Bagian PemerintahanKab. Kutai
Kartanegara
PKP2A III LAN Samarinda
Tim Penyusun Bidang Kajian PKP2A III LAN Samarinda
• Tri Widodo W. Utomo• Andi Wahyudi• Fani Heru Wismono• Rustan A• Maria AP Sari• Tri Noor Azizah• Lany Erinda R• Betha Miranti A
•UU No.22/1999 pasal 66 ayat (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota UU No.32/2004 pasal 126 ayat 2 camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
•Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 180.188/HK-537/Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Kartanegara Kepada Camat Dievaluasi
No Bidang urusan Banyaknya Rincian Urusan
1 Bidang Pertanian 8 Rincian
2 Bidang Perindustrian dan Perdagangan 2 Rincian
3 Bidang Ketenaga Kerjaan 1 Rincian
4 Bidang Pekerjaan Umum 1 Rincian
5 Bidang Perhubungan 4 Rincian
6 Bidang Pertambangan 4 Rincian
7 Bidang Pariwisata 14 Rincian
8 Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga
1 Rincian
9 Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik 1 Rincian
10 Bidang Pendaftaran Penduduk 12 Rincian
11 Bidang Pertanahan 2 Rincian
12 Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah 3 Rincian
Total 12 Bidang Urusan 53 Rincian
Dilihat dari lokus dan kepentingannya, lebih banyak dioperasionalisasikan di Kecamatan. Contoh: penanganan penyakit masyarakat seperti perjudian, PSK, dll.
Dilihat dari fungsi administratifnya, lebih bersifat rowing (pelaksanaan) dari pada steering (pengaturan). Contoh: pemberian ijin IMB (untuk luas tertentu), administrasi kependudukan, dll.
Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat, kewenangan tadi benar-benar dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat setempat. Contoh: pelayanan sampah / kebersihan, sanitasi & kebutuhan air bersih, pendidikan dasar khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan 3 B, dll.
Dilihat dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota karena alasan keterbatasan sumber daya. Contoh: perbaikan dan pemeliharaan jalan-jalan dan jembatan perintis, pelayanan penyuluhan pertanian / KB, dll.
Dilihat dari penggunaan teknologi, tidak membutuhkan pemakaian teknologi tinggi atau menengah. Contoh: pembinaan UKM, dll.
Dilihat dari kapasitas, kecamatan memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut, baik dari aspek SDM, keuangan, maupun sarana dan prasarana
Faktor Faktor Penting dlm MenentukanPenting dlm Menentukan PPendelegasianendelegasian Kewenangan KewenanganFaktor Faktor Penting dlm MenentukanPenting dlm Menentukan PPendelegasianendelegasian Kewenangan Kewenangan
Jenis-jenis Jenis-jenis kewenangan yg kewenangan yg ddpt didelegasikan kpda Camat:pt didelegasikan kpda Camat:1.1. Kewenangan PerijinanKewenangan Perijinan..2.2. Kewenangan RekomendasiKewenangan Rekomendasi..3.3. Kewenangan KoordinasiKewenangan Koordinasi..4.4. Kewenangan PembinaanKewenangan Pembinaan..5.5. Kewenangan PengawasanKewenangan Pengawasan..6.6. Kewenangan FasilitasiKewenangan Fasilitasi..7.7. Kewenangan PenetapanKewenangan Penetapan..8.8. Kewenangan Pengumpulan Kewenangan Pengumpulan data data & Penyampaian Informasi& Penyampaian Informasi..9.9. Kewenangan penyelenggaraan.Kewenangan penyelenggaraan.
1.1. Karakteristik Karakteristik geografisgeografis (Daratan atau kepulauan, dataran atau (Daratan atau kepulauan, dataran atau pegunungan, dsb)pegunungan, dsb);;
2.2. Karakteristik Karakteristik pendudukpenduduk ((jenis pendidikan, mata pencaharianjenis pendidikan, mata pencaharian));;3.3. Karakteristik Karakteristik wilayahwilayah ((pperkotaan, pedesaan, perkebunan, erkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perumahan, dsb)kehutanan, perindustrian, perumahan, dsb)..
