PEMERINTAH KABUPATEN MALANG INSPEKTORAT DAERAHinspektorat.malangkab.go.id/uploads/dokumen/inspektorat... · 2020. 9. 16. · Daerah Kabupaten Malang, diperlukan alat ukur berupa Indikator

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

INSPEKTORAT DAERAH Jl. Raya Mondoroko No. 17 b Singosari Telp/Fax. (0341) 451905

Email:[email protected] Website:http;//inspektorat.malangkab.go.id MALANG - 65153

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/07.1/KEP/35.07.050/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang, diperlukan alat ukur berupa

Indikator Kinerja Individu;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu

menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – Undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

mailto:[email protected]

-2-

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Malang Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Inspektorat Daerah;


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017;


Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang Tahun Anggaran 2017 Nomor:

930/61/DPA/35.07.204/2017 Tanggal 11 Januari 2017;

14. Keputusan Bupati Malang Nomor

188.45/559/KEP/35.07.013/2016 tentang pengesahan Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Individu Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;

b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;

b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;

c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;

-3-

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perangkat Daerah;

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan : Malang

Pada tanggal : 20 Januari 2017

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

TRIDIYAH MAISTUTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/07.1/KEP/35.07.050/2017

TANGGAL : 20 JANUARI 2017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sekretaris Inspektur Kabupaten Malang

2. Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten;

3. Fungsi : a. Menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah;

d. Penyusunan, penginventarisasian data dan pengkoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

1. Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran,

kepegawaian, keuangan serta sarana

dan prasarana

a. Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan

X 100%

Pelayanan administrasi perkantoran yang direncanakan

-

-

Lembar disposisi;

Tindak lanjut Disposisi.

b. Persentase dokumen Perencanaan yang

disusun

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

X 100%

Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan

-

-

-

-

RKA;

DPA;

Renja;

RKT.

c. Cakupan pelayanan

kepegawaian Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang

disusun

X 100%

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang

sesuai ketentuan

-

-

-

Data Pegawai;

Dokumen Perjanjian

Kinerja;

Dokumen SKP;

-

Dokumen Adm.

Kepegawaian.

d. Capaian peningkatan

profesionalisme tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

Aparatur

X 100%

Jumlah seluruh aparatur

-

-

Data Pegawai;

Dokumen rencana

peningkatan kapasitas

Aparatur.

2. Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Persentase dokumen

Evaluasi dan Pelaporan yang

disusun

Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun

X 100%

Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang sesuai

ketentuan

-

-

-

-

Rekapitulasi temuan

pengawasan Reguler dan

Non Reguler ;

Laporan TLHP APIP dan

Pengawas Eksternal;

Laporan Evaluasi Kinerja

Triwulan;

LKj.

b. Persentase penyelesaian TLHP Pengawas Eksternal

Jumlah rekomendasi Pengawas Eksternal yang selesai ditindaklanjuti X 100%

Jumlah seluruh Rekomendasi Pengawas Eksternal

-

-

-

LHP PKPT;

Berita Acara TLHP;

Rekap TLHP.


1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I

2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah

Daerah dan kasus pengaduan.

3. Fungsi : a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.


1. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah

a. Persentase Obrik yang diperiksa secara regular.

Jumlah Obrik yg diperiksa Wilayah I

X 100%

Jumlah seluruh Obrik yang diperiksa

- SK Bupati tentang PKPT;

- Data base Obrik.

b. Persentase penyelesaian TLHP APIP.

Jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti Wilayah I X 100%

Jumlah seluruh Rekomendasi APIP Wilayah I

- LHP PKPT;

- Berita Acara TLHP;

- Rekap TLHP.

2. Peningkatan pengawasan indisipliner ASN dan penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penanganan Non Reguler

(Kasus) .

Jumlah Non Reguler yang diperiksa Wilayah I

X 100%

Jumlah Non Reguler yang masuk Wilayah I

- Pengaduan;

- Disposisi Bupati;

- Berita Media Massa.

3. Peningkatan

pembinaan terhadap

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(SAKIP) SKPD

a. Persentase SKPD yang dievaluasi.

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah I

X 100%

Jumlah seluruh SKPD Eselon II (35)

- Database SKPD Eselon II.

b. Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi

Jumlah SKPD Eselon II dengan nilai minimal B X 100%

Jumlah seluruh SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah I

- Dokumen SAKIP; - LHE SAKIP.

SAKIP minimal B.

4. Peningkatan kualitas

dokumen Hasil Pengawasan

Persentase dokumen Hasil Pengawasan yang disusun.

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang disusun X 100%

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang direncanakan

- LTP PKPT dan Non Reguler;

- LHP PKPT dan Non Reguler;

- LHE.


