EXECUTIVE SUMMARY - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puslit/files/hasil_penelitian/hasil-penelitian... · menjadikan program prioritas, yaitu pembangunan pariwisata Indonesia “Wonderful

EXECUTIVE SUMMARY

MENINGKATKAN PROPORSI PENERIMAAN DAERAH

DARI SEKTOR PARIWISATA

2018 Peneliti:

Mandala Harefa

PUSAT PENELITIAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

1

I. Pendahuluan

Sektor Pariwisata pada dasamya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan obyek

wisata dan kegiatan pendukung pariwisata. Pembangunan obyek wisata ataupun kawasan

wisata yang ada dan dikelola pemerintah daerah, memiliki efek berganda karena dapat

mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi ikutan lainnya, seperti jasa perhotelan,

restauran,jasa hiburan dan rekreasi, agen perjalanan dan sebagainya, sehingga pariwisata

telah menjadi industri yang penting dalam perekonomian.

Dalam RPJM 2015-2019 Pariwisata juga menjadi prioritas nasional, dimana bertahap dari

tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata di

prioritaskan dan diberi target pencapaiannya. Bahkan target pemerintah Indonesia adalah

jumlah wisatawan asing berkunjung diharapkan mencapai 20 juta, sedangkan wisatawan

nusantara yaitu pengunjung dari dalam negeri yang berwisata berbagai objek diharapkan

berjumlah 275 juta orang.

Dalam pengembangan pariwisata sendiri merupakan bagian kegiatan dari sisi ekonomi

saja, tetapi juga menyangkut berbagai disemensi sosial, budaya yang tentunya akan melibatkan

pemerintah pusat dan daerah. Dalam pengembangan potensi parawisata objeknya berada pada

wilayah admisitrasi pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas. Terlebih setelah kebijakan

otonomi daerah yang berimplikasi terhadap penngembangan potensi parawisata dalam upaya

mencari sumber-sumber pnerimaan PAD. Namun dalam pengembangan potensi parawisata

daerah tentunya tidak dapat terlepas dari peran pemerintah pusat yang beberapa urusan telah

diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dari sektor pariwisata pemerintah menargetkan akan menghasilkan penerimaan devisa

260 Trilyun, Angka tersebut menurut Arief sangat wajar, mengingat selama 2014 sektor

pariwisata menyumbang devisa sebesar US$ 10,69 miliar atau setara dengan Rp 136 triliun.1

Pada Tahun 2017 lebih fokus dalam pengembangan sektor pariwisata secara konsisten dengan

menjadikan program prioritas, yaitu pembangunan pariwisata Indonesia “Wonderful Indonesia”.

Pariwisata juga merupakan salah satu dari 5 (lima) sektor prioritas pembangunan 2017, selain

pangan, energi, maritim, kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang

tercantum dalam RKP 2017. Dalam KEK sendiri juga dibentuk KEK Pariwisata, menunjukkan

adanya upaya sungguh sungguh untuk mengembangkan pariwisata nasional.

Dengan mengacu potensi yang sangat besar dari Sektor parawisata, tentunya wajar bila

menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meraup devisa. Kini sektor tersebut sudah ada di

posisi kedua sebagai sektor penghasil devisa terbesar nasional. Dari publikasi Kemenpar

menunjukan pada 2016, devisa pariwisata sudah mencapai 13,5 juta dollar AS per tahun,

1 Pariwisata Kini Jadi Andalan Pendulang Devisa Negara ,

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959, 26-Agu-2015

2

dibawah penerimaan dari minyak sawit mentah (CPO) yang sebesar 15,9 juta dollar AS per

tahun.2

Dalam era otonomi, sektor pariwisata tersebut tentunya akan menjadi potensi

penerimaan bagi pemerintah daerah, dimana daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya

untuk menngelola daerahnya sendiri termasuk penerimaan, pernbiayaan atas pengeluaran

yang terjadi, sesuai regulasi yang mengatur tentang perimbangan dan pemerintahan daerah.

Dengan demikian daerah harus mampu menggali sumber - sumber sebagai potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dengan jalan mengembangkan berbagai sumber yang

dimilikinya. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah Sektor Pariwisata, karena

pariwisata merupakan potensi yang dimiliki oleh banyak daerah di Indonesia.

