EXECUTIVE SUMMARY - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/puslit/files/hasil_penelitian/hasil-penelitian... · merupakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan

EXECUTIVE SUMMARY

PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DI PUSKESMAS

DAERAH KEPULAUAN SEBAGAI UPAYA UNTUK

MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN NEONATAL

(Studi di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dan Kota

Tual Provinsi Maluku)

2018 Peneliti:

Tri Rini Puji Lestari

PUSAT PENELITIAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

1

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang ditujukan pada ibu hamil (bumil) dapat menentukan

status kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Pelayanan kesehatan maternal

merupakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan

seorang ibu pada saat hamil, persalinan dan masa nifas agar calon bayinya terlahir

dalam keadaan yang sehat tanpa ada kecacatan. Tahun 2012 Pemerintah meluncurkan

program expanding maternal and neonatal survival (EMAS) yang diawali di enam

provinsi1 dalam rangka menurunkan AKI dan AKN sebesar 25%. (Depkes, 2016).

Sampai saat ini belum semua puskesmas mempunyai fasilitas dan kemampuan

pelayanan PONED terutama puskesmas di wilayah kepulauan, dimana wilayah

kepulauan identik dengan masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana

(termasuk dibidang kesehatan).

Secara umum puskesmas memiliki program pelayanan kesehatan ibu, anak, dan

keluarga berencana. Sedangkan untuk program pelayanan kesehatan ibu bertujuan

untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pemeliharaan sejak bumil, ibu menyusui,

bayi baru lahir, bayi, anak balita, usia prasekolah, usia sekolah sampai remaja, pasangan

usia subur (PUS).

Menurut H.L. Bluum, faktor pelayanan kesehatan merupakan salah satu dari

empat faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat atau

perorangan. Selain itu, Green juga mengungkapkan bahwa ketersediaan sarana dan

prasarana, sumber daya kesehatan dan pelayanan kesehatan adalah faktor pemungkin

(enabling factors), yang memfasilitasi perilaku individu/masyarakat dalam

pemanfaatan pelayanan kesehatan. (Notoadmodjo, 2010).

Hasil penelitian dari Haryono (2013) di Madura juga mengungkapkan bahwa

selain faktor sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, serta geografis, faktor kesiapan

pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi pertimbangan

masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam pertolongan persalinan.

Secara umum, ada beberapa penyebab masih tingginya angka kematian ibu dan

neonatal di suatu daerah, diataranya masih rendahnya akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yang profesional saat hamil (antenatal care) dan kurangnya

1 Program dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera

Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut disebabkan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan.

2

ketrampilan tenaga kesehatan di puskesmas khususnya dokter dan bidan dalam

memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil. Sedangkan khusus di daerah kepulauan,

kondisi geografi yang sulit dijangkau dan terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan merupakan salah satu hambatan tersendiri dalam

memberikan pelayanan kesehatan pada bumil di puskesmas.(UNFA, 2006).

Berdasarkan latarbelakang tersebut pertanyaan penelitiannya adalah: 1).

bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas daerah

kepulauan? 2). bagaimana capaian kinerja pelayanan kesehatan bumil di puskesmas

daerah kepulauan?

II. TUJUAN DAN MANFAAT

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menggali berbagai data dan

informasi terkait upaya pelayanan kesehatan pada bumil di puskesmas daerah

kepulauan dan capaian kinerja pelayanannya.

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dan

menganalisis beberapa hal terkait:

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas yang didasarkan

pada aspek:

a) Kesiapan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil yang diantaranya mencakup SDM (ketersediaan petugas yang terlibat dalam tim , sarana dan prasarana (ketersediaan dan kecukupan alat kesehatan, ketersediaan dan kecukupan obat-obatan, ketersediaan ambulans, puskesmas keliling dan/atau perahu bermotor dengan kondisi baik dan berfungsi, kompetensi petugas, dan keikutsertaan petugas dalam pelatihan), dan pendanaan.

b) Prosedur pelayanan, waktu pemberian pelayanan, dan evaluasi hasil pelayanan bumil,

c) Persepsi masyarakat penerima pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas yang didasarkan pada aspek fasilitas pelayanan, sikap petugas, dan transparansi pelayanan.

