BAB II
PANDANGAN UMUM MENGENAI HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian tentang HAM telah mengalami proses yang begitu lama.
Dimulai dengan Magna Charta pada tahun 1215, hingga pada masa sekarang ini.
Plato yang merupakan sumber sudut pandangan bagi konservatisme klasik
dalam bukunya Politea-nya menyatakan bahwa HAM tidaklah sama , sehingga
juga tidak ada persamaan kebebasan dan tentu saja tidak perlu usaha untuk
menciptakan kondisi-kondisi materil yang sama6
Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain
sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak asasi manusia adalah
hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal,
serta tidak memandanng apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki
maupun perempuan
.
7
6 George Sabine, A History of Political Theory, London Press, hlm.80 7 C.de Rover, 2000, Jakarta, To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakkan HAM).PT.RajaGrafindo Persada hlm.47.
.
Dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam pasal 1 Piagam PBB,
organisasi multinegara ini menginginkan masyarakat Internasional dan negara-
negara akan pengertian Hak Asasi Manusia, bahwa pemahaman akan pengertian
tentang HAM merupakan suatu landasan yang dapat memecahkan masalah-
masalh di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 1 Piagam PBB berbunyi:
Universitas Sumatera Utara
“Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah : Untuk memelihara
perdamaian dan keamanan internasional............ Untuk memajukan kerja
sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di
bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan dan menggalakkan
serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin,
bahasa atau agama........”.
Lebih jelas dalam pasal 55 dan 56 Piagam, menetapkan kewajiban hak
asasi manusia yang pokok dari semua negara anggota PBB8
John Locke menyatakan bahwa individu dikaruniai oleh alam, hak yang
inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka
sendiri,d an tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.
9. Selanjutnya John
Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.10
Hak manusia, hak asasi manusia atau hak dasar adalah sebutan yang
diberikan kepada hak elementer yang dipandang mutlak perlu bagi perkembangan
individu
11
8 Ibid, hal.54. 9 John Locke, 1946, The Second Tretiseof Civil Government and A Letter Concerning Toleration, Oxford, Balacwell, hlm.46 10Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI, Jakarta , Tim ICCE UIN, Kencana Prenada Media Group, hal.200 11 Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of the Netherlands, Human Rights and Foreign Policy memorandum disajiikan pada Lower House of the State of the Kingdom of the Netherlands pada 3 Mei 1979 oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Kerjasama Pembangunan, (Versi Bahasa Inggris), hlm.15
. Demikian bunyi awal memorandum Hak Asasi Manusia dan Politik
Luar Negeri, yang diumumkan oleh Kementeriaan Luar Negeri Kerajaan
Belanda.
Universitas Sumatera Utara
Filosof politik Maurice Cranston, mengatakan Hak-Hak Asasi Manusia
adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat12
A. Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi
Manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi
hak-hak yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti
secara universal. Memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti
memerangi dan menentang HAM.
. Konsep dan
pengertian Hak Asasi yang memberikan kriteria sebagai hak asasi dan kewajiban
manusai dimuat secara konstitusional dalam UUD tahun1945 Republik Indonesia
sebagai suatu rangkaian naskah yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan
Penjelasan UUD tahun 1945. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945,
disebutkan bahwa :
“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia haruus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
13
Sedangkan Darwin Prinst, memberikan rumusan HAM sebagai hak yang
melekat Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan
membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi). Akal budi itu
membimbing manusia menjalankan kehidupannya
14
Dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang No 26 Tahun 2000
.
15
12 Peter R. Baehr, op.cit, hlm.3 13 A.Gunawan Setiardjo, 1993, Yogyakarta, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, hlm 71. 14 Darwin Prinst,2001, Bandung , Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia, Citra Aditya Bakti, hlm.8 15 Pasal 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
memberikan
pengertian, bahwa HAM sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan
Universitas Sumatera Utara
keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
Pemahaman pengertian tentang HAM dapat memberikan definisi umum
bagaimana sebenarnya hak asasi dan kebebasan, juga dapat memberikan
perlindungan kepada setiap manusia. Yang mana disaat manusia itu melakukan
kewajiban asasinya, ia berhak mendapatkan hak asasinya sebagai manusia
Yang dapat digunakan sebagai pegangan tentang hak asasi manusia itu
antara lain:
1. Hak asasi manusia itu sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara
sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hak asasi manusia itu sebagai suatu disiplin yakni suatu sistem ajaran
tentang kenyataan-kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hak asasi manusia itu sebagai kaidah yaitu pedoman atau patokan perilaku
yang pantas atau diharapkan.
4. Hak asasi manusia itu sebagai tata hukum yakni struktur atau proses
seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan
tempat tertentu serta bentuk tertulis.
5. Hak asasi manusia sebagai petugas yakni pribadi-pribadi yang merupakan
kalangan yang berhubungan erat dengan pengakuan hukum.
6. Hak asasi manusia sebagai keputusan penguasa yakni hasil proses diskresi.
Universitas Sumatera Utara
7. Hak asasi manusia sebagai proses pemerintah yakni proses timbal balik
antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hak asasi manusia sebagai perilaku tertulils.
9. Hak asasi manusia sebagai jalinan nilai-nilai yakni jalinan dari konsespsi-
konsepsi abstrak yang dianggap baik dan buruk.
Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia, hak-hak asasi itu adalah :
“Asasi adalah berarti sesuatu yang pokok, yang menjadi dasar. Sedangkan hak
adalah sesuatu yang benar, sungguh ada, kewenangan, milik atau kepunyaan,
kekuataan/kekuasaan untuk menuntut yang benar ataupun berbuat sesuatu karena
telah ditentukan oleh aturan undang-undang”.16
Pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia di dunia Barat diperkirakan
erat kaitannya pada pemikiran pada abad ke-XVII dan abad ke XVIII. Konsep
mengenai hak suci raja (Dwine rights of kings) yang memberikan kesewenang-
Dengan kata lain hak asasi manusia itu telah dimiliki oleh manusia yang
telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran ataupun kehadiran
nya dalam kehidupan bermasyarakat.
Secara garis besar bahwa hak asasi manusia itu dapat dikatakan telah
meliputi Hak Ekonomi, misalnya hak atas penghidupan yang layak, Hak Sosial
dan Budaya, misalnya hak atas pendidikan, Hak Sipil dan Politik, misalnya hak
untuk beragama dan hak untuk hidup serta hak-hak lainnya.
B.1. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI DUNIA
16 W.J.S Poerwadarminta,” Kamus Umum Bahasa Indonesia”, PN Balai Pustaka, Jakarta,1976
Universitas Sumatera Utara
wenangan kepada raja untuk menjalankan pemerintahan secara absolut, mulai
dipertanyakan keabsahannya karena dengan konsep demikin layak raja melakukan
tindakan yang sewenang-wenang dan menjatuhkan hukuman tanpa adanya proses
pengadilan dan membuat peraturan-peraturan berdasarkan apa yang dianggap baik
bagi seluruh rakyatnya.
Kaum cendikiawan mulai merasakan perlu adanya hubungan yang lebih
rasional antara rakyat dan rajanya, bukan hanya melulu beranggapan bahwa raja
adalah utusan Tuhan dan segala perintahnya tidak boleh dibantah, karena
perintahnya adalah perintah Tuhan juga. Hubungan rasional itu adalah hubungan
yang berupa kontrak antara raja dan rakyatnya, ini sesuai dengan suasana di Eropa
yang pada saat itu dengan timbulnya perdagangan antar kerajaan , yang mana
hubungannya dilaksanakan dengan adanya kontrak kerjasama.
Banyaknya teori-teori yang lahir sehubungan dengan dipertanyakan
keberadaan hak asasi manusia, ada teori yang menentang dan ada teori yang
mendukung dengan keberadaan hak-hak asasi manusia. Seperti pendapat dari
Aurice Cranston, seorang pengamat hak-hak asasi manusia mengatakan bahwa
absolutisme manusia untuk menuntut hak-hak asasi manusia , atau hak alam ini
justru karena manusia menyangkanya. Tetapi adapula sangkalan terhadap
keberadaan daripada hak asasi manusia ini, seperti orang-orang konservatif dari
Inggris, Edumund Burke dan David Hume yang bersatu dengan Jeremy Bentham
yang beralliran liberal untuk mengutuk doktrin ini, mereka mengatakan bahwa
kekhawatiran publik atas tuntutan-tuntutan terhadap hak-hak ilmiah akan
menimbulkan pergolakan sosial dan keprihatinan terhadap adanya bahwa
Universitas Sumatera Utara
deklarasi dan proklamasi hak-hak ilmiah akan menggantikan perundang-undangan
yang efektif.
David Burke di dalam karyanya “Reflection on the Revolution in France
(1970)” membantah bahwa Rights of Man dapat diturunkan dariNya, dia juga
mengkritik para penyusun “ Declaration of the Rights of Man and Citizen” karena
memproklamasikan fiksi yang menakutkan mengenai persamaan manusia yang
menurutnya hanya berfungsi mengilhami ide-ide yang tidak benar dan harapan
yang sia-sia pada manusia yang telah ditakdirkan untuk perjalanan kehidupan
yang tidak jelas dan susah payah.
Jeremy Bentham salah satu pendiri utilitarianisme dan seorang yang tidak
percaya mengajukan argumennya yang mengatakan bahwa “hak adalah anak
hukum-hukum imajiner, maka hak-hak alammiah itu adalah omong kosong
semata, omong kosong diatas jangkauan dan omong kosong retorik”.
David Hume setuju dengan pendapat Jeremy Bentham yang mana ia
mengatakan bahwa hak-hak alamiah tersebut adalah fenomena metafisik belaka.
Kemudian seorang idealis Inggris yang bernama F.H Bradley mengatakan
bahwa “hak-hak asasi perorangan dewasa ini tidak perlu mendapat pertimbangan
yang serius kesejahteraan komunitas merupakan tujuan dan merupakan standar
akhir. 17
Teori di atas sangat menyesatkan, karena teori di atas menggangap bahwa
manusia itu tidak mempunyai arti sama sekali, paham atas teori inilah yang akan
17 Burn H. Weston , Hak-hak Asasi Manusia , di dalam buku T.Mulya, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia (Isu dan Tindakan ), Yayasan Obor Indonesia , 1993. (hlm 6-9).
