JURNAL ILMIAH
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh:
MUHAMAT SUHAIRI
D1A012311
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2017
Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT
Oleh:
MUHAMAT SUHAIRI
D1A012311
Menyetujui,
Pembimbing Utama
LUBIS S.H.,M.Hum
NIP. 19590828 198703 1 002
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT
MUHAMAT SUHAIRI
D1A012311
Fakultas Hukum
Universitas Mataram
ABSTRAK
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana
perjudian di wiliayah hukum Kepolisian Resort Lombok Barat dan untuk
mengetahui hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah
hukum Kepolisian Resort Lombok Barat. Pelaksanaan penyidikan perjudian di
wilayah hukum kepolisian resort Lombok Barat yaitu dengan operasi tangkap
tangan. Penyidik Polres Lombok Barat melakukan penyidikan dalam tiga tahap
yaitu tahap penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, pemanggilan saksi. Tahap pemeriksaan meliputi pemeriksaan
tersangka, pemeriksaan saksi dan pengambilan keterangan saksi ahli. Selanjutnya
tahap penyerahan berita acara perkara ke jaksa penuntut umum sampai dinyatakan
lengkap dilanjutkan dengan penyerahan saksi dan bukti. Kendala penyidik dalam
penyidikan yaitu kurangnya pastisipasi saksi dalam proses pemanggilan dan
penyampaian keterangan.
KATA KUNCI: Penyidikan, Perjudian.
An Investigation on Gambling Criminal in Lombok Barat Police Force Sub-
Division
ABSTRACT
The pointing of examination to knowing The investigation on gambling in
Lombok Barat Resort and to knowing The obstacles found by the investigators in
Lombok Barat Resort.The investigation on gambling in Lombok Barat resort is
done in Those are in-hand, Lombok Barat Policeforce investigators investigate
cases in three steps. The first is action including catching, arresting,
searching,submitting, and inviting witness. The second is inspection including the
suspect, the witness, and expert.The last is the report submission to the presecutor
and is stated to be complete then is continued to resigning the witness and proof.
The obstacles found by the investigators are the low participation of the witness in
the investigation process.
Keywords: an investigation, gambling.
i
I. PENDAHULUAN
Di bidang tata tertib dan keamanan pemerintah berusaha mewujudkan
ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai kejahatan salah satunya
perjudian. Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan norma agama, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian dalam hukum
pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Perjudian
merupakan suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata
terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berjalannya ketertiban
umum. Secara umum perjudian merupakan serangkaian permainan dimana
pemain aktif bertaruh untuk memilih satu pilihan dimana hanya satu pilihan saja
yang benar dan akan menjadi pemenang dari permainan tersebut. Perjudian
menurut bahasa berarti mudah batau kekayaan sedangkan judi menurut istilah
yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang
menang dalam permainan berhak mendapat taruhan tersebut.1
Menurut M.Quraish Shihab berpendapat bahwa perjudian dinamai masir
,karena hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang,tanpa usaha kecuali
menggunakan undian dibarengi faktor untung-untungan.2 Dalam ensiklopedi
hukum islam,maisir diartikan sebagai suatu bentuk permainan yang taruhan danh
yang menang berhak mendapat hasil taruhan tersebut.3
1Ibrahim Hosein,Apakah Judi Itu?,Jakarta,LembagaKaqjianIlmu IIQ,1987,hlm 19.
2M.QuraishShihab, Tafsiral-misbah:pesan,KesandanKeserasian Al-Qur’an vol.1, Jakarta,
Lentera Hati,2000,hlm 437. 3Abdul Aziz DahlanDKK,ensiklopediahukumislam,jilidII,Jakarta,ichtiarBaru Van
Hoeve,1997,hlm1053.
ii
Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303
dan Pasal 542.Ancaman pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP dianggap
tidak sesuai lagi dan perlu diperberat maka lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun
1974 Tentang Penertiban Pejudian yang mengatur tentang pemberatan sanksi
pidana dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 542 KUHP.
Oleh karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tentang
jenis perjudian yang mendapat izin, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
Jadi berdasarkan Pasal 303 KUHP, Jo.Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1974 Tentang Penertiban Perjudian, Jo. Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun
1981 maka, apabila terjadi perjudian penyidik berhak melakukan penyidikan
untuk melaksanakan bagaimana penyidikan tindak pidana perjudian.
