EXECUTIVE SUMMARY
MENINGKATKAN PROPORSI PENERIMAAN DAERAH
DARI SEKTOR PARIWISATA
2018 Peneliti:
Mandala Harefa
PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
1
I. Pendahuluan
Sektor Pariwisata pada dasamya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan obyek
wisata dan kegiatan pendukung pariwisata. Pembangunan obyek wisata ataupun kawasan
wisata yang ada dan dikelola pemerintah daerah, memiliki efek berganda karena dapat
mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi ikutan lainnya, seperti jasa perhotelan,
restauran,jasa hiburan dan rekreasi, agen perjalanan dan sebagainya, sehingga pariwisata
telah menjadi industri yang penting dalam perekonomian.
Dalam RPJM 2015-2019 Pariwisata juga menjadi prioritas nasional, dimana bertahap dari
tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata di
prioritaskan dan diberi target pencapaiannya. Bahkan target pemerintah Indonesia adalah
jumlah wisatawan asing berkunjung diharapkan mencapai 20 juta, sedangkan wisatawan
nusantara yaitu pengunjung dari dalam negeri yang berwisata berbagai objek diharapkan
berjumlah 275 juta orang.
Dalam pengembangan pariwisata sendiri merupakan bagian kegiatan dari sisi ekonomi
saja, tetapi juga menyangkut berbagai disemensi sosial, budaya yang tentunya akan melibatkan
pemerintah pusat dan daerah. Dalam pengembangan potensi parawisata objeknya berada pada
wilayah admisitrasi pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas. Terlebih setelah kebijakan
otonomi daerah yang berimplikasi terhadap penngembangan potensi parawisata dalam upaya
mencari sumber-sumber pnerimaan PAD. Namun dalam pengembangan potensi parawisata
daerah tentunya tidak dapat terlepas dari peran pemerintah pusat yang beberapa urusan telah
diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dari sektor pariwisata pemerintah menargetkan akan menghasilkan penerimaan devisa
260 Trilyun, Angka tersebut menurut Arief sangat wajar, mengingat selama 2014 sektor
pariwisata menyumbang devisa sebesar US$ 10,69 miliar atau setara dengan Rp 136 triliun.1
Pada Tahun 2017 lebih fokus dalam pengembangan sektor pariwisata secara konsisten dengan
menjadikan program prioritas, yaitu pembangunan pariwisata Indonesia “Wonderful Indonesia”.
Pariwisata juga merupakan salah satu dari 5 (lima) sektor prioritas pembangunan 2017, selain
pangan, energi, maritim, kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang
tercantum dalam RKP 2017. Dalam KEK sendiri juga dibentuk KEK Pariwisata, menunjukkan
adanya upaya sungguh sungguh untuk mengembangkan pariwisata nasional.
Dengan mengacu potensi yang sangat besar dari Sektor parawisata, tentunya wajar bila
menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meraup devisa. Kini sektor tersebut sudah ada di
posisi kedua sebagai sektor penghasil devisa terbesar nasional. Dari publikasi Kemenpar
menunjukan pada 2016, devisa pariwisata sudah mencapai 13,5 juta dollar AS per tahun,
1 Pariwisata Kini Jadi Andalan Pendulang Devisa Negara ,
http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959, 26-Agu-2015
2
dibawah penerimaan dari minyak sawit mentah (CPO) yang sebesar 15,9 juta dollar AS per
tahun.2
Dalam era otonomi, sektor pariwisata tersebut tentunya akan menjadi potensi
penerimaan bagi pemerintah daerah, dimana daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya
untuk menngelola daerahnya sendiri termasuk penerimaan, pernbiayaan atas pengeluaran
yang terjadi, sesuai regulasi yang mengatur tentang perimbangan dan pemerintahan daerah.
Dengan demikian daerah harus mampu menggali sumber - sumber sebagai potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dengan jalan mengembangkan berbagai sumber yang
dimilikinya. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah Sektor Pariwisata, karena
pariwisata merupakan potensi yang dimiliki oleh banyak daerah di Indonesia.
