KATA PENGANTARinspektorat.malangkab.go.id/uploads/dokumen/inspektorat... · 2019. 10. 21. · Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016 i KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, Rabbal ‘alamin. Dengan rahmat dan karunia-

Nya, sempurnalah segala kebaikan sehingga atas perkenan-Nya Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017,

sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun

2016– 2021, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan

sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya, maka isi yang

terkandung di dalam Laporan Kinerja merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh

dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami

nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di

tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

penyelesaian laporan ini, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai target waktu yang diberikan.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Malang, Februari 2018 INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI. SH., M.Si Pembina Utama Muda

NIP 19630518 198303 2 007

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita suatu institusi

pemerintahan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga pelaporan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dapat

disampaikan secara jelas. Perlunya sistem pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan

yang dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) merupakan bagian terpenting yang harus ditata, sebagai salah satu instrumen

good governance.

Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang

telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang menggambarkan capaian kinerja selama

tahun 2017 dari semua kinerja utama dan indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Untuk tahun 2017, indikator kinerja yang pertama yaitu Peningkatan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk Indikator Kinerja Utama pertama berupa

persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari

hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, dari target 86% terealisasi 83,53% dengan capaian

97,13%. Tingkat capaian yang dibawah 100% disebabkan adanya temuan kerugian

daerah, terkait kemahalan harga, kekurangan volume dan kelebihan bayar. Untuk

indikator kinerja utama yang kedua yaitu persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) APIP, dari target 66% terealisasi 73,61% dengan capaian 111,52%. Untuk

indikator kinerja utama ketiga yaitu persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

BPKRI, dari target 86% terealisasi 94,34% dengan capaian 109,70%.

Untuk indikator kinerja yang kedua yaitu peningkatan penanganan kasus dengan

indikator kinerja persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan, dari target 81%

terealisasi 90,13% dengan capaian 111,27% sedangkan Untuk kinerja utama ketiga yaitu

peningkatan akuntabilitas Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase

Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP minimal B, dari target 75% terealisasi

81,08% dengan capaian 108,11%.

Laporan Kinerja tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah atas penggunaan

anggaran serta evaluasi terhadap berbagai program kerja tahun 2017. Namun demikian

harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang dapat diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan di Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang tentu akan menjadi motivasi untuk terus berupaya melakukan

konsolidasi dan pengembangan yang dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan atau

memperbaiki kinerja di tahun mendatang.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016 iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………………………. ii

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………… iii

Daftar Tabel …………………………………………………………………………………. v

Daftar Gambar …………………………………………………………………………….... vi

BAB I : Pendahuluan........................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 2

C. Gambaran Umum ......................................................................... 3

1. Organisasi Perangkat Daerah ………………………………….. 3

2. Sumber Daya Aparatur…………………………………………… 5

3. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 ………………………………………………………

7

D. Dasar Hukum ................................................................................. 12

E. Sistematika .................................................................................... 13

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja................................................... 15

A. Perencanaan Strategis ................................................................. 15

1. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………… 15

2. Kebijakan dan Program …………………………………………. 15

B. Perjanjian Kinerja ………………………... ..................................... 16

BAB III : Akuntabilitas Kinerja ........................................................................... 18

A. Capaian Kinerja Organisasi………………………………………… 18

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Tahun 2017 ...............................................................................

18

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016 iv

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan

Tahun 2017 ............................................................................

24

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir

Periode Renstra .....................................................................

25

1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 26

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi ....... 27

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran......................... 29

3.1. Alokasi per Sasaran Pembangunan .................................. 30

3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran …………….... 31

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya …………………. 32

B. Realisasi Anggaran ...................................................................... 33

C. Prestasi Tahun 2016 ………………………………………………… 35

BAB IV : Penutup ................................................................................................ 36

Lampiran – lampiran:

1. Matriks Renstra Tahun 2016-2021

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

4. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016 v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Personil Inspektorat Kabupaten Malang Berdasar Eselon

dan Golongan Tahun 2017 .............................................................................. 5

Tabel 1.2 Komposisi Personil Inspektorat Kabupaten Malang Berdasar Pendidikan

dan Kepangkatan Tahun 2017 ......................................................................... 6

Tabel 1.3 Sasaran Strategis Pertama (Tahun 2016) ....................................................... 7

Tabel 1.4 Sasaran Strategis Kedua (Tahun 2016) ........................................................... 10

Tabel 1.5 Sasaran Strategis Ketiga (Tahun 2016) ........................................................... 12

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 .................................................... 16

Tabel 3.1 Perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 ... 18

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017 ................. 24

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra.......... 25

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional .............................. 26

Tabel 3.5 Alokasi per Sasaran Pembangunan ................................................................. 30

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 ..................... 31

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017 ........................................... 32

Tabel 3.8 Rincian Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Malang .......................... 33

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016 vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang ............................. 4

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 ...... 5

Gambar 1.3 Klasifikasi Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler (PKPT) Tahun 2016 .............. 8

Gambar 1.4 Jumlah Temuan dan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRI

sampai dengan Akhir Tahun 2016 ................................................................. 10

Gambar 1.5 Komposisi Kasus yang Ditangani Inspektorat Kabupaten Malang

Tahun 2016 ....................................................................................................

