Pelimpahan wewenang keperawatan

8/18/2019 Pelimpahan wewenang keperawatan

1/35

PELIMPAHAN WEWENANG

DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG KEPERAWATAN

Shanti Dwi Kartika1

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui dan melindungikesehatan sebagai hak asasi manusia !erdasarkan "asal

#$% dan "asal &4 a'at (&) UUD 1945 kesehatan merupakan

hak konstitusional arga negara dan tanggung *aab bagi

negara untuk men'ediakan pela'anan kesehatan

"embangunan kesehatan sebagai upa'a negara untuk

memberikan pela'anan kesehatan didukung oleh sumber

da'a kesehatan baik tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan

"ela'anan kesehatan oleh sumber da'a kesehatan

sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan

'ang saat ini kondisin'a masih sangat timpang antara

tenaga medis dengan tenaga non-paramedis !erdasarkan

data dari !adan "engembangan dan "emberda'aan +umberDa'a ,anusia esehatan (!""+D,) ementerian

esehatan Republik Indonesia *umlah tenaga kesehatan di

Indonesia pada tahun #.11 se/ara keseluruhan seban'ak

545&0 orang terdiri dari peraat seban'ak ##.55 orang

1 "eneliti ,uda !idang %ukum pada "usat "engka*ian "engolahan Datadan In2ormasi ("&DI) +ekretariat 3enderal D"R RI lamat e-mailsh46dtika7'ahoo/oid


2/35

dari #&410 tenaga keperaatan 5949# orang tenaga

medis (dokter spesialis dokter umum dan dokter gigi) dan

tenaga kesehatan lainn'a seban'ak #51099 orang#

+ebagai salah satu unsur tenaga kesehatan tenaga

keperaatan 'ang terdiri dari peraat dan peraat gigi

merupakan tenaga non-paramedis 'ang memiliki peran

penting terkait langsung dengan mutu pela'anan kesehatan

sesuai dengan kompetensi dan pendidikan 'ang dimilikin'a

"eraat sebagai tenaga keperaatan merupakan tenaga

kesehatan terbesar di Indonesia dengan *umlah 0.8 dari

seluruh tenaga kesehatan 'ang ada&

eterbatasan tenaga medis (dokter) menimbulkan

situasi 'ang mengharuskan peraat melakukan tindakan

pengobatan atau melakukan tindakan medis 'ang bukan

eenangn'a Tindakan tersebut dilakukan dengan atau

tanpa adan'a pelimpahan eenang dari tenaga kesehatan

lain termasuk dokter sehingga dapat menimbulkan

permasalahan hukum terkait dengan tanggung *aab 'ang

dibebankan sepihak dan bisa merugikan peraat4 %al ini

berarti baha pela'anan kesehatan oleh tenaga kesehatan

mengenal adan'a pelimpahan eenang 'ang biasa

dikenal dengan delegasi eenang "raktik pelimpahan

2 ementerian esehatan Republik Indonesia Profl Data KesehatanIndonesia Tahun 2011, 3akarta "usat Data dan In2ormasi ementerianesehatan Republik Indonesia #.1#

3 %ari2 adhillah “Urgensi "er/epatan "engesahan RUU eperaatan diIndonesia: disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperaatanden!an "" "ersatuan "eraat Nasional Indonesia 3akarta, 2" #uni 2011$%etjen DPR RI&

4 Naskah kademik Ran/angan Undang-Undang eperaatan #.1# hal15-10


3/35

eenang (delegasi eenang) tersebut melibatkan

komunitas peraat 'ang ter*adi baik pada pela'anan

keperaatan maupun praktik pela'anan kesehatan

Delegasi eenang tersebut dipahami sebagai pelimpahan

dari dokter kepada peraat untuk melaksanakan tugas

medis tertentu5

!elum tersedian'a petun*uk atau peraturan mengenai

*enis-*enis tindakan medis tertentu 'ang dapat dilakukan

oleh peraat men'ebabkan seringn'a ter*adi tumpang

tindih antara tugas asuhan keperaatan dengan tugas 'ang

merupakan pelimpahan eenang dari dokter ;ara

pelimpahan eenang tugas dokter kepada peraat dalam

tindakan medis di ruang raat inap selama ini dilakukan

se/ara tertulis dan se/ara lisan melalui telepon "ihak 'ang

ikut bertanggung *aab dalam proses pelimpahan

eenang adalah rumah sakit dokter selaku pihak 'ang

memberikan pelimpahan eenang dan peraat selaku

pelaksana 'ang dilimpahi eenang

!erdasarkan hasil penelitian Ren' +ur'anti tindakan

medis 'ang dilimpahkan dokter kepada peraat di ruang

raat inap meliputi in*eksi (418) pemasangan in2us

(&&&8) pemasangan kateter (#58) serta pemasangan

N?@A/#b9.$/5e#b2904a tanggal #.Bktober #.1#

6 Ren' +ur'anti Pelimpahan +eenan! Dokter Kepada Peraat Dalam

http://sri-praptianingsih.blogspot.com/2010/08/delegasi-wewenang-dalam-pelayanan.html?zx=c2b908c5e2bf964ahttp://sri-praptianingsih.blogspot.com/2010/08/delegasi-wewenang-dalam-pelayanan.html?zx=c2b908c5e2bf964ahttp://sri-praptianingsih.blogspot.com/2010/08/delegasi-wewenang-dalam-pelayanan.html?zx=c2b908c5e2bf964ahttp://sri-praptianingsih.blogspot.com/2010/08/delegasi-wewenang-dalam-pelayanan.html?zx=c2b908c5e2bf964ahttp://sri-praptianingsih.blogspot.com/2010/08/delegasi-wewenang-dalam-pelayanan.html?zx=c2b908c5e2bf964a


4/35

didukung pula oleh hasil tesis 'ang pernah dilakukan oleh

%anda'aningsih Isti 'ang menun*ukkan kebi*akan

pelimpahan eenang dokter kepada peraat di puskesmas

abupaten +leman belum memiliki dasar hukum 'ang

memadai dan perangkat administrasi 'ang lemah sehingga

masih membebankan pertanggung*aaban penuh kepada

pelaksanan'a %asil penelitian tersebut menun*ukkan

baha pelimpahan eenang dalam keperaatan seringkali

menimbulkan keadaan tumpang tindih keenangan dan ini

merupakan permasalahan 'ang dihadapi peraat dalam

!re area&

re area antara dokter dengan peraat ter*adi akibat

belum adan'a memorandum o. understandin! antara dokter

dengan peraat terkait dengan keenangan hak dan

kea*iban 'ang dibuat oleh organisasi pro2esi ikatan dokter

dengan organisasi pro2esi peraat !elum adan'a

pembagian eenang 'ang tegas dan *elas tersebut

menimbulkan permasalahan hukum 'ang dapat

dikategorikan sebagai malpraktik etika peraat

"ermasalahan hukum tersebut ditun*ukkan dengan semakin

ban'akn'a kasus 'ang ter*adi terkait dengan eenang

peraat

enomena dan data tersebut menun*ukkan baha

peraat mempun'ai kedudukan 'ang sangat penting di

Tindakan /edis Diruan! Raat Inap Rsud Ka)upaten adun! %e)a!aiUpaa Pen(e!ahan Terjadina Kelalaian, Tesis UniCersitas


