rv
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKUPERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2014
TENTANC^.
PENYELENGGAR;lAN PELAYANAN PERIZINANDAN NON iM-;KIZINANPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATIJ PINTU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT ,
Menimbang
Mengingat
• a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan kepadamasyarakat khususnya dibidang pelayanan P,,Tizinan dannon Penzinan serta mendorong pcrtumbuhan ckonomimelalui peningkalan investasi maka perlu adanya .sistimpclayanEin Perizinan yang cepat, efisicn dan tcrpadu;
b. Bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimanadimaksud pada huruf a diatas. di pandang perlumcnetapkan- Pcraluran Bupati Seram Bagian Barattcnlang pcnyelenggaraan pelay^an Perizinan dan nonPcrizman pada Knnior Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPiniu;
Unclaag - Undan^ Nomor 28 Tahun Mi99 tentangIicnyclcnggciraan Ncgara yang bcrsih dan bcbas darikoropsi kolusi dan nipotisme (Lembaran Ncgara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambalian LembaranNfgara Republik Indonesia Nomor 3851);
Uiidang - UndangNomor 40 Tahun 2003 u.-iuangPembeiUukan Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat, dan KabupatenKepulauan Aru di Provinsi Maluku (U-mbaran NcgaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155. TambahanLembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor -1350);
iniKjnesia iNornor 4-i;i7] sebagaimana iclah diubah
bcbcrapa kali terakhir cicngan Undang-Undang Nomor :12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua aias Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PcmerintahanDaerah (Lcinbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIntlonesia Nomor ; 4844);
4. Undang - Undang Nomor 65 TaJiun 2O05 icnLangPedoman pcnyusunan dan pcnerapan standiir pelayananminimal (Lembaran Negara Republik Indonrsi;, Tahun2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repul)likhidonesia Nomor 4585);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun .^(107 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lt-mbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor ; 25 Tahun leniangPelayanan Publik (Lembaran Negara Repul)lik IndonesiaTahun 2009 Nomor : 27il2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor : 5038);
7. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 leiuanR PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 13. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentangPembentukan Pcraturan Perundan-^Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Taml^ahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 lenLangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;PeraturanPemerintah Nomor ; 38 Tthun 2007 teniang l^embagianUiusan Ke^^•enangan Antara Pemerintah, Pc-meriniahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia
Organisasi Perangkai Daerah (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor : S'-K Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4741);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tcntang Paket
Kcbijakan Iklim Inveslasi; ^12. KcpuLusan Menteri Negtira Pendayagunaan Aparatur
Nfgara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 rentang
IV'doman Pcnyelenggaraan Pclayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2006
tcntEuig Pedoman Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu; [
14. Peraturan Menteri Dakim Negeri Nomor : 57 Tahun 20U7
tcntang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Pcrizinan Terpadu di Daerah;
16. Keput.usan Menteri Pendayagunaan Aparaiur NegaraNomor : KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang F\-doman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Kepxatusan Menteri Pendayagunaan Aparaiiir Negara
Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tanian- PetunjukTeknis Transparansi dan • Akuntabiir.is dah.in
penj-elenggaraan pelayanan publik;
18. Kepiatusan Menteri Pendayagunaan Aparattjr NegaraNomor : KEP/26/M.PAN/7/2004 tantang Pedoman
Umum Pemxisunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan histansi Pcmcrintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratNomor : 03 Tahun 2013 tentang Organisasi clan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Peri2dnan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Seram Bagian Barat-
IN/UN
PADA KANTOR PELAYANAN F^ERIZINAN TEF^PADU SATUPIN1L kabupaten SEF-^AM bacvian barat
BAB I
ketentuan umum •
P;isi.il 1
Dalam peraturan ini yaiig dimaksud dcngan :1. Daerah adalah Kabupaten Seram Hagian BanU;2. Bupati adalah Bu|)iiti Serarn Bagian Barat;3. p=m=n„.ah D,„,a„„ „„„,i ^
unsur penyelenj^gara pemerintahan Daerah;4. Dewan Perwakil.n Kakyat Oacrah van, sdan.iutnya disin.ka, DPRD adalah
Panvakilai; Rakvai Daerah scbagai unsur penvelcnggarapemenntahfm daerah;
5. Per„8k«. Da,,™. „d„.,nyelenggaraan i^Mnerintahati Daerah; :
™ tTr':KPPTSP adalah IVrangka, l>c:m.nn,ah Daerah Kabupau:,n S.ram liag.an^at yang mclaksanaka,, penycl.nggaraan pcmer.n.ahan dn.dang
pelayanan Perizman dan non Perizinan di daerah dcngan s,s,„. sa.u punu-7. Kepala Ka.tor adalah Kepala Kantor Pelay.u^an Pcnzinan Tcrpadu Saiu
Pintu Kabupaten S(^rain Bagian Barai;8. Izin adalah dokur^en yang dikcluarkan oleh Pc™en,„„h Kabuoau.n
be^asarkan Par.uran Daerah atau peraturan lainnya vang .erupakanbukt: legalitas. mcnyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang ataubadan untuk mclakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang a.au pHakuusaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, surat k.„.ra„gan, sura,persetujuan/rekomendasi maupun tanda daftar usaha-
10. Stadar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan s,.,„aga, peC.nanpenyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pdavanan .sebagaiewaji an dan janji penyelenggaraan kepada masyarakal dalam rangka
pelayanan yang berka,alitas, c:epat, mudah terjangkau dan tcrukur;
— iiiii^r\ct
penyelesaian suatu Perizinan;
12. Tata cara pclayanan Perizinan adaiah pedoman atau acuan uniukmelaksanakan tugas pekerjaan Perizinan scsuai dengan lunL;.si dan alatpemlaian kerja instEinsi berdasarkan indikator-indikator ickiiis adminislratifdan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, .Ian sistin, kerjapada unit kerja yang bersangkutan;
13. Penyelenggaraan Pelayanan Satu Piniu adaiah kegialan i-nsrkng.uaraanPenzinan yang proses pengelolaanya niulai dari tahap pern,nh<,nan sampaike tahap penerbitan dokumcn. dilakukan dalam satu tempai;
14. Surat ketetapan re.xibusi daerah yang selanjutnya disebul SKRD adaiahsurat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah reiribusi yangterhutang;
15. Pembinaan adaiah upaya pengembangan pemantapan, pamani.auan,evaluasi, penilaian dan pemberian pcnghargaan kepad,-. SKPD yangdilakukan Bupati;
16. Pengawasan fungsional a<lalah pencr,.ban atau pem.r.ksaan ya.ig dilakukan oleh Badan- Badan PenK:nk.sa Teknis icrhadap KPiTSP scsuaiPeraturan Perundang-Undangan;
17. Pengawasan masyarakat adaiah kon.orol sosia] oleh masvaraka, ..crhadapkmerja KPPSTP sesuai PeraUiran Perundang-Undangan;
18. Pengaduan masyarakat. adaiah laporan dari masyarakat mcngenai adanyakeluhan dalan, rar.gka p,:nyelenggaraan pelayanan Penzinan dan nonPerizinan sebagai bcntuk pengawasan masyarakat;
19. Mekanisme pengaduan n.asyarakal adaiah tahapan-tahapan keg.atanpelayanan terhadap pengaduan .nasyarakai mengenai keudak scsuaianantara pelayanan ya.ng diterima dengan standar yang telah d, tcntukan'. danawal sampai dengan akhir pemberian pclayan pengaduan;
20. Indeks kepuasan masyarakat adaiah data daA informas. trntang tingkatkepuasan masyarakat yang dipcroleh daW hasil pengukin-an s.carakuantitauf dan at;iu kualitatif atas pen<lapat masyarakat mengenaipelayanan Perizinan dan non Perizinan;
21. Tim teknis adaiah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unst.r satuankeija perangkat daerah (SKPD) terkau yang memiliki k,.uvnangan untukmengambil keputu.san dalam membenkan rekomcndasi mengenai ditenmaatau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non Perizinan;
23. Anggaran Penclapatan dan Bclanja Dacrah, |selanjurnya disebut APBDadalah rencana kcuangan Tahunan Pcmori.itahan Daerah yang disetujuioleh Dewan Pcrwakilaii Rakyat Dacrah Kabupaten Serain Baf^ian Barat.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan Pclayanan Perizinan dan Non Pcrizinan I'ada KaniorPelayanan Perizinan Terpadu Salu Piniu dimakaudkan untuk :a. Mendorong pertumbuhan ckonomi mclalui peningkatan inv.-sias.;b. Memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masvarakat.
(2) Penyelenggaraan Pelayanan Perkinan dan Non Perizinan Pada KantorPelayanan Perizinan Terpadii Satu Piniu berUijuan imtuka. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada niasvarak.n;b. Memperpendek proses pelayanan pcrizinan;0. Mewujudkan proses pelayanan perizinan dan non pcrizinan van^ ccpat,
mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.
BAB III
PRINSIP PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN
Pasal 3
Penyelenggaraan Palayanan Terpadu Saiu Pin.u di atur dan d.laksanakanberdasarkan pnnsip-prisip pelayanan publik yaitu :
a. Koordinasi yaiiu melakukan koordinasi dengan SKPD icrkak dalampenyelenggaraan Perizinan dan non Pcrizinan di daerah-
b. Transparansi ya.tu ber.sifat tcrbuka, mudah dan dapa, d. aksc.s olehsemua p.hak vang membutukan dan di sediakan secara memadai sertamuda di mengcMi; ^
c. Kesederhanaan yailu prosudur pclayanan harus dilaksanakan secaramudah, cepal. lepat, lan. ar, lidak bcrbclit-belit, mudah d. paham. danmudah diUiksanalcan pada satu icmpat;
d. Kepastian wakt. yaitu pcmroscsan permohonan Per.z.nan dan' nonPenzman dapat diselesaikan dalam wakiu yang lelah d.icapkan lanpamemperhatikan skala usaha pcmohon;
e. T„fgu.£ J.„,b y,„,u
ketentuan Pcraturan Perudang-Udangan;
g. Kedlsiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu membcrikan polayanankepada pemolion dengan mempcrhatikan etika dan kesopanan dalamberkomunikasi, m.^mbcrikan pelayanan sesuai dengan prosudur yangtelah diteUipkan, dan mcraberikan penilaian secara objcklif;
h. Kenyamanan yaitu m.:nieliki ruang pelayanan dan sarana pelayananlainnyayang memadai imi.uk membcrikan rasa nyaman bagi pemohon.
Piusal 4
(1) Pelayanan Pcrizin.n mcliputi pcmbcrian Ijerizinan baru, pcrubahanPerizinan, pcrpan:angan/hart-rcKisirasi/dartar , ulang P.-rizinan, danpemberian saJinan I'enzinan;
(2) Jenis pelayanan Perizinan dan non Porixinan sebagai mana <limaksu, pada(ayat I) diselenggarakan dengan polah Pelayaoan Tcrpadu Satu Pintu padaKPPTSP meliputi :
1. Suratlzin Usaha Perdagangan (SiUP)2. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)3. Tanda Daftar Gudang (TDG)4. Tanda Daftar Industri (TDI)5. Izin Usaha industri (lUI)6. IzinTempat Penjualan Minuman Beralkohol7. Izin Tanda Daftax Usaha Daya Tarik Wisata8. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SI UK)9. Izin Tanda Daftar Usaha Jasa Pcrjalanan Wisata10. Izm Tanda Daftar Usaha Pi-nydenggaraan Kegiatan lliburan dan
Rekreasi
11. Tanda Daftar Jasa Pramuwisaia
12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
13. Tanda Daftar Usaha Sps14. Izin Usaha Bar / Karaoke
15. Izin Usaha Restoran / Rumah Makan16. Surat Izin Usha Penangkapan Ikan (SIPI)17. Suratlzin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)18. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)19. Izin Fasilitas Pcrtokoan (bidang perikanan) .20. Izm Usaha Pcmanfaatan Hasil Huian Non Kayu
24. Izin Kerja Tcnaga Teknis Kefarmasian25. Izin Apotik
26. Izin Toko Obst
27. Izin Pengobatan Tradisional (Baira)28. Izin Fisioterapis
29. Izm Balai Pengobatan/ F^umah Bcrsalin/ KLnik30. Izin Optikal
31. Izin Praktek Apotcker
32. Izin pengeboran/Ekploiiasi Air bawah Tanah (SIPA)33. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah34. Izm PerusHha.in Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)35. Izin Juru Bor
36. Izin Usaha J.isa Konsi ruksi (iUJK)37. Izin Menclirikati Rumah Tingga]38. Izin Menclirikan Bangiinan Kanior39. Izin Mendirikaii Ruko
40. I2in Menciirikari Bangunan PcHKinapaii j41. Izin Menclirikaa Bangunun Pemerinlah Pusat dan Daerah42. Izin Mendirikan Bang.,nun Pendidikan S<-lain Pcmeriniah (.Swasia )43. Izm mendirikan P.mti .Jompo, Panti Aku1i;ui dan Sejeni.snva44. Izin Mendirika-i Bangi.inan HoLei45. Izm Mendirika-i Bangunan Papan Iklan/Keklamc46. Izin Pemasang.in Peralaian47. Izin Pengcsahan Oarnbar Rencana48. Izin Pemakaiar Peralaiaii
49. Izin Gangguan Tempat Usaha50. Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/C.)51. Izin Trayek
52. Izin Operasi
53. Analisis dampak lingkungan
"uwUPr""""'"55. Suratpernyataanpengelolaan lingkungan56. Sertifikasi Produksi Pangan Indusiri Rurn^Tangga
ayar (3) berlaku kelentuan sebagai berikut :a. Surat pennohonan berlaku untuk segela jenis Perizinan y.-mg dimohon;b. Proses pemenksaan dan peninjawan lapai'; ..in dilakiikan bersamaan
untuk kepentingan semua jenis Perizinan yang dimohon;c. Setiap perlengkapan persyaratan yang s.ona digunakan uniuk srniua
jenis Perizinan yang dimohon.