Sejauh mana kemampuan dan pengetahuan aparatur kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan
Urusan apa saja yang telah atau belum dapat dijalankan aparatur pemerintah kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara dalam pelimpahan sebagian kewenangan/urusan pemerintahan
Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelimpahan sebagian kewenangan/ urusan pemerintahan kepada kecamatan di Kutai Kartanegara
Bagaimana prospek pelaksanaan urusan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan/urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di Kutai Kartanegara yang dikembangkan sebagai urusan Kecamatan
Teridentifikasikan evaluasi efektifitas pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 180.188/HK-537/Tahun 2001
Teridentifikasikan kewenangan/urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada kecamatan sebagai upaya penguatan otonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan umum
Teridentifikasikan kesiapan kecamatan dalam menerima dan menjalankan kewenangan/urusan pemerintahan yang dilimpahkan
Teridentifikasikan kebijakan, tahapan, kebutuhan sumber daya, serta faktor-faktor penentu keberhasilan pelimpahan kewenangan/urusan pemerintahan kepada kecamatan
NO KECAMATANLUAS
WILAYAH (KM2)
JML PENDUDUK
(JIWA)KARAKTERISTIK UTAMA
1 2 3 4 5
WILAYAH TENGAH
1 Loa Kulu 1.405,70 38.745Pertanian : Padi Sawah; Peternakan : Ayam Kampung, Itik
2 Loa Janan 644,20 51.209 Pertanian : Padi; Peternakan : Ayam Kampung; Perkebunan : Lada
3 Tenggarong 398,10 71.270 Pertanian : Padi, Palawija, Kelapa Sawit; Pariwisata : Hutan Pariwisata, waduk Panji-Sukarame, musium kayu
4Tenggarong Seberang
437,00 49.393 Pertanian : Padi Sawah; Pertambangan : tambang golongan C (batu gamping, pasir sungai dan koral)
5 Sebulu 859,50 33.797 Pertanian : Padi, Palawija dan sayuran;Perkebunan : Kelapa, Kopi, Lada, Aren, Cengkeh, Kemiri, Kapuk dll
WILAYAH PANTAI
6 Samboja 1.045,90 44.170 Pertanian : padi, palawija, dan sayur-sayuran; Perkebunan : Lada, Kelapa, Perikanan laut dan udang
7 Muara Jawa 754.50 24.519 Pertambangan dan Penggalian; Perikanan dan Peternakan (ikan bandeng, udang, ayam, itik, kerbau); Perkebunan : Kopi, Kelapa
8 Sanga-Sanga 233,40 14.667 Pertambangan : minyak, gas bumi, dan batubara
9 Anggana 1.798,80 27. 607 Pertambangan dan penggalian : batubara; Perikanan laut;Pertanian : Palawija
10 Muara Badak 939,09 36.190 Perkebunan : Lada, Kemiri; Perikanan : ikan laut dan udang
11 Marangkayu 1.165,71 22.117 Perkebunan : karet; Pertanian : palawija, padi sawah;Perikanan : ikan laut, dan udang
WILAYAH HULU
12Muara Kaman
3.410,10 32.043Pertanian : Padi Ladang
13 Kota Bangun 1.143.74 28.001Perkebunan : Karet, Kelapa Sawit
14Muara Muntai
928.60 17.674Pertanian : Padi, Nelayan; Peternakan : Kerbau
15 Muara Wis 1.108,16 8.396 Pertanian : Padi; Peternakan : Kerbau
16 Tabang 7.764,50 10.100 Pertanian : Padi Ladang
17Kembang Janggut
1.923,90 20.451 Pertanian : Padi Ladang; Perkebunan : Pisang, Sawit
18 Kenohan 1.302,20 11.884 Pertanian : Padi Ladang
No KecamatanUrusan Yang Telah
DilaksanakanPeringkat Efektifitas
1 Muara Kaman 8 Bidang 11 rincian 1
2 Anggana, Muara Badak 7 Bidang 9 rincian 2
3 Loa Kulu, Tenggarong, Kenohan 7 Bidang 8 rincian 3