5/35

garda depan kesehatan Indonesia namun pro2esi peraat

masih kurang diakui dan kurang mendapat perhatian dalam

dunia kesehatan ksistensi peraat *uga belum didukung

oleh peraturan perundang-undangan 'ang memadai

+elama ini pengaturan mengenai peraat belum

komprehensi2 dan masih tersebar dalam beberapa peraturan

perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor &0

Tahun #..9 tentang esehatan (UU esehatan) Undang-

Undang Nomor #9 Tahun #..4 tentang "raktik edokteran

(UU "raktik edokteran) Undang-Undang Nomor 44 Tahun

#..9 tentang Rumah +akit (UU Rumah +akit) "eraturan

"emerintah Nomor Tahun 1990 tentang Tenaga

esehatan ("" Nakes) serta "eraturan=eputusan ,enteri

esehatan dan "eraturan Daerah

"engaturan peraat se/ara spesiEk baru ada di

tingkat "eraturan Daerah namun peraturan perundang-

undangan 'ang berada di tingkat 'ang lebih tinggi dari

peraturan daerah belum mengatur peraat se/ara khusus

dan tersendiri meskipun peraat sebagai tenaga kesehatan

men*adi salah satu materi muatan dalam UU esehatan dan

"" Nakes "asal #1 a'at (&) UU esehatan mengamanatkan

agar tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang Ini

berarti baha UU esehatan mengamanatkan dibentukn'a

undang-undang tenaga kesehatan termasuk peraat

manat ini dilaksanakan oleh "emerintah melalui "" Nakes

namun peraturan pemerintah tersebut sampai saat ini

belum disesuaikan dengan UU esehatan +elain itu

perintah UU esehatan untuk membentuk undang-undang


6/35

'ang mengatur tenaga kesehatan *uga belum dilaksanakan

Bleh karena itu "emerintah dan D"R RI memasukkan

Ran/angan Undang-Undang tentang eperaatan (RUU

eperaatan) dalam prioritas "rogram Fegislasi Nasional

Tahun #.1# melalui usul inisiati2 D"R "embentukan RUU

eperaatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum kepada peraat sebagai

tenaga kesehatan +alah satu materi muatan dalam RUU

eperaatan adalah masalah pelimpahan eenang

"elimpahan eenang sebagai materi muatan RUU

eperaatan mengatur hal-hal 'ang terkait dengan tugas

limpah peraat

II. Permasalahan

"ermasalahan hukum 'ang sering dihadapi oleh

peraat ter*adi karena peraat mempun'ai kedudukan 'angsangat penting dalam pela'anan kesehatan namun peraat

berada pada !re area& Gila'ah tersebut ter/ipta sebagai

akibat masih tumpang tindihn'a keenangan 'ang dimiliki

peraat dan tenaga kesehatan lainn'a Tumpang tindihn'a

keenangan merupakan dampak 'ang ditimbulkan dari

adan'a tugas pelimpahan 'ang diterima peraat melalui

pelimpahan eenang Ini disebabkan belum adan'aundang-undang 'ang mengatur se/ara khusus dan spesiEk

mengenai peraat +elain itu *uga dipengaruhi oleh belum

adan'a pembagian 'ang tegas hal-hal 'ang men*adi

keenangan peraat 'ang didapat melalui pelimpahan

eenang "elimpahan eenang tersebut merupakan

salah satu materi muatan 'ang diatur dalam RUU


7/35

eperaatan 'ang dibentuk berdasarkan amanat UU

esehatan !erdasarkan hal tersebut dilakukan pengka*ian

mengenai pelimpahan eenang dalam keperaatan 'aitu

a. pakah 'ang dimaksud dengan pelimpahan eenang

dalam keperaatan dan bagaimanakah pelimpahan

eenang tersebut diberikan kepada peraat dalam

pela'anan kesehatan>

b. pa sa*a aspek hukum 'ang terkandung dalam

pelimpahan eenang dalam keperaatan>

III. Kerangka Pemikiran

a. Peraa! se"agai Tenaga Keseha!an

"eraat sebagai sumber da'a kesehatan merupakan

aspek penting dalam pembangunan kesehatan edudukan

peraat merupakan suatu pro2esi sebagai mitra dokter

bukan sebagai pembantu dokter edudukan peraat ini

dipengaruhi oleh eksistensi kredibilitas dan kompetensiperaat 'ang diakui sebagai pro2esional "eraat sebagai

suatu pro2esi dan tenaga kesehatan dalam praktik

keperaatan mempun'ai 2ungsi independent,

interdependent, dan dependent&5

,enurut "atri/ia G I'er 2ungsi independent is those

a(tiities that are (onsidered to )e ithin nursin!6s s(ope o.

dia!nosos and treatment 9 Dalam 2ungsi ini tindakan

peraat tidak membutuhkan perintah dokter "eraat

melaksanakan peran peraatan '(arin! role7independent*

berdasarkan ilmu dan kiat keperaatan se/ara mandiri dan

8 ;e/ep Triiboo 4ukum Keperaatan Panduan 4ukum dan tika )a!iPeraat, Hog'akarta "ustaka !ook "ublisher #.1. hal 1&

9 I)id&


8/35

bertanggung *aab terhadap akibat 'ang timbul ungsi

interdependent, 'aitu (arried out in (onjun(tion ith other

health team mem)ers& Tindakan peraat dalam

melaksanakan 2ungsi interdependent berdasarkan ker*a

sama dengan tim peraatan atau tim kesehatan atau

tenaga kesehatan lainn'a eenangan 'ang dimiliki dalam

men*alankan 2ungsi ini disebut sebagai keenangan

delegasi karena diperoleh karena adan'a suatu

pendelegasian tugas dari dokter kepada peraat ungsi

interdependent ini berarti baha peraat melaksanakan

peran koordinati2 '(oordinatie role7interdependent*& dapun

2ungsi dependent adalah the a(tiities per.ormed )ased on

the phsi(ian6s order& "eraat dalam 2ungsi dependent

bertindak membantu dokter=tenaga kesehatan lain=peraat

lain dalam memberikan pela'anan medis dan tindakan

keperaatan memberikan pela'anan pengobatan dan

tindakan khusus 'ang men*adi eenang dokter 'ang

seharusn'a dilakukan oleh dokter seperti pemasangan in2us

pemberian obat melakukan suntikan dan sebagain'a %al

ini berarti baha peraat dalam 2ungsi dependent

melaksanakan peran terapeutik 'therapeuti(

role7dependent*&

etiga 2ungsi tersebut melekat pada diri peraat

sebagai suatu pro2esi mandiri ksistensi peraat sebagai

pro2esi ini diakui dalam Fokakar'a eperaatan Nasional

Tahun 19$& karena keperaatan 'ang dilakukan oleh

peraat telah memenuhi empat s'arat pokok pro2esi 'aitu

)od o. knoled!e, edu(ational sstem, (ode o. ethi(s, and


9/35

altruism&10 +elain itu pelaksanaan 2ungsi peraat berkaitan

dengan peran peraat sebagai pelaksana asuhan

keperaatan peraat sebagai pendidik peraat sebagai

pengelola dan peraat sebagai peneliti11

b. Pelim#ahan Weenang

"ela'anan kesehatan sebagai perbuatan hukum

menimbulkan akibat hukum baik bagi pemberi maupun

penerima *asa la'anan kesehatan kibat hukum timbulkarena adan'a perbuatan hukum terkait dengan

