RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG …inspektorat.malangkab.go.id/uploads/dokumen... · Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN

MALANG

NOMOR: 188.4/ /35.07.050/2018

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan

komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan

proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan

dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang

lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Kerja

Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan

Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada

umumnya. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang dimulai setelah adanya surat Sekretaris

Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2017 Nomor:

050/912/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancangan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2018 dan surat himbauan ke II dari Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 20

Februari 2017, Nomor: 050/337/35.07.202/2017 perihal Penyusunan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

1.1. Latar Belakang

2

Rancangan Awal RKA Tahun 2018, kemudian Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, yang bertugas menyusun

Rancangan Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Setelah terbit Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan telah direviu

RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dengan ditetapkannya Peraturan

Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program

Prioritas Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan

kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan,

pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan

prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja

maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data dan

informsi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja

pelayanan perangkat daerah, serta perumusan rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan

fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat

Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di

pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi

perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RKPD digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman

awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. RKPD itu

sendiri merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk

kurun waktu satu tahun serta merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten

3

Malang. RKPD disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah serta hasil Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Rencana Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang ini tidak memiliki keterkaitan

dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi.

Keterkaitan Rencana Kerja dengan Dokumen RKPD dan Renstra dapat

dilihat pada bagan berikut:

Pedoman Dijabarkan

Diperhatikan

Pedoman Dijabarkan

Pedoman Diacu

Pedoman

Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance kondisi idealnya

semua kegiatan organisasi pemerintah seharusnya terukur, dapat

memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan

peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan

dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rancangan Akhir

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

1.2 Landasan Hukum

RPJP

Nasional

RPJP

Daerah

Renstra

Inspektorat

Daerah

Renstra

Inspektorat

Daerah

RPJM

Daerah

RKPD

Daerah

RKP RPJM

Nasional

4

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021;

5

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

Daerah;

24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/559/KEP/35.07.013/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2018 adalah sebagai pedoman atau tolok ukur

keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana kegiatan, program kerja serta anggaran

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selama tahun 2018 yang selaras

dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode

2016-2021;

2. Mensinkronkan dan mensignifikan Rancangan Akhir Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Malang;

3. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke

dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

6

Adapun Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan

Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Inspektorat

Daerah

2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

1.4 Sistematika Penyusunan

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan

indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target

kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2016 Inspektorat Daerah telah melaksanakan 6 program dan

22 kegiatan, sampai dengan akhir bulan Desember 2016 realisasi

anggaran yang sudah terserap pada Belanja Langsung sebesar 99,58 %,

dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.6.196.190.250,- realisasi

sebesar Rp.6.170.069.450,-, sisa anggaran sebesar Rp.26.120.800,-

dikarenakan ada efisiensi anggaran.

Semua kegiatan maupun Sub Kegiatan hampir semua tercapai 100%

sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan

tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana

Strategis

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

Renstra PD

Tahun 2016 s/d

2021 (akhir

periode Renstra

PD)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

2015

(n-3)

Target & Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2) Target Program

dan Kegiatan

Renja PD Tahun

berjalan (Tahun

2017)

(n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian

target Renstra

Program/kegiatan Renstra

PD s.d. Tahun 2017 (Tahun

berjalan)

Target Renja

PD Tahun

2016

Realisasi

Renja PD

Tahun 2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan: Fungsi Lainnya I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Operasional

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat

masuk dan surat keluar

15.800 surat -

2.200 surat

2.200 surat

100%

2.700 surat 4.900 surat 31,01%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air da Listrik

Jumlah penyediaan

listrik, air minum/air

bersih , Telekomunikasi,

dan internet

72 bulan -

12 bulan 12 bulan

100%

12 bulan 24bulan 33,33%

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat

pengelola administrasi

keuangan

118 OB -

17OB 17 OB

100%

17 OB 34 OB 28,81%

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah jasa service

peralatan kantor dan

pengadaan suku cadang

yang disediakan

424 unit -

50 unit 50 unit 100% 74 unit 124 unit 29,24%

5. Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah alat tulis kantor

yang

328jenis -

54 jenis 54 jenis 100% 54 jenis 108 jenis 32,93%

9

disediakanperkantoran

6. Penyediaan Barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan

yang disediakan

48 jenis -

8 jenis 8 jenis 100% 12 jenis 20 jenis 41,67%

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

yang disediakan

24 jenis -

4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 8 jenis 33,33%

8. Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik

kantor yang disediakan

6 jenis -

1 jenis 1 jenis 100% 1 jenis 2 jenis 33,33%

9. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan

minuman harian

pegawai, rapat dan

tamu yang disediakan

860 HOK -

130 HOK 160 HOK 123% 130 HOK 290 HOK 33,72%

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

Luar daerah

Jumlah pegawai

memenuhi penugasan

dinas ke luar daerah

1011 HOK -

217 HOK 99 HOK 45,62% 106 HOK 205 HOK 20,27%

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

Jumlah pegawai

memenuhi penugasan

dinas ke dalam daerah

1673 HOK -

846 HOK 209 HOK 24.70% 150 HOK 359 HOK 21,46%

12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas

kebersihan

1 orang -

- - -

1 orang 1 orang 100%

II Progam Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan

Sarana dan Prasarana

Penunjang Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan

gedung kantor yang

diadakan

200 jenis -

- - - 28 jenis 28 jenis 14%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

Rutin/berkala

7 jenis -

2 jenis 2 jenis 100% 1 jenis 3 jenis 42,86%

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan roda

empat dan kendaraan

roda dua yang

dipelihara rutin dan

berkala

39 unit -

13 unit 13 unit 100% 13 unit 26unit 66,67%

4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan

kendaraan

27 unit -

- - - 8 unit 8 unit 29,63%

10

dinas/operasional roda

2 baru yang diadakan

Jumlah kendaraan

kendaraan

dinas/operasional roda

4 baru yang diadakan

6 unit - - - - 5 unit 5 unit 83,33%

5. Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang

diadakan

6 jenis - - - - 1 jenis 1 jenis 16,67%

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Gedung Kantor

Jumlah kegiatan

rehabilitasi gedung

kantor

- - 1 paket 1 paket 100% - 1paket 100%

III Progam Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan, Laporan

Keuangan dan Kinerja

Perangkat Daerah yang

tepat Waktu

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Laporan Kinerja (LKJ-

IP/Profil Kinerja PD/

Survey Kepuasan

Masyarakat)

