LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020

i
KATA PENGANTAR
Dengan Mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
atas ijinNYA penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan bentuk
akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan
anggaran yang dipercayakan kepada instansi pemerintah. Laporan ini merupakan
media publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui
pengukuran dan evaluasi kinerja.
Diera saat ini perwujudan Tata Kelola pemerintahan yang baik suatu
kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang
sangat dinamis, sikap yang harus dikembangkan adalah untuk menjaga
kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel untuk pencapaian kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan
laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran srategis
berdasarkan indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk
mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada
hasil, relevan, efektif, efisiensi dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung
kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam
mewujudkan Good Governance dan Clean Government .
Medan, Januari 2021
Plt.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA
Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730824199203 1 001
ii
1.3. Struktur Organisasi ......................................................................6
1.6. Sistematika Pelaporan ................................................................ 12
2.1. RPJMD 2019-2023 .................................................................... 18
2.3. Perjanjian Kinerja ...................................................................... 22
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 .................................... 26
3.2. Analisis Capaian Kinerja ........................................................... 26
3.3. Analisis Keuangan ...................................................................... 31
BAB IV PENUTUP .................................................................................. 34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
1
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Utara merupakan OPD yang baru terbentuk pada Tahun 2017
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah maka telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah di Provinsi
Sumatera Utara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor :56 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara.
Utara operasional sejak pejabat eselon III dan IV di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dilantik
pada tanggal 16 Mei 2017. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
63 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Utara.
2
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006,
Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang
dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan;
kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
kementerian dalam negeri; dan
kependudukan.
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun
2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya
sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Oleh
karena itu melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020 diharapkan dapat :
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
3
undangan ,kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk
meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 63
Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, maka
kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
a. Kedudukan
dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera
Utara.
mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan
yang menjadi kewenangan Provinsi.
fungsi sebagai berikut :
2. Pengelolaan keuangan;
4
barang milik negara;
program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi
kependudukan di kabupaten/kota;
administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
kabupaten/kota;
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
10. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan;
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
12. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan;
dokumen kependudukan;
5
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,
pemenfaatan data dan dokumen kependudukan;
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
6
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dikepalai oleh seorang Kepala
Dinas dibantu Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang. Sekretaris
dibantu oleh 3 (tiga) Kasubbag. Sedangkan masing-masing Kepala
bidang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi dan beberapa staf yang
melaksanakan di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 63 Tahun 2017, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh:
1. Sekretaris Dinas yang membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian
SIPIL
7
- Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk
- Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk
- Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
3. Bidang fasilitasi Pencatatan Sipil;
- Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil
- Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil
- Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database
- Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
5. Bidang Kelembagaan.
- Kepala Seksi Kerjasama
- Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
Data Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara menurut pendidikan dan golongan dapat
dilihat pada table sebagai berikut :
Tabel 1.3.1 Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan
Per 31 Desember 2020
PENDIDIKAN Gol I Gol II GOL III GOL IV Jumlah
SD 1 0 0 0 1
SLTP 0 1 0 0 1
SLTA 0 1 8 0 10
DIPLOMA 0 0 1 0 1
SARJANA 0 0 14 3 17
PASCA SARJANA 1 6 7
DOKTORAL 0 0 0 1 1
Jumlah 1 2 24 10 38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
8
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa sarana
dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:
