polresokuselatan.compolresokuselatan.com/.../2020/10/LKIP-2019.docx · Web viewBerdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH SUMATERA SELATAN

RESOR OGAN KOMERING ULU SELATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHPOLRES OKU SELATAN TAHUN 2019

Muaradua, Januari 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMETARA SELATAN


KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU SELATANNOMOR : Kep / 05 / I / 2020

Tentang

LKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ) KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2019

KEPALA KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan TA. 2019 maka dipandang perlu menetapkan keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

3. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 27 / XII / 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Struktur Program dan Angaran

4. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan anggaran kementerian negara / lembaga (RKA-KL)

5. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 323 / VI / 2011 tanggal 07 Juni 2011 tentang rencana kerja kepolisian negara republik indonsia (Renja Polri) Tahun 2011.

6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep / 585 / VII / 2005, tanggal 05 juli 2005 tentang pedoman pelaksanaan manajemen Program dan anggaran Polri.

7. Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep / 4 / VII / 2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang draft akhir panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) dilingkungan Polri.

8. Surat Keputusan Kapolres OKU Selatan Nomor : Kep / / VI / 2019 tanggal 1 juni 2016 tentang rencana Kerja Polres OKU Selatan Tahun 2017

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Pokja Penyusunan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini

2. LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini dibuat agar dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres OKU Selatan.

3. Surat Keputusan ini Berlaku mulai tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : MuaraduaPada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOROGAN KOMERING ULU SELATAN

DENY AGUNG ANDRIANA, S.IK., MH.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110997

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES OKUSNOMOR : SKEP / 05 / I / 2020TANGGAL : 6 JANUARI 2020

Tembusan : 1. Kapolda Sumsel2. Wakapolda Sumsel 3. Irwasda Sumsel 4. Karorena Polda Sumsel

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat

dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres OKU Selatan telah selesai

disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta dukungan anggaran tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres OKU Selatan dapat diselesaikan

sesuai rencana dan tepat waktu. Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan

program, kegiatan, sasaran, tujuan, indikator keberhasilan, kegagalan dalam pengukuran

pencapaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan yang selaras guna menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja Polres OKU Selatan selama T.A. 2019.

Didalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres OKU Selatan

T.A. 2019 ini masih terdapat kekurangan, masih perlu perbaikan, baik dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Polres OKU Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Polres OKU Selatan

dibuat sebagai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, untuk menentukan arah kebijakan

pimpinan di tahun 2020.

Muaradua, 06 Januari 2020KEPALA KEPOLISIAN RESOR

OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENY AGUNG ANDRIANA, S.IK, MHAJUN KOMISARIS BESAR POLSI NRP 77110997

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU UNIT KERJA POLRES OKU SELATAN .... KATA PENGANTAR ..............................................................................................

i ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................... 1B. Tugas dan Fungsi .........……………………….................. 2C. Struktur Organisasi ............................................................. 2D. Sistimatika Penyajian ......................................................... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi ………..……………….……………….. 5B. Perjanjian Kinerja …….………………………………….. 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .........………………….……. 9B. Realisasi Anggaran .......................................................... 44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………....…………………….... 46B. Saran............................................................................... 48

C. Tindak Lanjut................................................................... 48

LAMPIRAN :

1. PENGUKURAN KEGIATAN KINERJA (PKK) TA. 2019;

2. STRUKTUR ORGANISASI POLRES OKU SELATAN TA. 2019;

3. SPRIN TIM POKJA PENYUSUNAN LKIP POLRES OKU SELATAN TA. 2019;

4. PERJANJIAN KINERJA POLRES OKU SELATAN TA. 2019;

5. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SATKER POLRES OKU SELATAN TA. 2017

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH SUMATERA SELATAN


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri memiliki tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern serta transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan institusi Polri yang profesional, bermoral, dan modern tersebut diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal baik internal maupun eksternal agar pelaksanaan tupoksi berjalan efektif dan efisien serta akuntabel.

Polres OKU Selatan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam melaksanakan apa yang tertuang dalam pasal 30 ayat 4 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Polres OKU Selatan terus berupaya melakukan sinergi dengan segenap komponen masyarakat untuk menciptakan kondisi OKU Selatan yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas tanpa ada diikuti rasa takut dan khawatir yang timbul dari situasi dan kondisi yang tidak aman.

Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai dengan saat ini, Polres OKU Selatan senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut Polres OKU Selatan yang juga bagian dari instansi kepemerintahan telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara, dimana ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 dan undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung jawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik. pemerintah melalui Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut TAP MPR RI dan undang - undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2015, tanggal 30 Juni 2015 tentang penyusunan laporan kinerja Instansi pemerintah di lingkungan kepolisian negara republik indonesia.

B. Tugas .....

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah (Polres), maka kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. KedudukanBerkedudukan di ibukota daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tugas Pokok Polres OKU SelatanKepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan mengemban tugas :

a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan

b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.3. Fungsi Polres OKU Selatan

Dalam mengemban tugas tersebut, Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan menyelenggarakan fungsi :a. memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan

dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat - surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan intelijen keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

c. penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;

d. pelaksanaan Samapta Kepolisian dan satwa kepolisian;e. pengamanan objek vital;f. pelaksanaan lalu lintas Kepolisian, yang meliputi registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum lalu lintas , pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

g. pembinaan masyarakat , yang meliputi Perpolisian masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus serta satuan pengamanan;dan

h. pelaksanaan fungsi – fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

C. Struktur Organisasi Polres OKU Selatan

Struktur organisasi yang dipedomani dalam menyusun LKIP TA.2019 adalah Struktur Organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat kepolisian Resor (Polres), dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Organisasi Polres OKU Selatan disusun dalam 2 tingkat yakni :a. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Mapolres;b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor, disingkat Polsek. 2. susunan .....

2. Susunan organisasi Polres OKU Selatan pada tahun 2019 terdiri dari :

a. unsur pimpinan :1) Kepala Kepolisian Resor, disingkat Kapolres;2) Wakil Kepala Kepolisian Resor, disingkat Wakapolres.

b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan terdiri dari :1) Bagian operasi, disingkat Bagops yang di pimpin oleh Kabag Ops;2) Bagian perencanaan, disingkat Bagren yang di pimpin oleh Kabag Ren;3) Bagian sumber daya, disingkat Bagsumda yang di pimpin oleh Kabag

Sumda;4) Seksi Pengawas, disingkat Siwas yang dipimpin oleh Kasiwas ;5) Seksi profesi dan pengamanan, disingkat Sipropam yang dipimpin oleh

Kasi Propam;6) Seksi Keuangan, disingkat Sikeu yang dipimpin oleh Kasi Keu;7) Seksi Umum, disingkat Sium yang di pimpin oleh Kasium.

c. unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari :

1) Sentra pelayanan kepolisian terpadu, disingkat SPKT yang di pimpim oleh KaSPKT;

2) Satuan intelijen keamanan, disingkat Satintelkam yang dipimpin oleh Kasat Intelkam;

3) Satuan reserse kriminal, disingkat Satreskrim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim;

4) Satuan reserse narkoba, disingkat Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba;

5) Satuan pembinaan masyarakat, disingkat Satbinmas yang dipimpin oleh Satbinmas;

6) Satuan samapta bhayangkara, disingkat Satsabhara yang dipimpin oleh Kasat Sabhara;

7) Satuan lalu lintas, disingkat Satlantas yang dipimpin oleh Kasat Lantas;8) Satuan perawatan tahanan dan barang bukti, disingkat Sattahti yang

dipimpin oleh Kasat Tahti.

d. Unsur pendukung terdiri dari :1) Seksi Teknologi dan Informasi, disingkat Sitipol yang dipimpin oleh Kasi

Tipol;

e. Unsur Pelaksana tugas Kewilayahan Polres OKU Selatan terdiri dari :1) Polsek Muaradua;2) Polsek Banding Agung;3) Polsek Simpang Martapura;4) Polsek Pulau Beringin;5) Polsek Muaradua Kisam;6) Polsek Kisam Tinggi;7) Polsek Buay Sandang Aji;8) Polsek Buay Runjung;9) Polsek Buay Pemaca10) Polsek Mekakau Ilir.

3. Kekuatan .....

3. Kekuatan organisasi Polres OKU Selatan sebagai berikut :a. Polres : 1b. Polsek : 10 dengan tipe sebagai berikut :

1) Rural : 52) Prarural : 5

D. Sistimatika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Polres OKU Selatan Tahun 2019 disusun dengan tata urut sebagai berikut :BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGB. TUGAS FUNGSIC. STRUKTUR ORGANISASID. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJAA. RENCANA STRATEGIB. PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJAA. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIB. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUPA. KESIMPULANB. SARAN TINDAK LANJUT

LAMPIRAN – LAMPIRAN BAB II .....

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi Polres OKU Selatan

Rencana Strategis (Renstra) Polres OKU Selatan tahun 2015 - 2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Tahun 2019 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Polres OKU Selatan Selatan Tahun 2015 - 2019 yang setiap tahun selalu mengalami revisi/perubahan secara substantif Rencana Strategis Polres OKU Selatan memuat visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Visi Polres OKU Selatan

“Terwujudnya Polres OKU Selatan yang Profesional, Modren dan Terpercaya”.

2. Misi Polres OKU Selatan

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita- citakan tersebut selanjutnya di uraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas Polres OKU Selatan sebagai berikut :

a. Mewujudkan postur Polri yang ideal, efektif dan efisien dilingkungan Polres OKU Selatan;

b. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia personel Polres OKU Selatan melalui pendidikan dan latihan;

c. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergy polisional;

d. Meningkatkan stabilitas kamtibmas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat didaerah hukum Polres OKU Selatan;

e. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asazi manusia;

f. Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel di lingkungan Polres OKU Selatan;

g. Mengimplementasikan dan memantapkan aktualisasi 8(delapan) program quick wins pemerintah untuk Polri di lingkungan Polres OKU Selatan.

3. Tujuan

a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres OKU Selatan;

b. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN di daerah hukum Polres OKU Selatan;

c. Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima kepolisian didaerah hukum Polres OKU Selatan.