2. Capaian kinerja pelayanan kesehatan bumil di puskesmas yang didasarkan

pada aspek standar pelayanan minimal pelayanan antenatal (ANC) terpadu di

puskesmas (TB dan BB, TD, Tinggi Fundus Uteri, imunisasi TT, cek HB dan

protein urine, pemberian Tablet Fe).

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi anggota DPR dalam

menjalankan fungsi pengawasan khususnya Komisi IX, terkait pelaksanaan pelayanan

3

bumil di puskesmas daerah kepulauan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi bahan masukan dapat memberikan masukan terhadap upaya penurunan AKI

dan AKN di puskesmas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus

di puskesmas di Kabupaten Natuna dan Kota Tual. Pendekatan kualitatif dipilih karena

sifatnya yang terbuka dan fleksibel sehingga dapat diperoleh gambaran dan penjelasan-

penjelasan yang mendalam mengenai masalah penelitian serta dapat memberikan

masukan dan rekomendasi alternatif perbaikannya.

Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang menggunakan

poin kunci yaitu reduksi data dan intepretasi. Analisis penelitian ini akan dilakukan

melalui kedua proses tersebut sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang

ingin dicari dari penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Puskesmas

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan priortas

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok

rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Sehingga penilaian

terhadap status kesehatan dan kinerja kesehatan ibu dan anak penting untuk

dilakukan.

Upaya kesehatan ibu adalah upaya dibidang kesehatan yang menyangkut

pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin dan menyusui. Tujuan program

kesehatan ibu adalah agar tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan

derajat kesehatan yang optimal bagi ibu. Meningkatkan kemampuan ibu meliputi

pengetahuan, sikap dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya

dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan

keluarga.

Upaya penurunan angka kematian ibu dan neonatal di puskesmas dilakukan

melalui program ANC (Ante Natal Care/perawatan dalam kehamilan). ANC merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam mengupayakan kehamilan yang sehat baik bagi

ibu maupun bagi anaknya. Karena setiap wanita hamil mempunyai risiko komplikasi

4

dan berhak mendapatkan akses terhadap pelayanan asuhan kehamilan, persalinan, dan

nifas yang bermutu. Pelayanan ANC diantaranya meliputi: timbang dan ukur tinggi

badan, ukur tekanan darah, skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian tetanus

toksoid), (ukur) tinggi fundus uteri, pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan),

temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), dan tes

laboratorium sederhana (Hb dan protein urin) dan/atau berdasarkan indikasi (HbsAg,

Sifilis, HIV, Malaria, TBC). Ibu hamil selama masa kehamilan minimal mendapatkan

antenatal care sebanyak 4 kali, yaitu pada saat usia kehamilan antara 0-3 bulan (

K1), saat usia kehamilan antara 4-6 bulan (K2), saat usia kehamilan mencapai 32

minggu (K3), dan saat usia kehamilan antara 32-36 minggu (K4).

ANC merupakan pelayanan kesehatan dasar untuk ibu hamil yang harus

dilakukan sesuai standar yaitu minimal empat kali pemeriksaan selama masa

kehamilam. Karena setiap masa kehamilan dimungkinkan terjadinya masalah atau

komplikasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan

ANC yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana, dan

masyarakat itu sendiri.

1. Kabupaten Natuna

Upaya pelaksanaan kesehatan ibu hamil di puskesmas meliputi: pelaksanaan

pelayanan kesehatan KIA, pelayanan ANC (antenatal care) dan PNC (Postnatal care)

sesuai standar, kemitraan bidan dan dukun, pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita,

kunjungan rumah dan pendataan sasaran, sosialisasi persalinan di fasilitas kesehatan,

pengorganisasian kelmpok donor darah untuk ibu hamil, sosialisasi dan penempelan

stiker P4K, penyusunan SOP pelayanan KIA di puskesmas, serta rumah tunggu

kelahiran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan ANC di puskesmas

sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini sejalan dengan

pendapat pasien yang merasa puas atas pelayanan ANC yang mereka terima dari

puskesmas. Pasien menyatakan bahwa selama ini petugas puskesmas telah bersikap

peduli, tanggap, handal dan pasien merasa terjamin untuk mendapatkan pelayanan ANC

yang bermutu.