Universitas Sumatera Utara
menimbulkan negara totaliter dan negara diktator. Karena di dalam teori ini
memandang manusia sebagai objek dan tidak mempunyai arti apa-apa.
Selanjutnya, pemikiran-pemikiran lain yang setuju atas eksisten dari filsuf-
filsuf yang beraliran liberalisme seperti John Locke (1632-1704), Hobbes (1588-
1679), Montesquiue (1689-1755) dan Rosseau (1712-1778). Walaupun mereka
mempunyai perbedaan penafsiran umum secara mendasar mereka membayangkan
bahwa manusia hidup di dalam suatu keadaan alam (state of nature) dan memiliki
hak-hak alam. Oleh karena perlu adanya suatu lembaga yang dapat menjamin
terlaksananya dan langgengnya hak-hak alam manusia ini maka manusia
mengadakan kontrak dengan suatu institusi atau lembaga yang dalam hal ini
disebut sebagai negara dimana lembaga yang disebut negara diwakili oleh orang-
orang yang menamakan dirinya penguasa dan berdasarkan sosial ini, maka
penguasa tersebut menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi
hak-hak alam dari manusia tersebut, dengan adanya kontrak antara manusia
dengan penguasa tersebuut, maka manusia memberikan sebagian dari haknya
kepada penguasa tersebut dan penguasa memberikan peraturan-peraturan yang
diikuti oleh manusia-manusia yang dalam hal ini disebut sebagai masyarakat, agar
haknya dapat dilindungi.
John Locke merumuskan dengan lebih jelas hak-hak alam itu yaitu hak
atas hidup, kebebasan dan milik (life liberty and property) serta pemikiran bahwa
penguasa itu mesti memerintah atas persetujuan rakyat (government by consent) ,
sedangkan Montesquie lebih menekankan perlu adanya pembagian kekuasaan
sebagai sarana untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak sipil. Yang
Universitas Sumatera Utara
teorinya lebih dikenal dengan Trias Politica. Pada zaman itu (abad ke17 dan 18),
perumusan hak-hak tersebut sangatlah besar terpengaruhi oleh ide ataupun
pemikiran tentang hukum alam (natur law) dan pemikiran yang dicoba oleh John
Locke (1632-1741) tersebut dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) terlihat hanya
terbatas pada hak-hak yang bersifat politis seperti persamaan hak, hak atas
kebebasan dan lain-lain. Pada saat itu John Locke telah membuat pemisahan
kekuasaan yaitu:
1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Federatif
Hal ini bertujuan untuk adanya hak rakyat (hak asasi) rakyat di
pemerintahan serta setiap orang tentu mendapat tempat yang sama dalam
pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Rosseau yang berpendapat bahwa
manusia itu dilahirkan bebas dan merdeka, sederajat dan semua hasilnya adalah
ditentukan oleh diri pribadi manusia tersebut seperti terdapat dalam bukunya “du
contract social”.
A.H Robertson dalam bukunya yang berjudul ‘Human Rights in The
World” yang berbunyi :
“ It is at the beginning of ninth that we see the first international texts relating to what we should now call a human rights problem. This problem was slavery”.18
18 A.H Robertson, Human Rights In The World, Penerbit Gunung Agung, Jakarta,1984, hal 20.
Universitas Sumatera Utara
“Pada awal abad ke 19, kita mulai memperhatikan adanya ketentuan internasional yang berhubungan dengan problem hak-hak asasi manusia. Problem ini adalah perbudakan”.
Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa saat itu dunia ditarik perhatiannya
terhadap dunia perbudakan pada abad ke 19 yang sudah jelas merupakan indikasi
sebuah perampasan hak asasi manusia yaitu kemerdekannya. Realisasi dari
adanya anti perbudakan ini telah berhasil dituangkan dalam penandatanganan
undang-undang antiperbudakan dalam Konferensi yang diadakan di Brussel pada
tahun 1890 yang telah diratifikasi oleh beberapa negara, termasuk oleh Amerika
Serikat, Turki dan Zanzibar .
Jalannya sejarah juga semakin diperkaya dengan keluarnya German-Polish
Convention on Upper Silesia pada tanggal 15 Mei 1992, yaitu tentang
Perlindungan Hak-Hak Asasi terhadap Golongan Minoritas.
A.H Robertson kembali dalam bukunya yang sama mengatakan:
“Generally speaking these various arrangements for the protection of the rights of minorities provided for equality before the law in regard to civiil and political rights , freedom of religion, the right of members of the minorities to use their own language and the right to maintain their own religious and educational establishment”19
Akan tetapi menjelang abad ke-20, dimana manusia itu semakin
bertambah pengetahuan, kearifan maupun kesadarannya akan hak, kewajiban, dan
hukum, mulai merasakan bahwa hak-hak politik saja kuranglah sempurna.
“Secara umum dapat dikatakan bahwa berbagai macam usaha-usaha ini untuk perlindungan terhadap hak-hak golongan minoritas dalam hak-hak sipil dan politik , kebebasan dalam beragama, hak dari golongan minoritas untuk menggunakan bahasa mereka dan hak untuk beragama serta pembangunan terhadap pendidikan”.
19 A.H Roberston, Ibid, hal.21.
Universitas Sumatera Utara
Manusia mulai memikirkan adanya batasan akan beberapa hak-hak lain yang lebih
luas ruang lingkupnya.
Presiden Franklin D.Roossevelt dari Amerika Serikat telah berhasil
merumuskan hak-hak tersebut dengan istilah “The Four Freedom” atau empat
kebebasan yaitu kebebasan unutk berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan
beragama, kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari kemelaratan.
Namun demikian permasalahan mengenai hak-hak asasi manusia ini perlu
dibicarakan di tahun-tahun sebelumnya di Inggris dengan ditandatanganinya
Magna Charta tahun 1215, antara Raja John dengan sejumlah bangsawan yang
memberikan jaminan terhadap hak kepada mereka yang antara lain mencakup
hak-hak politik dan sipil yang mendasar, seperti tidak akan dipenjarakan tanpa
pemeriksaan di forum peradilan dan hanya berlaku bagi para bangsawan.
Pergerakan ini berlanjut di tahun 1628, masih di negara yang sama yaitu
Inggris raja Charles I yang pada saat tiu adalah sebagai Raja Inggris,
menandatangani Petition of Rights. Hasilnya adalah Raja Charles I duduk bersama
utusan-utusan atau para wakil rakyat di parlemen (House of Common) dalam
menjalankan tujuan negara. Petition of Rights merupakan kewenangan bagi pihak
rakyat. Karena diberikan kesempatan untuk turut serta bersama raja Inggris dalam
menjalankan tugas kenegaraan, dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan
aspirasi para rakyat melalui utusan yang dipilih.
Lahirnya Petition of Rights memacu perkembangan pemikiran masyarakat
di Inggris, bahwa manusia terlahir bebas dan memiliki sejumlah hak. Pada tahun
Universitas Sumatera Utara
1689, lahirlah Bill of Rights. Hal ini timbul, karena pada saat itu terjadi Revolusi
Gemilang (Glorius Revolution) di Inggris.
Timbulnya pandangan (Adagium) bahwa manusia sama di muka hukum
(equality before the law) pada masa revolusi gemilang20
Perkembangan sejarah HAM ini melahirkan beberapa teori seperti teori
kontrak sosial oleh J.J Rosseau, teori Trias Politica oleh Montesquieu, teori
Hukum Kodrati oleh John Locke, dan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan
oleh Thomas Jefferson di Amerika Serikat.
. Dan hal ini harus dapat
diwujudkan betapapun besar resiko yang dihadapi.
Bill of Rights menundukkan kekuasaan monarki di bawah kekuasaan
parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan raja untuk membekukan dan
memberlakukan sesuai dengan yang diklaim raja adalah ilegal, juga melarang
pemungutan pajak dan pemeliharaan tetap pasukan pada masa damai oleh raja
tanpa persetujuan parlemen.
21
Dua dokumen dasar yang paling penting bagi hak-hak asasi manusia lahir
di dunia Barat. Yang pertama adalah Undang-Undang Hak Virginia tahun 1776,
yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun
1789. Dan yang kedua adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara
Perancis tahun 1789.
22
Kedua dokumen dasar tersebut memuat sederetan hak-hak asasi manusia
dalam arti kebebasan individu. Seperti Undang-Undang Hak Virginia yang
20Op.cit , hlm.203 21 Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, 1994, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.35 22 Op.cit. hlm.5
Universitas Sumatera Utara
memuat kebebasan antara lain kebebasan pers, kebebasan beribadat, dan
ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya kebebasan seseorang kecuali
berdasarkan hukum setempat atau pertimbangan warga sesamanya.
Deklarasi Perancis pada pasal 2 menyatakan bahwa sasaran setiap asosiasi
politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut.
Hak-hak ini adalah hak atas kebebasan (liberty), harta (property), keamanan
(safety), dan perlawanan terhadap penindasan (resistance to oppression).
Pasal 4 Deklarasi Perancis menyatakan bahwa kebebasan berarti dapat
melakukan apa saja yang tidak dapat merugikan orang lain. Jadi, pelaksanaan hak-
hak kodrati manusia tidak dibatasi, kecuali oleh batas-batas yang menjamin
pelaksanaan hak-hak yang sama bagi anggota masyarakat lain dan batas-batas ini
hanya ditetapkan oleh undang-undang.
Hak-hak ini banyak didasarkan pada tulisan-tulisan para filsof politik
seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau.23
Berdasarkan berbagai kejadian di dunia terutama setelah apa yang
dilakukan oleh Nazi, maka negara-negara di dunia yang tergabung dalam
Setelah melewati berbagai revolusi dan begitu banyak deklarasi yang
dinyatakan oleh beberapa negara maupun melalui konferensi internasional., maka
kedudukan Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting dan menentukan dalam
kehidupan ini. Dapat dilihat bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin
dibelenggu maupun berada di bawah kekuasaan seseorang dengan cara paksa
(diperbudak).