4 Loa Janan 6 Bidang 8 rincian 4
5Tenggarong Seberang, Sebulu, Samboja
6 Bidang 7 rincian 5
6 Sanga –Sanga, Kembang Janggut 6 Bidang 6 rincian 6
7 Muara Jawa, Tabang 5 Bidang 5 rincian 7
8 Marangkayu 4 Bidang 5 rincian 8
9 Muara Wis 4 Bidang 4 rincian 9
10 Kota Bangun 3 Bidang 3 rincian 10
11 Muara Muntai 2 Bidang 2 rincian 11
No Bidang UrusanTotal
Realisasi Kegiatan
Tingkat efektifitas Pelaksanaan Kewenangan
Tingkat Prospektifitas
1 Bidang Pertanahan 7.286 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi
2 Bidang Ketenaga Kerjaan 4.257 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi
3Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
1.071 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi
4 Bidang Pendaftaran Penduduk 846 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi
5 Bidang Pekerjaan Umum 173 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi
6Bidang Perindustrian dan Perdagangan
118 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi
7 Bidang Pariwisata 37 Belum Berjalan Dengan Efektif Prospek Sedang
8 Bidang Pertambangan 12 Belum Berjalan Dengan Efektif Prospek Sedang
9Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga
4 Belum Berjalan Dengan Efektif Prospek Sedang
10 Bidang Pertanian 0 Tidak Dapat Dijalankan Prospek Kurang
11 Bidang Perhubungan 0 Tidak Dapat Dijalankan Prospek Kurang
12Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
0 Tidak Dapat Dijalankan Prospek Kurang
Tingkat Keefektifan Pelaksanaan Urusan Yang Diberikan kepada Kecamatan berdasarkan Bidang Urusan dan
Tingkat Prospektifitasnya
NoNo UrgensiUrgensi PPelimpahanelimpahan
Proyeksi Proyeksi KemampuanKemampuan RekomendasiRekomendasi
11 Sangat PentingSangat Penting Sangat MampuSangat Mampu DilimpahkanDilimpahkan
22 Sangat PentingSangat Penting MampuMampu DilimpahkanDilimpahkan
33 Sangat PentingSangat Penting Kurang/Tidak MampuKurang/Tidak Mampu Dilimpahkan Dengan Dilimpahkan Dengan CatatanCatatan
44 PentingPenting Sangat MampuSangat Mampu DilimpahkanDilimpahkan
55 PentingPenting MampuMampu DilimpahkanDilimpahkan
66 PentingPenting Kurang/Tidak MampuKurang/Tidak Mampu Dilimpahkan Dengan Dilimpahkan Dengan CatatanCatatan
77 Tidak PentingTidak Penting Sangat MampuSangat Mampu Tidak Dilimpahkan saat ini Tidak Dilimpahkan saat ini (tergantung perkembangan)(tergantung perkembangan)
88 Tidak PentingTidak Penting MampuMampu Tidak Dilimpahkan saat ini Tidak Dilimpahkan saat ini (tergantung perkembangan)(tergantung perkembangan)
99 Tidak PentingTidak Penting Kurang/Tidak MampuKurang/Tidak Mampu Tidak DilimpahkanTidak Dilimpahkan
NoBIDANG URUSAN YANG
DILIMPAHKAN
Urgensi Pelimpahan Kepada Camat
Tingkat Kemampuan Camat
Sangat pentin
gPenting
Kurang/ Tidak
Penting
Sangat Mampu
MampuKurang/ Tidak
mampu
1 2 3 4 5 7 8 9
1 Pertanian 25,69 48,61 25,69 26,39 56,25 17,36
2 Perindustrian & Perdagangan 41,67 55,56 2,78 52,78 41,67 5,56
3 Ketenaga Kerjaan 52,94 47,06 0,00 58,82 41,18 0,00
4 Pekerjaan Umum 62,50 37,50 0,00 62,50 31,25 6,25
5 Perhubungan 6,94 45,83 47,22 8,33 70,83 20,83
6 Pertambangan 29,17 36,11 34,72 18,06 52,78 29,17
7 Pariwisata 13,89 32,54 53,57 12,30 56,75 30,95
8 Pendidikan Luar Sekolah Pemuda & Olah Raga
38,89 50,00 11,11 38,89 50,00 11,11