1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II








1. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah

a. Persentase Obrik yang diperiksa secara reguler

Jumlah Obrik yg diperiksa Wilayah II

X 100%



- Data base Obrik.

b. Persentase penyelesaian TLHP APIP

Jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti Wilayah II

X 100%

Jumlah seluruh Rekomendasi APIP Wilayah II

- LHP PKPT;


- Rekap TLHP.

2. Peningkatan pengawasan indisipliner ASN dan penyelenggaraan Pemerintah Desa


(Kasus) .

Jumlah Non Reguler yang diperiksa Wilayah II

X 100%

Jumlah Non Reguler yang masuk Wilayah II

- Pengaduan;

- Disposisi Bupati;


3. Peningkatan pembinaan terhadap

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

(SAKIP) SKPD

a. Persentase SKPD yang dievaluasi

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah II

X 100%



b. Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B

Jumlah SKPD Eselon II dengan nilai minimal B

X 100%

Jumlah seluruh SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah II

- Dokumen SAKIP;

- LHE SAKIP.

4. Peningkatan kualitas dokumen Hasil

Pengawasan

Persentase dokumen Hasil Pengawasan yang disusun

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang disusun

X 100%




- LHE.


1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III








1. Peningkatan

pengawasan terhadap

pengelolaan Keuangan Daerah

a. Persentase Obrik yang

diperiksa secara reguler

Jumlah Obrik yg diperiksa Wilayah III

X 100%


- SK Bupati tentang

PKPT; - Data base Obrik.

b. Persentase

penyelesaian TLHP

Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Wilayah III

X 100%

Jumlah seluruh Rekomendasi APIP Wilayah III

- LHP PKPT; - Berita Acara TLHP;

- Rekap TLHP.

2. Peningkatan

pengawasan indisipliner ASN dan

penyelenggaraan Pemerintah Desa


(Kasus).

Jumlah Non Reguler yang diperiksa Wilayah III

X 100%

Jumlah Non Reguler yang masuk Wilayah III

- Pengaduan;

- Disposisi Bupati; - Berita Media Massa.

3. Peningkatan pembinaan terhadap

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(SAKIP) SKPD

a. Persentase SKPD yang dievaluasi

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah III

X 100%




SAKIP minimal B


X 100%

Jumlah seluruh SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah III


4. Peningkatan kualitas dokumen Hasil

Pengawasan

Persentase dokumen Hasil

Pengawasan yang disusun


X 100%




- LHE.


1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV








1. Peningkatan pengawasan terhadap

pengelolaan Keuangan Daerah

a. Persentase Obrik yang diperiksa secara

reguler

Jumlah Obrik yg diperiksa Wilayah IV

X 100%



- Data base Obrik.

b. Persentase

penyelesaian TLHP

Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Wilayah IV

X 100%

Jumlah seluruh Rekomendasi APIP Wilayah IV

- LHP PKPT;

- Berita Acara TLHP; - Rekap TLHP.

2. Peningkatan

pengawasan indisipliner ASN dan

penyelenggaraan Pemerintah Desa


(Kasus) Bidang

Pembangunan,

Pemerintahan, dan

Kemasyarakatan

Jumlah Non Reguler yang diperiksa Wilayah IV

X 100%

Jumlah Non Reguler yang masuk Wilayah IV

- Pengaduan; - Disposisi Bupati;


3. Peningkatan

pembinaan terhadap Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (SAKIP) SKPD

a. Persentase SKPD yang

dievaluasi

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah IV

X 100%




SAKIP minimal B


X 100%

Jumlah seluruh SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah IV



dokumen Hasil Pengawasan

Persentase dokumen Hasil

Pengawasan yang disusun


X 100%


- LTP PKPT dan Non

Reguler; - LHP PKPT dan Non

Reguler; - LHE.


1. Jabatan : Kasubag Perencanaan

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;

b. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;

c. Menyusun anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten;

d. Menyiapakan laporan statistik Inspektorat Daerah kabupaten.



dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan

yang disusun

Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun (

RKA, DPA, Renstra,Renja, RKT, Dokumen

Perjanjian Kinerja)

- RKA tahun sebelumnya;

- DPA thun sebelumnya;

- Renja tahun sebelumnya;

- RKT tahun sebelumnya;

- IKU.

2. Penyusunan Jadwal

Pengawasan

Jumlah Jadwal pengawasan

yang disusun (Time line)

Jumlah Jadwal pengawasan yang disusun (Jadwal

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan

Jadwal Evaluasi SAKIP)


- DPA.

3. Menghimpun dan

Menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Draft Peraturan

Perundang-undangan yang

disusun

Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan

yang disusun (SK PKPT, SK TPP, SK Pengelola

Keuangan, dan Produk Hukum lainnya sesuai

kebutuhan)

- DPA;

- Produk Hukum.


