BAB I PENDAHULUAN 1.1 . Latar Belakangbppkad.purworejokab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/4.-RENSTRA-DPPKAD... · Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 . Latar

Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam

penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka

menengah maupun jangka panjang, dan selanjutnya diuraikan dimasing-

masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat

strategi kebijakan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat

indikatif.Renstra PDdisusun sesuai dengan tugasdan fungsi SKPD serta

berpedoman kepada RPJM Daerah yang telah ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka penyusunan renstra PD telah dilakukan tahapan-

tahapan penyusunan renstra sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan awal Renstra

Rancangan awal renstra disusun setelah diterimanya surat edaran

Kepala Daerah perihal penyusunan Rancangan Renstra PD Nomor

050/3889/2016 tanggal 12 Mei 2016.Rancangan awal Renstra

memuat indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan

dan sasaran jangka menengah daerah. Dalam penyusunan

rancangan awal Renstra dilaksanakan :

a. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat

daerah guna mencapai target kinerja program prioritas daerah

yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah

b. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun

c. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada

tujuan dan sasaran jangka menengah daerah

2. Forum Penyusunan Renstra PD

Forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan renstra

Perangkat daerah adalah forum para pemangku kepentingan

pelayanan perangkat daerah untuk membahas rancangan renstra


perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah

untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan

subtansi rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan renstra

Perangkat Daerah telah dilaksanakan pada 25 Mei 2015 dengan

hasil `kesepakatan tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan

Forum Perangkat Daerah Nomor 050/1174.1/2016.Kesepakatan

yang dihasilkan oleh Forum tersebut menjadi acuan perangkat

daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra PD.

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD

Rancangan Akhir renstra PD merupakan penyempurnaan atas

Rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 12 Tahun

2016.Penyempurnaan rancangan renstra PD bertujuan untuk

menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.2 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ini disusun sebagai tindak lanjut dan memenuhi kewajiban dari

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-

2021. Rancangan akhir Renstra PD merupakan

penyempurnaanrancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD

yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.

Penyempurnaan rancangan Renstra PDbertujuan untuk mempertajam

visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi,kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas danfungsi PD

yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tujuan penyusunan Renstra PD adalah :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,

dan pembangunan daerah tahun 2016-2021 sesuai dengan fungsi

penunjang urusan bidang keuangan.


2. Sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja antara tahun

2016 sampai tahun 2021,termasuk di dalam menentukan program-

program prioritas;

3. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah selama periode tahun

2016-2021;

4. Sebagai instrumen untuk memudahkan mencapai tujuan dengan

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur;

5. Sebagai instrumen dasar implementasi kebijakan, program dan

kegiatan operasional tahunan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum pelaksanaan Renstra PD Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);


6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo, Tahun 2012

Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Purworejo Tahun

2016-2021


1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan PD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DA FUNGSI PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PERANGKAT DAERAH

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

kepala daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor 18 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Purworejo, DPPKAD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

A. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas pokok, meliputi :

1.1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.2 Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.3. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

1.4 Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

1.5 Melaksanakan pengelolaan Kekayaan Daerah;

1.6 Menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

1.7 Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Bupati.


B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

2.1 Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran,

perbendaharaan, dan pengelolaan aset;

2.2 Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan

pengelolaan aset;

2.3 dan pengendalian teknis bidang pendapatan, pengelolaan


perbendaharaan dan pengelolaan aset;

2.4 Pelaksanaan koordinasi kegiatan kerjasama teknis dengan pihak

lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan



2.5 Pembinaan UPT dalam lingkup pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

2.6 Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan, pengelolaan



2.7 Pengelolaan sekretariat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah;

2.8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi DPPKAD

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor 18

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.


c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :

1. Seksi Pendatan dan Penilaian;

2. Seksi Teknologi, Informasi dan Penetapan; dan

3. Seksi Penagihan dan Penerimaan

d. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah,

membawahkan :

1. Seksi Pendataan dan Pengembangan;

2. Seksi Pengendalian dan Pelaporan;

e. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Seksi Penyusunan Anggaran;

2. Seksi Dana Bantuan;

3. Seksi Evaluasi dan Administrasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

f. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan :

1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;

2. Seksi Perbendaharaan;

3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah.

g. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :

1. Seksi Utang Piutang dan Investasi;

2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset;

3. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset.

h. UPT; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional


Bagan Struktur Organisasi

Dasar :Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012


Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum

dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Purworejo, serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012

tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten adalah

sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Dinas membawahkan:

1. Sekretariat;

2. Bidang Pajak Daerah;

3. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah;

4. Bidang Anggaran;

5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;

6. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah;

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang

secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang

meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan serta umum

dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

penyelenggaran tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan

pengendalian adminisitrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi

dan pelaporan;


penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan

pengendalian adminisitrasi keuangan;


penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan

pengendalian adminisitrasi yang meliputi umum dan kepegawaian;


4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian

administrasi dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang

meliputi koordinasi, penyusunan rencana dan program,

penganggaran, pengelolaan sistem informasi serta evaluasi dan

pelaporan di lingkungan Dinas baik selaku Satuan Kerja Perangkat

Daerah maupun selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

2. Subbagian Keuangan



administrasi di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan serta

akuntansi di lingkungan dinas.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian



administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi

pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan

masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah

tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.

c. Bidang Pajak Daerah

/ Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melakukan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan

pengendalian di bidang pajak daerah, yang meliputi pendataan dan

penilaian, teknologi informasi dan penetapan, serta penagihan dan

penerimaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pajak Daerah

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan

penilaian.



pelaksanaan, dan pengendalian di bidang teknologi informasi dan

penetapan;


pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan

penerimaan;

4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak daerah yang meliputi

pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta kerjasama

bidang Pajak Daerah;

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pajak Daerah membawahkan:

1. Seksi Pendataan dan Penilaian

Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan, penilaian,

keberatan dan pengurangan pajak daerah, yang meliputi

penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja,

koordinasi, ekstensifikasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pendataan, penilaian, keberatan dan pengurangan pajak

daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pajak Daerah.

2. Seksi Teknologi Informasi dan Penetapan

Seksi Teknologi Informasi dan Penetapan mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang teknologi informasi,

penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah yang meliputi


koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi

informasi, penetapan, pelayanan dan pelaporan pajak daerah; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3. Seksi Penagihan dan Penerimaan

Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas pokok


kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penagihan dan

penerimaan pajak daerah, yang meliputi penyusunan dan

pelaksanaan rencana dan program kerja, koordinasi, pengawasan,


evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan penerimaan pajak

daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pajak Daerah.

d. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang

pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah, yang meliputi

pendataan dan pengembangan, serta pengendalian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendapatan Transfer

dan Lain-lain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :


pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan

pengembangan;


pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan

pelaporan;

3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang

meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta

kerjasama bidang pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan

daerah;

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

membawahkan:

a. Seksi Pendataan dan Pengembangan

Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok


kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendataan dan

pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana

perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi


koordinasi, ekstensifikasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

di bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah,

kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli


daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan

yang sah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Pendapatan Daerah.

b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan

Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok


kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian dan

pelaporan, penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana

perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi


koordinasi, intensifikasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan

di bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi

daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah, dana perimbangan, serta lain-lain

pendapatan yang sah; serta pelaksanaan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan

Lain-lain Pendapatan Daerah.

e. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan

pengendalian di bidang Anggaran, yang meliputi penyusunan

anggaran, dana bantuan daerah serta evaluasi administrasi APBD.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Anggaran

menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan dan pengendalian di bidang penyusunan anggaran;


pelaksanaan dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah;


pelaksanaan dan pengendalian di bidang evaluasi adminsitrasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

4. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan

pihak lain di bidang penyusunan anggaran, dana bantuan

daerah dan evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD);


5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Anggaran membawahkan:

1. SeksiPenyusunan Anggaran

Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta

pembinaan di bidang penyusunan anggaran yang meliputi koordinasi,

perencanaan dan penyiapan bahan rancangan penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyiapan bahan

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

2. Seksi Dana Bantuan Daerah

Seksi Dana Bantuan Daerah mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

serta pembinaan di bidang bantuan daerah, yang meliputi

koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan, monitoring, evaluasi,

pengendalian, analisis pelaksanaan belanja tidak langsung Dinas

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pengeluaran

pembiayaan.

4. Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)

Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di

bidang evaluasi adminsitrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis,

penyiapan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), Keputusan Bupati tentang evaluasi atas Rancangan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes), serta penyiapan bahan penyusunan Analisis Standar

Belanja (ASB).


f. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan dan pengendalian di bidang akuntansi, yang meliputi

pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, pengelolaan Kas Daerah

serta penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi Dan

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan dan pengendalian bidang pembukuan dan

pelaporan;


pelaksanaan dan pengendalian di bidang perbendaharaan;


pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan Kas

Umum Daerah;


pihak lain di bidang akuntansi yang meliputi pembukuan dan

pelaporan, perbendaharaan serta pengelolaan Kas Umum

Daerah;

5. pelaksanaan koordinasi perumusan pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya./

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan membawahkan:

1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporanmempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

serta pembinaan dibidang pembukuan dan pelaporan yang meliputi

pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis serta

koordinasi dan penyiapan bahan penyusunanlaporan keuangan

daerah dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

2. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan


serta pembinaan di bidang perbendaharaan yang meliputi


koordinasi, perencanaan teknis, pengujian kebenaran data

kepegawaian dan penelitian gaji pegawai, data belanja rutin non gaji

serta pembinaan ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian

perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja non pegawai.

3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah

Seksi Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan


serta pembinaan di bidang pengelolaan kas daerah yang meliputi

koordinasi, perencanaan teknis, pengelolaan dan pencatatan

secara tunai surat berharga dan penyimpanan uang daerah di bank

yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan dalam bentuk

rekening giro maupun deposito serta menyiapkan anggaran kas dan

Surat Penyediaan Dana (SPD).

g. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan

dan pengelolaan aset daerah, meliputi utang piutang dan investasi,

inventarisasi dan penghapusan aset, serta penilaian dan optimalisasi

aset. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pembiayaan dan

Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan dan pengendalian utang piutang dan

investasi;


pelaksanaan dan pengendalian di bidang inventarisasi dan

penghapusan aset;

3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan dan pengendalian di bidang penilaian dan

optimalisasi aset;


pihak lain di bidang utang piutang dan investasi, inventarisasi

dan penghapusan aset serta penilaian dan optimalisasi aset;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah

membawahkan:

1. Seksi Utang Piutang dan Investasi

Seksi Utang Piutang dan Investasi mempunyai tugas


kebijakan teknis serta pembinaan di bidang utang piutang dan

investasi yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis, analisa dan

penatausahaan utang piutang dan investasi daerah, realisasi

pembayaran dan penerimaan atas perjanjian dan akibat yang lain

kepada pihak ketiga serta pengendalian investasi.

2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang inventarisasi dan

penghapusan aset yang meliputi koordinasi, perencanaan

teknis, penyediaan bahan rencana dan program kerja, pendataan,

evaluasi, pelaporan serta pemuktahiran data aset secara periodik.

3. Seksi Penilaian dan Optimalisasi Aset

Seksi Penilaian dan Optimalisasi Asetmempunyai tugas


kebijakan teknis serta pembinaan di bidang penilaian dan

optimalisasi aset, yang meliputi koordinasi, perencanaan teknis,

penyediaan bahan rencana dan program kerja, evaluasi, pelaporan

serta pengelolaan sistem informasi manajemen aset dan penerapan

standar harga satuan.

2.3 Sumber Daya DPPKAD Kabupaten Purworejo

A. Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2015 berjumlah 152

orang dengan perincian sebagai berikut :

a) Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai DPKKAD adalah 150 orang yang

dikelompokkan dalam 5 (lima) tingkat pendidikan.

SEKRETARIAT Drs.Unang Nurhidayat

19671013 199303 1 008


Tabel 1. Komposisi Pegawai DPPKAD berdasarkan tingkat

pendidikan

No Tingkat

Pendidikan Jumlah %

1 S2 11 orang 7,24%

2 S1 45 orang 29,61%

3 D3 15 orang 9,87%

4 SD 5 orang 3,29%

5 SMA/Sederajat 76 orang 50,00%

Sumber : Data Kepegawaian DPPKAD Tahun 2015

Gambar 1. Komposisi pegawai DPPKAD berdasarkan

tingkat pendidikan

S2

S1

SMA

D3

SD


b) Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai DPPKAD

dikelompokkan dalam Golongan I, Golongan II, Golongan III,

Golongan IV dan Non PNS.

Tabel 2. Komposisi Pegawai DPPKAD berdasarkan tingkat

golongan

S sumber : Data Kepegawaian DPPKAD Tahun 2015

Gambar 2. Komposisi pegawai DPPKAD berdasarkan tingkat kepangkatan dan golongan

I 1%

II 19%

III 58%

IV 7%

Non PNS 15%

No Pangkat/Golongan Jumlah %

1 Golongan I 2 orang 1,33%

2 Golongan II 28 orang 19%

3 Golongan III 88 orang 58 %

s Golongan IV 11 orang 7 %

5 Non PNS 22 orang 14%


c) Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2012 tentang

penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

terdapat 24 jabatan yang terdiri dari 4 eselon sebagaimana tabel

berikut ini.

Tabel 3. Komposisi Pegawai DPPKAD berdasarkan eselon

No Eselon Jumlah

1 Eselon II 1 Orang

2 eselon III 6 Orang

3 Eselon IV 17 Orang

4 Pelaksana 116 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DPPKAD Tahun 2015

B. Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPKAD berdasarkan laporan

barang inventaris (By Simda BMD) adalah sebagaimana tabel

berikut.

Tabel 4.Daftar barang inventaris DPPKAD Kab. Purworejo tahun

2015

NO JENIS BARANG JUMLAH

1 Staion Wagon 9 unit

2 Sepeda Motor 39 unit

3 Mesin Pelubang 1 unit

4 Global Positioning System 5 unit

5 Mesin Ketik 6 unit

6 Lemari Besi 21 unit

7 Rak Besi/Metal 101 unit

8 Rak Kayu 31 unit

9 Filling Besi/Metal 26 unit

10 Band Kas 11 unit

11 Kardek Kayu 1 unit

12 Lemari Kaca 6 unit

13 Lemari kayu 16 unit

14 Perkakas Kantor 4 unit

15 Papan Pengumunan 1 unit

16 White Board 7 unit

17 Mesin Absensi 2 unit



18 Perforator Besar 1 unit

19 Overhead Projektor 6 unit

20 Lemari Kayu 6 unit

21 Rak Kayu 2 unit

22 Kursi Besi/Metal 53 unit

23 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 14 unit

24 Zice 7 unit

25 Meja Rapat 7 unit

26 Meja Tulis 95 unit

27 Meja Telpon 2 unit

28 Meja Tik 5 unit

29 Meja Reseption 17 unit

30 Meja Tambahan 1 unit

31 Meja Panjang 2 unit

32 Kursi Rapat 40 unit

33 Kursi Tamu 3 unit

34 Kursi Tangan 2 unit

35 Kursi Putar 20 unit

36 Kursi Biasa 74 unit

37 Bangku Tunggu 11 unit

38 Kursi Lipat 86 unit

39 Meja Komputer 50 unit

40 Meja Biro 31 unit

41 Mesin Penghisap Debu 1 unit

42 Lemari Es 1 unit

43 AC Unit 10 unit

44 Kipas Angin 10 unit

45 Kompor Gas 1 unit

46 Tabung Gas 2 unit

47 Televisi 3 unit

48 Cassette Recorder 1 unit

49 Karaoke 1 unit

50 Unit Power Supply 23 unit

51 Stabilisator 11 unit

52 Tustel 4 unit

53 Dispenser 9 unit

54 Alat Rumah Tangga Lain-lain

2 unit

55 Alat Pemadam Portable 5 unit

56 Mainframe 1 unit

57 P.C Unit 83 unit

58 Lap Top 32 unit

59 Note Book 11 unit

60 CPU 14 unit

61 Hard Disk 3 unit

62 Keyboard 15 unit

63 CPU 1 unit

64 Printer 35 unit

65 Plotter 1 unit

66 Scanner 2 unit

67 Keyboard 3 unit



68 Monitor 15 unit

69 Printer 52 unit

70 Scanner 1 unit

71 Peralatan Personal Komputer Lain-lain

2 unit

72 Server 8 unit

73 Modem 16 unit

74 Peralatan Jaringan Lain-

lain

5 unit

75 Meja pejabat 4 unit

76 Kursi Pejabat 6 unit

77 Lemari 10 unit

78 Compas Geologi 2 unit

79 Pesawat Telephone 1 unit

80 Facsimile 1 unit

Sumber : Simda BMD , Tahun 2015

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sampai dengan tahun 2015 tercermin dalam pencapaian sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh

sasaran sampai dengan tahun 2015 yang merupakan tahap ke-2 RPJMD

sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.


Sesuai tabel 2.2.capaian kinerja untuk pendapatan dari kurun

waktu 2011-2015 selalu tercapai setiap tahun tetapi mempunyai

kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2015. Penurunan

tersebut disebabkan penetapan target pendapatan yang naik setiap

tahunnya tetapi tidak di imbangi dengan strategi dalam melakukan

pemungutan dan penagihan serta kurang optimalnya pemnfaatan

sumber-sumber pemdapatan asli daerah.

