8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
1/25
INDIKATOR & ALAT UKURPRINSIP
AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI & PARTISIPASI
Disusun oleh :Dra.LOINA LALOLO KRINA P.
SEKRETARIAT GOOD PUBLIC GOVERNANCEBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JAKARTA - AGUSTUS 2003
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
2/25
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacarapenyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik.
Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan,
monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang memburuk.
Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihanekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat,
jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan
bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah
yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan
perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik,
yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan
dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.
Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi
ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam
pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).
Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi,
menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat
atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang seba
mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan
pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang
dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
3/25
menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik.
Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima
manfaat (beneficiaries), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai
pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku.
Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar
segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses
pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari,
mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak
singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga
dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen
bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para
aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk
menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata
pemerintahan yang baik.
1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka beberapa hal yang akan
dibahas dalam tulisan ini adalah :
a. Apa yang dimaksud dengan tata pemerintahan yang baik (good
governance) ?
b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah tata pemerintahan
yang baik ?
c. Indikator dan alat ukur apa saja yang dapat dipergunakan untuk menilai
sebuah tata pemerintahan ?
II. TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Good governance adalah mantra yang diucapkan oleh banyak orang di
Indonesia sejak 1993. Kata governance mewakili suatu etika baru yang
terdengar rasional, profesional, dan demokratis, tidak soal apakah
diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang
kumuh di pinggiran Jakarta. Dengan kata itu pula wakil dari berbagai
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
4/25
golongan profesi seolah disatukan oleh koor seruan kepada pemerintah
yang korup di negara berkembang. Good governance, bad men!
terkepung oleh seruan dari berbagai pihak, kalangan pejabat pemerintah
pun lantas juga fasih menyebut konsep ini, meski dengan arti dan maksud
yang berbeda.
Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan
mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin
bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia
dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak
menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.
Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian
bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata
pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam
pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah.
Kata governance sering dirancukan dengan government. Akibatnya, negara
dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, bahwa
mereka adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Badan-badan keuangan internasional mengambil prioritas untuk
memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema good
governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut
juga dalam aktivitas ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan
politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi
negara. Good governance bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara
badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang
sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah negara
berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara
tujuan ekonomi dengan politik.
Tetapi, sebagaimana layaknya suatu mantra, para pengucap tidak dapat
menerangkan sebab akibat dari suatu kejadian, Mereka hanya mengetahui
sebgian, yaitu bahwa sesuatu yang invisible hand menyukai mantra yang
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
5/25
mereka ucapkan. Pada kasus good governance, para pengucap hanya
mengetahui sedikit hal yaitu bahwa sesuatu yang tidak terbuka dan tidak
terkontrol akan mengundang penyalahgunaan, bahwa program ekonomi
tidak akan berhasil tanpa legitimasi, ketertiban sosial, dan efisiensi
institusional.
Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini justru
terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk
berinteraksi. Karena itu, good governance, sebagai suatu proyek sosial,
harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara.
2.1. Arti Good governance
Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola
urusan-urusan negara pada semua tingkat.1 Tata pemerintahan mencakup
seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan
kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani
perbedaan-perbedaan diantara mereka.
Definisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan
sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara
dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.2 Definisi ini
mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat
dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi
governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-
institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat
banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang
berbeda.
1 Dikutip dari artikel Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan
Manusia Berkelanjutan, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata
Pemerintahan di Indonesia, 2000.2
Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul Good governance : Prinsip, Komponen danPenerapannya, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik &
Masyarakat Warga, (2000), Jakarta : Komnas HAM.
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
6/25
Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial,
governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak
terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang
berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang
yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep governance
wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui
semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu,
karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi
pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki
kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang
yang dibentuk secara kolektif.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi
governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan
sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga good governance, dengan
demikian, adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial
yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang
stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata.
Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata
pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan
administrasi guna mengelola urusan-urusan negra pada semua tingkat. Tata
pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga
dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan
kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan
menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. 3
Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara negara,
pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik
kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja
3
Dokumen Kebijakan UNDP dalam Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan ManusiaBerkelanjutan, Januari 1997, yang dikutip dari Buletin Informasi Program Kemitraan untuk
Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
7/25
pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk
mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan
kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu
masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem
demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good
governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak
dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak
dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.
