BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM …

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19

ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana

Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran

2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat

II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

SALINAN

- 2 -



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

61/PMK.07/2019 tentang Pedoman

Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa untuk Mendukung Pelaksanaan

Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting

- 3 -

Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 530)

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana

Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018

Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya

disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum

Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara

Umum Negara.

8. Desa adalah Desa di Kabupaten Karangasem.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa

- 4 -

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Perbekel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

Desa.

12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau

prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan

masyarakat.

13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang

telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan

oleh Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.

15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan

Desa untuk 6 (enam) tahun.

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP

Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu)

tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya

disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN,

adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan

membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD,

adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank

- 5 -

yang ditetapkan.

22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah

rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang

ditetapkan.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut

SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang

didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya

untuk dibiayai dengan Dana Desa.

26. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Desa yang akan diterima

oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung

berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang

dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

27. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat

tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

28. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang

memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

29. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa

setiap kabupaten.

30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah

Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial,

Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

31. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi

nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang

berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi

Desa).

32. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat

produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya,

tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan

upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan

- 6 -

kesejahteraan rakyat.

33. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak

balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi

kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

34. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas

pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,

pengarahan dan fasilitasi Desa.

35. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi

kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya

pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang

dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan

36. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,

adalah usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Karangasem

yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Kabupaten

Karangasem.

38. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Rincian

Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan

secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

- 7 -

Pasal 4

(1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota

yang pembagiannya secara merata kepada setiap Desa

berdasarkan kluster jumlah penduduk.

(2) Kluster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan ketentuan :

a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima

ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah

penduduk sampai dengan 100 (serratus) jiwa;

b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus

tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah

penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa;

c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima

ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah

penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu)

jiwa;

d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah

penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000

(sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh

puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk

diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

(3) Desa penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yaitu 75 (tujuh

puluh lima) Desa dengan nama-nama Desa sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

yang berada pada kelompok Desa pada desil 8 (delapan), 9

(Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- 8 -

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibagi

kepada setiap Desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan

Keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa, Capaian keluaran (output)

Dana Desa, dan Capaian hasil (outcome) Pembangunan Desa.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai

berikut:

a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;

b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;

c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan

d. Capaian hasil (outcome) Pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a

dinilai dari :

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total

pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh

persen);dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan

terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima

puluh persen).

(2) Pengeloaan Dana Desa sebagaiman dalam Pasal 7 huruf b dinilai

dari :

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan

pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total

dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola

dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 7

huruf c dinilai dari :

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50%

(lima puluh persen); dan

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50%

(lima puluh persen).

(4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dalam Pasal 7

huruf d dinilai dari :

a. perubahan skor indeks Desa Membangun dengan bobot 30%

(tiga puluh persen);

b. perubahan status desa indeks Desa membangun dengan bobot

30% (tiga puluh persen);

c. status desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot

10% (sepuluh persen); dan

- 9 -

d. perbaikan jumlah penduduk miskin dengan bobot 30% (tiga

puluh persen).

Pasal 9

(1) Besaran Alokasi Kinerja dihitung berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa

yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Daftar Desa yang memperoleh Alokasi Kinerja berdasarkan hasil

penghitungan alokasi kinerja yang disusun dan ditetapkan oleh

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan

data yang bersumber dari Kementerian Keuangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,

dihitung dengan bobot dan data penghitungan :

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan gerografis.

(2) Data jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

IKK desa setiap Desa yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan data yang

bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial,

dan Badan Pusat Statistik sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai

berikut: AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa Kabupaten Karangasem

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap

total penduduk miskin Desa Kabupaten

Karangasem

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas

wilayah Desa Kabupaten Karangasem

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

- 10 -

Kabupaten Karangasem

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran

2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan

Dana Desa dari Bupati.


dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan kelima paling cepat bulan Januari untuk

bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan

berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana




keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;

dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam

sampai dengan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk

bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan

berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan

kesepuluh.

