)
14.950.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12 18.000.000,00 (3.050.000,00) (16,94)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04 (3.050.000,00) 18.000.000,00 (16,94)
Belanja Pakaian Dinas (PDH)
1 pkt x 14.950.000,00 = 14.950.000,00
0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 06.01 Sumber Dana : 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01 (2.500.000,00) 2.500.000,00 (100,00)
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01 (1.250.000,00) 1.250.000,00 (100,00)
Belanja Penggandaan 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02 (1.250.000,00) 1.250.000,00 (100,00)
90.050.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 78.050.000,00 12.000.000,00 15,37
41.250.000,00 Bantuan UEP Kelompok Usaha Bersama 1.06 . 1.06.01 . 15.06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
41.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2 41.250.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01 0,00 500.000,00 0,00
ATK
1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06 750.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01 0,00 250.000,00 0,00
Cetak
1 kgt x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02 0,00 500.000,00 0,00
Penggandaan
1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
40.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.23 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.23.02 0,00 40.000.000,00 0,00
Bantuan bagi KUBE
2 klmpk x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
48.800.000,00 Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan UEP KUBE
1.06 . 1.06.01 . 15.11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
36.800.000,00 12.000.000,00 32,61
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 7
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2 36.800.000,00 12.000.000,00 32,61
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00
ATK
1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06 1.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00
Cetak
1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02 0,00 750.000,00 0,00
Penggandaan
1 kgt x 750.000,00 = 750.000,00
46.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15 34.550.000,00 12.000.000,00 34,73
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01 12.000.000,00 7.800.000,00 153,85
SPPD Dalam Daerah
Eselon II
4 kali x 150.000,00 = 600.000,00
Eselon III
24 kali x 150.000,00 = 3.600.000,00
Eselon IV
24 kali x 150.000,00 = 3.600.000,00
Pendamping UEP Kube
24 bln/org x 500.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02 0,00 26.750.000,00 0,00
SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi
1 kgt x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
SPPD Luar Daerah Luar Provinsi
Eselon II
1 kali x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Eselon III
1 kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Eselon IV
1 kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
224.850.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06 . 1.06.01 . 16 89.350.000,00 135.500.000,00 151,65
99.850.000,00 Peningkatan Kesejahtraan Lansia Terlantar dan anak Terlantar
1.06 . 1.06.01 . 16.12 Sumber Dana : 89.350.000,00 10.500.000,00 11,75
Belanja Barang dan Jasa 99.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2 89.350.000,00 10.500.000,00 11,75
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.01.01 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja ATK
1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06 3.000.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 8
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Cetak
1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
41.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15 0,00 41.850.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01 10.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pendamping Aslut
21 bln/org x 500.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.02 31.350.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 thn x 31.350.000,00 = 31.350.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.23 81.350.000,00 (31.350.000,00) (38,54)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.23.01 (31.350.000,00) 81.350.000,00 (38,54)
Bantuan Bagi Lansia dan Anak Terlantar
1 kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
125.000.000,00 Pembinaan PKK terhadap Kesejahteraan Lansia 1.06 . 1.06.01 . 16.13 Sumber Dana : 0,00 125.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2 0,00 125.000.000,00 0,00
8.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.01 0,00 8.500.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 8.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01 8.500.000,00 0,00 0,00
Belanja ATK
1 kgt x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.03 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.03.27 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2 org x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06 0,00 8.000.000,00 0,00
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak
1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan
1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
25.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.11 0,00 25.500.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.11.05 25.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Makan-Minum Kegiatan
300 org x 55.000,00 = 16.500.000,00
Snack Pagi dan Sore
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 9
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
600 kali/org x 15.000,00 = 9.000.000,00
78.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15 0,00 78.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01 33.000.000,00 0,00 0,00