Tabel1.4.1 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2020
NO JENIS BARANG KONDISI
2 Mini Bus (Toyota Rush) √ 5
3 Mini Bus (Toyota Kijang Innova 2,4 V) √ 1
4 Sepeda Motor (Honda/Supra X 125) √ 1
5 Sepeda Motor (Yamaha/BU9) √ 2
6 Mesin Ketik √ 1
7 Filling Besi/Metal √ 10
8 Brand Kas √ 1
9 Lemari Kaca √ 3
10 Lemari Kayu √ 20
15 Meja Kayu/Rotan √ 1
16 Kursi Besi/Metal √ 9
17 Kursi Kayu/Rotan/Bambu √ 6
18 Kursi Tamu √ 11
19 Meja Komputer √ 1
26 Lemari Es √ 5
27 AC Unit √ 2
28 AC Split √ 16
29 Kitchen Set √ 2
9
39 Harddisk Eksternal √ 5
43 Meja Kerja √ 56
46 Kursi Kerja Pejabat Eselon II √ 1
47 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV √ 21
48 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural √ 12
49 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain √ 1
50 Kursi Rapat Ruangan Pejabat Eselon II √ 8
51 Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis √ 7
52 Unintemuptible Power Supply (UPS) √ 1
53 Peralatan Studio Visual Lain-lain √ 2
54 Handy Talky √ 5
55 Handphone Tablet √ 1
57 CCTV √ 2
61 Stabilizer/UPS √ 1
64 Webcamera √ 1
65 Router √ 6
66 Hub √ 1
Dalam rangka pencapaian target kinerja keuangan Tahun
Anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Utara melaksanakan belanja tidak langsung sebesar
Rp. 8.503.703.000,- berupa Belanja Pegawai yakni Belanja Gaji dan
Tunjangan, disamping itu juga melaksanakan Belanja Langsung
sebesar Rp. 4.648.498.152,- yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja
barang dan Jasa serta Belanja Modal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
10
sebagai berikut :
Anggaran Belanja tahun 2020
Jenis Belanja Target Setelah
Belanja Langsung 4.648.498.152 4,413,152,144 94.94
Jumlah 13,152,201,152 11,927,492,293 90,68
1.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
belanja tidak langsung setelah perubahan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara cenderung fluktuatif mengikuti
kebutuhan Perangkat Daerah dan peraturan serta kebijakan yang
berlaku di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rincian alokasi
penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.5.1.1 Anggaran Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Tahun 2019-2020
1 Gaji Pokok PNS/Uang representasi 2,309,004,766 2.765.629.020
2 Tunjangan Keluarga 224,357,504 292.845.000
3 Tunjangan Jabatan 200,990,000 257.506.000
4 Tunjangan Fungsional Umum 64,320,000 83.076.000
5 Tunjangan Beras 106,819,500 143.870.000
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11,021,031 16.172.420
7 Pembulatan Gaji 30,088 100.000
8 Iuran Asuransi Kesehatan 192,205,282 78.722.317
9 Iuran Jaminan Kecelelakaan Kerja (JKK) 4,714,876 5.697.700
10 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 14,144,743 17.093.078
Tambahan Penghasilan PNS 4,386,732,353 6.373.500.000
11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
11
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sejak
tahun 2019-2020 fluktuatif seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.5.2 Anggaran Belanja Langsung setelah perubahan
Tahun 2019-2020
II Belanja Barang dan Jasa 4,197,259,644 10.618.079.454
- Belanja Pakai Habis 250,328,600 664.539.408
- Belanja Bahan/Material 114,825,000 89.211.000
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40,539,963 13.273.550
- Belanja Cetak dan Penggandaan 491,911,850 531.592.900
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gedung Parkir 0 106.800.000
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0 48.693.000
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 137,500,000 80.100.000
- Belanja Makanan dan Minuman 209,755,000 1.329.882.000
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0 52.437.000
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 0 93.761.700
- Belanja Perjalanan Dinas 1,323,080,774 3.488.174.814
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0 0
- Belanja Pemeliharaan 19,500,000 212.576.000
- Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak ketiga
439,724,000 2,030,845,360
III Belanja Modal 215,892,500 269.642.750
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor 176,379,500 73,458,560
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah
Tangga
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap
Renovasi
12
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun
2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai
berikut :
Pencatatan Sipil Sumatera Utara, menguraikan Permasalahan Utama
(Strategic Issued) dan Sistematika Pelaporan.
Bab II Perencanaan Kinerja
dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis.
sebagai berikut :
2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
13
nasional;
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
B. Realisasi Anggaran
Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk
meningkatkan kinerjanya.
14
Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi
Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara diberikan tugas untuk
melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di
Bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Provinsi.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar
efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara terdapat pada dokumen perencanaan yaitu:
1. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diarahkan
kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan
penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian
berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumbedaya manusia
Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut
telah ditetapkan Visi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2019-2023,
yaitu “SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN
BERMARTABAT”, dengan penjelasan makna yang terkandung dalam
visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan
masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai
ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
15
pembangunan;
proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan
kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan,
sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.
Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari
bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya
dalam melaksanakan aktivitas keseharian.
agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam
kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum
dalam segala aspek.
maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut :
1. Misi Pertama :
dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya
sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang
prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga
yang terjangkau.
dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola
pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika,
masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial
yang kuat serta harmonis.
16
4. Misi Keempat :
pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan
penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Misi Kelima :
lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih
dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya,
berperikemanusiaan, dan beradab.
TUJUAN DAN SASARAN
ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada
setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan
dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan
setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan
pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.
Keberhasilan dari setiap misi ditunjukan oleh indikator kinerja
sasaran dengan target terukur. Kinerja sasaran disusun selama lima
tahun dengan target setiap tahun selama periode Tahun 2019–2023
sebagai berikut ini: Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023 diprioritaskan kepada:
lapangan kerja;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
17
berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya
daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan, sebagai berikut:
(KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga
keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan
masyarakat;
pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter
moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang
konsisten;
suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu
memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah
bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan
kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan,
pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan
tata kelola yang transparan;
mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar
wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui
pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk
perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan
kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk
menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
18
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019-2023.
Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun Tahun 2019-2023 merupakan
perencanaan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara yang berisi tentang gambaran sasaran atau
kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai
dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.
Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 telah mengacu pada RPJMD
Sumatera Utara tahun 2019-2023, khususnya terkait dengan
pembangunan bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil melaksanakan Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan
masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik
dengan adanya pemerintahan yang bersih, adil dan terpercaya,
politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan
dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis.
Secara ringkas subtansi Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 adalah sebagai
berikut :
19
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara menetapkan 5 (lima) tujuan
yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun
2023 antara lain :
kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan
pelayanan administrasi kependudukan;
administrasi kependudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Terciptanya masyarakat yang sadar untuk memiliki dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil;
administrasi kependudukan;
untuk pembangunan desa dan penataan kota berbasis
pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan.
B. SASARAN
sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Sasaran dari tujuan pertama :
- meningkatnya cakupan perekaman dari 85,98% pada tahun
2017 menjadi 99% pada Tahun 2023;
- meningkatnya cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 Tahun
dari 63,11% pada Tahun 2017 menjadi 98% pada Tahun 2023;
- meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan
pelayanan KIA 4 Kab/Kota pada Tahun 2017 menjadi 33
kab/Kota pada Tahun 2023.
20
kependudukan Kabupaten/kota dari 0 pada Tahun 2017
menjadi 33 kabupaten/Kota pada Tahun 2023;
- tersedianya pusat informasi administrasi kependudukan Provinsi
1 unit pada Tahun 2023;
- meningkatnya ketersediaan aplikasi pengelolaan dan
pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan
di Sumatera Utara dari 0 pada Tahun 2017 menjadi 5 aplikasi
pada Tahun 2023.
- meningkatnya jumlah pelayanan public yang diselenggarakan
oleh pemerintah dan stake holder dengan menggunakan KTP-el
dari 0 pada Tahun 2017 menjadi 15 pada Tahun 2023;
- meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar untuk memiliki
akte kelahiran 0-18 Tahun;
KIA;
administrasi kependudukan.
Kabupaten/kota yang baik dari 6 Kabupaten/kota padat Tahun
2017 menjadi 33 Kabupaten/Kota.
- meningkatnya jumlah OPD Provinsi yang memanfaatakan data
kependudukan dan dokumen kependudukan Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
dari 0 OPD pada Tahun 2017 menjadi 49 OPD pada Tahun
2023;
21
dan ketenagakerjaan;
perkembangan kependudukan dari 2 sektor pada Tahun 2017
menjadi 8 sektor pada Tahun 2023.
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis
organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun
2019-2023 serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.
Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator
kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 yang memiliki
daya ungkit besar terhadap jumlah penduduk Wajib KTP yang sudah
melakukan perekaman KTP-el, jumlah anak usia 0-18 tahun yang
memiliki akte kelahiran, jumlah anak yang sudah memiliki Kartu
Identitas Anak, jumlah sektor yang dianalisi dalam perkembangan
kependudukan dan data agregat kependudukan, jumlah perangkat
daerah provsu yang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama
pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan.