Pelayanan ANC ditujukan untuk 1). Menyediakan layanan antenatal terpadu,

komprehensif dan berkualitas, termasuk konseling kesehatan dan gizi ibu hamil,

5

konseling KB dan pemberian ASI. 2). Menghilangkan “missed opportunity” pada ibu hami

dalam mendapatkan pelayanan ANC terpadu, komprehensif dan berkualitas. 3).

Mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita bumil. 4).

Melakukan intervensi terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini

mungkin. 5). Melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan

sistem rujukan yang ada.

Pelaksanaan ANC di puskesmas dilakukan oleh sebuah team yang dimotori oleh

seorang penanggungjawab. Adapun peran dari tanggungjawab tersebut adalah: 1).

Memastikan bahwa semua pelayanan kehamilan, peralinan dan nifas sesuai standar

operasional prosedur (SOP); 2). Mengkoordinir semua petugas yang bertugas di KIA; 3).

Melakukan monitoring terhadap pelyanan ANC terpadu di puskesmas pembantu

(pustu) dan pos kesehatan desa (poskesdes); 4). Memberikan KIA kepada ibu hamil; 5).

Mendokumentasikan semua pelayanan kedalam buku KIA dan rekam medis pasien; 6).

Memeriksa keteraturan kunjungan pasien, jika pasien tidak datang petugas membuat

jadwal kunjungan ke rumah.

Sedangkan peran petugas KIA adalah: 1). Melakukan persiapan pelayanan ANC

terpadu; 2). Melaksanakan pelayanan ANC terpadu sesuai SOP; 3). Mempersiapkan

ruangan yang nyaman untuk melakukan perjalanan ANC terpadu; 4). Melakukan

pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaa; 5). Mendokumentasikan semua hasil

pemeriksaan kedalam rekam medis pasien; 6). Merapikan kembali semua peralatan

yang digunakan da lam pemeriksaan; 7).melakukan kunjungan rumah pada pasien yang

tidak melakukan pemeriksaan secara rutin.

Ketersediaan SDM yang bertugas melaksanakan pelayanan ANC di puskesmas

masih sangat terbatas. Sebagai contoh total anggota team yang bertugas di puskesmas

Batubi sebanyak 8 orang (termasuk koordinator) dengan pendidikan terakhir sebagian

besar DIII kebidanan dan terdiri dari 2 orang berstatus pegawai PNS, 3 orang berstatus

pegawai CPNS dan 3 orang sebagai pegawai kontrak. Untuk dapat menjalankan tugas

dan tanggungjawab secara profesional dalam memberikan pelayanan ANC, para petugas

KIA dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang didapat selain

melalui pendidikan formal dapat juga melalui pelatihan/seminar/workshop yang

dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sebagai

pelaksana pemberi pelayanan ANC minimal sudah mengikuti pelatihan asuhan Ibu

Hamil (ANC) standar terpadu. Namun faktanya belum ada satu petugas pun yang

6

pernah mengikuti pelatihan tersebut . Adapun jenis pelatihan yang pernah diikuti

adalah jenis pelatihan lainnya, seperti misalnya pelatihan Midwifery update (MU)

sebagai syarat wajib jika akan mengajukan STR bidan, Stimulasi dan Deteksi, Intervensi

Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemantauan pertumbuhan anak dan KB) dan

umumnya atas biaya pribadi. Kondisi ini sejalan dengan keluhan informan di puskesmas

yang dinyatakan bahwa masih banyak petugas puskesmas yang kurang cakap dalam

melaksanakan pelayanan antenatal (khususnya pelayanan kebidanan).

Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana pokok seperti alat untuk

pemeriksaan kehamilan, alat untuk pertolongan persalinan, obat-obatan, ambulan

sudah tersedia. Namun ketersediaan sarana dan prasarana untuk keperluan melakukan

penyuluhan dan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia di wilayah kerja yaitu

seperti alat peraga praktik persalinan (pantom) belum ada. Sehingga upaya pemberian

penyuluhan terkait proses persalinan yang baik tidak dapat dilakukan dengan maksimal

(karena tidak dapat divisualisasikan selain melalui poster)

Anggaran untuk pelaksanaan ANC didapat dari dana BOK. Secara umum 60%

diperuntukkan untuk jasa pelayanan dan 40% untuk non jasa seperti: 10% untuk obat-

obatan dan 30% untuk pengadaan ATK, operasional kegiatan, pemeliharaan sarana dan

prasarana. Besaran anggaran perbulan untuk pelaksanaan ANC di 5 desa sebesar 0,02%

dari total anggaran (Rp. 600.000,-). Dana tersebut diperuntukkan untuk biaya

transportasi petugas. Sedangkan untuk pelayanan antenatal di puskesmas, anggarannya

melekat dengan anggaran program lain yang terkait dengan program KIA dan

anggarannya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, seperti misalnya

program KB, penanggulangan HIV/AIDS, TB, imunisasi, dan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat umumnya lebih suka melakukan

pemeriksaan antenatal di posyandu, hal ini dikarenakan letak posyandu yang lebih

dekat ke rumah mereka dibanding ke puskesmas. Namun tidak menutup kemungkinan

bagi warga yang akan melakukan pemeriksaan antenatal di puskesmas. Selain itu jika

memerlukan pemeriksaan khusus ke laboratorium misalnya, maka pemeriksaan hanya

bisa dilakukan di puskesmas. Pelaksanaan pemeriksaan antenatal di posyandu

dilakukan satu kali tiap bulannya.

Pelayanan kesehatan ibu bersalin normal dilakukan di puskesmas sedangkan

bagi ibu hamil yang risti dirujuk ke rumah sakit umum daerah Natuna. Bagi ibu hamil

yang sudah mendekati masa persalinan dianjurkan 1 minggu sebelum taksiran partus

7

sudah masuk ke rumah tunggu kelahiran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan

pemantauan kondisi ibu hamil dan janinnya.

2. Kota Tual

Upaya pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas terdiri dari 1). Pelayanan

antenatal seperti: pelaksanaan programperencanaan pencegahan persalinan dan

komplikasi(P4K), pemantauan ibu hamil risiko tinggi, dan [embinaan pelayanan

kesehatan ibu; 2). Pelayanan kesehatan neonatal dan bayi, seperti: pemantauan

kesehatan neonatal termasuk neonatus risiko tinggi (risti); 3). Pelayanan kesehatan

bati, seperti: pemantauan kesehatan bayi risiko tinggi; 4). Posyandu ibu hamil.

Pelaksanaan pelayanan antenatal di Kota Tual menurut informan dari puskesmas

sudah sesuai dengan standar pelayanan ANC. Pelaksanaan ANC dilakukan sebagian

besar di posyandu bumil. Hal ini dikarenakan letak rumah penduduk yang umumnya

berjauhan sedangkan kendaraan umum sangat jarang ada. Namun demikian cakupan

kunjungan ibu hamil K1 dan K4 dari tahun 2015 mengalami peningkatan. Cakupan K4

menunjukkan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2016 (83%) dibanding tahun

2015 (73%). Kondisi ini sebagai indikasi bahwa ibu hamil lebih sering melakukan

pemeriksaan kehamilan pada saat kehamilannya sudah memasuki usia > 20 minggu.

(lihat gambar berikut).

Gambar 6. Cakupan K1 dan K4 Pada Ibu Hamil Tahun 201 - 2016

Sumber: Dinkes Kota Tual, 2016.

Cakupan K1 paling tinggi pada puskesmas Ohoiel, Tubyal Kur, dan Ohoitahit

sebesar 100% dan yang terendah pada puskesmas Kaimear sebesar 5%. Hal ini

dikarenakan tidak tersedianya tenaga bidan dan seringnya ibu hamil yang

memeriksakan kehamilannya setelah usia kehamilan mencapai diatas 20 tminggu.

Untuk K4, tertinggi pada puskesmas Fiditan dan Tam Ngurhir dan terendah pada

puskesmas Kaimear. (lihat gambar berikut).