9 Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik
77,78 22,22 0,00 72,22 22,22 5,56
10 Pendaftaran Penduduk 29,63 47,22 23,15 21,30 64,35 14,35
11 Pertanahan 63,89 36,11 0,00 58,33 38,89 2,78
12 Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
14,81 46,30 38,89 7,41 72,22 20,37
Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan/kelurahan di Kukar menggunakan Pola Homogen, meskipun karakteristik wilayahnya berbeda akan tetapi jenis pelimpahan yang diberikan sama. Dampaknya ada kewenangan yang tidak berjalan dengan efektif.
Pelimpahan kewenangan selama ini masih dilakukan dengan setengah hati dalam artian pelaksanaan pelimpahan kewenangan tidak disertai dengan sumber daya untuk menjalankannya, bimbingan dan koordinasi dari SKPD terkait.
Ketidaklengkapan data-data seperti monografi kecamatan, laporan realisasi pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan bupati kepada camat.
Di seluruh kecamatan tidak ada realisasi kegiatan di bidang pertanian, perhubungan, dan pelayanan pemungutan pendapatan daerah (ketidaktahuan masyarakat, tingkat kesadaran & partisipasi masyarakat rendah, kurang sosialisasi, dsb).
Banyak usaha perdagangan yang dilakukan diatas air karena kondisi geografis kecamatan di bagian hulu sehingga banyak usaha yang tidak memiliki SIUP, karena ketiadaaan aturan IMB untuk bangunan di atas air.
Banyak perusahaan tambang (emas, batu bara) yang berdomisili di wilayah kecamatan, tetapi pihak kecamatan tidak diberi kewenangan untuk mengelola ijin tambang skala besar tersebut, hanya galian tambang tipe C.
Di lapangan mengalami kesulitan dalam pemungutan retribusi karena belum ada penetapan besarnya retribusi yang harus diambil melalui SK Bupati/ dinas teknis. Sedang yang telah ada penetapan retribusinya baru pada perindustrian dan perdagangan, pekerjaan umum, dan pendaftaran penduduk
Masih ditemukannya faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelimpahan urusan, diantaranya : Kurangnya sosialisasi aparat pemerintah Kurangnya kesadaran/pemahaman masyarakat
(besarnya biaya, materi serta waktu yang terbuang untuk mencapai kecamatan menjadi faktor
keengganan berurusan dengan kecamatan). Tidak adanya koordinasi antara SKPD terkait dengan
Kecamatan dimana Instansi induk terkesan belum sepenuhnya menyerahkan urusan kepada kecamatan,
serta tidak adanya Juklak maupun Juknis yang jelas sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan
Pelimpahan urusan tidak disertai dengan anggaran, belum terakomodir dalam anggaran RKA kecamatan
• Minimnya sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya aparatur, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, belum ada sanksi tegas yang memberikan efek jera pada setiap wajib perijinan/pelaku pelanggaran.
• Pelimpahan urusan yang tujuan awalnya adalah agar tercipta pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional, dipandang hanya menguntungkan pihak kabupaten sebagai penerima pungutan pendapatan dari pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan. Sedangkan kecamatan sendiri tidak mendapatkan bagi hasil, sehingga terlaksana atau tidaknya suatu urusan yang dilimpahkan, hal itu tidak berdampak atau tidak ada implikasi untung/rugi bagi pihak kecamatan.