BAB IV
MEKAMISME PliLAYANAN PERIZI|-^AN TERPADU
PiiScil 5
Mekanisme Pelayanan -enzinan Terpadu meliputi tahapan-tahap.,n bcriku, :a. Penaohon menc.iri informasi pada " Lokct Informas, unu.k m.ndapat
penjelasan terkait dengan pcrsyara.an, biaya, waktu dan .nlcrmas, lainyang diperlukan m(;nge!iai izin yang dimohon;
b. Pemohon meng.si formolir pc-rmolionan dan melengkap, persyaratanyang ditetapka.:, kemudi.in mcnycrakan berkas pcrrnohonan icrsebutkepada petugas diloket pelayanan/pcndaAaran:
c. Petugas diiokc-i pelayanan/pendaf.aran meiperiksa bcrkas permohonandan kelengk;ip;iii pcsyaraian.
1. Jika pcrsy.aratan tidak lengkap, bcrkas' pcrmohanan dikembalikankepada pcnichou uniuk dilt-ngkapi;
2. Jika pcnsyaritan lengkap petugas mclakukan enlcri daia, mencatatpada buku regi.ster per pcndaf.aran, dan mcncctak .sena membenkantanda tcrinia dokumcn perniohonan izin kepada pemohon.
d. Petugas tcrkai, (T.m Tcknis), melakukan pemerik.saan/pembahasanterhadap berkas permohonan : ^1. Jika ha.sil pemerik.saan a.au pcmbahasan, ternva.a t.dak se.suai
dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan d.tolak danberkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
2. Jika hasil pemenksaan atau pemb.Uiasan telah .scsuai denganperaturan yang berlaku, maka di lindak lanjuu dengan pembuatannaska Perizinan.
e. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan d, imdaklanjuti oleh tim tcknis yang di koordinir olch KPPTSP.
f. Hasil pemeriksaan lapangan dimua, dahun' Berita A.ara PemenksaanLapangan (BAPL) yang di tanda tangani oleh seluruh ang,o,a „m leknisyang melakukan pemeriksaan lapangan.
^ . I I 1 I, I A..-, I U I Uclt-lcl
1. Jika hasil penieriksaan hipangan mcrekomendasiknn permohonantersebiit ditolak, m;ika petugas P>on Office menginformasikan secara
tertulis dan meagembalikan-berkas porraohonan keparla pemohon;2. Jika penieriksaan lapangan merokomendasikan permohonan
disetujui, ditindak lanjuti dengan proses pembuaian SKRD dannaskah Penzinan.
3. Kepala KPPTSJ> menciatangani SKRD setelah diparaf kcpala seksipelayanan Perizinan.
h. Petugas membcri nomor dan mencaial pada buku rct^ister I'rnzinanserta data entr dan menginfonnasikan kepada pemohon bahwa SKRDsiap dibayar.
1. Petugas diloket pelayanan mcmbcrikaa SKRD umuk ciilx.\;i.kanpemohon melalui Bank Maluku.
j. Pemohon melakukan pembayaran dan meaerima tanda pcmbayaran dariBank Maluku d;in menyerahkan kepada petugas layanaii di KPPl^SP.
k. Kepala KPPTSP mendatangani naska Perizinan dan non Perizinanberdasrkan landa bukti SKRD yang sudah di bayar pcmnlu>n.
1. Pemohon menyerahkan Tanda Terima Dokumen Permohonan Izin untukmengambil surat l2in. '
Pasat 6
Waktu pelaksanaan tiihapan-tahapan kegialan sebagaimana pasal 5 secarakeseluruan adalah paling lama 5 (lima) hari krga sejak perss-aratan lengkapditerima petugas samp;d dengan penerbitan sura! izin.
Pasal 7
Bagan alur prosedi.r pelayanan Prrizinan dan non Perizinan serta alurkoordinasi tim teknis ad;.Uah sebagaimana lampiran I dan lampiran II yangmerupakan bagian Lklak tcrpisakan dari pcraturan Bupati ini.
Pasal H
Persyarat, prosedur, jangka waklu penydcsaian besarnya biaya clan bagan alurPenzinan diperlukan untuk proses Perizinan di alur berdasarkan kelentuanyang berlaku sebagai mana lampiran III yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraiuran Bupaii ini. I
wajib mengajukan pfrmohonan teriulis kcpada Kcpala KPPTSP dengan
melengkapi persyaraUm scbagai berikm •. ^a. Mengisi fomiolir }'ennohonan;
b. Foto Copi K'ri' I-'cinei^ang Izm;
c. Bukti laporan kuliilaagan dari Kt'polisian (iiatuk dokumcn >ang hilang);
d. Menyerakan dokiimcn yani; nisak (untuk dokumen yang rusak).
BAB V I
TIM TEKNIS
Pasal 10
(1) Tim teknis yanp, tei'diri dari SKPD tcknis tc-rkail ynn^ incrnininyai
kompentensi sesuai dengan bidangnya dan diictapkan olch Miipaii;
(2) Keanggotaan unsur SKPD seknis tcrkait dalam tim tokiiis scbat^aimana
dimaksut pada ayai (1) diamjuk olch kc;pala'SKPD;
(3) Tim teknis seoagai mana di maksud pada ayat (1) memcliki krwi-iumgan
untuk pemeriksaa 1 lapangan, membcrikan saran perii[iil)an{^an dalam
rangka memberikan rckomendasi dalam bencuk Bcnta Ac .na Pcmc-fiksaan
Lapangan (BAPL) mengenai diterima aiau ditolaknya sii.iiu pcrmohonan
Perizinan;
(4) Anggota tim telcnis wajib incnyiisim dan mrhtp'k.n: :'-alisasi
penyelenggaraan Perizinan sesuai fun^sinya sebat^ai bahan prnu'.au-asan,
pengendalian dan pembinaan lebih lanjut oleli SKPD leknis u rkau.
BAB VI
TATA HUB UNO AN KEI^A
Pasal 1 1
(1) Koordinasi antara KPPTSP dengan SKPD teknis terkail d;i!;im pcmroscsan
Perizinan dan non Perizinan dilakiikan mclalni tim leknis;
(2) Pemeriksaan teknis di lapangan di lakukan olch lim irknis ^•cmg di
koordinasikan ok-h Kepala KPPTSP;
(3) Segela jenis rekomendasi dan / alau berita acara pemeriksaan lapangan
(BAPL) yang dipcrlukan sobagi pcrsyaratan sualu Perizinan dihasilkan
dibuat melalui mckanisme rapal koordinasi tim teknis;
(5) Kepala KPPTSP wajib memberikan lembusan laporan kegiaLan Pcrizinan dan
non Perizinan secan b(.'rkala kepada SKPD teknis terkait;
(6) Kepala KPPTSP menyelenggarakan rapal koordinasi dengan kepala SKPDsekurang-kurangnya satu kali dalam liga bulaia;
(7) Setiap dokumen Perizinan yang dikt^kiarkan tcrdiri dari asli untuk diserakan
kepada pemohon, lembar kcdua scbagai ar.sij) KPPTSP, selcbilmya diserakankepada SKPD tekni:; terkait. ' !
BAB VII
MEKy\NI^;r4E PELAYANAN PKNOADUAN MASXARAKAT
Pasal 12
Bentuk pengaduan rnasyarakat atas pclayanan Peri;;inan dan non Perizinanmeliputi: ,
a, Pengaduan lansung, yaitu pengaduan molalai peiugas dilokel pengaduan;b. Pengduan tidak lajisuns^ yaitu prngaduaa. yang disanipaikan inelalui
kotak pengaduan, email, Tip, snis, fax dan website.
Pasal 13
(1) Mekanisme pclayanan pengaduan sebagaimai^ dimaksud pada pasal 12meliputi tahapan-i£ha])an kegiaian scbagai berikut :
a. Pengaduan lansung :
1. Pengaduan lansung diterima petugas diloket informasi dan
pengaduan;
2. Petugas rnenc:atat pengaduan pada buku register pcng;i{!uan;3. Jika pengaduan dapat ditangani petugas, petugas mcnanggapi dan
menyelevSaikan pengaduan terscbui;
4. Jika pengaduan tidak dapat ditangani petugas. ciihahas dan
diselesaikan secara berjenjang.b. Pengaduan tidak lansung :
1. Petugas loket pengaduan membuka loket pengaduan dan atau medialainya setiap hari kerja;
2. Petugas menca:at dan memilah-milah pengaduan berdasarkankatagori pengaduan;
3. Pengaduan yang dapat ditangani oleh pctaigas, lansung diianggapi dandiselesaikan oleh petugas yang bcrsangkutan;
ditanggapi dalam 5 hari kerja sejak pengaduan diterima pcuit^as.
BABVIH
PENGAWASAN DAN PEMBIN/- N
Pasal 14
(1) Pengawasan dilakukan sccura berjcnjang olci- Bupaii, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Ins])ektnr Daemh dan Kep;\la ' KPD tcrkaii Pcri2inan dan
non Perizinan;
(2) Pengawasan masyarakat dilakukan melalui DPRD atau masyarakat lansung
melalui mekanismc- pclayanan pengaduan scbagaimana pasa 12 Pcraiuran
Bupati ini.
Pasnl 15
(1)Pembinaan dilakukan set-.ara bcrjcnjimg oleh liupaU. Wakil Bupati,Sekretaris Daerah, Irspcktur Daerah dan Kepala SKPIJ icrkait cicnganPerizinan dan non Perizinan;
(2) Pembinaan dapai pulah dilakukan ok;h linn pcmbina I^crizinan yangdibentuk oleh Bupati;
(3) SKDP terkait Wtv/a lan, wajib dan bcrtanggurig jawab mckikan pembinaan
teknis sesuai tugas pokok di.ui fimgsinya;
(4) Kepala SKPD teknis terkait wajib men>'ainpaikan hasil pembinaan
pengawasan, pengcidalian sckaligus rekomendasi tindakan vang diperlukan
terhadap pelenggaran Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
dengan tembusan disampaikan kepada Kepala KPPTSP sebagai bahan
tindak lanjut.
BAB IX
MONlTORlNd DAN EVAbUASI
Pasal 16I •!
(1) Monitoring dilakuk.in secara berkala minimal 1 Tahur^ sckuli oleh Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan kepala SKPD lerkaii
Perizinan dan non F^erizinan ;
(2) Evaluasi dilakukan oleh KPPTSP mclalvii penelitian hidcx Krpuasan
Masyarakat (IKM) secara berkala sesuai Peraturan Peruncking-Undangandibidang pelayanan publik clan dapai berkcrja sama dmgan pihak yangindependen.
waktu diperlukan malalai Sekn^taris Daerah.
BAB X :jKETKNTUAN LAIN-LAIN
Pasal !8
Apabila kepala KPPTSP btrhalangan, maka dalarn ranglca mcnjaga kelancaran
pelayanan Periziniin, Bupati menunjuk bejabat yang bcrwenang mendaianganiI
Perizinan.
BAB XI
KETiONTUAN PENUTIJP
Pasal 19
Pada saat berlakunya oeraturan ini, semua Uxril retribusi disc-suaikan dengan
peraturan daerah teni.ang retribusi daerah berdasarkan Undanj^-Uiidang Nomor
28 Tahun 2009.
Pasal 20
Peraturan ini mulai berlaku pada langgal ditctapkan, agar sciiap oraiit; dapatmengetahui, memeriniahkan pengundangan Peraturan Bupaii ini denganpenempatanya daJam birata daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Diteiapkan'di F^ru,Pada tanggal 2014
BUPAT M BAGIAN HARAT
JACOBUS PRIDDERIK PUTriLElHALAT
LAMPIRAN I
ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTUKABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
SETUJU
ILC*;rr pENC^v?"-''^
SKRD OAN
PENERIMAAN BUKTI
KWfTANSI
PEMBAYARAN
LOKfT INfOP.MASt
IMI CRMAS.
