Pk permenpan 053:2014

Permenpan RBNo. 53/2014

ttg Juknis PK, Plp K, dan Tata Cara Reviu

welkom

Dr. IGOR WIJAYA, M.Pd

Widyaiswara MadyaHp. 081288855133

Email: [email protected]

m

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

CIRI/KARAKTERISTIKRESULT ORIENTED GOVERNMENT

Clarity about objectives Outcomes

Link between objectives and means Inputs, processes, outputs

Information on results Performance indicators

Targets for results


Dasar Hukum

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah


Butir ketiga Inpres No. 5/2004 berbunyi:

“Membuat perjanjian kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat”


Perjanjian Kinerja

Suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi


Pengertian Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


Hubungan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan

Kinerja (LKIP) dalam Sistem AKIP


Rencana strategis2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Rencana Kinerja(RKT) 2010

LAKIP2010

Rencana Kinerja(RKT) 2013

LAKIP2013

Rencana Kinerja(RKT} 2014

LAKIP2014

. . . . . .

Perjanjian Kinerja merupakan

komitmen tertulis Rencana Kinerja

yang akan dicapai

Penetapan Kinerja(PK) 2010



Satuan Organisasi/kerja yang Wajib Menyusun

Unit Organisasi Eselon I Pusat/ II Daerah Satuan KerjaUnit Kerja Mandiri


Hakikat Perjanjian Kinerja

• Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

• Perjanjian Kinerja disepakati bersama antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement)

• Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai

• Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report)


Tujuan Umum diterapkannya Perjanjian Kinerja

Peningkatan evisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya;

Intensifikasi pencegahan korupsi;

Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.


Korupsi di daerah

Data di Kemendagri mencatat ada 318 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat korupsi ( Radar Tangerang, Kamis 8 Mei 2014)


PERMASALAHAN YANG DIHADAPI TERUTAMA DI PUSAT



Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.


Tujuan khusus Perjanjian Kinerja

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur

Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya

Sebagai alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/ sanksi (punishment)


Pemanfaatan Perjanjian Kinerja

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Menilai keberhasilan organisasi.


Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja

1. Pimpinan Tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

2. Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD)Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja


Penyampaian Laporan KinerjaK/L

Tingkat Penanda TanganDisampaikan

kepadaWaktu

Penyampaian

Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri Menkeu/Bappenas/ Menpan dan RB

2 bln setelah th anggaran berakhir

Unit Organisasi Eselon I Kemendagri Pusat

Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing

Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal


Unit Organisasi Eselon II Kemendagri Pusat

Pimpinan Unit Organisasi Es. I masing-masing dan Pimpinan Unit Es. II

Pimpinan Unit Organisasi Eselon I masing-masing


Penyampaian Laporan KinerjaProvinsi, Kabupaten/Kota

Tingkat Penanda TanganDisampaikan

kepadaWaktu

Penyampaian

Provinsi, Kabupaten/Kota

KDH Mendagri/Bappenas/ Menpan dan RB


Provinsi Kabupaten/Kota

Kepala SKPD Gubernur/ Bupati/ Walikota


Waktu Penyusunan PK

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan


Posisi Perjanjian Kinerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

LKIP

RPJM

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja (Performance

Contract/Agreement)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Kinerja AktualPengukuran Kinerja

Laporan Pertanggungjawab

an KeuanganLAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

Isi Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja memuat:1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Aparatur;2. Lampiran yang berisi:

Sasaran Strategis Kementerian/Sator/Satker

Indikator Kinerja Utama Organisasi Target Kinerja yang ingin dicapai Anggaran yang direncanakan akan

digunakan untuk mencapai sasaran strategis


Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan


Lanjutan

1. Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.

2. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.

3. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan


Revisi dan Perubahan PK

Terjadi pergantian atau mutasi pejabat

Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA/

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROV/KAB/K

OTA


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

UNIT KERJA



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



SATUAN KERJA


CONTOH

Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target1 2 3

1 Meningkatnya pemahaman pemuda lintas agama terhadap KUB

1 Jumlah pemuda lintas agama yang paham terhadap KUB

160 orang

2 Dst .....

2 Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan Agama Islam

1 Jumlah siswa MAN yang mengikuti ujian nasional (UN)

7449 siswa

2 Jumlah ruang belajar MA yang memenuhi standar

9 ruang

Dst.......

3 Meningkatnya kualitas pengelolla administrasi dan pelayanan bidang Penamas

1 Jumlah kegiatan tadarusan di TVRI dan RRI

30 hari tayang

2 Jumlah masjid yang dinilai dalam pemilihan masjid teladan

19 masjid

3 Dst ……

4 Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyuluhan masyarakat provinsi Sumbar

Jumlah penyuluh yang menerima bantuan tunjangan penyuluh non PNS

19 orang penyuluh

5 Meningkatnya mutu dan manajemen KUA

Persentase pelaksanaan Nikah dan Rujuk sesuai dengan peraturan

100%

6 Meningkatnya mutu dan kualitas produk halal

Persentase peningkatan jumlah produk halal yang bermutu dan berkualitas

...%

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera BaratTahun Anggaran : 2014


Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target1 2 3

7 Meningkatnya pemahaman dan kualitas ibadah sosial

1 Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan dalam kehidupan masyarakat

10 lembaga

2 Dst .....

2 Meningkatnya dan berkembangnya kemitraan umat Islam

1 Jumlah pedoman waktu sholat dan jadwal imsakiyah yang diterbitkan untuk masyarakat

10 rim

2 Jumlah masjid/mushalla yang diukur arah kiblatnya

7 masjid/ mushalla

Dst.......