4. Sasaran .....

4. Sasaran Strategis Polres OKU Selatan

a. Peningkatan kwalitas pelayanan kepolisian berbasis teknologi informasi untuk mempercepat perbaikan kultur organisasi dilingkungan Polres OKU Selatan;

b. Penyelenggaraan pengamanan pemilu 2019 didaerah hukum Polres OKU Selatan secara Aman, Tertib, Lancar dan Demokratis;

c. Pemetaan aktifitas Siber, penegakan hukum kejahatan siber dan produksi konten kreatif dalam rangka merawat ke Bhinekaan di Media Sosial;

d. Peningkatan profesionalisme penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme, Narkoba, Korupsi dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat Kabupaten OKU Selatan;

e. Penguatan sistim pengawasan dan sistim manajemen kinerja yang effektif untuk mendorong penguatan reformasi Birokrasi Polres OKU Selatan;

f. Peningkatan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan kesejahteraan Aparatur Personil Polres OKU Selatan;

g. Pemetaan dan penyusunan rencana kebutuhan (blue print) sarpras Polres OKU Selatan, pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polres OKU Selatan sesuai tugas dan fungsi organisasi Polri secara bertahap.

B. Perjanjian Kinerja Polres OKU Selatan

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dilingkungan Polri.

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment).

Polres OKU Selatan telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2019, kegiatan yang disusun dalam Perjanjian Kinerja terdiri dari 7 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker Polres OKU Selatan, perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian kinerja Polres OKU Selatan tahun 2019 sebagai berikut:

1.Terdukungnya ......

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terdukungnya peralatan tupoksi Polri dengan terpenuhinya sarpas Polres OKU Selatan meliputi pengembangan fasilitas, peralatan, kepolisian dan teknologi informasi kepolisian modren

Persentase penambahan almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan

10

2. Terbangunnya postur Polri yang effektif, profesional, bermoral dan modren dan terpercaya di lingkungan Polres OKU Selatan pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana;

a. Persentase personel Polres OKU Selatan yang memiliki standar kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personil Polres OKU Selatan yang promoter (profesional, beriman dan terpuji);

72

b. Persentase penurunan sikap perilaku personel yang melanggar disiplin,etika dan profesi;

57

1) Disiplin;a) Penegakan tata tertib dan

disiplin;(70)

b) Pelanggaran disiplin; (55)2) Etika dan Profesi; (45)

3. Meningkatnya pelayanan publik di wilayah hukum Polres OKU Selatan

a. Indeks kepuasan layanan Kepolisian; 70

b. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan Kepolisian;

95

c. Persentase peningkatan penyelesaian komplain/ pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri.

70

4. Terkelolanya situasi kamtibmas melalui peningkatan peran intelijen

a. Persentase informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta fungsi kepolisian lain ;

60

b. Persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas;

50

c. Persentase unjuk rasa tidak anarkhis. 80

5. Tergelarnya Bhabinkamtibmas didesa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat

a. Persentase penempatan 1(satu) bhabinkamtibmas didesa/ kelurahan secara bertahap;

30

b. Persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh bhabinkamtibmas;

40

c. Persentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas/petugas polmas;

90

d. Persentase komunitas masyarakat FKPM yang membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas;

55

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

6. Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

a. Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas;

30

b. Persentase penurunan angka korban laka lantas (MD);

30

c. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas.

30

7. Meningkatnya penyelesaian Tindak Pidana

a. Persentase penyelesaian tindak pidana yang ditangani sesuai dengan SOP (ketentuan yang berlaku)

65

b. Persentase penyelesaian perkara TP diluar pengadilan /Arbitrase/Restorative justice (SP3)

4

c. Persentase penurunan jumlah tindak pidana yang menjadi tunggakan

45

BAB III .....

6. Terwujudnya .....

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja bersumber dari IKU Polres perubahan T.A. 2019 terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 19 (Sembilan belas) indiktor kinerja organisasi Polda Sumatera Selatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran strategis :

Terdukungnya peralatan tupoksi Polri dengan terpenuhinya sarana prasarana Polres OKU Selatan meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a Persentase penambahan Almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan;

1) Membandingkan antara target dan realisasi T.A. 2019

Tabel 1a.1

Indikator Kinerja Utama

Persentase penambahan Almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan

Indikator kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Persentase penambahan Almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan

10% -3,4% -34%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA.2018dengan TA.2019

Tabel 1a.2aIndikator Kinerja Utama

Persentase penambahan Almatsus Polda Sumsel dari berbagai jenis pembiayaan


Realisasi Capaian

TA. 2018 TA.2019 TA.2018 TA.2019

Persentase penambahan 15,4% -3,4% 192,5% -34%

almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan

Tabel 1a.2b

Data Perbandingan

Persentase penambahan almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis PembiayaanSatker Jenis JUMLAH

TA.2017 TA.2018 % TA.2018 TA.2019 %Polres OKU Selatan

AlSUS 414 633 +52,9 633 823 +30RANMOR 154 184 +19,5 184 200 +8,7SENJATA 181 226 +24,9 226 237 +4,9AMUNISI 17.558 20.075 +14,3 20.075 19.150 -4,6Jumlah 18.307 21.118 +15,4 21.118 20.410 -3,4

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A. 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T.A. 2019

Tabel 1a.3

Indikator kinerja Utama


Indikator kinerja Utama T.A.2019 T.A. 2019

Target Realisasi


10% -3,4%

Grafik 1a.3

Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Kinerja

Tahun 2018 s/d Tahun 2019

TA. 2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.20190 0 0 8 100 0 0 15.4

-3.4

0 0 0

192.5

-34

Tabel ………………

4) Analisis capaian kinerja dari tabel 1a.2a dan grafik 1a.3 tersebut di atas, bahwa persentase penambahan almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan pada tahun 2018 dengan target 8% realisasi 15,4% capaian kinerja 192,5% pada tahun 2019 target 10% realisasi -3,4% capaian kinerja -34% maka capaian kinerja adalah 0 (nol)

5) Realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah 0 (nol) karna jumlah almatsus TA. 2018 adalah 21.118 unit dan jumlah almatsus TA. 2019 adalah 20.410 unit terjadi penurunan jumlah yaitu 708 unit dan jika dipersentase minus 3,4% masih dibawah target realisasi capaian kinerja yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2015 - 2019 dengan target akhir Renstra sebesar 10% karna sasaran strategisnya adalah persentase penambahan almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan

6) Analisis penyebab keberhasilan untuk Persentase penambahan almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan adalah

a). Almatsus/alat material khusus untuk tugas kepolisian selaku aparat kamtibmas;

b). alat material khusus /almatsus disesuaikan dengan tugas fungsi Polri;

c). alat mateial khusus/almatsus merupakan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Polri.

7) Upaya yang dilakukan untuk Persentase penambahan almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan adalah

a).menginventarisir jumlah almatsus yang sudah ada di jajaran Polres OKU Selatan;

b). menginventarisir kondisi almatsus yang sudah ada di jajaran Polres OKU Selatan;

c). memilah almatsus yang sudah di inventarisir sesuai dengan fungsinya

dijajaran Polda sumsel.

2. Sasaran strategis

Terbangunnya postur Polri yang efektif, profesional, bermoral dan modern dan terpercaya dilingkungan Polres OKU Selatan pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Personel Polres OKU Selatan yang memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang promoter:1) Membandingkan antara target dengan realisasi T.A. 2019

Tabel 2a.1


Persentase personel Polres OKU Selatan yang memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang

promoter

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Persentase personel Polres OKU Selatan yang

2. Realisasi …….......

memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang promoter

72% 4,6% 0,1%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA.2018 denganTA. 2019

Tabel 2a.2



promoter

Indikator Kinerja Utama Realisasi Capaian

TA. 2018 TA.2019 TA.2018 TA. 2019

Persentase personel Polres OKU Selatan yang memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personel Polda Sumsel yang promoter

-2,9% 4,6% -0,04% 0,1%

Tabel 2a.3

Data Perbandingan

Persentase personel Polres OKU Selatan yang memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang promoter

No. Indikator kinerja utama TA. 2017 TA. 2018 % TA. 2018 TA. 2019 %

1. Jumlah Personil Polres OKU Selatan 444 431 -2,9% 431 451 4,6%2. Jumlah personil yang memiliki standart

kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya

21 18 -14,3% 18 14 -22,2%

3). Membandingkan antara realisasi kinerja T.A.2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra T.A. 2019

Tabel 2a.4



promoter

TA. 2019 TA.2019

2) membandingkan ......

