IMPLEMENTASI PERMENPAN NO. 13 TH 2019 DALAM PEMBINAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL PENILIK OLEH : ADJANG SURAHMAN Kasi PKPK PTK DIKMAS 081213695487 [email protected]Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kompleks Kemendikbud Gd. D Lantai 13 Jl. Jend. Sudirman-Senayan Jakarta
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI PERMENPAN NO. 13 TH 2019 DALAM PEMBINAAN KARIR JABATAN
• PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional .
• Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatanstruktural .
• Kewenangan yang ada pada jabatan struktural dianggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional
.
• Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas .
• Masih dipandang sbg jabatan alternatif .
• Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP .
• Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional .
65
PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL
5
Kriteria Jabatan Fungsional (Pasal 9)
1
• fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah
2
• mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu
3
• dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi
4 • pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam
menjalankan tugas profesinya
5
•kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit
Pengangkatan PNS kedalam
JF (Pasal 18)
1. Pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian/inpassing; dan
4. promosi.
KEHARUSAN IJJI KOMPTENSI
Pasal 20 (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, dan
telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling
lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam JF.
(2) PNS yang telah diangkat dalam JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan
lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
(3) Pejabat Fungsional yang belum mengikuti
dan/atau tidak lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diberikan kenaikan jenjang
satu tingkat diatas.
Usia untuk pindah, paling lama:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang
akan menduduki JF Kategori Keterampilan;
2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang
akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli
Muda;
3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang
akan menduduki JF Ahli Madya; dan
4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
Ketentuan Promosi
Pasal 29
Pengangkatan melalui Promosi JF ditetapkan
berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi
instansi dan kepentingan nasional, dan
diakui oleh lembaga pemerintah terkait
bidang inovasinya; dan
c. memenuhi standar kompetensi jenjang
jabatan yang akan diduduki.
Target Angka Kredit yang harus dicapai
Pasal 44:
a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima)
Angka Kredit untuk ahli pertama;
b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka
Kredit untuk ahli muda;
c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma
lima) Angka Kredit untuk ahli madya; dan
d. paling sedikit 50 (lima puluh) Angka Kredit
untuk ahli utama.
ANGKA KREDIT UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
III/b-III/c
III/c-III/d
III/d-IV/a
IV/a-IV/b
IV/b-IV/c
IV/c-IV/d
4
6
8
10
12
14
Angka Kredit pengembangan profesi
Pasal 54 ayat (5)
a. 6 (enam) bagi Pejabat Fungsional Ahli
Muda yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional
Ahli Madya.
b. 12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional
Ahli Madya yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat
Fungsional Ahli Utama.
ANGKA KREDIT UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
III/b-III/c
III/c-III/d
III/d-IV/a
IV/a-IV/b
IV/b-IV/c
IV/c-IV/d
-
-
6
-
-
12
Pasal 60 ayat (1)
Pejabat Fungsional diberhentikan dari
jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,
Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Pemberhentian
Pasal 62
Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi
pendidikan yang dipersyaratkan untuk
menduduki JF; atau
b. tidak memenuhi standar kompetensi yang
ditentukan pada JF yang diduduki.
Standar Kompetensi
Pasal 64
(1) JF harus memiliki Standar Kompetensi sesuai dengan
jenjang jabatan.
(2) Kompetensi jabatan fungsional meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan disusun
oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan
dalam Peraturan Menteri tentang JF yang ditetapkan.
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 76
(1) Pejabat Fungsional yang bertugas di
daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan
tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen)
dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok
dalam PAK.
(2) Pemberian tambahan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama
melaksanakan tugas di daerah tersebut
terpencil/rawan/berbahaya.
(3) Kriteria dan penetapan daerah
terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh
pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pembebasan Sementara
Pasal 80
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, ketentuan pembebasan sementara
karena tidak memenuhi angka kredit dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pejabat Fungsional yang dibebaskan
sementara karena tidak memenuhi angka
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan belum ditetapkan keputusan
pemberhentian dari JF, diangkat kembali
dalam JFnya sesuai dengan jenjang
jabatannya.
26
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Lulus Tidak Lulus
34
426
DATA HASIL ORIGINAL UJI KOMPETENSI PENILIK
TAHUN 2018
Lulus (nilai ≥ 55); Tidak Lulus (nilai < 55)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Lulus Tidak Lulus
437
23
DATA HASIL AKHIR UJI KOMPETENSI PENILIK TAHUN 2018
Lulus (nilai ≥ 55); Tidak Lulus (nilai < 55)
HASIL UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG
JABATAN PENILIK & PAMONG BELAJAR
TAHUN 2019
NO
.
JENIS JUMLAH NILAI MURNI
LULUS TIDAK
LULUS
1. PENILIK 505 5 500
2. PAMONG
BELAJAR
211 4 207
JUMLAH 716 9 707
ASUMSI NILAI KELULUSAN > 70
HASIL UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG
JABATAN PENILIK & PAMONG BELAJAR
TAHUN 2019
NO
.
JENIS JUMLAH NILAI MURNI
LULUS TIDAK
LULUS
1. PENILIK 505 64 441
2. PAMONG
BELAJAR
211 24 187
JUMLAH 716 88 628
ASUMSI NILAI KELULUSAN > 60
HASIL UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG
JABATAN PENILIK & PAMONG BELAJAR
TAHUN 2019
NO
.
JENIS JUMLAH NILAI MURNI
LULUS TIDAK
LULUS
1. PENILIK 505 218 287
2. PAMONG
BELAJAR
211 79 132
JUMLAH 716 297 419
ASUMSI NILAI KELULUSAN > 50
MASALAH DALAM PENILAIAN AK
1
2
3
4
Pemahaman yang rendah mengenai tata cara pengusulan penetapan angka kredit;
Angka Kredit lama yang sangat tinggi dan perbedaan AK pd PAK dan SK Kenaikan pangkat terakhir;
5 Rendahnya kemampuan dalam menyusun
tugas pengembangan profesi.
Bukti fisik yang kurang dan tidak relevan;
Kurang mampu menyusun DUPAK;
PENILAIAN ANGKA KREDIT PGTK PAUD
DAN DIKMAS
Mengingat PP 9 tahun 2003 ttg wewenang
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PNS dan telah diubah dengan PP 63 tahun 2009
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI, maka kenaikan
pangkat dari golongan III/d ke IV/a kemudian ke
IV/b, menjadi kewenangan Direktorat PGTK PAUD dan
Dikmas;
Penilaian angka kredit Guru TK mulai Januari 2017
dilakukan di LPMP terpilih;
PP NO. 9 TAHUN 2003
BAB III KENAIKAN PANGKAT
Pasal 7 (2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
Pasal 8 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat PNS Daerah dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.