IMPLEMENTASI PERMENPAN NO. 13 TH 2019 DALAM PEMBINAAN KARIR JABATAN
FUNGSIONAL PENILIK
OLEH : ADJANG SURAHMAN
Kasi PKPK PTK DIKMAS 081213695487
Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kompleks Kemendikbud Gd. D Lantai 13
Jl. Jend. Sudirman-Senayan Jakarta
ARAHAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAHAN
DALAM PIDATO PELANTIKAN
PEMBANGUNAN
SDM
PEMBANGUNAN
SIMPLIFIKASI
REGULASI
1
2
3
4
INFRASTRUKTUR
5
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
TRANSFORMASI
EKONOMI
LANGKAH KONKRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI
BIROKRASI
RAMPING &
EFEKTIF
MENJAMIN
PROGRAM
UNTUK
MASYARAK
AT
Penataan Organisasi
• Menentukan kriteria
penyederhanaan
birokrasi.
• Mengidentifikasi unit
yang dapat/tidak
dapat
disederhanakan.
• Menyusun Peraturan
Perundang-undangan
untuk penataan
organisasi.
• Melaksanakan
transformasi/penataan
organisasi (Peralihan
Jabatan Struktural ke
Fungsional).
Penataan Jabatan Fungsional
• Menyesuaikan regulasi
tentang JF yang
komprehensif
(menambahkan informasi
faktor jabatan pada tugas
manajerial/decision making,
sehingga 1 jenjang ada
beberapa kelas jabatan).
• Menyelaraskan kelas
jabatan:
-JF dengan Jab. Struktural
-JF satu dengan JF yang
lain
• Menyusun Peraturan
Perundangan mengenai
Jabatan & Pangkat ASN.
• Menyelaraskan
tunjangan JF dengan
tunjangan Jabatan
Struktural (jika masih
dimungkinkan).
Transformasi Jabatan
Menyusun peraturan
perundang- undangan
penyederhanaan birokrasi.
Memetakan jabatan dan
pejabat struktural yang
terkena dampak.
Memetakan jabatan
fungsional yang dapat dan
dibutuhkan untuk
menampung peralihan
jabatan.
Menyelaraskan kebutuhan
anggaran setiap instansi
pemerintah.
Menetapkan masa transisi
peralihan.
Transformasi jabatan
dilakukan secara nasional
seluruh instansi pemerintah.
• PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional .
• Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatanstruktural .
• Kewenangan yang ada pada jabatan struktural dianggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional
.
• Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas .
• Masih dipandang sbg jabatan alternatif .
• Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP .
• Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional .
65
PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL
5
Kriteria Jabatan Fungsional (Pasal 9)
1
• fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah
2
• mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu
3
• dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi
4 • pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam
menjalankan tugas profesinya
5
•kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit
Pengangkatan PNS kedalam
JF (Pasal 18)
1. Pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian/inpassing; dan
4. promosi.
KEHARUSAN IJJI KOMPTENSI
Pasal 20 (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, dan
telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling
lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam JF.
(2) PNS yang telah diangkat dalam JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan
lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
(3) Pejabat Fungsional yang belum mengikuti
dan/atau tidak lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diberikan kenaikan jenjang
satu tingkat diatas.
Usia untuk pindah, paling lama:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang
akan menduduki JF Kategori Keterampilan;
2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang
akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli
Muda;
3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang
akan menduduki JF Ahli Madya; dan
4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
Ketentuan Promosi
Pasal 29
Pengangkatan melalui Promosi JF ditetapkan
berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi
instansi dan kepentingan nasional, dan
diakui oleh lembaga pemerintah terkait
bidang inovasinya; dan
c. memenuhi standar kompetensi jenjang
jabatan yang akan diduduki.
Target Angka Kredit yang harus dicapai
Pasal 44:
a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima)
Angka Kredit untuk ahli pertama;
b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka
Kredit untuk ahli muda;
c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma
lima) Angka Kredit untuk ahli madya; dan
d. paling sedikit 50 (lima puluh) Angka Kredit
untuk ahli utama.
ANGKA KREDIT UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
III/b-III/c
III/c-III/d
III/d-IV/a
IV/a-IV/b
IV/b-IV/c
IV/c-IV/d
4
6
8
10
12
14
Angka Kredit pengembangan profesi
Pasal 54 ayat (5)
a. 6 (enam) bagi Pejabat Fungsional Ahli
Muda yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional
Ahli Madya.
b. 12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional
Ahli Madya yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat
Fungsional Ahli Utama.
ANGKA KREDIT UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
III/b-III/c
III/c-III/d
III/d-IV/a
IV/a-IV/b
IV/b-IV/c
IV/c-IV/d
-
-
6
-
-
12
Pasal 60 ayat (1)
Pejabat Fungsional diberhentikan dari
jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Pemberhentian
Pasal 62
Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi
pendidikan yang dipersyaratkan untuk
menduduki JF; atau
b. tidak memenuhi standar kompetensi yang
ditentukan pada JF yang diduduki.
Standar Kompetensi
Pasal 64
(1) JF harus memiliki Standar Kompetensi sesuai dengan
jenjang jabatan.