Searah dengan penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah

kabupaten/kota, maka kewenangan diberikan kepada daerah dalam mencari sumbe-rsumber

penerimaan untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Sumber-sumber penerimaan itu

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain

yang sah. Di antara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang

mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan

otonomi daerah. indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang

kemampuan daerah dala m mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komp Dalam

relaisasinya menunjukkan banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan pemerintah

pusat dalam pembiayaannya karena minimnya PAD. Padahal banyak daerah kabupaten/kota

yang memiliki potensi PAD yang cukup besar, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat digali

dengan baik terutama dari sektor pariwisata. Hal ini memberikan tantangan kepada daerah

kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor potensial dengan

mengembangkan berbagai objek wisata agar menjadi tujuan wisata. Dalam Sektor pariwisata

diproyeksikan mampu menyumbang produk domestik bruto sebesar 15%, Rp 280 triliun untuk

devisa negara, 20 juta kunjungan wisatwan mancanegara, 275 juta perjalanan wisatawan

nusantara dan menyerap 13 juta tenaga kerja pada 2019. 3Lebih jauh, sektor pariwisata diyakini

mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih tersebar di seluruh negeri

ini. Namun demikian sektor pariwisata belum secara signifikan menopang PAD hanya

daerah-daerah tertentu seperti Bali, Lombok, jakarta dan Batam yang memiliki proporsi

2 3 Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua,

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/ , 17/10/2017

3 Targetkan Ranking 20 Dunia : Kontribusi Pertumbuhan Pariwisata di Sektor Ekonomi Terbesar dan Tercepat,

https://ekbis.sindonews.com/read/1231216/34/kontribusi-pertumbuhan-pariwisata-di-sektor-ekonomi-terbesar-dan-tercepat-1502940648, Kamis, 17 Agustus 2017.

3

penerimaan dari sektor pariwisata. Penerimaan daerah pariwisata Indonesia masih jauh dari

optimal, bahakan jauh lebih rendah ketimbang negara-negara tetangga dengan potensi yang

lebih kecil, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia. Padahal dalam era otonomi

daerah peran kepala daerah gubernur, bupati, wali kota menentukan sekitar 50% kesuksesan

daerah dalam mengmbangkan dan menopang sektor pariwisata dalam penerimaan daerah.

onen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah.

Dengan adanya program pemerintah yakni meningkatkan penerimaan dari sektor

pariwisata, maka sektor pariwisata ini harus mendapat perhatian khusus pula oleh

pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan sektor pariwisata

harus terus ditingkatkan dengan mengembangkan pendayagunaan seluruh sumber dan

potensi kepariwisataan yang ada Selain itu diharapkan potensi pariwisata dapat diandalkan

untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat

mendorong pembangunan daerah dalam menghadapi era globalisasi.

Rumusan Masalah

Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang

langsung berkaitan dengan pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan penyelenggaraan

paket wisata. Namun akan tetapi banyak kegiatan ekonomi lainnya yang ikut terdorong

oleh adanya kepariwisataan seperti transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran dan kegiatan

ekonomi lain yang menumbuhkan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitarnya, yang pada

akhirnya adalah meningkatkan penerimaan asli daerah. Berdasarkan gambaran tersebut,

maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi Pariwisata dalam

menopang penerimaan daerah ?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam meningkatkan

potensi parawisata dalam menopang PAD dan bagaiamana upaya mengatasinya?.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif untuk

menjelaskan tentang permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah kebijakan

desentralisasi fiskal dalam hal ini bagaimana upaya daerah menggali potensi penerimaan asli

daerah (PAD). Dengan memperhatikan permasalahan dalam implementasi kebijakan yang

terkait penetapan jumlah, penerimaan PAD dan bagaimana upaya pemerintah daerah

menggali potensi dari sektor parawisata, dilakukan analisis melalui data primer dan sekunder.

Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan

yang diajukan dalam penelitian ini. Kemudian dari hasil evaluasi dan analisis diambil

4

kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan perbaikan kebijakan pemerintah daerah

dalam menggali potensi dari sektor pariwisata.