OAN (QhMULlR
PERUtNAN
f 0C«
PEMERIKSAAN LAPANGAN
CETAK
SURAT IJIN
BERKASTIDAKLENGKAP
PEMOHON VLNGIS!
FQRVji •'< .5AS
MtLLSOiUPl
PEASYAR^IAN
•'iSDAr TAr'.AN
VFVPUAT
TERIMA SERKAS UNTUK
LOKETPENYERAHAN:
SURAT UIN KEPADA
PEMOHON
LOXET PENDAfTARAN
'jAf. v-a.KSAA',
B&RKAS
UPATIS
BEKKAS
IENGKAP"
BAGIAN BARAT
\
E
JACOBUS FREI ERIK PUTTILEIHAUT
PABILA DITOLAK DISAMPAIKAN SEGERAKEPADA rCr.lOHON
;AT UIN UlSAMPAlKAN KEPADA PFMQHQN
LAMPIRAN I!
ALURTlMTEKNiS
PERl^MUAN TIM TEKNIS UNTUK VERIFIKASI LAPANGAN
KUNJUNGAN LAPANGAN
RAPAT PEMBAHASAN HASIL KUNJUNGAN WPANGAN
BRFTA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
RAPAT DITANDATANGANAN KEPALA DINAS SKPD TERKAITVnriG MEMUAT REKOMENDASI DITERIMA ATAU Dl TOLAK
±BAPL DISERAHKAN KE KPPTSP UNTUK DIPROSES SELANJUTNYA
T
KPPTSP
APABILA DISAHKAN DIPROSES UNTUKPEMBUATAN SKRD DAN PENERBITAN UIN
PENGARSIPArg btfiK/o
?U»'AIi SE JAN'. oAGlAN BARAT
\
JACOBUS fRE ERIK PumiEIHAUT
r.O !
Dinas
Pariwisaia dan
». ^udays^'^
SKPDTEKNIS NO
LAMPIRAN III
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
JENIS PERIZINAN / NON
PERIZINAN
PfcRlZINAN
l.'lll IiMKlti Onfld' Uifiul
Daya Tank Wisaia
• Pengelolaanpemandian aif panji
alamt
- pengelolaan
• Penp.elolaan GQA- Ppngelolaan museum
• Pengelolaan obji"*"'
. Pen{:»plola<in
lingkungan
- perumahan danlingkungan
Sural Izin Usaha)<ppariwi<:ataan (SiUKi. Rumah Makan/Cafee
(perkursi)
• Penginapan/Hoiel/Vila/Pe5:anggrahan
- Salon Kecantlkan ( PerMeja)
IzinTanda Daftar UsahaJasa Perjalanan Wlsata- Jasa biro perjalanan
DASAR HUKUM
; 1 U;uijng-Undang No 10 Tahun2009 tentang Kepanwisataan
' Peraturan Menteri BUDPAR RiNo PM.90/HK.50l/MKP/3ai0leniang Taia Cara PendafiaranUsaha DayaTarikWi&ala
1. Perda No, SOTahun 2007
1. Undang-Undang No 10 Tahun2009 tentang Kepariwisataan
2. Peraturan Menteri BUDPAR RI
]
2.
3.
'4.
15.
I6.!«:I 9II
10
11.
PERSYARATAN
burai pHfmohondn duUdi maicrji GOGOfoiokopi KTP yangmasih berlakuFotokopi Akta pendirian PerusahaanFotokopi 5KTU
Folokopi l:in Mcndirikan Bangunan(IMS)Fotokopi Wn gangguan -
F-otokopi i:in Lokasi (Oia.tas IHa;Surat Keterangsr. KepemilikanLahan/Mcnguaso' LOhan
Pas Polo bCfwarna ukuran 3 x 4 cmsebanyak 3 lembdt
Dokuniir'n I HidupFotokopi NPWP
BIAYA
Gr.it::-. •
sufvei clitangt^ufig
pemohon
Persvaratan diserabNan ke kPPj SP_i_r
Yang Sudah Memiliki ijin usahaKepariwisataan
- ^TP
• SITUCHIP
hkonkcKPPTSP3rannl'npHersyaraun oi:>ci a
1. Surat permohonan diatas materal 60002. Fotokopi KTP yang masih berlaku3. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan
Perkurs i:
Dr^ in nnn
I lerenoan .
- Rp 75.000
Tertin^g i:
. Rp 175.000
Permeja;
- Rp lOO.OOOAhn
- Rp 200.000
WAKTU
• ini.H 1
h<Vl kft|,l
setelah
persyaratan
lengkap dan
sah
1 - 3 Hari
selelah
persvaratan
lengkap danI
1-3 Harl
kerja setelahpersyaratan
wisaia
J.T"><i agpn perjiilanan
IzlnTanda DaftarUsahaPenyelenggaraan
KC'giatan Hiburan danRc-kreasi
• Gelanggang olahraga- Gelanggang seni- Arena permainan• Taman rekreasi
• Jasa impresariat ataupromoter periunjukan
Uifi Tanda Daftar JasaPramuwisala
- Usaha penyediaan danpengkoordinasiaantenaga pemanduwisata untuk
memenuhi kebutuhanwisatawan dan
kebutuhan biro
No.PM.85/HK.S01/MKP/2010
tentang Tai.i CaraPcndafat.u.iri la^.ci
Pcfjalaiijfi
L Undang-UndangNolOTahun2009 teiUdtig Kcpariv%':,oi.ia:".
2. Peraturan Menteri BUDPAR R1No.PM-91/HK 501/MKP/2010
tenlong Tata Car.iPendafataran Uiciha
penyelcngnra Kegiatan Hihurandan Rekreasi
1. Undang-Undang No lOTahun2009 tentang Kepariwisataan
2. Peraturan Menteri BUDPAR RlNo.PM.92/HK.50l/MKP/2010tentang Tata Cara PendaftaranUsaha Jasa Pramuwisata
4. Fotokopi SKTU
5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan(IMR)
6. foiol.opi l2in gcinggudti
7. Pas Poto berwarna ukuran 3 X4 cmseb-myak 3 lenibar
I 8 Dokiimen Lmgkungan Hidup
, y Pph'nvrHla'ji ASlTA
10.
11. Folokopi NPWP
Pcf!>Y«3'' if3n di serahkan ke KPPTSP 3rangkap
Sural permohonan diatas maleiai 6000n Fotckop'KTP yanp macjh3. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan4. Fotokopi SKTU
S folokopi l:in Mendinkan Bangunan(IMS)
6. Fotokopi I2in gangguan7. Folokopi Izin Lokaii
8. Sural Keierangan KepomilikanLahan/Mp'^r'.uasai I.ahan
9. Pas Poto b-Tv.-nrna ukuran 3 x - cmsebanyak 3 lembar
10. Dokumon Lingkungan Hidup11. Fotokopi NPWP
_ _ . IPersyaratan disetankan Ke KFP or j) tui.bNUK |1. Sural permohonan diaias maierai 60002. Fotokopi KTP yang masih berlaku
•3. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan4. Fotokopi SKTU5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan
(1MB)6. Fotokopi Izin gangguan7. Pas Poto berwarna ukuran 3 x 4 cm
sebanyak 3 lembar
Rp 200.000
Rp ISO.OOO
Rp 150 000
Rp 150 000
Rp ISO'JOO
Rp 150 000
Gf-jiij, kccua'ioaniuan survey
ditanggung
pemohon
lengkap dansah
1-3 Hari
ker)a setelahpersyaratan
lengkap dansah
1 - 3 Hari
kcfja Sclelahpersyaratan
lengkap dansah
perjalanan wisata
G Izin Tanda Daftar Uv.T'.'i
Wisata TiftaI I
Jncl-Mir Nm 10 Tahun
(•"''•'I t'ir r
roiJlur.H; M.l^'OPAR PiNo.PM.9d/HK ^01/MKP/2010
lentang Tata Cara PendaflaranUsaha Wisata Tiria
8. Dokumen Lingkungan Hidup9. fotokopi NPWP
POfSy.irOIiin diM-r .iti' .in kr >.PPTSP 3 fangkjp ,
1 Surat pcrmo'U'n.ifi didias fnaicrai 6000 i (jr jiis, kecualiI i)atuuan survey | setelah
iliMnfiKU'if. p-^rsyafaurr? rnini'Opi KTP v.inf, masih berlaku
•; rpi Ai. I ^['.Tuiif !-"i Pcrus.iHa.in
4 fotokopi SKir
5. Fotokopi Izm Mendinkan Bangunan{1MB)
G. Fotokopi l^in gangguan7. Pas Polo berwarna ukuran 3 x 4 cm
sebanyak B lembar3 Dck'-imfp-
9. Fotokopi NPWP
Persyaratan diserahkan ke ^P_PT^ 31 Siirat pefmohon.in diatas materai 60002. Fotokopi KTP yanp. masih berlaku3. Fotokopi Akta pendinan Perusdhaan4. Fotokopi SKTtJ
5 Fotokpoi l:in Mcndiriknn P,-!nrunan
[1MB)
6. Fotokopi i2in gangguan7. Pas Poto berwarna ukuran 3 x 4 cm
sebanyak 3 lembar'> r- > —. -l 11-in m UiHi ( n
I - 5 Han
Wisaia Bahdn
- WisataSelam
- Wisata Perahu Layar
Wisata Memancing di
Laul
- Dermaga BahariWtsata Sungal, Danau danWaduk „
- AfungJeram
- Wisata Dayung
Tanda Daftar Usaha Spd
• Terjpi air
- Terapi aroma
- Terapi rempahrempah i
- Layanan makanan oan jminuman sehat
1. Undang-Und.mg rJc 10 Tahiin2009 tentanf. Kepariwisataan
2. Peraturan Menteri BUDPAR RlNO.PM.96/HK.501/MKP/2010
lentang Tata Cara Pcndtj'iaranUsahb Spa
pemohon
Rp 200.000
Rp 200.000Rp 200.000
Rp 200.000
i lengkap dari |
sah
1 - S Han
kerja setelahpersyaratan
lengkap dansah
1 1
1 1
9. Fotokopi NPWPPersyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
8 Izin Usaha Bar/Karaoke Perda No. 28 Tahun 2007 Yang sudah memiliki ijin usahakepariwisataan
- lap
- SITU
- SlUP
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
- Rp 300.000kerja setelahpersyaratan
lengkap
9 Izin usaha restoran / Perda No. 50 Tahun 2007 Yang sudah memiliki Ijin usahakepariwisataan
- Rp 300.000kerja setelah
3
] Uin.)b
P.'f tiuUu
i (Ijfi KON
_1-
ng<\n ,
1INF0 (IKR/Gl
^abol
Izin Trnyek
Izin Operasi
Pcroturan Mentcri Kominfo No 23/PER/M KOMINrO/-!/?OOGTentang Pcdonun Pol<i^.s.ina<inUrusan Pemennlah Sub BidangPos Dan Telekomunikasi .
KTP
SITU
SlUF""
Pt.T'.va'cU<')n f^PPJSP 3
1 Surat pemiohoncin
7 Fotokopi SKIU
' 1 ' U.: Ml [I'-t'ii 'HO'I, ."!pjbll«Tpen^/ljudn permotXi:uin diwakili olohorang lain.
4. Fotokopi KTP penanggungjawabb. foiokopi Aktd pendinan perusahaan
benkul perubahan-perubahannyasampai dengan yang terakhir untuk _B."^d.Tn
6. Fotokopi NPWP.
7 Surat pernyataan memiliki sekurang-kur.-ingnya 3 (l"ga) ofong instalatur.
S Fotokopi sprtifikai kcahlian Pemasangnninstalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)sekurang-kurangnya 3 (tiga) orangmstatatur.
0 "^-^tokopi surat bukti• •pemilikan/penguasc'ian tanahdan/atau bangunan yang sah sebagaitemoat lokasi usaha.
