rv BUPATI SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 15 TAHUN 2014 TENTANC^. PENYELENGGAR;lAN PELAYANAN PERIZINANDAN NON iM-;KIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATIJ PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT , Menimbang Mengingat • a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan P,,Tizinan dan non Penzinan serta mendorong pcrtumbuhan ckonomi melalui peningkalan investasi maka perlu adanya .sistim pclayanEin Perizinan yang cepat, efisicn dan tcrpadu; b. Bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a diatas. di pandang perlu mcnetapkan- Pcraluran Bupati Seram Bagian Barat tcnlang pcnyelenggaraan pelay^an Perizinan dan non Pcrizman pada Knnior Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Piniu; Unclaag - Undan^ Nomor 28 Tahun Mi99 tentang Iicnyclcnggciraan Ncgara yang bcrsih dan bcbas dari koropsi kolusi dan nipotisme (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambalian Lembaran Nfgara Republik Indonesia Nomor 3851); Uiidang - UndangNomor 40 Tahun 2003 u.-iuang PembeiUukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (U-mbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155. Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor -1350);
53
Embed
b. Bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud ...ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/Perbup-SBB-no-15-th...rv bupati seram bagian barat provinsi maluku peraturan bupati
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
rv
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKUPERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
• a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan kepadamasyarakat khususnya dibidang pelayanan P,,Tizinan dannon Penzinan serta mendorong pcrtumbuhan ckonomimelalui peningkalan investasi maka perlu adanya .sistimpclayanEin Perizinan yang cepat, efisicn dan tcrpadu;
b. Bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimanadimaksud pada huruf a diatas. di pandang perlumcnetapkan- Pcraluran Bupati Seram Bagian Barattcnlang pcnyelenggaraan pelay^an Perizinan dan nonPcrizman pada Knnior Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPiniu;
Unclaag - Undan^ Nomor 28 Tahun Mi99 tentangIicnyclcnggciraan Ncgara yang bcrsih dan bcbas darikoropsi kolusi dan nipotisme (Lembaran Ncgara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambalian LembaranNfgara Republik Indonesia Nomor 3851);
Uiidang - UndangNomor 40 Tahun 2003 u.-iuangPembeiUukan Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat, dan KabupatenKepulauan Aru di Provinsi Maluku (U-mbaran NcgaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155. TambahanLembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor -1350);
bcbcrapa kali terakhir cicngan Undang-Undang Nomor :12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua aias Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PcmerintahanDaerah (Lcinbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIntlonesia Nomor ; 4844);
4. Undang - Undang Nomor 65 TaJiun 2O05 icnLangPedoman pcnyusunan dan pcnerapan standiir pelayananminimal (Lembaran Negara Republik Indonrsi;, Tahun2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repul)likhidonesia Nomor 4585);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun .^(107 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lt-mbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor ; 25 Tahun leniangPelayanan Publik (Lembaran Negara Repul)lik IndonesiaTahun 2009 Nomor : 27il2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor : 5038);
7. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 leiuanR PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 13. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentangPembentukan Pcraturan Perundan-^Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Taml^ahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 lenLangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;PeraturanPemerintah Nomor ; 38 Tthun 2007 teniang l^embagianUiusan Ke^^•enangan Antara Pemerintah, Pc-meriniahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia
Organisasi Perangkai Daerah (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor : S'-K Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4741);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tcntang Paket
Kcbijakan Iklim Inveslasi; ^12. KcpuLusan Menteri Negtira Pendayagunaan Aparatur
Nfgara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 rentang
IV'doman Pcnyelenggaraan Pclayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2006
14. Peraturan Menteri Dakim Negeri Nomor : 57 Tahun 20U7
tcntang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Pcrizinan Terpadu di Daerah;
16. Keput.usan Menteri Pendayagunaan Aparaiur NegaraNomor : KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang F\-doman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Kepxatusan Menteri Pendayagunaan Aparaiiir Negara
Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tanian- PetunjukTeknis Transparansi dan • Akuntabiir.is dah.in
penj-elenggaraan pelayanan publik;
18. Kepiatusan Menteri Pendayagunaan Aparattjr NegaraNomor : KEP/26/M.PAN/7/2004 tantang Pedoman
Umum Pemxisunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan histansi Pcmcrintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratNomor : 03 Tahun 2013 tentang Organisasi clan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Peri2dnan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Seram Bagian Barat-
IN/UN
PADA KANTOR PELAYANAN F^ERIZINAN TEF^PADU SATUPIN1L kabupaten SEF-^AM bacvian barat
BAB I
ketentuan umum •
P;isi.il 1