(2) Kompetensi jabatan fungsional meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan disusun
oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan
dalam Peraturan Menteri tentang JF yang ditetapkan.
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 76
(1) Pejabat Fungsional yang bertugas di
daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan
tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen)
dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok
dalam PAK.
(2) Pemberian tambahan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama
melaksanakan tugas di daerah tersebut
terpencil/rawan/berbahaya.
(3) Kriteria dan penetapan daerah
terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh
pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pembebasan Sementara
Pasal 80
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, ketentuan pembebasan sementara
karena tidak memenuhi angka kredit dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pejabat Fungsional yang dibebaskan
sementara karena tidak memenuhi angka
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan belum ditetapkan keputusan
pemberhentian dari JF, diangkat kembali
dalam JFnya sesuai dengan jenjang
jabatannya.
26
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Lulus Tidak Lulus
34
426
DATA HASIL ORIGINAL UJI KOMPETENSI PENILIK
TAHUN 2018
Lulus (nilai ≥ 55); Tidak Lulus (nilai < 55)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Lulus Tidak Lulus
437
23
DATA HASIL AKHIR UJI KOMPETENSI PENILIK TAHUN 2018
Lulus (nilai ≥ 55); Tidak Lulus (nilai < 55)
HASIL UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG
JABATAN PENILIK & PAMONG BELAJAR
TAHUN 2019
NO
.
JENIS JUMLAH NILAI MURNI
LULUS TIDAK
LULUS
1. PENILIK 505 5 500
2. PAMONG
BELAJAR
211 4 207
JUMLAH 716 9 707
ASUMSI NILAI KELULUSAN > 70
HASIL UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG
JABATAN PENILIK & PAMONG BELAJAR
TAHUN 2019
NO
.
JENIS JUMLAH NILAI MURNI
LULUS TIDAK
LULUS
1. PENILIK 505 64 441
2. PAMONG
BELAJAR
211 24 187
JUMLAH 716 88 628
ASUMSI NILAI KELULUSAN > 60
HASIL UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG
JABATAN PENILIK & PAMONG BELAJAR
TAHUN 2019
NO
.
JENIS JUMLAH NILAI MURNI
LULUS TIDAK
LULUS
1. PENILIK 505 218 287
2. PAMONG
BELAJAR
211 79 132
JUMLAH 716 297 419
ASUMSI NILAI KELULUSAN > 50
MASALAH DALAM PENILAIAN AK
1
2
3
4
Pemahaman yang rendah mengenai tata cara pengusulan penetapan angka kredit;
Angka Kredit lama yang sangat tinggi dan perbedaan AK pd PAK dan SK Kenaikan pangkat terakhir;
5 Rendahnya kemampuan dalam menyusun
tugas pengembangan profesi.
Bukti fisik yang kurang dan tidak relevan;
Kurang mampu menyusun DUPAK;
PENILAIAN ANGKA KREDIT PGTK PAUD
DAN DIKMAS
Mengingat PP 9 tahun 2003 ttg wewenang
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PNS dan telah diubah dengan PP 63 tahun 2009
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI, maka kenaikan
pangkat dari golongan III/d ke IV/a kemudian ke
IV/b, menjadi kewenangan Direktorat PGTK PAUD dan
Dikmas;
Penilaian angka kredit Guru TK mulai Januari 2017
dilakukan di LPMP terpilih;
PP NO. 9 TAHUN 2003
BAB III KENAIKAN PANGKAT
Pasal 7 (2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
Pasal 8 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat PNS Daerah dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
PENILAIAN ANGKA KREDIT PGTK PAUD
DAN DIKMAS
Penetapan angka kredit untuk PB UPT Pusat
untuk golongan III/a – IV/c di lakukan oleh
Ditjen PAUD dan Dikmas;
Berkas usulan disampaikan kepada: Direktur
PGTK PAUD dan Dikmas, Kompleks
Kemendikbud Gedung D Lantai 13 Jl. Jend,
Sudirman Senayan-Jakarta.
WAKTU PENILAIAN & PENYAMPAIAN
BERKAS
Pelaksanaan penilaian dilakukan pada
bulan Juni untuk proses kenaikan pangkat
bulan Oktober, dan berkas diterima paling
lambat akhir bulan Mei;
Dan bulan November untuk proses
kenaikan pangkat bulan April, dan berkas
diterima paling lambat akhir bulan Oktober.
Kenaikan
Pangkat
Masuk Berkas
Penilaian
Bulan Oktober
Bulan April
Bulan Mei
Bulan Oktober
Bulan Juni
Bulan
November/
Desember
HASIL PENILAIAN
PAK
HPAK
AK cukup
untuk naik
pangkat
AK kurang
untuk naik
pangkat
Proses lebih
lanjut ke
BKN/BKN
Regional
Melengkapi
kekurangan
AK
CONTOH PAK PENILIK
Contoh HPAK
Muda
Madya
IV/c = 700 ak
IV/b = 550 ak
IV/a = 400 ak
III/d = 300 ak
III/c = 200 ak
III/b = 150 ak
III/a = 100 ak
Pertama
Muda
150
100
50
Jabatan, Pangkat dan
Angka Kredit
Pertama
Madya
UTAMA
IV/d: 850
Utama
150