• Pelimpahan urusan terkesan hanya merupakan pengalihan beban kerja dan tanggung jawab, tanpa disertai dengan sumber daya dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan ketidakoptimalan pelimpahan
Muara Kaman merupakan kecamatan yang paling efektif dan Muara Muntai paling tidak efektif dalam menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.
Dari sisi urusan yang dijalankan, Bidang pertanahan merupakan urusan yang paling efektif.
Bidang pertanian, perhubungan, pelayanan pemungutan pendapatan daerah merupakan urusan yang paling tidak efektif.
Bidang ketenagakerjaan, pekerjaan umum, Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik, dan Pertanahan merupakan urusan yang oleh Kecamatan dipersepsikan sangat penting dan sangat mampu dijalankan.
Bidang perhubungan dan pariwisata dipersepsikan oleh kecamatan tidak penting untuk dijalankan.
No
Bidang/Urusan
Wilayah
Tengah Pantai Hulu
1 Pertanian 5 8 7
2 Perindustrian & Perdagangan 2 2 2
3 Ketenaga Kerjaan 1 1 1
4 Pekerjaan Umum 1 1 1
5 Perhubungan 2 0 2
6 Pertambangan 2 4 2
7 Pariwisata 6 11 4
8 Pendidikan Luar Sekolah Pemuda & Olah Raga 1 1 1
9 Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik 1 1 1
10 Pendaftaran Penduduk 12 12 12
11 Pertanahan 2 2 2
12 Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah 3 2 3
Jumlah urusan yang efektif dan direkomendasikan 38 45 38
Urusan Yang tidak efektif 15 8 15
Sebaran Urusan/Kewenangan Yang Efektif Berdasarkan Bidang & Wilayah
Kewenangan Umum ada di 11 Bidang Urusan (kecuali Bidang Perhubungan), dengan 32 rincian.
Kewenangan Spesifik :1. Kewenangan Spesifik Pantai meliputi 3 bidang dengan 8 rincianPertanian
•Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TDPR) Usaha penangkapan ikan yang menggunakan sebuah kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 GT (Grass Ton) dan atau mesinnya yang berkekuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda)
Pertambangan•Pemberian Ijin Usaha dan Pemanfaatan Air Bawah untuk perorangan/masyarakat dengan produksi diatas 50 m3 per bulan
Pariwisata•Ijin Usaha Pemandian Alam•Ijin Usaha Balai pertemuan Umum•Ijin Usaha lapangan Tenis•Ijin Usaha Lapangan Bulu Tangkis Tertutup•Ijin Usaha Gelanggang Tenis Meja•Ijin Usaha Lapangan Sepak Bola Terbuka
Kewenangan Umum dan Spesifik Berdasarkan Wilayah
2. Kewenangan Spesifik Tengah hanya terdiri dari 1 bidang dan 1 rincian Pariwisata• Ijin Usaha Pondok Wisata
3. Kewenangan Spesifik Pantai dan Tengah meliputi 2 bidang dan 2 rincian Pertambangan
• Pemberian Ijin Penggalian Air Bawah Tanah untuk perorangan/masyarakat, diameter pipa sampai dengan 2 inci
Pariwisata• Ijin Usaha Kolam Pemancingan
4. Kewenangan Spesifik Pantai dan Hulu terdiri dari 2 bidang dengan 3 rincian Pertanian
• Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TDPR) Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas gudang tidak lebih dari 5 ton yang memenuhi syarat teknis
• Menetapkan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antara Daerah Kabupaten di dalam suatu Propinsi
Pertambangan• Pemberian Ijin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air untuk
perorangan/masyarakat diatas 50 m3 per bulan
5. Kewenangan Spesifik Tengah dan Hulu meliputi 2 bidang dan 3 rincian Perhubungan
• Pemberian Ijin Usaha angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kecamatan untuk perorangan
• Pemberian Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan Sungai/danau dalam Wilayah Kecamatan
Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah• Angsuran kendaraan Bermotor yang berada di Kecamatan
Sebaiknya dalam penyusunan kebijakan pelimpahan urusan disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kearifan lokal daerah setempat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan yang dilimpahkan serta menjembatani kondisi spesifik kecamatan terutama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonominya. Untuk Kukar sebaiknya menggunakan semi heterogen, meliputi 3 wilayah yaitu tengah, pantai, hulu
Wilayah Pantai direkomendasikan menerima pelimpahan urusan yang paling banyak yaitu sebesar 45 rincian.