2.2. Membangun Good governance
Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat
pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara
cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara
umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat
diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara
kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk
mengakomodasi keragaman, good governance juga harus menjangkau
berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun good governance
adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus
dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami
konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.
III. PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE)
UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu
legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan
berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan
(financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan
ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.
Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik good
governance adalah masyarakat sispil yang kuat dan partisipatoris, terbuka,
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
8/25
pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung
jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.
Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti
: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta
kesinambungan. Sejumlah pendapat lain mengenai prinsip-prinsip good
governance dapat dilihat dalam Lampiran 1.
Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa
good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2)
transparency, (3) predictability, dan (4) participation. 4
Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata
pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain,
dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip
yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good
governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi
Masyarakat.
Berikut ini adalah pembahasan mendalam dari ketiga prinsip tersebut
disertai dengan indikator serta alat ukurnya masing-masing,
3.a. Prinsip Akuntabilitas : Definisi, Indikator & Alat Ukurnya
Ketiga prinsip tersebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada
hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah
instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan
ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen
publik yang baik.
Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini.5
Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab
4
Dikutip dari artikel Publik Administration in the 21-st Century, yang diterbitkan oleh AsianDevelopment Bank
5ibid.
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
9/25
(answerability), dan (2) konsekuensi (consequences). Komponen pertama
(istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan
tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka
menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan,
dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.
Prof Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai
pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada
mereka yang memberi mandat itu.6 Akuntabilitas bermakna
pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi
kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi
penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi
(checks and balances sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah
eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan
sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin
penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar
keempat
Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas
keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan
publik. 7 Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas
keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang digunakan
berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik maupun
administrasi publik.
Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara
terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan
kebijakan.8
6Miriam Budiardjo, (1998), Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat, Bandung : Mizan, hal 107-
120)7B. Guy Peters, (2000), The Politics of Bureaucracy, London : Routledge, hal 299-381)
8Op.cit, hal, 19
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
10/25
Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan
banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan
hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin
politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di
lapangan.
Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat
secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian
pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas
secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap
pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan publik
accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas
dan efisien. 9
Berbagai definisi lain tentang akuntabilitas maupun pembahasan singkatnya
dapat dilihat pada Lampiran 2. Tetapi, secara garis besar dapat disimpulkan
bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi
pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk
membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang
berlaku maupun kebutuhan masyarakat. `Akuntabilitas publik menuntut
adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.
Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan
maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus
dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , melalui umpan balik dari para
pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.
Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa
besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-
nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang
9Meuthia Ganie-Rochman, hal 141
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
11/25
berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan
sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :
1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator
untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan
tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan
b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai
yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi
yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders
c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah
sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,
dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar
tersebut tidak terpenuhi
e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah
ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin
akuntabilitas publik adalah :
a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media
massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-
cara mencapai sasaran suatu program
c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan
dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang
telah dicapai oleh pemerintah.
(Indikator maupun alat ukur secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2)
INDIKATOR & ALAT UKURPRINSIP : AKUNTABILITAS
DEFINISI (Konseptual & Operasional) INDIKATOR ALAT UKUR
1. The requirement of an public organization (or perhaps anindividual) to render an account to some other organization andto explain its action.
Prosespembuatansebuah kepu-
Visi & misi
Job
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
12/25
(B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, (2000). London :
Routledge hal. 299-381)Akuntabilitas dalam definisi ini mencakup :a. akuntabilitas keuangan (financial accountability)b. akuntabilitas administrative (administrative accountability)
c. akuntabilitas kebijakan public (policy decision accountability)
2. The extent to which one must answer to higher authority legal ororganizational- for ones actions in society at large or withinones particular organizational position
(Jay M. Shafritz & E.W. Russell, Introducing PublicAdministration, (1997). USA : Longman, hal 376)
3. Holders of public office are accountable for their decisions andactions to the public and must submit themselves to whateverscrunity is appropriate to their office
(Martin Minogue, artikel The management of public change: fromold public administration to new public management dalamLaw & Governance Issue I, British Council Briefing.