Uang Pengganti Transport Peserta
300 org x 110.000,00 = 33.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02 45.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
1 kgt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
179.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1.06 . 1.06.01 . 18 176.000.000,00 3.000.000,00 1,70
179.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.06 . 1.06.01 . 18.03 Sumber Dana : 176.000.000,00 3.000.000,00 1,70
Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2 176.000.000,00 3.000.000,00 1,70
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja ATK
1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.27 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja Narasumber
1 kgt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja Cetak
1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.07 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.07.02 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja Sewa Gedung
1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.11 3.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 3.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.11.04 0,00 3.300.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
60 org x 55.000,00 = 3.300.000,00
79.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15 35.350.000,00 44.350.000,00 125,46
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01 3.000.000,00 7.500.000,00 40,00
Pengganti Transport Peserta Pelatihan
50 0rg x 150.000,00 = 7.500.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 10
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pendamping Cacat
6 bln/org x 500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02 41.350.000,00 27.850.000,00 148,47
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
Eselon III
1 kali x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Eselon IV
2 kali x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
1 kgt x 3.350.000,00 = 3.350.000,00
SPP Luar Daerah
1 keg x 41.350.000,00 = 41.350.000,00
80.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.23 121.350.000,00 (41.350.000,00) (34,07)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18.03 . 5.2.2.23.01 (41.350.000,00) 121.350.000,00 (34,07)
Belanja Bantuan Alat Penunjang Aktivitas Bagi Cacat Berat dan Eks Trauma
1 kgt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
290.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
1.06 . 1.06.01 . 21 272.500.000,00 18.000.000,00 6,61
50.800.000,00 Bantuan Sarana Penunjang Bagi Karang Taruna / Orsos
1.06 . 1.06.01 . 21.06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
50.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 50.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2 50.800.000,00 0,00 0,00
250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06 1.000.000,00 (750.000,00) (75,00)
Belanja Cetak 150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01 (350.000,00) 500.000,00 (70,00)
Cetak
1 kgt x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02 (400.000,00) 500.000,00 (80,00)
Penggandaan
1 kgt x 100.000,00 = 100.000,00
10.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.15 9.800.000,00 750.000,00 7,65
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01 0,00 750.000,00 0,00
SPPD Dalam Daerah
5 kali x 150.000,00 = 750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02 750.000,00 9.050.000,00 8,29
SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi
1 kgt x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
SPPD Luar Daerah Luar Provinsi
1 kali x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
40.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.23 40.000.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 11
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.06 . 5.2.2.23.02 0,00 40.000.000,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
2 klmpk x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
98.500.000,00 Verifikasi Validasi Data Kemiskinan dan Monitoring Pendataan PMKS dan PSKS di 12 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 21.07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
71.700.000,00 26.800.000,00 37,38
Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2 71.700.000,00 26.800.000,00 37,38
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.01 25.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01 0,00 25.000.000,00 0,00
ATK
ATK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
12 kec x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
ATK Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kabupaten
1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
19.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.06 19.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 19.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02 0,00 19.000.000,00 0,00
Penggandaan
Penggandaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan
12 kec x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Penggandaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kabupaten
1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
54.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.15 27.700.000,00 26.800.000,00 96,75
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01 (4.400.000,00) 16.200.000,00 (27,16)
Belanja Perjalanan Dinas Pendamping TKSK
1 kgt x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
28 kali x 150.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02 31.200.000,00 11.500.000,00 271,30
SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi
SPPD Luar Daerah Dalam Provinsi Pendamping
TKSK
1 kgt x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