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Persentase personel Polres OKU Selatan yang memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang promoter 72% 4,6%

Grafik 2a.1

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Tahun 2018 s/d tahun 2019

TA. 2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.20190 0 0

69 72

0 0 0

-2.9

4.60 0 0-0.04

0.1

2) Analisa capaian kinerja pada tabel 2a.2 dan grafik 2a.1 tersebut di atas bahwa persentase personel Polres OKU Selatan yang memiliki standart kompetensi sesuai bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang promoter pada tahun 2018 jumlah personil 444 orang dengan jumlah personil yang memiliki kemampuan uji kompetensi sesuai dengan bidang tugas 21 orang dari target 69% terealisasi -2,9% capaian sebesar -0,04% jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah personil 451 orang dengan jumlah personil yang memiliki kemampuan uji kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya 14 orang dari target 72% terealisasi 4,6% capaian sebesar 0,1% maka terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 0,14%;

3) Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 4,5% belum mencapai target capaian kinerja yang ditetapkan jika di bandingkan dengan target jangka menengah yang telah di tetapkan dalam rencana strategis 2015 -2019 dengan target akhir Renstra sebesar 72 %

4) Kendala yang di hadapi dalam upaya mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang promoter adalah

a). promoter adalah profesional, modren dan terpuji

b). kesulitan didalam upaya mewujudkan personel polda dan jajaran untukmelaksanakan tugas secara promoter karena harus ada contoh teladan dari ankum yang merupakan panutan bagi seluruh anggota dilapangan dan staf

c). promoter untuk semua lini baru dapat di jalankan kalau atasan memberikan contoh teladan yang baik dan sebagai panutan bagi anggota bawahan

5) Upaya yang di lakukan untuk meningkatkan capaian kinerja untuk mewujudkan personel Polres OKU Selatan yang promoter pada tahun 2019 sebagai berikut:

a). mengadakan pelatihan kemampuan fungsi teknis;

b). memberikan kesempatan kepada personil untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan jenjang karier personil dan kemampuan ybs;

c). memperbaiki moral personil dengan kegiatan ceramah agama;

Grafik……..

d) memberikan teladan dengan sikap dan perbuatan yang bermoral.

b. Persentase penyelesaian perkara pelanggaran personel yang melanggar disiplin, etika dan profesi1) Disiplin

a) Penegakan tata tertib dan disiplinb) Pelanggaran Disiplin

2) Etika dan profesi

1) Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2019

Tabel 2b.1 Indikator Kinerja Utama

Persentase penyelesain perkara pelanggaran personel yang melanggar disiplin, etika dan profesi

Indikator kinerja utama Target Realisasi CapaianPersentase penyelesaian perkara pelanggaran personel yang melanggar disiplin, etika dan profesi

1)Disiplina)penegakan tata tertib dan disiplin 70% 100 % 142%

b)pelanggaran disiplin 55% 64,7 % 117%

2)Etika dan profesi 45% 100 % 222%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA. 2018 dengan TA. 2019




T.A. 2018 T.A.2019

T.A.2018 T.A. 2019

Persentase penyelesaian perkara pelanggaran personel yang melanggar disiplin, etika dan profesi

1)Disiplin

a)penegakan tata tertib dan disiplin 100 % 100% 153% 142%

b)pelanggaran disiplin 97,6 % 64,7% 143% 117%

2) Etika ......

2)Etika dan profesi 100 % 100% 250% 222%

Tabel 2b.3

Data perbandingan


No. Waktu

Pelaksanaan

Jenis pelanggaran Jumlah

Disiplin Etika dan profesi

Penegakan tata tertib

dan disiplin(gaktiplin)

Pelanggaran disiplin

TA. 2018

1. Jumlah 8 62 6 76

Selesai 8 60 6 74

% 100 96,7 100 97,3

TA. 2019

1. Jumlah 7 17 1 25

Selesai 7 11 1 19

% 100 64,7 100 76

3) Membandingkan antara realisasi kinerja TA. 2019 dengan target jangka

menengah dalam Renstra TA. 2019



Indikator Kinerja Utama T.A. 2019 T.A.2019

Target Realisasi


1)Disiplin

a)Penegakan tata tertib dan disiplin (gaktiplin) 70% 100%

b)Pelanggaran disiplin 55% 64,7%

2)Etika dan profesi 45% 100%

Grafik 2b.1



TA. 2018 TA. 2018 TA. 2018 TA.2019 TA.2019 TA.2019

65 45 4070 55 45

100 96.7 100 10064.7

100153 143

250

142117

222

4) Analisa capaian kinerja pada tabel 2b.2 dan grafik 2b.1. di atas bahwa Persentase penyelesaian perkara pelanggaran personel yang melanggar disiplin, etika dan profesi pada tahun 2018 untuk penegakan tata tertib dan siplin dari target 65% terealisasi 100% capaian sebesar 153%,pelanggaran disiplin dari target 45% terealisasi 96,7% capaian 143%, etika dan profesi dari target 40% terealisasi 100% capaian 250% jika di bandingkan dengan tahun 2019 untuk penegakan tata tertib dan siplin dari target 70% terealisasi 100% capaian sebesar 142%,pelanggaran disiplin dari target 55% terealisasi 64,7% capaian 117%, etika dan profesi dari target 45% terealisasi 100% capaian 222% maka terjadi kenaikan penurunan sebesar 21,3%.

5) Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar sudah mencapai target capaian kinerja yang ditetapkan yaitu penegakan tata tertib dan disiplin target 70% , pelanggaran disiplin target 55%, etika dan profesi target 45% jika di bandingkan dengan target jangka menengah yang telah di tetapkan dalam rencana strategis tahun 2015 – 2019 dengan target akhir Renstra sebesar 70% untuk penegakan tata tertib dan disiplin, pelanggaran disiplin 55% , etika dan profesi 45%

6) Kendala yang di hadapi untuk persentase penyelesaian perkara pelanggaran personel yang melanggar disiplin, etika dan profesi adalah

a). anggota yang melakukan pelanggaran sudah pindah antar Polres;

b). anggota tidak ditemukan sehingga penyelesainnya tertunda;

c). anggota tersebut sudah dinas di luar organisasi Polri.

Grafik .....

7) Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja untuk persentase penyelesaian perkara pelanggaran personel yang melanggar disiplin, etika dan profesi adalah

a). Memberikan motivasi kepada anggota dengan reward;

b). Memberikan pelatihan moral dengan kegiatan ibadah sesuai keyakinan yang dianut ;

c). Memberikan kesempatan untuk mengikuti Diklan, Dikbang, Diklat berdasarkan kompetensi dan kemampuan personil yang bersangkutan.


Meningkatnya pelayanan publik di wilayah hukum Polres OKU Selatan dengan indikator kinerja sebagai berikut ;

a. Indeks kepuasan layanan Kepolisian

1) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja T.A. 2019;

Tabel 3a1.

Indikator kinerja utama

Indeks kepuasan layanan Kepolisian

Indikator kinerja utama Target Realisasi Capaian

Indeks kepuasan layanan Kepolisian 65% % %

2) Membandingkanantararealisasi kinerja serta capaian kinerja TA.2018dengan2019;

Tabel 3a.2


Meningkatnya pelayanan publik di wilayah hukum Polda Sumsel


3. Sasaran .......

TA. 2019 TA.2018 TA.2019 TA.2018

Indeks kepuasan layanan kepolisian % 94% % 154%

Tabel 3a.3

Data Perbandingan

Indeks kepuasan layanan Kepolisian

No

Pelayanan jasa dan administrasi POLRI kepada anggota dan

masyarakat

T.A. 2018 T.A. 2019

Jumlah PuasTidak

PuasJumlah Puas

Tidak

Puas

1. LAPORAN POLISI 3.356 3.356 -

a. Pengaduan

b. Kehilangan

2. SKCK 1.920 1.920 -

3. ADM PERIJINAN 758 758 -

a. SKCK

b. SENPI

c. HANDAK

d. IJIN KERAMAIAN

4. SIM 2.68.881 2.68.881 - 281.784 281.784 -

5. BPKB 2.16.638 2.16.638 - 216.638 203.205

6. STNK 4.00.049 4.00.049 - 400.094 367.237

7. TNKB 3.90.992 3.90.992 - 390.992 351.701

8. TILANG7.730 7.730 - 7.730 8.192

Tabel .....

9. UKP794 794 - 3349 3339 10

10. UKG1.163 1.163 - 1767 1767 -

11. TANHOR600 600 - 1574 1574 -

12. KIRDIN/PENSIUN430 430 - 202 202 -

13 KIRDIN/PTDH21 21 21 21 -

14. PENRIMAAN POLRI

a. PERWIRA

1) SIPSS2 2 - 3 3 -

2) AKPOL

10 10 - 88

-

b. BINTARA291 291 - 278 278 -

c. TAMTAMA7 7 - 5 5 -

15. ASSESMENT11 11 - 15 15 -

16. CUIT/HAJI/UMROH/HOLY291 291 - 271 271 -

Jumlah 1.525.107 1.525.107 -

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A.2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra TA. 2019

Tabel 3a.4


Meningkatnya pelayanan publik di wilayah hukum Polda Sumsel

Indikator kinerja utama TA. 2019 TA. 2019

Target Realisasi

Meningkatnya pelayanan publik di wilayah hukum Polda sumsel

65% %

Grafik 3a.1



b. BINTARA .....

TA. 2015 TA. 2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

51 51 60 61 65

6.75

100 100 94

13

196166 154

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 3a.2 dan grafik 3a.1 tersebut di atas bahwa indeks kepuasan layanan Kepolisian pada tahun 2018 dari target 61%realisasi94% capaian kinerja 154% dibandingkan dengan tahun 2019 target 65% realisasi% capaian% maka terjadi peningkatan/ penurunan pencapaian kinerja sebesar %;

5) Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019sebesar % melebihi/kurang capaian kinerja yang ditetapkan jika di bandingkan dengan target jangka menengah yang telah di tetapkan dalam rencana strategis 2015 – 2019 dengan target kinerja sebesar 65% dengan demikian sudah/belummencapai target akhir Renstra sebesar 65%;

6) Kendala yang di hadapi dalam upaya meningkatkan indeks kepuasaan layanan Kepolisian adalah :

a). alat ukur yang digunakan untuk indeks kepuasaan layanan kepolisian;

b). Ukuran kepuasan pelayanan dibuat indikator yang dapat di ukur misalnya jumlah pelayanan sehingga pelaksana paham apa yang menjadi tugasnya

c). Pelaksana dibidang yanmas mengalami kesulitan untuk mengukur indek kepuasan pelayanan.

7) Upaya yang di lakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sehubungan dengan indek kepuasan layanan Kepolisian adalah :

a). Menggunakan indikator yang terukur dengan jelas misalnya jumlah/lembar;

b). Menyesuaikan dengan situasi daerah tempat yanmas;

c). kata indeks di ganti dengan jumlah dan kepuasan di ganti dengan selesai .

c. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan Kepolisiand.

1) Membandingkan antara target dan realisasi T.A. 2019;

Tabel 3b.1


Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan Kepolisian



95% % %

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA.2018 dengan TA. 2019;

6) Kendala ......