Searah dengan penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah
kabupaten/kota, maka kewenangan diberikan kepada daerah dalam mencari sumbe-rsumber
penerimaan untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Sumber-sumber penerimaan itu
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain
yang sah. Di antara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang
mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan
otonomi daerah. indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang
kemampuan daerah dala m mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komp Dalam
relaisasinya menunjukkan banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan pemerintah
pusat dalam pembiayaannya karena minimnya PAD. Padahal banyak daerah kabupaten/kota
yang memiliki potensi PAD yang cukup besar, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat digali
dengan baik terutama dari sektor pariwisata. Hal ini memberikan tantangan kepada daerah
kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor potensial dengan
mengembangkan berbagai objek wisata agar menjadi tujuan wisata. Dalam Sektor pariwisata
diproyeksikan mampu menyumbang produk domestik bruto sebesar 15%, Rp 280 triliun untuk
devisa negara, 20 juta kunjungan wisatwan mancanegara, 275 juta perjalanan wisatawan
nusantara dan menyerap 13 juta tenaga kerja pada 2019. 3Lebih jauh, sektor pariwisata diyakini
mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih tersebar di seluruh negeri
ini. Namun demikian sektor pariwisata belum secara signifikan menopang PAD hanya
daerah-daerah tertentu seperti Bali, Lombok, jakarta dan Batam yang memiliki proporsi
2 3 Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua,
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/ , 17/10/2017
3 Targetkan Ranking 20 Dunia : Kontribusi Pertumbuhan Pariwisata di Sektor Ekonomi Terbesar dan Tercepat,
https://ekbis.sindonews.com/read/1231216/34/kontribusi-pertumbuhan-pariwisata-di-sektor-ekonomi-terbesar-dan-tercepat-1502940648, Kamis, 17 Agustus 2017.
3
penerimaan dari sektor pariwisata. Penerimaan daerah pariwisata Indonesia masih jauh dari
optimal, bahakan jauh lebih rendah ketimbang negara-negara tetangga dengan potensi yang
lebih kecil, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia. Padahal dalam era otonomi
daerah peran kepala daerah gubernur, bupati, wali kota menentukan sekitar 50% kesuksesan
daerah dalam mengmbangkan dan menopang sektor pariwisata dalam penerimaan daerah.
onen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah.
Dengan adanya program pemerintah yakni meningkatkan penerimaan dari sektor
pariwisata, maka sektor pariwisata ini harus mendapat perhatian khusus pula oleh
pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan sektor pariwisata
harus terus ditingkatkan dengan mengembangkan pendayagunaan seluruh sumber dan
potensi kepariwisataan yang ada Selain itu diharapkan potensi pariwisata dapat diandalkan
untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat
mendorong pembangunan daerah dalam menghadapi era globalisasi.
Rumusan Masalah
Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang
langsung berkaitan dengan pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan penyelenggaraan
paket wisata. Namun akan tetapi banyak kegiatan ekonomi lainnya yang ikut terdorong
oleh adanya kepariwisataan seperti transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran dan kegiatan
ekonomi lain yang menumbuhkan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitarnya, yang pada
akhirnya adalah meningkatkan penerimaan asli daerah. Berdasarkan gambaran tersebut,
maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi Pariwisata dalam
menopang penerimaan daerah ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam meningkatkan
potensi parawisata dalam menopang PAD dan bagaiamana upaya mengatasinya?.
II. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif untuk
menjelaskan tentang permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah kebijakan
desentralisasi fiskal dalam hal ini bagaimana upaya daerah menggali potensi penerimaan asli
daerah (PAD). Dengan memperhatikan permasalahan dalam implementasi kebijakan yang
terkait penetapan jumlah, penerimaan PAD dan bagaimana upaya pemerintah daerah
menggali potensi dari sektor parawisata, dilakukan analisis melalui data primer dan sekunder.
Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan
yang diajukan dalam penelitian ini. Kemudian dari hasil evaluasi dan analisis diambil
4
kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan perbaikan kebijakan pemerintah daerah
dalam menggali potensi dari sektor pariwisata.