SPPD Luar Daerah Luar Provinsi
1 kgt x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
21.000.000,00 Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 1.06 . 1.06.01 . 21.08 Sumber Dana : 50.000.000,00 (29.000.000,00) (58,00)
Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2 50.000.000,00 (29.000.000,00) (58,00)
0,00 Belanja Bahan/Material 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.02 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)
Belanja Bahan Baku Pameran 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.02.14 (15.000.000,00) 15.000.000,00 (100,00)
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06 3.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 12
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01 (1.000.000,00) 1.500.000,00 (66,67)
Belanja Cetak
1 Kgt x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02 (1.000.000,00) 1.500.000,00 (66,67)
Belanja Penggandaan
1 Kgt x 500.000,00 = 500.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15 32.000.000,00 (12.000.000,00) (37,50)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02 (12.000.000,00) 32.000.000,00 (37,50)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 kgt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
13.000.000,00 Peringatan Hari Pahlawan 1.06 . 1.06.01 . 21.09 Sumber Dana : 20.000.000,00 (7.000.000,00) (35,00)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Minahasa Tenggara
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2 20.000.000,00 (7.000.000,00) (35,00)
1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.10 3.500.000,00 (2.000.000,00) (57,14)
Belanja Sewa Tenda 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.10.05 (2.000.000,00) 3.500.000,00 (57,14)
Belanja Sewa Tenda
1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
11.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.11 16.500.000,00 (5.000.000,00) (30,30)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.09 . 5.2.2.11.05 (5.000.000,00) 16.500.000,00 (30,30)
Belanja Makan-Minum Kegiatan
1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Snack
1 Kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
107.200.000,00 Pelaksanaan Pameran Indotera Ekspo 1.06 . 1.06.01 . 21.10 Sumber Dana : 80.000.000,00 27.200.000,00 34,00
Belanja Barang dan Jasa 107.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2 80.000.000,00 27.200.000,00 34,00
10.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.02 16.000.000,00 (6.000.000,00) (37,50)
Belanja Bahan Baku Pameran 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.02.14 (6.000.000,00) 16.000.000,00 (37,50)
Belanja Bahan Pameran
1 Kgt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.07 0,00 25.000.000,00 0,00
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar
Sarana Mobilitas 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.07.04 25.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Tempat
1 kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
72.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.15 64.000.000,00 8.200.000,00 12,81
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21.10 . 5.2.2.15.02 8.200.000,00 64.000.000,00 12,81
Perjalanan Dinas Luar Daerah
8 Org x 9.025.000,00 = 72.200.000,00
230.200.000,00 Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 23 200.000.000,00 30.200.000,00 15,10
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 13
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
67.000.000,00 Monitoring dan evaluasi Program Keluarga Harapan 1.06 . 1.06.01 . 23.01 Sumber Dana : 40.000.000,00 27.000.000,00 67,50
Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2 40.000.000,00 27.000.000,00 67,50
1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01 0,00 1.800.000,00 0,00
Belanja ATK
1 kgt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.06 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Cetak
1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
63.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15 36.200.000,00 27.000.000,00 74,59
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01 27.000.000,00 1.800.000,00 1.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 kali x 150.000,00 = 1.800.000,00
Pendamping PKH
54 bln/org x 500.000,00 = 27.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02 0,00 34.400.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Eselon III
3 kali x 8.000.000,00 = 24.000.000,00
Eselon IV
1 kali x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi
1 kgt x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
60.000.000,00 Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan 1.06 . 1.06.01 . 23.02 Sumber Dana : 60.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2 60.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01 0,00 3.000.000,00 0,00
Belanja ATK
1 kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.06 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.06.01 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja Cetak
1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 14
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
53.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15 53.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01 0,00 7.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 kgt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02 0,00 46.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
1 kgt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
5 kali x 8.000.000,00 = 40.000.000,00
50.000.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Teknis ASKESOS 1.06 . 1.06.01 . 23.03 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.01 4.200.000,00 (2.700.000,00) (64,29)