^ •.irihi'^n KPPT5P 3 rangkapf C ^ » Oi c u - • —
Peraturan Daerah Kabupaten j • fotocopy KTPISeramBagian Barat No 45 Tahun j - Fotocopy STN
2007
Peraturan Daerah KabupatenSeramBagian Baral No. 45 Tahun2007
Fotocopy NPWPPersvaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
Fotocopy KTPFotocopy STNK
Fotocopy NPWPPersyaratan diserahkan ke KPPTSP 3rangkap
persyaratan
lengkap
cunli 1-5 hari
Uf. t.'V
pemo'uin
Per Trayek
Rp. 600.000
lt'n(;kc)p
1 3 Hari Kerja
setelah
persyaratan
lengkap
1-3 Hari Kerjasetelah
persyaratan
lengkap
IV
Bagian
Ekonomi d.m i UsahaPcmbangunan ,
I 1 1 Izin Gangguan Tempat Peraturan Oaerah No. 32 Tahun
2007
1 . 5 Hari
kerja setelahpfrsyaratan
iit'Ogkclp
I I
- Fotocopv KTP
Fotocopv Pajak Bumi dan BangunanFotocopv Akte Notaris (Badan Hukum)Fotocopv 'j'^ Mendirikan BangunanFotocopv Surat ijin Usaha PerdaganganFotocopv Tanda Daftar perusahaan (TOP)
Fotocopv Nomor Pokok Wajib Pajak
Persyaraian discrahkan ke KPPT5P 3 rancl<ap
Kios
Retribusi ;
50.000
Toko
Retribusi :
125.000
UO
Rciribusi
178.000
CV
Retribusi ;
300.000
PT
Retiibusi:
300.000
Firma (FA)
Retribusi :
300.000
Perhoteian
Retribusi :
200.000
Penggergajian
Kavu
Retribusi ;
Dinas
Perindag dan
PM.
700.000
1 l2in Tanda Daftar Gudang(TDG)
1. Perda No. 47 Tahun 2007 1. Foto Copy KTP
2. Surat keterangan domisili usaha dariKepala Desa
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
Gratis, kecualibanluan survey
ditanggung
pemohon
seielah
survey
lapangan
5
" i:'n U^.ihn 'T' rjo -1G Tnhun 2007Ferddgangati (SlUP ) !
1 Foto Copy KTP Gratis, kecuali
bantuan survpy
1 - 3 han
setelah
2 Surat keterangan domisili usaha dan1
1 Kep<)ia OeSd1
ditanggung
pemohon
survey
lapangan
3 Aklt' Pendinan Perusahaan
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
• -
1
1. Surat keterangan domisili Usaha danKepala Desa
Gratis, kecualibantuan survey
ditanp.gung
I - 3 Hari
setelah
berkas
2 Foto Copypcrnohon lengkap
3. Akie Pendinan Perusahaan
j Sur^n izm Tanda DaftarI Perusahaan ( TOP )
Tanda Dafiar Induslri(TDl) / Izin Usaha Industrim
2.
3.
Peraturan Mpnteri
Perdagangan Rl
N0.16/MOAG/PER/ 3/2006tentang Pcnaiaan danPembinaan Pergudangan
Undang - Undang Rl No 28Tahun 2009 lentatig Poja^-
DaerdU dan ReUibuSi Djci jhPerda No. 04 Tahun 2009
1. Undang-Undang Rl No 5Tahun1984 Tentang PerindustrianPeraturan Pemerintah No 13
Tahun 1995 Tentang izin Usahaindustri
Peraturan Mentrl
Perindustrian No 41/M-ind/Per/6/2008 Tentang
2.
3.
Persyaraian dis^r.-hVan k? KPPTSP 3 rangkaD
1. Meterai 6000
2. Foto Copy KTP
3. Surat Izin Tempat Usaha
4^ Keterangan Usaha Dari Raja/Kepala
Gratis, kecuali : • 5 hari
baniuan survey ieielah
ditanggung berkas
pemohon lengkap
6
u O
I .1
ketentuan dan lata cara
Pembf'fKin izin U!>aha industry,izin I't-tlujsan d.'ifi t.md.i daftarindustfY-
4 Perd.i T.ihun 2009
Desn
Perv/.!fat.!n ke KPPTSP 3rjnj^kjp
Oinas jKelautan dnn
Porikanan
Izin tempai PenjualanMinumiTfi Oeralkohol.
1. Perda No. 43 Tahun 2007
Surlil " ' "l':in " O.ha j UU No. 3ITahun :00-1F.--nd'.£;k.ip,.M :S-Pli ! UU No -1". T^hun 2009
) PP No. 19 Tahun 2006PeR.05/MEN/2008
rcK.i^/1'-'11', w'-'u,"
?£F.. i-i/ -
PERDA No. 4A Tahun 2007
Foiocopy KTP
Surjl ki'tr-ranjuin donu'.ili usaha dart iI ki.-palj
Pe.sy.uat^ii d.-..-' likrfn ko KPPTSP 3fanc^ap
Folo copy SlUP
foto copy p/osse akie atau buku kapal,surai ukur dan sural kelaikaii.Rekomendasi hasil pemcriksaan fisiki^apal
Foto copy KTd penanp.gungjawab/pemilik kapalPas foto berwarna nahkoda sebanyak 2(dua) lembar,ukuran 4x6 cm.
^ ^;rnrihVT.n Vr. XPPTSP 3 ranRkap
Rp. 275.000
a. PPP -
GT X Tanf
Pcf GT
b. PHP :
- Perusahan
Skala
Besar 2.5
% X
Pfoduktivi
tas Kapal xIIP!
Perusahaa
n Berskala
Kecil 1 % X
Produktivi
tas Kapal x
HPI
1 - 3 Han
setelah
persyaratan
lengkap
1-5 Hofi Kerja
setelah
persyaratan
lengkap
Surai Izin(SiKPll
UU No. 31 Tahun 2004UU No 45 Tahun 2009PP No 19 Tahun 2006PER.12/MEN/2007
PER.05/MEN/200S
FER,12/MEN/:0C9
r. N/ f.": f ^''2C 1 1
PERDA No 44 T.inuii JuO.
1. SIKPI Penangkapan
- Folo copy SlUP
. Folo copy grossc .iUp .ilau rnU, kap.ilsural ukuf dan surai kdaik^n
. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal- Folo copy KTP penanp,r,unf; i^wab/pemilik |
kapal ^'Po> foio bervyarn.i nali^nd.^. .-hJnv.u. ^ •(dua) lembar, ukuran 4 aGen- ,
2. SIKPI Budidaya. Foto COPY 5IUP- Rekomendasi hasil pemefiksa.m fi',ik kapal- Surat perjanjian kerja sama pengangkutan
ilcan dengan pembudldaya iJean, kecualld.gunakan untuk- mendukung opc-ra-sipembudidayaan milik ser.din
- Foto copy KTP penanggunt; ^iv-ab/pemilikVcipal
Pas foto bcrwarna nahkoda ^eDanyak 2(doo) lembar. ukuran 4. o.m
Porsvaratan
rangkap
(Jiserahkan ke KFTTSP 3
1. SIKPI
Penangkapan
a- PPP
(.,1 X larif
Ppf GT
b. PHP .
.• .1!«I
Go^.ar 2.5
'>0
Produktivi
las Kapal *
HPI
- _Perusahaan Berskala
kecil 1 % X
Produklivi
Kapal X
HPI
2 SIKPI Budidaya
a. PPP ;
GT X Tarifr..; GT
b. PHP .
- Perusahaa
n yang
mengguna
kan benin
dari alam
1% X
Harga jualseluruh
ikan hasilpembudidayaan.
- Perusahaa
n yang
1-7 Hari Kerja
Perikanan (SlUP)
Usaha UU No. 31Tahun2004UU No. 45 Tahun 20QyPP No 19 Tohun 2006PER i2/MEN/2007PER 0S/M6N/2008PER-12/MEN/2009
PER.i^/MtiN/JGl 1
PERDA No. 44 Tahun 2007
SlU? Pcr.5rigf;sp3r;
- Rencana usaha
- Foto copy akte pendirian perusahaan- Folo copy dot;iJmf?n k^ipal- Sufcil kelfrr.n£<Tn domisih. Foto copy KTP
- Folo copy Kariu Nelayan
- Pas folo berwarna lefbaru penanggungjj- ib p-"'r!.jS3h3an ? IpmbaruKuran - • 5 cm
Pprsvaratan
rangkap
diserahkan ke KPPTSP 3
SlUP Budidaya :
- Rencana usaha
- NPWP
- Foto copy akte pendirian perusahaan- Foto copy KTP- Surat keterangan domisili. Pas foto h.>^^A/a^na terbaru penanggung
mengguna
kan benih
dari pantipernbcrtth
an
(hatchen/)0,5 X
ju.il
seluru h
ikan hasil
pembudidayaan.
1. SlUPpenangkapan
a. PerusahcinSkala Bcsar
2,S % * ^otalinvestasi
b. PerusahaanBc-rf.kala
Kecil 1 % X
Total
invesiasi
2. SlUP Budidayaa. Hefuidiioii
Skala Besar1 o- ^
invcstasi
Perusahaan
Berskala
Kecil 0,5 % X
Total
Invesiasi
b.
1-7 Hari Kerja
10
f (
Izin Fasiliias Periokoan(bidang penkanan)
UU No. 31 Tahun 2004
UU No. 45 Tahun 2009PP No. 19 Tahun 2006PER.12/MEN/2007
PER.05/MEN/2008 ..f-cK i;/MEN/2009
PER 14/MEN/2011PFROA No..44 Tahun 2007Por.ituran Oaerah No 3 Tahun
2009 leniciog izm Us<ih:i Penkanan
" jawab perusahaan sebanyak 2 lembarukuran 4 x 6 cm
Rckornendasi lokasi pembudidayaan danPiMiierinlah Oaerah.
• Andlisis mengenai dampak lingkungan(AMOAL)
ri'.".-,arc3tan di'.ffah^..i;i V.c
r.)fii',kap
KPPT5P
SlUP Penangkapan :Rencana usaha
foto copy aktc pcndman pprusahaan- Foto copy dokumen kapal- Surat keterangan domlsili
copy
- Foto copy Kartu Nelayan- Pas foto befwafna C0fbafu penanggung
jawab perusahaan sebanyak 2 lembarokiiran 4 x 6 cni
PersyaraCcJn diseidlikan ke KPPT5P 3rangkap
SlUP Budidaya :
• Rencana usaha
- NPWP
• Foto copy aktp pendirian perusanaan• Foto copy KTP
Surat keterangan domisili- Pas foto berwarna terbaru penanggung
jawab perusahaan sebanyak 2 lembarukuran 4x6cm
- Rekomendasi lokasi pembudidayaan dariPemerlntah Daerah.
- Analisis mengenai dampak lingkungan(AMDAl)
1. SiUPPenangkapan
c Perusahan
Skaia Besar
2,5 % XTotal• Investasf
d. Perusahaan
Befskala
Kccii 1 "c- *
Total
investasi
2 SlUP Budidaya
c.
a.
Perusahan
Skala Besar
1 % X Total
investasi
Per usahdoci
Berskala
• '•ci! 0 -• "" 'Total
lnvestdi>i
Sesuai
Peraturan
Daerah
1-5 hari
Kerja SetelahPersyaratan
Lengkap dansah
11
VI
VI)
Oinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Dinas
Kesehat.in
1 . izin Pemanfaacan Hasii
Hutan Non Kayu
1 I i:in Praktik Perjwat
Izin Praktik Bidan
1. Fotokopi KTP
2 Foto 3x4 sebanyak 2 lembarfotokopi NPWP
-1 f-otokopi SKTU
5 RcnCcTna usaha (layout loka^i)
' f^-'f.v.Trntan di'-Prnhlnn to KPPTSP ^
Permenhul No P.4b/rvU-nhut
11/2009
KTP
Kelerangan Domisili
Peta Lokasi
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3rangkap
3.
Kepmenkes Rl No1239/Menkes/SK,'XI/2001
tentang Regislrnsi don PrakiikPerawat.
Kfpmenkes Ri No HK02.02/Menkes/148/l/2010
leniang Izin danPenyeienggdum r'f<ikiikPerawat.
Permenkes RI No.