6 buku -

1 buku 1 buku 100%

1 buku 2 buku 33,33%

2. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semester I dan semester

II

6 buku -

1 buku 1 buku 100%

1 buku 2 buku 33,33%

3. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah dokumen

laporan keuangan akhir

6 buku -

1 buku 1 buku 100%

1 buku 2 buku 33,33%

IV. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase PD yang

tidak mempunyai

temuan terkait

kerugian daerah dari

hasil pemeriksaan

Inspektorat Daerah

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

berkala

Jumlah Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala/Reguler

353 LHP - 12 kegiatan 12 kegiatan 100% 16 kegiatan 28 kegiatan 7,93%

2. Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan Jumlah Tindak Lanjut

Hasil Temuan

4 kegiatan - 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 4 kegiatan 8 kegiatan 200%

11

Pengawasan

3. Koordinasi Pengawasan yang lebih

komprehensif

Jumlah Koordinasi

Pengawasan yang

dilaksanakan

17 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 4 kegiatan 5 kegiatan 29.41%

V. Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Persentase Pemenuhan

Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan aparatur Pengawasan

Jumlah pengawas yang

mengikuti

pelatihan/bimtek/diklat

300 orang - 50 orang 50 orang 100% 50 orang 100 orang 33.33%

VI. Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Persentase Peraturan

Perundang-undangan

yang sudah ditata

100% - 16,67% 16,67% 100% 25% 41.67% 41,67%

1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan

12 sosialisasi - 2 sosialisasi 2 sosialisasi 100% 3 sosialisasi 5 sosialisasi 41,67%

12

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 63

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang merupakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan yang berfungsi mendukung Manajemen

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum

atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu obyek

(sasaran utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas

Pengawasan Internal melalui antara lain:

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif)

dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;

2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan

program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen

pemerintahan daerah;

4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya

maksimal sudah tidak mencapai hasil;

5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan

yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian kinerja pelayanan, dapat kita lihat sesuai dengan Tabel

2.2 (Terlampir).

13

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

SPM/

Standar

Nasional

IKK/IKU

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun

ke-

Proyeksi Tahun

ke- Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

1. Persentase PD yang tidak mempunyai

temuan terkait Kerugian Daerah dari

hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah

85% 86% 87% 88% 73,26% 86% 87% 88%

2. Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) APIP

65% 66% 67% 68% 64,14% 66% 67% 68%

3 Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Pengawas

Eksternal

85% 86% 87% 88% 94,01% 86% 87% 88%

4. Persentase pemeriksaan kasus yang

diselesaikan

80% 81% 82% 83% 92,13% 81% 82% 83%

5. Persentase PD dengan hasil evaluasi

minimal B

50% 75% 80% 85% 82,61% 75% 85% 95%

14

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

SPM/

Standar

Nasional

IKK/IKU

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun

ke-

Proyeksi Tahun

ke- Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

1 Persentase Pemenuhan Operasional

Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 73.79% 100% 100%

1 Jumlah registrasi surat masuk dan

surat keluar

2.200

surat

2.700

surat

3.000

surat

3.000

surat

100 % 100% 3.000

surat

3.000

surat

2 Jumlah penyediaan listrik, air

minum/air bersih , Telekomunikasi,

dan internet

12

bulan

12

bulan 12

bulan 12 bulan 100% 100% 12

bulan 12

bulan

3 Jumlah pejabat pengelola administrasi

keuangan

17 OB 17 OB 18 OB 22 OB 100% 100% 18 OB 22 OB

4 Jumlah petugas kebersihan - 1

gedung

1

gedung 1 gedung - 100% 1

gedung 1

gedung

5 Jumlah jasa service peralatan kantor

dan pengadaan suku cadang yang

disediakan

50

unit

50

unit

57

unit

89

unit

100% 148% 57

unit

89

unit

6 Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan perkantoran

54

jenis

54

Jenis

55

jenis

55 jenis 100% 100% 55 jenis 55 jenis

7 Jumlah barang cetakan yang

disediakan

8

jenis

8

Jenis

8

Jenis

8

Jenis

100% 150% 8

Jenis

8

Jenis

8 Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan

4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 100% 4 jenis 4 jenis

9 Jumlah bahan logistik kantor yang

disediakan

1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100% 100% 1 jenis 1 jenis

15

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

SPM/

Standar

Nasional

IKK/IKU

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun

ke-

Proyeksi Tahun

ke- Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 Jumlah makanan dan minuman

harian pegawai, rapat dan tamu yang

disediakan

130

HOK

130 HOK

150 HOK

150 HOK 123% 100% 150 HOK

150 HOK

11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan

dinas ke luar daerah

217

HOK

106

HOK

160

HOK

168 HOK 45.62% 100% 160

HOK

168

HOK

12 Jumlah pegawai memenuhi penugasan

dinas ke dalam daerah

846

HOK

150

HOK

157

HOK

165 HOK 24.70% 100% 157

HOK

165

HOK

2 Persentase Penunjang Kerja

Aparatur

- - 100% - - - 100% -

1. Jumlah penyediaan Pakaian Dinas - - 50 stel - - - 50 stel -

2. Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga - - 50 stel - - - 50 stel -

3 Persentase Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Penunjang Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan

- 28 jenis 30 jenis

32 jenis - 100% 30 jenis 32 jenis

2. Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Rutin/berkala

1 jenis 2 jenis 1 jenis 1 jenis 100% 100% 1 jenis 1 jenis

3. Jumlah kendaraan roda empat dan

kendaraan roda dua yang dipelihara

rutin dan berkala

13 unit 13 unit 23 unit 29 unit 100% 100% 23 unit 29 unit

4a. Jumlah kendaraan kendaraan

dinas/operasional roda 2 baru yang

diadakan

- 7 unit 5 unit 5 unit - 114,29

%

5 unit 5 unit

RKAP

4b. Jumlah kendaraan kendaraan

dinas/operasional roda 4 baru yang

diadakan

- 5 unit 1 unit - - 100% - -

16

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

SPM/

Standar

Nasional

IKK/IKU

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun

ke-

Proyeksi Tahun

ke- Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Jumlah meubeler yang diadakan - 1 jenis 1 jenis 2 jenis - - 1 jenis 2 jenis RKAP

4 Persentase Dokumen Perencanaan,

Laporan Keuangan dan Kinerja

Perangkat Daerah yang tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 11.54% 100% 100%

1. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja

(LKJ-IP/Profil Kinerja PD/ Survey

Kepuasan Masyarakat)

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 100% 1 buku 1 buku

2. Jumlah dokumen laporan keuangan

semester I dan semester II

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 100% 1 buku 1 buku

3. Jumlah dokumen laporan keuangan

akhir

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 100% 1 buku 1 buku

5.1 Persentase PD yang tidak

mempunyai temuan terkait kerugian

daerah dari hasil pemeriksaan

Inspektorat Daerah

85% 86% 87% 88% 100% 73.04% 17% 17%

1.