Tabel 3b.2



Indikator kinerja utamaRealisasi Capaian

T.A.2018 T.A. 2019 T.A. 2018 T.A. 2019

Persentase tindak lanjutpengaduan masyarakat atas pelayanan Kepolisian

7% % 8,5% %

Tabel 3b.3

Data Perbandingan


No. SatkerJumlah Pengaduan

%Jumlah Tindak Lanjut

%T.A.2018 T.A.2019 T.A.2018 T.A.2019

1. Res OKUS 1 -

Jumlah 264 19

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A.2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T.A. 2019

Tabel 3b.4



Indikator kinerja utamaTA.2019 TA. 2019

Target Realisasi


95% %

Grafik 3b.1


T.A. 2015 s/d T.A. 2019

Tabel ......

TA. 2015 TA.2016 TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019

57 60 75 85 95100 100 100

7

175 166133

5

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 3b.2 dan grafik 3b.1 tersebut diatas bahwa persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan kepolisian pada tahun 2018 target 85% realisasi 7% capaian sebesar 5% dibandingkan tahun 2019 dengan target 95% realisasi % capaian% maka terjadi penurunan/peningkatan sebesar %;

5) Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar % belum/sudah mencapai target realisasi capaian kinerja yang telah di tetapkan dalam target akhir Renstra 2015 - 2019 sebesar 95%.

6) Kendala yang di hadapi untuk persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan kepolisian adalah :

a). Jumlah pengaduan masyarakat yang turun/berkurang karna berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri ;

b). Penyelesaian Dumas ada pada Satker yang ada dumas ;

c). Inspektorat hanya ada data dumas yang masuk dan selesai.

7) Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan Kepolisian adalah :

a). Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan kehadiran Polri;

b). Pembinaan personil yang baik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada aparat Polri;

c). Membuat laporan tentang tinjut dumas yang sudah selesai mapun yang belum berikut alasan mengapa tidak terselesaikan dumas tersebut.

e. Persentase penyelesaian komplaian/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sumatera selatan


Tabel 3c.1


Persentase penyeesaian komplain /pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri di Polda Sumsel


Persentase penyelesaian komplain /pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri Polda Sumsel 70% % %

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA. 2018 dengan TA.2019;

Tabel 4c.2


Persentase penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri di Polda Sumsel

Indikator kinerja utama Realisasi Capaian

TA. 2018 TA. 2019 TA.2018 TA.2019

Persentase penyelesaian komplin/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri polda Sumsel 7% % 11% %

Tabel 3c.3

Data Perbandingan

Persentase penyelesaian komplain/pengaduan masyarakatterhadap pelayanan Polri Polda Sumsel

No. SatkerJumlah Komplain

%

Jumlah Penyelesaian Komplain %

TA. 2018 TA. 2019 TA. 2018 TA. 2019

2) Membandingkan ......

1. Res OKUS 1 -

Jumlah 264 19

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A.2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T.A.2019

Tabel 3c.4


Persentase penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri Polda Sumsel

Indikator kinerja utamaTA. 2019 TA.2019

Target Realisasi

Persentase penyelesaian komplin/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri PoldaSumsel

70% %

Grafik 4c.1


T.A. 2015 s/d T.A. 2019

TA. 2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

47 50 57 63 7039.02

100

15 7

83.4

200

26 11

4) Analisa pencapaian kinerja dari tabel 4c.2 dan grafik 4c.1 tersebut di atas, maka dapat di analisa bahwa Persentase penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sumatera Selatan tahun 2018 dart target 63% terealisasi 7% capaian sebesar 11% sedangkan tahun 2019 dengan target 70% terealisasi % capaian sebesar % maka terjadi peningkatan/penurunan capain kinerja sebesar %;

5) Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019sebesar % melebihi/kurang dari capaian kinerjayang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015 – 2019 dengan target kinerja sebesar 70%dengan demikian belum mencapai target akhir Renstra sebesar 70%;

6) Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan persentase penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sumsel adalah :

a). anggota yang ada dumas nya sudah pindah antar Polda ;

b). Penyelesaian dumas ada pada Satker masing –masing personil.

Grafik …...

7) Upaya yang telah di lakukan untuk meningkatkan persentase penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sumsel adalah

a). Penyelesaian dumas ada pada satker masing – masing pesonil;

b). menjawab surat dumas perihal anggota sudah pindah antar Polda.


Terkelolanya situasi kamtibmas melalui peningkatan peran Intelijen

a. Persentase Informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta fungsi kepolisian lain

a. Membandingkan antara target dan realisasi TA. 2019;

Tabel 4a.1


Persentase informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L

dan lintas sektoral serta fungsi Kepolisian lain


Persentase informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta fungsi Kepolisian lain

60% % %

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja T.A.2018 dengan T.A. 2019;

Tabel 4a.2




TA. 2018 TA. 2019 TA. 2018 TA. 2019

Persentase informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L

137% % 249% %

dan lintas sektoral serta fungsi kepolisian lain

Tabel 4a.3

Data perbandingan

Persentase informasi intelijen yang didistribusikan ke K/L dan lintas sektoral dan serta fungsi Kepolisian

No SatkerJumlah Informasi

%T.A. 2018 T.A. 2019

1. Res OKUS 6

Jumlah 338

c. Membandingkan antara realisasi kinerja T.A. 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T.A. 2019

Tabel 4a.4


Persentase informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta fungsi kepolisian lain

Indikator kinerja utamaTA. 2019 TA. 2019

Target Realisasi


60% %

Grafik 4a.1


TA. 2015 s/d TA. 2019

c. Membandingkan .....

TA.2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

55 60

137

249

5) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 5a.2 dan grafik 5a.1 tersebut diatas bahwa persentase informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta fungsi Kepolisian lain pada tahun 2019 dari target 60% terealisasi % capaian sebesar %;

6) Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019sebesar % sudah diatas target yang ditetapkan sebesar 60% jika di bandingkan dengan target jangka menengah yang telah di tetapkan dalam rencana strategis 2015 – 2019 dengan demikian sudah melampaui target akhir Renstra sebesar 60%;

6) Kendala yang di hadapi untuk meningkatkan Persentase informasi intelijen yang didistribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta fungsi kepolisian lainnya adalah:

a). Sifatnya rahasia jadi hanya untuk kalangan terbatas;

b). Personel yang diturunkan tidak sembarangan.

7)informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta fungsi Kepolisian lainnya adalah :

a). bersifat kamtibmas;

b). bersifat rahasia untuk kalangan terbatas;

c). tidak untuk kepentingan pribadi.

b. Persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas


Tabel 4b.1


Persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas


Persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas 50% % %

a) Bersifat …..

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja T.A. 2018 dengan T.A.2019;

Tabel 4b.2




T.A. 2019 T.A. 2018 T.A.2019 T.A. 2018


25% 56%

Tabel 4b.3

Data perbandingan


No. Polres/ta

Jumlah T.A.2018 Jumlah T.A.2019

Kab.

KecRawan Aman %

Kab.

Kec.Rawan Aman %

1. Res OKUS 19 3 16 16

Jumlah250 68 182 27


Tabel 4b.3

Indikator kinerja utana


Indikator kinera utama TA.2019 TA. 2019

Target Realisasi


50% %

3) Membandingkan ….

Grafik 4b.1


T.A. 2015 s/d T.A. 2019

TA. 2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

28 34 40 45 5091

4 8 25

325

12 2056

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 5b.2 dan grafik 5a.1 tersebut di atas bahwa persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas pada tahun 2018 dengan target 45% terealisasi 25% capaian sebesar 56% sedangkan pada tahun 2019 dari target 50% terealisasi % capaian sebesar % maka terjadi peningkatan /penurunan sebesar %;

5) Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar % belum/sudah mencapai target akhir yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015 – 2019 sebesar 50%;

6) Kendala yang dihadapi untuk persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas adalah :

a) Ada berita Hoak yang menimbulkan gangguan kamtibmas ;b) Ada kelompok – kelompok yang selalu memanfaatkan situasi untuk kepentingan

pribadi;

7) Upaya yang telah di lakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sehubungan dengan persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas adalah

a) Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita hoak/palsu yang dapat mengganggu situasi kamtibmas;

b) Selalu waspada terhadap kelompok – kelompok yang sengaja menimbulkan gangguan kamtibmas untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu.

c. Persentase unjuk rasa tidak anarkhis


Tabel 4c.1


Persentase unjuk rasa tidak anarkhis


a) Memberikan ….

Persentase unjuk rasa tidak anarkhis 80% % %

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja T.A. 2018 dengan T.A. 2019;

Tabel 4c.2


Persentase unjuk rasa tidak anarkis


T.A.2018 T.A.2019 T.A. 2018 T.A. 2019


100% % 143% %

Tabel 5c.3

Data perbandingan


No. Satker

T.A. 2018 T.A. 2019

Jumlah Unras

Tidak Anarkhis

%Jumlah Unras

Tidak Anarkhis

%

1 Res OKUS 1 1 100%

Jumlah 411 411 100%

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A. 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T.A.2019

Tabel 5c.4




T.A. 2019 T.A. 2019

Persentase unjuk rasa tidak anarkis % 80 %

Grafik 4c.1

3) Membandingkan …..