23 Walter Laqueur dan Barry Rubin, 1989, New York, The Human Rights Reader, New York American Llibrary, edisi revisi, hlm.59
Universitas Sumatera Utara
Perserikatan Bangsa-Bangsa merasa bahwa Hak Asasi Manusia adalah bagian
yang terpenting.
Dalam pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Piagam PBB memang diakui tentang
keberadaan HAM. Namun perlu diadakan penyempurnaan terhadap apa yang
diatur dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti perlunya
menyusun Bill of Rights International (dikenal dengan istilah Truman) setahun
setelah Piagam PBB diberlakukan.
Tugas menyusun Bill of Rights International (pernyataan tertulis yang
memuat hak-hak terpenting warga negara) itu diserahkan kepada komisi HAM
(Commission of Human Rights atau disebut CHR)24. Yaitu komisi yang bernaung
dari ECOSOC atau Economic and Social Council (Dewan Sosial dan Ekonomi
PBB). Komisi ini terdiri atas wakil-wakil negara, dimana diputuskan bahwa
katalog HAM hendaknya berbentuk sebuah Revolusi Majelis Umum PBB. Inilah
sejarah dan latar belakang lahirnya hak-hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). ECOSOC kemudian membentuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia
atau CHR pada tahun 1946 25
Sejarah HAM ini kemudian berlanjut pada tanggal 10 Desember 1948,
Majelis Umum PBB yang menyetujui dan mengumumkan Deklarasi Sedunia
tenntang Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan Universal Declaration of
Human Rights di Palais de Chaillot, Paris. Deklarasi sedunia ini sifatnya hanya
. Komisi ini dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dari
Amerika Serikat dan berkedudukan di Jenewa.
24 http: www.UN.org/Economic and Social/ Commision of Human Rights. 25 C.de. Rover. C,2000, Jakarta, To Serve and Protect (Acuan Universal Penegakkan HAM), PT. RajaGrafindo Persada, hlm.67
Universitas Sumatera Utara
mengikat secara moral dan etis seluruh anggota PBB maka secara yuridis masih
diperlukan perjanjian sebagai hasil keputusan PBB26
26 Hadi Setia Tunggal, 2000, Jakarta, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia, Haravindo, hlm.5
2. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas
kekuasaan, hal ini dapat kita lihat dengan tegas di dalam penjelasan UUD tahun
1945. Dalam negara hukum mengandung pengertian setiap warga negara
mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang
mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.
Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-
tengah pergaulan masyarakat, sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi dari
pelaksanaan hak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat, karena
dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia dan
hukum adalah keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia
adalah masuk ke dalam persoalan hukum dan harus diatur melalui ketentuan
hukum.
Dalam negara kesatuan RI sumber dari tertib hukum adalah Pancasila
artinya dalam pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan dan sesuai
dengan kaedah Pancasila. Sebagai suatu falsafah bangsa Pancasila juga
memberikan warna dan arah, bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan pada
masyarakat sehingga terciptanya suatu pola hidup bermasyarkat sesuai dengan
hukum dan Pancasila.
Universitas Sumatera Utara
Mengenai persoalan hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila bahwa
manusia sebagai mahkluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran harkat dan
martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai mahluk individu dan
mahkluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi di dalam
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat haruslah mewujudkan
keselarasan hubungan:
1. antara manusia dengan penciptanya.
2. antara manusia dengan manusia.
3. antara manusia dengan masyarakat dan negara.
4. antara manusia dengan lingkungannya.
5. antara manusia dalam hubungan antar bangsa.27
27 Issanuddin SH, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Peningkatan SDM menyonsong PJP II ditinjau dari aspek Tata Negara, USU FH,1994, hal 19.
Maka dapat dilihat kritetia hak asasi manusia menurut Pancasila adalah
hak dan kewajiban asasi manusia, dimana hak dan kewajiban asasi ini melekat
pada manusia sebagai karunia Tuhan yang mutlak diperlukan dalam kehidupan
pribadi, bermasyarakat dan bernegara berdasrkan Pancasila dan UUD tahun 1945.
Di samping Pancasila sebagai landasan filosofis, perlu dilihat UUD tahun
1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam membicarakan UUD tahun 1945
haruslah melihat secara keseluruhan artinya melihat UUD tahun 1945 dari
pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Pembukaan UUD tahun 1945
merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi cita-cita hukum, cita-cita moral
sebagai staatsfundamental norm Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
Thomas Hobbes mengatakan bahwa28
2. penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua negara,
“setiap bangsa cenderung
mempertahankan kehidupannya, sehinggga semua kegiatan manusia dan
masyarakat manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk mempertahankan hidup
serta harkat dan martabatnya sebagai manusia dan bangsa”. Pandangannya ini
sesuai dengan bangsa Indonesia yang telah menentukan jalan hidupnya sendiri
sejak tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak sejarah dan indikasi bahwa
Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan Indonesia telah
melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan berperan aktif dalam kancah
internasional baik di dalam maupun di luar forum PBB.
Peran Indonesia dalam perjuangan hak asasi internasional sejalan dengan
tekad bangsa Inodnesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 untuk
ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia telah aktif dalam usaha
menegakkan penghormatan hak-hak asasi manusia di forum internasional sesuai
dengan prinsip-prinsip PBB. Salah satu peran aktif di Indonesia yang penting,
setelah diterimanya Universal Declaration of Human Rights oleh negara-negara
yang tergabung dalam PBB tahun 1948, adalah diselengarakannya Konferensi
Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung
yang memuat pernyataan sikap negara-negara peserta bertekad untuk menjunjung
tinggi :
1. penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan tujuan dan
prinsip-prinsip Piagam PBB,
28 Lihat Sorjanto Poespowardojo, Filsafat Pancasila sebuah Pendekatan Sosio-Budaya, PT.Gramedia, Jakarta,1991,hal 22.
Universitas Sumatera Utara
3. pengakuan atas persamaan derajat semua ras dan semua bangsa besar dan kecil
4. tidak akan melakukan intervensi dan mempengaruhi urusan dalam negari lain,
5. penghormatan atas hak setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya baik
secara sendiri-sendiri maupun kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Piagam PBB,
6. menghindarkan diri dari penggunaan cara pertahanan kolektif untuk
kepentingan tertentu dari sikap kekuatan besar dan menghindarkan diri dari
tindak melakukan tekanan terhadap negara lain,
7. menahan diri dari tindakan-tindakan atau penggunaan kekerasan terhadap
integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara.,
8. menyelesaikan segala sengketa internasional dengan cara damai seperti
negoisasi, konsiliasi, arbitrase atau pengadilan serta cara-cara lain yang dipilih
oleh para pihak sesuai dengan ketentuam Piagam PBB,
9. menjunjung tinggi kepentingan timbal balik dan kerjasama internasional.
10. menghormati prinsip keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam
Pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi hukum dasar
tertulis dan acuan untuk setiap peraturan hukum yang di Indonesia. Prinsip-prinsip
yang terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 telah digali dari akar budaya
bangsa yang hidup jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional (The
Universal Declaration of Human Rights 1948).
Di dunia ini terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok di berbagai
bidang seperti di tingkat internasional dikenal negara maju, negara berkembang
Universitas Sumatera Utara
dan negara miskin, negara adikuasa dengan dunia ketiga, negara liberal dengan
negara komunis dan di tingkat nasional pun terdapat hal-hal yang berbeda.
Dalam konterks Pembukaan UUD tahun 1945 dapat dililhat bahwa
bersirinya Negara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan untuk menegakkan
HAM Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pembukaan UUD tahun
1945 dengan jelas mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menjunjung
tinggi HAM dari penindasan penjajah “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa dan sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit dan berdasarkan
pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia tekad melepaskan diri dari
penjajahan itu akan diisi dengan upaya-upaya mempertahankan eksistensi bangsa
dengan:
1. Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melilndungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan tersebut dilandasi oleh falsafah hukum yang menjadi landasan hak dan
kewajiban asasi seluruh warga negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila adalah
dasar yang melandasi segala hukum dan kebijaksanaan yang berlaku di negara
Republik Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
Hal ini berarti Pancasila menjadi titik tolak pikir dan tindakan termasuk
dalam merumuskan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
HAM. Karena Pancasila merupakan akar filosofis jiwa dan budaya bangsa
Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki berbagai macam
corak budaya. Dasar-dasar pemikiran dan orientasi Pancasila pada hakekatnya
bertumpu pada dan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa. Kebudayaan
bangsa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang terdiri dari kebudayaan
tradisional yang telah hidup berabad-abad, maupun kebudayaan yang sudah
modern yang telah berakulturasi dengan kebudayaan lain. Selain itu, Pancasila
juga mempunyai nilai historis yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia
yang panjang dengan pengorbanan baik harta maupun jiwa sejak berdirinya Budi
Utomo pada permulaan abad XX (tahun 1908)yang diikuti dengnan berbagai
peristiwa sejarah dalam upaya melepaskan diri dari belunggu penjajahan.
Perjuangan yang memperlihatkan dinamika bangsa yang memberikan khas corak
yang khas bagi Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang ingin kemerdekaan
dan kemandirian. Maka Pancasila harus dipegang teguh sebagai prinsip utama.
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut HAM yang melekat pada
manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut
tidak dapat diingkari. Dilihat dari pilihan yang telah ditetapkan bersama terutama
dari Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Father) yang bercita-cita terbentuknya
negara hukum yang demokratik, maka jiwa atau roh negara hukum demokratik
tersebut ada sejauh mana hak asasi itu dijalani dan dihormati. Apabila dilihat
UUD sebelum diamandemen, hak asasi tidak tercantum dalam suatu piagam yang
Universitas Sumatera Utara
terpisah melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan
diumumkan secara singkat. Karena situasi yang mendesak pada pendudukan
Jepang tidak ada waktu untuk membicarakan HAM lebih dalam. Lagipula, waktu
UUD 1945 dibuat Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB belum lahir, HAM diatur di
Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Batang Tubuh yaitu
pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34.29
1. HAM itu meliputi baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat sosial.
HAM/ warganegara yang bersifat klasik terdapat dalam pasal 27 ayat (1),
pasal 28, pasal 29 ayat (2). Yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal
27 ayat (2), pasal 31 ayat (1) dan pasal 24. Sedangkan rumusan dalam
pasal 30 tidak termasuk dalam HAM yang klasik maupun yang sosial.