4. Akuntabilitas diperoleh melalui :a. usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan
mampu bertanggung jawb untuk setiap perilaku pemerintahandan responsif kepada entitas darimana mereka memperolehkewenangan
b. penetapan criteria untuk mengukur performansi aparatpemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjaminbahwa standar telah terpenuhi
(Governance : Sound Development Management (1999), AsianDevelopment Bank hal 7-13)
5. Jenis-jenis akuntabilitas adalah :a. akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga
perwakilanb. akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan
pengawasan BPKc. akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi
hukum dan pengembangan perangkat hokumd. akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan
(tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis,tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan
(Bintoro Tjokroamidjojo, Reformasi Administrasi Publik, (2001),Jakarta:
MIA-UNKRIS hal 45-49
6. Beberapa pertanyaan yang harus siap dijawab oleh administratorpublik sehubungan dengan akuntabilitas publik adalaha. apakah saya berhubungan dengan masalah-masalah yang harus
diselesaikan dengan nilai-nilai yang konsisten dengan nilai-nilaidari konstituen saya ?
b. apakah program yang saya buat untuk konstituen didasarkanpada hipotesis yang jelas tentang masalah dan solusi yang
efektif untuk menyelesaikan masalah itu ?c. dengan hipotesis tersebut, apakah saya mempergunakanmetode yang efektif-biaya untuk mengimplementasikan
tusan yangdibuat secaratertulis,tersedia bagiwarga yangmembutuhkan,
dengan setiapkeputusan yangdiambil sudahmemenuhistandar etika dannilai-nilai yangberlaku, dansesuai denganprinsip-prinsipadministrasi yangbenar
akurasi dan
kelengkapaninformasi yangberhubungandengan cara-caramencapaisasaran suatuprogram
kejelasan darisasarankebijakan yangtelah diambildan
dikomunikasikan
kelayakan dankonsistensi daritargetoperasionalmaupun prioritas
penyebarluasaninformasimengenai suatukeputusanmelalui mediamassa
akses publikpada informasiatas suatukeputusansetelahkeputusan dibuatdan mekanismepengaduanmasyarakat
sistem informasimanajemen dan
description(acuanpelayanan)- pilihan
metodepelayanan
- informasitentangtingkatpelayanan
- mekanisme/ standarpelayanan
- standarefisiensi
- kapasitas ygmemadai
- kualitasyang
memadai
produk-produkkebijakandaerah (prosespembuatankeputusan) :- Pola dasar- Propeda- Renstra- Repetada- APBD- Sistem &
mekanismeperencanaan,pengendalianpembangunan daerah
- SK- Anggaran
tahunan- Perda
Annual report(Laporanpertanggung-jawaban
Laporankeuangan(sistempengelolaankeuangan)
Kebijakandaerah dalam :
-pengadaanbarang danjasa
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
13/25
alternatif yang dipilih ?d. dalam mengimplementasikan metode tersebut apakah saya
telah me-manfaatkan secara penuh sumber daya yang tersediabagi saya dalam pengertian alokasi sumber daya kontrol biayawaktu dan usaha versus penyelesaian dalam kuantitas maupunkualitas
e. apakah saya telah menggunakan sumber daya yang, jika telahdigunakan secara efisien dan efektif, akan memenuhikebutuhan dari konstituen dalm pengertian secara kuantitasmaupun kualitas.
(John W. Sutherland, Management Handbook for PublicAdministrators, (1978), Van Nostrand Reinhold Company, hal 607-662)
7. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiapkegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yangterkena dampak penerapan kebijakan.
(Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program PembangunanDaerah Bappenas & Depdagri, 2002, hal 19)
8. Accountability, however, is a two way relationship between publicservants and the public at large. Whilst there is a constitutionalobligation on public officials to provide an accountable publicservice the onus is on the public to ensure that officials live up tothis expectation. Standards of efficiency and public servicedelivery can only be as high as the expectations voiced by civilsociety interest groups.To hold public officials accountable for service delivery requires
that the public be adequately informed about the level of servicethat they are entitled to. Moreover, the public must be reliably
informed about the actual level of service delivery and theperformance of individual departments and officials within thepublic service.(Colm Allan, Coordinator Public Service Accountability MonitorEastern Cape, South Africa, dalam paper berjudul Civil Society &Public Accountability : the Need for Active Monitoring dalamdiskusi internasional 9-th International Anti-Corruption Conference,10-15 Oktober 1999 Durban, South Africa)
9. Kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mengemban fungsiprofesi secara konsisten, efisien dan efektif, responsif, jujur, sertabertanggung jawab kepada publik.(Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia)
Kesimpulan :Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapabesar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukurannilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholdersyang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.
Berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiaptahapan adalah :a. pada tahap proses
administrator publik harus siap untuk mendiskusikan ataumendemonstrasikan bahwa program telah dibangun dalam
hubungan dengan tujuan program dan rencana utamanya sertabagaimana pelayanan akan disampaikan dalam sebuah tatacarayang konsisten dengan nilai-nilai konstituen
monitoring hasil -pajak danretribusi
-demokratisasi-keuangan
daerah
Penangananpengaduan-kotak pos
pengaduan-berita-berita
di mediamassa
-pengaduanmelaluiornop (LSM)
-hasil studi &penelitian
-monitoring
independen
Penetapankriteria untukmengukurperformansiaparat
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
14/25
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
15/25
Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai
sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan
berbagai informasi yang relevan, juga sebagai watchdog atas berbagai
aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas,
media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers,
bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.
Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan
dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan
keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup
kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja
yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.
Beberapa definisi lebih lanjut tentang transparansi dapat dilihat dalam
Lampiran 2, termasuk indikator maupun alat ukur dari prinsip ini,
Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparasi paling
tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :
a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari
semua proses-proses pelayanan publik
b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam
sektor publik.
c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi
maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan
melayani
Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada
akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada
semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan
dalam sector publik.
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
16/25
INDIKATOR & ALAT UKURPRINSIP : TRANSPARANSI
DEFINISI (Konseptual & Operasional) INDIKATOR ALAT UKUR
1. Holders of public office should be as open as
possible about all the decisions and actionsthat they take. They should give reasons fortheir decisions and restrict information only
when the wider public interest clearlydemands(Martin Minogue, artikel The management
of public change: from old publicadministration to new public managementdalam Law & Governance Issue I, British
Council Briefing.Informasi dan keterbukaan ini mencakup :
a. memberikan fakta dan analisis tentangkeputusan-keputusan kebijakan
b. menjelaskan alasan-alasan darikeputusan-keputusan administratif
c. membuka informasi guidelines internaltentang cara-cara bagian tersebutberhubungan dengan publik
d. menyediakan informasi tentang biaya,target dan performansi dari pelayananpublik, dan prosedur-prosedur untukmengeluh dan mengadu
e. memenuhi permintaan informasi khusus
2. One of the requirements of corporatetransparency is that a company disclosewhether it has a code of conduct containingspecific rules designed to combat bribery
what the contents of that code are andevaluations of internal controls and itsperformance in implementing the code.
Doing so allows a company to be held toaccount if it does not meet its self-imposedstandards.
(Harriet Fletcher Corporate transparency inthe fight gainst corruption. GlobalCorruption, hal 33)
3. Transparansi didapat melalui settingunambiguous rules on what is expected of
public employees in order to resolve thisconflicting situationPut stated standards into practice by :
a. socialization : communication training andcounseling
b. enforcement : disclosure systems
detecting and punishing those who donot comply with the stated standards
(Evelyn Levy, Forum on Ensuring
Accountability and Transparency in the
Public Sector, Brasilia, 2001)
Penyediaan informasi yang
jelas ten-tang prosedur-prosedur , biaya-biaya dantanggung jawab
kemudahan akses informasi
menyusun suatu mekanisme
peng-aduan jika adaperaturan yang dilanggar
atau permintaan untukmembayar uang suap
meningkatkan arus informasi
melalui kerjasama denganmedia massa dan lembaganon pemerintahan
Publikasi
kebijakanpublik melaluialat-alat
komunikasi :- annual
reports
- brosur- leaflet- pusat
informasi- telepon
bebas pulsa- liputan
media- iklan
layananmasyarakat
- website
- papanpengumuman
- Koran lokal
Informasi
yangdisajikan :- acuan
pelayanan
- perawatandata
- laporan
kegiatanpublik
- prosedur
keluhan
Penanganan
keluhan :- berita-berita
kota di
mediamassa danlocal
- notice ofresponse
- personil
- limit wakturespon
- opinion
pools &
survey ttgisu-isu
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
17/25
4. Transparansi merujuk pada ketersediaaninformasi pada masyarakat umum dan
kejelasan (clarity) tentang peraturan,undang-undang, dan keputusan pemerintahIndikatornya :
a. akses pada informasi yang akurat dan
tepat waktu (accurate & timely) tentangkebijakan ekonomi dan pemerintahan
yang sangat penting bagi pengambilankeputusan ekonomi oleh para pelakuswasta. Data tersebut harus bebas
didapat dan siap tersedia (freely &readily available)
b. aturan dan prosedur yang simple,
straightforward and easy to apply untukmengurangi perbedaan dalaminterpretasi
(Asian Development Bank, Governance :Sound Development Management, 1999 :
hal 7 -13)
5. Menurut Transparency International, undang-undang Freedom of Information (FOI) bukan
hanya mengatur tentang hak public untukmengakses informasi tetapi jugamenekankan pada obligasi pemerintah untuk
memfasilitasi akses tersebut. Undang-undang ini memuat aturan bahwa sebuahkantor pemerintahan harus mempublikasikan
informasi yang berhubungan dengan :a. struktur, fungsi dan operasib. kinerja yang dihasilkan oleh organisasi