pelaksanaan tugas 2ungsi dan eenang dari tenaga

kesehatan +etidakn'a terdapat dua standar umum

eenang 'aitu (1) penggunaan eenang berdasarkan

peraturan perundang-undangan 'ang berlaku dan (#)

penggunaan eenang tidak boleh merugikan pihak=orang

lain

"erbuatan hukum dalam pela'anan kesehatan dapat

dilakukan melalui pelimpahan eenang dalam

memberikan pela'anan kesehatan baik antara sesama

tenaga kesehatan maupun dengan tenaga kesehatan

lainn'a "elimpahan eenang sering diartikan dengan

delegasi eenang 'ang di dalamn'a mengandung unsurpelimpahan=delegasi dan eenang

10 ?rul ?ar #.11 J!eberapa ;atatan Tentang Ruu eperaatan:disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperaatan den!an Tokoh/asarakat dan Pemerhati Keperaatan, 3akarta 18 #uni 2011$ %etjenDPR RI&

11 ;e/ep Triiboo 4ukum Keperaatan Panduan &&&& op&(it&, hal -&0


10/35

"elimpahan eenang mengandung dua kata 'aitu

pelimpahan (delegasi) dan eenang da beberapa deEnisi

delegasi se/ara umum antara lain

a. n(arta di(tionar dele!ation is !iin! o. respon)ilit to

some)od else or (ondition o. )ein! !ien respon)ilit

(delegasi adalah pemberian tanggung *aab kepada

pihak lain=orang lain atau kondisi atas tanggung *aab

tersebut diberikan)9

b. :;.ord di(tionar entrust a task or respon)ilit to other

person (memper/a'akan tugas atau tanggung *aab

kepada orang lain=pihak lain)

c. amus !esar !ahasa Indonesia delegasi diartikan

pelimpahan eenang

Geenang mempun'ai hubungan se*a*ar dengan hak

Geenang digunakan untuk lingkup hukum publik 'ang

berkaitan dengan kekuasaan sedangkan hak digunakan

dalam lingkungan hukum priCat namun keduan'a

mempun'ai makna kebebasan untuk melakukan perbuatan

hukum se/ara sah ,enurut %en/ Can ,aarseCeen dalam

buku "hilipus , %ad*on sebagai konsep hukum publik

eenang terdiri atas sekurang-kurangn'a tiga komponen

'aitu pengaruh dasar hukum dan kon2ormitas hukum1#

Geenang digunakan untuk mengendalikan perilaku sub*ek

hukum 'ang harus selalu dapat ditun*ukkan dasar hukum

dari eenang tersebut1& on2ormitas hukum dalam

12 "hilipus , %ad*on Kisi-kisi 4ukum 3dmistrasi dalam Konteks TindakPidana Korupsi, dalam buku 4ukum 3dministrasi dan Tindak PidanaKorupsi, "hilipus , %ad*on etal, Hog'akarta


11/35

eenang berarti adan'a standar eenang baik standar

umum untuk semua *enis eenang maupun standar

khusus untuk *enis eenang tertentu14

+elain ketiga komponen tersebut pelimpahan

eenang mengandung makna tanggung *aab sebagai

rasa tanggung *aab terhadap penerimaan tugas

akuntabilitas sebagai kemampuan seseorang dalam

melaksanakan tugas limpah dan eenang sebagai

pemberian hak dan kekuasaan penerima tugas limpah untuk

mengambil suatu keputusan terhadap tugas 'ang

dilimpahkan Tugas limpah lahir akibat adan'a pelimpahan

eenang "elimpahan eenang adalah proses

pengalihan tugas kepada orang lain 'ang sah atau

terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam

organisasi) dalam melakukan berbagai aktiCitas 'ang

ditu*ukan untuk pen/apaian tu*uan organisasi 'ang *ika tidak

dilimpahkan akan menghambat proses pen/apaian tu*uan

tersebut15 "elimpahan eenang dari pihak 'ang berhak

kepada pihak 'ang tidak berhak dilakukan berdasarkan

kesepakatan kedua pihak se/ara tertulis

;ara memperoleh eenang dalam bidang

pemerintahan didapatkan melalui tiga /ara 'aitu atribusi

delegasi dan mandat namun mandat bukan pelimpahan

K lo(&(it&

14 "hilipus , %ad*on Kisi-kisi 4ukum 3dmistrasi


12/35

eenang seperti delegasi10 tribusi adalah pemberian

eenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang

kepada organ pemerintahan "elimpahan eenang dengan

/ara atribusi mempun'ai kriteria sebagai berikut1

a. eenang berasal dari peraturan perundang-undangan

b. eenang tetap melekat sampai dengan peraturan

perundang-undangan 'ang men*adi dasar eenangn'a

berubah

c. penerima eenang bertanggung *aab mutlak atas

akibat 'ang timbul dari eenang tersebut

dan'a eenang atribusi men'ebabkan organ

pemerintahan sebagai penerima eenang men*adi

berenang untuk membuat keputusan ')esluit* 'ang

langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti

materiil +umber utama pembentukan dan distribusi

eenang atribusi adalah UUD 1945 'ang ditetapkan lebih

lan*ut oleh peraturan perundang-undangan "emberian

eenang melalui atribusi dapat dilakukan pembentukan

eenang tertentu oleh pembuat peraturan perundang-

undangan dan diberikan kepada organ-organ tertentu

sebagai bagian dari organ pemerintahan Brgan 'ang

berenang membentuk eenang adalah organ 'ang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai

badan 'ang mempun'ai eenang

16 "hilipus , %ad*on Kisi-kisi 4ukum 3dmistrasi


13/35

Delegasi merupakan pelimpahan eenang

pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ

pemerintahan lainn'a Dalam konteks pela'anan kesehatan

eenang melakukan tugas medis dari dokter dilimpahkan

kepada peraat "elimpahan eenang dengan /ara

delegasi merupakan pelimpahan eenang 'ang berasal

dari pelimpahan satu orang=organ=badan kepada

orang=organ=badan lain dengan s'arat

a.

harus deEniti2 pemberi eenang tidak dapatmenggunakan lagi eenang=tugas 'ang telah

dilimpahkan

b. harus berdasarkan peraturan perundang-undangan

eenang=tugas han'a mungkin dilimpahkan *ika ada

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

c. delegasi tidak kepada baahan sehingga dalam

hubungan kepegaaian tidak diperlukan lagi adan'a

delegasi

d. pemberi eenang a*ib untuk memberikan

pen*elasan=keterangan dan penerima eenang

berenang untuk meminta pen*elasan tentang

pelaksanaan eenang tersebut dan

e. peraturan kebi*aksanaan ')eleidsre!el* pemberi

eenang memberi instruksi=petun*uk tentang

penggunaan eenang

Delegasi bukanlah suatu sistem untuk mengurangi

tanggung *aab melainkan /ara membuat tanggung *aab

tersebut men*adi bermakna Geenang 'ang diberikan

se/ara delegasi dapat di/abut atau ditarik kembali *ika

ter*adi pertentangan atau pen'impangan ((ontrar>us a(tus)

dalam men*alankan eenang "emberi eenang


14/35

(dele!ens) melimpahkan tanggung *aab dan tanggung

gugat kepada penerima eenang (dele!aris) %ubungan

hukum antara dele!ens dengan dele!aris berdasarkan atas

eenang atribusi 'ang dilimpahkan kepada dele!aris

,andat merupakan eenang 'ang berasal dari

pelimpahan se/ara Certikal dari orang 'ang berkedudukan

lebih tinggi kepada orang 'ang berkedudukan lebih rendah

(atasan kepada baahan=manager kepada sta2) "elimpahan

eenang se/ara mandat dapat diartikan baha pemilik

eenang baik berdasarkan atribusi maupun delegasi

mengi*inkan eenangn'a di*alankan oleh orang lain=pihak

lain Geenang tersebut dapat ditarik atau digunakan

kembali seaktu-aktu oleh pemberi eenang (mandans)