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala/Reguler

12

Kegiatan

16

kegiatan

56 LHP 56 LHP 100% 100% 56 LHP 56 LHP

5.2 Persentase PD yang melengkapi data

permintaan BPK-RI

75% 77% 80% 82% - - 80% 82% e-renstra

1. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan

Pemeriksaan BPK-RI

- - 2 kali 2 kali - - 2 kali 2 kali

5.3 Persentase Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan APIP yang selesai

ditindaklanjuti

65% 66% 67% 68% 100% 73.04% 67% 68%

e-renstra

1. Jumlah pemantauan TLHP APIP - - 4 kali 4 kali - - 4 kali 4 kali

2. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

4

kegiatan

4

kegiatan

- - 100% 100% - -

17

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

SPM/

Standar

Nasional

IKK/IKU

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun

ke-

Proyeksi Tahun

ke- Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5.4 Persentase Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan Pengawas Eksternal

yang selesai ditindaklanjuti

85% 86% 87% 88% - - 87% 88%

e-renstra

1. Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas

Eksternal

- - 1

kegiatan

1 kegiatan - - 1

kegiatan

1

kegiatan

5.5 Persentase Non Reguler (kasus) yang

ditangani

80% 81% 82% 83% - - 82% 83% e-renstra

1. Jumlah Non Reguler (Kasus) yang

diselesaikan

- - 75

kasus

75 kasus - - 75

kasus

75

kasus

5.6 Persentase Pelaksanaan Kegiatan

sesuai ketentuan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Jumlah Koordinasi Pengawasan yang

dilaksanakan

1

kegiatan

4 kegiatan 3

kegiatan

3 kegiatan 100% 100% 3

kegiatan

3

kegiatan

5.7 Meminimalisir Kesalahan dalam

pelaksanaan pekerjaan

100% 100% 100% 100% - - 100% 100% e-renstra

1. Jumlah Pelaksanaan Monitoring,

Evaluasi, Verifikasi

- - 1

laporan

1 laporan - - 1 laporan 1

laporan

5.8 Persentase Desa yang tidak ada

temuan terkait kerugian

Daerah/Negara

100% 100% 100% 100% - - 100% 100%

e-renstra

1. Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan

Desa

- - 2

kegiatan

2 kegiatan - - 2

kegiatan

2

kegiatan

6 Persentase Perangkat Daerah yang

WBK/WBBM dan capaian nilai

PMPRB minimal B

- 20% 20% 20% - - 20% 20%

e-renstra

18

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

SPM/

Standar

Nasional

IKK/IKU

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun

ke-

Proyeksi Tahun

ke- Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Jumlah Penilaian terhadap PD yang

dicanangkan sebagai Zona Integritas

- - 2 PD 4 PD - - 2 PD 4 PD

2. Jumlah Pelaksanaan Evaluasi PMPRB - - 25 PD 25 PD - - 25 PD 25 PD

7.1 Persentase Peningkatan

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

50% 50% 75% 100% - - 75% 100% e-renstra

1. Jumlah Pelaksanaan Implementasi

SAKIP

- - 35PD 35 PD - - 35 PD 35 PD

7.2 Persentase Peningkatan

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

100% 100% 100% 100% -

- 100% 100%

e-renstra

1. Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah

Daerah

- - 6 reviu 6 reviu - - 6 reviu 6 reviu

8 Persentase Pemenuhan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

16% 16% 17% 17% 100% 100% 17% 17%

1. Jumlah pengawas yang mengikuti

pelatihan/bimtek/diklat

50 orang 50

orang 50

orang 50

orang 100% 100% 50

orang 50

orang

9 Persentase Peraturan Perundang-

undangan yang sudah ditata

17% 8% 25% 17% 100% 000 25% 17%

1. Jumlah Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

2

sosialisasi

2

sosialisasi

2

sosialisasi

2

sosialisasi

100% 150% 2

sosialisasi

2

sosialisasi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan

luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten

Malang, yang meliputi semua Perangkat Daerah, UPT Kantor Dinas

Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,

Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Malang, 26 UPT Perangkat Daerah Baru, Puskesmas serta Pustu ;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana, jumlahnya belum sebanding

dengan jumlah aparatur;

3. Kualitas aparatur pengawasan tidak merata, belum semuanya

mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;

4. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan lebih

lama;

5. Kurangnya kesadaran aparatur Perangkat Daerah dalam

menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan;

6. Masih banyak Perangkat Daerah dalam merencanakan anggaran

menganggap perencanaan bukan sebagai kebutuhan mendasar,

sehingga banyaknya temuan terkait volume, satuan, kelebihan harga

masih banyak dijumpai;

7. Seringnya ditemukan temuan yang berulang (pengelolaan keuangan,

pengadaan barang dan jasa).

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

memuat Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2018. Program utama Inspektorat Daerah yang

melekat pada RKPD tahun 2018 adalah Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, Program Peraturan Perundang-undangan, Program

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Program

Pencegahan Korupsi, Program dan kegiatan yang ada harus disesuaikan

dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

20

Daerah (RKPD). Adanya perubahan yang terjadi antara RKPD dengan

Hasil Analis Kebutuhan merupakan Penyelarasan Anggaran terhadap

Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang beberapa program dan kegiatan yang

dilaksanakan masih sama dengan Program dan Kegiatan pada tahun

sebelumnya tetapi ada tambahan program yang disesuaikan dengan

kebutuhan yang harus ada di Inspektorat Daerah.

Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD Tahun 2018

Kabupaten Malang

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

(Output)

Target

Capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

(Outcomes)

Target

Capaian

Kebutuhan

dana

1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Inspektorat

Daerah

Persentase

Pemenuhan

Operasional

Perkantoran

100%

562.591.200 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Inspektorat

Daerah

Persentase

Pemenuhan

Operasional

Perkantoran

100%

884.811.000 Hasil

Penyesuaian

pagu dengan

kebutuhan

Inspektorat

Daerah Th

2018

Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Inspektorat

Daerah

Jumlah

registrasi surat

masuk dan

surat keluar

100% 63.850.000

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Inspektorat

Daerah

Jumlah

registrasi surat

masuk dan

surat keluar

100% 58.000.000

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Inspektorat

Daerah

Jumlah

penyediaan

listrik, air

minum/air

bersih ,

Telekomunikasi,

dan internet

100% 18.480.000 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Inspektorat

Daerah

Jumlah

penyediaan

listrik, air

minum/air

bersih ,

Telekomunikasi,

dan internet

100% 95.000.000 Tambah

daya dan

jasa

pemberitaan

di media

massa

Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan

Inspektorat

Daerah

Jumlah pejabat

pengelola

administrasi

keuangan

100% 210.000.000 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Inspektorat

Daerah

Jumlah pejabat

pengelola

administrasi

keuangan

100% 257.000.000 Penambahan

kontrak

dengan

22

tingkat

pendidikan

lebih tinggi

Penyediaan

Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Inspektorat

Daerah

Jumlah jasa

service

peralatan kantor

dan pengadaan

suku cadang

yang disediakan

100% 21.465.000 Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Inspektorat

Daerah

Jumlah jasa

service

peralatan kantor

dan pengadaan

suku cadang

yang disediakan

100% 21.465.000

Penyediaan

Alat Tulis

kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah alat

tulis kantor

yang disediakan

perkantoran

100% 75.526.200

Penyediaan Alat

Tulis kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah alat

tulis kantor

yang disediakan

perkantoran

100% 76.000.000

Penyediaan

Barang cetakan

dan

penggandaan

Inspektorat

Daerah

Jumlah barang

cetakan yang

disediakan

100% 9.090.000 Penyediaan

Barang cetakan

dan penggandaan

Inspektorat

Daerah

Jumlah barang

cetakan yang

disediakan

100% 10.000.000

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Inspektorat

Daerah

Jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan yang

disediakan

100% 3.480.000 Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Inspektorat

Daerah

Jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan yang

disediakan

100% 5.000.000

Penyediaan

bahan logistik

kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah bahan

logistik kantor

yang disediakan

100% 3.600.000 Penyediaan bahan

logistik kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah bahan

logistik kantor

yang disediakan

100% 1.500.000

Penyediaan

makanan dan

minuman

Inspektorat

Daerah

Jumlah

makanan dan

minuman

harian pegawai,

rapat dan tamu

yang disediakan

100% 24.950.000 Penyediaan

makanan dan

minuman

Inspektorat

Daerah

Jumlah

makanan dan

minuman

harian pegawai,

rapat dan tamu

yang disediakan

100% 24.950.000

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

Luar daerah

Inspektorat

Daerah

Jumlah pegawai

memenuhi

penugasan

dinas ke luar

daerah

100% 60.500.000 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

Luar daerah

Inspektorat

Daerah

Jumlah pegawai

memenuhi

penugasan

dinas ke luar

daerah

100% 258.500.000

23

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

dalam daerah

Inspektorat

Daerah

Jumlah pegawai

memenuhi

penugasan

dinas ke dalam

daerah

100% 49.250.000 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

dalam daerah

Inspektorat

Daerah

Jumlah pegawai

memenuhi

penugasan

dinas ke dalam

daerah

100% 55.700.000 Efisiensi

anggaran

dan kegiatan

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah petugas

kebersihan

100% 22.400.000 Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah petugas

kebersihan

100% 24.696.000 Hasil analisa

kebutuhan

dikelola oleh

pihak ketiga

2 Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Inspektorat

Daerah

Persentase

Penunjang

Kerja Aparatur

- 0 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Inspektorat

Daerah

Persentase

Penunjang

Kerja Aparatur

100% 88.500.000

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapann

ya

Inspektorat

Daerah

Jumlah

penyediaan

Pakaian Dinas

- 0 Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Inspektorat

Daerah

Jumlah

penyediaan

Pakaian Dinas

100% 28.500.000

Pengadaan

pakaian

Khusus hari-

hari tertentu

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Penyediaan

Pakaian

Olahraga

- 0 Pengadaan

pakaian Khusus

hari-hari tertentu

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Penyediaan

Pakaian

Olahraga

100% 60.000.000

3 Progam

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Inspektorat

Daerah

Persentase

Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

Penunjang

Aparatur

100% 873.539.000 Progam

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Inspektorat

Daerah

Persentase

Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

Penunjang

Aparatur

100% 1.327.000.000 Hasil

Penyesuaian

pagu dengan

kebutuhan

Inspektorat

Daerah

Tahun 2018

24

Pengadaan

Peralatan

Gedung Kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang diadakan

100% 250.000.000 Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang diadakan

100% 464.000.000 Pengadaan

PC dan

kelengkapan

nya, jaringan

telpon,

software dan

website

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

Rutin/berkala

100% 22.989.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

Rutin/berkala

100% 23.000.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasio

nal

Inspektorat

Daerah

Jumlah

kendaraan roda

empat dan

kendaraan roda

dua yang

dipelihara rutin

dan berkala

100% 20.550.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasional

Inspektorat

Daerah

Jumlah

kendaraan roda

empat dan

kendaraan roda

dua yang

dipelihara rutin

dan berkala

100% 140.000.000 Bertambahn

ya

kendaraan

dinas/operas

ional

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

Inspektorat

Daerah

Jumlah

kendaraan

kendaraan

dinas/operasion

al roda 2 baru

yang diadakan

100% 170.000.000 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasion

al

Inspektorat

Daerah

Jumlah

kendaraan

kendaraan

dinas/operasion

al roda 2 baru

yang diadakan

100% 150.000.000

Inspektorat

Daerah

Jumlah

kendaraan

kendaraan

dinas/operasion

al roda 4 baru

yang diadakan

100% 400.000.000 Inspektorat

Daerah

Jumlah

kendaraan

kendaraan

dinas/operasion

al roda 4 baru

yang diadakan

100% 400.000.000

25

Pengadaan

Meubeler

Inspektorat

Daerah

Jumlah

meubeler yang

diadakan

100% 10.000.000

Pengadaan

Meubeler

Inspektorat

Daerah

Jumlah

meubeler yang

diadakan

100% 150.000.000 Pengadaan

lemari

arsip/buku

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Rumah Gedung

Kantor

Inspektorat

Daerah

Jumlah gedung

yang direnovasi

100% 125.000.000 Renovasi

ruang tamu

kantor

4 Progam

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Inspektorat

Daerah

Persentase

Dokumen

Perencanaan,

Laporan

Keuangan dan

Kinerja

Perangkat

Daerah yang

tepat Waktu

100% 8.492.000

Progam

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Inspektorat

Daerah

Persentase

Dokumen

Perencanaan,

Laporan

Keuangan dan

Kinerja

Perangkat

Daerah yang

tepat Waktu

100% 7.500.000 Hasil

Penyesuaian

pagu dengan

kebutuhan

Inspektorat

Daerah

Tahun 2018

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Dokumen

Laporan Kinerja

(LKJ-IP/Profil

Kinerja PD/

Survey

Kepuasan

Masyarakat)