8

Gambar 7. Cakupan Kunjungan K1 per Puskesmas dai Kota Tual Tahun 2016

Sumber: Dinkes Kota Tual, 2016

Gambar 8. Cakupan Kunjungan K4 per Puskesmas di Kota Tual Tahun 2016

Sumber: Dinkes Kota Tual, 2016

Gambar diatas menunjukkan bahwa cakupan K4 pada tiap puskesmas yang

memenuhi target adalah puskesmas Un, Fiditan, Ngadi, Tamedan dan Tam Ngurhir.

Kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat mencapai target, antara lain karena

sweeping ibu hamil tidak berjalan optimal, serta pencapaian program ibu hamil yang

kurang optimal.

Ketersdiaan SDM yang bertugas di bidang KIA sangat terbatas. Sebagai contoh di

puskesmas Tual terdapat 3 orang tenaga kesehatan berstatus PNS dengan pendidikan

terakhir D4 satu orang, D3 satu orang dan D1 satu orang. Sedangkan tenaga kesehatan

yang bertugas di puskesmas pembantu (Pustu) atau Pos kesehatan desa (Poskesdes)

berjumlah 6 orang dengan pendidikan terakhir D3 dan status kepegawaian PNS satu

orang (selenihnya CPNS).

Terkait pembekalan pengetahuan dan keterampilan mengenai ANC bagi tenaga

kesehatan yang bertugas di pelayanan ibu hamil di puskesmas di Kota Tual belum ada.

Adapun seminar atau diklat yang pernah diikuti baru ditujukan untuk tenaga kesehatan

dengan status kepegawaian PNS adalah seminar atau diklat berkaitan dengan

kesehatan reproduksi (seperti deteksi dini kanker serviks). Kondisi ini sangat

9

memprihatinkan mengingat dari segi jumlah tenaga kesehatan yang berstatus PNS

masih kurang, sementara tenaga kesehatan yang ada belum dibekali dengan

pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebagai seorang profesional dalam

memberikan pelayanan kepada ibu hamil.

Ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas juga masih minim dan pasokan

listrik pun terbatas (sering terjadi listrik mati). Alat transportasi untuk memudahkan

petugas mengunjungi wilayah kerja yang luas juga belum ada. Seperti misalnya motor

untuk di wilayah daratan dan perahu bermotor untuk menjangkau puskesdes di pulau.

Selama ini untuk menyeberangi pulau hanya mengandalkan tranportasi perahu umum

dan untuk yang di daratan hanya mengandalkan motor pribadi atau milik warga

setempat. Akibatnya akses dan koordinasi dalam memberikan pelayanan ibu hamil sulit

dilakukan.

Secara umum anggaran yang tersedia sebesar 13,5% diperuntukkan untuk

kegiatan KIA. Selain itu ada juga angggaran yang didapat dari JKN (kapitai) sebesar

11,6% untuk pelaksanaan ANC.

Pemeriksaan antenatal dapat dilakukan di puskesmas maupun di posyandu

bumil. Jumlah kunjungan yang melakukan pemeriksaan antenatal ke puskesmas lebih

sedikit dibandingkan bumil yang melakukan pemeriksaan antenatal ke posyandu.

Sebagai cotoh kunjungan pasien untuk mendapatkan pelayanan antenatal di Puskesmas

Tual dalam seharinya kurang dari 3 orang. Masyarakat lebih suka melakukan

pemeriksaan antenatal di posyandu bumil karena letaknya yang lebih dekat dengan

tempat tinggalnya. Namun demikian pelayanan persalinan ke tenaga kesehatan

meningkat kondisi ini menunjukkan keberhasilan petugas puskesmas untuk mendorong

ibu bersalin melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin di fasilitas kesehatan dan

ditolong oleh tenaga kesehatan.

B. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Puskesmas

Keberhasilan upaya kesehatan ibu diantaranya dapat dilihat dari indikator angka

kematian ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan,

persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas atau

pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan

lainnya disetiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini tidak saja mampu menilai

rogram kesehatan ibu, tetapi juga mampu meniai derajat kesehatan masyarakat, karena

10

sensifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas

maupun kualitas. Pelayanan kesehatan ibu hamil, selain dilihat ada kualitas pelayanan

antenatal yang diberikan, capaian cakupan pelayanan anenatal juga perlu

dipertimbangkan dalam penilaian dan membuat perencanaan perencanaan kedepan.