"elimpahan eenang ini mempun'ai tanggung *aab dan

tanggung gugat 'ang berada pada pemberi mandat ;ara

pelimpahan eenang ini men/iptakan hubungan hukum

'ang bersi2at hubungan intern-hierarkis antara atasan

dengan baahan dan tunduk pada norma hukum tertulis

maupun tidak tertulis sehingga tidak perlu diatur dengan

peraturan perundang-undangan

IV. Analisis

a. Pelim#ahan Weenang Ke#eraa!an

"elimpahan eenang dalam keperaatan

merupakan salah satu materi muatan 'ang diatur dalam

RUU eperaatan "engaturan ini terdapat dalam dra.t RUU

eperaatan 'aitu "asal &. mengenai pelaksanaan peran


15/35

peraat "asal &1 dan "asal mengenai eenang

peraat serta "asal &$ mengenai kea*iban peraat

"engaturan mengenai pelimpahan eenang=tugas

pelimpahan dalam keperaatan berhubungan dengan

*alann'a pemerintahan oleh sumber da'a kesehatan

"elimpahan eenang ini didasarkan pada hubungan

hukum antara peraat dengan dokter=tenaga kesehatan

lain=sesama peraat 'ang ter*adi karena

ru*ukan=pendelegasian=tugas pelimpahan=pelimpahan

eenang baik se/ara atribusi delegasi maupun mandat

sehingga perlu diatur dalam undang-undang terkait dengan

2ungsi peran dan eenang peraat "elimpahan

eenang 'dele!ation o. authorit* men'ebabkan

perubahan tanggung *aab dari tanggung *aab pemberi

eenang sebagai /ontoh dokter 'i(arious lia)ilit*

men*adi tanggung *aab peraat 'personal lia)ilit*&15

"ela'anan kesehatan merupakan bagian dari *alann'a

pemerintahan di bidang kesehatan "enggunaan eenang

dan=atau pemberian la'anan kesehatan menga/u pada

standar umum eenang (pemerintahan) 'ang men'angkut

penggunaan eenang pemerintahan Tenaga kesehatan

sebagai sumber da'a kesehatan merupakan bagian dari

organ pemerintahan 'ang men*alankan 2ungsi pemerintahan

dalam bidang la'anan kesehatan Bleh karena itu tenaga

kesehatan sebagai bagian dari pengemban 2ungsi

18 ;e/ep Triiboo dan Hulia au?i'ah /alpraktik tika Peraat$Penelesaian %en!keta /elalui /ediasi, Hog'akarta Nuha ,edika #.1#hal 0.


16/35

pemerintahan diberi eenang agar 2ungsin'a di bidang

kesehatan=pela'anan kesehatan dapat ber*alan Untuk

ber*alann'a 2ungsi pemerintahan di bidang pela'anan

kesehatan pelimpahan eenang dilakukan oleh tenaga

kesehatan sebagai sumber da'a kesehatan termasuk

peraat "eraat mempun'ai tugas pokok memberikan

pela'anan berbagai peraatan paripurna baik ketika

beker*a pada sarana pela'anan kesehatan maupun beker*a

mandiri Bleh karena itu tanggung *aab peraat harus

dilihat dari peran peraat "eran dan 2ungsi peraat

tersebut dapat di*alankan melalui pelimpahan eenang

"elimpahan eenang kepada peraat dalam pela'anan

kesehatan terdiri dari dua ma/am tindakan 'aitu tindakan

keperaatan dan tindakan medis19 "elimpahan eenang

dalam keperaatan ter*adi antara pemberi dengan

penerima eenang 'ang terdiri atas

a. "erintah peraturan perundang-undangan

b. "ro2esi kesehatan lain (dokter dokter gigi tenaga

ke2armasian dan lain-lain) pada peraat

c. epala institusi sarana pela'anan kesehatan tempat

beker*a

d. "impinan unit ker*a keperaatan pada sarana pela'anan

kesehatan atau

e. "eraat kepada peraat lain 'ang mempun'ai

kedudukan lebih tinggi (peraat spesialis dengan

peraat umum peraat primer kepada peraat

pelaksana)

19 I)id& hal 01-0#


17/35

"eraat sebagai bagian organ pemerintahan dalam

la'anan kesehatan mempun'ai tugas dan 2ungsi pokok

untuk melakukan asuhan keperaatan "elaksanaan ketiga

2ungsi dan peran peraat tersebut memerlukan

pendelegasian eenang=pelimpahan tugas Dalam

eputusan ,enteri esehatan Nomor 1#&9 Tahun #..1

(emenkes Nomor 1#&9) din'atakan baha

a. keenangan peraat adalah hak dan otonomi untuk

melaksanakan asuhan keperaatan berdasarkan

kemampuan tingkat pendidikan dan posisi sarana

kesehatan

b. peraat melaksanakan tindakan medis sebagai

pendelegasian eenang=tugas limpah berdasarkan

kemampuann'a

c. peraat boleh melakukan tindakan di luar eenangn'a

dalam kondisi gaat darurat 'ang mengan/am n'aa

sesuai ketentuan 'ang berlaku

d. dalam kondisi tidak ada tenaga 'ang kompeten peraat

berenang melaksanakan tindakan di luar eenangn'a

"elimpahan eenang *uga diatur dalam eputusan

,enteri esehatan No 1#$.=,enkes=+==#..# tentang

"etun*uk Teknis 3abatan ungsional "eraat (emenkes

Nomor 1#$.) terkait dengan tugas limpah !erdasarkan

etentuan Umum emenkes Nomor 1#$. 'ang dimaksud

dengan melaksanakan tugas limpah adalah melaksanakan

kegiatan atau tindakan di luar keenangan peraat sesuai

dengan standard operational pro(edure&


18/35

dan'a pengaturan tersebut berarti baha

keenangan peraat dalam melaksanakan praktik

keperaatan memiliki dua aspek 'aitu aspek 2ormil dan

aspek materiil#. "eraat se/ara 2ormil berenang untuk

melakukan praktik keperaatan ketika seorang peraat

telah terda2tar sebagai re!istered nurse dan mendapatkan

surat i*in praktik keperaatan +edangkan se/ara materiil

diperoleh oleh seorang peraat dalam melaksanakan

asuhan keperaatan dan keenangan berdasarkan

pelimpahan eenang baik untuk melaksanakan tindakan

medis dari tenaga medis tenaga kesehatan lainn'a

maupun dari sesama peraat Namun "asal #. emenkes

Nomor 1#&9 memberikan keenangan kepada peraat

untuk melakukan tindakan di luar keenangan 'ang telah

ada untuk melakukan tindakan 'ang bersi2at pertolongan

atas itikad baik '!ood %amaritan la*&21

"elimpahan eenang tersebut tidak dapat

dipisahkan dari 2ungsi peraat "eraat dalam peran

peraatan 'independent* mempun'ai tanggung *aab 'ang

mandiri berdasarkan eenang 'ang melekat pada dirin'a

%al ini berbeda dengan ketika peraat melaksanakan peran

koordinati2 'interdependent*& ungsi interdependent

dilakukan dalam hal pela'anan kesehatan memerlukan

ker*asama dengan tenaga kesehatan lain Untuk

terlaksanan'a 2ungsi interdependent, peraat memerlukan

20 Jspek %ukum dalam "ela'anan eperaatan: diakses melaluihttp==praktekperaatblogspot/om=#.1.=.9=aspek-hukum-dalam-pela'anan-keperaatanhtml tanggal # NoCember #.1#