Wilayah tengah dan hulu memiliki porsi yang sama besar sebanyak 38 rincian efektif dan direkomendasikan. Perbedaannya, untuk wilayah pantai sebagian besar urusan yang direkomendasikan dilimpahkan tanpa catatan, sedangkan untuk wilayah hulu urusan yang tersebut direkomendasikan dengan catatan tertentu.
Penambahan urusan bisa dilakukan dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada.
Penambahan urusan bisa dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
Pelaksanaaan pelimpahan sebagian urusan perlu didukung dengan pelimpahan atau transfer sumber daya. Melalui pelimpahan sumber daya, kecamatan akan dapat melakukan perencanaan baik dari segi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelimpahan dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi kecamatan itu sendiri
Diperlukan koordinasi dan pembagian tugas antara SKPD maupun pihak lain berkaitan dengan pelayanan kewenangan. Sehingga pelaksanaan urusan tidak saling tumpang tindih dan dan tidak terjadi kewenangan rangkap sehingga dapat terlaksana dengan baik
Pelaksanaan pelimpahan urusan perlu adanya juklak dan juknis yang jelas yang dapat menunjang pelaksanaan sekaligus koordinasi lintas instansi dan SKPD di lingkungan Kabupaten dan Kecamatan
Perlu sosialisasi urusan-urusan yang kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Mengefektifkan pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan dengan lebih menggiatkan sosialisasi tidak hanya dari pihak kabupaten dan kecamatan sendiri tetapi juga didukung oleh instansi teknis kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memicu kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pengurusan di kecamatan
Perlu dilakukan pembenahan administrasi kecamatan.
Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Status
Dilimpahkan
Dilimpahkan Dengan Catatan
Tidak Dilimpahka
n
1 2 3 4
1. Bidang Pertanian
A. Pertanian Tanaman Pangan1. Pemberian Perijinan usaha Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan
Penyosohan beras milik warga Negara Indonesia yang tidak menggunakan modal Asing
P,T H -
B. Usaha Peternakan1. Pemberian Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)
P T,H -
2. Pemberian Surat Keterangan asal Ternak untuk sembelihan/potong bibit antar kecamatan dalam Kabupaten
P T,H -
3. Pemberian ijin toko, kios dan pengecer obat hewan serta sarana produksi peternakan lainnya
P,T H -
C. Usaha Perikanan1. Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TDPR):
a. Usaha penangkapan ikan yang menggunakan sebuah kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 GT (Grass Ton) dan atau mesinnya yang berkekuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda)
P - H,T
b. Usaha Budidaya ikan di perairan tawar tidak lebih dari 2 Ha dan di air payau tidak lebih dari 4 Ha
P T,H -
c. Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas gudang tidak lebih dari 5 ton yang memenuhi syarat teknis
P H T
2. Menetapkan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antara Daerah Kabupaten di dalam suatu Propinsi
P H T
Rekomendasi Rincian Yang Dilimpahkan
Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Status
Dilimpahkan
Dilimpahkan Dengan Catatan
Tidak Dilimpahka
n
1 2 3 4
2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Pemberian Tanda Daftar Industri Kecil untuk jenis Industri tertentu yang diusahakan perorangan dengan nilai investasi maksimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
P,T H -
2. Pemberian Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil untuk perorangan A - -
3. Bidang Ketenaga Kerjaan
1. Pelayanan Pemberian Kartu Pendaftaran (AK/1) kepada pencari kerja
A - -
4. Bidang Pekerjaan Umum
1. Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal
P,T H -
5. Bidang Perhubungan
1. Pemberian Ijin Usaha angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kecamatan untuk perorangan
T H P
2. Pemberian Ijin Jasa titipan local Kecamatan - - A
3. Pemberian Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan Sungai/danau dalam Wilayah Kecamatan
T H P
4. Penentuan Lokasi Parkir - - A
Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Status
Dilimpahkan
Dilimpahkan Dengan Catatan
Tidak Dilimpahka
n
1 2 3 4
6. Bidang Pertambangan
1. Pemberian Ijin Penggalian Air Bawah Tanah untuk perorangan/masyarakat, diameter pipa sampai dengan 2 inci
T P H
2. Pemberian Ijin Usaha dan Pemanfaatan Air Bawah untuk perorangan/masyarakat dengan produksi diatas 50 m3 per bulan
- P T,H
3. Pemberian Ijin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air untuk perorangan/masyarakat diatas 50 m3 per bulan
- P,H T
4. Pemberian Ijin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan bahan galian golongan C untuk perorangan/masyarakat, luas sampai dengan 0,5 HA; terdiri dari:
i.Batu gamping/batu gunungii.Tanah Urukiii.Batu Pasir/Batu Padasiv. Pasir Sungaiv.Kerikil (SirtuI)
Batuan beku seperti andesit, granit dan lain-lain
P,T H -
7. Bidang Pariwisata
Pemberian Ijin Usaha Pariwisata yang dikelola oleh perseorangan terdiri dari :1. Ijin Usaha Persinggahan Karavan
- - A
2. Ijin Usaha Pondok Wisata T - P,H
3. Ijin Usaha Penginapan (di bawah 15 Kamar) P,T H -
4. Ijin Usaha Rumah Makan dan Minum (di bawah 25 kursi) P,T H -
Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Status
Dilimpahkan
Dilimpahkan Dengan Catatan
Tidak Dilimpahka
n
1 2 3 4
5. Ijin Usaha Kolam Pemancingan P,T - H
6. Ijin Usaha Salon Kecantikan P,T H -
7. Ijin Usaha Barber shop/Salon Potong Rambut P,T H -
8. Ijin Usaha Pemandian Alam P - T,H
9. Ijin Usaha Pertunjukkan Theater - - A
10.Ijin Usaha Balai pertemuan Umum - P T,H
11.Ijin Usaha lapangan Tenis - P T,H
12.Ijin Usaha Lapangan Bulu Tangkis Tertutup - P T,H
13.Ijin Usaha Gelanggang Tenis Meja - P T,H
14.Ijin Usaha Lapangan Sepak Bola Terbuka - P T,H
8. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga
1. Penerbitan Perijinan Kursus P,T H -
9. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
1. Penerbitan ijin Gangguan (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil P,T H -
Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Status
Dilimpahkan
Dilimpahkan Dengan Catatan
Tidak Dilimpahka
n
1 2 3 4
10. Bidang Pendaftaran Penduduk
1. Pencatatan dan Penerbitan Akta kelahiran WNI Umum (s.d 60 hari kerja)
A - -
2. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya bagi WNI dapat dilaksanakan sepanjang buku Register belum dikirim ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai
P,T H -
3. Pencatatan Perkawinan WNI Pribumi Nasrani P T,H -
4. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI pribumi Nasrani yang tidak melebihi satu bulan
P T,H -
5. Penerbitan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya bagi WNI pribumi Nasrani sepanjang buku Register belum dikirim ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai
P T,H -
6. Penerbitan Salinan Akta Perkawinan bagi WNI Pribumi Nasrani P T,H -
7. Penerbitan Pengumuman Perkawinan bagi WNI Pribumi Nasrani P T,H -
8. Penerbitan Dispensasi Perkawinan bagi WNI Pribumi Nasrani P T,H -
9. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI Umum (s.s 60 hari kerja)
P T,H -
10.Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya sepanjang buku Register belum dikirim ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai
P T,H -
11.Mutasi data karena kematian P T,H -