Berkaitan dengan hal itu di wilayah hukum kepolisian Resort Lombok
Barat masih banyak terjadi tindak pidana perjudian yang masih perlu penangan
tegas dari pihak kepolisian untuk mengurangi bahkan meniadakan lagi tindak
pidana perjudian di wilayah lombok Barat.
Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh Penyusun di atas, maka
Penyusun mengkaji maraknya perjudian tersebut dalam bentuk skripsi yang
berjudul ”PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK BARAT”
Berdasarkan uraian pemikiran di atas untuk lebih fokus dalam Penyusunan
ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :1.Bagaimanakah pelaksanaan
penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Lombok
Barat? 2. Apa hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di
iii
wilayah hukum Kepolisian Resort Lombok Barat?Tujuan dan manfaat yang ingin
dicapai dari penelitian ini adalah:1. Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui proses
penyidikan tindak pidana perjudian di wiliayah hukum Kepolisian Resort Lombok
Barat.b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana
perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Lombok Barat.2. Manfaat
penelitian. a. Secara akademik.b.Secara praktis. c. Secara teorotis.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode
pendekatan yaitu:1.Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).2.
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).3. Pendekatan Sosiologis (
Sosiological Approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu: A.Jenis
Data: a.Data Primer. b. Data Sekunder,Adapun data sekunder ini terdiri dari
bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer ,sekunder dan tersier.B.Sumber
Data:a.Penelitian Kepustakaan.b.Penelitian Lapangan. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu:a. Wawancara.b. Studi pustaka.Analisis data yang
digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah Analisis Kualitatif.
iv
II. PEMBAHASAN
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Lombok Barat
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Polres Lombok Barat terletak di Jalan Yos sudarso Jembatan
Kembar,Lembar Lombok Barat. Polres Lombok Barat memiliki salah satu
tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah
hukum Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat mencakup 10
wilayah yaitu kecamatan Batu Layar ,kecamatan Gerung ,kecamatan
Gunungsari,kecamatan Kediri ,kecamatan Kuripan ,kecamatan Labuapi
,kecamatan Lembar ,kecamatan Lingsar ,Kecamatan Narmada ,dan kecamatan
Sekotong . Melihat begitu luasnya wilayah hukum Polres Lombok Barat
tentunya aparat penegak hukum harus bekerja keras agar penegakan hukum
bisa dilaksanakan dengan baik dan khususnya didalam penegakan tindak
pidana perjudian.
Tugas kepolisian di bidang penegakan hukum dibidang keamanan dan
ketertiban sedikit berat mengingat wilayah hukum yang begitu luas dengan
jumlah penduduk 718.540 orang dengan jumlah 10 kecamatan,122 desa dan 3
kelurahan .
Polres Lombok Barat memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuan Lalu
Lintas (SATLANTAS),Satuan Intelijen dan Pengamanan (SATINTELKAM)
v
,Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM), Satuan Pembinaan dan Kemitraan
(BINAMITRA), dan Satuan Samapta(SATSAMAPTA).
Bentuk-bentuk perjudian di Lombok Barat, yaitu:41.Domino. 2.Dongklang.
3.Bola adil. 4.Sabung ayam. 5.Rolex. 6.Togel.
Berikut adalah data jumlah kasus perjudian yang ditangani penyidik Polres
Lombok Barat tahun 2014 s/d 2016 adalah:
No Tahun JenisPerjudian Jumlah
1 2014 -Domino
-Bola adil
-Dongklang
-Togel
8 kasus
2 2015 -Sabungayam
-Rolex
6 kasus
3 2016 -Togel
-Domino
22 kasus
Berdasarkan data pada tabel di ataspadatahun 2014,jumlah kasus
yang ditangani sebanyak 8 kasus dari judi domino,bola adil,dongklang dan togel
,tahun 2015 sebanyak 6 kasus dari judi togel,sabung ayam dan rolex dan tahun
2016 sebanyak 22 kasus dari judi togel dan domino , jumlah yang telah
diselesaikandan dilimpahkan ke penuntut umum dari tahun 2014 sampai tahun
2016 sebanyak 36 kasus.
Melalui operasi tangkap tangan tindak pidana perjudian di tempat-tempat
yang sering dijadikan sarang judi polisi melakukan penyidikan , namun
sebelumnya penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi
yaitu mencari tahu apakah peristiwa yang diduga peristiwa pidana atau tidak guna
4Sumberpolres Lombok Barat
vi
menentukan dapat dilakukannya penyidikan atau tidak. Jika sudah temasuk
peristiwa pidana maka dilanjutkan kedalam tahapan penyidikan.
Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidanaperjudian oleh satreskrim
polres Lombok Barat, ada 2 tahapan penyidikan yaitu: 1.Tahap penindakan:
Penindakan adalah suatu tindakan dalam rangka upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh seseorang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana. Tahap
penindakan yang yang dilakukan dapat berupa pemanggilan, penangkapan,
penahan, penggeledahan dan penyitaan. 2.Tahap pemeriksaan Penyidikan:
Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan
identitas tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan
atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam suatu tindak pidana
menjadi jelas dan dituangka kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam
proses pemeriksaan terdapat 3 proses yaitu :a.Pemeriksaan tersangka
b.Pemeriksaan saksi c. Pengambilan keterangan saksi ahli3.tahap penyerahan
berita acara perkara (BAP):Setelah melakukan rangkaian penyidikan diatas dan
berita acara perkara sudah lengkap selanjutnya penyidik polres Lombok Barat
menyerahkan BAP tersebut ke jaksa penuntut umum untuk diperiksa kembali
sebelum BAP tersebut dinyatakan sudah P21 atau hasil penyidikan sudah lengkap
yang ditentukan oleh jaksa jika jaksa penuntut umum menyatakan sudah lengkap
maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk
kemudian pihak kejaksaan melanjutkan tahap peradilan di pengadilan.
vii
Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di
Polres Lombok Barat
Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa
permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan penyidk untuk
meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan khususnya dalam
penyidikan tindakpidana perjudian.
Menurut Bripka I Wayan Ciptanaya SH, selaku penyidik di Polres Lombok
Barat, beberapa hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak
pidana perjudian adalah :51.Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan
keterangan dalam proses penyidikan. A.Dalam proses pemangilan. B.
Penyampaian keterangan.Berdasarkan data diatas penyusun menjelaskan bahwa:1.
Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses
penyidikan .a) Dalam proses pemanggilan:Dalam melakukan pemeriksaan,
penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan
terhadap Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.
Berdasarkan wawancara dengan Bripka I Wayan Ciptanaya SH, selaku
penyidik di Polres Lombok Barat:6
“ pemanggilan saksi terkendala dengan jarak tempat tinggal saksi menuju
Polres yang jauh sehingga saksi merasa malas untuk datang ke Polres untuk
memberikan keterangannya. Akan tetapi jika saksi tersebut beralasan seperti itu
5HasilwawancaradenganbapakBripka I WayanCiptanaya SH,
selakuPenyidikPidanaUmumPolres Lombok Barat padatanggal 22 novemberpukul 09:00 6Ibid
viii
maka pihak penyidik polres memakluminya sehingga dari pihak penyidik polres
lah yang datang ke tempat tinggal saksi tersebut untuk di mintai keterangannya
terkait dengan tindak pidana yang terjadi. “
Berdasarkan keterangan penyidik tersebut bahwa hambatan penyidikan
tindak pidana perjudian di polres Lombok Barat yaitu saksi tidak mau datang
untuk memberikan keterangan karena terkendala jarak tempat tinggal saksi
dengan polres memang berkaitan dengan luas wilayah hukum polres Lombok
Barat yang cukup luas dengan 10 kecamatan 122 desa dan 3 kelurahan akan
tetapi untuk mengatasi hal itu pihak penyidik Polres Lombok Barat berkenan
datang ke tempat tinggal saksi untuk di mintai keterangannya sebagai saksi dalam
tindak pidana perjudian. Berdasarkan wawancara penyusun dengan penyidik
polres Lombok Barat penyidik Polres Lombok barat mengungkapkan bahwa hal
itu sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila ada anggaran dari pemerintah yang
mampu diberikan kepada penyidik, cukup dengan penyidik polres Lombok Barat
membiayai saksi atau perjalanan saksi untuk datang dari tempat tinggalnya
menuju polres Lombok Barat.R.soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang
hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,
mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan pasal 224 KUHP orang
tersebut harusorang yang dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan tidak
dapat dipidana akan tetapi orang yang dipanggil sebagai saksi dalam
persidanganlah yang bisa diancam dengan pidana Pasal 224 atau Pasal
ix
522.7b)Penyampaian Keterangan:Kendala yang dialami penyidik dalam proses
penyidikan tindak Pidana perjudian salah satunya adalah kurang partisipatifnya
saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian atau
keterangan walaupun sudah dilakukan pemanggilan.
Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik
sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat
cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut
memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan
yang berbelit–belit.8 Sementara keterangan saksi merupakan salah
satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini
sangat menghambat proses penyidikan.
Dalam memberikan keterangannya saksi merasa memiliki tekanan ataupun
rasa takut atas apa yang akan ia ungkapkan dihadapan penyidik karena
dipengaruhi atau di sugestikan oleh pihak-pihak yang ingin diuntungkan padahal
berdasarkan beberapa ketentuan tentang keterangan saksi bahwa keterangan saksi
harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun misalnya
diarahkan atau disugestikan atau dipengaruhi serta seringkali diancam oleh pihak-
pihak tersebut .
7R.soesilo,KitabUndang-UndangHukumPidana Serta Komentar-
KomentarnyaLengkapPasal Demi Pasal, Pasal 224. 8Opcit hal 13.
x
III.PENUTUP
Kesimpulan
Bertolak dari perumusan masalah, uraian dari hasil penelitian dan analisis
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1. melalui operasi tangkap tangan
selanjutnya penyidik Polres Lombok Baratmelakukan penahan tersangka di Polres
Lombok Barat sambil penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi,tersangka
ataupun mengambil keterangan ahli kemudian dituangkan kedalam berita acara
perkara (BAP). Jika BAP sudah lengkap selanjutnya penyidik menyerahkannya ke
jaksa penuntut umum untuk diperiksa kemudian BAP tersebut dinyatakan sudah
P21 atau sudah lengkap oleh jaksa penuntut umum maka pihak penyidik
menyerahkan buktidan tersangka ke jaksa penuntut umum. Dan penyidik telah
menangani 36 kasus perjudian dari tahun 2014 sampai tahun 2016. 2. Hambatan
pelaksanaan penyidikan tindak pidana Perjudian di Polres Lombok Barat adalah:
a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses
penyidikan. 1) Dalam proses pemangilan:Hambatan penyidikan tindak pidana
perjudian di Polres Lombok Barat dalam proses pemanggilan yaitu saksi tidak
mau datang untuk memberikan keterangan karena terkendala jarak tempat tinggal
saksi dengan Polres Lombok Barat, jika terjadi hal ini penyidik biasanya
mendatangi tempat tinggal saksi agar proses penyidikan dapat dilakukan tanpa
terkendala.2)Penyampaian keterangan: Hambatan yang dialami penyidik dalam
penyidikan tindak pidana perjudian yaitu kurang patisipatifnya saksi dengan
proses penyidikan dikarenakan takut memberikan kesaksian karena merasa
memiliki tekanan ataupun rasa takut atas apa yang saksi katakana di hadapan
xi
penyidik karena dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkaitan atau yang ingin
diuntungkan hal ini juga berkaitan dengan rasa takut akan keamanan dirinya
setelah menyampaikanketerangannya .
Saran
Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini ialah:1.
Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resort Lombok Barat
bersama masyarakat melakukan pembinaan yang diarahkan untuk mencegah
terjadinya dan meluasnya perbuatan perjudian melalui penambahan intensitas
operasi/razia terhadap tindak pidana perjudian.2. Pemerintah dan instansi terkait
diharapkan agar memperhatikan danmemberikan sarana dan prasarana yang
lengkap serta anggaranyang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi
terhadapkejahatan perjudian dan dalam proses pnyidikandari tindak pidana
Perjudian itu.
xii
DAFTAR PUSTAKA
Aziz Dahlan,AbdulDKK,ensiklopediahukumislam,jilidII,Jakarta,ichtiarBaru Van
Hoeve,1997.
Hosein,Ibrahim, Apakah Judi Itu?,Jakarta,LembagaKaqjianIlmu IIQ,1998.
R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, 1995.
Shihab,M.Quraish,Tafsir al-misbah:pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an vol.1,
Jakarta, Lentera Hati,2000.
https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-
populasi-terbanyak-di-dunia/diakses padatanggal 2 september 2016 pada
pukul 10;30.
http//www.lombokBaratkab.go.id/data-dan-statistik.diakses pada tanggal 26
november pukul 11;15.
Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia, UUD NKRI Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan
Penertiban Perjudian
Wawancara dengan bapak AKP Joko Tamtomo, SH, S.IK,,selakuPenyidikPidana
Umum Polres Lombok Barat pada tanggal 21 november.
Wawancara dengan bapak Bripka I Wayan Ciptanaya SH, selaku Penyidik Pidana
Umum Polres Lombok Barat pada tanggal 22 november .