21 I)id&

http://praktekperawat.blogspot.com/2010/09/aspek-hukum-dalam-pelayanan-keperawatan.htmlhttp://praktekperawat.blogspot.com/2010/09/aspek-hukum-dalam-pelayanan-keperawatan.htmlhttp://praktekperawat.blogspot.com/2010/09/aspek-hukum-dalam-pelayanan-keperawatan.htmlhttp://praktekperawat.blogspot.com/2010/09/aspek-hukum-dalam-pelayanan-keperawatan.htmlhttp://praktekperawat.blogspot.com/2010/09/aspek-hukum-dalam-pelayanan-keperawatan.html


19/35

adan'a pelimpahan tugas=eenang dari tenaga kesehatan

'ang tergabung dalam ker*a sama tersebut "elimpahan

dilakukan berdasarkan surat keputusan mengenai

pembentukan tim kesehatan dalam pemberian pela'anan

kesehatan "eran terapeutik 'dependent* dilaksanakan

peraat ketika dalam keadaan tertentu memerlukan

beberapa kegiatan diagnostik dan tindakan medik 'ang

dapat dilimpahkan untuk dilaksanakan oleh peraat

"elimpahan tugas dalam peran dependent diberikan

berdasarkan permintaan pesan atau instruksi tertulis dari

dokter atau peraat lain sebagai tindakan pelimpahan tugas

'ang diberikan Dalam pelimpahan eenang ini berlaku

doktrin perpan*angan tangan dokter 'erlen!le arm an de

arts7prolon!e arm7e;tended role do(trine* dan peraat tidak

diperbolehkan mengambil inisiati2 sendiri t anpa delegasi

atau pelimpahan

tas dasar itu upa'a pela'anan kesehatan 'ang

dilakukan oleh peraat dilakukan se/ara mandiri maupun

melalui pelimpahan eenang terkait dengan tindakan

medis baik di rumah sakit di sarana pela'anan kesehatan

lain (pusat kesehatan mas'arakat=pukesmas) maupun

praktek pela'anan kesehatan di rumah (praktik mandiri)

+e/ara normati2 tindakan medis merupakan eenang

dokter namun se/ara empiris peraat sebagai tenaga

keperaatan *uga melakukann'a dan tindakan medis oleh

peraat tersebut mengandung aspek hukum 'ang berbeda


20/35

!erdasarkan teori eenang dalam ilmu hukum

tindakan medis oleh peraat pada pela'anan kesehatan di

rumah sakit bukan termasuk eenang 'ang diperoleh

karena delegasi %al ini disebabkan pertama, apabila

peraat melakukan tindakan medis seperti 'ang

dikehendaki dokter maka peraat tidak dapat tidak

memikul beban tanggung *aab dan tanggung gugat atas

segala akibat 'ang merugikan 'ang mun/ul kemudian

Kedua, peraat sebagai tenaga pro2esional mempun'ai

tingkat pendidikan sehingga eenang 'ang dimilikin'a

mempun'ai kedudukan 'ang setara dengan tenaga medis

karena eenang tersebut didapatkan sesuai bidang

keilmuan dan kompetensin'a Keti!a, tindakan medis 'ang

dilakukan oleh peraat bersi2at in(idental, han'a dilakukan

ketika dokter menghendaki dan apabila tidak dikehendaki

maka dokter akan melakukann'a sendiri Keempat, belum

ditemukan ketentuan peraturan perundangan produk

legislati2 'ang memberikan eenang kepada peraat

untuk melakukan tindakan medis tertentu ke/uali dalam

keadaan darurat

Tindakan medis bagi peraat 'ang men*alankan

praktik mandiri atau tindakan mandiri peraat dalam sarana

pela'anan kesehatan dilakukan se/ara normati2 berdasarkan

peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 'aitu

UU esehatan UU "raktik edokteran UU Rumah +akit ""

Nakes "ermenkes=emenkes dan "eraturan Daerah

eenangan peraat se/ara mandiri tersebut merupakan

eenang atributi2 'ang dimiliki peraat melalui


21/35

pelimpahan eenang 'ang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan ;ontoh keenangan atributi2 peraat

terdapat dalam "asal 9 "ermenkes Nomor 14$ Tahun #.1.

dan "asal 14 "eraturan Daerah Fampung Nomor 4 Tahun

#.11 !erdasarkan eenang tersebut penggunaan

eenang dalam pemberian la'anan kesehatan 'aitu

a. penggunaan eenang berdasarkan peraturan

perundang-undangan 'ang berlaku

b. penggunaan eenang tidak boleh merugikan pihak

lain=orang lain

"elimpahan eenang dalam keperaatan ter*adi

ketika peraat melaksanakan peran dan 2ungsi koordinati2

dan terapeuik berupa tindakan keperaatan kolaborati2

'ang menempatkan peraat sebagai mitra dan beker*a

sama dengan dokter tenaga kesehatan lainn'a termasuk

sesama peraat %al ini berarti dalam kedua 2ungsi tersebutperaat melaksanakan tindakan medik pelimpahan

+elama ini mengenai tindakan medik pelimpahan 'ang

diberikan kepada peraat telah diatur dalam beberapa

peraturan daerah !erdasarkan "eraturan Daerah abupaten

+idoar*o Nomor 1. Tahun #.1# tentang Retribusi "ela'anan

esehatan 'ang dimaksud dengan tindakan medik

pelimpahan adalah tindakan medik tertentu 'ang

keenangan melakukann'a dilimpahkan kepada tenaga

keperaatan namun tanggung *aabn'a tetap pada tenaga

medik 'ang memberikan tugas limpah +edangkan

berdasarkan "asal 14 "eraturan Daerah "roCinsi Fampung

Nomor 4 Tahun #.11 tentang "en'elenggaraan "raktik

eperaatan tindakan keperaatan kolaborati2 meliputi


22/35

a ,elaksanakan program pengobatan dan=atau tindakan

medik se/ara tertulis pada 2asilitas pela'anan kesehatantingkat kedua dan 2asilitas pela'anan tingkat ketiga