3 Meningkatnya kualitas Pembinaan Haji dan Umrah

1 Jumlah PPIH Embarkasi Padang yang lebih profesional

107 orang

2 Dst …….

2 Meningkatnya kualitas pelayanan haji

1 Jumlah visa/pasport yang selesai pengurusannya ke Jakarta

… visa/ pasport

2 Dst…..

Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal

....................................................................

Kepala Kanwil Kepala Kanwil

........................................................................LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA(Key Performance Indicators)

“Key”

Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan

fungsi organisasi


Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.


Indikator Kinerja Utama (IKU)

ndikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.


Lanjutan

Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).


IKU

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut


TATANAN IKU(Pasal 5 ayat 2 PermenPAN No. 9/2007)

1. IKU pada tingkat kementerian/departemen/ LPND sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi.

2. IKU pada unit organisasi setingkat eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan/atau indikator keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi daripada indikator keluaran (output) unit dibawahnya.

3. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).


KEGIATAN SASARAN ORGANISASI

IK:•Input

•Output•Outcome

IK:Outcome IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA


PROSES PENETAPANINDIKATOR KINERJA UTAMA

VISI/MISIIDENTIFIKASI TUJUAN/SASARAN ORGANISASI

SUSUN DAFTARINDIKATOR KINERJA

PILIHINDIKATOR KINERJA

IDENTIFIKASI DATADAN SUMBER DATA

PENETAPAN SECARA FORMAL DANINTEGRASIKAN DENGAN PROSES MANAJEMEN

PENGUMPULANINDIKATOR KINERJA

BIDANG KEWENANGAN,TUGAS, DAN FUNGSI

RENSTRA, IKU,STRATEGI

KEBUTUHAN INFORMASIPENGELOLAAN

KEUANGAN DAN KINERJA

KEBUTUHAN INFORMASIAKUNTABILITAS

KRITERIAINDIKATOR

KINERJAYANG BAIK


PELAKSANAAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dl TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Penetapan IKU yang digunakan di tingkat Pemerintah dilakukan oleh Tim yang dibentuk, yang anggotanya dapat terdiri dari ber-bagai unsur dari Bappeda, Bawasda, Setda dan dari unit lainnya yang dapat membantu proses ini.


Penyusunan indikator kinerja di tingkat pemerintah daerah ini cukup memakan waktu, karena harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan akan informasi kinerja yang diminta oleh berbagai sistem pelaporan. Paling tidak harus diidentifikasikan beberapa kebutuhan untuk tujuan pelaporan:

1) keuangan pemerintah daerah;2) kinerja pemerintah daerah;3) penyelenggaraan pemerintahan daerah;4) program-program prioritas secara regional dan nasional.


Penyampaian Laporan Kinerja

Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunanberdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani danmenyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.


Pengukuran Kinerja Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.


Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.


Format Laporan



Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pengertian: Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas


Tujuan Reviu

a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.


Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviuLaporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviuTahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

3.


3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu a. Metode pengumpulan data/informasi. Hal ini dilakukan

terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.


c. Penyusunan kertas kerja reviuKertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja; 2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP; 3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan; 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/ catatan pereviu.

d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.

e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda saja.

Pelaporan Reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.


Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:

a.Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.

b.Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.

c.Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.


d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.

e. Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.

f. Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.




Kondisi IKU Kementerian AgamaYang sudah termuat dalam

Renstra 2010-2014


KONDISI IKU

1. IKU Kemenag dalam Renstra indikatornya tidak menggambarkan hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi.

2. Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevan , Timebound)

3. IKU dalam Renstra tidak dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

4. IKU hanya dapat digunakan mengukur capaian sasaran program.LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional

Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragamaIndeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragamaIndeks kualitas pemberdayaan umat beragamaIndeks kualitas pengembangan potensi umat umat

IKU KEMENTERIAN AGAMAKMA Nomor 52 Tahun 2013


NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA

2 Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional

Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentukPersentase pemulihan/ penyelesaian pasca konflik inter agamaPemulihan/penyelesaian pasca konflik antar agama.

3 Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Agama dan KeagamaanAngka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Agama dan KeagamaanRerata Nasional Nilai UN Madrasah


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

4 Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan uma

Persentase peningkatan kualitas pelayanan haji dari hasil survey

Persentase peningkatan pengembangan informasi haji

5 Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Presentase SDM berkinerja sangat baikPersentase ketersediaan SPM & SPOPredikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Jumlah unit organisasi yang disempurnakan Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan Persentase temuan yang berhasil diselesaikan.LAPORAN KINERJA PEMERINTAH 2015

Pk permenpan 053:2014

Education

pd widyaiswara madya

butir ketiga inpres

janji untuk mencapai

terwujud akibat kegiatan

bertujuan untuk mewujudkan