tersebutc. rancangan aksesd. prosedur internal yang digunakan oleh
kantor tersebut dalam melakukanpelayanan
6 Openness about policy intentions,formulations and implementations.
(Organization for Economic C0-operation and
Development)
7. Access to information is the ability citizens to
obtain information about the past, present,
and future activities of the state. The phrasefreedom of information is also widely used
when referring to the ability of individuals togain access to information in thepossession of the state. Access to
information is fundamentally about thequality of information available from thestate, not the quantity. It has been argued
that access to information is an essentialelement of democratic government. That is,for democracy to flourish, citizens must be
adequately informed about the operationsand policies of their government.
(Nikhil Dey, dikutip oleh Dr. GopakumarKrishnan, Public Affairs Centre Bangalore,
kebijakanpublic
- komentar &catatanuntuk draft
kebijakan &
peraturan- service
userssurveys
Institusi danorganisasidaerah
- Bawasda- Kantor
PMD/BPM
- kantorHumas
- DinasKominfo- Forum
Lintas
Pelaku
pertemuan
masyarakat
mimbar
rakyat
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
18/25
dalam paper Increasing InformationAccess to Improve Political Accountability &
Participation : Mapping Future Actions inAsia Pacific, disajikan dalam Asia PasificRegional Workshop,10-th IACC, Prague, 10
Oktober 2001)
8. Keterbukaan informasi yang berkenaan
dengan perencanaan, penganggaran, danmonitoring serta evaluasi program, yangmudah diakses oleh masyarakat pada
umumnya dan kalangan marjinal danperempuan pada khususnya.(Kemitraan bagi Pembaruan Tata
Pemerintahan di Indonesia).
9. Transparansi adalah prinsip yang menjamin
akses atau kebebasan bagi setiap oranguntuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakniinformasi tentang kebijakan prosespembuatan dan pelaksanaannya sertahasil-hasil yang dicapai
(Buku Pedoman Penguatan PengamananProgram Pembangunan Daerah, Bappenasdan Depdagri 2002, hal 18)
3.c. Prinsip Partisipatif : Definisi, Indikator & Alat Ukurnya
Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali
mengambil kebijakan-kebijakan yang terwuj ud dalam pelbagai keputusan
yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam itu tidak
jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga
negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau
adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat
kecil. Bukan rahasia lagi bahwa di negara kita ini pertimbangan-
pertimbangan ekonomis, stabilitas, dan security sering mengalahkan
pertimbangan-pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi
mereka sebagai warga negara. Pembangunan politis dalam banyak hal telah
disubordinasi oleh pembangunan ekonomis maupun kebijakan-kebijakan
pragmatis pejabat tertentu.
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
19/25
Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas
dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok
bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :
a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan
jaringan civil society (inisiatif asosiasi
b. partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, civil society
sebagai service provider
c. local kultur pemerintah (misalnya Neighborhood Service Department di
USA, atau Better Management Transparent Budget di New Zealand)
d. faktor-faktor lainnya, seoerti transparansi, substansi proses terbuka dan
konsentrasi pada kompetisi.
Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat
dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan.13 Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara langsung atau secara tidak langsung.
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat
waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan
ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus
mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil
yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan
manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok
masyarakat saja secara tidak proporsional.