Dengan demikian HAM yang timbul karena hukum (legal rights).
Dari kajian pasal-pasal tersebut dikemukakan:
2. HAM yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai
penduduk tidak dirumuskan dengan hak melainkan dengan kemerdekaan.
Contohnya bunyi pasal 28 dan pasal 29 ayat (2).
3. HAM yang berkenaan dengan warga negara Indonesia dengan tegas
dikatakan “tidak”. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 27 ayat (2), pasal 30
ayat (1) dan pasal 31 ayat (1).
4. Sebagian besar rakyat masih dalam keadaan serba kurang (pendidikan dan
kebutuhan hidup)
29 Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Bandung, PT Grafika Budi Utomo,2003, hlm 8.
Universitas Sumatera Utara
5. Belum/ tidak adanya hukum atau peraturan positif aplikasi dalam
kehidupan bernegara.
HAM di Indonesia sebagai pemikiran paradigma tidaklah lahir bersamaan
dengan Deklarasi HAM PBB 1948. Bahwa HAM bagi bangsa Indonesia bukan
barang asing terbukti dengan terjadinya perdebatan yang terjadi dalam sidang
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Sidang periode pertama BPUPKI terbagai dua yaitu, pertama berlangsung dari
tanggal 19 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang periode kedua diselenggarakan
pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang I BPUPKI mendengar pidato
Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo, Muhammad Hatta terlihat perbedaan
pandangan mereka mengenai konsep-konsep “kebebasan” seperti di negara Barat.
Di lain pihak, Muhammad Hatta khawatir jika jaminan kebebasan tidak
dicantumkan dalam UUD, hak-hak masyarakat tidak akan ada artinya dihadapan
negara. Kemudian masih pada masa sidang II, terjadi perdebatan langsung antara
para tokoh tersebut. Dalam rancangan undang-undang dasar yang sedang dibahas
pada waktu itu Muhammad Hatta tidak menemukan pasal tentang HAM dan
kebebasan, karena itu beliau angkat bicara,” Saya menginginkan pasal-pasal yang
mengakui HAM”.
Namun Soepomo menapik Muhammad Hatta, pasal-pasal tersebut tidak
perlu ada karena hanya akan memberikan peluang kepada paham individualisme,
perseorangan, padahal kita ingin kekeluargaan, katanya. Dalam perdebatan ini,
Soepomo didukung oleh Soekarno sedangkan Muhammad Hatta didukung oleh
Muhammad Yamin.
Universitas Sumatera Utara
Akhirnya para pendiri Republik Indonesia denagn jiwa besar setuju untuk
kompromi. Maka lahirlah pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UUD tahun 1945.
Proses perumusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sejak awal pendekatan
musyawarah mufakat sudah muncul sebagai fakta-fakta sejarah yang menyangkut
proses penyusunan pasal 28 UUD tahun 1945 diungkapkan oleh Muhammad
Yamin.
Di Indonesia HAM telah mendapat tempat dan diatur di dalam :
1. UUD tahun 1945
2. Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM
3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
4. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
6. Konvensi Internasional Anti Apartheid dalam Olahraga yang diratifikasi
dengan Keputusan Presiden No. 48 tahun 1993 tanggal 26 Mei 1993
7. Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 19998 yang diratifikasi dengan
Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990
8. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan tahun 1979 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7
tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984.
9. Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1953 yang
diratifikasi dengan Undang-Undang No. 68 tahun 1998.
10. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang
Kejam secara Tidak Manusiawi dalam Merendahkan Martabat Manusia
Universitas Sumatera Utara
Lainnya tahun 1984 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5
tanggal 24 September 1998.
11. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 tanggal 25 Mei
1999.
Sehubungan dengan hak-hak diatas untuk menciptakan dan mencapai cita-
cita yang diinginkan oleh Bapak Pendiri Negara kita maka perlulah ada
pengaturan mengenai HAM itu sendiri yang mana dapat dilihat sebagai berikut:
1. Dalam Pancasila
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kesadaran masyarakat Indonesia akan perbedaan agama yang terdapat
dalam kesehariannya dikembangkan dengan adanya toleransi antar
umat beragama dan juga hormat menghormati antara pemeluk agama
aliran kepercayaan yang berbeda-beda.
b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dengan sila ini, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang
sama derajat yang sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan
suku, agama dan kepercayaan dan jenis kelamin.
c. Persatuan Indonesia
Dalam sila ini manusia menempatkan persatuan dan kesatuan serta
kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan
golongan.
Universitas Sumatera Utara
d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan
Dalam sila ini manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai
kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini tampak jelas dari
sistem perwakilan rakyat.
e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan sila ini maka mansuia Indonesia menyadari hak dan kewajiban
yang sama untuk menciptakan keadilan sosial.
2. Hak-Hak Asasi Manusia dalam UUD tahun 1945
UUD tahun 1945 sudah memuat beberapa hak asasi manusai baik dalam
Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh. Di dalam pembukanya yaitu
mulai dari alinea I sampai alinea IV semuanya mengatur tentang HAM,
sedangkan dalam Batang Tubuh UUD tahun 1945 HAM diatur dalam pasal :
a. Dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan ini
mengandung pengertian bahwa negara kita adalah negara yang
demokratik negara yang tidak mengakui absolutisme yaitu bersifat
sewenang-wenang oleh sebab itu ketentuan ini mengakui hak manusia.
b. Dalam pasal 27 ayat (1) yaitu pasal yang menjunjung tinggi hak-hak
asasi manusia. Pasal ini menentukan persamaan hak di depan hukum
dan pemerintahan, persamaan untuk memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Universitas Sumatera Utara
c. Pasal 28 yaitu yang mengatur kebebasan untuk berkumpul, berserikat
dan mengeluarkan pendapat.
3. HAM dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Dalam KUHP yaitu hak manusia tercantum dengan dianutnya asas
legalitas.
b. Dalam BW yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) anak yang di dalam
kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana
kepentingan si anak menghendakinya.
c. UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
d. UU No. 8 tahun 1981 yaitu KUHAP yang mengatur tentang
perlindungan HAM misalnya bantuan hukum, ganti ruhi maupun
rehabilitasi.
e. UU No 9 tahun 1986 yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, di dalam
undang-undang ini pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi juga
terdapat pengaturan dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa PTUN
adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan bagi rakyat pencari
keadilan terhadap sengketa TUN (Tata Usaha Negara).
f. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
g. UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan terhadap Pelanggaran HAM.
Demikianlah perkembangan sejarah HAM di Indonesia dan pengaturan
yang dibuat dalam rangka untuk menegakkan masyarakat damai dan sejahtera.
C. Sejarah Negara Myanmar dan Aung San Suu Kyi
Universitas Sumatera Utara
Myanmar atau dahulunya dikenali sebagai Burma ialah sebuah negara di
Asia Tenggara yang juga merupakan anggota dari organisasi regional yaitu
ASEAN. Negara ini merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 dari kekuasaan Inggris.
Myanmar di sebelah Barat berbatasan dengan Bangladesh, India, dan Teluk
Benggala di sebelah Timur berbatasan denngan Laos, Thailand, dan China, di
sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman, dan sebelah Utara berbatasan
dengan Cina. Wilayah Myanmar masih didominasi oleh areal hutan. Hampir 52 %
wilayahnya masih berupa hutan yang banyak menghasilkan kayu. Di kawasan
dataran rendah banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Pada masa lalu,
Myanmar merupakan negara penghasil beras utama di wilayah Asia Tenggara,
namun saat ini seiring dengan kemajuan pertanuan di berbagai negara, Myanmar
menempati urutan keenam sebagai negara penghasil beras di Asia Tenggara.
Penduduk Myanmar merupakan keturunan dari ras Mongol, selebihnya adalah
keturunan dari India dan Pakistan. Hampir 75% dari mereka bekerja di sektor
pertanian dan banyak yang tinggal di desa. Penduduk Myanmar yang tinggal di
kota pada umumnya mendiami tiga kota utama, yaitu Yangoon, Pagan dan
Mandalay.30
Myanmar adalah negara yang perekonomiannya bertulang punggung dari
pertanian, yang didominasi oleh hasil panen tunggal yaitu beras. Beras yang
dimaksud disini adalah yang masih dalam sekam atau yang sudah digiling,
Sejarah Modern Myanmar bermula pada tahun 1948, ketika negeri
itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris sesudah lebih dari seabad di bawah
pemerintah kolonial.
30 Mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05
Universitas Sumatera Utara
sedangkan istilah padi digunakan untuk menyebut beras yang masih berkulit dan
tidak digilling.31 Mata uang Myanmar adalah Kyat(K). Nilai kurs resminya kira-
kira K 7,5 = US $1. Pendapatan perkapota Myanmar di bawah US $200 dan
merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang yang termiskin di dunia.
Penduduk Myanmar berjumlah 42,1 juta jiwa. Walaupun memiliki sumber daya
alam dan rakyat dapat baca tulis, dalam persentase yang relatif tinggi sejak tahun
1987 Myanmar secara resmi memperoleh status Negara paling kurang
berkembang.32
Dewasa ini Myanmar terpaku ditempa tanpa arah yang jelas terlihat.
Dalam keadaan yang demikian ada sesuatu di masa depan yang member harapan
selain pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1990. Tetapi sesudah pemilu
berlangsung, apapun hasil kesudahannya , siapapun yang menang negeri itu tetap
berada dalam keadaan “Senin Kamis”
33
Kudeta yang terjadi pada Myanmar pada tanggal 18 September 1988
dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Saw Maung, Pemerintah Junta
Militer mengekang dan akhirnya memenjarakan para penentang yang utama
.