11

Gambar 3.1 Klasifikasi Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler (PKPT) Tahun 2017 ............... 19

Gambar 3.2 Jumlah Temuan dan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRI

sampai dengan Akhir Tahun 2017 ..................................................... 21

Gambar 3.3 Komposisi Kasus yang Ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 ..................................................................................................

22

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

pengelolaan organisasi pemerintahan (Perangkat Daerah) harus diimbangi dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menggambarkan

kinerja Perangkat Daerah. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Inspektorat

Daerah Kabupaten Malang.

Dalam rangka melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi,

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang mempunyai program dan kegiatan yang

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui arah

kebijakan teknis serta program dan kegiatan yang ditetapkan berdasar arah kebijakan

umum APBD Kabupaten Malang Tahun 2017.

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan segala

sumber daya dan dana yang secara normatif harus dapat dipertanggungjawabkan dari

aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagai perwujudan dari kewajiban

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai

tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan

melalui Laporan Kinerja yang disusun secara periodik sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan

Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran

yang telah dialokasikan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan

akuntabilitas Perangkat Daerah, baik dari sisi keuangan maupun kinerja.


Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak

atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, sedang

kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi

dalam mencapai tujuan dan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah

atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur, sekaligus sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan

datang.

Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2017 sebagai suatu ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kinerja yang dilaksanakan berdasar rencana kerja yang telah

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), sebagai salah satu media bagi Perangkat Daerah dalam memberikan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya,

sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang atas penggunaan

anggaran, dimana hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja

(LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Terkait hal tersebut di atas, sangat diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka

menuju instrument akuntabilitas daerah sebagai bagian terpenting yang harus ditata

dalam upaya menuju Good Governance.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) adalah menyampaikan informasi

tentang pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta mengungkapkan hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk penerapan

manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas dengan

melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

mewujudkan organisasi yang akuntabel dengan membandingkan kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan untuk selanjutnya dianalisis guna

menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja.


C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor

63 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah. Pada Pasal 2

disebutkan: ”(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.” Sementara Pasal 4 menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai

tugas ”(1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan

Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.”

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base

serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan;

2. Perencanaan strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten;

3. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) bertujuan memberikan informasi kinerja

yang terukur kepada Pemberi Mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang dalam meningkatkan kinerjanya.

Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, penyusunan Laporan Kinerja

mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

2. Meningkatkan akuntabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Malang;

3. Meningkatkan kredibilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Malang terhadap

Pemberi Wewenang;

4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan

lebih efektif, efesien dan responsif;

5. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang.


4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pengawasan;

5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang pengawasan;

6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang

pengawasan;

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Daerah Daerah

Kabupaten;

8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;

9. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

10. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan

pengawasan di lingkungan Pemerintah daerah;

11. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan dan

pelaporannya;

12. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga

pemerintah dan lembaga lainnya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang mempunyai susunan organisasi yang dapat dilihat pada gambar 1.1.

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang


Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa susunan organisasi dan tata kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari:

1). 1 (satu) orang Inspektur;

2). 1 (satu) Orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

Sub Bagian Perencanaan;

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

Sub Bagian Administrasi dan Umum.

3). 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah (I – IV);

4). Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sumber Daya Aparatur

Sampai akhir Tahun Anggaran 2017, Jumlah personil Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, terdiri dari

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, dan Tenaga Kontrak dengan komposisi

sebagaimana tertuang dalam tabel 1.1 dan gambar 1.2.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berdasar Eselon dan Golongan Tahun 2017

NO GOLONGAN ESELON NON ESELON

JUMLAH II III IV FSNL STAF CPNS

1 Golongan IV 1 5 1 - 3 - 10

2 Golongan III - - 2 - 21 - 23

3 Golongan II - - - - 3 - 3

JUML PNS & CPNS 1 5 3 - 27 - 36

4 Tenaga Kontrak - - - - 9 - 9

TOTAL 1 5 3 - 36 - 45

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017

Komposisi Pegawai

Eselon II-a = 1 Orang

Eselon III-a = 5 Orang

Eselon IV-a = 3 Orang

Staf PNS = 27 Orang

Tenaga Kontrak = 9 Orang


Dari jumlah personil yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, jika

dibedakan menurut pangkat/golongan dan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada

tabel 1.2.

Tabel 1.2 Komposisi Personil Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berdasar Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2017

No. Pangkat Gol. Jumlah Strata Pendidikan

SD SLTP SLTA D-1 D-3 S-1 S-2 S-3

1. Pembina Utama Muda IV/c 1 Orang - - - - - - - 1

2. Pembina Tingkat I IV/b 5 Orang - - - - - 1 4 -

3. Pembina IV/a 4 Orang - - - - - - 4 -

4. Penata Tingkat I III/d 6 Orang - - - - - 4 2 -

5. Penata III/c 10 Orang - - - - - 9 1 -

6. Penata Muda Tk. I III/b 5 Orang - - - - - 5 - -

7. Penata Muda III/a 2 Orang - - - - - 2 - -

8. Pengatur Tk. I II/d - - - - - - - - -

9. Pengatur II/c - - - - - - - - -

10. Pengatur Muda Tk. I II/b 1 orang - - 1 - - - - -

11. Pengatur Muda II/a 2 Orang - - 2 - - - - -

12. Tenaga Kontrak 9 Orang 1 2 1 - - 5 - -

Jumlah 45 orang 1 2 4 - - 26 11 1

Sedangkan sebagai pendukung kegiatan operasional, Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang didukung dengan:

A. Sarana Pendukung Administrasi:

46 (empat puluh enam) unit Komputer

46 (empat puluh enam) unit Printer

21 (dua puluh satu) Note Book

2 (dua) unit mesin foto copy

2 (dua) unit kamera digital

2 (dua) unit handycam

2 (dua) unit mesin penghancur kertas

Buku-buku Perpustakaan

B. Sarana Mobilitas didukung dengan:

11 (sebelas) unit kendaraan roda empat

15 (lima belas) unit kendaraan roda dua


3. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Capaian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2016 dapat

diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sasaran Strategis Pertama (Tahun 2016)

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Peningkatan

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah

85% 73,26% 86,19%

2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

65% 64,14% 98,68%

3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKRI

85% 94,06% 110,65%

Pada Tahun Anggaran 2016, untuk kinerja utama yang pertama yaitu

Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Indikator

Kinerja Utama berupa persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait

Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, persentase Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP dan persentase Tindak Lanjut

HasilPemeriksaan (TLHP) BPKRI telah dilaksanakan secara optimal, meski terdapat

2 (dua) indikator kinerja utama yang belum mencapai target.

Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun

2016 yang dilaksanakan terhadap 73 (tujuh puluh tiga) obyek pemeriksaan (obrik),

Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan

secara menyeluruh terhadap semua aspek yang ada mulai aspek pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan barang

milik daerah dan aspek pengelolaan sumber daya manusia/kepegawaian. Dari

pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap 73 (tujuh puluh

tiga) obyek pemeriksaan tersebut dihasilkan 73 (tujuh puluh tiga) Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) yang secara keseluruhan menghasilkan akumulasi jumlah

temuan sebanyak 849 (delapan ratus empau puluh sembilan) temuan dengan 1.062

(seribu enam puluh dua) rekomendasi yang dapat diklasifikasikan sebagaimana

gambar 1.3.


Gambar 1.3 Klasifikasi Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler (PKPT) Tahun 2016

Dari gambar 1.3 dapat diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2016,

temuan yang paling banyak terjadi adalah kelemahan administrasi dan kelemahan

struktur pengendalian intern. Adanya temuan terkait kelemahan administrasi berarti

bahwa masih terjadi kesalahan dalam pengadministrasian, penatausahaan maupun

penerapan akuntansi di Perangkat Daerah yang diperiksa. Hal ini menunjukkan

bahwa kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola administrasi (tata

usaha/akuntansi) belum sepenuhnya sesuai harapan sehingga harus selalu

ditingkatkan agar mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku

dan dapat meminimalisir kesalahan karena administasi pemerintahan, baik tata

usaha maupun penerapan akuntansi dibatasi oleh aturan yang mengikat, salah satu

diantaranya adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Rekomendasi yang

biasanya diberikan untuk temuan terkait adanya kelemahan administrasi adalah

memerintahkan Kepala Perangkat Daerah meningkatkan sistem pengendalian

internal dan memberi teguran kepada SDM yang bersangkutan atas kelalaiannya

dalam melaksanakan tugas. Sementara temuan terkait kelemahan struktur

pengendalian intern terjadi karena kurangnya penerapan pengawasan melekat oleh

atasan langsung dari pelaksana pekerjaan.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

KLASIFIKASI REKOMENDASI


Untuk persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait

Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang,

dari 86 (delapan puluh enam) Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Malang

terdapat 63 (enam puluh tiga) Perangkat Daerah yang dinyatakan bebas dari

temuan terkait kerugian daerah. Dari target 85% terealisasi 73,26% dengan capaian

86,19%. Tingkat capaian yang dibawah 100% disebabkan meningkatnya jumlah

temuan kerugian daerah, terkait kemahalan harga, kekurangan volume dan

kelebihan bayar.

Indikator kinerja utama kedua dari kinerja utama yang pertama adalah

persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP. Dalam setiap

pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selalu

diberikan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti

oleh Perangkat Daerah, baik yang bersifat administratif maupun penyetoran

keuangan ke Kas Daerah. Selanjutnya proses penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut dipantau oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang dalam kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Rekomendasi

Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang

diselenggarakan 4 (empat) kali dalam satu tahun (per triwulan) untuk mengetahui

sejauh mana kelengkapan data/dokumen tindak lanjut yang telah diselesaikan oleh

Perangkat Daerah yang diperiksa.

Dalam kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang,

Perangkat Daerah yang telah diperiksa diundang ke Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang dengan membawa dokumen pendukung berdasar rekomendasi temuan

hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang tertuang dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada Perangkat

Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya setiap dokumen tindak lanjut rekomendasi

temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dibahas satu

persatu oleh Tim Pemutakhiran Data untuk mengetahui kesesuaian dokumen tindak

lanjut yang dibawa Perangkat Daerah dengan rekomendasinya. Dari 1.771 (seribu

tujuh ratus tujuh puluh satu) rekomendasi yang ada, sampai dengan akhir tahun

2016 telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam)

rekomendasi. Dari target 65% terealisasi 64,14% dengan capaian 98,68%. Tingkat

capaian yang dibawah 100% disebabkan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang untuk pemeriksaan yang

dilakukan pada triwulan IV tahun 2016 baru dapat diselesaikan mulai triwulan I

tahun 2017 dalam kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017.