Pengumpulan data dalam tahap awal berasal dari studi dokumentasi dan melalui diskusi

kelompok terfokus dengan narasumber yang memiliki kepakaran bidang tersebut untuk

menggali permasalahan yang terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah dalam menggali potensi penerimaan asli daerah yang merupakan organisasi

perangkata daerah di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Belitung. Pengumpulan data

primer yang terkait dari hasil sumbangan sektor pariwisata dalam penerimaan daerah secara

mendetail dilakukan dengan kegiatan wawancara mendalam menggunakan panduan

wawancara dengan narasumber instansi terkait di keua daerah tersebut yang menjadi lokasi

penelitian, seperti Dina Pariwisata, Biro Perekonomian , Dinas Pendapatan, Bappeda, Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku usaha sektor

pariwisata dan akademisi Universitas . Melalui wawancara dan Focus Group Disscusion

dilakukan penggalian informasi tentang Kebijakan pemda dalam upaya menggali potensi

penerimaan dari sektor pariwisata. Setelah seeluruh data dan informasi terkumpul dilakukan 1)

reduksi data; (2) penyajian data; dan terakhir (3) conclusion drawing yaitu penarikan

kesimpulan dan verifikasi

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kabupaten Raja Ampat

Walaupun Pertumbuhan ekonomi Kabuaten Raja Ampat berada dibawah rata-rata provinsi,

namun tren pertumbuhannya mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar bersumber

dari perikanan dan kelautan. Berkembangnya sektor leading pariwisata, perikanan dan

kelautan, telah memberikan dampak terhadap sektor jasa yang sudah memberikan share yang

lebih besar terhadap perekonomian makro Kabupaten Raja Ampat yakni pedagangan hotel

restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa lainnya yang mencapai 10 persen

dari total output. Penataan terhadap pengembangan sektor leading tersebut akan memacu

pertumbuhan ekonomi kabupaten Raja Ampat. Peningkatan peran leading sector tersebut harus

disertai dengan perbaikan infrastuktur yang ada sehingga secara terintegrasi akan mendorong

sektor-sektor lainnya untuk berkembang dan di aspek lain akan memacu penyerapan tenaga

kerja bagi sektor-sektor tersebut. meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan domestik dari

tahun ke tahun. Kecenderungan ini telah mendorong berkembangan sektor jasa seperti sektor

perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Akibatnya,

perekonomian Kabupaten Raja Ampat mengalami pergeseran struktur dari sektor primer ke

sektor jasa..

Potensi penerimaan kunjungan menggunakan kapal pesiar tidak memberikan

5

dampak langsung kepada daerah dan masyarakat. Namun, biaya izin masuk lewat

pemerintah pusat perlu mendapatkan bagian ke daerah. Sedangkan wisatawan

yang menggunakan pesawat mereka menggunakan kapal warga dan homestay yang

dikelola warga sehingga ini sangat berdampak langsung pada perekonomian

masyarakat Raja Ampat. Sedangkan kalau kapal pesiar biaya masuknya perlu juga

kebijakan agar daerah memperoleh bagian .

Namun demikian diharapkan sektor pariwisata dapat dikelola secara baik oleh

pemerintah daerah sehingga memberikan dampak pada peningkatan bagi kabupaten

terutama dalam proporsi sektor pariwisata. Saat ini APBD Raja Ampat hanya sektiar

Rp 7,1 triliun. Kalau sumber daya alam dikelola baik harusnya APBD kita lebih dari

angka itu. Sumber daya alam yang ada harus dikelola baik dan dapat meningkatkan

PAD.

Dari jumlah APBD tersebut Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menargetkan

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata Rp20 miliar. Sektor pariwisata

memberikan kontribusi yang menjanjikan bagi PAD Kabupaten Raja Ampat. Target

pendapatan, dari retribusi wisatawan asing dan domestik yang setiap tahun

meningkat. Diperkirakan hasil kalkulasi peningkatan berkaitan dengan dengan

kegiatan skala nasional dan Internasional yang diselengarakan di Kabupaten Raja

Ampat.