1. Jabatan : Kasubag Administrasi dan Umum

2. Tugas : a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;

c. Melakukan urusan kepegawaian;

d. Melakukan urusan perlengkapan rumah tangga;

e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan.

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGAN SUMBER DATA


administrasi perkantoran

a. Jumlah register surat-

menyurat dan kearsipan

Jumlah register surat-menyurat dan

kearsipan - Buku Agenda surat masuk;

- Buku Agenda surat keluar.

b. Jumlah administrasi,

inventarisasi, pengkajian dan

analisis pelaporan

Jumlah administrasi, inventarisasi,

pengkajian dan analisis pelaporan yang

tersusun dengan baik

- DPA;

- Arsip Surat;

- Rekapitulasi Data;

- Laporan Keuangan, Kepegawaian atau

Inventarisasi.

2. Peningkatan Pelayanan,

Administrasi Keuangan

a. Pemenuhan dokumen

Pelaporan Capaian Keuangan

sesuai ketentuan.

Jumlah dokumen Pelaporan Capaian

Keuangan yang disusun (Pengajuan

SP2D,RFK, Lap. Keu. Semesteran, Lap.

Keu. Akhir Tahun, SPJ Fungsional)

- DPA;

- Pengajuan SP2D;

- RFK;

- Lap. Keu. Semesteran;

- Lap. Keu. Akhir Tahun;

- SPJ Fungsional.


sarana dan prasarana

a. Pemeliharaan dan pengadaan

sarana dan prasarana aparatur

Jumlah item dan hasil pengadaan

sarana dan prasarana aparatur

- Data Inventaris Sarpras;

- Data pemeliharaan Sarpras.


1. Jabatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

2. Tugas : a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

b. Mengadministrasi laporan hasil pengawasan;

c. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

d. Menyusun statistik hasil pengawasan;

e. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;

f. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat.


1. Peningkatan Kualitas Dokumen Evaluasi

dan Pelaporan

a. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

yang disusun

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun

(Rekapitulasi temuan pengawasan Reguler dan Non Reguler,

Laporan TLHP APIP dan Pengawas Eksternal, Laporan

Evaluasi Kinerja Triwulan, LKj)

-

-

-

Rekapitulasi temuan

pengawasan Reguler dan Non

Reguler ;

Laporan TLHP APIP dan

Pengawas Eksternal;

Laporan Evaluasi Kinerja

Triwulan;

LKj.

b. Pelaksanaan kegiatan

Pemutakhiran Data TLHP APIP

Jumlah kegiatan Pemutakhiran Data TLHP APIP yang

dilaksanakan

-

-

-

-

-

LHP PKPT;

Rekapitulasi temuan

pengawasan Reguler;

Rekapitulasi TLHP APIP.

Undangan Kegiatan

Pemutakhiran Data ;

Progres Tindak Lanjut

masing-masing SKPD.

c. Persentase penyelesaian TLHP Pengawas Eksternal

Jumlah rekomendasi Pengawas Eksternal yang selesai ditindaklanjuti X 100%

Jumlah seluruh Rekomendasi Pengawas Eksternal

-

-

-

LHP BPK-RI;

Berita Acara BPK-RI;

Rekap BPK-RI.


1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran

2. Tugas : a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;

c. Melakukan urusan kepegawaian;

d. Melakukan urusan perlengkapan rumah tangga;

e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan.


1. Melaksanakan

pengelolaan urusan

keuangan dan pelaporan

Jumlah dokumen keuangan dan

pelaporan yang diselesaikan

Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan yang

diselesaikan

- Laporan Realisasi Keuangan;

- Laporan Penyerapan Anggaran.

2. Melaksanakan

pelayanan administrasi

perkantoran

Jumlah rekening administrasi

perkantoran rutin yang

diselesaikan

Jumlah rekening administrasi perkantoran rutin

yang diselesaikan - Tagihan rekening kantor.


1. Jabatan : Pembuat /Pengelola Daftar Gaji

2. Tugas : a. Membantu melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

b. Membantu melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;

c. Membantu melakukan urusan kepegawaian;

d. Membantu melakukan urusan perlengkapan rumah tangga;

e. Membantu melakukan pengelolaan urusan keuangan.


1. Pelayanan administrasi

kepegawaian

a. Jumlah PNS yang naik gaji

berkala

a. Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat

waktu

- DUK;

- Daftar gaji;

- Absensi;

- Daftar penjagaan. b. Jumlah PNS yang Naik Pangkat b. Jumlah PNS yang Naik Pangkat

2. Pengelolaan urusan

keuangan dan pelaporan Jumlah dokumen keuangan dan

pelaporan yang diselesaikan

Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan yang

diselesaikan

- Laporan Realisasi Keuangan;



1. Jabatan : Pengadministrasi Umum Perencanaan

2. Tugas : a. Membantu Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;

b. Membantu Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data

pengawasan;

c. Membantu Menyusun anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten;

d. Membantu Menyiapakan laporan statistik Inspektorat Daerah kabupaten;


1. Kualitas dokumen

perencanaan

Jumlah dokumen

perencanaan yang

berkualitas baik

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik Subbag Perencanaan dan

seluruh bidang.