Pengumpulan data dalam tahap awal berasal dari studi dokumentasi dan melalui diskusi
kelompok terfokus dengan narasumber yang memiliki kepakaran bidang tersebut untuk
menggali permasalahan yang terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah dalam menggali potensi penerimaan asli daerah yang merupakan organisasi
perangkata daerah di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Belitung. Pengumpulan data
primer yang terkait dari hasil sumbangan sektor pariwisata dalam penerimaan daerah secara
mendetail dilakukan dengan kegiatan wawancara mendalam menggunakan panduan
wawancara dengan narasumber instansi terkait di keua daerah tersebut yang menjadi lokasi
penelitian, seperti Dina Pariwisata, Biro Perekonomian , Dinas Pendapatan, Bappeda, Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku usaha sektor
pariwisata dan akademisi Universitas . Melalui wawancara dan Focus Group Disscusion
dilakukan penggalian informasi tentang Kebijakan pemda dalam upaya menggali potensi
penerimaan dari sektor pariwisata. Setelah seeluruh data dan informasi terkumpul dilakukan 1)
reduksi data; (2) penyajian data; dan terakhir (3) conclusion drawing yaitu penarikan
kesimpulan dan verifikasi
III. Hasil dan Pembahasan
A. Kabupaten Raja Ampat
Walaupun Pertumbuhan ekonomi Kabuaten Raja Ampat berada dibawah rata-rata provinsi,
namun tren pertumbuhannya mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar bersumber
dari perikanan dan kelautan. Berkembangnya sektor leading pariwisata, perikanan dan
kelautan, telah memberikan dampak terhadap sektor jasa yang sudah memberikan share yang
lebih besar terhadap perekonomian makro Kabupaten Raja Ampat yakni pedagangan hotel
restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa lainnya yang mencapai 10 persen
dari total output. Penataan terhadap pengembangan sektor leading tersebut akan memacu
pertumbuhan ekonomi kabupaten Raja Ampat. Peningkatan peran leading sector tersebut harus
disertai dengan perbaikan infrastuktur yang ada sehingga secara terintegrasi akan mendorong
sektor-sektor lainnya untuk berkembang dan di aspek lain akan memacu penyerapan tenaga
kerja bagi sektor-sektor tersebut. meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan domestik dari
tahun ke tahun. Kecenderungan ini telah mendorong berkembangan sektor jasa seperti sektor
perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Akibatnya,
perekonomian Kabupaten Raja Ampat mengalami pergeseran struktur dari sektor primer ke
sektor jasa..
Potensi penerimaan kunjungan menggunakan kapal pesiar tidak memberikan
5
dampak langsung kepada daerah dan masyarakat. Namun, biaya izin masuk lewat
pemerintah pusat perlu mendapatkan bagian ke daerah. Sedangkan wisatawan
yang menggunakan pesawat mereka menggunakan kapal warga dan homestay yang
dikelola warga sehingga ini sangat berdampak langsung pada perekonomian
masyarakat Raja Ampat. Sedangkan kalau kapal pesiar biaya masuknya perlu juga
kebijakan agar daerah memperoleh bagian .
Namun demikian diharapkan sektor pariwisata dapat dikelola secara baik oleh
pemerintah daerah sehingga memberikan dampak pada peningkatan bagi kabupaten
terutama dalam proporsi sektor pariwisata. Saat ini APBD Raja Ampat hanya sektiar
Rp 7,1 triliun. Kalau sumber daya alam dikelola baik harusnya APBD kita lebih dari
angka itu. Sumber daya alam yang ada harus dikelola baik dan dapat meningkatkan
PAD.
Dari jumlah APBD tersebut Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menargetkan
pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata Rp20 miliar. Sektor pariwisata
memberikan kontribusi yang menjanjikan bagi PAD Kabupaten Raja Ampat. Target
pendapatan, dari retribusi wisatawan asing dan domestik yang setiap tahun
meningkat. Diperkirakan hasil kalkulasi peningkatan berkaitan dengan dengan
kegiatan skala nasional dan Internasional yang diselengarakan di Kabupaten Raja
Ampat.