A.2 Tantangan Dalam Meningkatkan Penerimaan

Peningkatan proporsi penerimaan melalui pengembangan pariwisata di Raja Ampat

tidak akan berjalan tanpa adanya daya dukung sarana dan prasarana publik, dalam hal ini

akaomodasi yang memadai seperti hotel atau homestay dan sektor perhubungan. Sudah

seharusnya Kabupaten Raja Ampat membangun berbagai sarana dan prasarana penunjang

dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata termasuk listrik dan telekomunikasi yang

sangat tidak memadai. Semua itu dilakukan perlu dipersiapkan secara terintegrasi mengingat

kondisi geografis dan topografis Raja Ampat yang berbentuk kepulauan yang hamprir seluruh

wilayahnya merupakan lahan konservasi. Untuk mencapai 4 pulau besar, hanya dimungkinkan

dilalui oleh transportasi laut dengan kapal motor. Kondisi transportasi laut di Raja Ampat juga

sangat terbatas dan mahal karena membutujkan biaya untuk pembelian BBM. Selain itu

tergantung kondisi cuaca yang ekstrim dan tidak menentu yang selalu menghantui perjalanan di

kepulauan ini.

6

Semua upaya untuk mengangkat potensi wisata Raja Ampat patut dilakukan termasuk

regulasi terkait lahan yang masih terkendala karena merupakan lahan konservasi. Namun, di

sisi lain potensi penerimaan PAD tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Tekad dan semangat untuk melestarikan keindahalan alam dan laut Raja Ampat yang dilakukan

masyarakat lokal atau adat setempat, hendaknya berdampak langsung juga pada kesejahteraan

dan pembangunan. Tnetunya tidak hanya dinikmati para turis dan hanya menumbuhkan

kesenjangan masyarakat adat yang menjaga keindahan Raja Ampat.

Penerimaan Asli Daerah (PAD) sector pariwisata Kabupaten Raja Ampat masih rendah

dibandingkan dengan beberapa daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia. Masih banyaknya

sumber penerimaan sector pariwisata yang belum ditarik dari pengelolaan tempat-tempat

obyek wisata daerah. Hal tersebut disebabkan karena kepemilikan lokasi obyek daya tarik

wisata (ODTW) tersebut umumnya adalah kawasan hak ulayat masyarakat adat dan belum

banyak regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan ODTW tersebut, dan pemerintah

daerah berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan penataan kawasan ODTW tersebut.

Namun, sangat jelas terlihat bahwa pengembangan sector pariwisata di Raja Ampat telah

memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat karena adanya multiplier

effect dan dampak tidak langsung dari kegiatan pariwisata selama ini.

B. Kabupaten Belitung

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah diarahkan kepada 1) pengelolaan

dan pengembangan daya tarik wisata; 2) meningkatkan pemasaran pariwisata; 3) peningkatan

kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata daerah;

4) meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu

pengetahuan dan teknologi; dan 5) meningkatkan kerjasama dan fasilitasi pembangunan

ekonomi kreatif. Arahan rinci dan konsep pembangunan kepariwisataan daerah dirangkum

dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung termasuk

didalamnya beberapa kawasan wisata yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN).

Bahkan dalam visi dan misi Kabupaten Belitung, Dengan ditetapkan Perda Kabupaten

Belitung No. 4 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 yang

menetapkan Pariwisata sebagai prioritas pembangunan sehingga setiap program dan kegiatan

di setiap organisasi perangkat daerah harus medukung pariwisata. Menetapkan Perda

Kabupaten Belitung No. 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada

Investor di Daerah, diantaranya untuk sector pariwisata.

Perkembangan pariwisata daerah, menunjukkan gambaran perkembangan positif.

Perkembangan ini terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak

dari meningkatnya sarana dan prasarana objek wisata dan promosi yang dilakukan serta hasil

7

program dan kegiatan pariwisata lainnya. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan sebanyak

251.440 (dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh) orang yang terdiri dari

247.053 (duaratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga) wisatawan nusantara dan 4.387

(empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) wisatawan mancanegara dan selanjutnya

mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 292.885 (dua ratus sembilan puluh dua

ribu delapan ratus delapanpuluh lima) orang yang terdiri dari 285.773 (dua ratus delapan

puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) wisatawan nusantara dan 7.112 (tujuh ribu

seratus dua belas) wisatawan mancanegara, atau meningkat sebesar 0,15%.