Dalam peraturan ini yaiig dimaksud dcngan :1. Daerah adalah Kabupaten Seram Hagian BanU;2. Bupati adalah Bu|)iiti Serarn Bagian Barat;3. p=m=n„.ah D,„,a„„ „„„,i ^
unsur penyelenj^gara pemerintahan Daerah;4. Dewan Perwakil.n Kakyat Oacrah van, sdan.iutnya disin.ka, DPRD adalah
Panvakilai; Rakvai Daerah scbagai unsur penvelcnggarapemenntahfm daerah;
™ tTr':KPPTSP adalah IVrangka, l>c:m.nn,ah Daerah Kabupau:,n S.ram liag.an^at yang mclaksanaka,, penycl.nggaraan pcmer.n.ahan dn.dang
pelayanan Perizman dan non Perizinan di daerah dcngan s,s,„. sa.u punu-7. Kepala Ka.tor adalah Kepala Kantor Pelay.u^an Pcnzinan Tcrpadu Saiu
Pintu Kabupaten S(^rain Bagian Barai;8. Izin adalah dokur^en yang dikcluarkan oleh Pc™en,„„h Kabuoau.n
be^asarkan Par.uran Daerah atau peraturan lainnya vang .erupakanbukt: legalitas. mcnyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang ataubadan untuk mclakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang a.au pHakuusaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, surat k.„.ra„gan, sura,persetujuan/rekomendasi maupun tanda daftar usaha-
10. Stadar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan s,.,„aga, peC.nanpenyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pdavanan .sebagaiewaji an dan janji penyelenggaraan kepada masyarakal dalam rangka
pelayanan yang berka,alitas, c:epat, mudah terjangkau dan tcrukur;
— iiiii^r\ct
penyelesaian suatu Perizinan;
12. Tata cara pclayanan Perizinan adaiah pedoman atau acuan uniukmelaksanakan tugas pekerjaan Perizinan scsuai dengan lunL;.si dan alatpemlaian kerja instEinsi berdasarkan indikator-indikator ickiiis adminislratifdan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, .Ian sistin, kerjapada unit kerja yang bersangkutan;
13. Penyelenggaraan Pelayanan Satu Piniu adaiah kegialan i-nsrkng.uaraanPenzinan yang proses pengelolaanya niulai dari tahap pern,nh<,nan sampaike tahap penerbitan dokumcn. dilakukan dalam satu tempai;
14. Surat ketetapan re.xibusi daerah yang selanjutnya disebul SKRD adaiahsurat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah reiribusi yangterhutang;
15. Pembinaan adaiah upaya pengembangan pemantapan, pamani.auan,evaluasi, penilaian dan pemberian pcnghargaan kepad,-. SKPD yangdilakukan Bupati;
16. Pengawasan fungsional a<lalah pencr,.ban atau pem.r.ksaan ya.ig dilakukan oleh Badan- Badan PenK:nk.sa Teknis icrhadap KPiTSP scsuaiPeraturan Perundang-Undangan;
17. Pengawasan masyarakat adaiah kon.orol sosia] oleh masvaraka, ..crhadapkmerja KPPSTP sesuai PeraUiran Perundang-Undangan;
18. Pengaduan masyarakat. adaiah laporan dari masyarakat mcngenai adanyakeluhan dalan, rar.gka p,:nyelenggaraan pelayanan Penzinan dan nonPerizinan sebagai bcntuk pengawasan masyarakat;
19. Mekanisme pengaduan n.asyarakal adaiah tahapan-tahapan keg.atanpelayanan terhadap pengaduan .nasyarakai mengenai keudak scsuaianantara pelayanan ya.ng diterima dengan standar yang telah d, tcntukan'. danawal sampai dengan akhir pemberian pclayan pengaduan;
20. Indeks kepuasan masyarakat adaiah data daA informas. trntang tingkatkepuasan masyarakat yang dipcroleh daW hasil pengukin-an s.carakuantitauf dan at;iu kualitatif atas pen<lapat masyarakat mengenaipelayanan Perizinan dan non Perizinan;
21. Tim teknis adaiah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unst.r satuankeija perangkat daerah (SKPD) terkau yang memiliki k,.uvnangan untukmengambil keputu.san dalam membenkan rekomcndasi mengenai ditenmaatau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non Perizinan;
23. Anggaran Penclapatan dan Bclanja Dacrah, |selanjurnya disebut APBDadalah rencana kcuangan Tahunan Pcmori.itahan Daerah yang disetujuioleh Dewan Pcrwakilaii Rakyat Dacrah Kabupaten Serain Baf^ian Barat.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan Pclayanan Perizinan dan Non Pcrizinan I'ada KaniorPelayanan Perizinan Terpadu Salu Piniu dimakaudkan untuk :a. Mendorong pertumbuhan ckonomi mclalui peningkatan inv.-sias.;b. Memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masvarakat.
(2) Penyelenggaraan Pelayanan Perkinan dan Non Perizinan Pada KantorPelayanan Perizinan Terpadii Satu Piniu berUijuan imtuka. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada niasvarak.n;b. Memperpendek proses pelayanan pcrizinan;0. Mewujudkan proses pelayanan perizinan dan non pcrizinan van^ ccpat,
mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.
BAB III
PRINSIP PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN
Pasal 3
Penyelenggaraan Palayanan Terpadu Saiu Pin.u di atur dan d.laksanakanberdasarkan pnnsip-prisip pelayanan publik yaitu :
a. Koordinasi yaiiu melakukan koordinasi dengan SKPD icrkak dalampenyelenggaraan Perizinan dan non Pcrizinan di daerah-
b. Transparansi ya.tu ber.sifat tcrbuka, mudah dan dapa, d. aksc.s olehsemua p.hak vang membutukan dan di sediakan secara memadai sertamuda di mengcMi; ^
c. Kesederhanaan yailu prosudur pclayanan harus dilaksanakan secaramudah, cepal. lepat, lan. ar, lidak bcrbclit-belit, mudah d. paham. danmudah diUiksanalcan pada satu icmpat;
d. Kepastian wakt. yaitu pcmroscsan permohonan Per.z.nan dan' nonPenzman dapat diselesaikan dalam wakiu yang lelah d.icapkan lanpamemperhatikan skala usaha pcmohon;
e. T„fgu.£ J.„,b y,„,u
ketentuan Pcraturan Perudang-Udangan;
g. Kedlsiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu membcrikan polayanankepada pemolion dengan mempcrhatikan etika dan kesopanan dalamberkomunikasi, m.^mbcrikan pelayanan sesuai dengan prosudur yangtelah diteUipkan, dan mcraberikan penilaian secara objcklif;
h. Kenyamanan yaitu m.:nieliki ruang pelayanan dan sarana pelayananlainnyayang memadai imi.uk membcrikan rasa nyaman bagi pemohon.