Karena hal ini dapat mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan

pentingnya pemeriksaan kehamilan sekaligus juga menunjukkan peran dan kinerja

petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan antenatal.

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan

profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilannya yang mengikuti program

pedoman ANC yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan prefentif (di

puskesmas). hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1 dan K4.

Cakupan K1 atau disebut juga dengan akses pelayanan ibu hamil merupakan

gambaran besaran ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan

kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran

besaran ibu hamilyang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar

serta paling sedikitempat kali kunjungan. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan

untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan/atau janin berupa deteksi dini

faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Komponen lain dalam pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu pemberian zat besi

sebanyak 90 tablet (Fe). Zat besi merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk

membentuk sel darah merah. Selain itu berperan juga sebagai komponen dalam

membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang

terdapat pada tulang, tulang rawan dan jaringan penyambung), serta enzim.

Zat besi memiliki peran vital terhadap pertumbuhan janin. Selama hamil asupan

zat besi harus ditambah mengingat selama kehamilan, volume darah pada tubuh ibu

meningkat. Sehingga untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan ibu dan menyuplai

makanan serta oksigen pada janin melelui plasenta, dibutuhkan asupan zat besi yang

lebih banyak. Asupan zat besi yang diberikan leh ibu hamilkepada janinnya melalui

plasenta akan digunakan janin untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, termasuk untuk

perkembangan otaknya, sekaligus menyimannya dalam hati sebagai cadangan hingga

bayi berusia 6 bulan. Zat besi juga dapat membantu dalam mempercepat proses

penyembuhan luka khususnya luka yang timbul dalam proses persalinan.

1. Kabupaten Natuna

11

Secara umum, gambaran AKI di kabupaten Natuna mengalami penurunan mulai

dari 514,71 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 73,96 per 100.000

kelahiran hidup pada tahun 2016. Adapun penyebab kematian ibu terbanyak karena

eklamsia. (lihat gambar berikut).

Gambar 9. Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Natuna Tahun 2012 - 2016

Capaian K1 dan K4 di Kabupaten Natuna dari tahun 2012 sampai dengan tahun

2016 secara umum mengalami peningkatan untuk kedua indikador (K1 dan K4),

kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan ibu hamil. Lihat gambar berikut. Namun demikian terjadi penurunan pada

tahun 2016 hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang enggan memeriksakan

kehamilannya ke tenaga kesehatan. Hal ini karena masih ada mitos-mitos negative

(misalnya dilarang pergi jauh keluar rumah bagi ibu hamil) tentang kehamilan yang

masih dipakai oleh sebagian ibu hamil dan keluarga.

Gambar 10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Di Kabupaten

Natuna Tahun 2012 - 2016

Gambat diatas menunjukkan, walau secara nasional sudah melebihi target

nasional (72%), namun cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2016

belum memenuhi target kabupaten sebesar 100% (84,64%). Namun terdapat satu

12

kecamatan yang sudah mencapai target tersebut yaitu Kecamatan Bunguran Tengah

(lihat gambar berikut).

Gambar 11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4 Menurut Puskesmas Di

Kabupaten Natuna Tahun 2016

Cakupan pemberian tablet Fe di kabupaten Natuna terjadi penurunan dibanding

tahun 2015 yaitu 87,1% dibanding tahun 2016 sebesar 83,52%. Adapun puskesmas

dengan cakupan Fe tertinggi yaitu Bunguran Tengah (100%) dan terendah puskesmas

Serasan Timur (51,61%).

Gambar 12. Cakupan Pemberian 90 Fe Pada Ibu Hamil K4 Menurut Puskesmas Di

Kabupaten Natuna Tahun 2016

2. Kota Tual

Angka kematian ibu (AKI) di Kota Tual secara umum pada tahun 2013 sampai

2015 mengalami penurunan yaitu dari 239 kasus menjadi 6 kasus per 100.000

kelahiran hidup. Pada tahun 2014 sampai 2015 terjadi penurunan yang cukup

13

mencolok yaitu dari 188 kasus menjadi 6 kasus per 100.000 kelahiran hidup (lihat

gambar 13). Kondisi ini menjadi indikator capaian pelayanan kesehatan ibu di Kota

Tual.