Pendapat yang mengatakan bahwa partisipasi dapat dilihat melalui
keterlibatan anggota-anggota masyarakat di dalam Pemilu saja, jelas
merupakan pendapat yang kurang lengkap. Masih banyak pola perilaku
informal yang dapat dijadikan patokan dalam menilai tingkat partisipasi
dalam suatu masyarakat. Jika orang bersedia menilai proses politik secara
netral maka bentuk-bentuk perilaku massa berupa protes, aksi pamflet,
13Op.cit, hal 20
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
20/25
ataupun pemogokan, sebenarnya juga termasuk partisipasi. Tindakan protes
atau mogok, boleh jadi merupakan luapan dari tuntutan massa akibat
saluran-saluran aspirasi yang sebelumnya ada telah berkembang. Protes
yang disertai aksi-aksi kekerasan terkadang semata-mata disebabkan oleh
keputusasaan, kegusaran, dan terpendamnya konflik internal
Suatu kebijakan mungkin pada dasarnya bertujuan mulia karena jelas-jelas
akan bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun seiring dilaksanakannya
kebijakan tersebut dalam sistem birokrasi yang berjenjang seringkali terjadi
pergeseran dan penyimpangan arah kebijakan tadi.
Bagaimanapun jika para birokrat tidak ingin kehilangan wibawanya dalam
melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para birokrat harus senantiasa
memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mendukung partisipasi
seluruh unsur kemasyarakatan secara wajar. Setidak-tidaknya ada 2 alasan
mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokratis.
Pertama, ialah bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham
mengenai kebutuhannya. Dan kedua, bermula dari kenyataan bahwa
pemerintahan yang modern cenderung semakin luas dan kompleks, birokrasi
tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh sebab itu, untuk menghindari
alienasi warga negara, para warga negara itu harus dirangsang dan dibantu
dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.
Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat
dilakukan oleh pemerintah adalah :
a. mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik
b. menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan
masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara
dalam kegiatan publik,
c. mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik
seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan
masyarakat dan layanan publik.
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
21/25
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan
memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau
mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan. Pembahasan
lebih lengkap mengenai indikator maupun alat ukur dari prinsip ini dapat
dilihat pada Lampiran 2 berikut ini.
Demikianlah pembahasan secara singkat mengenai good governance, dilihat
dari sudut karakteristik, prinsip, indikator serta alat ukurnya.
INDIKATOR & ALAT UKURPRINSIP : PARTISIPASI PUBLIK
DEFINISI (Konseptual & Operasional) INDIKATOR ALAT UKUR
1. Didasarkan pada asumsi bahwa organisasipemerintahan akan bekerja lebih baik jika
anggota-anggota dalam struktur diberikesempatan untuk terlibat secara intim dengansetiap keputusan organisasi.
Hal ini menyangkut 2 aspek yaitu :a. keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai
dan komitmen diantara para aparat agartermotivasi dengan kuat pada programyang diimplementasikan
b. keterlibatan publik, dalam desain dan
implementasi program.(B. Guy Peter, The Politics of Bureaucracy,
(2001), London : Routledge, hal 299-381.
2. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuatdemokrasi meningkatkan kualitas dan efektifitas
layanan public. Dalam mewujudkan kerangkayang cocok bagi partisipasi perludipertimbangkan beberapa aspek, yaitu
a. partisipasi melalui institusi konstitusional(referendum, voting) dan jaringan civil society(inisiatif asosiasi)
b. partisipasi individu dalam prosespengambilan keputusan civil societysebagai service provider
c. lokal kultur pemerintah
d. faktor-faktor lainnya, seperti transparansisubstansi proses terbuka dan konsentrasipada kompetensi
Dalam rangka penguatan partisipasi publicpemerintah seharusnya mengeluarkan informasiyang dapat diakses oleh publik,
menyelenggarakan proses konsultasi untukmenggali dan mengumpulkan masukan-
keterlibatanaparat melalui
tercip-tanyanilai dankomitmen
diantara aparat
adanya forumuntukmenampungpartisipasi
masyarakatyangrepresentatif,
jelas arahnyadan dapatdikontrol
bersifat terbukadan inklusif,harus
ditempatkansebagaimimbar
masyarakatmengekspre-sikankeinginannya.
kemampuan
masyarakatuntuk ter-libat
public hearing
pertemuan kelompokmasyarakat(stakeholders meeting)
jajak pendapat umum
laporan penelitian dankajian (constituentsurveys)
media massa
simple voting inreferenda
diskusi publik
e-participation
policy conference
policy round tables
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
22/25
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
23/25
didalam memvalidasi premis-premis darimanasebuah program berasal dan karena itu akan
berkontribusi terhadap efektivitas program.Dengan hadirnya isu partisipasi, kelompoktersebut akan berpindah dari orientasi pada
input kepada manajemen program dan
penekanan pada output.