b ,elaksanakan upa'a pen'embuhan dan pemulihan

kesehatan klien bersama dengan tenaga kesehatan

lainn'a

Tindakan medik pelimpahan tersebut dapat dilakukan

oleh dokter Dokter dapat memberikan keenangan kepada

peraat atau tenaga kesehatan tertentu se/ara tertulis

dalam melaksanakan tindakan kedokteran sesuai dengan

kemampuan dan kompetensi 'ang dimiliki oleh

peraat=tenaga kesehatan lainn'a ("asal 14 "eraturan

Daerah ota "alembang Nomor ## Tahun #.11 tentang I*in

"raktik dan I*in er*a Tenaga esehatan) %al ini berarti

baha tindakan medis oleh peraat dalam upa'a pela'anan

kesehatan se/ara normati2 tindakan tersebut merupakan

eenang dokter namun se/ara empiris peraat sebagai

tenaga keperaatan *uga melakukann'a

+elama ini ter*adi kekeliruan pemahaman mengenai

pelimpahan eenang dalam memberikan pela'anan

kesehatan "elimpahan eenang dipahami sebagai

pelimpahan dari dokter kepada peraat dalam upa'a

pela'anan kesehatan dan peraat menger*akan tugas

dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu dan

peraat tidak memikul beban tanggung *aab dantanggung gugat atas kerugian 'ang timbul dalam pela'anan

kesehatan tersebut +elain itu pemahaman 'ang keliru *uga

ter*adi terhadap eenang 'ang diberikan dengan /ara

delegasi dan mandat Tindakan medis oleh peraat bukan

termasuk dalam eenang 'ang diperoleh se/ara delegasi

melainkan mandat karena


23/35

a. apabila peraat melakukan tindakan sama seperti 'ang

dikehendaki oleh dokter maka peraat tidak memikulbeban tanggung *aab dan tanggung gugat atas segala

akibat 'ang timbul akibat tindakan medis tersebut

b. selama ini peraat belum sepenuhn'a dan belum

disadari posisin'a sebagai tenaga pro2essional dan

keperaatan sebagai sebuah pro2esi

c. tindakan medis 'ang dilakukan oleh peraat bersi2at

in(idental, 'aitu han'a dilakukan apabila dokter

menghendakin'a

d. belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan

'ang memberikan eenang kepada peraat untuk

melakukan tindakan medis tertentu ke/uali dalam

keadaan darurat

"elimpahan eenang dari dokter kepada peraat

ter*adi bila seorang peraat melakukan tindakan 'ang

bukan merupakan kompetensi di pela'anan kesehatan

"elimpahan eenang 'ang di*alankan peraat tidak boleh

dilakukan se/ara lisan oleh dokter tetapi harus ada

permintaan tertulis dari dokter %al ini didasarkan pada "asal

15 huru2 d emenkes Nomor 1#&9 Tahun #..1 tentang

Registrasi dan "raktek "eraat 'ang men'atakan baha

peraat dalam melaksanakan praktek keperaatan

berenang untuk pela'anan tindakan medik han'a dapatdilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter Ini

berarti baha peraat han'a dapat melakukan pela'anan

tindakan medik ketika ada permintaan tertulis dari dokter

dapun hal 'ang perlu diperhatikan dalam pelimpahan tugas

dari dokter kepada peraat 'aitu


24/35

a tanggung *aab utama tetap berada pada dokter 'ang

memberikan tugas

b peraat mempun'ai tanggung *aab pelaksana

c "elimpahan han'a dapat dilaksanakan setelah peraat

tersebut mendapat pendidikan dan kompetensi 'ang

/ukup untuk menerima pelimpahan

d "elimpahan untuk *angka pan*ang atau terus menerus

dapat diberikan kepada peraat kesehatan dengan

kemahiran khusus (peraat spesialis) 'ang diatur

dengan peraturan tersendiri 'standin! order*&

"elimpahan eenang dari dokter kepada peraat

tersebut dapat diberikan kepada 'ang telah bergelar Ners

spesialis atau Ners apabila dilihat mampu

melakukann'a"elimpahan eenang dalam keperaatan

*uga bisa ter*adi pada sarana pela'anan kesehatan lain

'aitu puskesmas "eraat 'ang memberikan la'anan

kesehatan pada puskesmas melakukan tindakan medis

tertentu "eraat 'ang berdinas di puskesmas men*alankan

pro2esi sekaligus kepan*angan tangan pemerintah dalam

men*alankan 2ungsi pemerintahan dalam hal pen'ediaan

2asilitas dan pela'anan kesehatan 'ang la'ak=memadai

"eraat 'ang bertugas di puskesmas 'ang

mempun'ai tenaga kompeten (dokter) han'a dapat

melakukan tindakan medis=pengobatan atas persetu*uan

dokter penanggung *aab Namun peraat seringkali tidak

menunggu adan'a pelimpahan eenang (perintah) dari

dokter untuk melakukan pela'anan medis di puskesmas


25/35

tetapi dilakukan berdasarkan pertimbangan pribadi

kela?iman nilai kemanusiaan dan kompetensin'a

"ela'anan kesehatan berupa tindakan medis seharusn'a

memerlukan pelimpahan dari dokter

"endelegasian eenang=pemberian tugas limpah

bagi peraat di puskesmas berbeda dengan di rumah sakit

karena puskesmas mempun'ai dua unit upa'a pela'anan

'aitu upa'a kesehatan perorangan (U") dan upa'a

kesehatan mas'arakat (U,) "endelegasian

eenang=tugas limpah bagi peraat di puskesmas ter*adi

melalui

a "endelegasian eenang upa'a kesehatan perorangan

(U") diberikan oleh dokter sebagai tenaga medis

b "endelegasian eenang upa'a kesehatan mas'arakat

(U,) diberikan oleh kepala puskesmas sebagai

penanggung *aab institusi puskesmas berdasarkan

+urat eputusan epala Dinas esehatan=bupati=alikota

"elimpahan eenang=tugas *uga dapat ter*adi antar-

peraat "eraat dalam melaksanakan 2ungsi dependent

memiliki kompetensi delegasi 'aitu mendelegasikan

kemampuan dari peraat pro2esional kepada peraat

Cokasional dan kemampuan 'ang didelegasikan dari tenaga

medis kepada peraat sesuai dengan kompetensi dan

kemampuan peraat 'ang menerima delegasi ##"elimpahan

eenang antar-peraat ter*adi ketika

22 ;e/ep Triiboo dan Hulia au?i'ah /alpraktik tika Peraat


26/35

a. "eraat 'ang mempun'ai keenangan penuh adalah

Ners untuk asuhan keperaatan 'ang bersi2at umumb. Untuk asuhan keperaatan 'ang bersi2at khusus (*ia

anak maternitas medikal bedah dan komunitas)

eenang berada pada Ners spesialis

c. "eraat lulusan Diploma III eperaatan tidak

mempun'ai eenang untuk membuat asuhan

keperaatan han'a melakukan atas instruksi Ners

d. "elimpahan eenang dapat diberikan oleh Ners

spesialis kepada Ners berdasarkan kondisi darurat dan

bila dilihat Ners mampu melakukann'a dan

e. "elimpahan eenang dapat diberikan oleh Ners kepada

peraat D& berdasarkan kondisi darurat dan bila dilihat

oleh Ners peraat D& mampu melakukann'a

+elain itu pelimpahan eenang merupakan salah

satu elemen penting dalam 2ungsi pembinaan "elimpahan

tugas (pendelegasian) dimaksudkan agar peraat men*adi

lebih produkti2 dalam melakukan 2ungsi-2ungsi mana*emen

lainn'a sehingga diperlukan proses pengalokasian

eenang dari manager peraat kepada sta2 peraat

sebagai baahann'a "elimpahan tugas keperaatan dari

pimpinan unit ker*a keperaatan kepada peraat ter*adi

apabila pada suatu unit ker*a tidak terdapat peraat 'ang

sesuai dengan *en*ang *abatann'a untuk melaksanakankegiatan keperaatan ondisi tersebut men'ebabkan