Pemberontakan, revolusi, revisi konstitusional bahkan juga pemilu
merupakan cara perubahan politik yang sering kali digunakan oleh para pemimpin
untuk mengikis rintangan di masa silam dan merancang cara baru untuk meraih
keuntungan pribadi atas nama kemasyarakatan umum.
31 Mya Than dan Joseph L.H Tan, “Transisi Ekonomi 1990-an (Tantangan dan Dilema Myanmar) Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LP2ES),1987, hal 117. 32 Ibid, hal 166. 33 Ibid , hal 254.
Universitas Sumatera Utara
melalui peraturan yang dikeluarkan oleh SLORC (Dewan Pemulihan Undang-
Undang Negara dan Ketertiban) dan sekretarisnya yaitu Brigjen Khin Nyunt,
Direktur Dinas Rahasia.
Setengah abad yang silam, kedua patriot muda yaitu Saw Maung dan Khin
Nyunt adalah di antara tiga puluh sahabat yang memimpin gerakan kemerdekaan
melawan Inggris setelah. Setelah pembunuhan Jenderal Aung San pada tahun
1947 dan diikuti menyusulnya pembelotan beberapa satuan tentara utama pada
tahun 1948-1950.
Ia memegang kekuasaan dan mengendalikan Negara dengan
memperhatikan sisa-sisa Tatmadaw (militer) melawann pemberontakan suku dan
kaum komunis. Pada awalnya, U Ne Win memandang warga Negara Myanmar
sebagai orang yang terakhir bebas, tetapi sedikit demi sedikit ia merubah dan
menganggap rakyatnya sebagai massa yang mengancam, yang tidak mampu
memerintah diri sendiri. Selanjutnya ia memerintah dengan kejam untuk
menyelamatkan rakyatnya dari ancaman mereka sendiri.
Kapitalisme imperialism asing (orang Inggris, Amerika, Jepang) di
samping itu juga raksasa komunis petualang (China dan Uni Sovyet) dan kekuatan
social ekspansi (India) adalah senjata yang sering digunakan untuk mengabsahkan
pengendalian yang semakin ketat yang ditujukan untuk melindungi rakyat dari
“Kaum Pemeras” Internasional. Tampaknya suatu rencana untuk mempertahankan
dan kemudian mengalihkan kekuasaan kepada mereka yang sepadan tumbuh di
Universitas Sumatera Utara
kalangan BSPP (Partai Program Sosialis Burma) dan sekarang kepada Tatmadaw
sebagaimana yang dijadikan patokan atau pedoman oleh pemimpin SLROC.
Kebanyakan orang Myanmar kelas menengah cenderung mendukung putri
Jenderal Aung San Suu Kyi. Dalam era pasca Ne Win, para perwira Tatmadaw
harus memilih apakah mereka akan bergabung dengan unsure-unsur sipil dalam
membentuk koalisi antara militer dan pahlawan sipil atau apakah mereka akan
tetap melanjutkan praktek lama yang menyebabkan Myanmar hampir ambruk dan
karenanya menghina diri sendiri.
Partai Komunis Burma yang pernah menjadi partai tangguh yang pada
tahun 1968 hancur dalam pertempuran yang ganas di antara mereka sendiri,
kembali dibina dengan bantuan China yang sekali lagi menghancurkan diri sendiri
pada bulan April 1989 menyusul pertarungan mati-matian antara satuan yang
didominasi oleh kelmpok Wa dengan komando puncak China Burma.
Myanmar yang memiliki kekayaan dan kebudayaan dan tradisi masyarakat
yang beraneka ragam membuat Myanmar memerlukan penataan politik baru.
Masyarakat di bawah raja yang mayoritasnya adalah orang desa, baik dari
golongan minoritas ataupun orang Burma yang tidak mesra hubungannya dengan
pemerintah.
Sebagai akibatnya, walaupun gerakan nasionalis berkeras mendesak
Inggris agar mengadakan pembaharuan politik sebelum perang, namun
kemerdekaan yang baru terwujud pada tahun 1948 bertumpu pada landasan yang
amat goyah. Parlemen dan sistem partai sebelum perang yang baru dibentuk
Universitas Sumatera Utara
berpolakan pada sistem yang ada di India. Kepemimpinannya tidak bermodelkan
kepemimpinan asli pribumi.
Telah banyak terjadi perubahan yang cepat dan dinamis di sektor politik ,
sosial dan ekonomi di Uni Myanmar, sejak pemerintahan yang sekarang. The
State Law and Order Restoration Committee (SLROC) mengambil alih kekuasaan
dari Partai Program Sosialis Burma (BSPP) pada September 1988.
Perubahan penting yang terbesar adalah keputusan pemerintah untuk
beralih dari sosialis ke kapitalisme dengan penghapusan “Sosialis Gaya Burma”
lebih lanjut lagi kata “Republik Sosialis” dalam sebutan resmi Negara itu dihapus
sehingga Burma menjadi “Uni Myanmar” atau “Myanmar Naing Ngan”.34
Perstiwa itu terulanng kembali pada tahun 1996 dengan menangkap ajudan
Aung San Suu Kyi, yang juga wakil ketua Liga Nasional Kyi Maung (75 tahun).
Kyi Maung dituduh melakukan pertemuan dengan 2 (dua) orang tokoh mahasiswa
Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLROC) yang
dipimpin oleh militer Myanmar, merebut kekuasaan setelah menumpas
pemeberontakan pro demokrasi pada tahun 1988. Pada tahun 1988 telah terjadi
peristiwa demonstrasi mahasiswa di sebuah warung teh, yang kemudian meluas
menjadi demonstrasi menentang pemerintahan rejim milliter yang digerakkan oleh
para pendukung pro demokrasi.
34 Ibid,hal 250
Universitas Sumatera Utara
selama satu jam menjelang munculnya demonstrasi ribuan mahasiswa yang
memprotes penangkapan 3 (tiga) orang mahasiswa oleh polisi.35
Seperti dikemukakan oleh junta militer Myanmar bahwa kerusuhan berbau
rasial yang terjadi belakangan ini di Yangoon dan Mandalay bertujuan membuat
situasi politik di Myanmar tidak stabil.
Sejak terjadinya peristiwa dimana SLROC, nama resmi junta militer
berkuasa itu, mengadakan pemilu yang telah dilaksanakan pada tahun 1990,
namun tidak mengakui kemenangan Liga Nasional Demokrasi pimpinan Aung
San Suu Kyi konflik-konflik atau kerusuhan terus berlangsung sampai sekarang
baik masalah agama, politik maupun ekonomi sehingga menimbulkan banyak
perhatian dan berbagai negara di dunia, khususnya Amerika Serikat langsung
mengadakan intervensi terhadap masalah yang dihadapi Myanmar termasuk
masalah penegakan hak asasi manusia di Myanmar, karena merasa sebagai Negara
Polisi Dunia.
36
Kerusuhan rasial yang terjadi akibat ratusan Biksu melakukan kerusuhan
di Yangoon, ibukota Myanmar, mereka menyerang rumah-rumah ibadah kaum
muslim. Kerusuhan itu didahului oleh munculnya kabar burung mengenai seorang
Selintas kerusuhan ini tampak seperti bentrokan antar agama saja, tetapi
sebenarnya gerakan ini punya motivasi politik yang kuat. Kelompok-kelompok
anti pemerintah sengaja melakukan tindakan memecah belah rakyat untuk
menciptakan destabilitas di negeri ini setiap ada kesempatan.
35 D&R (Detektif &Romantika), No 13/XXVII/9 Nopember 1996, hal 66. 36 Kompas, Rabu 26 Maret 1997, Jakarta
Universitas Sumatera Utara
gadis Budha kemanakan Biksu diperkosa oleh seorang muslim. Kerusuhan segera
meluas ke seluruh kota (Mandalay) dan menjalar ke Yangoon.37
Kelompok oposisi Muslim dan Budha di Myanmar menilai bahwa junta
militer sengaja mendorong meluasnya kerusuhan agama di negeri itu untuk
mengalihkan perhatian masyarakat dari kesulitan ekonomi dan tekanan politik.
38
Sesungguhnya partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan
partainya menyadari sepenuhnya bahwa mereka tidak bisa memerintah di
Myanmar sampai ke pelosok negeri tanpa ada kerjasama dengan tentara.
Sebagaimana ia dan partainya pun tahu bahwa SLROC juga tidak bisa mencapai
tujuannya, yakni suatu negara Myanmar yang makmur dan tenteram, tanpa
partisipasi dan pemberdayaan rakyat tanpa legitimasi intern dan ekstern yang
hanya dimiliki oleh Liga Nasional untuk Demokrasi. Soalnya, partai itulah yang
dalam suatu pemilu tahun 1988 telah memenangkan 80 % kursi dalam suatu
pemilu yang berlangsung umum, bebas dan rahasia.
39
Adalah tampak dengan jelas, bahwa Aung San Suu Kyi mencari
kompromi , tetapi sejauh ini menillik dari ucapan dan tindakan yang selalu tidak
konsisten dari rejim SLROC terhadap Liga Nasional untuk Demokrasi, kita dapat
berasumsi bahwa ada perbedaan paham antara mereka mengenai syarat-syarat
untuk suatu “perdamaian” dengann Aung San Suu Kyi. Tampak pihak militer
37 Ibid 38 ibid 39 D&R (Detektif dan Romantika),op.cit,hal 70.
Universitas Sumatera Utara
terlalu tinggi menghargai kekuasaan fisik dan terlalu rendah menilai kekuatan
moral yang diwakili oleh Aung San Suu Kyi, sehingga kompromi sulit tercapai.
Akibatnya program SLROC tidak bisa maju sebagaimana diharapkan.