(2) Jenis pelayanan Perizinan dan non Porixinan sebagai mana <limaksu, pada(ayat I) diselenggarakan dengan polah Pelayaoan Tcrpadu Satu Pintu padaKPPTSP meliputi :
1. Suratlzin Usaha Perdagangan (SiUP)2. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)3. Tanda Daftar Gudang (TDG)4. Tanda Daftar Industri (TDI)5. Izin Usaha industri (lUI)6. IzinTempat Penjualan Minuman Beralkohol7. Izin Tanda Daftax Usaha Daya Tarik Wisata8. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SI UK)9. Izin Tanda Daftar Usaha Jasa Pcrjalanan Wisata10. Izm Tanda Daftar Usaha Pi-nydenggaraan Kegiatan lliburan dan
Rekreasi
11. Tanda Daftar Jasa Pramuwisaia
12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
13. Tanda Daftar Usaha Sps14. Izin Usaha Bar / Karaoke
15. Izin Usaha Restoran / Rumah Makan16. Surat Izin Usha Penangkapan Ikan (SIPI)17. Suratlzin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)18. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)19. Izin Fasilitas Pcrtokoan (bidang perikanan) .20. Izm Usaha Pcmanfaatan Hasil Huian Non Kayu
24. Izin Kerja Tcnaga Teknis Kefarmasian25. Izin Apotik
26. Izin Toko Obst
27. Izin Pengobatan Tradisional (Baira)28. Izin Fisioterapis
29. Izm Balai Pengobatan/ F^umah Bcrsalin/ KLnik30. Izin Optikal
31. Izin Praktek Apotcker
32. Izin pengeboran/Ekploiiasi Air bawah Tanah (SIPA)33. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah34. Izm PerusHha.in Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)35. Izin Juru Bor
36. Izin Usaha J.isa Konsi ruksi (iUJK)37. Izin Menclirikati Rumah Tingga]38. Izin Menclirikan Bangiinan Kanior39. Izin Mendirikaii Ruko
40. I2in Menciirikari Bangunan PcHKinapaii j41. Izin Menclirikaa Bangunun Pemerinlah Pusat dan Daerah42. Izin Mendirikan Bang.,nun Pendidikan S<-lain Pcmeriniah (.Swasia )43. Izm mendirikan P.mti .Jompo, Panti Aku1i;ui dan Sejeni.snva44. Izin Mendirika-i Bangi.inan HoLei45. Izm Mendirika-i Bangunan Papan Iklan/Keklamc46. Izin Pemasang.in Peralaian47. Izin Pengcsahan Oarnbar Rencana48. Izin Pemakaiar Peralaiaii
49. Izin Gangguan Tempat Usaha50. Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/C.)51. Izin Trayek
52. Izin Operasi
53. Analisis dampak lingkungan
"uwUPr""""'"55. Suratpernyataanpengelolaan lingkungan56. Sertifikasi Produksi Pangan Indusiri Rurn^Tangga
ayar (3) berlaku kelentuan sebagai berikut :a. Surat pennohonan berlaku untuk segela jenis Perizinan y.-mg dimohon;b. Proses pemenksaan dan peninjawan lapai'; ..in dilakiikan bersamaan
untuk kepentingan semua jenis Perizinan yang dimohon;c. Setiap perlengkapan persyaratan yang s.ona digunakan uniuk srniua
jenis Perizinan yang dimohon.
BAB IV
MEKAMISME PliLAYANAN PERIZI|-^AN TERPADU
PiiScil 5
Mekanisme Pelayanan -enzinan Terpadu meliputi tahapan-tahap.,n bcriku, :a. Penaohon menc.iri informasi pada " Lokct Informas, unu.k m.ndapat
penjelasan terkait dengan pcrsyara.an, biaya, waktu dan .nlcrmas, lainyang diperlukan m(;nge!iai izin yang dimohon;
b. Pemohon meng.si formolir pc-rmolionan dan melengkap, persyaratanyang ditetapka.:, kemudi.in mcnycrakan berkas pcrrnohonan icrsebutkepada petugas diloket pelayanan/pcndaAaran:
c. Petugas diiokc-i pelayanan/pendaf.aran meiperiksa bcrkas permohonandan kelengk;ip;iii pcsyaraian.
1. Jika pcrsy.aratan tidak lengkap, bcrkas' pcrmohanan dikembalikankepada pcnichou uniuk dilt-ngkapi;
2. Jika pcnsyaritan lengkap petugas mclakukan enlcri daia, mencatatpada buku regi.ster per pcndaf.aran, dan mcncctak .sena membenkantanda tcrinia dokumcn perniohonan izin kepada pemohon.
d. Petugas tcrkai, (T.m Tcknis), melakukan pemerik.saan/pembahasanterhadap berkas permohonan : ^1. Jika ha.sil pemerik.saan a.au pcmbahasan, ternva.a t.dak se.suai
dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan d.tolak danberkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
2. Jika hasil pemenksaan atau pemb.Uiasan telah .scsuai denganperaturan yang berlaku, maka di lindak lanjuu dengan pembuatannaska Perizinan.
e. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan d, imdaklanjuti oleh tim tcknis yang di koordinir olch KPPTSP.
f. Hasil pemeriksaan lapangan dimua, dahun' Berita A.ara PemenksaanLapangan (BAPL) yang di tanda tangani oleh seluruh ang,o,a „m leknisyang melakukan pemeriksaan lapangan.
^ . I I 1 I, I A..-, I U I Uclt-lcl
1. Jika hasil penieriksaan hipangan mcrekomendasiknn permohonantersebiit ditolak, m;ika petugas P>on Office menginformasikan secara
tertulis dan meagembalikan-berkas porraohonan keparla pemohon;2. Jika penieriksaan lapangan merokomendasikan permohonan
disetujui, ditindak lanjuti dengan proses pembuaian SKRD dannaskah Penzinan.
3. Kepala KPPTSJ> menciatangani SKRD setelah diparaf kcpala seksipelayanan Perizinan.
h. Petugas membcri nomor dan mencaial pada buku rct^ister I'rnzinanserta data entr dan menginfonnasikan kepada pemohon bahwa SKRDsiap dibayar.