A.2 Tantangan Dalam Meningkatkan Penerimaan
Peningkatan proporsi penerimaan melalui pengembangan pariwisata di Raja Ampat
tidak akan berjalan tanpa adanya daya dukung sarana dan prasarana publik, dalam hal ini
akaomodasi yang memadai seperti hotel atau homestay dan sektor perhubungan. Sudah
seharusnya Kabupaten Raja Ampat membangun berbagai sarana dan prasarana penunjang
dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata termasuk listrik dan telekomunikasi yang
sangat tidak memadai. Semua itu dilakukan perlu dipersiapkan secara terintegrasi mengingat
kondisi geografis dan topografis Raja Ampat yang berbentuk kepulauan yang hamprir seluruh
wilayahnya merupakan lahan konservasi. Untuk mencapai 4 pulau besar, hanya dimungkinkan
dilalui oleh transportasi laut dengan kapal motor. Kondisi transportasi laut di Raja Ampat juga
sangat terbatas dan mahal karena membutujkan biaya untuk pembelian BBM. Selain itu
tergantung kondisi cuaca yang ekstrim dan tidak menentu yang selalu menghantui perjalanan di
kepulauan ini.
6
Semua upaya untuk mengangkat potensi wisata Raja Ampat patut dilakukan termasuk
regulasi terkait lahan yang masih terkendala karena merupakan lahan konservasi. Namun, di
sisi lain potensi penerimaan PAD tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Tekad dan semangat untuk melestarikan keindahalan alam dan laut Raja Ampat yang dilakukan
masyarakat lokal atau adat setempat, hendaknya berdampak langsung juga pada kesejahteraan
dan pembangunan. Tnetunya tidak hanya dinikmati para turis dan hanya menumbuhkan
kesenjangan masyarakat adat yang menjaga keindahan Raja Ampat.
Penerimaan Asli Daerah (PAD) sector pariwisata Kabupaten Raja Ampat masih rendah
dibandingkan dengan beberapa daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia. Masih banyaknya
sumber penerimaan sector pariwisata yang belum ditarik dari pengelolaan tempat-tempat
obyek wisata daerah. Hal tersebut disebabkan karena kepemilikan lokasi obyek daya tarik
wisata (ODTW) tersebut umumnya adalah kawasan hak ulayat masyarakat adat dan belum
banyak regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan ODTW tersebut, dan pemerintah
daerah berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan penataan kawasan ODTW tersebut.
Namun, sangat jelas terlihat bahwa pengembangan sector pariwisata di Raja Ampat telah
memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat karena adanya multiplier
effect dan dampak tidak langsung dari kegiatan pariwisata selama ini.
B. Kabupaten Belitung
Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah diarahkan kepada 1) pengelolaan
dan pengembangan daya tarik wisata; 2) meningkatkan pemasaran pariwisata; 3) peningkatan
kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata daerah;
4) meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan 5) meningkatkan kerjasama dan fasilitasi pembangunan
ekonomi kreatif. Arahan rinci dan konsep pembangunan kepariwisataan daerah dirangkum
dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung termasuk
didalamnya beberapa kawasan wisata yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN).
Bahkan dalam visi dan misi Kabupaten Belitung, Dengan ditetapkan Perda Kabupaten
Belitung No. 4 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 yang
menetapkan Pariwisata sebagai prioritas pembangunan sehingga setiap program dan kegiatan
di setiap organisasi perangkat daerah harus medukung pariwisata. Menetapkan Perda
Kabupaten Belitung No. 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada
Investor di Daerah, diantaranya untuk sector pariwisata.
Perkembangan pariwisata daerah, menunjukkan gambaran perkembangan positif.
Perkembangan ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak
dari meningkatnya sarana dan prasarana objek wisata dan promosi yang dilakukan serta hasil
7
program dan kegiatan pariwisata lainnya. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan sebanyak
251.440 (dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh) orang yang terdiri dari
247.053 (duaratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga) wisatawan nusantara dan 4.387
(empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) wisatawan mancanegara dan selanjutnya
mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 292.885 (dua ratus sembilan puluh dua
ribu delapan ratus delapanpuluh lima) orang yang terdiri dari 285.773 (dua ratus delapan
puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) wisatawan nusantara dan 7.112 (tujuh ribu
seratus dua belas) wisatawan mancanegara, atau meningkat sebesar 0,15%.