Tabel 2.2.1 Capaian dan Target Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2020
NO SASARAN
2 Meningkatnya data kepemilikan
akte kelahiran 0-18 Tahun
76% 78,63%
Kartu Identitas Anak
22
analisis dalam perkembangan
dalam perkembangan
Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Utara dengan Gubernur Sumatera Utara yang mana telah ditetapkan
melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,
indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam
penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU,
dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
23
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada tahun
2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 2.3.1.1 Startegi, Program dan Kegiatan
SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN Meningkatnya data perekaman KTP-
el
Kependudukan (SIAK)
Kebijakan dan Peneyelenggaraan Administrasi
2. Pembinaan Pencatatan Sipil
Identitas Anak
Informasi Administrasi Kependudukan
Pemantapan Pendampingan Teknis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
24
Belanja Tidak Langsung Rp. 9.937.510.000,-
Belanja Langsung Rp. 10.194.033.271,-.
Sumatera Utara tahun 2020 mengalami perubahan melalui mekanisme
perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 disebabkan
adanya recofussing kegiatan dan relokasi anggaran terkait percepatan
penangan Covid-19 sebesar Rp. 13.152.201.152,- dengan rincian
sebagai berikut :
Belanja Langsung Rp. 4.648.498.152,-.
Tabel 2.3.3.1 Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara APBD Perubahan Tahun 2020
URAIAN PROGRAM/
Belanja Langsung 4.648.498.152 4.413.152.144 94,94
Jumlah 13.152.201.152 11.927.492.293 90,68
Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan untuk
pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3.4.1 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis
NO SASARAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
1 Meningkatnya data perekaman
25
analaisis dalam perkembangan
26
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2020 dengan realisasinya.
Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 berdasarkan hasil
pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1.1 Capaian Dan Target Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
NO SASARAN STRATEGIK INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI
Cakupan Perekaman KTP- el
Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun
76% 77,05% 100%
Jumlah anak yang sudah memilki Kartu Identitas Anak
17 Kab/Kota 33 Kab/Kota 100%
4 Meningkatnya sektor yg di analisis dalam perkembangan kependudukan dan data agregat kependudukan
Jumlah sektor yang di analisis dalam perkembangan kependudukan dan data agregat kependudukan
5 Sektor 5 Sektor 100%
5 Meningkatnya jumlah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan stakeholder dengan menggunakan KTP- el
Jumlah OPD Provsu yang sudah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan
32 Perangkat Daerah/
Sasaran strategis 1 adalah meningkatnya jumlah penduduk Wajib
KTP-el yang sudah melakukan perekaman. Pada tahun 2020, target
cakupan perekaman penduduk Wajib KTP-el adalah sebesar 94,50%,
namun dalam realisasinya berdasarkan DAK (Data Agregat
Kependudukan) Semester II tercapai 92,23%, dengan demikian target
sasaran strategis 1 tidak tercapai terdapat pada tabel sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