TA.2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

41 43 60 70 8088 99 99 100

215 230

165143

4) Analisa pencapaian kinerja dari tabel 5c.2 dan grafik 5c.1 tersebut di atas maka dapat di analisa bahwa persentase unjuk rasa tidak anarkhis tahun 2018 dari target 70% realisasi 100% capaian sebesar 143% sedangkan pada tahun 2019 dari target 80% realisasi % capaian sebesar % maka terjadi peningkatan/penurunancapaian sebesar %;

5) Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar % sudah/belum melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80% dan jika di bandingkan dengan target jangka menengah yang telah di tetapkan dalam rencana strategis 2015 – 2019 dengan target di akhir Renstra sebesar 80%;

6) Kendala yang di hadapi dalam menekan unjuk rasa untuk tidak anarkhis adalah

a). tidak semua kelompok yang menyampaikan pendapat mengerti aturan didalam menyampaikan pendapat di muka umum;

b). Masyarakat mudah terpropokasi/terpancing oleh berita hoak;

c). Jumlah masaunras lebih banyak dari pada aparat yang melakukan pam unras.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dalam menekan unjuk rasa tidak anarkhis adalah :a). setiap kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dimuka umum agar melapor

kepada Polisi;

b). polri akan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat lain yang sedang beraktifitas dilingkungan dan sepanjang tempat menyampaikan aspirasi;

b). membatasi waktu untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

5. Sasaran Strategis

Tergelarnya bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan keamanan dan gejala sosial masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase penempatan 1 (satu) bhabinkamtibmas didesa/kelurahan secara bertahap

1) Membandingkan antara target dan realisasi T.A.2019;

Tabel 5a.1


Persentase penempatan 1(satu) bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secara bertahap


Persentase penempatan 1 (satu) bhabinkamtibmas didesa/kelurahan secara bertahap

33% 45% 134%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA. 2018 dengan TA.2019

Tabel 5a.2



Indikator kinerja utama T.A.2018 T.A. 2019

Realisasi Capaian Realisasi Capaian

Persentase penempatan1(satu) bhabinkamtibmas didesa/ kelurahan secara bertahap

37% 116% 45%134%

Tabel 5a.3

Data Perbandingan


No Polres/ta Jumlah Implementasi

Desa/

kel

Bhabinkamtibmas Desa Sentuhan

Desa Binaan

Desa Pantauan

Definitif Rangkap Jumlah

1. OKUS 257 40 217 257 147 107 53


Tabel 5a.4


Persentase penempatan 1(satu) bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secarabertahap

Indikator kinerja utamaT.A.2019 T.A. 2019Realisasi Target

Persentase penempatan 1(satu)bhabinkamtibmas di % 33%

3) Membandingkan ……

desa/kelurahan secara bertahap

Grafik 7a.1Perbandingan Target, Realisasi dan capaian kinerja

T.A. 2015 s/d T.A. 2019

TA. 2015 TA. 2016 TA.2017 TA. 2018 TA. 2019

10 15 20 32 3331.5 31.29 29 37

315

209

145116

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 7a.2 dan grafik 7a.1 tersebut diatas Persentase penempatan 1(satu) bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secara bertahap tahun 2018 dari target 32% terealisasi 37% capaian sebesar 116% sedangkan tahun 2019 dengan target 33% terealisasi % capaian sebesar % maka terjadi peningkatan/ penurunan capaian kinerja sebesar %;

5) Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar % sudah diatas target capaian kinerja yang di tetapkan jika di bandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2015 – 2019 dengan target kinerja sebesar 33% akan tetapi perlu di lakukan upaya guna meningkatkan target di akhir Renstra sebesar 33%;

1) Kendala yang di hadapi untuk penenpatan 1 (satu) bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secara bertahap adalah :

Jumlah personil tidak mungkin sama dengan jumlah desa/kelurahan pada satu

desa/kabupaten sehingga belum/tidak memungkinkan satu desa/kelurahan satu petugas Bhabinkamtibmas:

2) Upaya yang telah di lakukan untuk penempatan 1 (satu) bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secara bertahap adalah :

Menempatkan personil yang ada sebagai petugas kamtibmas:

b. Persentase informasi masyarakat yang di tindak lanjuti oleh bhabinkamtibmas

1) Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2019;

Tabel 5b.1


Persentase Informasi masyarakatt yang ditindak lanjuti oleh bhabinkamtibmas


Persentase informasi masyarakat yang di 40% 33,3% 83,25%

Tabel …..

tindak lanjuti oleh bhabinkamtibmas

2) Membandingkanantararealisasi kinerja serta capaian kinerja TA. 2018 dengan TA.2019;

Tabel 5b.2


Persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh bhabinkamtibmas

Indikator kinerja utamaT.A. 2018 T.A. 2019

Realisasi Capaian Realisai Capaian

Persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh bhabinamtibmas

41,6% 118,8% 33,3% 83,25%

Tabel 5b.3

Perbandingan data


NoPolres/ta

T.A. 2018 T.A. 2019

Jmlh Info yg dterima

bbktms

Jmlh Tinjut yg di

selesaikan oleh bbktms

%Jmlh info yg

diterima bbktms

JmlhTinjut yg di

selesaikan oleh bbktms

%

1 Oku selatan 120 50 41,6 15 5 33,3

Jumlah 120 50 41,6 15 5 33,3


Tabel 5b.4




Indikator kinerja utamaT.A.2019 T.A.2019

Target Realisasi


40% 33,3%

Grafik 5b.1

Perbandingan Realisasi, Target dan capaian kinerja

T.A. 2015 s/d T.A. 2019

TA.2015 TA.2016 TA.2017 TA.2018 TA.2019

35 4041.6 33.3

118.8

83.25

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 5b.2 dan tabel 5c1 tersebut di atas Persentase informasi masyarakat yang di tindak lanjuti oleh bhabinkamtibmas tahun 2018 d target 35% realisasi 41,6% capaian 118,8% jika di bandingkan dengan tahun 2019 target 40% realisasi 33,3% capaian sebesar 83,25% maka terjadi penurunan dalam capaian kinerja sebesar 35,05%;

5) Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 33,3 % belum sesuai target capain kinerja yang ditetapkan pada Renstra tahun 2015 – 2019 dengan target akhir Renstra sebesar 40%;

6) Kendala yang di hadapi untuk capaian kinerja persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh bhabinkamtibmas adalah :

a). Informasi yang di berikan tidak valid sehingga sudah selesai:

b). bhabinkamtibmas karna bukan wewenang bhabinkamtibmas.

c). Bhabinkamtibmas adalah perpanjangan tangan dari ankum. 7) Upaya yang telah di lakukan untuk Persentase informasi masyarakat yang

ditindaklanjuti oleh bhabinkamtibmas adalah :a). Tidak menerima informasi palsu/ selektif dalam menerima informasi dari masyarakat

b). Melaporkan kepada ankum

c). Tindak lanjut oleh ankum bhabinkamtibmas

c. Persentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan bhabinkamtibmas/petugas Polmas


Tabel 5c1

c. Persentase ….


Persentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan bhabinkamtibmas/petugas Polmas



90% 100% 111,1%

2) Membandingkanantara realisasi kinerja serta capaian kinerja T.A. 2018 dengan T.A.2019;

Tabel 5c.2


Persentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan bhabinkamtibmas /petugas Polmas

Indkator kinerja utamaT.A.2018 T.A. 2019


Persentase penyelesaian permasalahan permasalahansosial yang dilakukan bhabinkamtibmas/petugas polmas

100% 117,6% 100% 111,1%

Tabel 5c.3

Perbandingan data

Persentase penyelesaian permasalahan sosial

yang dilakukan bhabinkamtibmas/petugas Polmas

No Polres/ta

T.A. 2018 T.A. 2019

Jumlah per

masalahan

yang lapor bbktms

Jumlah

penyelesaian

oleh bbktms

%

Jumlah

permasalahan

yang lapor bbktms

Jumlah

penyelesaian oleh bbktms

%

1 OKUS 42 42 100 5 5 100

Jumlah 42 42 100 5 5 100

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A. 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T/A.2019

Tabel 7c.4

3) Membandingkan …..



Indikator kinerja utama T.A. 2019 T.A. 2019

Target Realisasi


90%100%

Grafik 5c.1


T.A. 2018 s/d T.A. 2019

TA.2018 TA.2019

85 90100 100

117.6 111.1

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 5c.2 dan grafik 5d.1 tersebut di atas persentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan bhabinkamtibmas/petugas polmas tahun 2018 dari target 85% terealisasi 100% capaian sebesar 117,6 % sedangkan pada tahun 2019 dari target 90% terealisasi 100% capaian sebesar 111,1% maka terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 6,5%;

5) Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 111,1% sudah melampaui target kinerja jika di bandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2015 – 2019 dengan target kinerja sebesar 90% sudah mencapai target di akhir renstra sebesar 40%;

6) Kendala yang di hadapi untuk persentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan bhabinkamtibmas/petugas Polmas tahun 2019 adalah :

a). Permasalahan yang masuk di luar tataran kewenangan bhabinkamtibmas;

a) Permasalahan ….

b). Permasalahan sosial yang di laporkan adalah palsu.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk persentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan bhabinkamtibmas/petugas Polmas tahun 2019 adalah :

a). Selektif dalam tugas jika ada permasalahan yang sifatnya kompleks;

b). Tidak semua permasalahan yang dilaporkan dapat diselesaikan oleh Babinkamtibmas.

d. Persentase komunitas masyarakat/FKPM yang membantu tugas – tugas Kepolisian dalam menciptakan kamtibmas

1) Membandingkan antara target dan realisasi TA. 2019;

Tabel 5d.1


Persentase komunitas masyarakat FKPM yang membantu tugas-tugas Kepolisian dalam menciptakan Kamtibmas


Persentase komunitas masyarakat/FKPM yang membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas

55% 53.9% 98%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA. 2018 dengan TA.2019;

Tabel 5d.2

Indikator knerja utama

Persentase komunitas masyarakat FKPM yang membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas

Indikator kinerja utama T.A. 2018 T.A. 2019Realisasi Capaia

nRealisasi Capaian

Persentase komunitas masyarakat/ FKPM yang membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas

62,3% 124% 53,9% 98%

Tabel 5d.3

Perbandingan data

Persentase komunitas masyarakat FKPM yang membantu tugas –tugas Kepolisian dalam menciptakan Kamtibmas

No Polres/ta

T.A. 2018 T.A. 2019

Jumlah FKPM

Jumlah FKPM yang membantu tugas Polri

%Jumlah FKPM

Jumlah FKPM yang membantu

tugas Polri

%

. OKUS 138 86 62,3 230 124 53,9

Jumlah 138 86 62,3 230 124 53,9


Tabel 5d.4


Persentase komunitas masyarakat/FKPM yang membantu tugas-tugas Kepolisian dalam menciptakan Kamtibmas


Target Realisasi

Persentase komunitas masyarakat /FKPM yang membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas

55% 53,9%

Grafik 5d.1


T.A. 2015 s/d T.A. 2017

TA.2018 TA.2019

50 5562.3 53.9

124

98

4. Analisa ......

4) Analisa pencapaian kinerja tabel 5d.2 dan grafik 5d.1 tersebut di atas Persentase komunitas masyarakat/FKPM yang membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas tahun 2018 target 50% realisasi 62,3% capaian 124% jika dibandingkan tahun 2019 dari target 55% realisasi 53,9% capaian 98% maka terjadi peningkatan dalam pencapaian kinerja sebesar 43%;

5) Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 98% sudah sesuai dengan target akhir Renstra tahun 2015 – 2019 sebesar 55%;

6) Kendala yang dihadapi/keberhasilan untuk Persentase komunitas masyarakat/FKPM yang membantu tugas – tugas Kepolisian dalam menciptakan kamtibmas adalah a) program kegiatan yang tidak berkelanjutan;b) adanya perubahan kebijaksanaan dari pimpinan;c) skala prioritas kegiatan yang harus disegerakan sehingga giat yang ada tertunda.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk Persentase komunitas masyarakat/FKPM yang membantu tugas – tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas adalah

a) berpedoman pada kegiatan yang ada dan menyesuaikan terhadap perubahan program kegiatan yang baru;

b) program kegiatan disesuaikan dengan perkembangan situasi kamtibmas yang ada;

c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas yang ada selama tidak bertentangan dengan aturan yang baku.


Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas


Tabel 6a.1


Persentase peningkatan penindakan pelanggaran Lalu Lintas



30% 37% 123%


2) Membandingkanantararealisasi kinerja sertacapaian kinerjaTA.2018 denganTA. 2019;

Tabel 6a.2






15% 62% 37% 123%

Tabel 6a.3

Perbandingan data


No SatkerT.A. 2018 T.A.2019 selisih KET

Gar lalin Gar lalin ANGKA %

1. Res OKUS 3.536 2.224 1.312 37 Turun

Jumlah 3.536 2.224 1.312 37 Turun

.

3) Membandingkan antara realisasi kinerja TA. 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra TA. 2019;

Tabel 6a.4




Target Realisasi

Persentase peningkatan penindakan pelanggaran

lalu lintas

30% 37%

Grafik 6a.1

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian kinerja

T.A. 2018 s/d T.A. 2019

TA.2018 TA.2019

25 3015 12

62

40

4) Analisa pencapaian kinerja dari tabel 6a.2 dan grafik 6a.1 tersebut di atas, Persentase peningkatan penindakan pelanggaran Lalu Lintas pada tahun 2018 dari target 25% terealisasi 15% capaian sebesar 62 % sedangkan pada tahun 2019 dengan target 30% terealisasi 36% capaian sebesar 123% di sini secara persentase realisasi dan capaian mengalami penurunan;

5) Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 36% mencapai target akhir yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2015-2019 sebesar 30%;

6) Kendala yang masih di hadapi untuk Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas adalah :

a). Adanya kegiatan yang berskala nasional, internasional di kota dan kabupaten sehingga kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran tidak dapat dilaksanakan;

b). Operasi kepolisian yang bersifat simpatik dan yanmas sehingga pelanggaran menurun.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas adalah :

a). Melakukan e-tilang sebagai upaya untuk meraih kepercayaan masyarakat;

b). Melakukan operasi simpatik untuk mendidik masyarakat agar tibcarlantas;

c). melakukan dikmas lantas untuk tertib berlalu lintas.

b.Persentase penurunan angka korban laka lantas (MD)

1) Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2019;

Tabel 6b.1


Persentase penurunan angka korban laka lantas (MD)



30% 31% 103%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA.2018 dengan TA.2019; Tabel 6b.2



4) Analisa …..




N30% N120% 31% 103%

Tabel 6b.3

Perbandingan data


No Satker/SatwilT.A. 2018 T.A. 2019 SELISIH KET

Laka MD Laka MD ANGKA %

1 Res OKUS 19 136

31 Turun

Jumlah 19 136

31 Turun

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A. 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T.A. 2019;

Tabel 6b.4




Target Realisasi

Persentase penurunan angka korban laka lantas (MD)30% 103%

Grafik 6b.1

Perbandingan Target, Realisasi dan capaian kinerja

T.A. 2018 s/d T.A. 2019

Tabel 6b.3 …

TA. 2018 TA. 2019

25 3030 31

120103

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 6b.2 dan grafik 6b.1 tersebut diatas Persentase penurunan angka korban laka lantas (MD) tahun 2018 dari target 25% terealisasi 30% capaian sebesar 120% sedangkan tahun 2019 dengan target 30% realisasi 31% capaian 103% terjadi penurunan angka korban laka sebesar 6 orang (31%)

5) Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 103% belum dapat mencapai target akhir untuk indikator kinerja penurunan angka korban laka (MD) yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 sebesar 30%

6) Kendala yang di hadapi untuk persentase penurunan angka korban laka (MD) adalah :

a). dari target sebesar 30% terealisasi 31% sehingga capain 103% berdasarkan data dari satker dan jajaran telah terjadi jumlah penurunan laka (MD) namun belum mencapai target akhir yang telah di tetapkan sebesar 30%, hal ini dapat disebabkan antara lain perubahan cuaca sehingga mengakibatkan laka lantas;

b). Penanganan pertama pada laka lantas masih belum tepat sehingga korban tidak tertolong/terselamatkan jiwanya.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk Persentase penurunan angka korban laka (MD) adalah :

a). mendidik masyarakat untuk tertib dan patuh dalam berlalu lintas dengan melakukan operasi simpatik;

b).dikmas lantas tentang tertib dan patuh berlalu lintas;

c). memasang himbauan tentang tertib dan patuh dalam berlalu lintas.

b. Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas1) Membandingkan antara target dan realisasi T.A. 2019;

Tabel 6c.1


Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas


Persentase penurunan kecelakaan

Lalu Lintas30% 12,7% 42,3%

2) Membandingkanantararealisasikinerjasertacapaiankinerja TA.2018 dengan TA.2019;

4) Analisa …..

Tabel 6c.2


Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas




N16% N64% 32% 106%

Tabel 6c.3

Data Perbandingan


No Satker/SatwilJUMLAH LAKA SELISIH

KETT.A. 2018 T.A. 2019 ANGKA %

1. Res OKUS 22 17 5 32Turun

Jumlah 22 17 5 32Turun

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A. 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T.A.2019;

Tabel 6c.4




T.A.2019 T.A. 2019

Target Realisasi

Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas 30% 32%

Grafik 6c.1


T.A. 2015 s/d T.A. 2019

TA.2018 TA. 2019

25 3016

32

64

106

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 6c.2 dan grafik 6c.1 tersebut di atas persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas tahun 2018 dari target 25% terealisasi 16% capaian sebesar 64% sedangkan tahun 2019 dengan target 30% terealisasi 32% capaian sebesar 106% pada tabel 6c3 dapat dilihat terjadi penurunan jumlah laka sebesar 5 orang (32%) pencapaian kinerja untuk penurunan laka adalah 0 karna yang terjadi adalah kenaikan angka laka lantas.

5) Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 32% belum sesuai dengan capaian kinerjayang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2015 – 2019 dengan target kinerja sebesar 30%

6) Kendala yang dihadapi untuk Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas adalah :

a). Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang peraturan berlalu lintas;

b). Pertolongan pertama pada kecelakaan yang masih kurang tepat sehingga korban tidak dapat diselamatkan;

c). Petugas susah untuk dihubungi jika ada laka lantas.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas adalah a) Dikmas lantas tentang tertib berlalu lintas;b) Operasi simpatik untuk mendidik masyarakat tibcar lantas;c) Setelah operasi simpatik baru diadakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.


Meningkatnya penyelesaian tindak pidana, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase penyelesaian tindak pidana yang di tangani sesuai dengan SOP (ketentuan yang berlaku )

1) Membandingkan antara target dan realisasi T.A. 2019; Tabel 7a.1

Indikator kinerja utama Persentase penyelesaian tindak pidana yang di tangani sesuai dengan SOP

Indikator kinerja utama Target Realisasi CapaianPersentase penyelesaian tindak pidana yang di tangani sesuai dengan SOP 65% 97,9% 150%

2) MembandingkanantararealisasikinerjasertacapaiankinerjaTA.2018denganTA.2019;Tabel 7a.2

4) Analisa ......


Persentase penyelesaian tindak pidana yang ditangani sesuai dengan SOP



Persentase penyelesaian tindak pidana yang ditangani sesuai dengan SOP 62% 106% 97,9% 150%

Tabel 7a.3

Data perbandingan

Persentase penyelesaian tindak pidana yang ditangan sesuai dengan SOPNo DATA SATKER

TA. 2019Um Sus Narkoba

JTP JPTP % JTP JPTP % JTP JPTP %1 OKUS 199 161 80,9 7 5 71 35 50 142

Jumlah 199 161 80,9 7 5 71 35 50 142

No DATA SATKERTA. 2018

Um Sus NarkobaJTP JPTP % JTP JPTP % JTP JPTP %

1 OKUS 250 161 64,4 5 2 40 34 44 129

Jumlah 250 161 64,4 5 2 40 34 44 129

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A. 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra T.A. 2019.

Tabel 9a.4


Persentase penyelesaian tindak pidana yang di tangani sesuai dengan SOP


Target Realisasi

Persentase penyelesaian tindak pidanayang ditangani sesuai dengan SOP

65% 97,9 %

Grafik 9a.1


T.A. 2015 s/d T.A. 2019

Tabel 7a.3......