Sedang capaian kinerja untuk belanja daerah rata-rata realisasi

kinerja sebesar 93%.Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan batas

minimal kinerja sebesar 95%. Hal ini disebabkan ketepatan perencanaan

dan keseuaian design kegiatan dalam mencapai output kegiatan yang

ditetapkan, kurang disiplin dalam pelalaksanaan kegiatan sebagaimana

rencana operasional yang telah disusun.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai peran strategis sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan

aset daerah serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan kas daerah,

penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,

pengelolaan kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD, pengelolaan

investasi serta pengelolaan utang dan piutang daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran

Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo banyak dipengaruhi

faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas PPKAD dalam menjalankan

tugas dan fungsi adalah :

1. Realisasi pendapatan masih dibawah potensi yang dipengaruhi oleh

ketentuan-ketentuan yang diberlakukan terhadap pengelolaan

pendapatan.

2. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan terutama pada

pengawasan kinerja pendapatan asli daerah.

3. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah

dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah, merupakan

tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran dimaksud.


4. Berkembangnya tuntutan masyarakat atas peningkatan kualitas

pelayanan (publik) sejalan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi

masyarakat.

5. Peningkatan disiplin dan kualitas Sumber daya aparatur yang

diperlukan dalam peningkatan pelayanan publik.

6. Mempertahankan opini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

BPK yang sudah diraih sebanyak 3 kali berturut-turut sejak tahun

2012.

7. Administrasi perpajakan yang masih lemah, pada bidang penegakan

prosedur dan kepatuhan pajak, sistem dan prosedur termasuk

kelembagaan dan sumberdaya manusia serta dukungan teknologi

komputerisasi.

8. Tingkat realisasi belanja perangkat daerah yang relative rendah dan

kurang disiplin anggaran

9. Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dengan alokasi

belanja modal rendah dan tinggi pada alokasi belanja pegawai

10. Penatausahaan dan pengelolaan aset belum dilakukan secara

disiplin oleh pengguna barang

11. Masih terdapat barang milik daerah yang belum memiliki dokumen

kepemilikan, dimanfaatkan pihak ketiga tetapi belum disertai

dokumen pendukungnya

Peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

1. Integrasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban melalui teknologi informasi

2. Potensi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi

daerah

3. Optimalisasi pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan fungsi aset,

peningkatan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan aset. Cukup

banyaknya aset daerah, meskipun sementara ini masih dalam kategori

idle, namun merupakan peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam

meningkatkan pendapatan daerah.

4. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah

daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun

optimalisasi pengelolaan aset daerah serta peningkatan pengelolaan

keuangan daerah


Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan

sebagaimana terlihat dari table berikut :

No Tahun Target (Rp M) Realisasi (Rp M)

1 2011 66.773 88,941

2 2012 69.931 98,262

3 2013 73.078 127,565

4 2014 76.129 200,258

5 2015 199.690 223.934

Realisasi PAD tersebut mempunyai peluang untuk ditingkatkan

melalui upaya optimalisasi pendapatan daerah. Dalam rangka

meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam bidang pendapatan

daerah diperlukan strategi untuk mempermudah pelayanan melalui :

1. Update database wajib pajak yang dilakukan setiap tahun untuk

meningkatkan target penerimaan yang bersumber dari pajak.

2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari

retribusi pemakaian kekayaan daerah dan optimalisasi pemanfaatan

aset daerah oleh pihak ketiga.

3. Peningkatan sarana aplikasi teknologi untuk mempermudah

pelayanan dengan system komputerisasi

4. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan

peluang akan meningkat dengan adanya perubahan tarif beberapa

obyek pajak daerah, adanya pembangunan bandara Yogyakarta yang

akan mempengaruhi perkembangan ekonomi dan mempengaruhi nilai

obyek pajak daerah.

5. Pemutakhiran regulasi dibidang pajak dan retribusi menyesuaikan

dengan perkembangan yang terjadi.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang

transparan, jujur dan akuntabel perlu dilakukan perencanaan secara

cermat berdasarkan kondisi yang terjadi. Perbedaan antara realisasi

kinerja dengan target yang direncanakan menyebabkan terjadinya

permasalahan yang harus diselesaikan dengan menyusun rencana

pembangunan yang dampaknya diharapkan akan lebih baik di tahun

yang akan datang.

Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat

dijabarkan sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah

Sejalan dengan berkembangnya era otonomi daerah dimana daerah

diberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi

seluas-luasnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

diharapkan daerah menjadi mandiri dalam pengelolaan

kewenangannya.Hal ini ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal

atauPendapatan Asli Daerah serta Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Provinsi.Akan tetapi tujuan pelaksanaan

otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat

dalam menciptakan kemandirian daerah.

Persoalan kemandirian daerah ini menjadi tantangan yang tidak

ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya

biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik

(fiscal need), sementara laju pertumbuhan penerimaandaerah (fiscal

capacity) tidak mencukupi.Oleh karena itu pemerintah daerah harus

melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity)

untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah inipada dasarnya adalah

optimalisasi sumber–sumber penerimaan daerah yang merupakan

indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu

sendiri. Sumbersumber pendapatan daerah tersebut berupa: pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang


dipisahkan dan lain-lainPAD yang sah.PAD harus menjadi bagian

sumber keuangan terbesar bagi daerahmerupakan isyarat yang

menunjukkanbahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi

kemampuan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan dan

mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. PAD

merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang

merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak

seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi

PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat

kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pendapatan daerah mempunyai kecenderungan meningkat dari

tahun ke tahun yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah berdasarkan data

tahun 2013 sebesar 9 % (Sembilan persen).Pendapatan Asli Daerah

terdiri dari Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi

masing-masing memberikan kontribusi 16% dan 15% pada PAD Dari

aspek capaian target yang ditetapkan setiap tahun, kinerja PAD selalu

melebihi target yang ditetapkan.Namun demikian masih ada potensi yang

belum tergali.Maka untuk mencapai potensi tersebut diperlukan strategi

optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk melakukan

terobosan pada masing-masing sumber PAD.Faktor-faktor yang menjadi

penghambat dalam pengelolaan PAD perlu segera dtangani oleh

pemerintah untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah.

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah mengacu pada undang-

undang No. 28 Tahun 2009 yang telah dijabarkan dalam 11

perda.Terkait dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah daerah

sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang

berlaku.Selain itu penyesuaian tarif pajak dan retribusi perlu

disesuaikan dengan perkembangan keadaan.


2. Belum proporsionalnya komposisi belanja daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, pada pasal 22 ayat (1)

menyatakan : struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.Pada pasal

23 ayat (2) menyatakan : belanja daerah meliputi semua pengeluaran

dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana,

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : belanja terdiri dari

belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja tidak langsung

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan peaksanaan program dan kegiatan.Belanja langsung merupakan

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan sedangkan belanja pegawai (dalam kelompok

belanja tidak langsung) merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk

gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.Pasal 53 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun

2007 menyatakan : Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Komposisi belanja daerah saat ini umumnya tidak sehat dimana

belanja pegawai umumnya jauh lebih besar dari pada anggaran yang

digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Disamping itu, guna menyeimbangkan porsi belanja modal dengan

belanja pegawai, pemerintah membuat grand design untuk menentukan

jumlah ideal aparatur negara di setiap kabupaten dan provinsi. Dengan

penghematan pada belanja pegawai kedepan, pemerintah berharap ada

ruang lebih untuk belanja modal atau cadangan dana. Sebab saat ini jika

ingin menambah modal, pemerintah harus mere-alokasi anggaran dari

satu pos ke pos lain.

Pada tahun 2015 sebesar 76% belanja daerah adalah merupakan

belanja tidak langsung sementara 24% digunakan untuk belanja

langsung. Proporsi masing-masing komponen pada belanja tidak

langsung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :


NO JENIS BELANJA PROPORSI

1 Belanja pegawai 77,86%

2 Belanja bantuan keuangan 18, 39%

3 Belanja hibah 2,86 %

4 Belanja bagi hasil 0,8 %

5 Belanja bantuan sosial 0,08 %

6 Belanja Tak Terduga 0,01%

Belanja dalam APBD selama 6 (enam) tahun terakhir rata-rata

tumbuh sebesar 13,55%. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung

sebesar 11,23 % sementara belanja langsung rata-rata 19,38 %. Proporsi

belanja daerah juga menunjukkan dinamika tersendiri selama 6 (enam)

tahun terakhir.