- 11 -

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa


kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan

Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas

sampai dengan kedua belas paling cepat bulan November

untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan

November untuk bulan kedua belas.


untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap,

dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dengan rincian :

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa


kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari;

dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk

bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan

berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan

ketujuh.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana




kedelapan sampai bulan kedua belas paling cepat bulan

Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan

sampai dengan kedua belas paling cepat bulan Agustus

untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing

bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan

bulan kesebelas, serta paling cepat akhir November untuk

bulan kedua belas.

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan

status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun yang

telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

- 12 -

Pasal 14

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen

persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Perbekel

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati,

dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya; dan


Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata

capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga

puluh lima persen);

3. peraturan Perbekel mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa atau Peraturan Perbekel mengenai

penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT

Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana

desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran

2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Desa.

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(4) huruf c angka 1 berupa :


Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan

puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan

paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa

tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Perbekel

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati,

dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan

b. tahap II berupa :


Desa tahun anggaran sebelumnya;


- 13 -


paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-

rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar

35% (tiga puluh lima persen);

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa

tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan Perbekel mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa atau Peraturan Perbekel mengenai

penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT

Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa

Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Desa.

(4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran

2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran

Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan

dokumen persyaratan berupa Peraturan Perbekel mengenai tidak

terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang

memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per

bulannya.

(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 2

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari

seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan

sesuai table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,

uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian

keluaran.

(7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Perbekel kepada

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

dengan ketentuan :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat

tanggal 10 januari tahun anggaran berjalan;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana




puluh lima persen) diterima paling cepat minggu keempat

bulan Februari tahun anggaran berjalan atau paling lambat

minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan;

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

- 14 -

Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling

sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) diterima paling

cepat minggu kedua bulan Mei tahun anggaran berjalan atau

paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran

berjalan; dan

d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya diterima paling cepat minggu kedua


minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

(8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati

melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan

ketentuan :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya diterima paling lambat

tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana




puluh lima persen) diterima paling cepat minggu keempat


minggu kedua September tahun anggaran berjalan; dan

c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya diterima paling cepat minggu kedua


minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

(9) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Desa serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan

BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, Perbekel

memenuhi ketentuan :

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima

manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas)

bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesatu kepada Bupati; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan

kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Perbekel

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- 15 -

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam

sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud pada

Pasal 13 ayat (4) huruf b masing-masing bulan disalurkan

setelah Perbekel menyampaikan data realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas

sampai bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (4) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah

Perbekel menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima


(4) Perbekel menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu

ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun

sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima BLT

Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Perbekel mengenai

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Perbekel

menyampaikan perubahan Peraturan Perbekel dimaksud kepada

Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Perbekel bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai ayat (4).

Pasal 16

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa

berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (5) huruf a, Perbekel memenuhi ketentuan :

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima

manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas)

bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan

ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Perbekel

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima


(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan

kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b masing-masing bulan

disalurkan setelah Perbekel menyampaikan data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- 16 -

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas

sampai bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (4) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah

Perbekel menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima


(4) Perbekel menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus mandiri

kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun

sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima BLT

Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Perbekel mengenai

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Perbekel

menyampaikan perubahan Peraturan Perbekel dimaksud kepada

Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Perbekel bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai ayat (4).

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi

dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Permulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan

usaha mikro kecil dan menengah, sector usaha pertanian, dan

pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi

daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan

hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan

Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 17 -

berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 18

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi

kriteria sebagai berikut :

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai,

dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat

digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan

Peraturan Perbekel.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga

penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk

BLT Desa setiap bulannya.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT diarahkan

penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel mengenai tidak terdapat keluarga penerima

manfaat BLT Desa.

- 18 -

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada

pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2021 serta

ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan

secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap

tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 20

(1) Pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2021

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni selain

pemenuhan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17, pelaksanaan kegiatan yang

menggunakan Dana Desa juga diutamakan untuk :

a. peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa,

meliputi :

1. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis

(stunting);

2. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan

3. pencegahan kematian ibu dan anak.

b. peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan

kebudayaan di Desa paling sedikit meliputi :

1. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);

2. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus

sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan

3. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan

lokal.

c. peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa seperti

perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi

perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat

berkebutuhan khusus.