6. A process by which people take an active andinfluential hand in shaping decision that affecttheir lives.
(Development Assistant Committee, Evaluationof Programs Promoting ParticipatoryDevelopment and Good Governance, 1997, hal
22)
7. A process by which people, especially
disadvantaged people, influence decisions thataffect them (IBRD)
8, Adanya sistem yang memungkinkan individuyang tidak terwakili kepentingannya olehkelompok kepentingan yang terorganisir untuk
menyalurkan kepentingannya dalampengambilan keputusan mengenaiperencanaan, penganggaran, dan monitoring
serta evaluasi kegiatan program(Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
di Indonesia)
9. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orangmemiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan
keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraanpemerintah.(Buku Pedoman Penguatan Pengamanan
Program Pembangunan Daerah, Bappenas &Depdagri 2002, hal 20.)
Kesimpulan :Prinsip partisipasi masyarakat menuntutmasyarakat harus diberdayakan, diberikan
kesempatan dan diikutsertakan untuk berperandalam proses-proses birokrasi mulai dari tahapperencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau
kebijakan publik.
Operasionalisasi konsep :1. pada level akar rumput, partisipasi
mengimplikasikan struktur pemerin-tahan yangfleksibel dan memberikan peluang bagimasyarakat yang berkepentingan untuk
menyem-purnakan desain dan implementasiprogram serta proyek public
2. memberikan peluang bagi LSM seba-gai sarana
alternatif enyaluran energi dari publik, melaluiidentifikasi kepentingan publik, mobilisasi opinipublik, untuk mendukung kepen-tingan
tersebut, dan organisasi aksi yang sesuai
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
24/25
DAFTAR BACAAN
Asian Development Bank, (1999), Governance : Sound DevelopmentManagement,
Archon, Fung & Erik Olin Wright, (2003), Deepening Democracy :Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, TheReal Utopias Project IV, London : Verso.
Budiardjo Miriam, (2000), Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Bandung :Mizan.
Catanese, Anthony James (1984), The Politics of Planning & Development,Sage Library of Social Research, Volume 156, Beverly Hills : SagePublications
Development Assistant Committee, (1997), Evaluation of ProgramsPromoting Participatory Development & Good Governance.
Ganie-Rochman, Meuthia, (2000) artikel Good Governance : Prinsip,Komponen dan Penerapanny, dalam HAM : Penyelenggaraan NegaraYang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.
Garcia-Zamor, Jean-Claude, (1985), Public Participation in DevelopmentPlanning and Management : Cases from Africa and Asia, London :Westvoiew Press.
Hill, Michael (1997), The Policy Process, London : Prentice Hall/HarvesterWheatsheaf.
Hill, Michael & Peter Hupe, (2002), Implementing Public Policy : Governancein Theory and in Practice, London : Sage Publications.
Lutrin, Carl E. dan Allen K. Settle, (1985), American Public Administration :Concepts & Cases, USA : Prentice-Hall Inc.
Minogue, Martin, artikel The Management of Public Change : from OldPublic Administration to New Public Management dalam Law &Governance Issue I, British Council Briefing.
Peters, B.Guy, (2000) The Politics of Bureaucracy, London : Routledge.
Schmidt, Gregory D. (1989), Donors and Decentralization in DevelopingCountries : Insights from AID Experience in Peru, London : WestviewPress.
Shafritz, Jay M. & E.W. Russell, (1997), Introducing Public Administration,
USA : Longman)
8/14/2019 Indikator Dan Alat Ukur ATP
25/25
Sutherland, John W. (1978), Management Handbook for PublicAdministrators, New York : Van Nostrand Reinhold Company
Tjokroamidjojo, Bintoro, (2001), Reformasi Administrasi Publik, Jakarta :MIA UNKRIS.
Referensi Lain :
1. Asian Development Bank, Public Administration in the 21-st Century(artikel di Internet)
2. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah,Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002
3. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan TataPemerintahan di Indonesia, 2000