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja

bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, Belanja

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga secara keseluruhan

menunjukkan kecenderungan proporsinya menurun dari tahun ke

tahun. Sebaliknya Belanja Langsung yang terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang jasa dan belanja modal meskipun porsinya jauh lebih

kecil dari belanja tak langsung namun proporsinya mengalami

peningkatan terus menerus selama 6 (enam) tahun terakhir.

Porsi masing-masing komponen belanja langsung pada tahun 2015

adalah sebagai berikut :

NO JENIS BELANJA PROPORSI

1 Belanja modal 45,96 %

2 Belanja barang jasa 45,25 %

3 Belanja pegawai 8,79 %

Terkait dengan system perencanaan dan penganggaran , bahwa

Perencanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan

pembangunan daerah masih mengacu pada kegiatan rutinitas.

Perencanaan belum didasarkan pada pertimbangan dan analisa

kebutuhan kegiatan dalam menyelesaikan issue strategis yang dihadapi

dan mencapai tujuan organisasi. Sistem penganggaran masih

menggunakan system item line budget.


Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa

rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah

ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk

belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa

dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan

efisien atau tidak. Penerapan system penganggaran berbasis kinerja

dimana kegiatan didasarkan pada pencapaian output dan outcome

belum dilaksanakan secara maksimal.

Terkait dengan pola pendaanaan masih ditemukan permasalahan

sebagai berikut :

1. Sistem pagu berdasarkan kinerja tahun sebelumnya menjadikan

perencanaan tahun berikutnya kurang optimal.

2. Banyak kegiatan dengan sifat harus dilaksanakan (sebagai upaya

untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang) menjadi

tidak bisa direalisasikan secara optimal karena terbatas pada pagu

anggaran.

3. Konsep Money Follow Functiondimanaalokasi anggaran

program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang

dilekatkan pada stuktur organisasi belum sepenuhnya

dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan pendanaan.

4. Prakiraan Maju dalam proses penganggaran tahun berikutnya (n+1)

tidak dilaksanakan dengan cermat dan konsisten.

3. Belum sesuainya standar harga sesuai perkembangan

UU No 17 Tahun 2003 mengamanatkan penerapan Penganggaran

Berbasis Kinerja (PBK)untuk meningkatkan kualitas penyusunan

anggaran daerah.Standar Biaya Satuan merupakan instrument penting

dalam penyusunan anggaran untuk menjamin efisiensi anggaran.

Berdasar PP 21 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 7 ayat (4) “Standar

biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada awal

tahap penerapan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi

standar biaya keluaran”.Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan

indeks yangditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen

keluaran.Penyusunan standar harga satuan didasarkan pada analisis

perkembanngan harga dan tingkat inflasi.


Dalam hal mengalokasikan anggaran mengacu pada prinsip :

a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran menyajikan informasi

secara terbuka meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan

sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan

hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan.

b. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur

secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan

batas tertinggi pengeluaran belanja.

c. Keadilan anggaran

Tidak adanya diskriminasi penetapan tarif dalam pungutan yang

diberlakukan pada masyarakat, sedangkan dalam konteks belanja

harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata tanpa

diskriminasi.

d. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas

anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, dan hasil,

serta indikator prestasi kerja.Selain itu, penetapan harga satuan yang

rasional.Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan

dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan

harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan

dapat dicapai.

Penyusunan anggaran diharuskan mengacu pada standar satuan

harga yang telah ditetapkan Bupati . Perlu penyamaan persepsi

penerapan kebijakan standar biaya untuk memantapkan penerapan

penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan amanat UU Nomor 17

Tahun 2003 bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada

peraturan perundangan undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan

dan bertanggungjawabdengan memperhatikan asas keadilan dan

kepatutan.

Pokok permasalahan dalam penyusunan standar satuan harga

adalah :

1. Penyusunan standar satuan harga dilaksanakan tidak tidak tepat

waktu sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektifitas proses

penyusunan perencanaan

2. Belum Tersedianya Sistem Aplikasi, database anggaran dan

informasi, dukungan TI sesuai rencana dan tepat waktu.


Oleh karena itu diperlukan perbaikan-perbaikan dalam rangka

efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran melalui :

1. Metode analisis penyusunan standar satuan harga yang lebih tepat

dan cepat untuk memudahkan penetapan standar satuan harga

yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan

2. Integrasi standar satuan harga dengan aplikasi penganggaran

3. Penyusunan petunjuk standar biaya yang tepat waktu dan lebih

informatif.

Perbaikan dimaksud diharapkan mampu mewujudkan harapan

lima tahun kedepan :

a. Internal

Terkait dengan pencapaian sasaran dalam bidang pendapatan dan

keuangan daerah maka diperlukan :

1. Mempertahankan hasil audit BPK dengan opini “Wajar Tanpa

Pengecualian”

2. Penataan ulang organisasi , tatakerja dan kejelasan area bidang

tugas

3. Peningkatan kemampuan SDM sesuai dengan bidang tugasnya

4. Kecukupan dan Peningkatan sarana kerja agar kinerja lebih

optimal

5. Perbaikan system dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset

6. Perbaikan mekanisme pertanggungjawaban yang didukung

dengan peningkatan mekanisme evaluasi, yang mengakibatkan

adanya reward dan punishement

7. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder untuk menghasilkan

kinerja yang maksimal

8. Adanya peningkatan penerimaan daerah melalui :

penerbitan kebijakan daerah mengenai pendapatan daerah

dukungan perangkat daerah dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak , retribusi

dan lain-lain PAD

dukungan sarana dan prasarana peningkatan pendapatan

daerah

penerapan reward dan punishment pada wajib pajak dan

retribusi


b. Eksternal

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan

potensi daerah menuju Purworejo mandiri

2. Meningkatnya investasi melalui penyertaan modal pada BUMD

3. Meningkatnya kesadaran pengelolaan keuangan secara

transparan, jujur dan bersih serta akuntabel

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala

daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo

periode Tahun 2016-2021, yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN

PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN,

PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN

BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“ Untuk

mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah

misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius

dan demokratis. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang

ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis

pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.

2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata

unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.

3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni,

budaya, dan olahraga.

4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul

di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.

5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki

aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi

pada optimalisasi pelayanan publik.

6. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam

berbagai bidang.


Tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016-

2021 merupakan pelaksanaan tujuh (7) misi RPJMD dan integrasi antar

misi.Integrasi antar misi tersebut, juga merupakan hasil sinkronisasi

dengan RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah menghasilkan

beberapa tujuan dan sasaran yang harus dicapai daerah yang kemudian

ditetapkan sebagai sasaran makro pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah maka misi ke enam merupakan misi yang

menjadi tanggungjawab organisasi untuk diwujudkan.

a. Misi :

Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten memiliki

aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang

berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

b. Tujuan :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

c. Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset

daerah.

2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.

Indikator :

a) Opini Hasil Audit BPK dengan target Wajar Tanpa

Pengecuailan (WTP).

b) Cakupan dukungan kinerja perangkat daerah meliputi 4

unsur yaitu ; personil, keuangan, sarana prasarana dan tata

laksana dengan target 100%.

Melalui pelaksanaan RPJMD Tahap kedua (tahun 2011-2015) telah

dicapai opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak

4 (empat) kali berturut-turut mulai Tahun 2013 (Opini terhadap Laporan

Keuangan Tahun 2012).Opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan

tingkat keakuratan Laporan keuangan dimana laporan keuangan

dianggap memberikan informai yang bebas dari salah saji material dan

menunjukan pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi

dengan baik.Prestasi ini akan dipertahakan selama 5 tahun pelaksanaan

RPJMD tahap Ketiga dengan tetap melaksanakan penguatan sistem

pengendalian internal menuju Pengelolaan keuangan yang bersih,

transparan, efektif dan efisien.


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

A. Telaah Renstra Kemendagri

Tujuan dan sasaran pada Renstra kemendagri adalah :

Tujuan: peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan

daerah.

Sasaran strategis : Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangan

daerahyang partisipatif, transparan,efektif, efisien, akuntabel dan

Kompetitif melalui :

a) Mendorong penetapan Perda tentang APBD

Provinsi/Kabupaten/Kotasecara tepat waktu;

b) Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;

c) Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah dalam APBD;

d) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;

e) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi

padapelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan

infrastruktur,pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;

f) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang

Milik Daerah (BMD);

g) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan

dankemampuan fiskal daerah.

Hal ini sejalan dengan misi dari Kepala Daerah Kabupaten

Purworejo dalam rangka meningkatkan tatakelola pemerintahan di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerahmelalui peningkatan

penerimaan daerah, peningkatan kualitas belanja dan kualitas

pengelolaan dana perimbangan dankemampuan fiskal daerah.