TA.2018 TA.2019

60 6562

97.9106

150

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 9a.2 dan grafik 9a.1 tersebut di atas persentase penyelesaian tindak pidana yang ditangani sesuai dengan SOP (ketentuanyang berlaku) pada tahun 2018 dari target 60% terealisasi 62% capaian sebesar 106 % sedangkan pada tahun 2019 dengan target 65% terealisasi 97,9% capaian sebesar 150% maka terjadi kenaikan sebesar 44 %;

5) Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 97,9% sudah mencapai target yang di tetapkan sebesar 150% jika di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan dalam Renstra tahun 2015 – 2019 dengan target akhir Rentra sebesar 65%;

6) Kendala yang di hadapi Persentase penyelesaian tindak pidana yang ditangani sesuai dengan SOP adalah

a). Semua LP yang di tangani oleh penyidik perlu satu pembuktian untuk disidangkan di pengadilan

b). Pembuktian suatu laporan banyak hambatan sehingga laporan sampai ke P21 dan dikirimkan ke pengadilan dan dilakukan secara transparan.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk Persentase penyelesaian tindak pidana yang di tangani sesuai dengan SOP adalah

a). Penyidik yang bersih dan anti KKN

b). Melakukan gelar perkara untuk mengurai hambatan didalam pembuktian suatu laporan sehingga bisa di pilah apakah P21, SP3 dipilah bukan berarti tebang pilih di dalam menyelesaikan suatu laporan.

b. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/Arbitrase/Restorative justice (SP3)


Tabel 7b.1


Persentase penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan/Arbitrase/Restorative justice (SP3)


Persentase penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan /Arbitrase /Restorative justice (SP3)

4% 22,4% 17,8%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA.2018 dengan TA. 2019;

Tabel 7b.2


5) Realisasi …..

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan /Arbitrase/Restorative justice (SP3)



Persentase penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan /Arbitrase/

Restorative justice (SP3)22,4 % 17,8 % 22,4 % 17,8 %

Tabel 7b.3

Data perbandingan

Penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan /Arbitrase/Restorative justice (SP3)

No DATASATKERTA. 2019

Um Sus NarkobaJTP SP3 % JTP SP3 % JTP SP3 %

1 OKUS 199 160 80,4 7 5 71,4 35 0 0

Jumlah 199 160 80,4 7 5 71,4 35 0 0

No DATA SATKERTA.2018

Um Sus NarkobaJTP SP3 % JTP SP3 % JTP SP3 %

1 OKUS 250 68 27,2 5 2 40 34 0 0

Jumlah 250 68 27,2 5 2 40 34 0 0


Tabel 7b.4


Penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/Arbitase Restorative justice (SP3)

Indikator kinerja utama T.A. 2019 T.A.2019

Target Realisasi

Penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan /Arbitrase Restorative Justice (SP3)

4% 22,4%

Grafik 7b.1

Tabel 7b. 3…..


T.A. 2015 s/d T.A. 2019

TA.2018 TA.2019

3 40.4

22.4

13

17.8

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 7b.2 dan grafik 7b.1 tersebut di atas untuk Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/Arbitrase/Restorative justice (SP3) tahun 2018 dari target 3% terealisasi 0,4% capaian sebesar 13% sedangkan pada tahun 2019 dengan target 4% terealisasi 22,4% capaian sebesar 17,8% terjadi penurunan sebesar 4,8%;

5) Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2019 sebesar 22,4% belum mencapai target capaian kinerja sebesar 4% yang telah di tetapkan dalam Renstra tahun 2015 – 2019 dan belum mencapai target di akhir Rentra sebesar 4%;

7) Kendala yang di hadapi untuk Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/Arbitrase/Restorative justice (SP3) adalah

a). Laporan pengaduan tidak dapat diselesaikan dengan hukum pidana maupun perdata;

b). Penyidik yang tidak profesional sehingga kurang dapat menentukan perkara secara yuridis apakah pidana atau perdata atau kah tidak dapat diselesaikan secara hukum.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan/Arbitrase/Restorative justice (SP3) adalah a). Penyidik harus jeli pada setiap laporan perkara yang masuk;

b). Meningkatkan kemampuan penyidik dalam menganalisa kasus;

c). Masyarakat merasa dirugikan apabila laporan mereka di SP3 padahal tidak dapat di bawa ke ranah hukum.

c. penurunan jumlah tindak pidana yang menjadi tunggakan 1) Membandingkan antara target dan realisasi T.A.2019;

Tabel 7c.1


Penurunan tindak pidana yang menjadi tunggakan



45% 18,3% 40,6 %

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja TA.2018dengan TA.2019;

4) Analisa ….

Tabel 7c.2






18,3% 40,6% 58% 207%

Tabel 7c.3

Perbandingan data


No DATA SATKER TA. 2019

Um Sus NarkobaJTP PROSES % JTP PROSES % JTP PROSES %

1 OKUS 199 40 20 7 5 71,4 35 0 0

Jumlah 0 0

No DATA SATKER TA. 2018

Um Sus NarkobaJTP PROSES % JTP PROSES % JTP PROSES %

1 OKUS 250 92 36,8 5 2 40 34 0 0

Jumlah 0 0

3) Membandingkan antara realisasi kinerja T.A. 2019 dengan target

jangka menengah dalam Renstra TA. 2019;

Tabel 7c.4




Target Realisasi

Penurunan tindak pidana yang menjadi tunggakan 45% 18,3%

Grafik 7c.1


Tabel 7c.3 .....

T.A. 2015 s/d T.A. 2019

TA.2018 TA.2019

28 455818.3

207

40.6

4) Analisa pencapaian kinerja pada tabel 7c.2 dan grafik 7c.1 tersebut di atas persentase penurunan jumlah tindak pidana yang menjadi tunggakan tahun 2018 dari target 28% terealisasi 58% capaian sebesar 207 % sedangkan untuk tahun 2019 dengan target 45% terealisasi 18,3% capaian sebesar 40,6% maka terjadi penurunan sebesar 166,4%;

5) Realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 40,6%, belum mencapai capaian kinerja yang ditetapkan jika di bandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2015 - 2019 dengan target kinerja sebesar 45% dengan target di akhir Renstra sebesar 45%;

6) Kendala yang di hadapi untuk persentase penurunan jumlah tindak pidana yang menjadi tunggakkan adalah :

a). JTP menurun JPTP meningkat;

b). Kemampuan penyidik.

7) Upaya yang telah di lakukan untuk persentase penurunan jumlah tindak pidana yang menjadi tunggakan adalah

a). Meningkatkan kemampuan penyidik untuk menganalisis kasus;

b). Tidak semua LP dapat di selesaikan secara yuridis sehingga penyelesaian dilakukan secara ADR.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini ada hal hal yang perlu dicermati yaitu secara keseluruhan penyerapan dari delapan program yang ada yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Alokasi anggaran Polres OKU Selatan T.A. 2019

Pagu anggaran sebesar .............................. Rp. 43.289.723.000,-

Realisasi anggaran sebesar ....................... Rp. 48.312.266.944,- (112,03%)

pagu anggaran minus sebesar ...................Rp. -5.188.543.944,- (12,03%)

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Per Program

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri

a) Pagu sebesar ...................... Rp. 26.596.425.000,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp. 31.919.944.233,- (120,02%)

c) Pagu minus sebesar ............ Rp. -5.323.519.233,- (20,02)

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri

a) Pagu Sebesar ....................... Rp. 4.680.604.000,-

b) Realisasi sebesar.................. Rp. 4.642.999.613,- (99,20%)

c) Sisa sebesar ......................... Rp. 37.604.387,- (0,80%)

3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri

a) Pagu Sebesar ....................... Rp. 99.619.000,-

b) Realisasi sebesar.................. Rp. 99.619.000,- (100%)

c) Sisa sebesar ......................... Rp. 0

4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban :

a) Pagu Sebesar ....................... Rp. 1.024.062.000,-

b) Realsasi sebesar .................. Rp. 1.023.742.000,- (99,97%)

c) Sisa sebesar ......................... Rp. 320.000,- (0,03%)

5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan :

a) Pagu Sebesar ....................... Rp. 1.353.584.000,-


c) Sisa sebesar ......................... Rp. 31.580.000,- (2,33%)

6. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat :

a) Pagu Sebesar ....................... Rp. 7.506.912.000,-


c) Sisa sebesar ......................... Rp. 30.441.374,- (0,41%)

7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana :

a) Pagu Sebesar ....................... Rp.1.828.369.000,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp.1.793.380.200,- (98,09%)

c) Sisa sebesar ......................... Rp. 34.988.800,- (1,91%)

8. Program Pengembangan Hukum Kepolisian :

a) Pagu Sebesar ....................... Rp.34.148.000,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp.34.107.272,- (99,88%)

c) Sisa sebesar ......................... Rp. 40.728,- (0,12%)

b. Per Belanja

1. Belanja Pegawai

a) Pagu Sebesar ...................... Rp. 25.879.602.000,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp.31.209.996.565,- (120,60%)

c) Pagu minus sebesar ........... Rp. 5.330.394.565,- (20,60%)

2. Belanja Barang

a) Pagu Sebesar ...................... Rp.16.355.913.000,-

b) Realisasi sebesar.................. Rp. 16.224.062.379,- (99,19%)

c) Sisa sebesar ........................ Rp. 131.850.621,- (0,81%)

3. Belanja Modal

a) Pagu Sebesar ....................... Rp.888.208.000,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp.878.208.000,- (98,87%)

c) Sisa sebesar.......................... Rp,10.000.000.- (1,13%)

c. Per Sumber Dana

1. Rupiah Murni

a) Pagu Sebesar ...................... Rp. 40.332.759.000,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp. 45.553.078.896,- (113%)

c) Pagu minussebesar ........... Rp. (-)5.220.319.896,- (13%)

2. PNBP

a) Pagu Sebesar ...................... Rp. 2.790.964.000,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp. 2.759.188.048,- (99%)

c) Sisa sebesar ........................ Rp. 31.775.952,- (1%)

3. BLU

a) Pagu Sebesar ...................... Rp. ,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp. ,-

c) Sisa sebesar ........................ Rp.,-

4. HIBAH

a) Pagu Sebesar ...................... Rp. ,-

b) Realisasi sebesar ................. Rp. ,-

c) Sisa sebesar ........................ Rp.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang terdapat di dalam Rencana Strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2019 maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan terdukungnya peralatan tupoksi Polri dengan terpenuhinya sarpas Polres OKU Selatan meliputi pengembangan fasilitas, peralatan, kepolisian dan teknologi informasi kepolisian modren apabila di lihat dari indikator kinerjanya maka dapat di simpulkan sebagai berikut ;Persentase penambahan almatsus Polres OKU Selatan dari berbagai jenis pembiayaan dengan target 10% terealisasi -3,4% dan pencapaian -34%;

