Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam
penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka
menengah maupun jangka panjang, dan selanjutnya diuraikan dimasing-
masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat
strategi kebijakan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif.Renstra PDdisusun sesuai dengan tugasdan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada RPJM Daerah yang telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dan bersifat indikatif.
Dalam rangka penyusunan renstra PD telah dilakukan tahapan-
tahapan penyusunan renstra sebagai berikut :
1. Penyusunan rancangan awal Renstra
Rancangan awal renstra disusun setelah diterimanya surat edaran
Kepala Daerah perihal penyusunan Rancangan Renstra PD Nomor
050/3889/2016 tanggal 12 Mei 2016.Rancangan awal Renstra
memuat indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan
dan sasaran jangka menengah daerah. Dalam penyusunan
rancangan awal Renstra dilaksanakan :
a. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat
daerah guna mencapai target kinerja program prioritas daerah
yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah
b. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun
c. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada
tujuan dan sasaran jangka menengah daerah
2. Forum Penyusunan Renstra PD
Forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan renstra
Perangkat daerah adalah forum para pemangku kepentingan
pelayanan perangkat daerah untuk membahas rancangan renstra
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 2
perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah
untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan
subtansi rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan renstra
Perangkat Daerah telah dilaksanakan pada 25 Mei 2015 dengan
hasil `kesepakatan tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan
Forum Perangkat Daerah Nomor 050/1174.1/2016.Kesepakatan
yang dihasilkan oleh Forum tersebut menjadi acuan perangkat
daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra PD.
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD
Rancangan Akhir renstra PD merupakan penyempurnaan atas
Rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 12 Tahun
2016.Penyempurnaan rancangan renstra PD bertujuan untuk
menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
1.2 Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ini disusun sebagai tindak lanjut dan memenuhi kewajiban dari
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-
2021. Rancangan akhir Renstra PD merupakan
penyempurnaanrancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD
yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.
Penyempurnaan rancangan Renstra PDbertujuan untuk mempertajam
visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi,kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas danfungsi PD
yang ditetapkan dalam RPJMD.
Tujuan penyusunan Renstra PD adalah :
1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
dan pembangunan daerah tahun 2016-2021 sesuai dengan fungsi
penunjang urusan bidang keuangan.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 3
2. Sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja antara tahun
2016 sampai tahun 2021,termasuk di dalam menentukan program-
program prioritas;
3. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah selama periode tahun
2016-2021;
4. Sebagai instrumen untuk memudahkan mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
terukur;
5. Sebagai instrumen dasar implementasi kebijakan, program dan
kegiatan operasional tahunan.
1.3 Landasan Hukum
Landasan Hukum pelaksanaan Renstra PD Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 4
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo, Tahun 2012
Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Purworejo Tahun
2016-2021
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 5
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya PD
2.3 Kinerja Pelayanan PD
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan PD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DA FUNGSI PD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PERANGKAT DAERAH
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor 18 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo, DPPKAD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;
A. Tugas Pokok
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas pokok, meliputi :
1.1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.2 Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.3. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.4 Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
1.5 Melaksanakan pengelolaan Kekayaan Daerah;
1.6 Menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
1.7 Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 7
B. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
2.1 Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran,
perbendaharaan, dan pengelolaan aset;
2.2 Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan
pengelolaan aset;
2.3 dan pengendalian teknis bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran,
perbendaharaan dan pengelolaan aset;
2.4 Pelaksanaan koordinasi kegiatan kerjasama teknis dengan pihak
lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran,
perbendaharaan dan pengelolaan aset;
2.5 Pembinaan UPT dalam lingkup pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
2.6 Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran,
perbendaharaan dan pengelolaan aset;
2.7 Pengelolaan sekretariat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah;
2.8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2.2. Struktur Organisasi DPPKAD
Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor 18
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 8
c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
1. Seksi Pendatan dan Penilaian;
2. Seksi Teknologi, Informasi dan Penetapan; dan
3. Seksi Penagihan dan Penerimaan
d. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah,
membawahkan :
1. Seksi Pendataan dan Pengembangan;
2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
e. Bidang Anggaran, membawahkan :
1. Seksi Penyusunan Anggaran;
2. Seksi Dana Bantuan;
3. Seksi Evaluasi dan Administrasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
f. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan :
1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
2. Seksi Perbendaharaan;
3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
g. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
1. Seksi Utang Piutang dan Investasi;
2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset;
3. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset.
h. UPT; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 9
Bagan Struktur Organisasi
Dasar :Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 10
Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo, serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012
tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten adalah
sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Kepala Dinas membawahkan:
1. Sekretariat;
2. Bidang Pajak Daerah;
3. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
4. Bidang Anggaran;
5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
6. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
b. Sekretariat
Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang
meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan serta umum
dan kepegawaian.
Sekretariat mempunyai fungsi:
1. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaran tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan
pengendalian adminisitrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi
dan pelaporan;
2. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan
pengendalian adminisitrasi keuangan;
3. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan
pengendalian adminisitrasi yang meliputi umum dan kepegawaian;
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 11
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahkan:
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian
administrasi dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program,
penganggaran, pengelolaan sistem informasi serta evaluasi dan
pelaporan di lingkungan Dinas baik selaku Satuan Kerja Perangkat
Daerah maupun selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
2. Subbagian Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian
administrasi di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan serta
akuntansi di lingkungan dinas.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian
administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi
pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah
tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.
c. Bidang Pajak Daerah
/ Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengendalian di bidang pajak daerah, yang meliputi pendataan dan
penilaian, teknologi informasi dan penetapan, serta penagihan dan
penerimaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pajak Daerah
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan
penilaian.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 12
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang teknologi informasi dan
penetapan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan
penerimaan;
4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak daerah yang meliputi
pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kerjasama
bidang Pajak Daerah;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bidang Pajak Daerah membawahkan:
1. Seksi Pendataan dan Penilaian
Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan, penilaian,
keberatan dan pengurangan pajak daerah, yang meliputi
penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja,
koordinasi, ekstensifikasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan pajak
daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pajak Daerah.
2. Seksi Teknologi Informasi dan Penetapan
Seksi Teknologi Informasi dan Penetapan mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang teknologi informasi,
penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah yang meliputi
penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja,
koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi
informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
3. Seksi Penagihan dan Penerimaan
Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penagihan dan
penerimaan pajak daerah, yang meliputi penyusunan dan
pelaksanaan rencana dan program kerja, koordinasi, pengawasan,
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 13
evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan penerimaan pajak
daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pajak Daerah.
d. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang
pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah, yang meliputi
pendataan dan pengembangan, serta pengendalian dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendapatan Transfer
dan Lain-lain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan
pengembangan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan
pelaporan;
3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang
meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta
kerjasama bidang pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan
daerah;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
membawahkan:
a. Seksi Pendataan dan Pengembangan
Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan dan
pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang
dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana
perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi
penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja,
koordinasi, ekstensifikasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah,
kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 14
daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan
yang sah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah.
b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan
Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian dan
pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang
dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana
perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi
penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja,
koordinasi, intensifikasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi
daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain
pendapatan yang sah; serta pelaksanaan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan
Lain-lain Pendapatan Daerah.
e. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengendalian di bidang Anggaran, yang meliputi penyusunan
anggaran, dana bantuan daerah serta evaluasi administrasi APBD.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Anggaran
menyelenggarakan fungsi :
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang penyusunan anggaran;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah;
3. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang evaluasi adminsitrasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang penyusunan anggaran, dana bantuan
daerah dan evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 15
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Bidang Anggaran membawahkan:
1. SeksiPenyusunan Anggaran
Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
pembinaan di bidang penyusunan anggaran yang meliputi koordinasi,
perencanaan dan penyiapan bahan rancangan penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyiapan bahan
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
2. Seksi Dana Bantuan Daerah
Seksi Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
serta pembinaan di bidang bantuan daerah, yang meliputi
koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan, monitoring, evaluasi,
pengendalian, analisis pelaksanaan belanja tidak langsung Dinas
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pengeluaran
pembiayaan.
4. Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)
Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di
bidang evaluasi adminsitrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis,
penyiapan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Keputusan Bupati tentang evaluasi atas Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), serta penyiapan bahan penyusunan Analisis Standar
Belanja (ASB).