:Ci;Mcnkcs/Per/!/20!QTpntang Reeistrasi Tenaga
1. Kepmenkes Rl No.900/Menkes/SKA'II/20a2tentang Reglstrasi dan PraktikBidan.
! 1 Surat permohonan diatas materai 6000! 3 fotokopi Ijazah D3 atau SI yang lelah di
legalisir
j f oiokopi KTP
4 Rekomendasi PPNI Kabupaten
S.Rekomendasi dari puskesrnas seiempai
e.Surai Peryaiaah dan Dokier Pengawas~ joiai bcfbadan sch.ii dari Doktcr vang
punya SIP
S.Folokopi SIP/SIPP Yang telah dilegalisir9 Alamat dan denah praktek
10.Dataperalatan medikdan non medik11.Pas pholo 3x4 dan 4x6 sebanyak Z
lembar
12.Materai 6000 Sebanyak 1 Lembar
13.Fotokopi SKTU
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3rangkap
l.Surat permohonan diatas materai 6000Z.Fotokopi Ijazah D3 atau SI yangtelah
dllegarisir
3.Fotokopi KTP
Rn 300 000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
1-5 Hari
seteiah
persyaratan
lengkap
1-3 hari
kerja seteiahpersyaratan
lengkap
1-3 hari
kerja seteiahpersyaratan
lengkap
12
I2lr>KerjaTenagaTeknlsKelarmasian
2.PermenkesRlNo.HK02.02.Menkes/149/1/2000lentang
l:indjnPenyelC'n['.g.iraan
PraktikBidan
PermenkesRlNo
I61/Mpnkes/Ppr/1/2010
It-'ntanpRf>p,iMfa''.!Tpnan<ihlcsehauin
PermenkesRlNo
1464/Menkes/Per/X/2010
teniangl2indanPenyelenggaraanPraklik
Bidan
PeraturanPemeiintahnomor5iTahoi".ZGOv
tentangPekerjaanKefarmasian
PeraturanMenten
Kesehatanrjomot
S89/Menkc<^/P''r'v'poii
tentangRegistrasi.izmPraktekdanIzinKerja
lenasaKcicifniv.iju:--
4.RekonnendasidariIBIKabupaten
5.RekomendasidariPuskesmassetempat
6FotokopiSIP/SIPRV-inglel.iMdilefjalisir7Suratpernyaiaandandoklerpengawas8:Suratberbadansehatdaridokteryang
punyaSIP
9Alamatdandenahpraktek
10Dataperataiannu-dikdsnfiotitnecli)'11.Pasphoto3x4d>in4x6sebanyak2
lembar
12.Malerai6000Sebanyak1ibr
PersyaratandiserahkankeKPPTSP3rangkap1.Fotocopysurattanciaregistrasitenaga
kcfarmas-anynngdandilegaiisirasliolehKepalaDmasKesehatanProvinsiyangmasih
berlaku
2Suratpernyaiaanapoieker/pimprnantempatpemohonmelaksanakanpekerjaankefarmasianaiausuraikeierangandarisarana
i-r.'r.h;itan<;obaRaitemoat
3.Suratrekomendasidariorganisasiorofesisesuaitempatpraktek
4.SuratizindaripimpinanInstansi/saranapcioyo/ionkcicliolanuIu'iumGdokterdandoktergigiaimaksudbekerja(khususnyabagidoklerdandoktergigiyangbekerjadisaranapelayanankesehatanpemerintahatausaranapelayanankesehatanyangditunjukpemerintah)
5.Fotocopyijasahterakhir6.FotocopyKTPyangmasihberlaku7.PasFotoberwarna4x6(3lembar)dan
3x4(2lembar)berpakaianrapi
.Rp.150.0001-5hari
ker^asetelahpersyaratan
lengkap
13
j 4 i Izin Apollk I. undang-und<i.'ig Obdl Kl-tos(St 1937 No ^.11)
: Und.-in[; Ur:!.!ncNcmof C> T.ihimr.i'j; t -.ii.ouopi^.i
^Undcin^-Utui.inf; f-^otnor
Tahun 1997 leniang Narkotika4.Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
penicfinlahon dacrah5.Undang-Undang Nomor 33
tahun 2004 lentangPennibangan Keuangan arna_ra
Pemerinlah Pusat dan DaernhS-Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 leniang Kesehaian7.PGraturan Pemerintah Nomor 25
rahun r-RO U'-nianj^ penibahanatas
S.Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 1965 leniang Apouk
S.Peraturan Pemennian Nomor 52Tahun 1996 tentang TenagaKciehdloTi
in Peraturan Pemerintah Nomor
•'2 tahun 1Q9R lentang
Pengamanan Sediaan FarmasidanAlat Kesehatan
II.Peraturan Pemerintah Nomor25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Propensi sebagaiDaerahOtonomi
Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor
• 1332/Menkes/SK/X/2a02,tentang perubahan atas
Persyar.itnn diserahkan ke_ KPPTSP 3r<inp,kc"!p . ..... . .
I, Surat Perniohon,-)n Urn
2 FotocopY Sural Uin kerja ApoiekerFoiocoov Kariu Tnndo Penduduk
.1 rotccopv Pfn.ih Ranp.unnnstat'u'» b.ingun.TM
daiam bcniuk .ikt^- li.ik milik/sev.'n/kontfakS.Oaftar tenaga kerja dengan
mencaniumkan nama alamat
7 Asli alau foiocopv dafiar lerpcnnci alalperlengkapan apotik
aSurat pemyataan dari apoieJcer pengelolahdpoiik bahv.a bcV-'j.i trtnp pncfaperusahan farmast lain dan tidak menjadiapoteker pengelolah apotik lam
9.Akle pcrjanjuin kerjasanna apoiokcrpengelolah apot^t' pemriik Paranaapotik
lO.Surat pernyataan pemiiik sarana apoiiktidak terlibat pelanggaran peraiuranpt.-[undcn5-ur.'-c!r.£,vt.' - ---- -•
II.Folocc;:,- dan Asii S'UPl2.Foiocopy dan Asli TDUP1? Daftar dan Harga Obat vang dijual14.Gambar Lokasi Apotik
i IS.Gambar hiaidse re(i)uol CLul
pprwaratandiserahkan ke KPPTSP 3 rangkap |
Hp. 700.000 1 - 0 ti.i.''
kerja
GCtCLlh
I sui.il
-.rj-K-thi...
I n niaMik
dan
persyaratan
lengkap
14
! I
Izin Toko Obat
Izin PengobatanTradisional (Batra)
Peraturan Menteri Keschjtaii
Nomor 922/Menkes/Per''>./:-''"3 lkcleniu.in ^
petubofian izin apoUk.JoPor.mir.m Mrnicri Ko'ioh.ii.in P.!
No 'JJ'M*1 *lonUifir: '
pe^1beflclf^ u'l" .ipo'.if.
12.Peraturan Mcntefi Ke':.ftiaMfi
Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang orgnnisasi d«in latadeparlemen kesehatan
13.Pefdturan Menleri KesehstanNomor
284/Menkes/Per/in/2007
tenlang npolik rakynl
1.Undang-Undang notnof 28Tahun 2009 tontang pajnkdaerah dan retribusi daerah
2.Keputusan Menteri Kesehatan RlNomor ;
1331/Menkes/SN/ a/20uZtenlang perubahan atasFcfubahan ata: Pcrotiiran
Menteri Kesehatan Rl Nomor:167/KAB/B.V1I1/1972 tentapR
pedagang enceran obatS.Peraturan Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat Nomor: 49Tahun 2007 tentang retribusiPemberian izin dan BimbinganPengendalian di BidangKesehatan
1, Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak
1 5uf>il P-fniohon.ui l:in
2 Fot."^copv dan A5li SfUP3.Fotocopv dan Asli TDUP4.Surat l2in Tempal UsahaS.S-jrat p<_-riiv3t.inn 'il.in bekerja <;pbap3'
Kcr^jnggung jj-.vjb
e.Fotocopy surat izin kerja apoteker/AA/TTK7 FotocoDv Kartu Tanda Penduduk8.Pas Foto Ukuran 4x6 warna (2lembar) dan
3x'l (1 lemdar)
9.Surat pernyataan pemilik sarana loko ooditidak terlibal pelanggaran peraturanperundang-undangan di bidang obat
10.Daftar dan harga obat yangdijual11.Gambar lokais apotik12.Gambar etalasepenjual obat diapolik
Persyaratan dlserahkan ke KPPTSP 3 rangkapl.Surat Permohonan Izin2.Fotocopy akta pendirian badan usaha
Rp 250,000
Rp. 250.000
1 - S Han
teteiah
pff.'r ar.it.in
lengkap
1-3 hari
kerja
15
! ' Ii:in
Daerah dan Retribusi Daerah2.Undanp,-l)ndang Nomor 36
lahuti TiXiv u-fiiant".
3.Kepulusafi Menieti Ke' eluiUin HiNomor
00G/(\'tni-:-nkec/SK/.'O!:
iL'tu.mf,
TradisioHiil
4.P6faturan Daerah Kdbiipt^icn
Seram Bagian Barat Nomor : 49Tahun 2007 tentanp retnbusiPemberian i:in dan BimbmganPengendalian di bidangKesehatan
1 VopmonkPS Rl No.1•jf;:>/MCKjwrCf/';t^/Y 11/2001
teniang Registrasi dan izinFraklek Fisio Terapi
2. Permenkes RlNO.161/MENKES/PER/I/2010lentang Registrasi TenagaKesehatan
perorangan yang sah3-SuSunjn direksi/ pengurus pfm -iluKin-1 Polnc'-'iW K.Ktu Tcind.i Pcncludut
'j Surai pernyjt.ian pcmilit lid.il-. icthb.i;pelnnf.f.aran ppraluran pprimdang-uncl'nv,.)n di bid<inp farmnoi
• v.inr rr'Tir,.">.taV,'?n h.mtMirmndJlcim ' • .v'.ih
/ f-oiocopy ddf> Asli SIUPS.Folocopy dan ash TDUP9.Surat Izin industfi kecil dan Tanda Daftaf
I industn
lO.Prolap (prosedur tetap) cara pengolahanObatTradlsional.
1l.HdsiI Uji Ldbofjtorijrn SjiiTipcI ObntTradisional
12 Surat pcrnyataan kesediaan melakukanpemeriksaan berkala
n.FotO'.upv Nomor Pokok Wajib Pajnv.(NPWP)
14.Denah Lokasi Tempal Usaha
15.Denah Etalase tempal usahaRj. Folu be. 4x6 (2 icmbar) d^n ^v/i{1 iembjr)
por5yratnn dKprahkan ke KPPTSP 3_r^ngkap1.
I 2,
3.
Surat permohonan diatas materai 6000Fotokopi KTP
Fotokopi ijazah pendidikan fisioteratisyang di iegalisirFotokopi SIF yang masth berlaku yang diIegalisir
Fotokopi SKTUFotokopi izin gangguan
Surat keterangan sehat dari dokter yangpunya SIPSurat keterangan dari pimpinan sarana•elavanan kesehatan yang menyatakan
Tarif sesuai
fCi Ijiui - •
Oaeraii
seielah
persyaratan
lengkap
1-3 hari
pctSyofulon
lengkap
16
Izin Balai Pengobaian/Rumah Bersalin/ Klinik
1, Pemenkes fti No. 920 Tahun
1986 tenlang Upaya
Pelayanan Kesehatan SwastaOibidan^
2. Permenkes Ri No
028/Menkes/Per/l/2011
tenlang Klmik
tanggal mulai kerja9. Fotokopi dcnah bangunan / ruongan10. Pas photo -1x6 sebanyak 2 Icmb.u11. Materat 6000 sebanyak 1 lembdt
12. Surat keterangan menyelesaikanadapiast bagi lulusan luar negpri (tulaadal
13 Rekomj'ndasi pusK('!;ma«.
14. Daftar pcralaian v^ng digunakjn
Persyaraian diserahkan ke KPPT5P 3 rangkap1. Surat permohonan diatas matcrin 60002. Fotokopi KTP
3. FotokopiSKTU . , ... -FotcJ:c:pi 'z\r.
S. Surat izin sementara dari pemdasetempat (izin mendirikan)
6 Sural pcrnvaiaan daripenanggungjawab/pimpinan
7 Surat pernyaiaan dart lenaga perawat.bidan dan tenaga administrasi
8. Struklur organisasi pelayanan yang diL:r3ik,~"; pembagian tugas sertafun.-' ^
9. Data peralalan medis dan non medis10. Fotokopi Akta pendirian yayasan dari
Notaris
11. Fotokopi :>u{dl izin leiap yangidnia(untuk perpanjanganj
12. Fotokopi surat penugasan Dokter (SP)yar)g di legalisir
13. Fotokopi Ijazah dokter yang di legalisir14. Fotokopi SIP Dokter yang di legalisir15. Fotokopt SIP Bidan dan SIP Perawat yang
di legalisir
16. Ijazah bidan dan perawat yangdilegalisir
17. Fotokopi SIPB Bidan dan SIPP Perawat
Torif sesuai
Peraturan
Oaerah
1 - 5 hari
kerja setelah
per&yaralanIpnpkap
17
L'ln Oplikji
2.
3.