peraat lain 'ang berada satu tingkat di atas atau satu

tingkat di baah *en*ang *abatann'a dapat melakukan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan se/ara tertulis

dari pimpinan unit ker*a 'ang bersangkutan da empat


27/35

kegiatan delegasi eenang dalam unit ker*a keperaatan

'aitu

a ,anager peraat=bidan menetapkan dan memberikan

tugas dan tu*uann'a kepada orang 'ang diberi

pelimpahan

b ,ana*er melimpahkan eenang 'ang diperlukan untuk

men/apai tu*uan

c "eraat=bidan 'ang menerima delegasi baik eksplisit

maupun implisit menimbulkan kea*iban dan tanggung

*aab

d ,ana*er peraat=bidan menerima pertanggung*aaban

(akuntabilitas) atas hasil 'ang telah di/apai

"elimpahan eenang dalam keperaatan tersebut

harus dilakukan se/ara tertulis dengan pertimbangan

berikut

a. ,empun'ai kekuatan hukum 'ang kuat dan kekuatan

pembuktian karena dilindungi oleh peraturan 'ang

berlaku

b. Dapat ber2ungsi sebagai alat bukti tertulis mengenai

keenangan 'ang dilimpahkan sehingga apabila ter*adi

perbuatan di luar keenangan hal tersebut men*adi

tanggung *aab penerima eenang bukan tanggung

*aab pemberi eenang

c. "elimpahan eenang dalam keperaatan disesuaikan

dengan kemampuan pro2esional dan kompetensi peraat

sebagai penerima eenang

b. As#ek Hukum Pelim#ahan Weenang

Ke#eraa!an


28/35

"elimpahan eenang kepada peraat di dalamn'a

mengandung beberapa aspek hukum karena ter*adi akibat

adan'a hubungan hukum dan perbuatan hukum 'ang

dilakukan oleh peraat "elimpahan eenang dalam

keperaatan dapat ditin*au dari aspek hukum administrasi

negara hukum perdata dan hukum pidana

"elimpahan eenang ini mengandung aspek hukum

administrasi negara karena peraat merupakan organ

pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan

kesehatan melalui sumber da'a kesehatan %ukum

administrasi negara mengatur eenang peraat se/ara

mandiri maupun eenang 'ang ter/ipta dari hubungan

hukum antara peraat dengan stakeholders, termasuk

sesama peraat

"elimpahan eenang dalam keperaatan baik

berupa tindakan keperaatan maupun tindakan medisse/ara delegasi maupun mandat harus dilakukan se/ara

tertulis 'ang didahului dengan kesepakatan antara pemberi

eenang 'stakeholders* dengan peraat 'ang tertuang

dalam surat pelimpahan dan di*alankan sesuai dengan

standard operation pro(edure& Namun 2akta 'ang ter*adi

dalam praktik ru*ukan perintah ataupun surat limpah

tersebut tidak pernah ada#& %al ini menun*ukkan baha

se/ara hukum administrasi negara pelimpahan eenang'ang sudah ber*alan mempun'ai kedudukan 'ang sangat

lemah

Tin*auan aspek hukum perdata dalam pelimpahan

eenang ini didasarkan pada ketentuan "asal 1#&& "asal

23 %asil pengumpulan data untuk Ran/angan Undang-Undangeperaatan ,akassar #. sd #4 3uni #.11


29/35

1#&4 "asal 1. itab Undang-Undang %ukum "erdata

(U%"erdata) "elimpahan eenang dalam keperaatanuntuk melakukan tindakan keperaatan maupun tindakan

medis mengandung perikatan 'ang menimbulkan hubungan

hukum antara penerima eenang dengan pemberi

eenang !erdasarkan "asal 1#&& U%"erdata perikatan

lahir karena persetu*uan dan karena undang-undang

"elimpahan eenang dengan /ara atribusi berarti baha

peraat menerima eenang karena perikatan 'ang lahir

dari undang-undang sedangkan peraat dalam pelimpahan

eenang melalui delegasi ataupun mandat merupakan

perikatan 'ang lahir karena persetu*uan antara peraat

sebagai penerima eenang dengan stakeholders sebagai

pemberi eenang

"elimpahan eenang 'ang lahir karena

persetu*uan=per*an*ian didasarkan pada "asal 1#&4 dan

"asal 1. U%"erdata "elimpahan eenang ini dilakukan

melalui delegasi atau mandat "asal 1#&4 U%"erdatamen'atakan baha tiap-tiap perikatan adalah untuk

memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak

berbuat sesuatu "elimpahan eenang ini merupakan

suatu per*an*ian dan harus memenuhi unsur sahn'a

per*an*ian dalam "asal 1. U%"erdata 'aitu kesepakatan

ke/akapan suatu hal tertentu dan suatu sebab 'ang halal

"elimpahan eenang batal demi hukum apabila s'arat

kata sepakat dan ke/akapan tidak terpenuhi sedangkanapabila s'arat suatu hal tertentu dan sebab 'ang halal tidak

terpenuhi maka pelimpahan eenang dapat dibatalkan

Dalam pelimpahan eenang sebagai suatu per*an*ian

minimal harus ada dua sub*ek hukum 'aitu peraat dan

stakeholders terkait seperti dokter=peraat lain 'ang

men'atakan kehendak untuk mengikatkan diri


30/35

"elimpahan eenang dalam tindakan medis

dilakukan oleh dokter dengan peraat Dalam pelimpahaneenang ini dokter sepakat memberikan eenang

tindakan medis dan peraat sepakat menerima eenang

tindakan medis tersebut edua sub*ek hukum tersebut

harus mempun'ai ke/akapan bertindak dan keenangan

hukum "eraat selaku penerima pelimpahan eenang

harus /akap menurut hukum Bb*ek hukum dalam

pelimpahan eenang untuk melaksanakan tindakan medis

atau tindakan keperaatan oleh peraat harus dapat

di*elaskan dan dapat dilaksanakan +elain itu ob*ek dalam

pelimpahan eenang harus sebab 'ang halal 'aitu tidak

dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

sebagaimana diatur dalam "asal 1&& U% "erdata

"elimpahan eenang dengan /ara delegasi atau

mandat dilakukan se/ara tertulis melalui surat pelimpahan

eenang %al ini menun*ukkan baha ada hubunganhukum 'ang lahir dari perikatan 'ang menimbulkan hak dan

kea*iban bagi peraat dan stakeholders pemberi

eenang "enggunaan eenang ini tidak boleh

merugikan pihak lain dan apabila timbul kerugian dalam

pelimpahan eenang melalui mandat maka dokter 'ang

bertanggung *aab terhadap kerugian dan kelalaian 'ang

ditimbulkan oleh peraat 'ang diberikan eenang

olehn'a %al ini disebabkan dalam pelimpahan eenangtindakan medis tanggung *aab utama tetap ada pada