Kabupaten Belitung telah menggapai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp120

miliar hingga saat ini. Dari jumlah itu, sebesar 40 persen atau setara Rp48 miliar datang dari

pariwisata maupun pembangunan hotel. Sebanyak 40 persen dari pariwisata penerimaan

lainnya dari tambang timah, pasir, hasil kelautan, perkebunan juga ada. Penerimaan dari

sektor pariwisata mampu meningkatan PAD, karena banyaknya perusahaan hotel yang

berbintang dan melati telah dan akan segera dibangun di Kabupaten Belitung. Ada hotel

tersebut antara lain Hotel Santika Rp200 miliar telah menginvestasikan dengan jumlah 136

kamar, dan hotel itu sudah diresmikan. Hotel JW Marriot dan Swiss-Belhotel juga sudah

investasi Rp200 miliar-Rp300 miliar dengan bangunan 4-5 lantai.4

C. Upaya Meningkatkan Penerimaan

C.1. Kabupaten Raja Ampat

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan

pengembangan sector pariwisata untuk meningkatkan pembangunan daerah

dan pelayanan masyarakat, antara lain :

a. Adanya regulasi terkait pengembangan dan pengelolaan pariwisata

daerah

b. Pelibatan dan penguatan masyarakat di lokasi ODTW baik dalam

pengembangan kampong wisata maupun kelompok sadar wisata dan

pemberdayaan masyarkat lokal

c. Pengembangan sarana infrastruktur pendukung sector pariwisata,

terutama sarana pendukung aksesibilitas ke lokasi ODTW maupun

konektifitas antar ODTW, terutama berupa kapal laut regular yang layak

untuk wisatawan

4 Hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan

Perindustrian Kabupaten Belitung.

8

d. Penerapan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan,

terutama yang berkaitan dengan daya dukung (carrying capacity)

lingkungan pada setiap destinasi wisata alam yang ada

Secara realistis harus diakui masih perlu uapaya dalam membenahi

sektor pariwisata di Kabupaten Raja Ampat agar menarik pariwisata sebanyak-

banyaknya untuk berkunjung ke Raja Ampat dengan waktu tinggal yang cukup

lama. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemda dan pihak-pihak terkait

perlu berbenah diri dengan sangat serius dari sekarang. Selanjutnya, apabila

sudah mampu dibenahi dengan baik, maka kondisi dan situasi tersebut perlu

dipertahankan. Salah satunya adalah transportasi penerbangan rute Sorong-

Waisai hanya dua kali seminggu. Armada lain yang bisa dimanfaatkan adalah

kapal laut dan speedboat, terutama dari kota Sorong. Khusus speedboad

biasanya hanya ada satu sampai dua jadwal keberangkatan tiap hari dengan

durasi perjalanan 90 menit.

C.2. Kabupaten Belitung

Belum optimalnya pengelolaan pariwisata menjadi potensi ekonomi

daerah dan sumber daya alam, yang ditandai dengan, terjadinya trend

perlambatan pertumbuhan ekonomi, masih adanya disparitas pembangunan

antar daerah; belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh

(zona pertumbuhan); belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam;

rendahnya daya saing daerah; pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-

pulau kecil belum optimal; tingginya Inflasi; pengembangan pariwisata belum

optimal; belum berkembangnya ekonomi kerakyatan dan tingkat ketahanan

pangan masih rendah.

Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, yang dipengaruhi oleh

belum optimalnya kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan

bekas tambang; tingginya tingkat kerusakan lingkungan darat maupun laut; dan

belum mantapnya pemanfaatan ruang Ketersediaan Prasarana dan Sarana yang

belum memadai, yang dipengaruhi oleh konektivitas inter dan intra wilayah

belum optimal; pelayanan ketersediaan air minum, sanitasi dan penyehatan

lingkungan masih rendah; penyediaan perumahan rakyat masih terbatas; dan

rendahnya rasio elektrifikasi.

9

Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap, yang dipengaruhi

tingginya migrasi penduduk; masih lambannya laju pertumbuhan IPM; tingkat

kemiskinan tertinggi berada di desa; masih adanya pengangguran; pengidap

HIV/AIDS meningkat; keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih rendah;

pembangunan belum responsif gender; dan pengelolaan kawasan transmigrasi

belum optimal.

Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap, yang dipengaruhi

oleh pelayanan publik belum optimal; masih rendahnya kompetensi aparatur;

kapasitas keuangan daerah masih rendah; belum maksimalnya peran gubernur

selaku wakil pemerintah pusat; dan masih terjadinya tumpang tindih

kepemilikan lahan.Sosial Budaya, yang dipengaruhi oleh meningkatnya

kriminalitas; masih adanya Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS);

pengendalian penyakit menular dan tidak menular; penanggulangan bencana;

dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal.

Dampak dari Perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Belitung

harus didukung dengan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan

potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

Pemanfaatan potensi sumberdaya alam perlu ditingkatkan dengan tidak

melupakan pelestarian yang berkelanjutan. Dengan masih adanya aktifitas

sektor pertambangan dan penggalian rentan terhadap pengrusakan kualitas

lingkungan, selain itu perilaku kurang baik dari aktivitas masyarakat juga

memberikan kontribusi didalam degradasi kualitas lingkungan akibatnya

tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di darat, laut, pencemaran air,

pencemaran tanah dan pencemaran udara cukup mengkhawatirkan.

Dalam hal ini strategi lain yang perlu dukungan adalah Tanpa dukungan

penuh pembangunan urusan perhubungan tentunya pembangunan urusan lain

tidak akan memberikan hasil yang optimal, salah satu contoh adalah

pembangunan urusan pariwisata. Pembangunan transportasi darat daerah

difokuskan kepada penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat yang

memadai, sedangkan pembangunan transportasi laut difokuskan kepada

pengembangan Pelabuhan Laut Tanjung Batu, dan pembangunan transportasi

udara difokuskan kepada pengembangan Bandara Udara H.A.S Hanandjoedin

tentunya mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan wewenang daerah.

10

Secara umum, pembangunan perhubungan daerah diarahkan kepada

penguatan sistem pelayanan transportasi darat, laut dan udara.

IV. Penutup

Parawisata pada saat sekrang telah menjadi bagian penting dalam kegiatan

perekonomian, terutama daerah yang memiliki objek yang menarik. Kegiatan pariwisata

memiliki efek berganda karena dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi

ikutan lainnya, seperti jasa perhotelan, restauran,jasa hiburan dan rekreasi, agen perjalanan

dan sebagainya, sehingga pariwisata telah menjadi industri yang penting dalam

perekonomian. Bahkan pemerintah Indonesia adalah jumlah wisatawan asing berkunjung

diharapkan mencapai 20 juta, sedangkan wisatawan nusantara yaitu pengunjung dari dalam

negeri yang berwisata berbagai objek diharapkan berjumlah 275 juta orang.

Namun kegiatan pariwisata juga meiputi berbagai disemensi sosial, budaya yang tentunya

akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan potensi parawisata objeknya

berada pada wilayah admisitrasi pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas. Terlebih setelah

kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi terhadap penngembangan potensi parawisata

dalam upaya mencari sumber-sumber pnerimaan PAD. sektor pariwisata tersebut tentunya

akan menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, dimana daerah memiliki

kewenangan seluas-luasnya untuk menngelola daerahnya sendiri termasuk penerimaan,

pernbiayaan atas pengeluaran yang terjadi, sesuai regulasi yang mengatur tentang

perimbangan dan pemerintahan daerah.

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat

dari pendapatan sektor pariwisata Raja Ampat tiap tahun cenderung naik, pada 2016

pendapatan Rp15 miliar. Bahkan dalam target dalam APBD pendapatan asli daerah (PAD) dari

sektor pariwisata Rp20 miliar. Sumber penerimaan dari sektor pariwisata RRaja Ampat anata

lain (Cottage, Hotel, dan homestay) dengan pihak ketiga (pengelola) sesuai perjanjian

kerjasama. Mengingat hak kepemilikan merupakan hak ulayat tanah adat. Kemudia dari

Restribusi Kapal Wisata bersumber dari restribusi ijin trayek tetap kapal Liveaboard / pinisi

yang beroperasi di Wilayah Raja Ampat selama 1 tahun. Penerimaan lainnya adalah Restribusi

PIN Wisata berupa restribusi 30 % dari pembelian Kartu Jasa Lingkungan (KJL) bagi Wisatawan

Asing dan Domestik melalui BLUD UPTD KKLD Raja Ampat. PIN tersebut harus dibeli seharga

Rp. 500 ribu untuk wisatawan dosmestik dan Rp 1 Juta untuk wisatawan mancanegara.