B. Telaah Renstra DPPAD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran DPPAD Provinsi JawaTengah adalah Terwujudnya terib

administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan

transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD. Adapun arah

kebijakan yang ditetapkan adalah :


1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan

anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis,

pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi

keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;

2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi teknis di bidang Rependapatan mencakup

pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah,

investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir,

kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan

obligasi daerah;

3. Melaksanakan koordinasi, penyiapan data dan informasi keuangan

daerah.

Sesuai dengan Renstra DPPKAD Provinsi Jawa Tengah bahwa salah

satu indikator kinerja nya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

melalui Optimalisasi pengelolaan aset daerah.Hal ini merupakan factor

pendukung untuk menoptimalkan mobilisasi sumber-sumber

pendapatan daerah sebagaimana yang direncanakan dalam

pembangunan jangka menengah di Kabupaten Purworejo.Optimalisasi

sumber-sumber pendapatan daerah diharapkan mampu meningkatkan

kemandirian daerah.

Sasaran DPPAD sesuai dengan arah kebijakan pengelolaan

keuangan daerah Tahun 2016-2021 :

1. Kebijakan jangka menengah pendapatan daerah akan lebih

difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber

pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas

ekonomi serta adanya berbagai program investasi, serta optimalisasi

manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan

pendapatan daerah.

2. Kebijakan belanja daerah mengupayakan adanya perimbangan

komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya serta diarahkan

untuk membiayai program-program pembangunan yang mengarah

pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat.

3. Kebijakan umum jangka menengah untuk belanja tidak langsung

disusun dengan memperhatikan pola pembagian kewenangan daerah,

karena belanja tidak langsung salah satunya dapat diarahkan untuk


mendanai hal-hal yang bukan merupakan kewenangan daerah dengan

pertimbangan apabila pendanaan untuk membiayai kewenangan

daerah telah terpenuhi

4. Kebijakan umum jangka menengah untuk belanja langsung sebaiknya

meliputi kebijakan tentang pengelolaan asset daerah,

5. penangananan kewenangan daerah, standar serta kewajaran belanja.

6. Penganggaran belanja pegawai disinergikan dengan kebijakan-

kebijakan bidang kepegawaian. Penganggaran belanja gaji dan

tunjangan yang lebih akurat didasarkan pada basis data pegawai

/aparatur pemerintahan daerah yang valid sehingga realisasi anggaran

belanja pegawai dapat menggambarkan kebutuhan yang

sesungguhnya.

Sesuai dengan data pada APBD 2015 bahwa proporsi belanja

langsung masih terlalu rendah mencapai 24% dari total belanja daerah

walaupun tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun menunjukkan

kecenderungan meningkat. Hal ini menjadi permasalahan yang harus

dipecahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah serta

meningkatkan kemandirian daerah. Upaya daerah melalui peningkatkan

pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset

daerah , mempertimbangkan kewajaran belanja daerah dan peningkatan

pengelolaan aset daerah dimana hal ini sejalan dengan sasaran dan

arah kebijakan dinas DPPAD Provinsi Jawa Tengah . Sinergitas kebijakan

dalam pelaksanaan pembangunan dengan tingkat pusat dan provinsi

diharapkan mampu mengoptimalkan tujuan pembangunan daerah

Kabupaten Purworejo.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo didasarkan

pada Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam Pasal 4 perda tersebut disebutkan

bahwa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupatenpengembangan dan

peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian

wilayah yang mandiri, produktif, efisien,dan berdaya saing dalam

perekonomian nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi

mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasispada potensi

sumberdaya alam dan kegiatan budi daya unggulan.


Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purworejo periode 2016-2021

bahwa Strategi dari pengembangan wilayah ada 2 (dua) hal utama yaitu

pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan

infrastruktur kawasan strategis dan mewujudkan pembangunan

kawasan perdesaan secara partisipatif.Pengembangan kawasan strategis

yang memprioritaskan kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan

Perkotaan Purworejo Kutoarjo dan Kawasan Koridor Perbatasan

Purworejo-Kulonprogo (Purwokulon) serta Kawasan Strategis Kabupaten

(KSK) Purworejo. Pengembangan Kawasan strategis Propinsididukung

dengan kondisi perekonomian yang maju dengan pertumbuhan cepat

menjadikan kawasan ini memiliki kontribusi penting dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan menjadi

sektor unggulan di kawasan ini adalah jasa, perdagangan, dan industri,

khususnya agrobisnis.KSK Purworejo terdiri atas kawasan strategis

untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis untuk

kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis untuk

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pengembangan pada kawasan ini diharapkan dapat memberikan

dampak yang positif bagi perkembanganekonomi wilayah kecamatan di

sekitarnya, antara lain Kecamatan Bagelen, Ngombol, Grabag, dan

Banyuurip.Kawasan Perkotaan Kemiri Pengembangan perekonomian di

kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di wilayah hinterland/belakangnya.pengembangan menjadi pusat

layanan sektor jasa, keuangan dan perdagangan.

Pengembangan kawasan-kawasantersebut sesuai dengan kebijakan

penataan ruang wilayah Kabupaten pengembangan dan peningkatan

fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang

mandiri, produktif, efisien,dan berdaya saingyang dipastikan akan

mempengaruhi potensi penerimaan pajak yang berupa pajak daerah dan

potensi terjadinya alih fungsi tanah dan bangunan yang akan

mempengaruhi nilai jual obyek tanah dan bangunan. Hal ini menjadi

peluang meningkatkan pendapatan asli daerah .

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu strategis dimulai dari penelaahan permasalahan,

pengkajian lingkungan strategis baik internal maupun eksternal pada

semua pada tugas dan fungsi DPPKAD dan perumusan kriteria strategis

berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang


Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan

pembobotannya

Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan

adalah Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan

permaslahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

DPPKAD, maka pokok permasalahan yang menjadi Isu strategis adalah

:

1. Kurang optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah

2. Belum proporsionalnya komposisi belanja daerah.

3. belum sesuainya standar harga sesuai perkembangan


BAB IV

TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang

berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu

sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari

tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara

nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo

tahun 2005-2025, Visi jangka panjang Kabupaten Purworejo sebagai

berikut : “PURWOREJO DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU, BERDAYA

SAING, MANDIRI, LESTARI DAN SEJAHTERA”

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo

periode Tahun 2016-2021, yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN

PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN,

PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN

BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan

sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius

dan demokratis.

2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama

bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian,

pariwisata, industri, dan perdagangan.

3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata

unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.

4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni,

budaya, dan olahraga.

5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul

di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.

6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang

memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata


kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang

berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam

berbagai bidang.

TUJUAN yang ditetapkan adalah :

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di bidang fungsi

penunjang urusan fungsi keuangan daerah

SASARAN yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Sasaran

Indikator Target

Meningkatnya kapasitas

pengelolaan keuangan dan

asset daerah

Opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian

Meningkatnya dukungan

kinerja perangkat daerah

Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah

meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana

100%


NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah


WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)






Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana

100% 100% 100% 100% 100% 100%


4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah

yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan.

Misi dan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Misi VI :Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.



Mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan aset

Meningkatkan kapasi-tas pengelolaan keu-angan, pendapatan dan aset daerah me-lalui ketepatan penyusunan APBD, pemantauan penyusunan APBDes, penertiban pengelolaan keuangan,pendapatan dan pengelolaan asset

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya

kapasitas pengelolaan keungan dan aset daerah ditempuh melalui :

A. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

dinilai dengan uang,termasuk segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dankewajiban daerahkapasitas atau

kemampuan keuangandaerah dalam mendanai penyelenggaraan

pembangunan daerah. diwujudkan dalam suatu APBD. Kapasitas

keuangandaerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah

mampumengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

Kapasitas pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi kemampuan

strategis institusi publik dalam peningkatan pemasukan keuangannya

. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah memberikan

kesempatan yang lebih luas bagi terlaksananya perbaikan

penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini karena kendala yang


dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah selain menyebabkan

pemerintahdaerahkesulitan untukmemperoleh peluang peningkatan

pendapatan, jugaberpotensi terhadap kinerja pelayanan publik di

daerah.

Untuk mengatasi permalahan tersebut, ditetapkan arah kebijakan

jangka menengah pengelolaan keuangan daerah dalam RPJMD tahun

2016-2021 Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

1. Kebijakan jangka menengah pendapatan daerahakan lebih

difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber

pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan

aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi, serta

optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung

peningkatan pendapatan daerah.

2. Kebijakan belanja daerah mengupayakan adanya perimbangan

komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya serta diarahkan

untuk membiayai program-program pembangunan yang mengarah

pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat.