Kabupaten Belitung telah menggapai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp120
miliar hingga saat ini. Dari jumlah itu, sebesar 40 persen atau setara Rp48 miliar datang dari
pariwisata maupun pembangunan hotel. Sebanyak 40 persen dari pariwisata penerimaan
lainnya dari tambang timah, pasir, hasil kelautan, perkebunan juga ada. Penerimaan dari
sektor pariwisata mampu meningkatan PAD, karena banyaknya perusahaan hotel yang
berbintang dan melati telah dan akan segera dibangun di Kabupaten Belitung. Ada hotel
tersebut antara lain Hotel Santika Rp200 miliar telah menginvestasikan dengan jumlah 136
kamar, dan hotel itu sudah diresmikan. Hotel JW Marriot dan Swiss-Belhotel juga sudah
investasi Rp200 miliar-Rp300 miliar dengan bangunan 4-5 lantai.4
C. Upaya Meningkatkan Penerimaan
C.1. Kabupaten Raja Ampat
Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan
pengembangan sector pariwisata untuk meningkatkan pembangunan daerah
dan pelayanan masyarakat, antara lain :
a. Adanya regulasi terkait pengembangan dan pengelolaan pariwisata
daerah
b. Pelibatan dan penguatan masyarakat di lokasi ODTW baik dalam
pengembangan kampong wisata maupun kelompok sadar wisata dan
pemberdayaan masyarkat lokal
c. Pengembangan sarana infrastruktur pendukung sector pariwisata,
terutama sarana pendukung aksesibilitas ke lokasi ODTW maupun
konektifitas antar ODTW, terutama berupa kapal laut regular yang layak
untuk wisatawan
4 Hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Perindustrian Kabupaten Belitung.
8
d. Penerapan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan,
terutama yang berkaitan dengan daya dukung (carrying capacity)
lingkungan pada setiap destinasi wisata alam yang ada
Secara realistis harus diakui masih perlu uapaya dalam membenahi
sektor pariwisata di Kabupaten Raja Ampat agar menarik pariwisata sebanyak-
banyaknya untuk berkunjung ke Raja Ampat dengan waktu tinggal yang cukup
lama. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemda dan pihak-pihak terkait
perlu berbenah diri dengan sangat serius dari sekarang. Selanjutnya, apabila
sudah mampu dibenahi dengan baik, maka kondisi dan situasi tersebut perlu
dipertahankan. Salah satunya adalah transportasi penerbangan rute Sorong-
Waisai hanya dua kali seminggu. Armada lain yang bisa dimanfaatkan adalah
kapal laut dan speedboat, terutama dari kota Sorong. Khusus speedboad
biasanya hanya ada satu sampai dua jadwal keberangkatan tiap hari dengan
durasi perjalanan 90 menit.
C.2. Kabupaten Belitung
Belum optimalnya pengelolaan pariwisata menjadi potensi ekonomi
daerah dan sumber daya alam, yang ditandai dengan, terjadinya trend
perlambatan pertumbuhan ekonomi, masih adanya disparitas pembangunan
antar daerah; belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh
(zona pertumbuhan); belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam;
rendahnya daya saing daerah; pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-
pulau kecil belum optimal; tingginya Inflasi; pengembangan pariwisata belum
optimal; belum berkembangnya ekonomi kerakyatan dan tingkat ketahanan
pangan masih rendah.
Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, yang dipengaruhi oleh
belum optimalnya kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan
bekas tambang; tingginya tingkat kerusakan lingkungan darat maupun laut; dan
belum mantapnya pemanfaatan ruang Ketersediaan Prasarana dan Sarana yang
belum memadai, yang dipengaruhi oleh konektivitas inter dan intra wilayah
belum optimal; pelayanan ketersediaan air minum, sanitasi dan penyehatan
lingkungan masih rendah; penyediaan perumahan rakyat masih terbatas; dan
rendahnya rasio elektrifikasi.
9
Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap, yang dipengaruhi
tingginya migrasi penduduk; masih lambannya laju pertumbuhan IPM; tingkat
kemiskinan tertinggi berada di desa; masih adanya pengangguran; pengidap
HIV/AIDS meningkat; keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih rendah;
pembangunan belum responsif gender; dan pengelolaan kawasan transmigrasi
belum optimal.
Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap, yang dipengaruhi
oleh pelayanan publik belum optimal; masih rendahnya kompetensi aparatur;
kapasitas keuangan daerah masih rendah; belum maksimalnya peran gubernur
selaku wakil pemerintah pusat; dan masih terjadinya tumpang tindih
kepemilikan lahan.Sosial Budaya, yang dipengaruhi oleh meningkatnya
kriminalitas; masih adanya Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS);
pengendalian penyakit menular dan tidak menular; penanggulangan bencana;
dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal.