Indikator kinerja utama ketiga dari kinerja utama yang pertama adalah

persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKRI yang pemantauannya

dilaksanakan oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama dua kali dalam

satu tahun (setiap semester). Untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi temuan

hasil pemeriksaan BPKRI yang dilaksanakan pada semester 2 tahun 2016,

Kabupaten Malang menduduki peringkat ke 3 (tiga) dari seluruh kabupaten/kota

yang ada di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten

Jombang terkait jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan tingkat

penyelesaian sebesar 94,06% sebagaimana gambar 1.4.

Gambar 1.4 Jumlah Temuan dan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRI sampai dengan Akhir Tahun 2016

Tabel 1.4 Sasaran Strategis Kedua (Tahun 2016)

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Peningkatan Penanganan Kasus

Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan

80%

92,13% 115,16%

Untuk Kinerja Utama yang kedua yaitu peningkatan penanganan kasus

dengan indikator kinerja persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan, dari

target 80% terealisasi 92,13% dengan capaian 115,16% yang diperoleh dari

perbandingan antara kasus yang diselesaikan sebanyak 117 kasus dengan jumlah

kasus yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebanyak 127 kasus.

Dengan anggaran yang tersedia untuk 87 kasus, ternyata Inspektorat Daerah

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Tahun 2016

Jumlah Temuan 463

Jumlah Rekomendasi 859

Jumlah Rekomendasi yangselesai Ditindaklanjuti 808


Kabupaten Malang harus menyelesaikan 117 kasus. Kondisi ini terjadi karena

jumlah kasus yan masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam setiap

tahun tidak dapat diprediksi secara tepat

Adapun jenis kasus yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang pada tahun 2016 terdiri dari pengaduan masyarakat, indisipliner,

permohonan izin perceraian serta kehilangan aset daerah sebagaimana tertuang

dalam gambar 1.5.

Gambar 1.5 Komposisi Kasus yang Ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Dari gambar 1.5 dapat diketahui bahwa untuk tahun 2016, kasus pengajuan

izin perceraian menduduki peringkat pertama dari keseluruhan kasus yang

ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa

pada tahun 2016 perceraian di kalangan PNS menjadi trend. Kondisi ini menuntut

adanya pembinaan yang lebih intensif dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan

atasan langsung masing-masing PNS agar setiap PNS dapat meningkatkan

keharmonisan dalam rumah tangganya.

Terkait pengaduan dari masyarakat, ketika jumlah pengaduan semakin

turun, maka dapat diartikan dari dua sisi yang berbeda, kemungkinan pertama

dapat diartikan bahwa pelayanan Pemerintah Kabupaten Malang sudah baik dan

memuaskan masyarakat, sementara kemungkinan kedua dapat diartikan bahwa

masyarakat sudah tidak memiliki kepedulian terhadap kinerja pemerintah karena

sering dikecewakan. Untuk itulah, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selalu

berupaya keras menindaklanjuti setiap kasus yang masuk dalam rangka

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

Pengaduan Masyarakat 27Kasus

Indisipliner 36 Kasus

Pengajuan Izin Perceraian 49Kasus

Kehilangan Aset 5 Kasus


Tabel 1.5 Sasaran Strategis Ketiga (Tahun 2016)

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Peningkatan Akuntabilitas PD

Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B

50%

82,61% 165,22%

Untuk kinerja utama ketiga yaitu peningkatan akuntabilitas Perangkat Daerah

dengan indikator kinerja persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP

minimal B, dari target 50% terealisasi 82,61% dengan capaian 165,22% karena dari

23 (dua puluh tiga) Peranmgkat Daerah yang dievaluasi terdapat 19 (sembilan

belas) Perangkat daerah yang hasil evaluasi SAKIPnya bernilai minimal B. Kondisi

ini menunjukkan bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada implementasi SAKIP

di Perangkat Daerah dikarenakan adanya pendampingan dan asistensi terkait

mekanisme pelaksanaan SAKIP sehingga hasil evaluasi SAKIP nya dapat

meningkat.

D. Dasar Hukum

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

Dasar Hukum dalam menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem


9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten;

12. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

14. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/559/KEP/35.07.013/2016 tentang

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang;

15. Keputusan Inspektur Kabupaten Malang Nomor: 188.4/16.1/KEP/35.07.050/2017

tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021;

16. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor: 069.5/158/35.07.034/2018,

tanggal 9 Januari 2018, perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017

serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

E. Sistematika

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Capaian Kinerja Tahun 2015.

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

2. Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016;

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015;

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra;

1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

3. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi per Sasaran Pembangunan

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2016

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Tahun 2016-2021

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

4. Pengukuran Kinerja Tahun 2017


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah

ditetapkan, haruslah didukung dengan Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dimana Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang mendukung Misi ke 2 Kepala Daerah periode

terpilih Tahun 2016-2021.

Adapun Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang adalah “Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.”

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Peningkatan Penanganan Non Reguler (kasus);

3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD.

2. Kebijakan dan Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka diperlukan persepsi dan

tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan

tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi pedoman

dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Adapun Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah dan program-program

prioritas pemerintah daerah;

2. Mengutamakan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan;

3. Membuka layanan konsultasi bagi entitas;

4. Perubahan Struktur Organisasi;

5. Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Teknis Bidang Pengawasan);

6. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan tupoksi.


Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka kebijakan yang ada harus

didukung dengan program-program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

organisasi. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang mempunyai

program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

5. Program Peningkatan Peofesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

B. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

Bupati Malang kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun target Indikator Kinerja Utama

yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2017

dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Peningkatan



86%


66%


86%



81%



75%


Untuk kinerja utama yang pertama yaitu Peningkatan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan target untuk masing-masing indikator

kinerja sebagai berikut:

1. Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil

pemeriksaan Inspektorat Daerah ditargetkan 86% karena pada tahun 2016 dari

target 85% hanya terealisasi 73,26% dengan nilai capaian 86,19%

2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP ditargetkan meningkat

menjadi 66% karena pada tahun 2016 dari target 65% hanya terealisasi 64,14%

dengan capaian kinerja 98,68%. Karena keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut

sangat tergantung dari keaktifan obrik pemeriksaan, maka target dari tahun ke tahun

harus ditingkatkan secara bertahap mengingat pemahaman dan kesadaran PD yang

menjadi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) terus berkembang dan mengalami peningkatan.

3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKRI ditargetkan 86% meski

pada tahun 2016 dari target 85% telah terealisasi 94,01% dengan capaian kinerja

sebesar 110,60%. Target dalam indikator kinerja ini dinaikkan sedikit angkanya

karena optimis untuk terus melakukan perbaikan dan kerjasama dengan seluruh PD

di Kabupaten Malang dalam penyelesaian rekomendasi lama maupun baru dari

hasil pemeriksaan BPK-RI.

Untuk kinerja utama yang kedua Peningkatan Penanganan Kasus dengan

indikator kinerja utama Persentase Pemeriksaan kasus yang diselesaikan ditargetkan

meningkat satu digit menjadi 81% meskipun pada tahun 2016 dari target 80% dapat

terealisasi 92,13% dengan capaian kinerja sebesar 115,16%. Jumlah kasus yang

masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Malang tidak dapat diprediksi, sehingga

dalam menentukan target indikator kinerja utama Persentase Pemeriksaan kasus yang

diselesaikan hanya ditingkatkan satu digit dari target tahun sebelumnya.

Untuk kinerja utama ketiga Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan

indikator kinerja utama Persentase Perangkat Daerah dengan hasil Evaluasi SAKIP

Minimal B ditargetkan tetap 75% karena pada tahun 2016 dari target 50% telah

terealisasi 82,61% dengan capaian kinerja 165,22%. Peningkatan target ini dibuat

karena pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Malang bertekad untuk meningkatkan

nilai evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementarian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Untuk mencapai kondisi

tersebut, maka jumlah Perangkat Daerah eselon II yang memiliki nilai evaluasi SAKIP

minimal B harus ditingkatkan. Itulah sebabnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

juga meningkatkan target capaian indikator kinerja utama Persentase Perangkat

Daerah dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B, dengan konsekuensi meningkatkan

pembinaan dan pendampingan terhadap seluruh Perangkat Daerah.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN KINERJA

Pada dasarnya program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu,

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun

Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Peningkatan



86% 83,53% 97,13%


66% 73,61% 111,52%


86% 94,34% 109,70%



81%

90,13% 111,27%



75%

81,08% 108,11%

Pada Tahun Anggaran 2017, untuk kinerja utama yang pertama yaitu

Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Indikator

Kinerja Utama berupa persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait

Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, persentase Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP dan persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) BPKRI telah dilaksanakan secara optimal, meski terdapat 1

(satu) indikator kinerja utama yang belum mencapai target.


Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun

2017 yang dilaksanakan terhadap 56 (lima puluh enam) obyek pemeriksaan (obrik),

Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan

secara menyeluruh terhadap semua aspek yang ada mulai aspek pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan barang

milik daerah dan aspek pengelolaan sumber daya manusia/kepegawaian. Dari

pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap 56 (lima puluh

enam) obyek pemeriksaan tersebut dihasilkan 56 (lima puluh enam) Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) yang secara keseluruhan menghasilkan akumulasi jumlah

temuan sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) temuan dengan 754 (tujuh ratus

lima puluh empat) rekomendasi yang dapat diklasifikasikan sebagaimana gambar

3.1.

Gambar 3.1 Klasifikasi Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler (PKPT) Tahun 2017

Dari gambar 3.1 dapat diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2017,

temuan yang paling banyak terjadi adalah kelemahan administrasi dan kerugian

daerah. Adanya temuan terkait kelemahan administrasi berarti bahwa masih terjadi

kesalahan dalam pengadministrasian, penatausahaan maupun penerapan

akuntansi di Perangkat Daerah yang diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa

kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola administrasi (tata

usaha/akuntansi) belum sesuai harapan sehingga harus selalu ditingkatkan agar

mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat

0

50

100

150

200

250


meminimalisir kesalahan karena administasi pemerintahan, baik tata usaha maupun

penerapan akuntansi dibatasi oleh aturan yang mengikat, salah satu diantaranya

adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Rekomendasi yang biasanya

diberikan untuk temuan terkait adanya kelemahan administrasi adalah

memerintahkan Kepala SKPD meningkatkan sistem pengendalian internal dan

memberi teguran kepada SDM yang bersangkutan atas kelalaiannya dalam

melaksanakan tugas. Sementara temuan terkait kerugian daerah terjadi karena

kurangnya penerapan pengawasan melekat oleh atasan langsung dari pelaksana

pekerjaan sehingga terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang

menimbuklan kerugian daerah.