- 19 -

Pasal 21

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah

mendapatkan persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perbekel memastikan pengalokasian Dana Desa untuk

kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setelah Camat mengajukan permohonan persetujuan

kepada Bupati dilampiri laporan hasil evaluasi rancangan

Peraturan Desa mengenai APB Desa sebelum hasil evaluasi

rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa ditetapkan dalam

Keputusan Camat.

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Camat menerbitkan Keputusan Camat mengenai hasil

evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 22

(1) Perbekel bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

termasuk pelaksanaan BLT Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. sisa Dana Desa di RKD; dan

b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana

Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa meminta penjelasan kepada Perbekel mengenai sisa

Dana Desa di RKD tersebut.

(3) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan

pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran

- 20 -

yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati

melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat

meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 24

(1) Dalam hal Perbekel melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan

ditetapkan sebagai tersangka dan Desa mengalami permasalahan

administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum, dilakukan

penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan

dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan

dan/atau tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

(3) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(4) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan penyaluran Dana

Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode

penghentian penyaluran Dana Desa.


dilaksanakan mengikuti mekanisme sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa

selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan

sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen)

dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun

Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan

hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak

terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang

memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam

peraturan Perbekel.

- 21 -

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 3.

22

LAMPIRAN I


NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

Jumlah PendudukRasio Jumlah

PendudukBobot

Jumlah

Penduduk Miskin

Rasio Jumlah

Penduduk

Miskin

BobotLuas

Wilayah

Rasio Luas

WilayahBobot

Indeks

Kesulitan

Geografis

Rasio Indeks

Kesulitan GeografisBobot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=12+15+18+21

1 Nongan 4 MAJU 5 - 50 50,0775273 48 6.256 0,0132523 0,00132523 119 0,00372959 0,001491836 7 0,008994517 0,001798903 21 0,011626903 0,003488071 0,00810404

2 Rendang 4 MANDIRI 5 - 54 53,6300367 4 7.636 0,016175601 0,00161756 110 0,00344752 0,001379008 11 0,013484781 0,002696956 18 0,010038975 0,003011692 0,008705216

3 Menanga 4 MANDIRI 8 - 50 50,088903 46 7.428 0,015734988 0,001573499 403 0,01263046 0,005052183 13 0,015527081 0,003105416 14 0,008009963 0,002402989 0,012134087

4 Besakih 4 MAJU 6 - 49 48,9176057 65 7.585 0,016067566 0,001606757 191 0,00598615 0,002394459 24 0,029697292 0,005939458 25 0,014307803 0,004292341 0,014233015

5 Pempatan 5 MAJU 7 - 50 49,8214175 51 10.950 0,023195762 0,002319576 292 0,0091516 0,003660639 61 0,075229409 0,015045882 21 0,012028204 0,003608461 0,024634558

6 Pesaban 3 MAJU 1 - 51 50,6723542 34 2.831 0,005997005 0,0005997 11 0,00034475 0,000137901 4 0,004504252 0,00090085 24 0,013742272 0,004122681 0,005761133

7 Tangkup 3 MAJU 7 - 49 49,3277013 60 3.369 0,007136669 0,000713667 217 0,00680102 0,002720406 3 0,003916741 0,000783348 24 0,013319884 0,003995965 0,008213386

8 Talibeng 3 MAJU 4 - 49 49,4523686 57 3.712 0,007863257 0,000786326 88 0,00275802 0,001103206 5 0,005833147 0,001166629 26 0,014617193 0,004385158 0,007441319

9 Sidemen 3 MAJU 5 - 51 51,3061908 22 4.405 0,009331263 0,000933126 118 0,00369825 0,001479299 4 0,005399508 0,001079902 18 0,010003583 0,003001075 0,006493402

10 Sangkan Gunung 4 MAJU 9 - 50 49,5508727 54 7.846 0,016620452 0,001662045 577 0,01808381 0,007233522 7 0,008183192 0,001636638 25 0,013978188 0,004193456 0,014725662

11 Telagatawang 3 MAJU 5 - 50 50,3227722 41 3.376 0,007151497 0,00071515 134 0,00419971 0,001679882 3 0,004056625 0,000811325 21 0,011753327 0,003525998 0,006732355