27
SE SUMATERA UTARA SEMESTER II TAHUN 2020
NO KODE
WILAY AH
KABUPATEN/KOT A
JUMLAH PENDUDUK
CAKUPAN KEPEMILIKAN
4 1204 NIAS 106,332 85,720 86,869 80.62 81.70
5 1205 LANGKAT 772,484 711,874 734,390 92.15 95.07
6 1206 KARO 303,324 271,249 272,876 89.43 89.96
7 1207 DELI SERDANG 1,374,685 1,329,728 1,336,969 96.73 97.26
8 1208 SIMALUNGUN 782,337 600,046 614,333 76.70 78.53
9 1209 ASAHAN 565,280 502,629 504,137 88.92 89.18
10 1210 LABUHAN BATU 357,714 301,727 308,617 84.35 86.27
11 1211 DAIRI 224,664 206,394 207,928 91.87 92.55
12 1212 TOBA SAMOSIR 149,299 130,491 134,478 87.40 90.07
13 1213 MANDAILING NATAL 336,359 292,678 293,707 87.01 87.32
14 1214 NIAS SELATAN 260,727 146,704 151,251 56.27 58.01
15 1215 PAKPAK BHARAT 36,401 34,929 34,980 95.96 96.10
16 1216 HUMBANG HASUNDUTAN 135,969 126,261 126,669 92.86 93.16
17 1217 SAMOSIR 97,564 91,902 92,864 94.20 95.18
18 1218 SERDANG BEDAGAI 473,470 444,531 448,323 93.89 94.69
19 1219 BATU BARA 292,610 276,140 285,145 94.37 97.45
20 1220 PADANG LAWAS UTARA 179,498 151,767 154,146 84.55 85.88
21 1221 PADANG LAWAS 178,746 149,890 151,357 83.86 84.68
22 1222 LABUHAN BATU SELATAN 221,817 197,400 199,398 88.99 89.89
23 1223 LABUHAN BATU UTARA 275,952 237,345 238,002 86.01 86.25
24 1224 NIAS UTARA 105,675 81,531 82,552 77.15 78.12
25 1225 NIAS BARAT 65,988 50,440 52,550 76.44 79.64
26 1271 KOTA MEDAN 1,898,118 1,733,008 1,735,170 91.30 91.42
27 1272
28 1273 KOTA SIBOLGA 67,220 64,995 65,219 96.69 97.02
29 1274
30 1275 KOTA BINJAI 215,784 210,245 210,604 97.43 97.60
31 1276
32 1277
33 1278
Sasaran strategis 2 :
Sasaran strategis 2 adalah meningkatnya data kepemilikan akte
kelahiran anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akte Kelahiran. Pada tahun
2019, target cakupan kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun
adalah sebesar 76%, namun dalam realisasinya tercapai 77,05%,
dengan demikian target sasaran strategis 2 dapat terlampaui. Dimana
cakupan kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun sesuai DAK
Sem I tahun 2020 terdapat pada tabel dibawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
28
TABEL 3.2.2 CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA UTARA SEMESTER II TAHUN
2020
PUNYA AKTE KELAHIRAN
TIDAK PUNYA AKTE
(%)
1 1201 TAPANULI TENGAH 129,419 85,780 43,639 66.28 2 1202 TAPANULI UTARA 119,572 90,447 29,125 75.64 3 1203 TAPANULI SELATAN 117,762 99,113 18,649 84.16 4 1204 NIAS 60,594 50,306 10,288 83.02 5 1205 LANGKAT 333,030 271,735 61,295 81.59 6 1206 KARO 129,903 80,451 49,452 61.93 7 1207 DELI SERDANG 623,659 451,380 172,279 72.38 8 1208 SIMALUNGUN 316,296 229,184 87,112 72.46 9 1209 ASAHAN 270,758 219,955 50,803 81.24 10 1210 LABUHAN BATU 179,811 155,826 23,985 86.66 11 1211 DAIRI 114,331 83,820 30,511 73.31 12 1212 TOBA SAMOSIR 78,049 66,078 11,971 84.66 13 1213 MANDAILING NATAL 184,322 172,754 11,568 93.72 14 1214 NIAS SELATAN 135,791 70,164 65,627 51.67 15 1215 PAKPAK BHARAT 21,856 21,427 429 98.04 16 1216 HUMBANG
HASUNDUTAN 79,982 53,548 26,434 66.95 17 1217 SAMOSIR 52,566 47,211 5,355 89.81 18 1218 SERDANG BEDAGAI 228,379 194,069 34,310 84.98 19 1219 BATU BARA 136,627 84,170 52,457 61.61 20 1220 PADANG LAWAS
UTARA 108,312 92,647 15,665 85.54 21 1221 PADANG LAWAS 102,394 83,813 18,581 81.85 22 1222 LABUHAN BATU
SELATAN 122,763 99,635 23,128 81.16 23 1223 LABUHAN BATU