1. Petugas diloket pelayanan mcmbcrikaa SKRD umuk ciilx.\;i.kanpemohon melalui Bank Maluku.
j. Pemohon melakukan pembayaran dan meaerima tanda pcmbayaran dariBank Maluku d;in menyerahkan kepada petugas layanaii di KPPl^SP.
k. Kepala KPPTSP mendatangani naska Perizinan dan non Perizinanberdasrkan landa bukti SKRD yang sudah di bayar pcmnlu>n.
1. Pemohon menyerahkan Tanda Terima Dokumen Permohonan Izin untukmengambil surat l2in. '
Pasat 6
Waktu pelaksanaan tiihapan-tahapan kegialan sebagaimana pasal 5 secarakeseluruan adalah paling lama 5 (lima) hari krga sejak perss-aratan lengkapditerima petugas samp;d dengan penerbitan sura! izin.
Pasal 7
Bagan alur prosedi.r pelayanan Prrizinan dan non Perizinan serta alurkoordinasi tim teknis ad;.Uah sebagaimana lampiran I dan lampiran II yangmerupakan bagian Lklak tcrpisakan dari pcraturan Bupati ini.
Pasal H
Persyarat, prosedur, jangka waklu penydcsaian besarnya biaya clan bagan alurPenzinan diperlukan untuk proses Perizinan di alur berdasarkan kelentuanyang berlaku sebagai mana lampiran III yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraiuran Bupaii ini. I
wajib mengajukan pfrmohonan teriulis kcpada Kcpala KPPTSP dengan
1. Pengaduan lansung diterima petugas diloket informasi dan
pengaduan;
2. Petugas rnenc:atat pengaduan pada buku register pcng;i{!uan;3. Jika pengaduan dapat ditangani petugas, petugas mcnanggapi dan
menyelevSaikan pengaduan terscbui;
4. Jika pengaduan tidak dapat ditangani petugas. ciihahas dan
diselesaikan secara berjenjang.b. Pengaduan tidak lansung :
1. Petugas loket pengaduan membuka loket pengaduan dan atau medialainya setiap hari kerja;
2. Petugas menca:at dan memilah-milah pengaduan berdasarkankatagori pengaduan;
3. Pengaduan yang dapat ditangani oleh pctaigas, lansung diianggapi dandiselesaikan oleh petugas yang bcrsangkutan;
ditanggapi dalam 5 hari kerja sejak pengaduan diterima pcuit^as.
BABVIH
PENGAWASAN DAN PEMBIN/- N
Pasal 14
(1) Pengawasan dilakukan sccura berjcnjang olci- Bupaii, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Ins])ektnr Daemh dan Kep;\la ' KPD tcrkaii Pcri2inan dan
non Perizinan;
(2) Pengawasan masyarakat dilakukan melalui DPRD atau masyarakat lansung
melalui mekanismc- pclayanan pengaduan scbagaimana pasa 12 Pcraiuran
Bupati ini.
Pasnl 15
(1)Pembinaan dilakukan set-.ara bcrjcnjimg oleh liupaU. Wakil Bupati,Sekretaris Daerah, Irspcktur Daerah dan Kepala SKPIJ icrkait cicnganPerizinan dan non Perizinan;
(2) Pembinaan dapai pulah dilakukan ok;h linn pcmbina I^crizinan yangdibentuk oleh Bupati;
(3) SKDP terkait Wtv/a lan, wajib dan bcrtanggurig jawab mckikan pembinaan
teknis sesuai tugas pokok di.ui fimgsinya;
(4) Kepala SKPD teknis terkait wajib men>'ainpaikan hasil pembinaan
pengawasan, pengcidalian sckaligus rekomendasi tindakan vang diperlukan
terhadap pelenggaran Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
dengan tembusan disampaikan kepada Kepala KPPTSP sebagai bahan
tindak lanjut.
BAB IX
MONlTORlNd DAN EVAbUASI
Pasal 16I •!
(1) Monitoring dilakuk.in secara berkala minimal 1 Tahur^ sckuli oleh Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan kepala SKPD lerkaii
Perizinan dan non F^erizinan ;
(2) Evaluasi dilakukan oleh KPPTSP mclalvii penelitian hidcx Krpuasan
Masyarakat (IKM) secara berkala sesuai Peraturan Peruncking-Undangandibidang pelayanan publik clan dapai berkcrja sama dmgan pihak yangindependen.
waktu diperlukan malalai Sekn^taris Daerah.
BAB X :jKETKNTUAN LAIN-LAIN
Pasal !8
Apabila kepala KPPTSP btrhalangan, maka dalarn ranglca mcnjaga kelancaran
pelayanan Periziniin, Bupati menunjuk bejabat yang bcrwenang mendaianganiI
Perizinan.
BAB XI
KETiONTUAN PENUTIJP
Pasal 19
Pada saat berlakunya oeraturan ini, semua Uxril retribusi disc-suaikan dengan
peraturan daerah teni.ang retribusi daerah berdasarkan Undanj^-Uiidang Nomor
28 Tahun 2009.
Pasal 20
Peraturan ini mulai berlaku pada langgal ditctapkan, agar sciiap oraiit; dapatmengetahui, memeriniahkan pengundangan Peraturan Bupaii ini denganpenempatanya daJam birata daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Diteiapkan'di F^ru,Pada tanggal 2014
BUPAT M BAGIAN HARAT
JACOBUS PRIDDERIK PUTriLElHALAT
LAMPIRAN I
ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTUKABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
SETUJU
ILC*;rr pENC^v?"-''^
SKRD OAN
PENERIMAAN BUKTI
KWfTANSI
PEMBAYARAN
LOKfT INfOP.MASt
IMI CRMAS.