Diancam boikot konsumen, beberapa perusahaan Barat menarik diri dari
Myanmar. Perusahaan minyak Unocal yang membangun pipa di Myanmar
digugat di pengadilan California karena memakai buruh kerja paksa.40
Semenjak berkuasanya junta militer, sudah banyak terjadi demonstrasi dari
rakyat Myanmar baik itu dimotori oleh para aktivis maupun tokoh agama yaitu
biksu. Para demonstran mengecam kekuasaan militer di kursi pemerintahan yang
seharusnya dijalankan oleh sipil. Aksi demonstrasi ini disikapi oleh pemerintah
militer dengan tindak kekerasan dan tidak sedikit memakan korban. Demonstrasi
terbesar sepanjang sejarah berkuasanya militer di Myanmar tejadi pada tanggal 8
Agustus 1988. Demonstrasi ini dikenal dengan generasi 88 yang melibatkan
banyak pelajar dan biksu sebagai bentuk perlawanan terhadap Ne Win dan
Bentuk pemerintahan Myanmar saat ini adalah Junta Militer dengan nama
The State Peace and Development Council (SPDC). SPDC ini dipimpin oleh
Jenderal Than Shwe yang juga merupakan kepala negara Myanmar sejak 23 April
1992 hingga sekarang. Sedangkan Kepala Pemerintahan dikepalai oleh Perdana
Menteri Jenderal Thein Sein. Junta militer telah berkuasa di Myanmar selama 46
tahun terhitung sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap
pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962.
40 Ibid
Universitas Sumatera Utara
menuntut sistem demokrasi. Perjuangan rakyat Myanmar melalui aksi
demonstrasi ini membuat Jenderal Ne Win sebagai pemimpin junta militer
mengundurkan diri, meskipun telah mengorbankan sekitar kurang lebih 3.000
orang meninggal akibat tindakan keras dari tentara pemerintah.
Pengunduran diri Jenderal Ne Win bukan berarti akhir dari kekuasaan
Junta Militer, tetapi kekuasaan tersebut digantikan oleh Jenderal Maung Maung.
Meskipun masih berlatar belakang militer, namun kebijakan jenderal Maung
Maung lebih cenderung demokratis. Hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi
kekuasaan junta militer di kursi pemerintahan, sehingga pada akhirnya terjadi
kudeta untuk kedua kalinya oleh Jenderal Sung Maung pada 19 September 1988.
Junta militer di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung berstatus
sebagai State Law and Order Restoration Council (SLORC). Di bawah
kepemimpinan Saw Maung, kebijakan yang dikeluarkan cenderung membawa
perubahan bagi Myanmar, menjadi lebih terbuka dengan nengara lain terutama di
bidang ekonomi dan militer. Namun pada 23 April 1992, Saw Maung
memngundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus pimpinan
SLORC dan memilih Jenderal Than Shwe sebagai penggantinya
Di awal kepemimpinannya, Jenderal Than Shwe merubah nama State Law
and Order Restoration Council menjadi State Peace and Development Council.
Junta militer dapat dikatakan sangat bersifat rasial. Bagaimana tidak, kudeta
dilakukan oleh militer di dominasi oleh etnis Burma atau Bama yang juga
merupakan etnis mayoritas di Myanmar. Itu berarti kekuasaan atas pemerintahan
Universitas Sumatera Utara
Myanmar dikuasai oleh satu etnis yaitu Burma atau Bama. Hal tersebut pasti akan
berdampak pada kebijakan junta milter yang lebih bersifat memihak dan
menguntungkan etnis Bama atau Burma. Kondisi inilah yang memicu terjadinya
perlawanan dari rakyat Myanmar terhadap pemerintah militer terutama dari etnis
non-Burma atau Bama yang merasa tertindas dan adanya ketidakadilan.
Selama 46 tahun berkuasanya junta militer di Myanmar, ada beberapa hal
yang menarik terkait dengan kebijakan-kebijakan junta militer terhadap Myanmar.
Diantaranya perubahan nama Negara dari Burma menjadi Myanmar dan
pemindahan ibukota negara ke Naypydaw. Perubahan nama negara menjadi
Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer di bawah kepemimpinan
Jenderal Saw Maung pada tanggal 18 Juni 1989, untuk menghilangkan kesan
rasial yang melekat pada nama Burma. Berdasarkan data dari CIA, 68 % dari total
penduduk negara ini adalah etnis Burma atau Bama. Yang berarti bahwa nama
Burma hanya mewakili etnis Bama dan terkesan negara ini adalah milik etnis
Bama, sementara Bama merupakan negara dengan penduduk yang multi etnis,
terdapat etnis minoritas laiinnya. Maka dari itu perubahan nama tersebut
bertujuan agar etnis non-Burma mempunyai rasa menjadi bagian dari negaranya.
Nama negara baru (Myanmar) diikuti dengan ibukota negara baru yaitu
Naypyidaw. Ibu kota negara baru ini bukan perubahan dari Yangon menjadi
Naypyidaw namun terjadi pemindahan lokasi ibu kota. Pemindahan ibu kota ini
dilakukan oleh junta militer pada tanggal 7 November 2005 ke Naypyidaw yang
mempunyai arti “ tempat tinggal para raja”. Naypyidaw adalah sebuah kota di
Universitas Sumatera Utara
distriik Mandalay yang terletak di tengah dari negara ini. Diantara beberapa alasan
terkait dengan pemindahan ibukota negara Myanmar, ada sebuah alasan klasik
yaitu pemindahan tersebut dilakukan untuk mengikuti sebuah tradisi Myanmar
pada masa dinasti yang ggemar memindahkan ibukota. Namun tentunya
pemindahan ibukota negara tersebuut telah menghabiskan biaya yang cukup besar
dan berpengaruh pada anggaran belanja negara.
Selain kebijakan di atas, ada hal yang lain dari Myamnar yang menarik
yaitu nama negara bagian Myanmar mewakili nama sebuah etnis. Myanmar
adalah sebuah negara federal yang memiliki 7 negara bagian diantaranya Chin,
Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine, dan Shan. Jika melihat dari ke-7 nama
negara bagian ini maka akan sama dengan etnis-etnis yang ada di Myanmar. Hal
ini menjadi sebuah keunikan yang dimiliki oleh Myanmar.
Pemerintahan Myanmar memberikan sebuah hak istimewa kepada bebrapa
etnis mayoritas yang ada di beberapa wilayah Myanmar untuk mendirikan sebuah
negara bagian sendiri. Misalnya negara bagian Mon yang didirikan oleh etnis Mon
yang juga merupakan etnis mayoritas disana, begitu pula dengan negara bagian
Chin oleh etnis China. Namun hak istimewa tersebut tidak berlaku bagi etnis
Rohingya, dimana etnis ini merupakan etnis mayoritas negara bagian Rakhine
(dulu Arakan) namun hak tersebut diberikan etnis minoritas Rakhin yang
beragama Budha dengan jumlah penduduk kurang dari 10 % sehingga negara
bagian ini bernama Rakhine bukan Rohang.
Universitas Sumatera Utara
Myanmar tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang
pemerintahannya dikuasai oleh junta militer selama 46 tahun. Entah kapan
kekuasaan otoriter junta militer di Myanmar akan berakhir dan diganti menjadi
negara yang demokratis. Namun selama militer masih menguasai akan sulit
tercipta kehidupan yang demokratis .
SEJARAH SINGKAT AUNG SAN SUU KYI
Aung San Suu Kyi dilahirkan di kota Rangoon yang kini bernama
Yangoon, Burma pada tanggal 19 Juni 1945. Ia seorang aktivitis prodemokrasi
Myanmar dan pemimpin National League for Democrazy (Persatuan Nasional
untuk Demokrasi). Saat ini, ia menjadi tahanan rumah. Pada tahun 1991, ia
menerima Penghargaan Perdamaian Nobel karena berjuang mempromosikan
demokrasi di negaranya tanpa mempergunakan kekerasan dalam menentang
kekuasaan rezim militer41
41 Id.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
. Ayahnya, Jenderal Aung Sun adalah pemimpin
nasional Burma hingga pembunuhan pada 17 Juli 1947. Ayahnya membantu
Burma untuk memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya pada tahun 1947 dan
mendirikan Tatmadaw, tentara Burma. Kematian ayahhnya akan menjadi salah
satu kontributor utamanya berjuang untuk perdamaian dan kemerdekaan bagi
negara Burma. Setelah pembunuhan ayahnya, ibunya terus aktif dan merupakan
duta besar Burma unutk India dan Nepal pada tahun 1960-an. Aung San Suu Kyi
hidup bersama ibunya Khin Kyi dan dua saudara laki-lakinya, Aung SaN U dan
Aung San Lin. Aung San Lin meninggal di kolam renang pada saat Aung San Suu
Universitas Sumatera Utara
Kyi berumur lima tahun. Aung San Suu Kyi unggul dalam sekolah swasta
berbahasa Inggris dan melakukan perjalanan ke Inggris dan New York untuk
melanjutkan studinya. Ia melanjutkan pendidikannnya di St. Hugh’s College,
Oxford dan memperoleh gelar B.A. dalam bidang filosofi, politik dan ekonomi
pada tahun 1969. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di New York dan
bekerja untuk pemerintah Persatuan Myanmar. Pada tahun 1972, ia menikah
dengan Michael Aris, seorang pelajar kebudayaan Tibet. Tahun berikutnya, ia
melahirkan anak laki-laki pertamanya, Alexander di London, dan pada tahun 1977
ia melahirkan anak kedua, Kim.
Setelah tinggal cukup lama di Oxford, Aung San Suu Kyi kembali ke
negerinya, Burma untuk merawat ibunya yang sedang jatuh sakit. Selama di
Burma ia bergabung dengan gerakan pendukung-pendukung atau Liga Nasional
untuk Demokrasi (The National for Democrazy-NLD). NLD menuntut adanya
reformasi politik di Burma. Sampai kemudian Aung San Suu Kyi menjadi
pemimpin gerakan tersebut dan secara terang-terangan mengkritik keras para
pimpinan militer Myanmar. Pamor ayahnya, juga menjadikan Suu Kyi sebagai
simbol dari keinginan rakyat yang merindukan kebebasan politik, dan
menciptakan sikap masyarakat menentang kepemimpinan diktator rezim militer.