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 16
f. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang akuntansi, yang meliputi
pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, pengelolaan Kas Daerah
serta penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi Dan
Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian bidang pembukuan dan
pelaporan;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;
3. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan Kas
Umum Daerah;
4. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang akuntansi yang meliputi pembukuan dan
pelaporan, perbendaharaan serta pengelolaan Kas Umum
Daerah;
5. pelaksanaan koordinasi perumusan pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya./
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan membawahkan:
1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Seksi Pembukuan dan Pelaporanmempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
serta pembinaan dibidang pembukuan dan pelaporan yang meliputi
pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis serta
koordinasi dan penyiapan bahan penyusunanlaporan keuangan
daerah dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
2. Seksi Perbendaharaan
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
serta pembinaan di bidang perbendaharaan yang meliputi
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 17
koordinasi, perencanaan teknis, pengujian kebenaran data
kepegawaian dan penelitian gaji pegawai, data belanja rutin non gaji
serta pembinaan ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian
perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja non pegawai.
3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah
Seksi Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
serta pembinaan di bidang pengelolaan kas daerah yang meliputi
koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan dan pencatatan
secara tunai surat berharga dan penyimpanan uang daerah di bank
yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan dalam bentuk
rekening giro maupun deposito serta menyiapkan anggaran kas dan
Surat Penyediaan Dana (SPD).
g. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan
dan pengelolaan aset daerah, meliputi utang piutang dan investasi,
inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi
aset. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pembiayaan dan
Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan dan pengendalian utang piutang dan
investasi;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang inventarisasi dan
penghapusan aset;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan dan pengendalian di bidang penilaian dan
optimalisasi aset;
4. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang utang piutang dan investasi, inventarisasi
dan penghapusan aset serta penilaian dan optimalisasi aset;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 18
Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
membawahkan:
1. Seksi Utang Piutang dan Investasi
Seksi Utang Piutang dan Investasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis serta pembinaan di bidang utang piutang dan
investasi yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, analisa dan
penatausahaan utang piutang dan investasi daerah, realisasi
pembayaran dan penerimaan atas perjanjian dan akibat yang lain
kepada pihak ketiga serta pengendalian investasi.
2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset
Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang inventarisasi dan
penghapusan aset yang meliputi koordinasi, perencanaan
teknis, penyediaan bahan rencana dan program kerja, pendataan,
evaluasi, pelaporan serta pemuktahiran data aset secara periodik.
3. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset
Seksi Penilaian dan Optimalisasi Asetmempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis serta pembinaan di bidang penilaian dan
optimalisasi aset, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis,
penyediaan bahan rencana dan program kerja, evaluasi, pelaporan
serta pengelolaan sistem informasi manajemen aset dan penerapan
standar harga satuan.
2.3 Sumber Daya DPPKAD Kabupaten Purworejo
A. Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2015 berjumlah 152
orang dengan perincian sebagai berikut :
a) Berdasarkan Pendidikan
Jumlah pegawai DPKKAD adalah 150 orang yang
dikelompokkan dalam 5 (lima) tingkat pendidikan.
SEKRETARIAT Drs.Unang Nurhidayat
19671013 199303 1 008
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 19
Tabel 1. Komposisi Pegawai DPPKAD berdasarkan tingkat
pendidikan
No Tingkat
Pendidikan Jumlah %
1 S2 11 orang 7,24%
2 S1 45 orang 29,61%
3 D3 15 orang 9,87%
4 SD 5 orang 3,29%
5 SMA/Sederajat 76 orang 50,00%
Sumber : Data Kepegawaian DPPKAD Tahun 2015
Gambar 1. Komposisi pegawai DPPKAD berdasarkan
tingkat pendidikan
S2
S1
SMA
D3
SD
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 20
b) Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai DPPKAD
dikelompokkan dalam Golongan I, Golongan II, Golongan III,
Golongan IV dan Non PNS.
Tabel 2. Komposisi Pegawai DPPKAD berdasarkan tingkat
golongan
S sumber : Data Kepegawaian DPPKAD Tahun 2015
Gambar 2. Komposisi pegawai DPPKAD berdasarkan tingkat kepangkatan dan golongan
I 1%
II 19%
III 58%
IV 7%
Non PNS 15%
No Pangkat/Golongan Jumlah %
1 Golongan I 2 orang 1,33%
2 Golongan II 28 orang 19%
3 Golongan III 88 orang 58 %
s Golongan IV 11 orang 7 %
5 Non PNS 22 orang 14%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 21
c) Berdasarkan Jabatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2012 tentang
penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
terdapat 24 jabatan yang terdiri dari 4 eselon sebagaimana tabel
berikut ini.
Tabel 3. Komposisi Pegawai DPPKAD berdasarkan eselon
No Eselon Jumlah
1 Eselon II 1 Orang
2 eselon III 6 Orang
3 Eselon IV 17 Orang
4 Pelaksana 116 Orang
Sumber : Data Kepegawaian DPPKAD Tahun 2015
B. Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPKAD berdasarkan laporan
barang inventaris (By Simda BMD) adalah sebagaimana tabel
berikut.
Tabel 4.Daftar barang inventaris DPPKAD Kab. Purworejo tahun
2015
NO JENIS BARANG JUMLAH
1 Staion Wagon 9 unit
2 Sepeda Motor 39 unit
3 Mesin Pelubang 1 unit
4 Global Positioning System 5 unit
5 Mesin Ketik 6 unit
6 Lemari Besi 21 unit
7 Rak Besi/Metal 101 unit
8 Rak Kayu 31 unit
9 Filling Besi/Metal 26 unit
10 Band Kas 11 unit
11 Kardek Kayu 1 unit
12 Lemari Kaca 6 unit
13 Lemari kayu 16 unit
14 Perkakas Kantor 4 unit
15 Papan Pengumunan 1 unit
16 White Board 7 unit
17 Mesin Absensi 2 unit
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 22
NO JENIS BARANG JUMLAH
18 Perforator Besar 1 unit
19 Overhead Projektor 6 unit
20 Lemari Kayu 6 unit
21 Rak Kayu 2 unit
22 Kursi Besi/Metal 53 unit
23 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 14 unit
24 Zice 7 unit
25 Meja Rapat 7 unit
26 Meja Tulis 95 unit
27 Meja Telpon 2 unit
28 Meja Tik 5 unit
29 Meja Reseption 17 unit
30 Meja Tambahan 1 unit
31 Meja Panjang 2 unit
32 Kursi Rapat 40 unit
33 Kursi Tamu 3 unit
34 Kursi Tangan 2 unit
35 Kursi Putar 20 unit
36 Kursi Biasa 74 unit
37 Bangku Tunggu 11 unit
38 Kursi Lipat 86 unit
39 Meja Komputer 50 unit
40 Meja Biro 31 unit
41 Mesin Penghisap Debu 1 unit
42 Lemari Es 1 unit
43 AC Unit 10 unit
44 Kipas Angin 10 unit
45 Kompor Gas 1 unit
46 Tabung Gas 2 unit
47 Televisi 3 unit
48 Cassette Recorder 1 unit
49 Karaoke 1 unit
50 Unit Power Supply 23 unit
51 Stabilisator 11 unit
52 Tustel 4 unit
53 Dispenser 9 unit
54 Alat Rumah Tangga Lain-lain
2 unit
55 Alat Pemadam Portable 5 unit
56 Mainframe 1 unit
57 P.C Unit 83 unit
58 Lap Top 32 unit
59 Note Book 11 unit
60 CPU 14 unit
61 Hard Disk 3 unit
62 Keyboard 15 unit
63 CPU 1 unit
64 Printer 35 unit
65 Plotter 1 unit
66 Scanner 2 unit
67 Keyboard 3 unit
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 23
NO JENIS BARANG JUMLAH
68 Monitor 15 unit
69 Printer 52 unit
70 Scanner 1 unit
71 Peralatan Personal Komputer Lain-lain
2 unit
72 Server 8 unit
73 Modem 16 unit
74 Peralatan Jaringan Lain-
lain
5 unit
75 Meja pejabat 4 unit
76 Kursi Pejabat 6 unit
77 Lemari 10 unit
78 Compas Geologi 2 unit
79 Pesawat Telephone 1 unit
80 Facsimile 1 unit
Sumber : Simda BMD , Tahun 2015
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sampai dengan tahun 2015 tercermin dalam pencapaian sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh
sasaran sampai dengan tahun 2015 yang merupakan tahap ke-2 RPJMD
sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 26
Sesuai tabel 2.2.capaian kinerja untuk pendapatan dari kurun
waktu 2011-2015 selalu tercapai setiap tahun tetapi mempunyai
kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2015. Penurunan
tersebut disebabkan penetapan target pendapatan yang naik setiap
tahunnya tetapi tidak di imbangi dengan strategi dalam melakukan
pemungutan dan penagihan serta kurang optimalnya pemnfaatan
sumber-sumber pemdapatan asli daerah.