100% 4.580.000 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Dokumen

Laporan Kinerja

(LKJ-IP/Profil

Kinerja PD/

Survey

Kepuasan

Masyarakat)

100% 3.450.000

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Inspektorat

Daerah

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

semester I dan

semester II

100% 682.000 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Inspektorat

Daerah

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

semester I dan

semester II

100% 1.200.000

Penyusunan

pelaporan

Keuangan

Akhir Tahun

Inspektorat

Daerah

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan akhir

100% 3.230.000 Penyusunan

pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

Inspektorat

Daerah

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan akhir

100% 2.850.000

26

5 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan

KDH

100% 4.497.158.000 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

100% 4.739.848.500

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal secara

berkala

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara

Berkala/Regu

ler

87% 2.935.448.500 Pelaksanaan

Pengawasan

Internal secara

berkala

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara

Berkala/Regu

ler

87% 1.605.200.000

Pendampingan

Pemeriksaan

BPK-RI

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pelaksanaan

Pendampingan

Pemeriksaan

BPK-RI

80% 25.000.000

Pemantauan

TLHP APIP

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pemantauan

TLHP APIP

67% 220.000.000

Tindak Lanjut

Hasil temuan

Pengawasan

Inspektorat

Daerah

Jumlah Tindak

Lanjut Hasil

Temuan

Pengawasan

67% 361.790.000 Tindak Lanjut

Hasil temuan

Pengawasan

Inspektorat

Daerah

Jumlah Tindak

Lanjut Hasil

Temuan

Pengawasan

- 0

Pemantauan

TLHP Pengawas

Eksternal

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pemantauan

TLHP Pengawas

Eksternal

87% 40.000.000

Penanganan Non

Reguler

Inspektorat

Daerah

Jumlah Non

Reguler (Kasus)

yang

diselesaikan

82% 1.041.000.000

Koordinasi

Pengawasan

yang lebih

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Koordinasi

Pengawasan

100% 158.919.500 Koordinasi

Pengawasan yang

lebih

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Koordinasi

Pengawasan

100% 185.000.000

27

komprehensif/

studi replikasi

yang

dilaksanakan

komprehensif/

studi replikasi

yang

dilaksanakan

Monitoring,

Evaluasi,

Verifikasi

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pelaksanaan

Monitoring,

Evaluasi,

Verifikasi

100% 439.648.500

Pemeriksaan

Desa

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pelaksanaan

Pemeriksaan

Desa

100% 1.146.000.000

Fasilitasi Tim

Pengawal dan

Pengaman

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Daerah (TP4D)

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Fasilitasi TP4D

yang

dilaksanakan

100% 38.000.000

6 Program

Pencegahan

Korupsi

Persentase

Perangkat

Daerah yang

WBK/WBBM

dan capaian

nilai PMPRB

minimal B

100% 89.700.000 Program

Pencegahan

Korupsi

Persentase

Perangkat

Daerah yang

WBK/WBBM

dan capaian

nilai PMPRB

minimal B

100% 59.750.000

Pendampingan

dan Penilaian

PD dalam

rangka

Pencegahan

Korupsi

Inspektorat

Daerah Jumlah

Pendampingan

dan Penilaian

PD dalam

rangka

Pencegahan

Korupsi

100% 89.700.000 Penilaian Zona

Integritas

Inspektorat

Daerah Jumlah

Penilaian

terhadap PD

yang

dicanangkan

sebagai Zona

Integritas

100% 19.000.000

Penilaian Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

(PMPRB)

Inspektorat

Daerah Jumlah

Pelaksanaan

Evaluasi PMPRB

100% 40.750.000

28

7 Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Keuangan dan

Kinerja

Persentase

Peningkatan

Akuntabilitas

Keuangan dan

Kinerja

100% 1.194.500.000 Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Keuangan dan

Kinerja

Persentase

Peningkatan

Akuntabilitas

Keuangan dan

Kinerja

100% 1.200.500.000

Evaluasi

Implementasi

SAKIP

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pelaksanaan

Implementasi

SAKIP

75% 823.500.000 Evaluasi

Implementasi

SAKIP

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Pelaksanaan

Implementasi

SAKIP

75% 958.500.000

Reviu

Dokumen

Pemerintah

Daerah

Inspektorat

Daerah

Jumlah Reviu

Dokumen

Pemerintah

Daerah

100% 371.000.000 Reviu Dokumen

Pemerintah

Daerah

Inspektorat

Daerah

Jumlah Reviu

Dokumen

Pemerintah

Daerah

100% 201.000.000

8 Program

Peningkatan

Profesionalism

e Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan

Persentase

Pemenuhan

Profesionalism

e Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan

100% 72.731.500 Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan

Persentase

Pemenuhan

Profesionalism

e Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan

100% 188.600.000

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa dan

aparatur

Pengawasan

Inspektorat

Daerah

Jumlah

pengawas yang

mengikuti

pelatihan/bimte

k/diklat

17% 72.731.500 Pelatihan

Pengembangan

Tenaga Pemeriksa

dan aparatur

Pengawasan

Inspektorat

Daerah

Jumlah

pengawas yang

mengikuti

pelatihan/bimte

k/diklat

17% 178.600.000

9 Program

Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase

Peraturan

Perundang-

undangan yang

sudah ditata

100% 103.290.750 Program

Peraturan

Perundang-

undangan

Persentase

Peraturan

Perundang-

undangan yang

sudah ditata

100% 498.330.100

Fasilitasi

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

25% 103.290.750 Fasilitasi

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Daerah

Jumlah

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

25% 498.330.100

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau

masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan

Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan, tidak terdapat dalam

Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun

2017.

Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) tahun 2017 untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 ada

usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat Daerah, namun

program dan kegiatan usulan yang dilaksanakan tetap mengacu pada

prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2018.

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun

2018 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan

kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV dan usulan

program dan kegiatan dari sekretariat, kemudian di akomodir dan

disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang untuk seterusnya menjadi Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Tahun 2018.