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01 (2.700.000,00) 4.200.000,00 (64,29)
Belanja ATK
1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03 5.000.000,00 (3.000.000,00) (60,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.03.27 (3.000.000,00) 5.000.000,00 (60,00)
Belanja Narasumber
2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.06 5.000.000,00 (3.500.000,00) (70,00)
Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.06.01 (2.000.000,00) 2.500.000,00 (80,00)
Belanja Cetak
1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02 (1.500.000,00) 2.500.000,00 (60,00)
Belanja Penggandaan
1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.07 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.07.02 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.11 3.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.11.02 0,00 3.300.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
60 org x 55.000,00 = 3.300.000,00
40.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.15 31.000.000,00 9.200.000,00 29,68
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01 0,00 7.500.000,00 0,00
Transport Peserta Kegiatan Bimtek
50 org x 150.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02 9.200.000,00 23.500.000,00 39,15
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 15
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Eselon III
2 kali x 8.600.000,00 = 17.200.000,00
Eselon IV
2 kali x 7.750.000,00 = 15.500.000,00
53.200.000,00 Bimbingan Teknis Pendamping dan Operator PKH 1.06 . 1.06.01 . 23.04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
50.000.000,00 3.200.000,00 6,40
Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2 50.000.000,00 3.200.000,00 6,40
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.01 5.000.000,00 (2.500.000,00) (50,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01 (2.500.000,00) 5.000.000,00 (50,00)
ATK
1 kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.03 5.000.000,00 (3.000.000,00) (60,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.03.27 (3.000.000,00) 5.000.000,00 (60,00)
Narasumber
1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06 3.500.000,00 (2.500.000,00) (71,43)
Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06.01 (1.000.000,00) 1.500.000,00 (66,67)
Cetak
1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02 (1.500.000,00) 2.000.000,00 (75,00)
Penggandaan
1 kgt x 500.000,00 = 500.000,00
0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.07 2.000.000,00 (2.000.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.07.03 (2.000.000,00) 2.000.000,00 (100,00)
1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.11 1.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.11.05 0,00 1.650.000,00 0,00
Makanan dan Minuman Kegiatan
30 org x 55.000,00 = 1.650.000,00
4.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.13 4.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.13.01 0,00 4.400.000,00 0,00
Pakaian Kerja Lapangan
22 org x 200.000,00 = 4.400.000,00
41.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15 28.450.000,00 13.200.000,00 46,40
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.420.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01 (880.000,00) 3.300.000,00 (26,67)
Uang Pengganti Transport
22 org x 110.000,00 = 2.420.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.230.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02 14.080.000,00 25.150.000,00 55,98
SPPD Luar Daerah Luar Provinsi
Eselon III
2 kali x 8.515.000,00 = 17.030.000,00
Eselon IV
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 16
KODE REKENING
URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 7 4 5 6
2 kali x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Operator PKH
1 kali x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
25.000.000,00 Program Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat
1.06 . 1.06.01 . 24 0,00 25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana) 1.06 . 1.06.01 . 24.01 Sumber Dana : 0,00 25.000.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2 0,00 25.000.000,00 0,00
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.01 0,00 2.500.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01 2.500.000,00 0,00 0,00
Belanja ATK
1 kgt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.06 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan
1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
21.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.15 0,00 21.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01 21.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
42 bln/org x 500.000,00 = 21.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.047.324.915,04) (3.481.347.413,60) (565.977.501,44) 16,26
Ratahan, 20 Oktober 2017
BUPATI
James Sumendap
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.06.01 Dinas Sosial Halaman 17
1.5 STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara
LKIP TAHUN 2017
STRUKTUR DINSOS
KASUBAG KEUANGAN DAN
PERENCANAAN
KASIE PEMB. MASYARAKAT,
KELEMBAGAAN DAN RESTORASI
SOSIAL
KASIE JAMINAN SOSIALKASIE REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KABID BIDANG PEMB. SOSIAL &
PENANGANAN FAKIR MISKIN
KABID BIDANG PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIALKABID RAHABILITASI SOSIAL
KASUBAG UMUM DAN
PERLENGKAPAN
KASIE PENDAMPINGAN BANTUAN
STIMULANT DAN PENATAAN
LINGKUNGAN
KASIE PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA ALAM
KASIE REHAB. SOSIAL ANAK DAN
LANJUT USIA
KASIE IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN
KAPASITAS
KASIE PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA SOSIAL
KASIE REHAB. SOSIAL TUNA SOSIAL
DAN KORBAN PERDAGANGAN
ORANG