Sedang capaian kinerja untuk belanja daerah rata-rata realisasi
kinerja sebesar 93%.Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan batas
minimal kinerja sebesar 95%. Hal ini disebabkan ketepatan perencanaan
dan keseuaian design kegiatan dalam mencapai output kegiatan yang
ditetapkan, kurang disiplin dalam pelalaksanaan kegiatan sebagaimana
rencana operasional yang telah disusun.
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai peran strategis sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan
aset daerah serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan kas daerah,
penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,
pengelolaan kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD, pengelolaan
investasi serta pengelolaan utang dan piutang daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo banyak dipengaruhi
faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).
Tantangan yang dihadapi oleh Dinas PPKAD dalam menjalankan
tugas dan fungsi adalah :
1. Realisasi pendapatan masih dibawah potensi yang dipengaruhi oleh
ketentuan-ketentuan yang diberlakukan terhadap pengelolaan
pendapatan.
2. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan terutama pada
pengawasan kinerja pendapatan asli daerah.
3. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah, merupakan
tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran dimaksud.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 27
4. Berkembangnya tuntutan masyarakat atas peningkatan kualitas
pelayanan (publik) sejalan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi
masyarakat.
5. Peningkatan disiplin dan kualitas Sumber daya aparatur yang
diperlukan dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Mempertahankan opini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK yang sudah diraih sebanyak 3 kali berturut-turut sejak tahun
2012.
7. Administrasi perpajakan yang masih lemah, pada bidang penegakan
prosedur dan kepatuhan pajak, sistem dan prosedur termasuk
kelembagaan dan sumberdaya manusia serta dukungan teknologi
komputerisasi.
8. Tingkat realisasi belanja perangkat daerah yang relative rendah dan
kurang disiplin anggaran
9. Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dengan alokasi
belanja modal rendah dan tinggi pada alokasi belanja pegawai
10. Penatausahaan dan pengelolaan aset belum dilakukan secara
disiplin oleh pengguna barang
11. Masih terdapat barang milik daerah yang belum memiliki dokumen
kepemilikan, dimanfaatkan pihak ketiga tetapi belum disertai
dokumen pendukungnya
Peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :
1. Integrasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban melalui teknologi informasi
2. Potensi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi
daerah
3. Optimalisasi pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan fungsi aset,
peningkatan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan aset. Cukup
banyaknya aset daerah, meskipun sementara ini masih dalam kategori
idle, namun merupakan peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam
meningkatkan pendapatan daerah.
4. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah
daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun
optimalisasi pengelolaan aset daerah serta peningkatan pengelolaan
keuangan daerah
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 28
Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
Dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan
sebagaimana terlihat dari table berikut :
No Tahun Target (Rp M) Realisasi (Rp M)
1 2011 66.773 88,941
2 2012 69.931 98,262
3 2013 73.078 127,565
4 2014 76.129 200,258
5 2015 199.690 223.934
Realisasi PAD tersebut mempunyai peluang untuk ditingkatkan
melalui upaya optimalisasi pendapatan daerah. Dalam rangka
meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam bidang pendapatan
daerah diperlukan strategi untuk mempermudah pelayanan melalui :
1. Update database wajib pajak yang dilakukan setiap tahun untuk
meningkatkan target penerimaan yang bersumber dari pajak.
2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari
retribusi pemakaian kekayaan daerah dan optimalisasi pemanfaatan
aset daerah oleh pihak ketiga.
3. Peningkatan sarana aplikasi teknologi untuk mempermudah
pelayanan dengan system komputerisasi
4. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan
peluang akan meningkat dengan adanya perubahan tarif beberapa
obyek pajak daerah, adanya pembangunan bandara Yogyakarta yang
akan mempengaruhi perkembangan ekonomi dan mempengaruhi nilai
obyek pajak daerah.
5. Pemutakhiran regulasi dibidang pajak dan retribusi menyesuaikan
dengan perkembangan yang terjadi.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PERANGKAT DAERAH
Dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang
transparan, jujur dan akuntabel perlu dilakukan perencanaan secara
cermat berdasarkan kondisi yang terjadi. Perbedaan antara realisasi
kinerja dengan target yang direncanakan menyebabkan terjadinya
permasalahan yang harus diselesaikan dengan menyusun rencana
pembangunan yang dampaknya diharapkan akan lebih baik di tahun
yang akan datang.
Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1. Kurang optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah
Sejalan dengan berkembangnya era otonomi daerah dimana daerah
diberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi
seluas-luasnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
diharapkan daerah menjadi mandiri dalam pengelolaan
kewenangannya.Hal ini ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal
atauPendapatan Asli Daerah serta Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi.Akan tetapi tujuan pelaksanaan
otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat
dalam menciptakan kemandirian daerah.
Persoalan kemandirian daerah ini menjadi tantangan yang tidak
ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya
biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik
(fiscal need), sementara laju pertumbuhan penerimaandaerah (fiscal
capacity) tidak mencukupi.Oleh karena itu pemerintah daerah harus
melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity)
untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.
Peningkatan kapasitas fiskal daerah inipada dasarnya adalah
optimalisasi sumber–sumber penerimaan daerah yang merupakan
indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu
sendiri. Sumbersumber pendapatan daerah tersebut berupa: pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 30
dipisahkan dan lain-lainPAD yang sah.PAD harus menjadi bagian
sumber keuangan terbesar bagi daerahmerupakan isyarat yang
menunjukkanbahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi
kemampuan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan dan
mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. PAD
merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang
merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak
seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi
PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat
kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.
Pendapatan daerah mempunyai kecenderungan meningkat dari
tahun ke tahun yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah berdasarkan data
tahun 2013 sebesar 9 % (Sembilan persen).Pendapatan Asli Daerah
terdiri dari Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi
masing-masing memberikan kontribusi 16% dan 15% pada PAD Dari
aspek capaian target yang ditetapkan setiap tahun, kinerja PAD selalu
melebihi target yang ditetapkan.Namun demikian masih ada potensi yang
belum tergali.Maka untuk mencapai potensi tersebut diperlukan strategi
optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk melakukan
terobosan pada masing-masing sumber PAD.Faktor-faktor yang menjadi
penghambat dalam pengelolaan PAD perlu segera dtangani oleh
pemerintah untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah.
Pengelolaan pajak dan retribusi daerah mengacu pada undang-
undang No. 28 Tahun 2009 yang telah dijabarkan dalam 11
perda.Terkait dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah daerah
sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang
berlaku.Selain itu penyesuaian tarif pajak dan retribusi perlu
disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 31
2. Belum proporsionalnya komposisi belanja daerah.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, pada pasal 22 ayat (1)
menyatakan : struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.Pada pasal
23 ayat (2) menyatakan : belanja daerah meliputi semua pengeluaran
dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana,
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : belanja terdiri dari
belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja tidak langsung
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan peaksanaan program dan kegiatan.Belanja langsung merupakan
belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan sedangkan belanja pegawai (dalam kelompok
belanja tidak langsung) merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.Pasal 53 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 menyatakan : Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Komposisi belanja daerah saat ini umumnya tidak sehat dimana
belanja pegawai umumnya jauh lebih besar dari pada anggaran yang
digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan.
Disamping itu, guna menyeimbangkan porsi belanja modal dengan
belanja pegawai, pemerintah membuat grand design untuk menentukan
jumlah ideal aparatur negara di setiap kabupaten dan provinsi. Dengan
penghematan pada belanja pegawai kedepan, pemerintah berharap ada
ruang lebih untuk belanja modal atau cadangan dana. Sebab saat ini jika
ingin menambah modal, pemerintah harus mere-alokasi anggaran dari
satu pos ke pos lain.
Pada tahun 2015 sebesar 76% belanja daerah adalah merupakan
belanja tidak langsung sementara 24% digunakan untuk belanja
langsung. Proporsi masing-masing komponen pada belanja tidak
langsung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 32
NO JENIS BELANJA PROPORSI
1 Belanja pegawai 77,86%
2 Belanja bantuan keuangan 18, 39%
3 Belanja hibah 2,86 %
4 Belanja bagi hasil 0,8 %
5 Belanja bantuan sosial 0,08 %
6 Belanja Tak Terduga 0,01%
Belanja dalam APBD selama 6 (enam) tahun terakhir rata-rata
tumbuh sebesar 13,55%. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung
sebesar 11,23 % sementara belanja langsung rata-rata 19,38 %. Proporsi
belanja daerah juga menunjukkan dinamika tersendiri selama 6 (enam)
tahun terakhir.
Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja
bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, Belanja
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga secara keseluruhan
menunjukkan kecenderungan proporsinya menurun dari tahun ke
tahun. Sebaliknya Belanja Langsung yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang jasa dan belanja modal meskipun porsinya jauh lebih
kecil dari belanja tak langsung namun proporsinya mengalami
peningkatan terus menerus selama 6 (enam) tahun terakhir.
Porsi masing-masing komponen belanja langsung pada tahun 2015
adalah sebagai berikut :
NO JENIS BELANJA PROPORSI
1 Belanja modal 45,96 %
2 Belanja barang jasa 45,25 %
3 Belanja pegawai 8,79 %
Terkait dengan system perencanaan dan penganggaran , bahwa
Perencanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan
pembangunan daerah masih mengacu pada kegiatan rutinitas.
Perencanaan belum didasarkan pada pertimbangan dan analisa
kebutuhan kegiatan dalam menyelesaikan issue strategis yang dihadapi
dan mencapai tujuan organisasi. Sistem penganggaran masih
menggunakan system item line budget.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 33
Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa
rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah
ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk
belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa
dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan
efisien atau tidak. Penerapan system penganggaran berbasis kinerja
dimana kegiatan didasarkan pada pencapaian output dan outcome
belum dilaksanakan secara maksimal.
Terkait dengan pola pendaanaan masih ditemukan permasalahan
sebagai berikut :
1. Sistem pagu berdasarkan kinerja tahun sebelumnya menjadikan
perencanaan tahun berikutnya kurang optimal.
2. Banyak kegiatan dengan sifat harus dilaksanakan (sebagai upaya
untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang) menjadi
tidak bisa direalisasikan secara optimal karena terbatas pada pagu
anggaran.
3. Konsep Money Follow Functiondimanaalokasi anggaran
program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang
dilekatkan pada stuktur organisasi belum sepenuhnya
dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan pendanaan.
4. Prakiraan Maju dalam proses penganggaran tahun berikutnya (n+1)
tidak dilaksanakan dengan cermat dan konsisten.
3. Belum sesuainya standar harga sesuai perkembangan
UU No 17 Tahun 2003 mengamanatkan penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK)untuk meningkatkan kualitas penyusunan
anggaran daerah.Standar Biaya Satuan merupakan instrument penting
dalam penyusunan anggaran untuk menjamin efisiensi anggaran.
Berdasar PP 21 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 7 ayat (4) “Standar
biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada awal
tahap penerapan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi
standar biaya keluaran”.Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan
indeks yangditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran.Penyusunan standar harga satuan didasarkan pada analisis
perkembanngan harga dan tingkat inflasi.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 34
Dalam hal mengalokasikan anggaran mengacu pada prinsip :
a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
Transparansi dan akuntabilitas anggaran menyajikan informasi
secara terbuka meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan
sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan
hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan.
b. Disiplin anggaran
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur
secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi pengeluaran belanja.
c. Keadilan anggaran
Tidak adanya diskriminasi penetapan tarif dalam pungutan yang
diberlakukan pada masyarakat, sedangkan dalam konteks belanja
harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata tanpa
diskriminasi.
d. Efisiensi dan efektivitas anggaran
Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas
anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, dan hasil,
serta indikator prestasi kerja.Selain itu, penetapan harga satuan yang
rasional.Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan
dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan
harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan
dapat dicapai.
Penyusunan anggaran diharuskan mengacu pada standar satuan
harga yang telah ditetapkan Bupati . Perlu penyamaan persepsi
penerapan kebijakan standar biaya untuk memantapkan penerapan
penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan amanat UU Nomor 17
Tahun 2003 bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada
peraturan perundangan undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggungjawabdengan memperhatikan asas keadilan dan
kepatutan.
Pokok permasalahan dalam penyusunan standar satuan harga
adalah :
1. Penyusunan standar satuan harga dilaksanakan tidak tidak tepat
waktu sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektifitas proses
penyusunan perencanaan
2. Belum Tersedianya Sistem Aplikasi, database anggaran dan
informasi, dukungan TI sesuai rencana dan tepat waktu.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 35
Oleh karena itu diperlukan perbaikan-perbaikan dalam rangka
efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran melalui :
1. Metode analisis penyusunan standar satuan harga yang lebih tepat
dan cepat untuk memudahkan penetapan standar satuan harga
yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan
2. Integrasi standar satuan harga dengan aplikasi penganggaran
3. Penyusunan petunjuk standar biaya yang tepat waktu dan lebih
informatif.
Perbaikan dimaksud diharapkan mampu mewujudkan harapan
lima tahun kedepan :
a. Internal
Terkait dengan pencapaian sasaran dalam bidang pendapatan dan
keuangan daerah maka diperlukan :
1. Mempertahankan hasil audit BPK dengan opini “Wajar Tanpa
Pengecualian”
2. Penataan ulang organisasi , tatakerja dan kejelasan area bidang
tugas
3. Peningkatan kemampuan SDM sesuai dengan bidang tugasnya
4. Kecukupan dan Peningkatan sarana kerja agar kinerja lebih
optimal
5. Perbaikan system dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset
6. Perbaikan mekanisme pertanggungjawaban yang didukung
dengan peningkatan mekanisme evaluasi, yang mengakibatkan
adanya reward dan punishement
7. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder untuk menghasilkan
kinerja yang maksimal
8. Adanya peningkatan penerimaan daerah melalui :
penerbitan kebijakan daerah mengenai pendapatan daerah
dukungan perangkat daerah dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak , retribusi
dan lain-lain PAD
dukungan sarana dan prasarana peningkatan pendapatan
daerah
penerapan reward dan punishment pada wajib pajak dan
retribusi
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 36
b. Eksternal
1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan
potensi daerah menuju Purworejo mandiri
2. Meningkatnya investasi melalui penyertaan modal pada BUMD
3. Meningkatnya kesadaran pengelolaan keuangan secara
transparan, jujur dan bersih serta akuntabel
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo
periode Tahun 2016-2021, yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN
PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN,
PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN
BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“ Untuk
mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah
misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius
dan demokratis. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang
ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis
pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata
unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni,
budaya, dan olahraga.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul
di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki
aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi
pada optimalisasi pelayanan publik.
6. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam
berbagai bidang.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 37
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016-
2021 merupakan pelaksanaan tujuh (7) misi RPJMD dan integrasi antar
misi.Integrasi antar misi tersebut, juga merupakan hasil sinkronisasi
dengan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah menghasilkan
beberapa tujuan dan sasaran yang harus dicapai daerah yang kemudian
ditetapkan sebagai sasaran makro pembangunan daerah.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah maka misi ke enam merupakan misi yang
menjadi tanggungjawab organisasi untuk diwujudkan.
a. Misi :
Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten memiliki
aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang
berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
b. Tujuan :
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
c. Sasaran :
1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset
daerah.
2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.
Indikator :
a) Opini Hasil Audit BPK dengan target Wajar Tanpa
Pengecuailan (WTP).
b) Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah meliputi 4
unsur yaitu ; personil, keuangan, sarana prasarana dan tata
laksana dengan target 100%.
Melalui pelaksanaan RPJMD Tahap kedua (tahun 2011-2015) telah
dicapai opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak
4 (empat) kali berturut-turut mulai Tahun 2013 (Opini terhadap Laporan
Keuangan Tahun 2012).Opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan
tingkat keakuratan Laporan keuangan dimana laporan keuangan
dianggap memberikan informai yang bebas dari salah saji material dan
menunjukan pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi
dengan baik.Prestasi ini akan dipertahakan selama 5 tahun pelaksanaan
RPJMD tahap Ketiga dengan tetap melaksanakan penguatan sistem
pengendalian internal menuju Pengelolaan keuangan yang bersih,
transparan, efektif dan efisien.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
A. Telaah Renstra Kemendagri
Tujuan dan sasaran pada Renstra kemendagri adalah :
Tujuan: peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan
daerah.
Sasaran strategis : Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangan
daerahyang partisipatif, transparan,efektif, efisien, akuntabel dan
Kompetitif melalui :
a) Mendorong penetapan Perda tentang APBD
Provinsi/Kabupaten/Kotasecara tepat waktu;
b) Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
c) Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah dalam APBD;
d) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
e) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi
padapelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan
infrastruktur,pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
f) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang
Milik Daerah (BMD);
g) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan
dankemampuan fiskal daerah.
Hal ini sejalan dengan misi dari Kepala Daerah Kabupaten
Purworejo dalam rangka meningkatkan tatakelola pemerintahan di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerahmelalui peningkatan
penerimaan daerah, peningkatan kualitas belanja dan kualitas
pengelolaan dana perimbangan dankemampuan fiskal daerah.