Gambar 13. Angka Kematian Ibu Di Kota Tual Tahun 2013 - 2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017

Capaian K1 dan K4 di Kota Tual pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika

dibandingkan tahun 2015. K1 pada tahun 2015 sebesar 92% menjadi sebesar 93% pada

tahun 2016. K4 pada tahun 2015 sebesar 73% meningkat menjadi 85,14% pada tahun

2016 (lihat gambar 14). Kondisi tidak tercapainya K4 adalah karena pemeriksaan

kehamilan sering dilakukan ibu pada saat kehamilannya sudah memasuki usia > 20

minggu .

Gambar 14. Capaian K1 dan K4 Pada Ibu Hamil Di Kota Tual Tahun 2013 - 2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017

Gambar 14. Capaian K1 Pada Ibu Hamil Di Kota Tual Berdasarkan Puskesmas Tahun 2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017

14

Gambar diatas menunjukkan bahwa cakupan K1 tertinggi terjadi di puskesmas

Kur (120%), Ohoiel (108%), dan Ohoitahit (107%) yaitu diatas 100%. Sedangkan

cakupan K1 terendah terdapat pada puskesmas Kaimear (5%).

Cakupan K4 tertinggi berada pada puskesma Fiditan dan Tam Ngurhir yaitu

100%. Cakupan K4 terendah pada puskesmas Kaimear (55%). (lihat gambar 15).

Berdasarkan informasi dari informan, kendala puskesmas yang tidak bisa mencapai

target karena diantaranya sweeping ibu hamil tidak berjalan optimal dan penjangkauan

program ibu hamil yang kurang optimal seperti pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil.

Gambar 15. Capaian K4 Pada Ibu Hamil Di Kota Tual Berdasarkan Puskesmas

Tahun 2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017

Gambar 16. Capaian Pemberian Tablet Fe1 dan Fe3 Pada Ibu Hamil Tahun 2009 -

2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017

Pada gambar 16 menunjukkan gambaran cakupan pemberian Fe1 dam Fe3 ibu

hamil di Kota Tual dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Pada tahun 2013 cakupan Fe1

sebesar 94,3% terjadi penurunan hingga puncaknya tahun 2015 sebesar 87% kemudian

mulai meningkat lagi pada tahun 2016 yaitu 92%. Demikian juga pada cakupan Fe3

terjadi penurunan dari 78% pada tahun 2014 menjadi 69% pada tahun 2015 dan

meningkat menjali 83% pada tahun 2016.

15

Gambar 17. Cakupan Pemberian Tablet Fe1 dan Fe3 Pada Ibu Hamil Tahun 2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2017

Pada tahun 2016 cakupan pemberian Fe1 dan Fe3 terendah pada puskesmas

Kaimer (5%). Jika dikaitkan dengan ANC cakupan K4 sebesar 74,07% menunjukkan

bahwa ada koordinasi sistem pencatatan dan pelaporan yang baik karena salah satu

kriteria K4 adalah pemberian Fe3 pada ibu hamil sebanyak 90 tablet.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas di Kabupaten Natuna

dan Kota Tual sudah dilakukan sesuai dengan SOP walau dalam kondisi keterbatasan

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Keterbatasan sumberdaya manusia

tidak saja dari jumlah dan jenis profesi tenaga kesehatan, tetapi juga pengetahuan dan

kompetensi terkait pelayanan kesehatan ibu hamil karena umumnya tenaga kesehatan

di puskesmas belum pernah mendapatkan diklat terkait ANC. Padahal jika merujuk

pada the international of genycology obstetrics (FIGO), salah satu upaya mencegah

kematian ibu di puskesmas adalah dengan melakukan persalinan yang bersih dan aman

oleh tenaga yang kompeten.