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang ditetapkan dimaksudkan

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati

Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Penjelasan pada Tabel 2.4, sebagimana berikut:

Tabel 2.4

Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Masyarakat Tahun 2018

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat

terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perkembangan

jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional

5 Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional,

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan

program prioritas nasional perlu terus ditingkatkan untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai Negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan hukum;

3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera; serta

4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah melaksanakan

amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, pada

pasal 4 disebutkan bahwa:

1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan

dalam RPJMD, Renstra PD sampai Renja PD;

2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

responsif gender dilakukan melalui analisi gender.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

32

Analisa Gender yang digunakan adalah methode alur kerja

analisis gender (Gender Analisys Pathway/GAP), hasil analisis gender

dituangkan dalam penyusunan GBS/ Pernyataan Anggaran dan

selanjutnya analisis tersebut menjadi dasar PD dalam menyusun

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD, sampai saat ini

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah membuat dokumen-

dokumen GAP, GBS sampai KAK. Menurut Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 2018, diharapkan setiap Perangkat Daerah (PD)

pada Pemerintah Daerah harus melampirkan dokumen GBS dan KAK

pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) tahun berjalan.

Terkait dengan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)

terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan

perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan

kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah daerah menjadi responsif

gender. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)

merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan

aspek-aspek antara lain : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang

dilakukan setara antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut

menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran telah

mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak

perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun

dalam pelaksanaan kegiatan.

3.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten

Malang terpilih periode 2016-2021, perlu didukung tujuan yang

mengarah pada sasaran, strategi dan arah kebijakan. Tujuan Rencana

Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tujuan

pada Renstra adalah Peningkatan Efektivitas Pengawasan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang sesuai dengan sasaran pada Rencana Strategis

adalah:

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

33

1. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah dengan

Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

a) Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian

Daerah dari hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah;

b) Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian

Daerah dari hasil Pemeriksaan BPK-RI.

2. Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

a) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;

b) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas

Eksternal.

3. Peningktan penanganan Non Reguler (Kasus) dengan Indikator

Kinerja Utama Persentase pemeriksaan Non Reguler (Kasus) yang

diselesaikan.

4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan

Indikator Kinerja Utama Persentase PD dengn hasil Evaluasi SAKIP

minimal B.

3.3. Program dan Kegiatan

Berpedoman pada Program dan Kegiatan yang dijabarkan

dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, maka

Tahun 2018 menetapkan Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

j. Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

34

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

e. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD;

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Merupakan pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pengawasan

Tahunan), yang pada tahun 2018 direncanakan 40 (empat

puluh) obyek pemeriksaan/entitas, meliputi seluruh wilayah

kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Satuan Pendidikan

Formal SDN, SMPN, UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 26 UPT pada

Perangkat Daerah, Puskesmas dan Pustu, termasuk menyusun

PKPT berbasis resiko dan membuat peta auditan dengan

mengidentifikasi dan mendokumentasikan alternatif

penanganan resiko yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

b. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI

Pada tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

melakukan Pendampingan terhadap Tim BPK-RI dalam

melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Tahun 2017 dalam bentuk Pemeriksaan

Pendahuluan sejumlah 20 OHK dan Pemeriksaan Terperinci

sejumlah 19 OHK.

35

c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan

pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan PKPT/

Reguler sejumlah 20 OHK, Non Reguler sejumlah 15 OHK dan

pengelolaan Dana Desa / Alokasi Dana Desa (DD/ADD). Selain

itu, pada tahun 2018 juga dianggarkan Belanja aplikasi Sistim

Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP).

d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal,

merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/temuan BPK-RI

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang sejumlah 8 OHK.

e. Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif/studi

replikasi.

f. Kegiatan Penanganan Non Reguler

Pemeriksaan Non Reguler merupakan pemeriksaan diluar

program pemeriksaan reguler serta pemeriksaan kasus yang

berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang

diperintahkan langsung oleh Bupati antara lain :

• Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi;

• Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan reguler,

serta;

• Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke

Inspektorat Daerah baik melalui media, kotak pos 9000

ataupun surat pengaduan yang telah didisposisi oleh Bupati

untuk ditindaklanjuti.

Untuk tahun anggaran 2018 direncanakan pemeriksaan non

reguler sebanyak 70 kasus, terdiri dari :

• Kasus pengaduan masyarakat;

• Kasus indisipliner PNS;

• Kasus pengajuan ijin perceraian;

• Kasus kehilangan aset daerah.

g. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan verifikasi

• Verifikasi Dana BOS;

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKD Pemerintah Kabupaten

Malang Tahun 2017 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa

Timur disebutkan bahwa Dana BOS harus masuk dalam APBD

36

sehingga pengelolaan Dana BOS dapat mempengaruhi Opini

BPK-RI. Verifikasi Dana BOS ini bertujuan untuk

mempersiapkan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Malang Tahun 2018 guna mempertahankan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa

Timur. Verifikasi dilakukan di Hotel dengan sasaran 2.418

undangan terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah

se-Kabupaten Malang pada 1.111 SD dan 97 SMPN.

h. Pemeriksaan Desa;

Merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan

pemeriksaan administrasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi

Dana Desa (DD/ADD) sejumlah 378 desa.

i. Fasilitasi TP4D (Rapat-rapat Koordinasi, Sosialisasi tentang

TP4D dan Honor)

6. Program Pencegahan Korupsi, dengan kegiatan:

a. Penilaian Zona Integritas

Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah. Fokus penilian

adalah melihat pelaksanaan 5 unsur penilaian Zona Integritas

mulai standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan

pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan

pemanfaatan teknologi informasi. Dokumen terkait standar

pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan,

penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan

teknologi informasi.

Pada Tahun 2018 penilaian Zona Integritas dilaksanakan pada

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Dinas

Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Capil serta Dinas

Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu.

b. Evaluasi PMPRB

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan RB RI nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Fokus

evaluasi adalah melihat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada

Pemerintah Kabupaten Malang dalam 8 area perubahan.

8 (delapan) Area perubahan terdiri dari:

37

a. Manajemen Perubahan

b. Penataan Perubahan Perundang-undangan

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

d. Penataan Ketatalaksanaan

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

f. Penataan Akuntabilitas

g. Penataan Pengawasan

h. Peningkatan kualitas pelayanan publ;ik

7. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja, dengan

kegiatan:

a. Evaluasi Implementasi SAKIP

Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Rencana

Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan

Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Kinerja

(LKj) Perangkat Daerah. Pada Tahun Anggaran 2018 Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang direncanakan mengevaluasi

sebanyak 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah. Selain itu

pada tahun 2018 juga dialokasikan Belanja Aplikasi e-SAKIP.

b. Reviu dokumen Pemerintah Daerah

• Reviu LKj Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017;

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan

bahwa Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Malang

harus dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan ditandatangani

terlebih dahulu oleh Inspektur sebelum diberikan kepada

Menpan dan Gubernur Jawa Timur.

• Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Malang;

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan

Nomor: PER-44/PB/2006 ”Reviu adalah prosedur penelusuran

angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan

dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan

Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan

38

keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Inspektorat Daerah

hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang

disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun

oleh DPPKA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak

melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik

sebagaimana dilakukan dalam proses audit.

Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan

oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan

keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2018

dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

• Reviu RKPD Pemerintah Kabupaten Malang

Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017

pasal 8: penyampaian peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota

tentang RKPD harus dilampiri: Hasil pengendalian kebijakan

penyusunan RKPD Tahun 2017 oleh Kepala Bappeda, Berita

Acara kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017 dan

Laporan Hasil Reviu RKPD Tahun 2017 oleh APIP. Surat Edaran

(SE) Mendagri Nomor: 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana

Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

• Reviu Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen

rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan

program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya

dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana

Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan

fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja

Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi

terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan

masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat

yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan

39

Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja Perangkat Daerah

mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem

perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah

perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di

pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan

mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

• Reviu RKAP Tahun 2018 dan RKA Tahun 2019

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran

dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah

penganggaran sebagai Quality Asurance (penjamin) maka Aparat

Pengawas Interen Pemerintah (APIP) mempunyai tugas

melakukan Reviu atas RKA PD dan RKA PPKD. Sesuai dengan

Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman

Penysunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2018,

Lampiran I: Pengawasan dokumen Perencanaan Pembangunan

dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui

kegiatan Reviu dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA

Perangkat Daerah agar konsistensi dan keselarasan antar

dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan

penganggaran daerah dapat terjamin.

8. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan:

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, dengan kegiatan mengirimkan aparat pengawas

untuk mengikuti bimtek, diklat (memperoleh sertifikat profesi

internal auditor seperti QIA, CIA, C GAP, CFE dll) dan Pelatihan

Kantor Sendiri (PKS) terkait regulasi yang setiap saat berubah.

9. Program Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, sejumlah

3 sosialisasi.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel

3.1 sebagaimana berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan

Daerah/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

(Ouput)

Rencana tahun 2018

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2019

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

4.05 4.05.03

01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Operasional Perkantoran

Inspektorat

Daerah

100% 884.811.000 PAD 100% 752.436.250

4.05 4.05.03

01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk

dan surat keluar

Inspektorat

Daerah

3.000 unit 58.000.000 PAD 3.000

buah

58.091.250

4.05 4.05.03

01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah penyediaan listrik, air

minum/air bersih ,

Telekomunikasi, dan internet

Inspektorat

Daerah

12 bulan 95.000.000 PAD 12 bulan 18.480.000

4.05 4.05.03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah pejabat pengelola

administrasi keuangan

Inspektorat

Daerah

18OB 257.000.000 PAD 22 OB 273.600.000

4.05 4.05.03

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah petugas kebersihan Inspektorat

Daerah

1 orang 24.696.000 PAD 1 gedung 25.900.000

4.05 4.05.03

01 09 Penyediaan Jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah jasa service peralatan

kantor dan pengadaan suku

cadang yang disediakan

Inspektorat

Daerah

74 unit 21.465.000 PAD 89 unit 31.290.000

4.05 4.05.03

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan

Inspektorat

Daerah

55 jenis 76.000.000 PAD 55 jenis 76.000.000

4.05 4.05.03

01 11 Penyediaan Barang cetakan

dan pengandaan

Jumlah barang cetakan yang

disediakan

Inspektorat

Daerah

11 jenis 10.000.000 PAD 8 item 13.500.000

4.05 4.05.03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan peundang-undangan

yang disediakan

Inspektorat

Daerah

12 jenis 6.000.000 PAD 4 jenis 6.300.000

4.05 4.05.03

01 16 Penyediaan bahan logistik

kantor

Jumlah bahan logistik kantor

yang disediakan

Inspektorat

Daerah

24 jenis 1.500.000

PAD 1 jenis 3.600.000

4.05 4.05.03

01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah makanan dan minuman

harian pegawai, rapat dan tamu

yang disediakan

Inspektorat

Daerah

150 HOK 24.950.000

PAD 150 HOK 24.950.000

41

4.05 4.05.03

01 18 Rapat- rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi

penugasan dinas ke luar daerah

Inspektorat

Daerah

90 HOK 258.500.000 PAD 168 HOK 166.425.000

4.05 4.05.03

01 21 Rapat- rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi

penugasan dinas ke dalam

daerah

Inspektorat

Daerah

5 HOK 51.700.000 PAD 165 HOK 54.300.000

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Penunjang Kerja

Aparatur

Inspektorat

Daerah

100% 88.500.000 PAD - -

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah penyediaan Pakaian

Dinas

Inspektorat

Daerah

50 stel 28.500.000 PAD - -

Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

Jumlah Penyediaan Pakaian

Olahraga

Inspektorat

Daerah

50 stel 60.000.000 PAD - -

4.05 4.05.03

02 Progam Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana

dan Prasarana Penunjang

Aparatur

Inspektorat

Daerah

100% 1.327.000.000 PAD 100% 542.650.000

4.05 4.05.03

02 05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan kendaraan

dinas/operasional roda 2 baru

yang diadakan

Inspektorat

Daerah

10 unit 150.000.000 PAD 5 unit 90.000.000

Jumlah kendaraan kendaraan

dinas/operasional roda 4 baru

yang diadakan

Inspektorat

Daerah

1 unit 400.000.000 PAD -

4.05 4.05.03

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

yang diadakan

Inspektorat

Daerah

20 jenis 464.000.000 PAD 32 jenis 172.000.000

4.05 4.05.03

02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara Rutin/berkala

Inspektorat

Daerah

24 jenis

23.000.000 PAD 1 jenis

24.150.000

4.05 4.05.03

02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan roda empat

dan kendaraan roda dua yang

dipelihara rutin dan berkala

Inspektorat

Daerah

23 unit 140.000.000 PAD 29 unit 56.500.000

Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Inspektorat

Daerah

2 jenis 150.000.000 PAD 2 jenis 200.000.000

4.05 4.05.03

06 Progam Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase Dokumen

Perencanaan, Laporan

Keuangan dan Kinerja

Perangkat Daerah yang tepat

Waktu

Inspektorat

Daerah

100% 7.500.000 PAD 100% 3.920.000

42

4.05 4.05.03

06 01 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan

Kinerja (LKJ-IP/Profil Kinerja

PD/ Survey Kepuasan

Masyarakat)