2. Menghimpun dan

menyiapkan rancangan

peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan

pengolahan data

pengawasan

Jumlah rancangan

peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan

pengolahan data

pengawasan yang terbit

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan,

dokumentasi dan pengolahan data pengawasan yang

terbit

Subbag Perencanaan dan

seluruh bidang.


1. Jabatan : Pendistribusi Surat Dinas (Caraka)







1. Pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan,

pengetikan dan penggandaan untuk

mewujudkan tertib administrasi

Jumlah register surat-

menyurat dan kearsipan

Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan - Register Surat-

menyurat.

2. Pengelolaan urusan keuangan dan

pelaporan

Jumlah dokumen

keuangan dan pelaporan

yang diselesaikan

Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan

yang diselesaikan - Dokumen Keuangan

dan Pelaporan.


1. Jabatan : Penata Laporan Keuangan







1. Pengelolaan urusan keuangan dan

pelaporan

Jumlah dokumen keuangan

dan pelaporan yang

diselesaikan

Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan - Laporan Realisasi Keuangan;


2. Administrasi perkantoran rutin Jumlah rekening administrasi

perkantoran rutin yang

diselesaikan

Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan

yang diselesaikan - Tagihan rekening kantor.


1. Jabatan : Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan

2. Tugas : a. Membantu menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

b. Membantu mengadministrasi laporan hasil pengawasan;

c. Membantu melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

d. Membantu menyusun statistik hasil pengawasan;

e. Membantu menyelenggarakan kerjasama pengawasan;

f. Membantu melakukan administrasi pengaduan masyarakat


1. Kualitas dokumen pelaporan Jumlah dokumen laporan

yang berkualitas baik

Jumlah dokumen laporan yang berkualitas

baik

- Laporan keuangan;

- Rekapitulasi temuan;

- Laporan kegiatan;

- Nota Dinas.

2. Draft Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Eksternal

Jumlah draft rekomendasi

hasil pemeriksaan BPK-RI

Jumlah draft rekomendasi hasil pemeriksaan

BPK-RI

- Laporan Hasil

Pemeriksaan;


- Data TLHP.


1. Jabatan : Pengentri Data

2. Tugas : a. Membantu menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

b. Membantu mengadministrasi laporan hasil pengawasan;

c. Membantu melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

d. Membantu menyusun statistic hasil pengawasan;

e. Membantu menyelenggarakan kerjasama pengawasan;

f. Membantu melakukan administrasi pengaduan masyarakat


1. Kualitas dokumen pelaporan Jumlah dokumen laporan

yang berkualitas baik

Jumlah dokumen laporan yang berkualitas baik - Laporan keuangan;

- Rekapitulasi temuan;

- Laporan kegiatan;

- Nota Dinas.

2. Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) APIP

Jumlah draft rekomendasi

hasil pemeriksaan Inspektorat

Daerah

Jumlah draft rekomendasi hasil pemeriksaan

Inspektorat Daerah

- Laporan Hasil

Pemeriksaan;


- Data TLHP.


1. Jabatan : Pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

2. Tugas : a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan;

b. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pemerintahan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;

d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah bidang pemerintahan;

e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.


1. Pelaksanaan PKPT (Program

Kerja Pengawasan Tahunan).

Jumlah Obrik yang telah diperiksa

Jumlah Obrik yang diperiksa dalam PKPT Wilayah - SK Bupati tentang PKPT;

- Data base Obrik.

2. Penyelesaian TLHP Jumlah Penyelesaian TLHP

Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Wilayah

- LHP PKPT;


- Rekap TLHP.

3. Penanganan Non Reguler

(Kasus) Bidang

Jumlah Non Reguler yang ditangani

Jumlah Non Reguler Wilayah - Pengaduan;

- Disposisi Bupati;


4. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi SAKIP oleh Wilayah - Database SKPD Eselon II;

- LHP SAKIP.


5. Dokumen Hasil Pengawasan Jumlah dokumen Hasil Pengawasan yang disusun

Jumlah dokumen Hasil Pengawasan yang disusun dalam 1 (satu) tahun oleh Wilayah



- LHE.

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

TRIDIYAH MAISTUTI

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG INSPEKTORAT DAERAHinspektorat.malangkab.go.id/uploads/dokumen/inspektorat... · 2020. 9. 16. · Daerah Kabupaten Malang, diperlukan alat ukur berupa Indikator

Documents