UTARA 144,670 121,999 22,671 84.33 24 1224 NIAS UTARA 58,452 49,220 9,232 84.21 25 1225 NIAS BARAT 37,794 30,670 7,124 81.15 26 1271 KOTA MEDAN 753,972 587,473 166,499 77.92 27 1272 KOTA PEMATANG
SIANTAR 84,509 72,032 12,477 85.24 28 1273 KOTA SIBOLGA 32,957 31,215 1,742 94.71 29 1274 KOTA TANJUNG BALAI 63,582 61,303 2,279 96.42 30 1275 KOTA BINJAI 92,607 80,076 12,531 86.47 31 1276 KOTA TEBING TINGGI 55,924 55,148 776 98.61 32 1277 KOTA PADANG
SIDEMPUAN 77,719 67,880 9,839 87.34 33 1278 KOTA GUNUNGSITOLI 53,218 50,733 2,485 95.33
SUMATERA UTARA 5,101,580 4,011,262 1,090,318 78.63
Sasaran strategis 3 : Sasaran strategis 3 adalah meningkatnya penerbitan Kartu
Identitas Anak (KIA). Pada tahun 2020, target kabuapten/kota yang
sudah melakukan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebanyak
17 Kabupaten/Kota, namun dalam realisasinya sebanyak 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
29
sesuai dengan realisasi capaian kinerja yang ditetapkan.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu
Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan
dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan
pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
Pada Tahun 2018 Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menginstruksikan
seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sudah harus
melaksanakan pelayanan pembuatan KIA serta mengelola kegiatan
pembuatan KIA ini secara mandiri. Jumlah data Kartu Identitas Anak
yang sudah di terbitkan terdapat pada tabel sebagai berikut:
TABEL 3.2.3 JUMLAH DATA KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) KAB/KOTA
SE SUMATERA UTARA TAHUN 2020
NO KODE
WILAYAH KAB/KOTA
DITERBITKAN (%)
4 1204 NIAS 59,670 13.831 23,17
5 1205 LANGKAT 317,013 43.762 13,80
6 1206 KARO 128,930 23.256 18,03
7 1207 DELI SERDANG 588,365 31.147 5,29
8 1208 SIMALUNGUN 314,058 538 0,17
9 1209 ASAHAN 266,666 37.455 14,04
10 1210 LABUHAN BATU 177,877 33.102 18,60
11 1211 DAIRI 113,993 8.458 7,41
12 1212 TOBA SAMOSIR 76,627 15.425 20,12
13 1213 MANDAILING NATAL 182,976 39.133 21,38
14 1214 NIAS SELATAN 135,109 2.934 2,17
15 1215 PAKPAK BHARAT 21,718 16.210 74,63
16 1216 HUMBANG HASUNDUTAN 77,944 18.540 23,78
17 1217 SAMOSIR 52,523 11.973 22,79
18 1218 SERDANG BEDAGAI 220,002 36.394 16,54
19 1219 BATU BARA 101,666 5.673 5,58
20 1220 PADANG LAWAS UTARA 106,384 19.719 18,53
21 1221 PADANG LAWAS 101,241 966 0,95
22 1222 LABUHAN BATU SELATAN 121,125 2.830 2,33
23 1223 LABUHAN BATU UTARA 142,278 27.223 19,13
24 1224 NIAS UTARA 57,834 3.123 5,39
25 1225 NIAS BARAT 37,659 5.666 15,04
26 1271 KOTA MEDAN 753,481 218.673 29,02
27 1272 KOTA PEMATANG SIANTAR 84,262 18.961 22,50
28 1273 KOTA SIBOLGA 32,421 13.487 41,59
29 1274 KOTA TANJUNG BALAI 63,483 25.039 39,44
30 1275 KOTA BINJAI 87,700 16.564 18,88
31 1276 KOTA TEBING TINGGI 55,465 30.726 55,39
32 1277 KOTA PADANG SIDEMPUAN 77,254 15.101 19,54
33 1278 KOTA GUNUNGSITOLI 52,830 10.053 19,02
JUMLAH 4,970,764 775,553 620,26
30
dalam perkembangan kependudukan dan data agregat kependudukan
Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020, target jumlah sektor yang
dianalisis dalam kependudukan dan data agregat kependudukan Provinsi
Sumatera Utara adalah 5 sektor menjadi 5 sektor tercapai , yaitu: sektor
pertanian, pariwisata, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan
dengan demikian target yang di tetapkan tercapai.