Untuk persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait

Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang,

dari 85 (delapan puluh lima) Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Malang

terdapat 71 (tujuh puluh satu) Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan

terkait kerugian daerah. Dari target 86% terealisasi 83,53% dengan capaian

97,13%. Tingkat capaian yang dibawah 100% disebabkan adanya temuan kerugian

daerah terkait kemahalan harga, kekurangan volume dan kelebihan bayar.

Indikator kinerja utama kedua dari kinerja utama yang pertama adalah

persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP. Dalam setiap

pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selalu

diberikan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti

oleh Perangkat Daerah, baik yang bersifat administratif maupun penyetoran

keuangan ke Kas Daerah. Selanjutnya proses penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut dipantau oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang dalam kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Rekomendasi

Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang

diselenggarakan 4 (empat) kali dalam satu tahun (per triwulan) untuk mengetahui

sejauh mana kelengkapan data/dokumen tindak lanjut yang telah diselesaikan oleh

Perangkat Daerah yang diperiksa.

Dalam kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang,

Perangkat Daerah yang telah diperiksa diundang ke Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang dengan membawa dokumen pendukung berdasar rekomendasi temuan

hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang tertuang dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada Perangkat

Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya setiap dokumen tindak lanjut rekomendasi

temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dibahas satu

persatu oleh Tim Pemutakhiran Data untuk mengetahui kesesuaian dokumen tindak


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Tahun 2017

Jumlah Temuan 479

Jumlah Rekomendasi 919

Jumlah Rekomendasi yangselesai Ditindaklanjuti 867

lanjut yang dibawa SKPD dengan rekomendasinya. Dari 1.739 (seribu tujuh ratus

tiga puluh sembilan) rekomendasi yang ada, sampai dengan akhir tahun 2017 telah

selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh)

rekomendasi. Dari target 66% terealisasi 73,61% dengan capaian 111,52%.

Indikator kinerja utama ketiga dari kinerja utama yang pertama adalah

persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPKRI yang pemantauannya

dilaksanakan oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama dua kali dalam

satu tahun (setiap semester). Untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi temuan

hasil pemeriksaan BPKRI yang dilaksanakan pada semester 1 tahun 2017,

Kabupaten Malang menduduki peringkat ke 13 (tiga belas) dari seluruh

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Kediri,

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kota

Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten

Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Situbondo, Kota Kediri dan Kota Blitar

terkait jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian

sebesar 89,34%. Penurunan peringkat pada semester 1 tahun 2017 disebabkan

karena terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI yang terbit kurang dari 60 hari

dari jadwal pemantauan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan

BPKRI sehingga belum banyak rekomendasi yang dapat diselesaikan. Kondisi

tersebut dapat diperbaiki pada semester 2 tahun 2017 dimana dengan target 86%

dapat terealisasi 94,34% dengan capaian sebesar 109,70% sebagaimana gambar

3.2.

Gambar 3.2 Jumlah Temuan dan Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRI sampai dengan Akhir Tahun 2017


Pengaduan Masyarakat 59Kasus

Indisipliner 37 Kasus

Permohonan Izin Perceraian 34Kasus

Kehilangan Aset 7 Kasus

Untuk Kinerja Utama yang kedua yaitu peningkatan penanganan kasus

dengan indikator kinerja persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan, dari

target 81% terealisasi 90,13% dengan capaian 111,27% yang diperoleh dari

perbandingan antara kasus yang diselesaikan sebanyak 137 kasus dengan jumlah

kasus yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebanyak 153 kasus.

Dengan anggaran yang tersedia untuk 79 kasus, ternyata Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang harus menyelesaikan 137 kasus. Kondisi ini terjadi karena

jumlah kasus yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam setiap

tahun tidak dapat diprediksi secara tepat.

Adapun jenis kasus yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang pada tahun 2017 terdiri dari pengaduan masyarakat, indisipliner,

permohonan izin perceraian serta kehilangan aset daerah sebagaimana tertuang

dalam gambar 3.3.

Gambar 3.3 Komposisi Kasus yang Ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017

Dari gambar 3.3 dapat diketahui bahwa untuk tahun 2017, kasus

pengaduan masyarakat menduduki peringkat pertama dari keseluruhan kasus

yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Hal ini terjadi karena

banyaknya pengaduan tentang pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

yang dipandang masyarakat masih banyak penyimpangan.

Dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat dapat diartikan bahwa pada

tahun 2017 kondisi masyarakat semakin kritis dalam mengawasi jalannya

pembangunan di daerahnya masing-masing. Untuk itu Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang selalu berupaya keras menindaklanjuti setiap kasus yang

masuk dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah

Kabupaten Malang.


Evaluasi);

5. Capaian Kinerja.

Untuk kinerja utama ketiga yaitu peningkatan akuntabilitas Perangkat Daerah

dengan indikator kinerja persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP

minimal B, dari target 75% terealisasi 81,08% dengan capaian 108,11% karena dari

37 (tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah yang dievaluasi terdapat 30 (tiga puluh)

Perangkat Daerah yang hasil evaluasi SAKIPnya bernilai minimal B. Kondisi ini

menunjukkan bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada implementasi SAKIP di

Perangkat Daerah dikarenakan adanya pendampingan dan asistensi terkait

mekanisme pelaksanaan SAKIP sehingga hasil evaluasi SAKIP nya dapat

meningkat.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

dilaksanakan pada 37 (dua puluh tiga) Perangkat Daerah bertujuan memperoleh

informasi tentang implementasi Sistem AKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas instansi pemerintah serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil

evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk meningkatkan

kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena dari rekomendasi yang

diberikan, diharapkan Perangkat Daerah bisa menampilkan kinerja terbaiknya dalam

sebuah Sistem AKIP yang salah satu dokumen pendukungnya adalah Laporan

Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) yang dibuat harus bisa menggambarkan capaian

kinerja yang telah dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun.