Dampak dari Perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Belitung
harus didukung dengan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan
potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
Pemanfaatan potensi sumberdaya alam perlu ditingkatkan dengan tidak
melupakan pelestarian yang berkelanjutan. Dengan masih adanya aktifitas
sektor pertambangan dan penggalian rentan terhadap pengrusakan kualitas
lingkungan, selain itu perilaku kurang baik dari aktivitas masyarakat juga
memberikan kontribusi didalam degradasi kualitas lingkungan akibatnya
tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di darat, laut, pencemaran air,
pencemaran tanah dan pencemaran udara cukup mengkhawatirkan.
Dalam hal ini strategi lain yang perlu dukungan adalah Tanpa dukungan
penuh pembangunan urusan perhubungan tentunya pembangunan urusan lain
tidak akan memberikan hasil yang optimal, salah satu contoh adalah
pembangunan urusan pariwisata. Pembangunan transportasi darat daerah
difokuskan kepada penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat yang
memadai, sedangkan pembangunan transportasi laut difokuskan kepada
pengembangan Pelabuhan Laut Tanjung Batu, dan pembangunan transportasi
udara difokuskan kepada pengembangan Bandara Udara H.A.S Hanandjoedin
tentunya mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan wewenang daerah.
10
Secara umum, pembangunan perhubungan daerah diarahkan kepada
penguatan sistem pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
IV. Penutup
Parawisata pada saat sekrang telah menjadi bagian penting dalam kegiatan
perekonomian, terutama daerah yang memiliki objek yang menarik. Kegiatan pariwisata
memiliki efek berganda karena dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi
ikutan lainnya, seperti jasa perhotelan, restauran,jasa hiburan dan rekreasi, agen perjalanan
dan sebagainya, sehingga pariwisata telah menjadi industri yang penting dalam
perekonomian. Bahkan pemerintah Indonesia adalah jumlah wisatawan asing berkunjung
diharapkan mencapai 20 juta, sedangkan wisatawan nusantara yaitu pengunjung dari dalam
negeri yang berwisata berbagai objek diharapkan berjumlah 275 juta orang.
Namun kegiatan pariwisata juga meiputi berbagai disemensi sosial, budaya yang tentunya
akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan potensi parawisata objeknya
berada pada wilayah admisitrasi pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas. Terlebih setelah
kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi terhadap penngembangan potensi parawisata
dalam upaya mencari sumber-sumber pnerimaan PAD. sektor pariwisata tersebut tentunya
akan menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, dimana daerah memiliki
kewenangan seluas-luasnya untuk menngelola daerahnya sendiri termasuk penerimaan,
pernbiayaan atas pengeluaran yang terjadi, sesuai regulasi yang mengatur tentang
perimbangan dan pemerintahan daerah.
Kawasan Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat
dari pendapatan sektor pariwisata Raja Ampat tiap tahun cenderung naik, pada 2016
pendapatan Rp15 miliar. Bahkan dalam target dalam APBD pendapatan asli daerah (PAD) dari
sektor pariwisata Rp20 miliar. Sumber penerimaan dari sektor pariwisata RRaja Ampat anata
lain (Cottage, Hotel, dan homestay) dengan pihak ketiga (pengelola) sesuai perjanjian
kerjasama. Mengingat hak kepemilikan merupakan hak ulayat tanah adat. Kemudia dari
Restribusi Kapal Wisata bersumber dari restribusi ijin trayek tetap kapal Liveaboard / pinisi
yang beroperasi di Wilayah Raja Ampat selama 1 tahun. Penerimaan lainnya adalah Restribusi
PIN Wisata berupa restribusi 30 % dari pembelian Kartu Jasa Lingkungan (KJL) bagi Wisatawan
Asing dan Domestik melalui BLUD UPTD KKLD Raja Ampat. PIN tersebut harus dibeli seharga
Rp. 500 ribu untuk wisatawan dosmestik dan Rp 1 Juta untuk wisatawan mancanegara.