Secara umum capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas di

Kabupaten Natuna dan Kota Tual belum mencapai target nasional. Selain itu, masih ada

juga beberapa puskesmas yang tingkat capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sangat

rendah dibanding capaian puskesmas lainnya. Kondisi ini menunjukkan, bahwa

ketersediaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas yang bermutu masih belum

merata.

16

B. Saran

Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan pelayanan kesehatan ibu

hamil bermutu di puskesmas melalui: penyusunan anggaran untuk kelengkapan sarana

dan prasarana serta kegiatan pelaksanaan kesehatan bumil bermutu di puskesmas.

Pihak puskesmas hendaknya lebih memantau penerapan SOP pelayanan

kesehatan bumil dengan melakukan supervisi agar dapat lebih diketahui kendaladan

dan potensi yang ada di puskesmasnya.

Pihak puskesmas juga hendaknya daat menyiapkan dan meningkatkan sumber

daya manusia di puskesmas melalui kegiatan perencanaan dan penganggaran secara

terperinci dan terkonsep dalam pelayanan kesehatan ibu hamil.

17

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Jamaluddin. 2011. Metde Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Arif, Sumantri. 2011. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Kencana.

Christine Daymone dan Immy Holloway. 2008. Metode-Metode Riset Kualitatif, penerjemah Cahya Wirtama, penyunting Santi Indra Astuti, Yogyakarta: Bentang,

Farich, Achmad. 2012. Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Gosyem Publishing.

Fauziah, Faich Carissa. 2012. Monitoring Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Di Puskesmas Ngaliyan Semarang, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro

Junadi, Purnawan. 2015. SPM 2015-2019 UKM dan KIA. Jakarta: FKM UI.

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

Kemenkes. 2013. Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kemenkes. 2013. Pelayanan Kesehatan Ibu Di fasilitas Kesehatan dan Rujukan, Pedoman bagi tenaga kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Lukman, Mediya. 2015. Badan Layanan Umum, Dari Birokrasi Menuju Korporasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Moenir, HAS. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Notoadmodjo, Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoadmodjo, Soekidjo. 2011. Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.

Ridwan, Juniarso, dkk. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.

Subandi. 2018. Rancangan Awal RKP 2019, Program PrioritasL Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Msyarakat. Disampaikan pada rapat kerja kesehatan nasional, Banten 6 Maret 2018. Jakarta: Bappenas.

United Nations Fund for Population Action. 2003. Maternal Mortality Update 2002, a focus in Emergency Obstetric Care. Newyork: WHO.

United Nations Fund for Population Action. 2006. UNFPA Maternal Mortality Update 2006 Expectation and Delivery: Investing in Midwives and Others with Midwifery Skills. Newyork: WHO.

Jurnal

Media, Yulfira. 2014. Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bersalin Di Daerah Terpencil (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat), dalam

18

Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2014. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. (43-52).

Susyanty, Andi Leny, dkk. 2016. Pelaksanaan Program Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Karawang, dalam Buletin Penelitian Kesehatan, Volume 44, Nomor 4 Desember 2016. Jakarta: Balitbang Kemkes (265-278).

Dokumen

Dinkes Kabupaten Natuna. 2016. Profril Kesehatan Kabupaten 2016. Natuna: Dinkes, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Menpan. 2003. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta: Kemenpan.

Kemkes. 2013. Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kemkes. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kemkes. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kemenkes. 2015. Profil Kesehatan Indonesia 2014. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kemenkes. 2016. Profil Kesehatan Indonesia 2015. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Internet

Dewi, Gustina. 2005. Studi Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Terhadap Kelainan Kesehatan Pada Ibu Hamil di Puskesmas Ulanweng, Kabupaten Bone. .online. http://ridwanamiruddin.com/, diakses 4 April 2018.

Haryono, Tri Joko. 2013. Pemanfaatan Dukun Bayi dan Bidan dalam Pertolongan Persalinan pada Masyarakat Madura. Online. http://psantoso-fisip.web.unair.ac.id, diakses 3 April 2018.

Hamdi, Muhammad. 2014. Konsep Monitoring Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Online. https://www.slideshare.net/hamdy98/monitoring-pelayanan-publik, akses 6 a pril 2018.