Saat itu Aung San Suu Kyi berkunjung ke berbagai pelosok wilayah
Myanmar, ia berbicara di depan ratusan bahkan puluhan ribu massa, berusaha
untuk menyatukan rakyat serta membakar semangat mereka dalam perjuangan
panjang untuk menuju kemerdekaan. Suu Kyi sangat dicintai oleh masyarakat
Universitas Sumatera Utara
Burma, terutama di masa-masa kegelapan negerinya. Ia dengan berani menentang
keputusuan militer yang melarang rakyat berkumpul dari empat orang. Bahkan
rakyat justru berkumpul dalam jumlah massa untuk mendengarkan Aung San Suu
Kyi di manapun ia berbicara. San Suu Kyi mendapat sambutan yang bessar dari
rakyat dan menjadi populer, penganiayaan terhadap setiap kampanye oleh pihak
militer semakin meningkat. Untuk pertama kali pada bulan Juli 1989 ia ditahan
dalam tahanan rumah (house arrest).
Pada tahun 1990 Myanmar mengadakan pemilihan umum federal. Hukum
Negara Militer dan Dewan Orde Pemulihan (The Military State Law and Order
Restoration Council-SLORC) mengizinkan pemilihan umum multipartai. NLD
(Partai Nasional Demokrasi) yang diketuai oleh Suu Kyi memenangkan pemilihan
anggota parlemen dengan suara mutlak. Namun SLORC menolak mengakui hasil
pemilihan umum tersebut. Bahkan melanjutkan masa tahanan rumah Suu Kyi. Ia
terpaksa menghabiskan waktu 6 tahun hidupnya tinggal di villanya di Rangoon
sebagai tahanan rumah.
Pada masa itu ia banyak menulis pidato dan menerbitkan banyak buku.
Selama masa penahanan itu, ia banyak menerima penghargaan atas usahanya dan
perannya untuk menciptakan perdamaian. Pada saat dalam status tahanan itu pula
ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada tanggal 14 Oktober 1991.
Dengan hadiah uang yang diterimanya sebesar 1,3 juta dollar, ia mendirikan
sebuah yayasan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat Myanmar. Selain
penghargaan Nobel, ia juga menerima sejumlah penghargaan serta kehormatan
Universitas Sumatera Utara
lainnya yaitu penghargaan Hak Asasi Manusia Rafto dan penghargaan
Sakhorov42
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
.
D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pelanggaran hak asasi manusia (human rights violacation) juga dapat
dibedakan dengan tindakan atau perbuatan melawan hukum pidana. Dalam
berbagai pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi sejumlah orang terluka dan
bahkan terbunuh. Perbuatan yang melukai dan membunuh orang ini sama saja
dengan kejahatan. Kemampuan untuk dapat membedakan antara pelanggaran hak
asasi manusia dengan tindak kejahatan (act of crime) merupakan langkah pertama
untuk dapat melakukan pengamatan dan tinjauan terhadap kasus-kasus
pelanggarnaa hak asasi manusia. Tanpa kemampuan membedakannya , seseorang
akan terangkap pada pencampuradukkan pelanggaran hak asasi manusia dengan
tindak pidana43
42
Ketidakmampuan membedakan antara pelanggaran hak asasi manusia
dengan tindak pidana telah menimbulkan kekeliruan dalam melakukan
pengamatan dan peninjauan. Bahkan dalam menyusun peraturan perundang-
undangan. Suatu kasus pidana kita sangka sebagai kasus pelanggaran hak asasi
manusia. Sebaliknya kasus pelanggaran hak asasi manusia kita sangka sebagai
kasus pidana.
www.tokohindonesia.com, tanggal 09 Januari 2010 43 The Asia Foundation, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan. ,PBHI
Universitas Sumatera Utara
Pelanggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran atas hak yang
melekat pada individu-individu yang melekat pada individu-individu manusia
tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi bila hak-hak individu yang
melekat serta diakui dan dijamin dicabut, ditekan dan ditindas. Ini berarti
pelanggaran hak asasi manusia berada dalam hubungan politik. Dalam hubungan
ini hak asasi manusia terkait dengan kekuasaan politik.44
Sebuah institusi kekuasaan politik yang terpenting dalam masyarakat
adalah negara (state)
45
1. Pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku dalam hukum nasional,
termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyelewengan kekuasan
sebagai kejahatan. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah kerugian dan
penderitaan individual maupun kelompok orang, termasuk kerugian fisik dan
mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau pelemahan secara
. Dalam hukum hak asasi manusia , negara mempunyai tiga
kewajiban pokok terhadap hak asasi warganya yaitu menghormati (to respect),
melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak asasi individu warganya.
Karena negara yang melaksanakan kewajiban untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, negara pulalah yang
bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Artinya, negara juga
pelaku pelanggaran hak asasi manusia (human rights violator) karena negara
pelaksana kewajiban dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kewajibannnya
sendiri. Ada dua cara untuk merumuskan pelanggaran hak asasi manusia yaitu:
44 Op.cit 45 ,”Pelaku Pelanggaran HAM,”.Surya, 20 Maret 2000. Hak Asasi Manusia hanya melekat pada diri manusia. Dalam hubungan ini, tidak dikenal “hak asasi negara”, “hak asasi manusia TNI”, atau “hak asasi polisi”.
Universitas Sumatera Utara
substansial hak-hak dasar mereka, karena tindakan dan kelalaian yang
dipersalahkan negara.
2. Perbuatan atau kelalaian yang dipersalahkan kepada negara, yang belum
merupakan pelanggaran hukum pidana nasional namun merupakan kaidah
yang diakui secara internasional dalam kaitannya dnegan hak asasi manusia46
Dalam pengaturan hubungan dua pihak negara dengan individu, negaralah
yang dipersalahkan sebagai pelanggar hak asasi manusia, sedangkan individu dan
sekelompok orang menjadi korban tindakan dan kelalaian negara.
2. Pelanggaran Hak-Hak Sipil dan Politik
.
Negara dapat dipersalahkan melanggar hak asasi manusia dengan melakukan
pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi
manusia.
Pelanggaran hak-hak sipil dan politik adalah pelanggaran yang dilakukan
oleh negara atas hak-hak negatif (negative rights). Kata “negatif tidak berkonotasi
buruk, melainkan menunjukkan ukuran keterlibatan negara yang minimal 47
Bila negara melakukan campur tangan dalam kebebasan politik dan sipil,
pelaksanaan hak-hak sipil dan politik akan mengalami gangguan intervensi
negara. Dengan menganggu pelaksanaan hak-hak ini negara melanggar hak sipil
.
Pelanggaran hak sipil dan politik akan terjadi bila negara selalu terlibat pada
upaya individu-individu warganya dalam menikmati hak-haknya.
46 de Rover,To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakkan HAM,(Jakarta:Rajawali Press,2001), hal 454-455. Kata “diakui” mengacu pada kaidah-kaidah yang tercantum dalam traktat-traktat hak asasi manusia sebagai bagian hukum internasional dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab 47 Rachland Nashidik,Catatan Pelengkap Hak Asasi Manusia, (Bandung,PBHI Jabar,2000),hal.3.
Universitas Sumatera Utara
dan politik. Keterlibatan negara yang tidak minimal (besar) dalam hak-hak sipil
dan politik berarti terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut.
Pertama, negara tidak boleh membatasi, apalagi menutupi peluanng setiap
individu warganya untuk menikmati kebebasan. Semakin kebebasan ini terbuka
lebar, semakin terpenuhi pula hak-hak sipil dan politiknya. Sebaliknya, semakin
dibatasi dan ditutupi kebebasan, semakin dilanggarnya hak-hak sipil dan politik.
Negara tidak dibenarkan untuk membatasi atau menghambat kebebasan
seseorang. Setiap negara wajib untuk membiarkan seseorang menikmati hak
berkumpul, berserikat dan menjalankan kegiatan politiknya. Negara tidak boleh
melarang seseorang untuk mempunyai keyakinan agam dan pandangan politik
(ideologi) tertentu. Kalau dilarang, negara melanggar hak setiap orang untuk
melaksanakan keyakinan agam dan pandangan politiknya. Mempunyai keyakinan
beragama dan pandangan politik tertentu sama sekali bukan perbuatan kriminal.
Negara tidak boleh melarangnya.
Kedua, negara dengan menggunakan alat-alat kekerasan negara seperti
militer dan polisi sama sekali tidak dibenarkan melakukan tindakan yang
membahayakan keamanan dan keselamatan individu warganya. Keterlibatan
negara dengan tindakan-tindakan seperti ini sangat membahayakan penduduk
sipil. Individu-individu yang menjadi korban tindakan alat kekerasan negara dapat
menagalami penderitaan yang hebat baik fisik, mental maupun kerugian ekonomi.
Kekuasaan negara bisa digunakan untuk melakukan tindakan –tindakan
penyiksaan dan perlakuan yang kejam terhadap individu-individu warga negara.
Universitas Sumatera Utara
Jenis tindakan seperti inilah yang membahayakan keselamatan dan keamanan
pribadi warga dan dilarang oleh Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment).
Hak-hak sipil dan politik akan terlanggar bila keterlibatan negara
bertambah besar. Keterlibatan negara bukan hanya dapat membatasi dan
menghalangi pemenuhan hak-hak ini, namun dapat membahayakan keamanan dan
keselamatan pribadi warga.
3. Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Pelanggaran atau penyangkalan (denial) hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya adalah pengabaian negara atas hak-hak positif (positive rights). Kata
“positif’ tidak berkonotasi “bagus”, melainkan ukuran keterlibatan negara yang
aktif (besar)”. Pengabaian hak-hak ekonomi , sosial dan budaya akan terjadi bila
negara sangat kurang aatau kurang aktif mengupayakann yang memungkinkan
individu warganya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sebagai manusia
(human needs).
Dalam pemenuhan hak-hak seperti di atas misalnya hak untuk
mendapatkan pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas jaminan sosial
dan hak atas pendidikan, negara harus berperan dengan membuat kebijakan-
kebijakan yang memungkinkan setiap warganya dapat memenuhi hak-hak
tersebut. Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya membutuhkan campur
Universitas Sumatera Utara
tangan negara, karena ketersediaan materi yang dibutuhkan manusia bersifat
terbatas. Negara wajib berperan , supaya setiap warga negara dimungkinkan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai manusia.