12.Mutasi data karena kelahiran P T,H -
Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Status
Dilimpahkan
Dilimpahkan Dengan Catatan
Tidak Dilimpahka
n
1 2 3 4
11. Bidang Pertanahan
1. Melegalisir/menertibkan surat-surat tanah di wilayahnya P,T H -
2. Membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain) P,T H -
13. Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 1998 P T,H -
2. Angsuran Rumah Dinas yang berada di Kecamatan P T,H -
3. Angsuran kendaraan Bermotor yang berda di Kecamatan- T,H P
NO BiDANG URUSAN BARU YANG DAPAT DILIMPAHKAN
WILAYAH TENGAH
1 Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik
- Penerbitan Ijin Gangguan (HO) dalam skala besar
2 Pertanian - Penggilingan padi skala besar - Pemberian Perijinan usaha Penggilingan Padi Berjalan
3 Perindag - SIUP perorangan dengan nominal modal Rp. 200.000.000,- - Pemberian Ijin Penanaman Modal- Pemberian Ijin Pendirian Koperasi Pertanian, Plasma maupun Inti
4 Pekerjaan Umum - Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) skala besar - Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Usaha Kecil
5 Pendidikan - Pemberian Ijin Pengelolaan Pondok Pesantren Modern- Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu bagi Siswa yang
Berprestasi
6 Pendidikan Luar Sekolah,Pemuda,& Olahraga
- Ijin kursus bahasa inggris - Ijin kursus mengemudi - Ijin kursus komputer- Pemberian Ijin Pendirian Perpustakaan Swasta
7 Telekomunikasi - Pemberian Ijin Pemakaian HT dan Pendirian Radio-radio Swasta
WILAYAH PANTAI
8 Pertanian - Kewenangan mendirikan rumah potong hewan - Kewenangan melakukan karantina hewan dan tumbuhan yang
akan masuk ke kecamatan - Kewenangan penarikan retribusi DOC (ayam) yang melalui
kecamatan
9 Ketenagakerjaan - Pendataan tenaga kerja asing
10 Pertanahan - Pelimpahan pembuatan sertifikat tanah- Pungutan PPAT
11 Perindag - Penerbitan Ijin Minuman Beralkohol Golongan A - Pemberian SIUP untuk perusahaan
12 Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda & Olahraga
- Perijinan Pendirian Klub-Klub Keolahragaan
13 Pertambangan - Kewenangan Pembentukan Tim Pengawas dan Pemantau Lingkungan Untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Berskala Besar
- Kewenangan Pembentukan Tim Pengawas dan Pemantau Lingkungan Untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Berskala Besar
14 Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
- Pungutan Parkir - Retribusi Sampah
15 Pekerjaan Umum - Kewenangan Pemberian Rekomendasi Bagi Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum
- Kewenangan Melaksanakan Kegiatan Ke– PU-an baik fisik maupun nonfisik
- Pemberian IMB untuk perusahaan
WILAYAH HULU
16 Pertanian - Kewenangan tempat pemotongan hewan (kerbau)- Kewenangan perizinan tempat pelelangan ikan - Peningkatan kegiatan peningkatan hasil palawija menjadi
kegiatan agrobisnis
17 Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
- Perizinan pungutan tanah galian untuk jalan perkebunan
18 Pariwisata - Pengembangan Danau Muara Wis untuk tujuan wisata- Perijinan usaha penginapan, warung makan, dan toko di
atas air
19 Pertanahan - Diberikan kewenangan dan jatah sertifikasi tanah di kecamatan per tahun untuk setiap desa
20 Pertambangan - Rekomendasi perijinan untuk pertambangan emas - Perijinan usaha pertambangan galian golongan C untuk
luas diatas 0,5 hektar
21 Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik
- Penerbitan perijinan gangguan (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan besar
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara
Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda-75124
Telp. 0541-768231, Fax. 0541-768230