Bahwa jumlah penduduk Sumatera Utara masih banyak
permasalahan ini dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi,
persebarannya yang tidak merata antara Kabupaten/Kota, kualitas yang
rendah dan kondisi kesejahteraannya yang masih memprihatinkan dan
untuk mengetahui penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak
produktif. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan
mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama
serta berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sasaran strategis 5 :
menggunakan KTP-el. Pada tahun 2020, target jumlah Perangkat Daerah
yang sudah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data
kependudukan dan dokumen kependudukan adalah sebanyak 32
Perangkat Daerah/Stakeholder dengan demikian capaian kinerja tercapai
sesuai dengan target yang ditetapkan.
Hal Ini disebabkan data kependudukan yang ada di Dukcapil
adalah satu-satunya data yang digunakan untuk pelayanan publik,
perencanaan pembangunan, dasar alokasi anggaran, pembangunan
demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal sesuai
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 Tentang
Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan
adanya pemanfaatan data ini akan memudahkan setiap perangkat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
31
berbasis NIK untuk keperluan masing-masing Perangkat
Daerah/Stakeholder Provsu.
Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara bersumber dari APBD dan DAK NON FISIK TA
2020 adalah sebagai berikut:
perincian sebagai berikut:
- Belanja Langsung sebesar Rp.4.648.498.152,-
- Belanja pegawai sebesar Rp. 205.020.000,-
- Belanja barang/jasa sebesar Rp.4.216.083.046,-
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2020 dari Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut:
- Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.514.340.149,-
- Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.4.413.191.795,-
Perincian realisasi Belanja Langsung adalah sebagai berikut :
- Belanja pegawai sebesar Rp. 253.800.000,-
- Belanja barang/jasa sebesar Rp.11.125.460.799,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
32
Tabel 3.3.1 Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara TA 2020
No Pogram Alokasi
2.425.737.996
2.180.958.640
89,91
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.324.700.000 1.206.752.570 91,09
1.093.499.800 902.349.392 82,51
NO Uraian Anggaran Realisasi
b. Belanja Langsung 12.501.244.273 11.125.460.799 89,99
- Belanja pegawai 254.800.000 253.800.000 99,61
- Belanja barang dan jasa 11.983.801.523 11.125.460.799 89
- Belanja Modal 262.642.750 205.581.345 78,27
Adapun penjelasan per pos dari realisasi anggaran adalah sebagai
berikut:
Sipil Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 setelah dikurangi
dengan Pengembalian Belanja adalah sebesar Rp.20.597.645.567.-
dengan perincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.
9.472.184.768,- dan Realisasi Belanja Langsung sebesar
Rp.11.125.460.799,- penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 91,40%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
33
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2019
adalah sebesar
Rp.253.800.000,- atau sebesar 99,61%.
Belanja Barang dan Jasa
Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar
Rp.11.983.801.523,- dengan nilai realisasi belanja barang sebesar
Rp.11.125.460.799,- atau sebesar 88,99%.
Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah sebesar
Rp. 262.642.750,- dengan nilai realisasi belanja modal sebesar
Rp. 205.581.345,- atau sebesar 78,27%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
34
manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta
menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap
organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja
institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi
organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya
pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara
bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga
keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja Dinas dan mendorong
tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Utara tahun 2020 menyajikan pencapaian dari sasaran
strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2020. Secara umum, sasaran
strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Hal ini
terlihat dari 5 indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan, 5 indikator
kinerja utama sesuai dengan target dengan kriteria capaian sangat baik
sedangkan satu indikator dinyatakan memenuhi target yang
diperjanjikan dengan kriteria capaian baik. Secara umum, nampak bahwa
kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Utara pada tahun 2020 adalah amat baik.
Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
tercermin dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Belanja Langsung yang
pada tahun 2020 anggaran terserap 95,00 % lebih tinggi dari tahun
2019 anggaran terserap 89,00%%
pokok dan fungsinya, Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan
secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
35
pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat
ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap
komponen untuk melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan
penerapan konsep e-government serta e-performance based budgeting.
Di masa depan beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi
perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Utara ke depan karena walaupun beberapa target kinerja telah
tercapai sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat dan tantangan-
tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan
masih adanya masyarakat yang belum tertib dalam pelaporan
kependudukan.
menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini
juga penting dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.
Dengan demikian LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem
monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan
dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.
Medan, Januari 2021