3. Kebijakan umum jangka menengah untuk belanja tidak langsung

disusun dengan memperhatikan pola pembagian kewenangan

daerah, karena belanja tidak langsung salah satunya dapat

diarahkan untuk mendanai hal-hal yang bukan merupakan

kewenangan daerah dengan pertimbangan apabila pendanaan untuk

membiayai kewenangan daerah telah terpenuhi.

4. Kebijakan umum jangka menengah untuk belanja langsung

sebaiknya meliputi kebijakan tentang pengelolaan asset daerah,

penangananan kewenangan daerah, standar serta kewajaran belanja.

5. Penganggaran belanja pegawai disinergikan dengan kebijakan-

kebijakan bidang kepegawaian. Penganggaran belanja gaji dan

tunjangan yang lebih akurat didasarkan pada basis data pegawai

/aparatur pemerintahan daerah yang valid sehingga realisasi

anggaran belanja pegawai dapat menggambarkan kebutuhan yang

sesungguhnya.

6. Dalam hal mengalokasikan anggaran mengacu pada prinsip :

a) Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran menyajikan

informasi secara terbuka meliputi tujuan, sasaran, kebijakan,


program, dan sumber pendanaan serta korelasi antara

besaran anggaran dengan hasil yang ingin dicapai dari suatu

kegiatan.

b) Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur

secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

c) Keadilan anggaran

Tidak adanya diskriminasi penetapan tarif dalam pungutan

yang diberlakukan pada masyarakat, sedangkan dalam

konteks belanja harus mengalokasikan belanja daerah secara

adil dan merata tanpa diskriminasi.

d) Efisiensi dan efektivitas anggaran

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas

anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, dan

hasil, serta indikator prestasi kerja.Selain itu, penetapan

harga satuan yang rasional.Sesuai dengan pendekatan

prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan APBD,

setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan

dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat

dicapai.

Faktor yang dapat mencerminkan kapasitas keuangan daerah

adalah potensi keuangan daerah berupa pendapatan asli daerah yang

merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan dan kemandirian

daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan

daerah..pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan akan

menimbulkan dampak positif berupa upaya peningkatan PAD dalam

rangka meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang menjadi sumber awal terjadi pada kurang optimlanya

kapasitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan .Oleh

karena itu upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keungan baik di

bidang pengelolaan keuangan dan penganggaran, pengelolaan

pendapatan dan pengelolaan aset diharapkan mampu meningkatkan

kinerja pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan

sasaran daerah.


Selain itu upayaPeningkatan regulasi Pengelolaan keuangan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar

akuntansi pemerintahan dan permendagri Nomor 64 tahun 2014

tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di

lingkungan pemerintah daerah, akan dijabarkan lebih lanjut dalam

peraturan daerah untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan

keuangan daerah.

Peningkatan Pengelolaan Anggaran menyesuaikan dengan UU.

Nomor 23 Tahun 2014 memprioritas pengelolaan anggaran untuk 5

tahun kedepan dengan kelompok prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas I

Prioritas I untuk mendanai Program yang wajib dan mengikat serta

prioritas utama, meliputi Belanja pegawai, Belanja Bunga, Belanja

Subsidi, Belanja Keuangan Kepada Partai Politik, Belanja Bantuan

Kepada Desa, Belanja langsung pada BLUD, Belanja Langsung

Administrasi Perkantoran dan pengeluaran pembiayaan yang

bersifat wajib.

2. Prioritas II

Prioritas II untuk mendanai program pembangunan daerah dengan

tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah dan

Penyelenggaraan Standard Pelayanan Minimal (SPM). Program

prioritas II harus berhubungan langsung dengan kepentingan

publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki

kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak

luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian

visi/misi daerah.

3. Prioritas III

Prioritas III untuk mendanai program prioritas yang dimaksudkan

untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan

penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi

kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan pemerintah desa serta

belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus

memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I

dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang

benar.


B. Meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan

Arah Kebijakan jangka menengah pendapatan daerah lebih

difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan

daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta

adanya berbagai program investasi, serta optimalisasi manajemen kas

pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan

daerah.Dengan mempertimbangkan potensi pajak dan retribusi dan rata-

rata pertumbuhan untuk pos-pos pendapatan yang lainnya serta dengan

memperhitungkan peralihan urusan pemerintahan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

maka pendapatan daerah secara proporsi masih didominasi oleh Dana

Perimbangan, namun demikian pendapatan asli daerah terutama pajak

dan retribusi diharapkan sinergis dengan pertumbuhan ekonomi selama

5 (lima) tahun yang akan datang.

Optimalisasi peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah dilaksanakan

dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku dan

penerbitan kebijakan daerah mengenai pendapatan daerah.Selain itu

tarif pajak dan retribusi perlu disesuaikan dengan perkembangan

keadaan serta diupayakan dukungan perangkat daerah dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi yang akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah.

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan

penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;

2) Optimasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan

penerimaan daerah;

3) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan

pajak dan retribusi daerah;

4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan

penerimaan daerah;

5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja


C. Meningkatkan kapasitas pengelolaan aset

Sesuai Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 2014 tentang

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), setiap entitas

pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD wajib mengetahui

hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan

pelaporan BMN/BMD.Pengelolaan Barang milik daerah didasarkan pada

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Ruang lingkup pengelolaan

BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tahapan pengelolaan BMD sebagaimana diatur dalam ketentuan

dimaksud, perlu dipedomani dan dilaksanakan secara tertib untuk

menghasilkan pengelolaan BMD secara baik.Oleh karena itu peningkatan

kapasitas pengelolaan BMD menjadi fokus utama dalam arah kebijakan

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten

Purworejo.Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BMD adalah

masih lemahnya kapasitas pengelolaan BMD di tingkat Perangkat

Daerah.Kondisi tersebut berdampak pada penyajian informasi Laporan

Keuangan yang tidak tepat dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Oleh karena itu penting ditingkatkan kapasitas mengelola barang/aset di

Pemerintah Daerah dimana hal ini berdampak terhadap opini audit yang

dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan .

Prinsip pengelolaan BMD meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: (1)

adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara

efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring). 3 fungsi tersbut

harus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya

pengelolaan BMD untuk menghasilkan pengelolaan BMD yang baik dan

benar. Penguatan kualitas sumber daya dilakukanbaik dari aspek

sarana, kapasitas sumberdaya aparatur dan update informasi serta

optinalisasi pemanfaatan BMD yang memungkinkan terjadinya

penambahan pendapatan daerah.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan

masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

5. Program Penyusunan data Dasar Pembangunan

6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja Program yang ditetapkan adalah :


No Misi dan Tujuan

Sasaran Indikator sasaran

Program dan

Kegiatan Indikatif

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Definisi Operasional

Data capaian

pada tahun awal

perencanaan

Capaian Kinerja Program Kondisi kinerja pada akhir

periode Renstra

PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Target Target Target Target Target




Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan

Batas Waktu APBD harus ditetapkan (deadline 31 Desember tahun sebelumnya) dan penetapan APBD perubahan pada Pertengahan Bulan Oktober. (Nilai 100% jika waktu penetapan < Batas waktu dan

Nilai 0% jika waktu penetapan > Batas waktu.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra

PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu

Prosentase jumlah

pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu di titik pantau kecamatan dibandingkan dengan jumlah titik pantau kecamatan di Kabupaten Purworejo.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah

Rata-rata prosentase

realisasi penerbitan SP2D dibanding penyediaan dana

(SPD) pada setiap triwulanan. Batas Minimal realisasi 95%.

60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 96%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra

PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik

Prosentase jumlah

tanah dan bangunan pemda yang dipasang tanda kepemilikan dibandingkan jumlah tanah dan bangunan pemda yang seharusnya dipasang tanda kepemilikan.

0 5% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Tingkat capaian PAD terhadap target

Prosentase realisasi PAD pada

tahun perencanaan dibandingkan

target

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah

Prosentase peningkatan PAD (PAD Tahun n dikurangi tahun n-1) dibanding perolehan pendapatan

daerah pada tahun

perencanaan

12,70% 12,9% 13,1% 13,3% 13,5% 13,7% 13,9% 13,90%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra

PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Ketepatan

waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah

Batas Waktu

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.(Nilai 100% jika waktu penyampaian < batas waktu 3 bln dan Nilai 0% jika

waktu penyampaian > Batas waktu 3 bln)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra

PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Meningk

atnya dukungan kinerja perangkat daerah

Cakupan

dukungan terhadap kinerja perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personil, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksanan

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan

layanan administrasi perkantoran

LAyanan

aadministrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

Sarana prasarana apartur yang berfungsi dengan baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentanse Peningkatan kapasitas Aparatur

Kapasitas sumberdaya aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra

PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase

system capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian subsistem

pembentuk sistemcapaian kineerja dan keuangan (perencanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan/pertanggungjawaban)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Prosentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan

Ketersediaan datadasar pembangunan di lingkup tugas perangkat daerah masing-masing

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


5.2 Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 5.1.