Perkembangan pariwisata Kabupaten Belitung meningkat pesat sejalan dari meningkatnya

sarana dan prasarana objek wisata dan promosi yang dilakukan serta hasil program dan

kegiatan pariwisata lainnya. Terutama perkembangan jumlah akomodasi jumlahnya dari tahun

2015 sebanyak 43(empat puluh tiga) buah menjadi 51(lima puluh satu) buah pada tahun 2016.

11

Hal itu menunjukkan bahwa permintaan akan tempat penginapan semakin meningkat karena

semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Dalam upaya mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi maka perlua ada strategi lain

yang perlu dukungan karena tanpa dukungan penuh pembangunan urusan perhubungan

tentunya pembangunan urusan lain tidak akan memberikan hasil yang optimal, salah satu

contoh adalah pembangunan urusan pariwisata. Pembangunan transportasi darat daerah

difokuskan kepada penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai,

sedangkan pembangunan transportasi laut

Dengan demikian dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah baik kabupaten raja

Ampat maupun Belitung, perlu upaya yang lebih seius dalam penyediaan sarana prasarana

pendukung serta infrastruktur yang memadai dalam kemudahan mengakses objek-objek

pariwisata. Selain itu masih diperlukan peran pemerintah pusat dalam mempromosikan objek-

objek serta keputusan terkait pengelolaan bandara udara pada kegua daerah tersebut dalam

mentriger investor dalam mau menanmkan modalnya. Selain iyu perlu penyediaan dan

pendidikan yang emadai unyuk tenaga yang mumpuni dalam menunjang pengembangan

pariwisata.

12

DAFTAR PUSTAKA

Asal Usul Suku Baduy/Kanekes Banten dalam http://www.alambudaya.com/2010/07/asal-usul-suku-Baduykanekes-banten.html, diakses 8 Maret 2018.

BUKU

Ahmad Yani, (2103), “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia”, Jakarta : Rajawali Pers.

Abdul Halim dkk, (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Koeswara, E, ( 2000), Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 , Analisis CSIS No. I Tahun XXIX, 2000.

Kaho, Riwu Josef. (2007).Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Indentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggarannya Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman.( 1992). Analisis Data Kualitatif . Jakarta : UI - Press.

Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik,Penerbit, Andi, Yogyakarta.

Kristiadi, J.B., 2002, “Problema Pendapatan Daerah”, Prisma No. 18 Edisi ke-8, Jakarta

Kodhyat, H, 1989, Tolak Ukur Mengevaluasi Perkembangan Pariwisata , Jakarta.

Spillane, James. J. 1987. Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta: Kanisius.

Yoeti, Oka A , (1991), Pemasaran Pariwisata, Bandung : Angkasa.

Website

Belitung Fokus Kembangkan Sektor Pariwisata, http://www.koran-jakarta.com/belitung-fokus-kembangkan-sektor-pariwisata/, tanggal 7 Mei 2018

Pariwisata Kini Jadi Andalan Pendulang Devisa Negara , http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959, 26-Agu-2015

3 Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua, http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/ , 17/10/2017

“Pariwisata dan E-Commerce Jadi Unggulan Investasi Indonesia di 2018”, https://www.indopos.co.id/read/2018/01/06/122402/pariwisata-dan-e-ommerce-jadi-unggulan-investasi-indonesia-di-2018, Sabtu, 06 Januari 2018, diakses 13 April 2018.

13

Raja Ampat Targetkan Pendapatan Wisata Tahun Ini Rp20-miliar, http://tabloidjubi.com/m/artikel-4682-raja-ampat-targetkan-pendapatan-wisata-tahun-ini-rp20-miliar.html, Sabtu, 17 Maret 2017.

Targetkan Ranking 20 Dunia : Kontribusi Pertumbuhan Pariwisata di Sektor Ekonomi Terbesar dan Tercepat, https://ekbis.sindonews.com/read/1231216/34/kontribusi-pertumbuhan-pariwisata-di-sektor-ekonomi-terbesar-dan-tercepat-1502940648, Kamis, 17 Agustus 2017.

Dokumen Resmi

BPS “ Kabupaten Raja Ampat dalam Angka” Tahun 2017

BPS “ Kabupaten Belitung dalam Angka” Tahun 2017

RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2013-2018