M-pnicnkes Rl No1424/MENKES/SK/X1/2002
tenlang PedomanPcnyelenggaraan OpukaLKepmenkes RlNo.544/Menkes/SK/Vl/2002tcntang Registrp.si dan IrinKerja RefraksionisPermenkes Rl
No.l61/Menkes/Per/I/2010
teiUciiig regislrasi icnago kerjci
yang di legalisir18. Pas photo 3x4sebanyak 3 lembar19 Di'nali bonj^unan, ruangan dan loVa'ii20. A\nibulance unluk fawat inap21 Foiokopi NPWP22 Rpkomendasi dari puskesmas
diserahkan kn KPPTSP 3 rnnpkap
1 Surat pprmchonan diatas maierai bOOO2. Fotokopi KTP3. Foiokopi SKTU
4. Foiokopi i:in gangguan
5. Akia pendifian oplikal yang disahkannoiaris
6 Surat oemvataan kesefJTaan RefraksionisOptisjon (RO)uniCtk menjadipenanggung jawab pada optikai dengankelengkapan sebagai berikut ,a Sural perjanjian pemilik sar.ma
dengan RO
D. Foiokopi KTP RO
c. Foiokopi ijazah RO yang di Ifgalisird. Surat keteranean berbadan sehat
dari dokter van? mempunvai SiP
e. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3lembar
Sural pernyaiaan kerjasama dan laooi.• Inno.lPDSa
pCSoTiein, Olio -
sendjri
Materai 6000 sebanyak 1 lembarfoiokopi denah bangunan / layout lokasiFotokopi NPWPDaftar pegawai serta tupoksinyaDaftar sarana dan perlengkapan yangdigunakan
Denah lokasi
Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar
7.
8.
a.
10.
11.
12.
lant sesuai
Peraturan
Daerah
I 1 - S fi.iri
I kerja setflahpersyaratan
lengkap
! I
10 Izin Prakick Apoieker
I
i )
1.Pcfdlur^m pcnu'fifitoh fJomof SiTahun 2009 teniang PekerjaanKefarma<;ian
2.Peratur3n Menien KesehaianNomor 889/Menkes/Per/V/2011tentangRegistrar, Izln Prakteig
L dan Iztn Kerja lenagn
Kcfarmastan
15. Rekomendasi Puskesmas
16- Surai kct dari organisasi vB menyatakan17 t'.ihv.M KO yangdiajuk.m hanya menjadi
p»'nangiing
18 lawab dari dari optikal yang mengajukani:in tcf'^ebut
.If ,il in ()is»^rnhk<ui kt' f.Pr' ISP 3 r.U"if>
'l FoiuLOpy Surat T.mda ApoieVcryang dilerbilkan dan dilegalisir asli olehKornitc Farmasi Nasionai (KFN) yang masihberlaku
2.Surat pernyalaan mempunyai lempatprakteic atau surat Jceterangan dafi saranap^.-!^v..njn kcschatonprakteknya
i 3 Surat izin dari pimpinan mstansi / saranaj pt'layanan kesehatan dimana dokter danI dot ter cig' dimaksud boVorjn (khususnvai br^P: doktpr dan dokter gigi yang bekerjaI disarana pelayanan kesehaian pemerini<Jh
aiau sarana pelayanan kesehaian yangpcn-icrintnh)
•;.Fc:c;ccpv ijaish let^ikhirS.Foiocopy KTP yang masih berlakuf> Pas Foto berwarna 4x6 (3 lembar) dan 3x4
(2lembar) berpakaian rapi
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3rangkap
P.p ISO 000 1 - 3 hari
kerja
seielah
persyaratan
lengkap
n Izin Praklik Ookter Pf^raturan Menieri Kesehaian Rl! Nomor1:,i:/Me»ik..-./PtK/lV/:00' li-ni.inc
\i\n prakiek dan ppl.ik^,iinn.inpfjktck kedoktcrnn
ntnp<:
Dpr^arnbsnpan
dan Energi
Izin
oeneeboran/Ekploiiasi Aif
bawah Tanah (SlPA)
Peraluran Oaerah Kabupaien
Seram UdGido barai No. 3S Tdliuu200/ icfuang Pengelolaan Air
Tanah
l.Fotocopy SuralT.inda Registrasi Ookteratau.Surai Tand.i Dokter Gigi,',Tnp, flrtorbitknn d.in clit-'i'.nlisir ."iSli olehkbnMl kedokief JI1 uvjonr-Ma yinp. r^asihberlaku
Sur.H ppfnyataan nn-mpunvji lempatpr.it r.'k .iMu '.ur.n V'•t-T.mivin dnn sarnn,ipci.i.-ifcifi t>:""'palprakteknyj
B.Surat rekomendasi dan organisasi profesisesuai lempal prakiek
4.$ural i^in dan pimpinan instansi / 5»aranjpelayanan kesehaian dimana dokier dandoktefgigl dimaksud bekerja (khususnyabac' dokier d«Tn dokier pigl yang bekerjadisarana pelayanan kesehaian pemerinlahatau sarana pelayanan kesehaian yangditunjuk pemonniah)
5.FoiucopY ijiis.Tli ti'fjkhifG.Fotocopy KTP y.ing masih berlaku7.Pas Foto berwarna 4x6 (3 lembar) dan ^xA
(2 lembar) berpakaian rapi
Feisydfdtar. J,sor.ihkan kc KPPT':-^ 3 r.ingkap
Piuiang Reiribusi dikenakan kepada-r-inn nriK->ri; ntaii h;?rian vanR
melaksanakan pengambiinn danpemanfaatan air lanah.
Rp. ISO.OOO
izin pengeboraneksploitasi airtanah
Perusahaan
; 1.000.000
a.
b. Pengusaha: 700.000
c. RumahTangga
100.000
1-3 hari
kerjaseielah
persyaraian
lengkap
1 - 5 Hart
kerja seielahpersyaratan
lengkap
2 ! l?in Pengamb'lan AirB.v.vdh Tannh
Peraturan Daerah Kabupaten PiuUing Rotribusi dikennkan kepada orang
Seram Dagian Bnrat No. 38 T.ihun | pt ibadi <itau b.Klnti ynnj^ mol.!k'.;innkan2007 teniang Pefigclolaan An ; c).)n pcm.inijjian .iit U)n<iliTanah
Izin penganibilan
Air Bawah T.iiuiti
a 0 lOi!
mi/bin
^UflUJf I
GOO OC?
SijjJKi: ;•
lil. d-,l
900.000
b. 101-500
m3/bln
Sumuf I
800.000
— Sumur n,
- Ml, dst
1.300.000
c. SOMOOl
m3/bln
Sumur I
1.000 000
Sumur II,
III. dst
1.400.000
1 - 5 Hari
kerja setelahpL'fSyaraian
lengkap
1 1 1 d. 1001-2500
m3/bln
Sumuf I .
1.500.000
Sumiir II,
III, dst ;
2.000.000
>2500 m3/bln :
2.500.000
3 Izin Perusahaan
Pengeboran Air BawahTanah (SIPPAT)
Peraturan Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat No. 38 Tahun2007 tentang Pengelolaan Air
Tanah
Piutang Retribusi dikenakan kepadaorang pribadi atau badan yangmelaksanakan pengambMan dan
pemanfaatan air tanah.
Rp. 1.300.000 1-5 Hart
kerja setelahpersyaratan
lengkap
21
IX j Dinasj pL'kOfJilvJ"
l.'tnu"!
S f izin Juru Bor
cm
i l.'J
Usaha Jasa KonGiru5v<.i
v \
Peraturan Daerah Kabupaien
Seram Dagian Barat No. 38 T.^hun
:00r tent.Tng Pcnoclola;in AirTanah
Perdci No 09 Tahun 2009 Tcnianp,
liiii U«.aha ia^a Korriiruk'.i
Piutang Relribusi dikenakan kepadaorang pribadi aiau badan v^ngmelaksnnakan penpambilan dan
pcmanfaaian air lanah.
Fotocopy akia pendirian badan usahadan akia perubahannyn ( khususppmohon vang berdbadan usahai
F050C0PV Sontfikai Badan usaha v-'i'iKtclah difL'gisuasikan olehasosiasi/lembaga
fotocopY sural pengesahan dari instansiydng berwenang
Fotocopy NPWP dan PKP
' Fotocopy SITU perusahaanFctoccpv Ijasah. folocopv tonacadan KTP
Pas fotolerakhir direktur/pimpinanbddan usaha sebanyak 2 (dua) lembarukuran 4x6cm berwarna
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
Rp. 600.000
Untuk jasa
konsuHa'-i
a. Ku<ilitH'.
^-p
• 000 TOO '
Tahun
b Kualitas
inoncnj^ah
Rp. 7S0.000/Tahun
c Kua'ita<: Vpcif; Rp. SOO.OOO/Tahun
d Perubahan
ujJi-' kuaiiias
besar
menefigah
dan kecil
sebpsar 50%
dari biaya
pemrosesan
lUJK baru.
Untuk jasa
pclokio'-j,
a. Kuaiiias besar
:Rp.
1.000.000/
Tahun
b. Kualitas
menengah;
Rp. 750.000/Tahun
c. Kualitas keel!
1 - 5 Hari
kcrjn setel.Thpf'rsyiJrot.Tn
lengk.'ip
1 - 5 Han
kf'fj.i seieidh
persyaraiaii
li-ngk<ip
22
Izin Mendirikan RumahTinggal
I I
Undang-undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahanat<is Undang-UndanR Nombr 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Banp.iinan (LpmbaranNegaf.i Ropublik Indonf.ia 1Tahun 1994 Non:ior 62,tambahan lembaran Neg.uaRepublik Indonesia3S69)
Nonior
Undang-Ui'.dang Nomor 3;Tahun 2004 tentangperimbangan keuangan antaraPemeriniah PuicjlPemeriniah Daerah (LembaianNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438)
Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah
Bangunan Rumah Tinggal1. Menglsl formulir pcrmohofian 1MB2. rotocopv KTP p-mohon vang mafih
berlaku
3. Apabila diwakilkan. haraplampirkan suf.u '^uasa -
berUiVu
4. Folo ukur-in 3..! berwarna 12lembar)
5. FolocopY sertifikat lanah / suralketerangan kepemilikan tan.^h darikepala desa
6. Fotocopy surat keteranganpembangunan dari kepala desa dandi<;ahkan oleh camat setempat
7. Gambar lokasi nembangunan8. Gambar bangunan9. Perhitungan rcncana anggaran
biaya (RAB)
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3rangkap
; Rp. 500.000/Tahun
Perubahan
lUiK kualiiai
besar
menengah
dan kec.ll
•..•>bcsar 'jO".-
d.iri biaya
pemrosesan
lUJK baru.
1. 5 fo dan hasilperkalian biaya
1 - 5 Han
kerja seielahpersyaratan
lengkap
23
Izin Mendirikan BanE,jnanKantof
Peraluran penierintah nomor
66 Tahun 2001 tentang
fclfibu Dapf iih (li.'inharonNegofa Rcpublik RepublikIndonc^i.i Nomor -1139)
Dalnm
Negen rjoir^or 174 Tahun 199"tentang Pcdoman Tata CaraPertiunguian Reiribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten
'Seram Bagian BaraC Nomor 42Tahun retribusi lz)n MendirikanBangunan
Undang-Ljndang Nomor 12Tahun 1904 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomof 12
Tahun l98b teniang Pajnk Bumi
dan Bangunan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 62.tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia i^onior3569)
Dndane-UndanR Nomor 33
Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antaraPemerintah Pu';nt danPemerintah Daerah {LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438)
Undang-Undang Nomor 28
Bangunan Kanlor
1. Mengisi formulir permohonan IMB2. foiocopy KTP pemohon yanp, mnsih
3. Foto ukuran .1x4 berwarna (2lembar)
4. Foiocopy seriifikal lanah / suralke:c-fongan kcpcnilik'in tannh darikc p J i<3 d C"j
5. Fotocopy akte perusahaan6. Surat ijin usaha perdagangan (SlUP)7. Tandadaftar perusahaan (TOP)8. NPWP perusanaan
9. Sural kelerangan pembangunan
dari kepala desa dan disahkan olehcamat setempat
10. Gambar lokasi pembangunan11. Gambar bangunan
12. Perhitungan rencana anggaranbiaya (R-^B)
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
1,S% dan hasilperkalian biayapembangunan
1-SHari jkerja seielah jpersyaraian
lengkap
24
I I
•1 : izifi Mcndifikcin Ru^.o
! (
I .
Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah
Peraturan peniur inldli nomof
66 Tahun 2001 teniang
reuibusi Daerah (lembaran
Npp.ara Rrpublik RonuhlikIndonesia Nomof -H 30:
Keputusan Menleri OalamNegeri Nomor 174 Tahun 1997tentang Pedoman Tata CaraPennungutan Retribusi Daerah
Pcraluf an Dj'jf ah Krib-'p.itcn
Seram Bagian Barat Nomor 42Tahun retribu<;i Izin Mendirikan
Dan[junan __
UnJjnj'^ utHlarij; rjomor 12T-ihun 199-1 toniang Porubahan
alas Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
ioi! .V
Tahun 1994 Nomor 62,t;>mbahnn Ipmbaran Npsara
Republik Indonesia Nomor3bby)
Undnng-Undanp Nomor 33Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antaraPemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
1 Mon[M'">i fofriuilrf permohonan 1MB2 Fotocopv KTP pemohon yang masih
berlaku
3. Apabila diwakilkan, harap lampirkankua'-.a ' KTP y-T^g masih berlaku
roto ukuran berv/arna (2 lembar)
5. Folocopy serlifikat tanah / suratketerangan kepemilikan tanah darikepala desa- , r-.rir'^innnnnn
o. rul.oi.upit ij'"
(SlUP)
7. Foiocopy surai keteranganmembangun dari kepala desa dandisahkan oleh camat setempat
8. Surat keterangan tidak keberatan dariwarga sekitar apabila bangunantersebut bertingkat leblh dari 2 (dua)(dilampirkan KTP dan tanda tanganwargadiatas meterai Rp. 6000)
9. Gambar lokasl pembangunan
1. 5 % dan hasi!
perkalian biayapembarigunan
1 S Han
kerja scielah
pef syar Jian
Icngkap
25
5 Izin Mendirikan Bangunan
! Penpinaoan
4438)
Undatig-Undont,; rJomor 28
fahun 2009 leniang Pajok dan
RcinbuM Oaerah
;\'ftan nomor
OD Tdhuii Icntjn^
rctribusi Daerah (lembaran
Negara Republik RepublikIndonesia Nomor 4139)
K6pulusan Menieri DalamNegerl Nomor 174 Tahun 1997 |leniang Pedoman Tata CaraPemungutan Retribusi Daerah
Per.nuran Dacrah Kabupaten
Sercmi Bagian Barai Nomor 42Tdluiti relribu-M l;in MendiriVan
Bangunan
Undang-undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahan
aias Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
ddii Gat'igurior. ^Lcrr.bnr^..Npfara Reoublik IndonesiaTa^tin 1004 Nomor 62
tambahan lennbaran Negara
Republik Indonesia Nomor3569)
Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antaraPemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran
Neeara Republik Indonesia
10. Gambar bangunan
11. Perhitungan rencana anggarjn biaya(RAB)
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 ' ingkap
Bangunan Penginapan dan Hotel1. r.icr^gjii pcrn'.oncn::" 1MB2. rOiuCCp-, .vTP jj-'o
beriaku
•: An:ihii,i dtwakilkan, harao
lampirkan surat kuasa + KTP yangmasih bcrlaku i
4 Folo ukuran 3x4 berwarna (2 |'embar)
5. Fotocopy sertifikat tanah / suratketerangan kepemilikan tanah darikepala desa
6. Fotocopy surat ijin usahaperdagangan (SIUP)
7. Fotocopy surat keteranganmembangun darl kepala desa dartdisahkan oleh camat setempat
1, 5 % dari hasiiperlM'i.in hinv.ipemb.'^n/jnan
1 • 5 Han
kerja SPtelahpcrsvarai.m
lengkap
26
6 I izm menairiKati udn^unun
Papan Iklan/ReklDme
Tahun 2004 Nomor 126,tnmbahan Icmbarnn Negara
Rcpublik Kidone'.i.i fJonior
4J38)
Ufidang-Undan^ 28Ijruin .""OO'.' ti-n!.!!"•(" • •;.i' da'i
Reuibu-}! DiU'f.ih
Peraturan pemerinlah nomor
f)6 Tahun ?001 lentang
fclnbusi Daefah (Ipmbaran
Negara Republik RepublikIndonesia Nomor 4139)
Keputusan Mentci DalaniNcgeri Nomor 174 Tahun 1997tentanp, Pedornan Tata CaraPemunguian Retnbusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat Nomor 42Tahun relribusi izm Mendinkan
Bangunan
Momnr 1*7Ui luoi ig* u I HJU'-5
Tahun 1994 tcnlang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 teniang Pajak Bumidan Bangunan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 62,
tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3569)
Undang-Undang Nomor 33
8. Surat keterangan tidak keberatandiifi warga sekiiar apabilab.iiitiutuin iL'.-ifbul bertingknl Icbihdofi 2 (dua) (dilampirkan KTP don(cind.i tcing.'tn vv.ifga diatas meleraiRp GOOD)
•: Ar.'DAt diiri dina«. lerknil
l.tpoO'!."! bi.-rijkuf.inbesar)
10. Gambar lokasi pembangunan
11 Gambar bangunan
12. Perhiiungan rencana anggaran
biaya (RAB)
Persydrjtan cisc-rahkan ke KPPTSP 3 r.ingV.Tp
RanPiinan Paoan Iklan / Reklame
Mpngisi formulir oermohonan 1MBFotocopv KTP pemohon vang masihberlaku alau kuasanya
Foto ukuran 3x4 berwarna (2lembar)
Fotocopv sertifikat tanah / suratketerangan kepemilikan lanah darikepala desa
Fotocopy akte perusahaanFotocopy surat ijin usahaperdagangan (SIUP)
1, 5 % dari hasilperkaliari
pernbjngur.an
1 - 5 Hari
kerja scieiahper syaraian
lengkap
Tcihun 2004 lenlang
porimbanfjan keu<ingan aniara |tV'nii'Miiii.ili Pu:.at
Peinerim<)h Ddufdh (Lonibafofi •
Nf'g.if.i Rcpublik Indonositi 'T.-ihun JOQ'i Noinof 1?G 1: rTilt.ih.in 1,'mb.Kjn
Kt-(»uljlik ItidoticjiJ i';o:r.u.' .J438)
Undang-Undang Nomor 28T.ihun 2009 lentang Pa)ak d;in
Relribusi Daerah
Peraiuran pemenntah noinof
C6 Tahun 2001 tentang
ff'tribusi Daerah (lembarnn
Ncgara Republik RepublikIndonesia Nomor 4139)
Keputusan Menteri OalamNegeri Nomor 174 Tahun 1997lenlang Pedonian Tau CaraPemunguian Reinuuii Dac/ah
rc.'oljrar. 03c:2h Kabiipaten
<>eram BaEian Barat Nomor 42T;ihun rptribusi izin Metidirikan
Bangunan
7. Fotocopy tanda daftar perusahaan(TDP)
r' .. '"••lirat keiPfanp.an mpintuHicun dnrii".'p<Tla desa dan di'-ahkan olchcamat setempai
0 'jurat kctcrangon tidn^ keberaumri.iri wafpa snVitar apabila
L" ["i'ljn.Ti bf IiHfk.it li'bihiifiri 2 idu.i) idildfupifkoti KTP danlanda tangan warga gdiatasnieterai Rp 6000)
lO Sufdi keiorangdn pembangunandari camat
11. 6ambark}>(asi pembangunani2 vjcj'Vibjf bO''{^u!ii3n
13. Perhitungan rencana anggaran
biava (RAB)
28
Izin Mendtrikan Bangunan
MtliV. Pemerintah Pusat
i d.in Dacrah
i •
Undang-undang Nomor 12tahun 1994 tentnng Perubahan
dias Undan(^"'J"'-"«"'h 'Joinof U'Tahun 198S leniang Pdjak Bumi
dan Bangunan (irmbaranNegara Rrpubli^ ifidonc.i."!Tahun t t.?
lanibahan jn Neg.i' •:
Republik Indonesia Nomof3569)
Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 teniang
perfmbangan keuangan antaraPemefiniah Pu>ac danPemerintah Daerah (Lcmbaran
Negara Republik indone' iaTahun 2004 Nomof 126,lambahan ietnbafan Negara
Republik Inrlon.".!,! Nomor
4438)
Undang-Uficarig
Tahun 200-s tcniorig Pajak oan
Retribusi Daerah
Poratiiran ppmerinlah nomor
66 Tahun 2001 leniang i
retribusi Daerah (lembaran
Negara Republik RepublikIndonesia Nomor 4139)
Kepulusan Menleri DalamNegeri Nomor 174 Tahun 1997tentang Pedoman Tata CaraPemungutan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten
Bangunan milik Pemerintah Pusat danDaer.ih
I '.U iigi'.i lornnilir pprrnohonan IML^: Fotocopy Sural Pcrj.it^juin
(KONTRAK)
3 ' oifcopy dokunien f,<inib.Tr
f.'t'Tnpv rencan.i hiav.i
1, 5 % dari hasilpefkalian biayapembangunan
1 - 5 Hari
kerja selelahpt'fsyaraian
lengkap
29
l/in Mpndinkan Dangunan |
f'rfi-'.tdik.in Sr-Kitr
Seram Bagian Barat Nomor 42! Tahun reiribusi Izin Mendirikan
Danfjuftiin
U/idJng-urid<jng Noniof 12T.ihi.;n U'-ntan^ Pefub.ih.Hi
.nn<. Und.inp,-Undanp, Nomor 12Tahun 198b teniang Pajak Bumidan Bangunan (LembaranNegafo Republic IndonesiaTahun 199-1 Nomor 52.
lambahan lembaran Negara
RepubHk Indonesia Nomor
3569)
Undang-Undang Nomor 33Tnhun 3004 teniang
perimbangan kcuangan antara
Pcmofi'UJh Pusai d.!'i
Pemerintah Oaerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126.
tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438)
Tahun 2009 lentang Pajak danRetribusi Daerah
Peraturan pemerintah nomor66 Tahun 2001 lentang
retribusi Daerah (lembaranNegara Republik RepublikIndonesia Nomor 4139)
Keputusan Menteri Dalam
Bangunan
pc-mcrintafi
1. Mengiii lormulit pc.*rnio!iu:i.if. If.IB2. Foiocopy KTP pemohon yang masiti
berlaku
3. Apabila diwakilkan, haraplampirkan sural kuasa ♦ KTP yang
_,masih berlaku4r Foto ukuran 3x4 befwama • (2
lembar)
5. Fotocopy scrtifikat tanah / suratkctcrangan kepemilikan tanah dartkepala desa
b Surat Rekomcndasi dari dan KepalaOaorah (BUPATI)
7 Surat Keterangan dari dinas terkait8. Fotocopy surat keterangan
mcmbangun dan kepala desa danoiiahkan oleh camai setempai
9. Surat keterangan pembangunandan
r>okiimpn AMDAL dari Dinas
TorUa't Uintuk bangunan
pendidikan berssifat khusus)Gambar lokasi pembangunan
Gambar bangunan
Perhitungan rencana anggaran
biaya (RAB)
in
11
12
13
Petididik.^ n '.nlnin 1 ^ "-e (l.)M ho5.'i I 1 • S Hari
biciv.i I Vnrin <;ptplahp.-'f.var.uan
iL-ngkrfp
30
Iztn Mendirikan Panti
Jompo.Panli Asuhan daniejenisnya
Negeri Nomor 174 Tahun 1997tentang Pcdoman Tala CaraPenninguijn ReU'busi D<icfah
Per.Huran Dacroh Kabupaten
Sefdiii Ddgun Bjfjt Nomor JT jTiihiin itiiJ".' I»in Mt'ndink.ni
' B.inpuna^ iUndangundang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahan
alas Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 icntang Pajak Bumi
dan 8angunan (LembaranNepara Republic IndonesiaTahun 1994 Namor 62,
tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3S601
Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,
f ^rvsK'>r->f>lOIHUOMUM l>^4 , ^ ^
Republik Indonesia Nome4438)
Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah
Peraturan pemerintah nomor66 Tahun 2001 tentang
retribusi Daerah (lembaranNegara Republik Republik
Bangunan Panti Jompo, Panti Asuhandan Sejenisnya
1. Mengisi formulir permohonan 1MB2. Fotocopy KTP pemohon yang masih
berfabi
3. 'Apabila diwakjikan, haraplamplrkan surat kuasa ♦ KTP yang
masih bclaku
4 Foto ukuran berwarna (2lembar)
5. Fotocopy sorlifikjt tonah / "iuralkelerangan kepemilikan tanah darikepala desa
6. Surat keterangan dandinas/instansi terkan
7. Fotocopy surat keteranganmembangun dan kepaia dtjsa danrjicThl-an nioh rsmat ^PfPmoat
S. Gcmt:j.' pv'*^bn"r'.:";>n9. Gambar bangunan
10. Perhitungan rencana anggaran
biaya (RAB)
1. S % dan hasii 1 5 Han
perkalian biayapembangunan
kerja setelahpersyaratan
lengkap
31
10 Izin Mendirikan Bangunan
Hoiel
Indonesia Nomor 4139) |
KepuUis^tn Men (Of I i' jUii ''
Negeri Nomor 174 Tahun I'jO/ |tentang Pcdoman Tnta (.arj ;f'emungut.in Rt/lnbuM D.u'Uif*
Peratufan Dacr ah KjDup.fK'f
Seram Oagian Barai Nome: -i.'