Inspektorat

Daerah

1 Buku 3.450.000 PAD 1 Buku 2.450.000

4.05 4.05.03

06 02 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan

keuangan semester I dan

semester II

Inspektorat

Daerah

1 buku 1.200.000 PAD 1 buku 490.000

4.05 4.05.03

06 04 Penyusunan pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan

keuangan akhir

Inspektorat

Daerah

1 buku 2.850.000 PAD 1 buku 980.000

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase PD yang tidak

mempunyai temuan terkait

kerugian daerah dari hasil

pemeriksaan Inspektorat

Daerah

Inspektorat

Daerah

87% 1.605.200.000 PAD 88% 1.605.200.000

4.05 4.05.03

20 01 Pelaksanaan Pengawasan

Internal secara berkala

Jumlah Pelaksanaan

Pengawasan Internal Secara

Berkala/Reguler

Inspektorat

Daerah

56 LHP 1.605.200.000 PAD 56 LHP 1.605.200.000

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase PD yang

melengkapi data permintaan

BPK-RI

Inspektorat

Daerah

80% 25.000.000 PAD 82% 25.000.000

Pendampingan Pemeriksaan

BPK-RI

Jumlah Pelaksanaan

Pendampingan Pemeriksaan

BPK-RI

Inspektorat

Daerah

2 kali 25.000.000 PAD 2 kali 25.000.000

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan APIP yang selesai

ditindaklanjuti

Inspektorat

Daerah

67% 220.000.000 PAD 68% 45.000.000

4.05 4.05.03

20 Pemantauan TLHP APIP Jumlah Pemantauan Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan

APIP

Inspektorat

Daerah

2 Kali 220.000.000 PAD 4 kali 45.000.000

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan Pengawas

Eksternal yang selesai

ditindaklanjuti

Inspektorat

Daerah

87% 40.000.000 PAD 88% 45.000.000

Pemantauan TLHP Pengawas

Eksternal

Jumlah Pemantauan TLHP

Pengawas Eksternal

Inspektorat

Daerah

8 kali 40.000.000 PAD 1

Kegiatan

45.000.000

43

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Non Reguler (kasus)

yang ditangani

Inspektorat

Daerah

82% 1.041.000.000 PAD 83% 1.041.000.000

Penanganan Non Reguler Jumlah Non Reguler (Kasus)

yang diselesaikan

Inspektorat

Daerah

75 kasus 1.041.000.000 PAD 75 kasus 1.041.000.000

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Pelaksanaan

Kegiatan sesuai ketentuan

Inspektorat

Daerah

100% 185.000.000 PAD 100% 158.000.000

4.05 4.05.03

20 06 Koordinasi Pengawasan yang

lebih komprehensif

Jumlah Koordinasi Pengawasan

yang dilaksanakan

Inspektorat

Daerah

3 kegiatan 185.000.000 PAD 3 kegiatan 158.000.000

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Meminimalisir Kesalahan

dalam pelaksanaan pekerjaan

Inspektorat

Daerah

100% 439.648.500 PAD 100% 461.630.000

Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Jumlah Pelaksanaan Monitoring,

Evaluasi, Verifikasi

Inspektorat

Daerah

1 laporan 439.648.500 PAD 1 laporan 461.630.000

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Desa yang tidak

ada temuan terkait kerugian

Daerah/Negara

Inspektorat

Daerah

100% 1.146.000.000 PAD 100% 1.260.000.000

Pemeriksaan Desa Jumlah Pelaksanaan

Pemeriksaan Desa

Inspektorat

Daerah

378 desa 1.146.000.000 PAD 2

Kegiatan

1.260.000.000

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Fasilitasi TP4D

yang Dilaksanakan

Inspektorat

Daerah

100% 38.000.000 PAD 100% 38.000.000

Fasilitasi Tim Pengawal dan

Pengaman Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah (TP4D)

Jumlah Fasilitasi TP4D yang

Dilaksanakan

Inspektorat

Daerah

1 kegiatan 38.000.000 PAD 1 kegiatan 38.000.000

Program Pencegahan Korupsi Persentase Perangkat Daerah

yang WBK/WBBM dan capaian

nilai PMPRB minimal B

Inspektorat

Daerah

20% 59.750.000 PAD 20% 93.750.000

44

Penilaian Zona Integritas Jumlah Penilaian terhadap PD

yang dicanangkan sebagai Zona

Integritas

Inspektorat

Daerah

2 PD 19.000.000 PAD 2 PD 19.000.0000

Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Jumlah Pelaksanaan Evaluasi

PMPRB

Inspektorat

Daerah

25 PD 40.750.000 PAD 43 PD 74.750.000

- - - Program Peningkatan

Akuntabilitas Keuangan dan

Kinerja

Persentase Peningkatan

Akuntabilitas Keuangan dan

Kinerja

Inspektorat

Daerah

75% 958.500.000 PAD 100% 829.500.000

Evaluasi Implementasi SAKIP Jumlah Pelaksanaan

Implementasi SAKIP

Inspektorat

Daerah

43 PD 958.500.000 PAD 35 PD 829.500.000

- - - Program Peningkatan

Akuntabilitas Keuangan dan

Kinerja

Persentase Peningkatan

Akuntabilitas Keuangan dan

Kinerja

Inspektorat

Daerah

100% 201.000.000 PAD 100% 371.000.000

Reviu Dokumen Pemerintah

Daerah

Jumlah Reviu Dokumen

Pemerintah Daerah

Inspektorat

Daerah

5 Reviu 201.000.000 PAD 6 Reviu 371.000.000

4.05 4.05.03

21 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Persentase Pemenuhan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Inspektorat

Daerah

17% 178.600.000 PAD 17% 207.460.000

4.05 4.05.03

21 01 Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan aparatur

Pengawasan

Jumlah pengawas yang

mengikuti

pelatihan/bimtek/diklat

Inspektorat

Daerah

45 orang 178.600.000 PAD 50 orang 207.460.000

4.05 4.05.03

26 Program Peraturan

Perundang-undangan

Persentase Peraturan

Perundang-undangan yang

sudah ditata

Inspektorat

Daerah

25% 498.330.000 PAD 17% 523.248.000

4.05 4.05.03

26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Inspektorat

Daerah

2 sosialisasi 498.330.000 PAD 2

sosialisasi

523.248.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2018 disusun

sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari

2018 sampai dengan 31 Desember 2018 meliputi program dan kegiatan yang

didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran Rencana

Strategis yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun

2018 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi dibidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi

Pemerintah Kabupaten Malang “MADEP MANTEB MANETEP”.

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG,

TRIDIYAH MAISTUTI

46