Laporan Kinerja tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Malang sebagai persyaratan yang

harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah

yang dilakukan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. Adapun komponen yang dievaluasi meliputi:

1. Perencanaan Kinerja (dokumen Renstra, dokumen Rencana Kerja

Tahunan/RKT dan dokumen Penetapan Kinerja/PK);

2. Pengukuran Kinerja (Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran dan

Implementasi Pengukuran);

3. Pelaporan Kinerja (Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja,

Pemanfaatan Informasi Kinerja);

4. Evaluasi Internal (pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan


1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 TAHUN 2017

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


85% 73,26% 86,19% 86% 83,53% 97,13%


65% 64,14% 98,68% 66% 73,61% 111,52%


85% 94,06% 110,65% 86% 94,34% 109,70%



80% 92,13% 115,16% 81%

90,13% 111,27%



50% 82,61% 165,22% 75%

81,08% 108,11%


1.3. Perbandingaan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR

RENSTRA

REALISASI TAHUN 2017

TINGKAT KEMAJUAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



89% 83,53% 36,04%


70% 73,61% 41,12%


90% 94,34% 43,31%



84%

91,11% 44,69%



100%

81,08% 40,92%


1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA REALISASI

TAHUN 2017

REALISASI NASIONAL

KETERANGAN (+ / -)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



83,53% - -


73,61% - -


94,34% - -



91,11% - -



81,08% - -

Catatan: Sampai dengan akhir tahun 2017, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang belum mempunyai kinerja yang terkait dengan Capaian Nasional.


2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

I. Kinerja Utama Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

A. Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu Persentase Parangkat Daerah

yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil

pemeriksaan Inspektorat Daerah dari target 86% terealisasi 83,53% dengan

capaian 97,13%. Tingkat capaian yang dibawah 100% disebabkan adanya

jumlah temuan kerugian daerah terkait kemahalan harga, kekurangan

volume dan kelebihan bayar. Dari 85 (delapan puluh lima) Perangkat

Daerah yang ada di Kabupaten Malang, terdapat 14 (empat belas)

Perangkat Daerah yang memiliki temuan terkait kerugian daerah. Kondisi ini

terjadi karena beberapa penyebab sebagai berikut:

a. Kurangnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan;

b. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap ketentuan yang

berlaku;

c. Kurangnya pembinaan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah

dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang,

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan fungsi pembinaan selaku pengawas intern pemerintah;

b. Merekomendasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk

meningkatkan Sistem Pengendalian Intern;

c. Menyediakan layanan konsultasi bagi Perangkat Daerah guna

meningkatkan pemahaman pelaksana kegiatan terhadap ketentuan yang

berlaku.

B. Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) APIP dari target 66% terealisasi 73,61% dengan

capaian 111,52%. Tingkat capaian yang diatas 100% didukung hal-hal

sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemutakhiran Data TLHP APIP telah direncanakan dan

dianggarkan dalam DPA;

b. Adanya data base yang akurat terkait rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan APIP yang harus ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan;

c. Adanya koordinasi yang intensif dengan Tim di masing-masing Irbanwil;

d. Adanya koordinasi yang intensif dengan masing-masing Perangkat

Daerah.


C. Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) BPKRI dari target 86% terealisasi 94,34% dengan

capaian 109,70%. Capaian kinerja yang lebih dari 100% didukung hal-hal

sebagai berikut:

a. Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI;

b. Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran Perangkat Daerah untuk

melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;

c. Adanya komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPKRI;

d. Meningkatnya kemampuan SDM yang menangani Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

II. Kinerja Utama kedua yaitu Peningkatan Penanganan Kasus dengan Indikator

Kinerja Utama Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan, dari target

81% terealisasi 90,13% dengan capaian 111,27%. Capaian kinerja yang lebih

dari 100% didukung hal-hal sebagai berikut:

a. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang berkomitmen untuk selalu

menyelesaikan setiap kasus yang masuk, meski anggaran yang tersedia

sangat terbatas;

b. Adanya profesionalisme, kompetensi, dan komitmen APIP untuk

menyelesaikan setiap kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Malang;

c. Penanganan kasus, diantaranya pengaduan masyarakat dilakukan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah kabupaten Malang;

III. Kinerja Utama ketiga yaitu Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan

Indikator Kinerja Utama Persentase Perangkat Daerah dengan hasil Evaluasi

SAKIP Minimal B, dari target 75% terealisasi 81,08% dengan capaian 108,11%.

Capaian kinerja yang lebih dari 100% didukung hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya pendampingan dan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait

mekanisme pelaksanaan SAKIP dan penyusunan dokumen SAKIP sehingga

hasil evaluasi SAKIP nya dapat meningkat;

b. Adanya komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;

c. Adanya kelengkapan dokumen SAKIP di setiap Perangkat Daerah;

d. Penentuan Indikator Kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achieveable,

Relevant dan Timebond) dan berorientasi hasil.


3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, harus didukung anggaran yang

memadai. Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang tertuang

dalam DPA dan DPPA telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.