Tahun retribusi Izin Mendirikan
RangunanUndang-undang Nomor 12Tahun 1994 tenlang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 12Tahu'h 1985 leniang Pdjak Bumi
dan Bangunan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 199-1 Nomor 62.
lambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3569)
Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 leniang
perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusai danr»»^ A^u tt r>rY^KT>ranrCiUCiiMvoi*
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,
tambohan lembaran Negard
Republik Indonesia Nomor4438)
Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah
Peraturan pemerintah nomor
Bangunan Pengmapan dan Hotel1. Mengisi formulir permohonan 1MB2. Fotocopy KTP pemohon yang masih
befldVu
3 Apabila diwakilkan. haraplampirkan surat kuasa + KTP y<ing
rnasih berlaku
.1 Folo ukuran 3*4 berwarna (Jlembar)
5. Folocopy sertifikat tanah / suraiketerangan kepemilikan tanah darikepala desa
6. Folocop/ surai ijiri usaiiaperdagangan (SlUP)
7. Fotocopy surat keteranganmpmhanpun dari keoala desa dan
dtsahkan oleh carnal setempat
S. Surat keterangan tidak keberatandari warga sekitar apabilabangunan tersebut bertingkat lebihdari 2 (dua) (dilampirkan KTP dantanda tangan warga diatas meteraiRp. 6000)
9, Dokumen AMDAL darl dinas terkait(apabila bangunan berukuranbesar)
10. Gambar lokasi pembangunan
1. 5 S don hav'
perkalidn bidya
pembangunan
1 - 5 Han
kerja seielahpersyaratan
lengkap
32
Dinas Sosial
Nakertrans
i2in
Peraididf!
a. Ketel Uap
UfL..!; .OH
Lift Lislrik
Donanplf;^! Pplir
Skv Climber
r'cMld^.Jngdd
66 Tahun 2001 lentang
retribu;.! Daerah (ipmbar.in
Rt'publir. ' •
indo'te:>ia fJomor 4l39i
Keputu'-.m Mentr-n D.'ilHtn
("JOf.tMi ^Jnf•f^or ]7.1 T,lhi;ri 1^0 •U-nijn,j P'.-clomnr T.i: • •
Pemungijt^in Retfibu-.i
Peraturan Daerah Kabupaien
Seram Bogian Barat Nomor J?Tahun retribust Izin Mendirikan
Bangunan
NL'ic. uap - Uu uap Taiiuii 1330Peraluran Uap Tahun 1930
Turbin Uap : Peraturan Uap
Tahun 1930
Lift Lisirik ; Peraturan Menieri
Republik Indonesia Nomor. Per-
03/Men/1999 tentang syarat-
syarat keselamatan K3 Liftuntuk pengangkutan barang
dan orang
d. Penangkal Petir : PeraturanMenterl Tenaga Kerja Republik
11. Gambar bangunan
12. Perhitungan renc.m.i -inggaran
bi.iva (RAP,)
1 Surat pemohonan
2. Fotokopi NPWP
1 3 SKTU
j .J Fotokopi KTPPc)'j Foto Jx6 sebanyaV 2 Lenib.it
6 Surat kuasa bagi yang dikuasakan
Persyaraian diserahkan ke KPPTS 5 rangkapH.!.,il riks.^
jpciialis
UJI di lapanr.an oleh tenaga
Hasil uji riksa lapanganKPPTSP 3 rangkap
diserahkan kc
Gratis. Icecugl?
bantuan survey
ditanggung
ocmohon
a votpl Uap
Perbuah
Rp. 750.000
b. Turbin Uap
Perbuah
Rp. 1,000.000
c. Lift Lisirik
Perbuah
Rp. 300.000
d. PenangkalPetir Perbuah
Rp. 250.000
e. Sky Climberperbuah
Makstma!7
hari
kerja
setelah
persyaratan
lengkap dansah
1 s/d 7 hari
kerja
33
1
1 ijitr:"!'tjltl
Renc.in.1
a. Ketel Uap
b. Pemanas Oli
c Turbin Uap
d. Lift LISUik
e. Kompresor
e. Boto) Bd)a
C.
Indonesia Nomor Per-
02/Men/1989 leniang
p(.'n(;jwc)san fisial.jsi pi.-nV'-'Iut
petu
SVy Climber
Hjbil rikbi.1
spesialis
uj.
Hasil uji riksa l.ipanganKPPTSP 3 rangkap
C.
Kciel Unp • UU Uap Tahun 1930Peraluran Uap Tahun 1930
Pemanas Oli : Peraluran Uap
Tahun 1930
Turbin Uap ; Peraluran UapTahun 19W
Lift LiSlfik PcTaiufdn I'viUtUOfiRepubltk Indonesia Nomor Per-C3/Men/1999 tent-ing Synrat-
VeseKmiatan K3 Lift
untuk pengangkuUin bcif.uig/j.iri oM'u;
Kompresor ; Peraluran MenteriTenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik inaones'ij fjomoi i'd jOi/Men/i9SA c^niionji bcjjfu jtekan
Solo! Eaja : Pcratvjrnn McntpriTonaoa i^pria rian Transmierasi
— • / ,
Odpiiblik Indonesia Nomor Per- i
ni/MPn/1982 tentang bejana
lekan
ol'.-t' MU;>i !
n.
discrahkan ke
Hasil riksa uji di lapanganoleh tenaga
Rp. 300.000
KcuM Uap
Perlembar
Rp. 25.000
Pemanas Oli
Perlembar
Rp.15.000Turbin " Uap
Perlembar
Rp. 25.000
Lift Lisirik
Perlembaf
Rp, 20.000Kompresor
Perlembar
Rp. 15 000
Botol Baia
Perlembar
Rp. 10.000
1 s/ti ^ h.
1 s/d 7 hari
34
II. Non Perizinan
KaniOf
Lingkungan
Hidup
a. Ketel Uap
b Bnj.in.i
i c. Pern.injs Oli
I d. Lifl LiSinkI c. Pen.Tnj;K.il Pet""
, lurbin Uiip
Aiiidal
Upaya PengelolaanLingkungan/UpayaPemantauan lingkungan
a. Ketel Uap ; UU Uap Tahun 1930Peratijran Uap Tahun 1930
b Bej.via Uap Peraiufan UapTahun 1930
c Pcnt.inas Oli " Ppraturan Uap
T.ihijn 1930
I Lifi h-.tfiV. Peralufcin
RcpubiiK ludonosid Noniof Pc-r03/Men/1999 tentang sydtai-
syarai keselamatan K3 Liftuntuk pengangkutan barangdan orang
e. Penangkal Pelir PeraluranMenleri Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor Per-
02/Men/1989 lentangpengawasan instalasi penyalurpelir
f, Turbin Uap : Peraturan UapT.ihun 1930
2.
3.
Undnng ' indang No. 32 Tab-..''2009 leniang Perlindungandan pengelolaan LingkunganHidup.
PP No. 27 Tahun 1999 leniang
Analisis Mengenai DampakLingkungan
Peraturan Mentert-LH No. 11
Tahun 2006 tentang Rencana
Usaha dan/alau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi denganAnalisis Dampak Lingkungan.
1. Undang-Undang No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan
spesialis
llabil uji nV.'.3 lapangan dispfiihknn kpKPPTSP 3 rangkap
1. IPPM
2. Surat Keterangan dan PU tentang iokasiperuntukannya sesuai dengan TataRuang.
i burai Pprnydidji" (uidioS '.u'ltcrni "poOOuj yong iv-c.";,bclummelaksanakan kcgiaian konstruksi.
4. Draf Ookumen AMDAL
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
1. IPPM
2. SuratKeterangan dari PU tentang lokasiperuntukannya sesuai dengan Tata
a. Ketel Uap
Perbii<ih
Rp. 7'-,0 OOO
b- Crjan.i UapPerbuah
Rp SOO 000
c Peman.ib Oli
Rp :50 000
d. Lifl LiSlrikPerbuah
Rp. 300.000
e. PenangkalPetir Perbuah_Rd ?50 000 ~'
f. Turbin Uap
Perbuah
Rp 1 000 000
B
PenyuSunan dan
Penilaian
dcngun Pihaki<'0tioa
Biaya
Penyusunan danPenilaian
kerja
I
Maksinial 2 i
hari
kerja setelahpersyaratan
lengkap dansah
Maksimal 21
harl
kerja setelah
35
I I
UiMd:>
Kesehaian
I I
(UKL/UPL)
j.
Hidup
Peraluran Mt-nti-n IH no 11
T.iliun 2006 U-nUnj-. )
Uialia/Atdu Kt'tiKJi.i" ».'fC
W,i)ib Dilenf:kapi dcn^anAn,Tli^i«i Mpniynrii D.^tno.^^^
Pcfdlufan I ' "
Tahun 2010 tcni.mt; Up.iY<>
Pengelolaan Lingkungan Hidupdan Upaya Pemanlduan
Lingkungan Hidup dan SuratPernyataan Kesanggupan
Pengelolaan UnRkungan HidupUndang-Und^ng No. 5^ Iciriuo
2009 lentang Perlindunpandan Pengelolaan Linpkunp.in
Hidup
Peraturan Menten LM No 13
Tohun 2010 t^ninn^
UpayaPengelolaan Lingkungan
Hidup dan UpayaPemaniauaii Lingkun^on
ri(dup dan Surai Peinyoiaor.Kesanggupan PengelolaanLingkungan Hidup
Surat Pernyaia-on j 1.pengelolaan lingkungan .
Sc:::fik2t proHijV^I
pangan industry rumahtangga
2.
4.
• Undang-undang Rl nomor 18Tahun 2012 tentang Pangan
• Undang-Undang Rl nomor 8tahun 1999 tentang
perllndungan konsumen- Peraruran Pemerintah nomor 28
tahun 2994 tentang keamanan,
mutu dan glzl pangan
- Peraturan pemerintah nomor 69tahun 1999 tentang label danikian pangan
Ruang.
3. Surat Pemvalaan (diatas Materai Rp60001 mcnvMiakan bclum
mel.il^s.fn^ik.in kPj;t<Han kor^struksi •
4. Draf Dokumcn AMOAL iI
por'-,vnr<it.in (Ii«.prahknn ke KPPTSP 3 r,ingk<ip i
IPPM
2 Folokopi SKTU3 Rekomendasi Wall Nagari
4 Rekomendasi Carnal
'j Surai k.-'it.'iang<!n tanah/kepemiltk,intanah
6. Surat pernyaiaan lidak keberacan danletangga sekiiar (sepadan) dikeiahuiVJd'.'i Nacori
7. Dc.r.ripsi fcncdnf! kegictl.m8. Malerai Rp. 6000
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap- Surat Permohonan izin
- Fotocopy Bukti Sertifikat Penyuluhkeamanan Pangan (PKP)
- Surat asli hasil pemeriksaan ujisampelpangan
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk- Keterangan Identltas Perusahaan- Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan
pemeriksaan berkala- Fotocopy dan asliSIUP- Fotocopy dan asliTDUP
dengan PihakKetiga
Gratis ke<ruan
bantuan survey
ditanggung
pernohon
r.p,
persyaratan
lengkap dansah
Makslmal 10
hari kerjaseielah
persyaratan
lengknp dan
sail
1 C Mr»ri
' . ; -V-
I persyaralanlengkap
36
aian
Sertifikat produksi
pangjn industry rumah
tanggo
- Undang-undang Rl nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangnn
• Utidjng-UffJjng Ki noftiof c"
lahun 1999 teniang
peHindungan konsumen
• Peraruron Pcmennto^- norror 23
tahL-fi 299-J teniijf.,; 'xr'.-tr,
mutu dati gi:i pdngon
• Peraturan pemeriniah nomor 69
tahun 1999 tentang label dan
ikian pangan
• Peraluran Menten Kesehtaan Rl
Nomor 033 Tahun 2012 tentang
BhaanTambahan Pangan- • Peraluran Kepala Baoan
' Pengawasan Obat dan MakananRl Nomor
HK..03.1.23 04.12 220S tahun
2012 tentang peaoman
.pemberian sor-ifika; Dfoduks"
pangan industry rumah tangga
- Surat Permohonan Izin
• Fotocopv Bukti Serrifikiit PenyuluhKo.jnvin.i'i Pvignn (PS'P)
• Surat asii n<]>il peniL-nksaan uji sdrnpul
pangan
^otoi-op', Linda Pendurii;kK.'Iit •• n*-n; 'M'. ''••t u-i.lh.i
jor,K rirtI'ly»:tiiijn Kescc'iaan fvlijlakukiji".
pemerikbad^' oorkala
- Fotocopy dan asli SlUP
• fotocopy dan asli TDUP
• Surat l^in industri kecil dan Tanda Daftar
Industri
- protap (prosedurtetap) cara pengolahanObat iroGiSiufidi
• Denah Lokas' Tempat Usaha
- Oenah Era'ose tempat usaha
• Pas Fo;o berwarna -1x6 (2 lembar) dan S*'!
{1 lembar)
Rp. 150.000
BUPATl SE BAGIAN BARAT
"y&AJiU/
JACOBUS F. P nriLElHALAT
1 • 5 Hari
kerja seteiah
pCr'iV.iMtjn
lengkjp
32