Perkembangan pariwisata Kabupaten Belitung meningkat pesat sejalan dari meningkatnya
sarana dan prasarana objek wisata dan promosi yang dilakukan serta hasil program dan
kegiatan pariwisata lainnya. Terutama perkembangan jumlah akomodasi jumlahnya dari tahun
2015 sebanyak 43(empat puluh tiga) buah menjadi 51(lima puluh satu) buah pada tahun 2016.
11
Hal itu menunjukkan bahwa permintaan akan tempat penginapan semakin meningkat karena
semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung.
Dalam upaya mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi maka perlua ada strategi lain
yang perlu dukungan karena tanpa dukungan penuh pembangunan urusan perhubungan
tentunya pembangunan urusan lain tidak akan memberikan hasil yang optimal, salah satu
contoh adalah pembangunan urusan pariwisata. Pembangunan transportasi darat daerah
difokuskan kepada penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai,
sedangkan pembangunan transportasi laut
Dengan demikian dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah baik kabupaten raja
Ampat maupun Belitung, perlu upaya yang lebih seius dalam penyediaan sarana prasarana
pendukung serta infrastruktur yang memadai dalam kemudahan mengakses objek-objek
pariwisata. Selain itu masih diperlukan peran pemerintah pusat dalam mempromosikan objek-
objek serta keputusan terkait pengelolaan bandara udara pada kegua daerah tersebut dalam
mentriger investor dalam mau menanmkan modalnya. Selain iyu perlu penyediaan dan
pendidikan yang emadai unyuk tenaga yang mumpuni dalam menunjang pengembangan
pariwisata.
12
DAFTAR PUSTAKA
Asal Usul Suku Baduy/Kanekes Banten dalam http://www.alambudaya.com/2010/07/asal-usul-suku-Baduykanekes-banten.html, diakses 8 Maret 2018.
BUKU
Ahmad Yani, (2103), “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia”, Jakarta : Rajawali Pers.
Abdul Halim dkk, (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Koeswara, E, ( 2000), Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 , Analisis CSIS No. I Tahun XXIX, 2000.
Kaho, Riwu Josef. (2007).Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Indentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggarannya Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman.( 1992). Analisis Data Kualitatif . Jakarta : UI - Press.
Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik,Penerbit, Andi, Yogyakarta.
Kristiadi, J.B., 2002, “Problema Pendapatan Daerah”, Prisma No. 18 Edisi ke-8, Jakarta
Kodhyat, H, 1989, Tolak Ukur Mengevaluasi Perkembangan Pariwisata , Jakarta.
Spillane, James. J. 1987. Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta: Kanisius.
Yoeti, Oka A , (1991), Pemasaran Pariwisata, Bandung : Angkasa.
Website
Belitung Fokus Kembangkan Sektor Pariwisata, http://www.koran-jakarta.com/belitung-fokus-kembangkan-sektor-pariwisata/, tanggal 7 Mei 2018
Pariwisata Kini Jadi Andalan Pendulang Devisa Negara , http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959, 26-Agu-2015
3 Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua, http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/ , 17/10/2017
“Pariwisata dan E-Commerce Jadi Unggulan Investasi Indonesia di 2018”, https://www.indopos.co.id/read/2018/01/06/122402/pariwisata-dan-e-ommerce-jadi-unggulan-investasi-indonesia-di-2018, Sabtu, 06 Januari 2018, diakses 13 April 2018.
13
Raja Ampat Targetkan Pendapatan Wisata Tahun Ini Rp20-miliar, http://tabloidjubi.com/m/artikel-4682-raja-ampat-targetkan-pendapatan-wisata-tahun-ini-rp20-miliar.html, Sabtu, 17 Maret 2017.
Targetkan Ranking 20 Dunia : Kontribusi Pertumbuhan Pariwisata di Sektor Ekonomi Terbesar dan Tercepat, https://ekbis.sindonews.com/read/1231216/34/kontribusi-pertumbuhan-pariwisata-di-sektor-ekonomi-terbesar-dan-tercepat-1502940648, Kamis, 17 Agustus 2017.
Dokumen Resmi
BPS “ Kabupaten Raja Ampat dalam Angka” Tahun 2017
BPS “ Kabupaten Belitung dalam Angka” Tahun 2017
RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2013-2018