OAN (QhMULlR
PERUtNAN
f 0C«
PEMERIKSAAN LAPANGAN
CETAK
SURAT IJIN
BERKASTIDAKLENGKAP
PEMOHON VLNGIS!
FQRVji •'< .5AS
MtLLSOiUPl
PEASYAR^IAN
•'iSDAr TAr'.AN
VFVPUAT
TERIMA SERKAS UNTUK
LOKETPENYERAHAN:
SURAT UIN KEPADA
PEMOHON
LOXET PENDAfTARAN
'jAf. v-a.KSAA',
B&RKAS
UPATIS
BEKKAS
IENGKAP"
BAGIAN BARAT
\
E
JACOBUS FREI ERIK PUTTILEIHAUT
PABILA DITOLAK DISAMPAIKAN SEGERAKEPADA rCr.lOHON
;AT UIN UlSAMPAlKAN KEPADA PFMQHQN
LAMPIRAN I!
ALURTlMTEKNiS
PERl^MUAN TIM TEKNIS UNTUK VERIFIKASI LAPANGAN
KUNJUNGAN LAPANGAN
RAPAT PEMBAHASAN HASIL KUNJUNGAN WPANGAN
BRFTA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
RAPAT DITANDATANGANAN KEPALA DINAS SKPD TERKAITVnriG MEMUAT REKOMENDASI DITERIMA ATAU Dl TOLAK
±BAPL DISERAHKAN KE KPPTSP UNTUK DIPROSES SELANJUTNYA
T
KPPTSP
APABILA DISAHKAN DIPROSES UNTUKPEMBUATAN SKRD DAN PENERBITAN UIN
PENGARSIPArg btfiK/o
?U»'AIi SE JAN'. oAGlAN BARAT
\
JACOBUS fRE ERIK PumiEIHAUT
r.O !
Dinas
Pariwisaia dan
». ^udays^'^
SKPDTEKNIS NO
LAMPIRAN III
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
JENIS PERIZINAN / NON
PERIZINAN
PfcRlZINAN
l.'lll IiMKlti Onfld' Uifiul
Daya Tank Wisaia
• Pengelolaanpemandian aif panji
alamt
- pengelolaan
• Penp.elolaan GQA- Ppngelolaan museum
• Pengelolaan obji"*"'
. Pen{:»plola<in
lingkungan
- perumahan danlingkungan
Sural Izin Usaha)<ppariwi<:ataan (SiUKi. Rumah Makan/Cafee
(perkursi)
• Penginapan/Hoiel/Vila/Pe5:anggrahan
- Salon Kecantlkan ( PerMeja)
IzinTanda Daftar UsahaJasa Perjalanan Wlsata- Jasa biro perjalanan
DASAR HUKUM
; 1 U;uijng-Undang No 10 Tahun2009 tentang Kepanwisataan
' Peraturan Menteri BUDPAR RiNo PM.90/HK.50l/MKP/3ai0leniang Taia Cara PendafiaranUsaha DayaTarikWi&ala
1. Perda No, SOTahun 2007
1. Undang-Undang No 10 Tahun2009 tentang Kepariwisataan
0 "^-^tokopi surat bukti• •pemilikan/penguasc'ian tanahdan/atau bangunan yang sah sebagaitemoat lokasi usaha.
^ •.irihi'^n KPPT5P 3 rangkapf C ^ » Oi c u - • —
Peraturan Daerah Kabupaten j • fotocopy KTPISeramBagian Barat No 45 Tahun j - Fotocopy STN
2007
Peraturan Daerah KabupatenSeramBagian Baral No. 45 Tahun2007
Fotocopy NPWPPersvaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
Fotocopy KTPFotocopy STNK
Fotocopy NPWPPersyaratan diserahkan ke KPPTSP 3rangkap
persyaratan
lengkap
cunli 1-5 hari
Uf. t.'V
pemo'uin
Per Trayek
Rp. 600.000
lt'n(;kc)p
1 3 Hari Kerja
setelah
persyaratan
lengkap
1-3 Hari Kerjasetelah
persyaratan
lengkap
IV
Bagian
Ekonomi d.m i UsahaPcmbangunan ,
I 1 1 Izin Gangguan Tempat Peraturan Oaerah No. 32 Tahun
2007
1 . 5 Hari
kerja setelahpfrsyaratan
iit'Ogkclp
I I
- Fotocopv KTP
Fotocopv Pajak Bumi dan BangunanFotocopv Akte Notaris (Badan Hukum)Fotocopv 'j'^ Mendirikan BangunanFotocopv Surat ijin Usaha PerdaganganFotocopv Tanda Daftar perusahaan (TOP)
Fotocopv Nomor Pokok Wajib Pajak
Persyaraian discrahkan ke KPPT5P 3 rancl<ap
Kios
Retribusi ;
50.000
Toko
Retribusi :
125.000
UO
Rciribusi
178.000
CV
Retribusi ;
300.000
PT
Retiibusi:
300.000
Firma (FA)
Retribusi :
300.000
Perhoteian
Retribusi :
200.000
Penggergajian
Kavu
Retribusi ;
Dinas
Perindag dan
PM.