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Purworejo sebagaimana terlampir.


5.3 Indikasi Rencana Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Lintas Perangkat Daerah

Indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah

dikelompokkan kedalam bidang urusan Pemerintahan Daerah sesuai

dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.Dalam pelaksanaan direncanakan program prioritas

pembangunan daerah lintas perangkat daerah yang di rencanakan

melalui penganggaran belanja PPKD.Kegiatan ini bersifat mendukung

tujuan pembangunan daerah yang sumber pendanaannya direncanakan

dari pusat, provinsi dan kabupaten dan dituangkan melalui Rencana

strategis Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Renstra PPKD).

A. Belanja Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang

atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan

daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat serta tidak secara terus menerus .

Rencana pelaksanaan hibah yang direncanakan sampai dengan

tahun 2021 adalah :

1. Hibah kepada lembaga/organisiasi : KONI, PRAMUKA, DEKOPINDA,

PMI, KORPRI

2. Hibah bidang pendidikan yang terdiri dari :

1) Hibah kepada pemerintah pusat : Bantuan sekolah swasta

dilingkungan kementrian agama (MI/MTs/MA)

2) HIbah untuk sekolah swasta untuk kelompok pendidikan dasar

(TK/RA swasta, MI swasta, SMP/MTs/SMPLB swasta) dan

SMA/MA /SMK swasta

3) Fasilitasi keaksaraan dasar dan Fasilitasi keaksaraan lanjutan

untuk Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar

4) Pengembangan pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM)

5) Pengembangan Rintisan Taman bacaan masyarakat (TBM) desa

vokasi

6) Fasilitasi penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan

7) Fasilitasi Penguatan kelembagaan/LKP untuk akreditasi.

8) Bantuan penyelenggaraan pendidikan paket C

9) Bantuan penyelenggaraan pendidikan paket B


10) Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD

11) BLM kegiatan UED SP dan LPM

12) Hibah Program Pamsimas

13) HIbah Kodim dalam rangka pembangunan bangunan cagar dan

penataan PKL

14) Bantuan APE PAUD

15) Hibah Pemilukada yang direncanakan pada tahun 2020 untuk

mendukung penyelenggaraan Pemilukada

Hibah bidang pendidikan direncanakan sampai dengan Tahun 2021

sebagaimana tabel berikut :


No Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber

Dana

1 Hibah kepada

pemerintah pusat

527.243.000 579.968.000 637.965.000 701.762.000 771.939.000 849.133.000 APBD II

2 Bantuan sekolah swasta

6.951.975.000 3.265.763.000 3.592.340.000 3.951.574.000 4.346.732.000 4.781.406.000 APBD II

3 Fasilitasi keaksaraan

dasar

198.000.000 198.000.000 198.000.000 198.000.000 198.000.000 198.000.000 APBD I

4 Fasilitasi keaksaraan

lanjutan

112.500.000 112.500.000 112.500.000 112.500.000 112.500.000 112.500.000 APBD I

5 Pengembangan pusat

kegiatan belajar

mengajar

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD I

6 Fasilitasi penguatan kelembagaan kursus

dan pelatihan

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD I

7 Fasilitasi rintisan

taman bacaan

masyarakat desa

vokasi

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 APBD I

8 Bantuan penyelenggaraan

pendidikan paket C

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 APBD I

9 Bantuan

penyelenggaraan

pendidikan paket B

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 APBD I

10 Bantuan operasional

penyelenggaraan

PAUD

9.468.000.000 10.414.800.000 11.456.280.000 12.601.908.000 13.862.099.000 15.248.309.000 APBN

17.522.718.000

14.836.031.000

16.262.085.000

17.830.744.000

19.556.270.000 21.454.348.000


B. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan uang atau barang yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat

langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non

pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang

berperan untuk melindungi individu, kelompok kdan/atau masyarakat

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.Risiko sosial adalah kejadian

atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan

sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,

fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja

bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi

wajar.

Dalam penentuan program prioritas pembangunan direncanakan

kegiatan yang dibiayai melalui mekanisme bantuan sosial sesuai dengan

tujuan dari program tersebut. Kegiatan yang direncanakan dalam

bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagaiberikut :

1. Tujuan penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain

untuk Rehabilitasi Sosial yaitu untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar,

Pemberdayaan Sosial yang dimaksudkan untuk mencegah dan

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan

hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal,

Perlindungan Sosial dalam rangka pembiayaan semua upaya yang

diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah

sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya. Penanggulangan Bencana dalam rangka pembiayaan

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan

yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,

tanggap darurat dan rehabilitasi, Jaminan Sosial rangka pembiayaan

kegiatan yang masuk katagori di dalam skema yang melembaga untuk

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidupnya yang layak, Penanggulangan Kemiskinan yang terkait

langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan


terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak

mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak

dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak

stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik,

bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup

minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non

pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang

berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.Belanja bantuan sosial

hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih

melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

Rencana bantuan sosial sampai dengan Tahun 2021 :

1. Bantuan sosial untuk bantuan beasiswa keluarga kurang mampu

1000 siswa/tahun atau sd 2021 ditargetkan kurang lebih 6981siswa

yang bersumber dari APBD maupun Bantuan keuangan provinsi

2. BAntuan beasiswa siswa retrieval (SD/SMP/SMA/SMK)

3. Bantuan sosial untuk pemugaran perumahan direncanakan 7645 unit

rumah untuk Rumah Tangga Miskin

4. Bantuan sosial jaminan hidup penyandang cacat merupakan bantuan

sosial untuk jaminan hidup penyandang disabilitas yang ditargetkan

sejumlah 3132 orang

5. Bantuan Sosial tak terencana

Merupakan bantuan social yang sifatnya tidak terus menerus yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada saat penyusunan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan

resiko social yang lebih besar , yang dipergunakan untuk :

a) Penanganan Pengungsi Sosial sebesar 70 Orang per tahun

b) Akibat Bencana

-Rumah Rusak Berat = 30 Rumah per tahun

-Rumah Rusak Sedang = 100 Rumah per tahun

-Rumah Rusak Ringan = 175 Rumah per tahun


c) Korban Jiwa/Manusia

- Luka Ringan = 120 Orang per tahun

- Luka Berat = 45 Orang per tahun

- Meninggal Dunia = 30 Orang per tahun

d) Pekerja Migran Bermasalah = 20 Orang per tahun

e) Korban penjualan orang =10 Orang per tahun

Besaran penganggaran disesuiakan dengan proporsi bantuan sosial

yang direncanakan dan sesuai dengan perkiraan kemampuan keuangan

daerah, tetapi diperkirakan kebutuhan per tahunnya adalah :


2017 2018 2019 2020 2021

Penanganan

Pengungsi Sosial = 70 Orang X 1.000.000 = 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

Bencana

-Rumah Rusak

Berat = 30 Rumah X 15.000.000 =

-Rumah Rusak

Sedang = 100 Rumah X 7.500.000 =

-Rumah Rusak

Ringan = 175 Rumah X 3.000.000 =

Jumlah

Korban

Jiwa/Manusia

- Luka Ringan = 120 Orang X 500.000 = 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

- Luka Berat = 45 Orang X 1.000.000 = 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

- Meninggal

Dunia = 30 Orang X 2.500.000 = 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

Jumlah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

Pekerja Migran

Bermasalah = 20 Orang X 5.000.000 =

Korban penjualan

orang = 10 Orang X 5.000.000 =

Jumlah

JUMLAH TOTAL 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000


C. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan merupakan Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Desa/kelompok masyarakat/lembaga yang diberikan sebagai

bentuk dukungan dalam rangka percepatan pembangunan ,

pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam percepatan pembangunan guna kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat. BAntuan keuangan yang direncanakan sesuai

dengan tujuan pemberian bantuan meliputi:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang dialokasikan untuk

469 desa di Kabupaten Purworejo dengan perhitungan dan besaran

menyesuiakan ketentuan dan pedoman untuk kegiatan tersebut

pada tahun berkenaan

2. Bantuan keuangan bidang pendidikan ke Pemerintah Desa yaitu

bantuan keuangan untuk Penguatan manajemen desa vokasiyang

direncanakan 8 desa per tahun

3. Bantuan keuangan bidang pendidikan ke Pemerintah Desa yaitu

bantuan keuangan untukBantuan kegiatan kursus kewirausahaan

desa (KWD) yang direncanakan 1 desa per tahun

4. Bantuan kepada Partai Politik

Merupakan bantuan keuangan yang dimaksudkan untuk menunjang

kegiatan parpol dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota

dan masyarakat serta operasional sekretariat parpol.

Diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yaitu :

1) Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan

2) Partai Golongan Karya

3) Partai GERINDRA

4) Partai DEMOKRAT

5) Partai Kebangkitan Bangsa

6) Partai Keadilan Sejahtera

7) Partai Hati Nurani Rakyat

8) Partai Persatuan Pembangunan

9) Partai NASDEM

10) Partai Amanat Nasional

11) Atau partai lain sesuai dengan perubahan yang terjadi.


5. Bantuan Penyelenggaraan Pilkades

Merupakan bantuan keuangan kepada desa dalam mendukung

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang direncanakan

dilaksanakan setiap 2 tahun.

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah desa 0 65 199 169 1 24

Rencana Pelaksanaan

setiap 2 tahun 65 368 25

Rencana

penganggaran

1.365.000.000

7.728.000.000

525.000.000

6. Bantuan Keuangan Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan

memerlukan penanganan danpendekatan yang sistematik, terpadu

dan menyeluruh. Dalam upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan koordinasi,

sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat

perdesaan.Rencana penanggulangan kemiskinan direncanakan

sebesar Rp 50 M yang merupakan paket pemberdayaan untuk

keluarga miskin.Ditargetkan setiap tahun dapat tertangani 4690 KK

miskin di seluruh Kabupaten Purworejo.

7. Bantuan Keuangan Program Pamsimas

Merupakan bantuan keuangan yang merupakan dukungan terhadap

program nasional dalam rangka penyediaan sarana air bersih

masyarakat

D. Belanja Tak Terduga

Menurut Paragraf 35 PSAP Nomor 02, istilah “Belanja Lain-lain

digunakan oleh pemerintah pusat, sedangkan istilah “Belanja Tak

Terduga” digunakan oleh pemerintahan daerah. Belanjatak terduga

adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa

dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,

bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah

pusat/daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004, anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya

mendesak dan/atau tidak terduga, disediakan dalam bagian anggaran

tersendiri, yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah).


Menurut Pasal 48 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tak

Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau

tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup. Penentuan proporsi belanja tidak

terduga menyesuaikan dengan prediksi kemampuan keuangan daerah.

E. Pembiayaan

Pembiayaan terkait dengan penyelesaian permasalahan-

permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-

potensi daerah. Penyelesaian permasalahan pembangunan melalui pos

pembiayaan diantaranya adalah melalui :

a. Pembentukan dana cadangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat

multi tahunan atau kegiatan yang dananya tidak cukup tersedia

dalam satu tahun seperti untuk pendidikan, kesehatan,

infrastruktur dasar, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

pada tahun 2020.

b. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka

memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki

pemerintah daerah, pemberiannya sesuai dengan rencana

pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarannya

ditetapkan dengan Peraturan DaerahNo. 7 tahun 2015,

c. Pembayaran Pokok utang

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal

outstanding), dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari

utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk

biaya terkait dengan pengelolaan utang.

F. Belanja Pegawai

Merupakan Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang

diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta

pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup

pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka

mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.


Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

3) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

4) Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

6) Penghasilan Lainnya


BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

lndikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja

atau hasil yang dicapai, merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran

yang telah ditetapkan serta memberikan penjelasan, baik secara

kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk

menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang

akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai

atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-

ante),tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan

berfungsi(ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk

meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasif unit kerja yang

bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan

sasaran yang telah ditetapk andalam perencanaan strategis. Dengan

demikian, tanpa indikator kinerja,sulit bagi kita untuk menilai kinerja

(keberhasilan atau ketidakberhasilan ) kebijakan / program / kegiatan

dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja

pelaksananya.

lnstansi pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat

menunjukkan keberhasilan pencapaian outcome, benefit maupun

impactnya. Namun demikian, outcome, benefit maupun impact mungkin

baru bisadicapai setelah beberapa tahun kemudian.Sehingga instansi

pemerintah mungkin baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan

kinerjanya setelah beberapa tahun kemudian.

Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu

menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitasyang telah

dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di

masa yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapaijuga sudah

harus direncanakan sejak awal.Apabila ha1 tersebut telah dipenuhi,

instansi pemerintah tersebut telah dapat menyatakan output dan

kegiatan tahunannya sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai

kinerja sesungguhnya beberapa tahun kemudian.


Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati pada akhir perode masa jabatan.Hal ini ditunjukkan

dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah

setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM

Daerah dapat dicapai.Indikator kinerja daerah ini dirumuskan

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu indikator capaian kinerja

program atau lebih dari satu indikator capaian kinerja program terhadap

tingkat capaian indikator kinerja daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang

tertib, taat pada peraturan perundangan dan bertanggungjawab maka

dilakukan audit keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini

audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan

informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan

diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-

bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah

menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik,

dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Target

opini hasil audit BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana

pada awal tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2015 dicapai opini WTP

terhadap LKD Tahun 2015.


Target setiap tahun sampai dengan Tahun 2021 adalah :

No Sasaran Indikator Target Kinerja

Kondisi kinerja

pada awal periode

Target Kinerja Kondisi Akhir

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Opini Hasil Audit BPK

Wajar Tanpa Pengecualian

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2 Dukungan kinerja perangkat daerah

Cakupan dukungan perangkat daerah meliputi 4 unsur yaitu personel, keuangan, sarana prasarana dan tatalaksana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Sedangkan indikator kinerja program yang direncanakan sebagai berikut :

No Misi dan

Tujuan Sasaran

Indikator

sasran

Program dan

Kegiatan Indikatif

Indikator Kinerja

Program (Outcome)


Data capaian

pada tahun

awal

perencanaan


periode

Renstra PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Mewuju

dkan tatakelola pemerintahan yang baik

Meningk

atnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Opini

Hasil Audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian

Program

Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase

ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan

Batas Waktu APBD

harus ditetapkan (deadline 31 Desember tahun sebelumnya) dan penetapan APBD perubahan pada Pertengahan Bulan Oktober. (Nilai 100% jika waktu penetapan < Batas waktu dan Nilai 0% jika waktu penetapan > Batas waktu.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


No Misi dan Tujuan

Sasaran Indikator sasran

Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu

Prosentase jumlah

pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu di titik pantau kecamatan dibandingkan dengan jumlah titik pantau kecamatan di Kabupaten Purworejo.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah

Rata-rata prosentase realisasi penerbitan SP2D dibanding penyediaan dana (SPD) pada setiap triwulanan. Batas Minimal realisasi 95%.

60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 96%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik

Prosentase jumlah

tanah dan bangunan pemda yang dipasang tanda kepemilikan dibandingkan jumlah tanah dan bangunan pemda yang seharusnya dipasang tanda kepemilikan.

0 5% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Tingkat capaian PAD terhadap target

Prosentase realisasi PAD pada tahun perencanaan dibandingkan target

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah

Prosentase peningkatan PAD (PAD Tahun n dikurangi tahun n-1) dibanding perolehan pendapatan daerah pada tahun

perencanaan

12,70% 12,9% 13,1% 13,3% 13,5% 13,7% 13,9% 13,9%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Ketepatan

waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah

Batas Waktu

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.(Nilai 100% jika waktu penyampaian < batas waktu 3 bln dan Nilai 0% jika waktu penyampaian > Batas waktu 3 bln)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Meningk

atnya dukungan kinerja perangkat daerah

Cakupan

dukungan terhadap kinerja perangkat daerah

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat

Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAyanan

aadministrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

Sarana prasarana apartur yang berfungsi dengan baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentanse Pengembangan Aparatur

Kapasitas sumberdaya aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


No Misi dan Tujuan


Program dan

Kegiatan Indikatif


(Outcome)


Data capaian

pada tahun awal

perencanaan


periode Renstra PD

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase

capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Prosentase tersedianya Data Dasar Pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

DaerahKabupaten Purworejo ini sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD).Seluruh jajaran Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan semua

kegiatan secara sinergis, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Purworejo ini selain ditentukan oleh aparatur yang

handal dan profesional, juga diperlukan adanya dukungan dari berbagai

pihak yang berkepentingan.

Menjadi harapan bersama Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo ini mampu sebagai acuan

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sejalan

dengan azas-azas penyelenggaraan Negara dan sesuai dengan visi, misi dan

program-program Bupati Purworejo.

Purworejo, September 2016

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kab. Purworejo

Drs. PRAM PRASETYA ACHMAD, MM Pembina Utama Muda

NIP. 1961110198710 1 001

BAB I PENDAHULUAN 1.1 . Latar Belakangbppkad.purworejokab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/4.-RENSTRA-DPPKAD... · Renstra DPPKAD Tahun 2016-2021 | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 . Latar

Documents