2. Terbangunya postur Polri yang effektif, profesional, bermoral dan modren dan terpercaya di lingkungan Polres OKU Selatan pada aspek sistem dan metode, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, apabila di lihat dari masing-masing indikator kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;a. Persentase personil Polres OKU Selatan yang memiliki standart kompetensi sesuai

bidang tugas dan jabatannya untuk mewujudkan personil Polres OKU Selatan yang promoter dengan target 72% terealisasi 4,6% dan pencapaian 0,1%;

b. Persentase penyelesaian perkara pelanggaran personil yang melanggar disiplin, etika dan profesi , untuk penegakan tata tertib dan disiplin dari target 70% terealisasi 100% pencapaian 142% , pelanggaran disiplin dari target 55% terealisasi 64,7% pencapaian 117% dan etika dan profofesi dari target 45% terealisasi 100% pencapaian 222% pada fungsi sesuai tugas pokoknya;

3. Meningkatnya pelayanan Publik diwilayah hukum Polres OKU Selatan , dilihat dari masing-masing indikator kinerja maka dapat di simpulkan sebagai berikut :a. Indeks kepuasan layanan kepolisian dari target 61% terealisasi 94% pencapaian

154%. b. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan kepolisian dari target

85% terealisasi 7% pencapaian 8,5%.

c. Persentase penyelesaian komplain /pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres OKU Selatan dari targei 63% terealisasi 7% pencapaian 11% .

4. Terkelolanya situasi kamtibmas melalui peningkatan peran intelijen, dilihat dari masing-masing indikator kinerja maka dapat di simpulkan sebagai berikut : a. Persentase informasi intelijen yang di distribusikan ke K/L dan lintas sektoral serta

fungsi kepolisian lainnya dari Target 55% terealisasi 137% pencapaia 249%. b. Persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas dari target 45% terealisasi

25% pencapaian 56% .c. Pesentase unjuk rasa tidak anarkhis dari target 70% terealisasi 100% pencapaian

143%.

5. Tergelarnya .....5. Tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas

dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat apabila dilihat dari masing – masing indikator kinerja maka dapat di simpulkan sebagai berikut :a. Persentase penempatan 1(satu) bhabinkamtibmas di desa/kelurahan secara bertahap

dari target 32% teealisasi 45% pencapaian 134% .b. Persentase informasi masyarakat yang di tindak lanjuti oleh bhabinkamtibmas dari

target 90% terealisasi 100% pencapaian 111.1%.c. Persentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan

bhabinkamtibmas/petugas polmas dari target 35% terealisasi 33,3% pencapaian 83,25%.

d. Persentase komunitas masyarakat /FKPM yang membantu tugas – tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas dari target 55% terealiasai 53,9% pencapaian 98% .

6. Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas apabila dilihat dari masing - masing indikator kinerja maka dapat di simpulkan sebagai berikut :a. Persentase peningkatan penindakan pelanggaran lalu lintas dari target 30%

terealisasi 37% pencapaian 123% terjadi peningkatan dalam pelanggaran lalu lintas.b. Persentase penurunan angka korban laka lantas (MD) dari target 30% terealisasi 31

% pencapaian 103% terjadi peningkatan laka lantas (MD).c. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas dari target 30% terealisasi 12,7%

pencapaian 42,3% terjadi peningkatan laka lantas.

7. Meningkatnya penyelesaian tindak pidana apabila di lihat dari masing – masing indikator kinerja maka dapat di simpulkan sebagai berikut :a. Persentase penyelesaian tindak pidana yang di tangani sesuai dengan SOP dari

target 65% terealisasi 97,9% pencapaian 150% b. Persentase penyelesaian perkra tindak pidana di luar pengadilan /arbitrase/restorative

justice (SP3) dari target 4% terealisasi 22,4% pencapaian 17,8% c. Persentase penurunan jumlah tindak pidana yang menjadi tunggakan dari target 45%

terealisasi 18,3% pencapaian 40,6%.

B. Saran…

B. Saran

1. dukungan anggaran yang dialokasikan di dalam DIPA/RKA-KL belum seluruhnya mencerminkan dukungan anggaran kebutuhan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga indikator kinerja harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ada dan tersedia. Disarankan dalam perencanaan penyusunan anggaran untuk pengalokasian anggaran DIPA/RKA-KL harus mengacu dan mempedomani sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerjasehingga dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan mempermudah dalam pengukuran kinerja pada masing – masing satuan kinerja/ satker yang ada pada jajaran Polres OKU Selatan;

2. pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polda dan 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polres dan Polsek belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya jumlah personel yang tersedia. Berdasarkan keterbatasan personel tersebut perlu diupayakan kebijakan tersendiri sehingga prinsip Polsek kuat dan Polres Besar dapat didukung dengan jumlah personel yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara maksimal walaupun dengan keterbatasan jumlah personil yang ada. Disarankan agar personil yang sudah ada dapat di manfaatkan sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh masing – masing Satker yang terdapat pada Indikator kinerja utama dan penempatan personil yang ada sesuai dengan Analisa Beban Kerja Satuan Fungsi dan Kewilayahan serta personsel yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya;

4. upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme personel, antara lain telah di usulkan jumlah peserta pendidikan kejuruan (Dikjur) dan jumlah peserta pendidikan pengembangan (Dikbang) untuk ditambah serta perlunya dukungan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan masing-masing fungsi;

5. terkait dengan pemekaran wilayah di Provinsi Sumsel dibandingkan dengan jumlah satuan kewilayahan Polri (Polres/Polsek dan Polsubsektor), agar usulan yang telah diajukan untuk dapat direalisasikan sehingga dapat mendekatkan pelayanan Polri kepada masyarakat;

6. dalam rangka mewujudkan Program Polri satu Bhabinkamtibmas satu Desa/Kelurahan kiranya perlu upaya pembina fungsi dan kasatker di satuan kewilayahan untuk memberdayakan personil yang sudah ada dengan melakukan pengembangan kemampuan personel bhabinkamtibmas dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia yaitu sarana dan prasarana terkait dengan beban tugas dilapangan maupun peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas yang dirasa masih belum optimal sehingga perlu pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) Polri sehingga kemampuan SDM dapat di kembangkan oleh para kasatker selaku pengguna SDM di satker masing – masing.

C. Tindak Lanjut

Dalam beberapa aspek kegiatan yang telah disimpulkan terdapat hambatan maupun permasalahan di atas maka untuk menindaklanjuti beberapa aspek kegiatan tersebut yang dirasa masih kurang dan perlu mendapat perhatian antara lain :

1. mengajukan usulan rencana kebutuhan pagu ideal sesuai kebutuhan pada saat penyusunan Rancangan Renja TA. 2020;

2. dalam ......

2. dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Provinsi Sumsel maka jajaran Polres OKU Selatan mengupayakan peningkatan capaian kinerja melalui: a) penyuluhan terhadap masyarakat terutama yang berkaitan dengan tindak pidana

perlindungan terhadap anak, KDRT, waspada terhadap penipuan, penggelapan, Curanmor, penganiayaan dan pengeroyokan;

b) melakukan deteksi dini dengan menambah jumlah jaringan intelijen yang ada di wilayah hukum Polres OKU Selatan sehingga setiap kejadian yang dapat mengganggu situasi kamtibmas dapat termonitor dengan baik dan memberikan informasi yang akurat sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif diwilayah hukum Polres OKU Selatan

c) meningkatkan penyelesaian perkara yang ditangani sehingga kepuasan masyarakat dapat dirasakan dengan laporan yang telah dibuat melalui kegiatan Pengawasan Penyidikan;

d) meningkatkan kegiatan Patroli dialogis ketempat-tempat yang merupakan daerah rawan Kamtibmas sesuai dengan route Patroli yang telah ditentukan, sehingga ambang gangguan tidak menjadi gangguan nyata.

3. untuk mewujudkan penyebaran personel diseluruh kesatuan kewilayahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan belum terpenuhinya jumlah DSP serta keberadaan Polsek di jajaran dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, upaya yang telah dilakukan Polres OKU Selatan adalah dengan membuat usulan telaahan staf pembentukan Polsubsektor di beberapa kecamatan yang belum memiliki Polsek untuk di ajukan ke Mabes Polri.

4. mengoptimalkan sistem komunikasi di jajaran Polres OKU Selatan yang berbasis teknologi dalam rangka kecepatan dan keakuratan dalam merespon laporan/pengaduan serta permintaan masyarakat sehingga diharapkan dalam setiap kejadian untuk segera dapat ditindaklanjuti

5. berkaitan masih tingginya pelanggaran Lalu Lintas maka jajaran Polres OKU Selatan akan mengedepankan pencegahan dan teguran dari pada penindakan pelanggaran dengan tilang sehingga diharapkan masyarakat pengguna jalan raya lebih tertib dan mentaati lalu lintas, sedangkan upaya mengatasi titik rawan kemacetan dengan melakukan pengaturan pada lokasi dan jam rawan kemacetan, serta untuk menekan jumlah LakaLantas dijajaran Polres OKU Selatan akan memperbanyak penyuluhan dan Dikmas Lantas kepada para pengendara R2/R4 untuk lebih berhati-hati dan mempunyai kesadaran berlalu lintas demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres OKU Selatan T.A. 2019 disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Polres OKU Selatan secara umum yang merupakan wujud transparansi dari kinerja di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres OKU Selatan. Sangat disadari bahwa laporan ini

belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja sebagaimana yang diharapkan. Kiranya dapat digunakan sebagai bahan Pimpinan untuk koreksi dan instropeksi dalam peningkatan pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja T.A. 2020.

Muaradua, 06 Januari 2020KEPALA KEPOLISIAN RESOR

OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENY AGUNG ANDRIANA, S.IK., MHAJUN KOMISARIS BESAR POLSI NRP 77110997

polresokuselatan.compolresokuselatan.com/.../2020/10/LKIP-2019.docx · Web viewBerdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri

Documents