700.000
1 l2in Tanda Daftar Gudang(TDG)
1. Perda No. 47 Tahun 2007 1. Foto Copy KTP
2. Surat keterangan domisili usaha dariKepala Desa
Fotokopi ijazah pendidikan fisioteratisyang di iegalisirFotokopi SIF yang masth berlaku yang diIegalisir
Fotokopi SKTUFotokopi izin gangguan
Surat keterangan sehat dari dokter yangpunya SIPSurat keterangan dari pimpinan sarana•elavanan kesehatan yang menyatakan
Tarif sesuai
fCi Ijiui - •
Oaeraii
seielah
persyaratan
lengkap
1-3 hari
pctSyofulon
lengkap
16
Izin Balai Pengobaian/Rumah Bersalin/ Klinik
1, Pemenkes fti No. 920 Tahun
1986 tenlang Upaya
Pelayanan Kesehatan SwastaOibidan^
2. Permenkes Ri No
028/Menkes/Per/l/2011
tenlang Klmik
tanggal mulai kerja9. Fotokopi dcnah bangunan / ruongan10. Pas photo -1x6 sebanyak 2 Icmb.u11. Materat 6000 sebanyak 1 lembdt
12. Surat keterangan menyelesaikanadapiast bagi lulusan luar negpri (tulaadal
13 Rekomj'ndasi pusK('!;ma«.
14. Daftar pcralaian v^ng digunakjn
Persyaraian diserahkan ke KPPT5P 3 rangkap1. Surat permohonan diatas matcrin 60002. Fotokopi KTP
3. FotokopiSKTU . , ... -FotcJ:c:pi 'z\r.
S. Surat izin sementara dari pemdasetempat (izin mendirikan)
6 Sural pcrnvaiaan daripenanggungjawab/pimpinan
7 Surat pernyaiaan dart lenaga perawat.bidan dan tenaga administrasi
8. Struklur organisasi pelayanan yang diL:r3ik,~"; pembagian tugas sertafun.-' ^
9. Data peralalan medis dan non medis10. Fotokopi Akta pendirian yayasan dari
Notaris
11. Fotokopi :>u{dl izin leiap yangidnia(untuk perpanjanganj
12. Fotokopi surat penugasan Dokter (SP)yar)g di legalisir
13. Fotokopi Ijazah dokter yang di legalisir14. Fotokopi SIP Dokter yang di legalisir15. Fotokopt SIP Bidan dan SIP Perawat yang
di legalisir
16. Ijazah bidan dan perawat yangdilegalisir
17. Fotokopi SIPB Bidan dan SIPP Perawat
Torif sesuai
Peraturan
Oaerah
1 - 5 hari
kerja setelah
per&yaralanIpnpkap
17
L'ln Oplikji
2.
3.
M-pnicnkes Rl No1424/MENKES/SK/X1/2002
tenlang PedomanPcnyelenggaraan OpukaLKepmenkes RlNo.544/Menkes/SK/Vl/2002tcntang Registrp.si dan IrinKerja RefraksionisPermenkes Rl
No.l61/Menkes/Per/I/2010
teiUciiig regislrasi icnago kerjci
yang di legalisir18. Pas photo 3x4sebanyak 3 lembar19 Di'nali bonj^unan, ruangan dan loVa'ii20. A\nibulance unluk fawat inap21 Foiokopi NPWP22 Rpkomendasi dari puskesmas
diserahkan kn KPPTSP 3 rnnpkap
1 Surat pprmchonan diatas maierai bOOO2. Fotokopi KTP3. Foiokopi SKTU
4. Foiokopi i:in gangguan
5. Akia pendifian oplikal yang disahkannoiaris
6 Surat oemvataan kesefJTaan RefraksionisOptisjon (RO)uniCtk menjadipenanggung jawab pada optikai dengankelengkapan sebagai berikut ,a Sural perjanjian pemilik sar.ma
dengan RO
D. Foiokopi KTP RO
c. Foiokopi ijazah RO yang di Ifgalisird. Surat keteranean berbadan sehat
dari dokter van? mempunvai SiP
e. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3lembar
Sural pernyaiaan kerjasama dan laooi.• Inno.lPDSa
pCSoTiein, Olio -
sendjri
Materai 6000 sebanyak 1 lembarfoiokopi denah bangunan / layout lokasiFotokopi NPWPDaftar pegawai serta tupoksinyaDaftar sarana dan perlengkapan yangdigunakan
16- Surai kct dari organisasi vB menyatakan17 t'.ihv.M KO yangdiajuk.m hanya menjadi
p»'nangiing
18 lawab dari dari optikal yang mengajukani:in tcf'^ebut
.If ,il in ()is»^rnhk<ui kt' f.Pr' ISP 3 r.U"if>
'l FoiuLOpy Surat T.mda ApoieVcryang dilerbilkan dan dilegalisir asli olehKornitc Farmasi Nasionai (KFN) yang masihberlaku
2.Surat pernyalaan mempunyai lempatprakteic atau surat Jceterangan dafi saranap^.-!^v..njn kcschatonprakteknya
i 3 Surat izin dari pimpinan mstansi / saranaj pt'layanan kesehatan dimana dokter danI dot ter cig' dimaksud boVorjn (khususnvai br^P: doktpr dan dokter gigi yang bekerjaI disarana pelayanan kesehaian pemerini<Jh
aiau sarana pelayanan kesehaian yangpcn-icrintnh)
•;.Fc:c;ccpv ijaish let^ikhirS.Foiocopy KTP yang masih berlakuf> Pas Foto berwarna 4x6 (3 lembar) dan 3x4
(2lembar) berpakaian rapi
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3rangkap
P.p ISO 000 1 - 3 hari
kerja
seielah
persyaratan
lengkap
n Izin Praklik Ookter Pf^raturan Menieri Kesehaian Rl! Nomor1:,i:/Me»ik..-./PtK/lV/:00' li-ni.inc
\i\n prakiek dan ppl.ik^,iinn.inpfjktck kedoktcrnn
ntnp<:
Dpr^arnbsnpan
dan Energi
Izin
oeneeboran/Ekploiiasi Aif
bawah Tanah (SlPA)
Peraluran Oaerah Kabupaien
Seram UdGido barai No. 3S Tdliuu200/ icfuang Pengelolaan Air
Pas fotolerakhir direktur/pimpinanbddan usaha sebanyak 2 (dua) lembarukuran 4x6cm berwarna
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 rangkap
Rp. 600.000
Untuk jasa
konsuHa'-i
a. Ku<ilitH'.