B. Telaah Renstra DPPAD Provinsi Jawa Tengah
Sasaran DPPAD Provinsi JawaTengah adalah Terwujudnya terib
administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD. Adapun arah
kebijakan yang ditetapkan adalah :
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 39
1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan
anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis,
pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi
keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi teknis di bidang Rependapatan mencakup
pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah,
investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir,
kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan
obligasi daerah;
3. Melaksanakan koordinasi, penyiapan data dan informasi keuangan
daerah.
Sesuai dengan Renstra DPPKAD Provinsi Jawa Tengah bahwa salah
satu indikator kinerja nya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
melalui Optimalisasi pengelolaan aset daerah.Hal ini merupakan factor
pendukung untuk menoptimalkan mobilisasi sumber-sumber
pendapatan daerah sebagaimana yang direncanakan dalam
pembangunan jangka menengah di Kabupaten Purworejo.Optimalisasi
sumber-sumber pendapatan daerah diharapkan mampu meningkatkan
kemandirian daerah.
Sasaran DPPAD sesuai dengan arah kebijakan pengelolaan
keuangan daerah Tahun 2016-2021 :
1. Kebijakan jangka menengah pendapatan daerah akan lebih
difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber
pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas
ekonomi serta adanya berbagai program investasi, serta optimalisasi
manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan
pendapatan daerah.
2. Kebijakan belanja daerah mengupayakan adanya perimbangan
komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya serta diarahkan
untuk membiayai program-program pembangunan yang mengarah
pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
3. Kebijakan umum jangka menengah untuk belanja tidak langsung
disusun dengan memperhatikan pola pembagian kewenangan daerah,
karena belanja tidak langsung salah satunya dapat diarahkan untuk
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 40
mendanai hal-hal yang bukan merupakan kewenangan daerah dengan
pertimbangan apabila pendanaan untuk membiayai kewenangan
daerah telah terpenuhi
4. Kebijakan umum jangka menengah untuk belanja langsung sebaiknya
meliputi kebijakan tentang pengelolaan asset daerah,
5. penangananan kewenangan daerah, standar serta kewajaran belanja.
6. Penganggaran belanja pegawai disinergikan dengan kebijakan-
kebijakan bidang kepegawaian. Penganggaran belanja gaji dan
tunjangan yang lebih akurat didasarkan pada basis data pegawai
/aparatur pemerintahan daerah yang valid sehingga realisasi anggaran
belanja pegawai dapat menggambarkan kebutuhan yang
sesungguhnya.
Sesuai dengan data pada APBD 2015 bahwa proporsi belanja
langsung masih terlalu rendah mencapai 24% dari total belanja daerah
walaupun tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun menunjukkan
kecenderungan meningkat. Hal ini menjadi permasalahan yang harus
dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah serta
meningkatkan kemandirian daerah. Upaya daerah melalui peningkatkan
pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset
daerah , mempertimbangkan kewajaran belanja daerah dan peningkatan
pengelolaan aset daerah dimana hal ini sejalan dengan sasaran dan
arah kebijakan dinas DPPAD Provinsi Jawa Tengah . Sinergitas kebijakan
dalam pelaksanaan pembangunan dengan tingkat pusat dan provinsi
diharapkan mampu mengoptimalkan tujuan pembangunan daerah
Kabupaten Purworejo.
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo didasarkan
pada Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam Pasal 4 perda tersebut disebutkan
bahwa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupatenpengembangan dan
peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian
wilayah yang mandiri, produktif, efisien,dan berdaya saing dalam
perekonomian nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi
mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasispada potensi
sumberdaya alam dan kegiatan budi daya unggulan.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 41
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purworejo periode 2016-2021
bahwa Strategi dari pengembangan wilayah ada 2 (dua) hal utama yaitu
pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan
infrastruktur kawasan strategis dan mewujudkan pembangunan
kawasan perdesaan secara partisipatif.Pengembangan kawasan strategis
yang memprioritaskan kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan
Perkotaan Purworejo Kutoarjo dan Kawasan Koridor Perbatasan
Purworejo-Kulonprogo (Purwokulon) serta Kawasan Strategis Kabupaten
(KSK) Purworejo. Pengembangan Kawasan strategis Propinsididukung
dengan kondisi perekonomian yang maju dengan pertumbuhan cepat
menjadikan kawasan ini memiliki kontribusi penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan menjadi
sektor unggulan di kawasan ini adalah jasa, perdagangan, dan industri,
khususnya agrobisnis.KSK Purworejo terdiri atas kawasan strategis
untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis untuk
kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis untuk
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Pengembangan pada kawasan ini diharapkan dapat memberikan
dampak yang positif bagi perkembanganekonomi wilayah kecamatan di
sekitarnya, antara lain Kecamatan Bagelen, Ngombol, Grabag, dan
Banyuurip.Kawasan Perkotaan Kemiri Pengembangan perekonomian di
kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di wilayah hinterland/belakangnya.pengembangan menjadi pusat
layanan sektor jasa, keuangan dan perdagangan.
Pengembangan kawasan-kawasantersebut sesuai dengan kebijakan
penataan ruang wilayah Kabupaten pengembangan dan peningkatan
fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang
mandiri, produktif, efisien,dan berdaya saingyang dipastikan akan
mempengaruhi potensi penerimaan pajak yang berupa pajak daerah dan
potensi terjadinya alih fungsi tanah dan bangunan yang akan
mempengaruhi nilai jual obyek tanah dan bangunan. Hal ini menjadi
peluang meningkatkan pendapatan asli daerah .
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Analisis isu strategis dimulai dari penelaahan permasalahan,
pengkajian lingkungan strategis baik internal maupun eksternal pada
semua pada tugas dan fungsi DPPKAD dan perumusan kriteria strategis
berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 42
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan
pembobotannya
Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan
adalah Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang
pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan
permaslahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
DPPKAD, maka pokok permasalahan yang menjadi Isu strategis adalah
:
1. Kurang optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah
2. Belum proporsionalnya komposisi belanja daerah.
3. belum sesuainya standar harga sesuai perkembangan
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 43
BAB IV
TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang
berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu
sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo
tahun 2005-2025, Visi jangka panjang Kabupaten Purworejo sebagai
berikut : “PURWOREJO DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU, BERDAYA
SAING, MANDIRI, LESTARI DAN SEJAHTERA”
Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo
periode Tahun 2016-2021, yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN
PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN,
PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN
BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“
Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan
sejumlah misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius
dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama
bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian,
pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata
unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni,
budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul
di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang
memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 44
kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang
berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam
berbagai bidang.
TUJUAN yang ditetapkan adalah :
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di bidang fungsi
penunjang urusan fungsi keuangan daerah
SASARAN yang ditetapkan adalah :
1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah
Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
Sasaran
Indikator Target
Meningkatnya kapasitas
pengelolaan keuangan dan
asset daerah
Opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian
Meningkatnya dukungan
kinerja perangkat daerah
Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana
100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 45
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah
Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 46
4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan.
Misi dan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Misi VI :Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan aset
Meningkatkan kapasi-tas pengelolaan keu-angan, pendapatan dan aset daerah me-lalui ketepatan penyusunan APBD, pemantauan penyusunan APBDes, penertiban pengelolaan keuangan,pendapatan dan pengelolaan asset
Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya
kapasitas pengelolaan keungan dan aset daerah ditempuh melalui :
A. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang,termasuk segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dankewajiban daerahkapasitas atau
kemampuan keuangandaerah dalam mendanai penyelenggaraan
pembangunan daerah. diwujudkan dalam suatu APBD. Kapasitas
keuangandaerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah
mampumengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.
Kapasitas pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi kemampuan
strategis institusi publik dalam peningkatan pemasukan keuangannya
. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah memberikan
kesempatan yang lebih luas bagi terlaksananya perbaikan
penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini karena kendala yang
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 47
dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah selain menyebabkan
pemerintahdaerahkesulitan untukmemperoleh peluang peningkatan
pendapatan, jugaberpotensi terhadap kinerja pelayanan publik di
daerah.
Untuk mengatasi permalahan tersebut, ditetapkan arah kebijakan
jangka menengah pengelolaan keuangan daerah dalam RPJMD tahun
2016-2021 Kabupaten Purworejo sebagai berikut :
1. Kebijakan jangka menengah pendapatan daerahakan lebih
difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber
pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan
aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi, serta
optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung
peningkatan pendapatan daerah.