Bila negara tidak atau kurang memainkan peran yang aktif dalam
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini, negara mengabaikan hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya individu-individu warganya. Negara wajib menyusun dan
menjalankan kebijakan-kebijakannya agar upaya pengelolaan sumber-sumber
ekonomi, sosial dan budaya yang memungkinkan individu-individu warganya
dapat memenuhi hak-haknya. Karena itu, negara harus mengatur kebijakannya
sehingga individu-individu warga yang lain dapat memenuhi kebutuhannya
sebagai manusia.
Negara wajib mengatur kebijakannya supaya individu-individu warganya
dapat memperoleh pekerjaan, mendapatkan upah yang layak bagi hidupnya, dapat
terbebas dari kelaparan serta dapat menikmati pendidikan.
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Selain ada penggolongan pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta
pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga terdapat dua kualifikasi
pelanggaran manusia yaitu: (a) pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross
violation of human rights), serta (b) bukan pelanggaran berat (non-grass).
Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pelanggaran terhadap hak
asasi manusia yang fundamental. Hak-hak fundamnetal ini pada awalnya
bersumber pada hak-hak alamiah yaitu hak-hak yang melekat secara alamiah pada
Universitas Sumatera Utara
setiap manusia. Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk hidup (the right to
llife), hak atas keutuhan pribadi (the right to personal integrity), hak atas
kebebasan (the right to liberty) dan hak untuk tidak diperbudak (the right to
unslaved).
Hak-hak fundamental tidak boleh dicabut dalam keadaan apa pun baik
dalam keadaann perang maupun damai. Setiap negara wajib melindungi dan
menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut. Pelanggaran hak-hak fundamental inilah
yanng dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi yang berat.
Dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional,
perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan semakin mendapat tempat.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)
telah merumuskan dasar-dasar perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan
yang fundamental. Demikian pula Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rightts) yang
memperkuat perlindungan hak-hak dan kebebasan yang fundamental.
Pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000
didefinisikan sebagai pelanggaran HAM yang melliputi kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan.48 Yang dimaksud dengan kejahatan genosida,49
”Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik
48 Pasal 7 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 49 Pasal 8 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Universitas Sumatera Utara
atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh ataupun sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.”
Adapun yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan,50
a. Hak untuk Hidup (the right to life)
“suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: a. pengusiran; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid.”
Pasal-pasal mengenai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan tersebut di atas substansinya merupakan ketentuan-ketentuan yang
terdapat di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma.
Dalam perkembangannya, pelanggaran terhadap sejumlah HAM yang
bersifat non-derogable rights ada yang memberikan kualifikasi sebagai suatu
pelanggaran berat HAM. Pendapat yang mengatakan penggunaan kata “berat:
bermaksud untuk menggambarkan tingkat kerusakan, kerugian, atau penderitaan
yang sedemikian hebatnya akibat pelanggaran HAM tersebut.
50 Pasal 9 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Universitas Sumatera Utara
Hak untuk hidup merupakan hal yang paling penting. Hak ini tidak hanya
sekedar hak alamiah yang penting. Namun juga menjadi urutan yang pertama
yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 3
DUHAM menegaskan, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan
keselamatan pribadi.” Penekanan lebih lanjut bagi setiap negara dalam melindungi
dan menjamin hak untuk hidup terkandung dalam Pasal 6 Ayat 1 Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik :” Setiap orang mempunyai hak
utnuk hidup melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak
seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Dan
diteruskan dengan ayat 6 :” Tidak seorang pun dalam Pasal ini yang dapat
digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh
Negara Peserta Kovenan ini”
Jaminan perlindungan hak untuk hidup dalam Pasal 4 ayat2, telah
dikuatkan kembali pelaksanaan perlindungannya dalam Protokol Opsional Kedua
pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan
unutk Penghapusan Hukuman Mati (Second Optional Protocol on International
Covenant on Civil and Political Rights Regarding to Eliminnation of Death
Penalty). Negara yang menjadi peserta Protokol ini diharuskan menghapuskan
hukuman mati dalam yurisdiksinya.
b. Hak untuk Hidup Diperbudak
Tidak seorang pun boleh diperbudak. Perbudakan bukann hanya
merendahkan martabat manusia, namun juga menempatkan seseorang tidak
Universitas Sumatera Utara
mempunyai apa pun dan menjadi sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Pelarangan
ini diwajibkan bagi setiap negara sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4
DUHAM :” Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperrhambakan,
perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang”.
Setiap manusia sama sekali tidak boleh diperlakukan sebagai budak.
Perlakuan atas seseorang utnuk melakukan kerja paksa, juga disamakan sebagai
perbudakan51
Perlindungan terhadap penyiksaan (torture) merupakan hak fundamental
yang wajib dijamin dalam keadaan apa pun. Penyiksaan yang menimpa seseorang
dapat mengakibatkan penderitaaan yang hebat baik fisik maupun psikis atau
mental. Penyiksaan akan merusak hak fundamental, yakni hak atas integritas
pribadi (the right to personal integrity). Karena itu memperlakukan seseorang
denngan penyiksaan dan kekejaman lainnya wajib dilarang.
. Bila dalam suatu wilayah kekuasaan negara masih berlaku atau
berlangsung hubungann perbudakan, pemerintah atau negara bersangkutan dapat
dipersalahkan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain
melanggar Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, perbudakan
juga melanggar Konvensi Perbudakan, Konvensi Pelengkap tentang Pneghapusan
Perbudakan, Perdagangan Budak, serta Lembaga-Lembaga dan Praktek-Praktek
Serupa dengan Perbudakan, Konvensi untuk Penindasan Orag dan Eksploitasi
Pelacuran Orang Lain, Konvensi Kerja Paksa (ILO), Konvensi Penghapusan Kerja
Paksa (ILO).
c. Hak untuk Tidak Disiksa
51 Lihat Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
Universitas Sumatera Utara
Pasal 5 DUHAM menegaskan,” Tidak seorang pun boleh disiksa dan
diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat. Khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan sebagai obyek
eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya”.
Pelarangan terhadap penyiksaan telah menjadi komitmen internasional
dengan adanya Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
d. Hak untuk tidak dipenjara
Pemenjaraan terhadap seseorang karena tidak mampu memenuhi
kewajibannya dari suatu perjanjian, wajib dilarang. Hak untuk tidak dipenjarakan
ditegaskan dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik :”Tidak seorang pun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar
ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban suatu perjanjian”. Pasal ini
ditekankan dalam Pasal 4 ayat 2 dalam kovenan untuk tidak memperkenankan
Negara melakukan pengurangann kewajiban bagi pelaksanaan hak ini.
Bila aparat negara mengambil tindakan memenjarakan seseorang
berdasarkan ketidakmampuan orang tersebut memenuhi kewajiban dalam suatu
perjanjian, negara dapat dipersalahkann melakukan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat. Pemenjaraan demikian tidak hanya dilarang dalam keadaan
damai, melainkan juga dalam keadaan darurat.
Universitas Sumatera Utara
e. Hak untuk dinyatakan tidak bersalah
Seseorang tidak hanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
apabila ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bukan tindak pidana.
Pasal 11 Ayat 2 DUHAM menyebutkan, “Tidak seorang pun dapat dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan
merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional
ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang
lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan”.
Pasal 15 Ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
memperkuat perlindungan hak itu52
Penghormatan dan perlindungan sebagai pribadi manusia dapat
dimaksudkan sebagai landasan berpikir untuk mencegah praktek maupun
diskriminasi. Pasal 6 DUHAM menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan
sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada.” Pengakuan sebagai
pribadi manusia itu juga diperkuat oleh Pasal 16 Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik, “Setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai
. Bahkan dalam pasal 4 Ayat 2, hak ini
ditekankan. Karena itu aparat negara berkewajiban melindungi dan menjamin
terlaksananya hak ini bagi setiap warganya.
f. Hak untuk diakui sebagai pribadi
52 1 ;” Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional maupun internasional ketika tindakan tersebut dilakukan. Demikian pula tidak dapat dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Bila setelah dilakukannya tindak pidana ketentuan hukum menentukan hukuman yang lebih ringan maka pelaku harus memperoleh keringanan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada”. Hak untuk diakui sebagai
pribadi itu mandapat tambahan penegasan dalam pasal 7 DUHAM,” Semua orang
sama di depan hukum dann berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasii apa pun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan
yang sama terhdap diskriminasi apa pun yang melanggar Deklarasi ini dan
terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut”. Dengan
demikian, setiap orang berdasarkan prinsip non-diskriminasi sebagai individu
(manusia) harus diakui dan dilindungi hak-haknya dari praktek diskriminasi.
g. Hak atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama
Pikiran, keyakinan dan agama merupakan hak yang melekat pada setiap
manusia. Karena itu kebebasan atas ketiganya dipandang sebagai kebebasan
fundamental. Kebebasan ini ditegaskan dalam Pasal 18 DUHAM :”Setiap orang
berhak atas kebebasan berpikir , berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup
kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk
menjalankan agama dan kepercayannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan,
pemujaan dan ketaatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain, di muka umum maupun tersembunyi”.
Ini diperkuat oleh Pasal 18 Kovenann Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik53
53 “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas
. Namun demikian Pasal 18 mencantumkan pula sebuah
pengecualian. Negara berhak membatasi kebebasan tadi dalam kondisi tertentu.
Universitas Sumatera Utara
Dengan demikian, pelanggaran atas ketujuh hak ini yangg dipersalahkan
kepada negara merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Bila negara
melakukan salah satu pelanggaran dari ketujuh hak ini, negara dapat dikualifikasi
telah melakukan pelanggaran berat. Yang terutama adalah atas hak untuk hidup,
hak untuk tidak diperbudak, serta hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara
kejam.
pilihannya sendiri, dan kebebasan baik sendiri maupun bersama-sama orang lain , baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan , pengamalan dan pengajaran; [2] Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga mengurangi kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya,[3] Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertibban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak mendasar dan kebebasan orang lain, dan [4] Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasann orangtua dan wali yang sah , untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
Universitas Sumatera Utara