^-p
• 000 TOO '
Tahun
b Kualitas
inoncnj^ah
Rp. 7S0.000/Tahun
c Kua'ita<: Vpcif; Rp. SOO.OOO/Tahun
d Perubahan
ujJi-' kuaiiias
besar
menefigah
dan kecil
sebpsar 50%
dari biaya
pemrosesan
lUJK baru.
Untuk jasa
pclokio'-j,
a. Kuaiiias besar
:Rp.
1.000.000/
Tahun
b. Kualitas
menengah;
Rp. 750.000/Tahun
c. Kualitas keel!
1 - 5 Hari
kcrjn setel.Thpf'rsyiJrot.Tn
lengk.'ip
1 - 5 Han
kf'fj.i seieidh
persyaraiaii
li-ngk<ip
22
Izin Mendirikan RumahTinggal
I I
Undang-undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahanat<is Undang-UndanR Nombr 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Banp.iinan (LpmbaranNegaf.i Ropublik Indonf.ia 1Tahun 1994 Non:ior 62,tambahan lembaran Neg.uaRepublik Indonesia3S69)
Nonior
Undang-Ui'.dang Nomor 3;Tahun 2004 tentangperimbangan keuangan antaraPemeriniah PuicjlPemeriniah Daerah (LembaianNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438)
Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah
Bangunan Rumah Tinggal1. Menglsl formulir pcrmohofian 1MB2. rotocopv KTP p-mohon vang mafih
berlaku
3. Apabila diwakilkan. haraplampirkan suf.u '^uasa -
berUiVu
4. Folo ukur-in 3..! berwarna 12lembar)
5. FolocopY sertifikat lanah / suralketerangan kepemilikan tan.^h darikepala desa
6. Fotocopy surat keteranganpembangunan dari kepala desa dandi<;ahkan oleh camat setempat
7. Gambar lokasi nembangunan8. Gambar bangunan9. Perhitungan rcncana anggaran
biaya (RAB)
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3rangkap
; Rp. 500.000/Tahun
Perubahan
lUiK kualiiai
besar
menengah
dan kec.ll
•..•>bcsar 'jO".-
d.iri biaya
pemrosesan
lUJK baru.
1. 5 fo dan hasilperkalian biaya
1 - 5 Han
kerja seielahpersyaratan
lengkap
23
Izin Mendirikan BanE,jnanKantof
Peraluran penierintah nomor
66 Tahun 2001 tentang
fclfibu Dapf iih (li.'inharonNegofa Rcpublik RepublikIndonc^i.i Nomor -1139)
Dalnm
Negen rjoir^or 174 Tahun 199"tentang Pcdoman Tata CaraPertiunguian Reiribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten
'Seram Bagian BaraC Nomor 42Tahun retribusi lz)n MendirikanBangunan
Undang-Ljndang Nomor 12Tahun 1904 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomof 12
Tahun l98b teniang Pajnk Bumi
dan Bangunan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 62.tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia i^onior3569)
Dndane-UndanR Nomor 33
Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antaraPemerintah Pu';nt danPemerintah Daerah {LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438)
alas Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
ioi! .V
Tahun 1994 Nomor 62,t;>mbahnn Ipmbaran Npsara
Republik Indonesia Nomor3bby)
Undnng-Undanp Nomor 33Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antaraPemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
1 Mon[M'">i fofriuilrf permohonan 1MB2 Fotocopv KTP pemohon yang masih
berlaku
3. Apabila diwakilkan, harap lampirkankua'-.a ' KTP y-T^g masih berlaku
roto ukuran berv/arna (2 lembar)
5. Folocopy serlifikat tanah / suratketerangan kepemilikan tanah darikepala desa- , r-.rir'^innnnnn
o. rul.oi.upit ij'"
(SlUP)
7. Foiocopy surai keteranganmembangun dari kepala desa dandisahkan oleh camat setempat
8. Surat keterangan tidak keberatan dariwarga sekitar apabila bangunantersebut bertingkat leblh dari 2 (dua)(dilampirkan KTP dan tanda tanganwargadiatas meterai Rp. 6000)
9. Gambar lokasl pembangunan
1. 5 % dan hasi!
perkalian biayapembarigunan
1 S Han
kerja scielah
pef syar Jian
Icngkap
25
5 Izin Mendirikan Bangunan
! Penpinaoan
4438)
Undatig-Undont,; rJomor 28
fahun 2009 leniang Pajok dan
RcinbuM Oaerah
;\'ftan nomor
OD Tdhuii Icntjn^
rctribusi Daerah (lembaran
Negara Republik RepublikIndonesia Nomor 4139)
K6pulusan Menieri DalamNegerl Nomor 174 Tahun 1997 |leniang Pedoman Tata CaraPemungutan Retribusi Daerah
Per.nuran Dacrah Kabupaten
Sercmi Bagian Barai Nomor 42Tdluiti relribu-M l;in MendiriVan
Bangunan
Undang-undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahan
aias Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
ddii Gat'igurior. ^Lcrr.bnr^..Npfara Reoublik IndonesiaTa^tin 1004 Nomor 62
tambahan lennbaran Negara
Republik Indonesia Nomor3569)
Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antaraPemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran
Neeara Republik Indonesia
10. Gambar bangunan
11. Perhitungan rencana anggarjn biaya(RAB)
Persyaratan diserahkan ke KPPTSP 3 ' ingkap
Bangunan Penginapan dan Hotel1. r.icr^gjii pcrn'.oncn::" 1MB2. rOiuCCp-, .vTP jj-'o
beriaku
•: An:ihii,i dtwakilkan, harao
lampirkan surat kuasa + KTP yangmasih bcrlaku i
4 Folo ukuran 3x4 berwarna (2 |'embar)
5. Fotocopy sertifikat tanah / suratketerangan kepemilikan tanah darikepala desa
6. Fotocopy surat ijin usahaperdagangan (SIUP)
7. Fotocopy surat keteranganmembangun darl kepala desa dartdisahkan oleh camat setempat
.nn<. Und.inp,-Undanp, Nomor 12Tahun 198b teniang Pajak Bumidan Bangunan (LembaranNegafo Republic IndonesiaTahun 199-1 Nomor 52.