2. Kebijakan belanja daerah mengupayakan adanya perimbangan
komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya serta diarahkan
untuk membiayai program-program pembangunan yang mengarah
pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
3. Kebijakan umum jangka menengah untuk belanja tidak langsung
disusun dengan memperhatikan pola pembagian kewenangan
daerah, karena belanja tidak langsung salah satunya dapat
diarahkan untuk mendanai hal-hal yang bukan merupakan
kewenangan daerah dengan pertimbangan apabila pendanaan untuk
membiayai kewenangan daerah telah terpenuhi.
4. Kebijakan umum jangka menengah untuk belanja langsung
sebaiknya meliputi kebijakan tentang pengelolaan asset daerah,
penangananan kewenangan daerah, standar serta kewajaran belanja.
5. Penganggaran belanja pegawai disinergikan dengan kebijakan-
kebijakan bidang kepegawaian. Penganggaran belanja gaji dan
tunjangan yang lebih akurat didasarkan pada basis data pegawai
/aparatur pemerintahan daerah yang valid sehingga realisasi
anggaran belanja pegawai dapat menggambarkan kebutuhan yang
sesungguhnya.
6. Dalam hal mengalokasikan anggaran mengacu pada prinsip :
a) Transparansi dan akuntabilitas anggaran
Transparansi dan akuntabilitas anggaran menyajikan
informasi secara terbuka meliputi tujuan, sasaran, kebijakan,
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 48
program, dan sumber pendanaan serta korelasi antara
besaran anggaran dengan hasil yang ingin dicapai dari suatu
kegiatan.
b) Disiplin anggaran
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur
secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
c) Keadilan anggaran
Tidak adanya diskriminasi penetapan tarif dalam pungutan
yang diberlakukan pada masyarakat, sedangkan dalam
konteks belanja harus mengalokasikan belanja daerah secara
adil dan merata tanpa diskriminasi.
d) Efisiensi dan efektivitas anggaran
Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas
anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, dan
hasil, serta indikator prestasi kerja.Selain itu, penetapan
harga satuan yang rasional.Sesuai dengan pendekatan
prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan APBD,
setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan
dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat
dicapai.
Faktor yang dapat mencerminkan kapasitas keuangan daerah
adalah potensi keuangan daerah berupa pendapatan asli daerah yang
merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan dan kemandirian
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
daerah..pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan akan
menimbulkan dampak positif berupa upaya peningkatan PAD dalam
rangka meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan yang menjadi sumber awal terjadi pada kurang optimlanya
kapasitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan .Oleh
karena itu upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keungan baik di
bidang pengelolaan keuangan dan penganggaran, pengelolaan
pendapatan dan pengelolaan aset diharapkan mampu meningkatkan
kinerja pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan
sasaran daerah.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 49
Selain itu upayaPeningkatan regulasi Pengelolaan keuangan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintahan dan permendagri Nomor 64 tahun 2014
tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di
lingkungan pemerintah daerah, akan dijabarkan lebih lanjut dalam
peraturan daerah untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan
keuangan daerah.
Peningkatan Pengelolaan Anggaran menyesuaikan dengan UU.
Nomor 23 Tahun 2014 memprioritas pengelolaan anggaran untuk 5
tahun kedepan dengan kelompok prioritas sebagai berikut :
1. Prioritas I
Prioritas I untuk mendanai Program yang wajib dan mengikat serta
prioritas utama, meliputi Belanja pegawai, Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belanja Keuangan Kepada Partai Politik, Belanja Bantuan
Kepada Desa, Belanja langsung pada BLUD, Belanja Langsung
Administrasi Perkantoran dan pengeluaran pembiayaan yang
bersifat wajib.
2. Prioritas II
Prioritas II untuk mendanai program pembangunan daerah dengan
tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah dan
Penyelenggaraan Standard Pelayanan Minimal (SPM). Program
prioritas II harus berhubungan langsung dengan kepentingan
publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki
kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak
luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian
visi/misi daerah.
3. Prioritas III
Prioritas III untuk mendanai program prioritas yang dimaksudkan
untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan
penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi
kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan pemerintah desa serta
belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus
memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I
dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang
benar.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 50
B. Meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan
Arah Kebijakan jangka menengah pendapatan daerah lebih
difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan
daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta
adanya berbagai program investasi, serta optimalisasi manajemen kas
pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan
daerah.Dengan mempertimbangkan potensi pajak dan retribusi dan rata-
rata pertumbuhan untuk pos-pos pendapatan yang lainnya serta dengan
memperhitungkan peralihan urusan pemerintahan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
maka pendapatan daerah secara proporsi masih didominasi oleh Dana
Perimbangan, namun demikian pendapatan asli daerah terutama pajak
dan retribusi diharapkan sinergis dengan pertumbuhan ekonomi selama
5 (lima) tahun yang akan datang.
Optimalisasi peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah dilaksanakan
dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku dan
penerbitan kebijakan daerah mengenai pendapatan daerah.Selain itu
tarif pajak dan retribusi perlu disesuaikan dengan perkembangan
keadaan serta diupayakan dukungan perangkat daerah dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi yang akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah.
Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:
1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan
penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2) Optimasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan
penerimaan daerah;
3) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan
pajak dan retribusi daerah;
4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
penerimaan daerah;
5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 51
C. Meningkatkan kapasitas pengelolaan aset
Sesuai Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), setiap entitas
pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD wajib mengetahui
hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan BMN/BMD.Pengelolaan Barang milik daerah didasarkan pada
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Ruang lingkup pengelolaan
BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Tahapan pengelolaan BMD sebagaimana diatur dalam ketentuan
dimaksud, perlu dipedomani dan dilaksanakan secara tertib untuk
menghasilkan pengelolaan BMD secara baik.Oleh karena itu peningkatan
kapasitas pengelolaan BMD menjadi fokus utama dalam arah kebijakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten
Purworejo.Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BMD adalah
masih lemahnya kapasitas pengelolaan BMD di tingkat Perangkat
Daerah.Kondisi tersebut berdampak pada penyajian informasi Laporan
Keuangan yang tidak tepat dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Oleh karena itu penting ditingkatkan kapasitas mengelola barang/aset di
Pemerintah Daerah dimana hal ini berdampak terhadap opini audit yang
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan .
Prinsip pengelolaan BMD meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: (1)
adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara
efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring). 3 fungsi tersbut
harus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya
pengelolaan BMD untuk menghasilkan pengelolaan BMD yang baik dan
benar. Penguatan kualitas sumber daya dilakukanbaik dari aspek
sarana, kapasitas sumberdaya aparatur dan update informasi serta
optinalisasi pemanfaatan BMD yang memungkinkan terjadinya
penambahan pendapatan daerah.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 52
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Program
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan
masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penyusunan data Dasar Pembangunan
6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indikator kinerja Program yang ditetapkan adalah :
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 53
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra
PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan
Batas Waktu APBD harus ditetapkan (deadline 31 Desember tahun sebelumnya) dan penetapan APBD perubahan pada Pertengahan Bulan Oktober. (Nilai 100% jika waktu penetapan < Batas waktu dan
Nilai 0% jika waktu penetapan > Batas waktu.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 54
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra
PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase jumlah
pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu di titik pantau kecamatan dibandingkan dengan jumlah titik pantau kecamatan di Kabupaten Purworejo.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah
Rata-rata prosentase
realisasi penerbitan SP2D dibanding penyediaan dana
(SPD) pada setiap triwulanan. Batas Minimal realisasi 95%.
60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 96%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 55
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra
PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik
Prosentase jumlah
tanah dan bangunan pemda yang dipasang tanda kepemilikan dibandingkan jumlah tanah dan bangunan pemda yang seharusnya dipasang tanda kepemilikan.
0 5% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
Tingkat capaian PAD terhadap target
Prosentase realisasi PAD pada
tahun perencanaan dibandingkan
target
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah
Prosentase peningkatan PAD (PAD Tahun n dikurangi tahun n-1) dibanding perolehan pendapatan
daerah pada tahun
perencanaan
12,70% 12,9% 13,1% 13,3% 13,5% 13,7% 13,9% 13,90%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 56
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra
PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Ketepatan
waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah
Batas Waktu
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.(Nilai 100% jika waktu penyampaian < batas waktu 3 bln dan Nilai 0% jika
waktu penyampaian > Batas waktu 3 bln)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 57
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra
PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Meningk
atnya dukungan kinerja perangkat daerah
Cakupan
dukungan terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksanan
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan
layanan administrasi perkantoran
LAyanan
aadministrasi perkantoran yang tertangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
Sarana prasarana apartur yang berfungsi dengan baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentanse Peningkatan kapasitas Aparatur
Kapasitas sumberdaya aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 58
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasaran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra
PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase
system capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian subsistem
pembentuk sistemcapaian kineerja dan keuangan (perencanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan/pertanggungjawaban)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Prosentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan
Ketersediaan datadasar pembangunan di lingkup tugas perangkat daerah masing-masing
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 59
5.2 Kegiatan
Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 5.1.
Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purworejo sebagaimana terlampir.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 75
5.3 Indikasi Rencana Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Lintas Perangkat Daerah
Indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah
dikelompokkan kedalam bidang urusan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.Dalam pelaksanaan direncanakan program prioritas
pembangunan daerah lintas perangkat daerah yang di rencanakan
melalui penganggaran belanja PPKD.Kegiatan ini bersifat mendukung
tujuan pembangunan daerah yang sumber pendanaannya direncanakan
dari pusat, provinsi dan kabupaten dan dituangkan melalui Rencana
strategis Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Renstra PPKD).
A. Belanja Hibah
Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang
atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat serta tidak secara terus menerus .
Rencana pelaksanaan hibah yang direncanakan sampai dengan
tahun 2021 adalah :
1. Hibah kepada lembaga/organisiasi : KONI, PRAMUKA, DEKOPINDA,
PMI, KORPRI
2. Hibah bidang pendidikan yang terdiri dari :
1) Hibah kepada pemerintah pusat : Bantuan sekolah swasta
dilingkungan kementrian agama (MI/MTs/MA)
2) HIbah untuk sekolah swasta untuk kelompok pendidikan dasar
(TK/RA swasta, MI swasta, SMP/MTs/SMPLB swasta) dan
SMA/MA /SMK swasta
3) Fasilitasi keaksaraan dasar dan Fasilitasi keaksaraan lanjutan
untuk Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
4) Pengembangan pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM)
5) Pengembangan Rintisan Taman bacaan masyarakat (TBM) desa
vokasi
6) Fasilitasi penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan
7) Fasilitasi Penguatan kelembagaan/LKP untuk akreditasi.
8) Bantuan penyelenggaraan pendidikan paket C
9) Bantuan penyelenggaraan pendidikan paket B
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 76
10) Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD
11) BLM kegiatan UED SP dan LPM
12) Hibah Program Pamsimas
13) HIbah Kodim dalam rangka pembangunan bangunan cagar dan
penataan PKL
14) Bantuan APE PAUD
15) Hibah Pemilukada yang direncanakan pada tahun 2020 untuk
mendukung penyelenggaraan Pemilukada
Hibah bidang pendidikan direncanakan sampai dengan Tahun 2021
sebagaimana tabel berikut :
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 77
No Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber
Dana
1 Hibah kepada
pemerintah pusat
527.243.000 579.968.000 637.965.000 701.762.000 771.939.000 849.133.000 APBD II
2 Bantuan sekolah swasta
6.951.975.000 3.265.763.000 3.592.340.000 3.951.574.000 4.346.732.000 4.781.406.000 APBD II
3 Fasilitasi keaksaraan
dasar
198.000.000 198.000.000 198.000.000 198.000.000 198.000.000 198.000.000 APBD I
4 Fasilitasi keaksaraan
lanjutan
112.500.000 112.500.000 112.500.000 112.500.000 112.500.000 112.500.000 APBD I
5 Pengembangan pusat
kegiatan belajar
mengajar
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD I
6 Fasilitasi penguatan kelembagaan kursus
dan pelatihan
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD I
7 Fasilitasi rintisan
taman bacaan
masyarakat desa
vokasi
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD I
8 Bantuan penyelenggaraan
pendidikan paket C
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 APBD I
9 Bantuan
penyelenggaraan
pendidikan paket B
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 APBD I
10 Bantuan operasional
penyelenggaraan
PAUD
9.468.000.000 10.414.800.000 11.456.280.000 12.601.908.000 13.862.099.000 15.248.309.000 APBN
17.522.718.000
14.836.031.000
16.262.085.000
17.830.744.000
19.556.270.000 21.454.348.000
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 78
B. Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial merupakan uang atau barang yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat
langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga
kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non
pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok kdan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.Risiko sosial adalah kejadian
atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.
Dalam penentuan program prioritas pembangunan direncanakan
kegiatan yang dibiayai melalui mekanisme bantuan sosial sesuai dengan
tujuan dari program tersebut. Kegiatan yang direncanakan dalam
bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagaiberikut :
1. Tujuan penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain
untuk Rehabilitasi Sosial yaitu untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar,
Pemberdayaan Sosial yang dimaksudkan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal,
Perlindungan Sosial dalam rangka pembiayaan semua upaya yang
diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah
sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya. Penanggulangan Bencana dalam rangka pembiayaan
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan
yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat dan rehabilitasi, Jaminan Sosial rangka pembiayaan
kegiatan yang masuk katagori di dalam skema yang melembaga untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak, Penanggulangan Kemiskinan yang terkait
langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 79
terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup
minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non
pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.Belanja bantuan sosial
hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih
melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.
Rencana bantuan sosial sampai dengan Tahun 2021 :
1. Bantuan sosial untuk bantuan beasiswa keluarga kurang mampu
1000 siswa/tahun atau sd 2021 ditargetkan kurang lebih 6981siswa
yang bersumber dari APBD maupun Bantuan keuangan provinsi
2. BAntuan beasiswa siswa retrieval (SD/SMP/SMA/SMK)
3. Bantuan sosial untuk pemugaran perumahan direncanakan 7645 unit
rumah untuk Rumah Tangga Miskin
4. Bantuan sosial jaminan hidup penyandang cacat merupakan bantuan
sosial untuk jaminan hidup penyandang disabilitas yang ditargetkan
sejumlah 3132 orang
5. Bantuan Sosial tak terencana
Merupakan bantuan social yang sifatnya tidak terus menerus yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada saat penyusunan
APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan
resiko social yang lebih besar , yang dipergunakan untuk :
a) Penanganan Pengungsi Sosial sebesar 70 Orang per tahun
b) Akibat Bencana
-Rumah Rusak Berat = 30 Rumah per tahun
-Rumah Rusak Sedang = 100 Rumah per tahun
-Rumah Rusak Ringan = 175 Rumah per tahun
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 80
c) Korban Jiwa/Manusia
- Luka Ringan = 120 Orang per tahun
- Luka Berat = 45 Orang per tahun
- Meninggal Dunia = 30 Orang per tahun
d) Pekerja Migran Bermasalah = 20 Orang per tahun
e) Korban penjualan orang =10 Orang per tahun
Besaran penganggaran disesuiakan dengan proporsi bantuan sosial
yang direncanakan dan sesuai dengan perkiraan kemampuan keuangan
daerah, tetapi diperkirakan kebutuhan per tahunnya adalah :
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 81
2017 2018 2019 2020 2021
Penanganan
Pengungsi Sosial = 70 Orang X 1.000.000 = 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Bencana
-Rumah Rusak
Berat = 30 Rumah X 15.000.000 =
-Rumah Rusak
Sedang = 100 Rumah X 7.500.000 =
-Rumah Rusak
Ringan = 175 Rumah X 3.000.000 =
Jumlah
Korban
Jiwa/Manusia
- Luka Ringan = 120 Orang X 500.000 = 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
- Luka Berat = 45 Orang X 1.000.000 = 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
- Meninggal
Dunia = 30 Orang X 2.500.000 = 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Jumlah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Pekerja Migran
Bermasalah = 20 Orang X 5.000.000 =
Korban penjualan
orang = 10 Orang X 5.000.000 =
Jumlah
JUMLAH TOTAL 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 82
C. Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan merupakan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa/kelompok masyarakat/lembaga yang diberikan sebagai
bentuk dukungan dalam rangka percepatan pembangunan ,
pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam percepatan pembangunan guna kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat. BAntuan keuangan yang direncanakan sesuai
dengan tujuan pemberian bantuan meliputi:
1. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang dialokasikan untuk
469 desa di Kabupaten Purworejo dengan perhitungan dan besaran
menyesuiakan ketentuan dan pedoman untuk kegiatan tersebut
pada tahun berkenaan
2. Bantuan keuangan bidang pendidikan ke Pemerintah Desa yaitu
bantuan keuangan untuk Penguatan manajemen desa vokasiyang
direncanakan 8 desa per tahun
3. Bantuan keuangan bidang pendidikan ke Pemerintah Desa yaitu
bantuan keuangan untukBantuan kegiatan kursus kewirausahaan
desa (KWD) yang direncanakan 1 desa per tahun
4. Bantuan kepada Partai Politik
Merupakan bantuan keuangan yang dimaksudkan untuk menunjang
kegiatan parpol dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota
dan masyarakat serta operasional sekretariat parpol.
Diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yaitu :
1) Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan
2) Partai Golongan Karya
3) Partai GERINDRA
4) Partai DEMOKRAT
5) Partai Kebangkitan Bangsa
6) Partai Keadilan Sejahtera
7) Partai Hati Nurani Rakyat
8) Partai Persatuan Pembangunan
9) Partai NASDEM
10) Partai Amanat Nasional
11) Atau partai lain sesuai dengan perubahan yang terjadi.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 83
5. Bantuan Penyelenggaraan Pilkades
Merupakan bantuan keuangan kepada desa dalam mendukung
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang direncanakan
dilaksanakan setiap 2 tahun.
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah desa 0 65 199 169 1 24
Rencana Pelaksanaan
setiap 2 tahun 65 368 25
Rencana
penganggaran
1.365.000.000
7.728.000.000
525.000.000
6. Bantuan Keuangan Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan
memerlukan penanganan danpendekatan yang sistematik, terpadu
dan menyeluruh. Dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan koordinasi,
sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat
perdesaan.Rencana penanggulangan kemiskinan direncanakan
sebesar Rp 50 M yang merupakan paket pemberdayaan untuk
keluarga miskin.Ditargetkan setiap tahun dapat tertangani 4690 KK
miskin di seluruh Kabupaten Purworejo.
7. Bantuan Keuangan Program Pamsimas
Merupakan bantuan keuangan yang merupakan dukungan terhadap
program nasional dalam rangka penyediaan sarana air bersih
masyarakat
D. Belanja Tak Terduga
Menurut Paragraf 35 PSAP Nomor 02, istilah “Belanja Lain-lain
digunakan oleh pemerintah pusat, sedangkan istilah “Belanja Tak
Terduga” digunakan oleh pemerintahan daerah. Belanjatak terduga
adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa
dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah
pusat/daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004, anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya
mendesak dan/atau tidak terduga, disediakan dalam bagian anggaran
tersendiri, yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah).
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 84
Menurut Pasal 48 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tak
Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup. Penentuan proporsi belanja tidak
terduga menyesuaikan dengan prediksi kemampuan keuangan daerah.
E. Pembiayaan
Pembiayaan terkait dengan penyelesaian permasalahan-
permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-
potensi daerah. Penyelesaian permasalahan pembangunan melalui pos
pembiayaan diantaranya adalah melalui :
a. Pembentukan dana cadangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat
multi tahunan atau kegiatan yang dananya tidak cukup tersedia
dalam satu tahun seperti untuk pendidikan, kesehatan,
infrastruktur dasar, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
pada tahun 2020.
b. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka
memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki
pemerintah daerah, pemberiannya sesuai dengan rencana
pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarannya
ditetapkan dengan Peraturan DaerahNo. 7 tahun 2015,
c. Pembayaran Pokok utang
Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal
outstanding), dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari
utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk
biaya terkait dengan pengelolaan utang.
F. Belanja Pegawai
Merupakan Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang
diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta
pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup
pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka
mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 85
Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
1) Belanja Gaji dan Tunjangan
2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
4) Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
6) Penghasilan Lainnya
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 86
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja
lndikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja
atau hasil yang dicapai, merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran
yang telah ditetapkan serta memberikan penjelasan, baik secara
kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk
menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang
akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai
atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-
ante),tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan
berfungsi(ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk
meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasif unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan
sasaran yang telah ditetapk andalam perencanaan strategis. Dengan
demikian, tanpa indikator kinerja,sulit bagi kita untuk menilai kinerja
(keberhasilan atau ketidakberhasilan ) kebijakan / program / kegiatan
dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja
pelaksananya.
lnstansi pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat
menunjukkan keberhasilan pencapaian outcome, benefit maupun
impactnya. Namun demikian, outcome, benefit maupun impact mungkin
baru bisadicapai setelah beberapa tahun kemudian.Sehingga instansi
pemerintah mungkin baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan
kinerjanya setelah beberapa tahun kemudian.
Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu
menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitasyang telah
dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di
masa yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapaijuga sudah
harus direncanakan sejak awal.Apabila ha1 tersebut telah dipenuhi,
instansi pemerintah tersebut telah dapat menyatakan output dan
kegiatan tahunannya sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai
kinerja sesungguhnya beberapa tahun kemudian.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 87
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati pada akhir perode masa jabatan.Hal ini ditunjukkan
dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM
Daerah dapat dicapai.Indikator kinerja daerah ini dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu indikator capaian kinerja
program atau lebih dari satu indikator capaian kinerja program terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah yang bersangkutan.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang
tertib, taat pada peraturan perundangan dan bertanggungjawab maka
dilakukan audit keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian intern.
Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini
audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan
informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan
diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-
bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik,
dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Target
opini hasil audit BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana
pada awal tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2015 dicapai opini WTP
terhadap LKD Tahun 2015.
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 88
Target setiap tahun sampai dengan Tahun 2021 adalah :
No Sasaran Indikator Target Kinerja
Kondisi kinerja
pada awal periode
Target Kinerja Kondisi Akhir
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Opini Hasil Audit BPK
Wajar Tanpa Pengecualian
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2 Dukungan kinerja perangkat daerah
Cakupan dukungan perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personel, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 89
Sedangkan indikator kinerja program yang direncanakan sebagai berikut :
No Misi dan
Tujuan Sasaran
Indikator
sasran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun
awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode
Renstra PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Mewuju
dkan tatakelola pemerintahan yang baik
Meningk
atnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Opini
Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian
Program
Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase
ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan
Batas Waktu APBD
harus ditetapkan (deadline 31 Desember tahun sebelumnya) dan penetapan APBD perubahan pada Pertengahan Bulan Oktober. (Nilai 100% jika waktu penetapan < Batas waktu dan Nilai 0% jika waktu penetapan > Batas waktu.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 90
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu
Prosentase jumlah
pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu di titik pantau kecamatan dibandingkan dengan jumlah titik pantau kecamatan di Kabupaten Purworejo.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah
Rata-rata prosentase realisasi penerbitan SP2D dibanding penyediaan dana (SPD) pada setiap triwulanan. Batas Minimal realisasi 95%.
60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 96%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 91
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik
Prosentase jumlah
tanah dan bangunan pemda yang dipasang tanda kepemilikan dibandingkan jumlah tanah dan bangunan pemda yang seharusnya dipasang tanda kepemilikan.
0 5% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
Tingkat capaian PAD terhadap target
Prosentase realisasi PAD pada tahun perencanaan dibandingkan target
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah
Prosentase peningkatan PAD (PAD Tahun n dikurangi tahun n-1) dibanding perolehan pendapatan daerah pada tahun
perencanaan
12,70% 12,9% 13,1% 13,3% 13,5% 13,7% 13,9% 13,9%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 92
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Ketepatan
waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah
Batas Waktu
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.(Nilai 100% jika waktu penyampaian < batas waktu 3 bln dan Nilai 0% jika waktu penyampaian > Batas waktu 3 bln)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 93
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Meningk
atnya dukungan kinerja perangkat daerah
Cakupan
dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat
Pelayanan Administrasi Perkantoran
LAyanan
aadministrasi perkantoran yang tertangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur
Sarana prasarana apartur yang berfungsi dengan baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentanse Pengembangan Aparatur
Kapasitas sumberdaya aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 94
No Misi dan Tujuan
Sasaran Indikator sasran
Program dan
Kegiatan Indikatif
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Definisi Operasional
Data capaian
pada tahun awal
perencanaan
Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir
periode Renstra PD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Target Target Target Target Target
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase
capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Prosentase tersedianya Data Dasar Pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 95
BAB VII
PENUTUP
Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
DaerahKabupaten Purworejo ini sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD).Seluruh jajaran Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan semua
kegiatan secara sinergis, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Purworejo ini selain ditentukan oleh aparatur yang
handal dan profesional, juga diperlukan adanya dukungan dari berbagai
pihak yang berkepentingan.
Menjadi harapan bersama Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo ini mampu sebagai acuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sejalan
dengan azas-azas penyelenggaraan Negara dan sesuai dengan visi, misi dan
program-program Bupati Purworejo.
Purworejo, September 2016
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Purworejo
Drs. PRAM PRASETYA ACHMAD, MM Pembina Utama Muda
NIP. 1961110198710 1 001