3.1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.5. Alokasi per Sasaran Pembangunan

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp) % ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5)



1.359.200.000,00 10,83%


85.750.000,00 0,68%


131.410.000,00 1,05%

2 Peningkatan Penanganan Kasus Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan

1.017.100.000,00

8,11%

3 Peningkatan Akuntabilitas PD Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B

876.900.000,00

6,99%

Total Belanja Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017: Rp12.546.509.150,00 (Belanja Tidak Langsung Rp4.425.818.900,00 dan Belanja Langsung Rp8.120.690.250,00)


3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Tabel 3.6. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


86% 83,53% 97,13% 1.359.200.000,- 1.359.200.000,- 100%


66% 73,61% 111,52% 85.750.000,- 85.750.000,- 100%


86% 94,34% 109,70% 131.410.000,- 131.410.000,- 100%

2. Peningkatan Penanganan Kasus


81%

90,13% 111,27% 1.017.100.000,-

1.017.100.000,-

100%

3. Peningkatan Akuntabilitas PD


75%

81,08% 108,11% 876.900.000,-

876.900.000,-

100%


3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


97,13% 100% -3,00%


111,52% 100 % 10,30%


109,70% 100 % 8,80%

2. Peningkatan Penanganan Kasus

Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan 111,27% 100 % 10,10%

3. Peningkatan Akuntabilitas PD


108,11% 100 % 7,50%


B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan strategi pencapaian sasaran dengan target-target

yang telah ditetapkan pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 sebesar

Rp12.546.509.150,00 yang terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung, sebesar : Rp4.425.818.900,00

b. Belanja Langsung, sebesar : Rp8.120.690.250,00

Tabel 3.8 Rincian Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp)

1 2 3 4

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.425.818.900,00 3.472.173.539,00

1. BELANJA PEGAWAI 4.425.818.900,00 3.431.594.966,00

1. Gaji dan Tunjangan 3.200.018.900,00 2.372.673.539,00

1.2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1.225.800.000,00 1.099.500.000,00

B. BELANJA LANGSUNG 8.120.690.250,00 8.084.721.300,00

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.116.500,00 576.995.000,00

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.730.000,00 36.730.000,00

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

18.480.000,00 18.480.000,00

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 195.600.000,00 195.600.000,00

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.400.000,00 22.311.500,00

1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.760.000,00 5.727.000,00

1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

28.465.000,00 28.465.000,00

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 67.406.000,00 67.406.000,00

1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12.804.000,00 12.804.000,00

1.9 Penyediaan Barang Logistik Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00

1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.298.000,00 10.298.000,00

1.11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

132.233.500,00 132.233.500,00


1.12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

43.340.000,00 43.340.000,00

1 2 3 4

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.711.039.000,00 1.702.653.800,00

2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.353.500.000,00 1.353.140.000,00

2.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 149.100.000,00 143.670.000,00

2.3 Pengadaan Mebeler 130.000.000,00 128.145.000,00

2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

32.889.000,00 32.889.000,00

2.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

45.550.000,00 44.809.800,00

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.450.000,00 2.450.000,00

3.1 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

980.000,00 980.000,00

3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

490.000,00 490.000,00

3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

980.000,00 980.000,00

4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5.301.213.000,00 5.298.348.750,00

4.1 Pelaksanaan Pengawasan internal Secara Berkala

5.084.053.000,00 5.084.044.750,00

4.2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 85.750.000,00 85.750.000,00

4.3 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

131.410.000,00 128.554.000,00

5. Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

52.127.000,00 52.127.000,00

5.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

52.127.000,00 52.127.000,00

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

476.744.750,00 452.146.750,00

6.1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

476.744.750,00 452.146.750,00

Jumlah Keseluruhan 12.546.509.150,00 11.556.894.839,00


C. PRESTASI TAHUN 2017

Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang memperoleh nilai

81,23 dengan predikat A.


BAB IV

PENUTUP

Berangkat dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang,

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban kepada

Pemberi Wewenang dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. LKj ini lebih dipandang

sebagai suatu proses pembelajaran selain sebagai pemenuhan penilaian tampilan

kinerja organisasi. Oleh sebab itu menjadi sangat wajar apabila Laporan Kinerja ini

masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu sikap adaptif (mudah menyesuaikan) dan

responsif diberikan terhadap segala bentuk kritikan, masukan dan saran perbaikan

guna penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Obyektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-

angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari RENSTRA Inspektorat Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilatarbelakangi oleh komitmen yang

dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validitas data yang diolah menjadi informasi

diperoleh dari sistem informasi yang ada disertai konsistensi dari komitmen yang telah

dibangun bersama. Karena pengukuran kinerja bersifat berkelanjutan, maka wajib dikaji

dan dievaluasi secara terus-menerus agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja

yang benar-benar realistis didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Terhadap capaian kinerja harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat

tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan

dapat dirumuskan analisa, baik terhadap keberhasilan maupun kegagalan sebagai

bahan pertimbangan untuk melakukan beberapa perbaikan yang diperlukan sehingga

pada akhir tahun seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja

yang terukur kepada Pemberi Mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten

Malang untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

Malang, Februari 2018

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si Pembina Utama Muda

NIP 19630518 198303 2 007

KATA PENGANTARinspektorat.malangkab.go.id/uploads/dokumen/inspektorat... · 2019. 10. 21. · Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016 i KATA PENGANTAR Segala puji

Documents