dokter 'ang memberi perintah sedangkan peraat han'a

bertanggung *aab sebagai pelaksana#4 !erbeda dengan

pelimpahan eenang melalui delegasi tanggung *aab

terhadap kerugian dan kerugian 'ang timbul akibat

24 I)id&, hal .


31/35

pemberian delagasi ditanggung oleh peraat penerima

pelimpahan eenang

"elimpahan eenang dari aspek hukum pidana

dilihat dari implementasi ketentuan pidana 'ang diatur oleh

undang-undang terkait arena belum ada undang-undang

keperaatan maka aspek pidana dalam pelimpahan

eenang didasarkan pada UU esehatan UU "raktik

edokteran dan UU Rumah +akit %ubungan hukum 'ang

mun/ul dalam pelimpahan eenang dari aspek hukum

pidana ter*adi sebagai implikasi dari konsekuensi

pelanggaran ketentuan dalam undang-undang bidang

kesehatan pabila ter*adi kegagalan 'ang dilakukan oleh

peraat dalam melaksanakan tugas pelimpahan eenang

dalam tindakan medis dan batas keenangan 'ang

diberikan tanggung *aab dibebankan kepada dokter

sebagai pemberi eenang atau dibebankan se/ara

ber*en*ang pada pengambil kebi*akan di atasn'a#5

V. Penu!u#

"eran peraat dalam pela'anan kesehatan dan

pela'anan keperaatan dapat di*alankan melalui

pelimpahan eenang dari stakeholders, seperti dokter

tenaga kesehatan lain sesama peraat kepala institusi

tempat peraat beker*a "elimpahan eenang kepada

peraat ter*adi dengan tiga /ara 'aitu (1) se/ara atribusi

diberikan oleh peraturan perundang-undangan (#) se/ara

delegasi dan (&) mandat "elimpahan eenang dengan

/ara mandat dan delegasi harus dilakukan sesuai dengan

kesepakatan antar-pro2esi dan=atau pihak terkait diberikan

se/ara tertulis dikembangkan sesuai dengan perkembangan

25 I)id& hal #


32/35

keilmuan dan kebutuhan pela'anan kesehatan serta harus

di*alankan sesuai dengan kompetensi 'ang dimiliki seorang

peraat "elimpahan eenang ini ter*adi ketika peraat

melaksanakan 2ungsi interdependent dan dependent&

"elimpahan eenang tersebut harus dilakukan se/ara

tertulis baik berupa permintaan pesan instruksi surat

keputusan surat pendelegasian=pelimpahan dari tenaga

medis kepala instansi pimpinan unit ker*a keperaatan

tenaga kesehatan lain maupun peraat pro2esi (Ners)

"erihal tentang pelimpahan eenang tersebut

ditembuskan kepada peraat selaku penerima eenang

pemberi eenang serta dinas=instansi terkait seperti dinas

kesehatan setempat Ikatan Dokter Indonesia "ersatuan

"eraat Nasional Indonesia dan instansi lain 'ang mungkin

terkait dengan adan'a pelimpahan itu

"elimpahan eenang dalam keperaatan

mengandung aspek hukum administrasi negara hukum

perdata dan hukum pidana pelimpahan eenang dari

aspek hukum administrasi negara peraat merupakan

salah satu organ pemerintahan dalam bidang kesehatan dan

men*adi sub*ek hukum pelimpahan eenang upa'a

pela'anan kesehatan "elimpahan eenang dari aspek

hukum perdata ditin*au dari pelimpahan eenang sebagai

perikatan 'ang lahir dari undang-undang dan dari per*an*ian

antar-sub*ek hukum

"elimpahan eenang tindakan keperaatan dan

tindakan medis kepada peraat melalui delegasi atau


33/35

mandat harus memenuhi unsur sahn'a per*an*ian 'ang

diatur dalam "asal 1. U% "erdata "elimpahan

eenang ditin*au dari aspek hukum pidana merupakan

implementasi dan implikasi dari ketentuan pidana dalam UU

esehatan UU "raktik edokteran dan UU Rumah +akit

pabila ter*adi pelanggaran ketentuan pidana dalam

undang-undang tersebut akibat pelimpahan eenang

maka tanggung *aab dibebankan kepada pemberi

eenang atau dibebankan se/ara ber*en*ang

"elimpahan eenang kepada peraat perlu diatur

dalam RUU eperaatan karena (1) pelimpahan eenang

melahirkan hubungan hukum dengan stakeholders dalam

tindakan keperaatan dan tindakan medis dan perbuatan

hukum bagi peraat (#) pelimpahan eenang 'ang sudah

di*alankan selama ini belum mempun'ai kekuatan hukum

dan peraturan 'ang ada belum mampu memberikan *aminan

kepastian dan perlindungan hukum bagi peraat sehingga

peraat seringkali ter*ebak dalam !re area9 dan (&)

tindakan dalam keperaatan 'ang dilakukan tidak sesuai

dengan eenangn'a dapat men'ebabkan ter*adin'a

malpraktik Bleh karena itu perlu adan'a pengaturan

tentang pelimpahan eenang 'ang sesuai dengan /ara

pelimpahann'a (atribusi delegasi mandat) dan kompetensi

peraat

DA$TAR PU%TAKA


34/35

Jspek %ukum dalam "ela'anan eperaatan: diaksesmelalui

http==praktekperaatblogspot/om=#.1.=.9=aspek-hukum-dalam-pela'anan-keperaatanhtml tanggal #NoCember #.1#

J"endelegasian Geenang:http==lulukstaLgunadarmaa/id=Donloads=Eles=9.#="ertemuanMketu*uhppt diakses tan!!al 8 /aret 2011&

?ar ?rul #.11 J!eberapa ;atatan Tentang Ruueperaatan: disampaikan pada Diskusi Tim Kerja

RUU Keperaatan den!an Tokoh /asarakat danPemerhati Keperaatan, 3akarta 18 #uni 2011$ %etjenDPR RI&

adhillah %ari2 “Urgensi "er/epatan "engesahan RUUeperaatan di Indonesia: disampaikan pada DiskusiTim Kerja RUU Keperaatan den!an "" "ersatuan"eraat Nasional Indonesia 3akarta, 2" #uni 2011$%etjen DPR RI&

%ad*on "hilipus , Kisi-kisi 4ukum 3dmistrasi dalam

Konteks Tindak Pidana Korupsi, dalam buku 4ukum 3dministrasi dan Tindak Pidana Korupsi, "hilipus ,%ad*on etal, Hog'akarta


35/35

"raptiningsih +ri Dele!asi +eenan! dalam PelaananKesehatan, diakses melalui http==sri-

praptianingsihblogspot/om=#.1.=.$=delegasi-eenang-dalam-pela'ananhtml>?@A/#b9.$/5e#b2904a tanggal #. Bktober #.1#

+inamo Nomensen 4ukum 3dministrasi =e!ara, 3akarta 3ala "ermata ksara #.1.

+ur'anti Ren' Pelimpahan +eenan! Dokter KepadaPeraat Dalam Tindakan /edis Diruan! Raat InapRsud Ka)upaten adun! %e)a!ai Upaa Pen(e!ahanTerjadina Kelalaian, Tesis UniCersitas

Pelimpahan wewenang keperawatan

Documents