lambahan lembaran Negara
RepubHk Indonesia Nomor
3569)
Undang-Undang Nomor 33Tnhun 3004 teniang
perimbangan kcuangan antara
Pcmofi'UJh Pusai d.!'i
Pemerintah Oaerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126.
tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438)
Tahun 2009 lentang Pajak danRetribusi Daerah
Peraturan pemerintah nomor66 Tahun 2001 lentang
retribusi Daerah (lembaranNegara Republik RepublikIndonesia Nomor 4139)
Keputusan Menteri Dalam
Bangunan
pc-mcrintafi
1. Mengiii lormulit pc.*rnio!iu:i.if. If.IB2. Foiocopy KTP pemohon yang masiti
berlaku
3. Apabila diwakilkan, haraplampirkan sural kuasa ♦ KTP yang
_,masih berlaku4r Foto ukuran 3x4 befwama • (2
lembar)
5. Fotocopy scrtifikat tanah / suratkctcrangan kepemilikan tanah dartkepala desa
b Surat Rekomcndasi dari dan KepalaOaorah (BUPATI)
7 Surat Keterangan dari dinas terkait8. Fotocopy surat keterangan
mcmbangun dan kepala desa danoiiahkan oleh camai setempai
9. Surat keterangan pembangunandan
r>okiimpn AMDAL dari Dinas
TorUa't Uintuk bangunan
pendidikan berssifat khusus)Gambar lokasi pembangunan
Gambar bangunan
Perhitungan rencana anggaran
biaya (RAB)
in
11
12
13
Petididik.^ n '.nlnin 1 ^ "-e (l.)M ho5.'i I 1 • S Hari
biciv.i I Vnrin <;ptplahp.-'f.var.uan
iL-ngkrfp
30
Iztn Mendirikan Panti
Jompo.Panli Asuhan daniejenisnya
Negeri Nomor 174 Tahun 1997tentang Pcdoman Tala CaraPenninguijn ReU'busi D<icfah
Per.Huran Dacroh Kabupaten
Sefdiii Ddgun Bjfjt Nomor JT jTiihiin itiiJ".' I»in Mt'ndink.ni
' B.inpuna^ iUndangundang Nomor 12Tahun 1994 tentang Perubahan
alas Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 icntang Pajak Bumi
dan 8angunan (LembaranNepara Republic IndonesiaTahun 1994 Namor 62,
tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3S601
Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,
f ^rvsK'>r->f>lOIHUOMUM l>^4 , ^ ^
Republik Indonesia Nome4438)
Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah
Peraturan pemerintah nomor66 Tahun 2001 tentang
retribusi Daerah (lembaranNegara Republik Republik
Bangunan Panti Jompo, Panti Asuhandan Sejenisnya
1. Mengisi formulir permohonan 1MB2. Fotocopy KTP pemohon yang masih
berfabi
3. 'Apabila diwakjikan, haraplamplrkan surat kuasa ♦ KTP yang
masih bclaku
4 Foto ukuran berwarna (2lembar)
5. Fotocopy sorlifikjt tonah / "iuralkelerangan kepemilikan tanah darikepala desa
6. Surat keterangan dandinas/instansi terkan
7. Fotocopy surat keteranganmembangun dan kepaia dtjsa danrjicThl-an nioh rsmat ^PfPmoat
S. Gcmt:j.' pv'*^bn"r'.:";>n9. Gambar bangunan
10. Perhitungan rencana anggaran
biaya (RAB)
1. S % dan hasii 1 5 Han
perkalian biayapembangunan
kerja setelahpersyaratan
lengkap
31
10 Izin Mendirikan Bangunan
Hoiel
Indonesia Nomor 4139) |
KepuUis^tn Men (Of I i' jUii ''
Negeri Nomor 174 Tahun I'jO/ |tentang Pcdoman Tnta (.arj ;f'emungut.in Rt/lnbuM D.u'Uif*
Peratufan Dacr ah KjDup.fK'f
Seram Oagian Barai Nome: -i.'
Tahun retribusi Izin Mendirikan
RangunanUndang-undang Nomor 12Tahun 1994 tenlang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 12Tahu'h 1985 leniang Pdjak Bumi
dan Bangunan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 199-1 Nomor 62.
lambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3569)
Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 leniang
perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusai danr»»^ A^u tt r>rY^KT>ranrCiUCiiMvoi*
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,
tambohan lembaran Negard
Republik Indonesia Nomor4438)
Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah
Peraturan pemerintah nomor
Bangunan Pengmapan dan Hotel1. Mengisi formulir permohonan 1MB2. Fotocopy KTP pemohon yang masih
befldVu
3 Apabila diwakilkan. haraplampirkan surat kuasa + KTP y<ing
rnasih berlaku
.1 Folo ukuran 3*4 berwarna (Jlembar)
5. Folocopy sertifikat tanah / suraiketerangan kepemilikan tanah darikepala desa
6. Folocop/ surai ijiri usaiiaperdagangan (SlUP)
7. Fotocopy surat keteranganmpmhanpun dari keoala desa dan
dtsahkan oleh carnal setempat
S. Surat keterangan tidak keberatandari warga sekitar apabilabangunan tersebut bertingkat lebihdari 2 (dua) (dilampirkan KTP dantanda tangan warga diatas meteraiRp. 6000)
9, Dokumen AMDAL darl dinas terkait(apabila bangunan berukuranbesar)