12 Sinduwati 3 MAJU 7 - 50 49,5350933 55 4.836 0,010244265 0,001024427 245 0,00767857 0,003071426 3 0,004224485 0,000844897 22 0,012262742 0,003678823 0,008619572

13 Tri Eka Buana 3 MAJU 8 - 50 50,2328578 42 2.579 0,005463184 0,000546318 475 0,01488702 0,005954806 4 0,00470009 0,000940018 26 0,014507959 0,004352388 0,01179353

14 Kertha Buana 3 MAJU 4 - 50 50,2251094 43 2.869 0,006077501 0,00060775 64 0,00200583 0,000802332 3 0,004238474 0,000847695 39 0,021759905 0,006527972 0,008785748

15 Lokasari 3 MAJU 6 - 51 50,5544473 37 2.765 0,005857195 0,000585719 182 0,00570408 0,002281631 4 0,004616159 0,000923232 22 0,012532489 0,003759747 0,007550329

16 Wisma Kerta 3 MAJU 4 - 49 48,817473 67 3.364 0,007126077 0,000712608 74 0,00231924 0,000927696 3 0,003902753 0,000780551 30 0,016732443 0,005019733 0,007440587

17 Gegelang 4 MAJU 8 - 49 49,1548135 62 9.473 0,020066982 0,002006698 345 0,01081267 0,00432507 14 0,016883953 0,003376791 25 0,014140755 0,004242226 0,013950785

18 Antiga 4 MAJU 7 - 49 49,4166354 59 7.488 0,015862088 0,001586209 259 0,00811734 0,003246936 10 0,012351723 0,002470345 19 0,010824482 0,003247345 0,010550834

19 Ulakan 4 MAJU 7 - 49 49,4903007 56 6.104 0,012930313 0,001293031 239 0,00749052 0,002996208 7 0,00836504 0,001673008 18 0,010348348 0,003104504 0,009066752

20 Manggis 4 MAJU 5 - 50 50,0831882 47 7.150 0,015146091 0,001514609 130 0,00407434 0,001629736 7 0,008812668 0,001762534 17 0,009365878 0,002809763 0,007716643

21 Nyuh Tebel 3 MAJU 1 - 51 50,7114081 32 2.729 0,005780935 0,000578093 14 0,00043878 0,00017551 2 0,002825649 0,00056513 21 0,011830024 0,003549007 0,004867741

22 Tenganan 3 MAJU 7 - 47 47,3609465 70 4.627 0,009801533 0,000980153 223 0,00698906 0,002795625 11 0,01331692 0,002663384 22 0,012537531 0,003761259 0,010200421

23 Ngis 3 BERKEMBANG 5 - 49 49,1293601 63 2.442 0,005172973 0,000517297 91 0,00285204 0,001140815 4 0,005525403 0,001105081 30 0,017021822 0,005106547 0,00786974

24 Selumbung 3 MAJU 1 - 53 52,6600681 10 3.779 0,008005186 0,000800519 12 0,00037609 0,000150437 7 0,009302261 0,001860452 34 0,018823512 0,005647054 0,008458462

25 Padangbai 3 MAJU 2 - 49 48,8528868 66 3.631 0,007691672 0,000769167 33 0,00103426 0,000413702 4 0,00503581 0,001007162 15 0,008594215 0,002578264 0,004768296

26 Antiga Kelod 4 MAJU 9 - 51 51,3260242 21 5.489 0,011627537 0,001162754 500 0,01567054 0,006268217 5 0,006336728 0,001267346 24 0,013205457 0,003961637 0,012659954

27 Pesedahan 3 BERKEMBANG 1 - 47 47,2812704 71 1.848 0,003914682 0,000391468 4 0,00012536 5,01457E-05 1 0,00085329 0,000170658 19 0,010668381 0,003200514 0,003812786

28 Sengkidu 3 MAJU 2 - 52 51,9620311 17 2.684 0,00568561 0,000568561 23 0,00072084 0,000288338 2 0,002993509 0,000598702 12 0,006622222 0,001986666 0,003442267

29 Bugbug 5 MAJU 9 - 51 51,1816073 24 11.338 0,024017675 0,002401768 705 0,02209546 0,008838186 9 0,011428491 0,002285698 15 0,008427396 0,002528219 0,016053871

30 Tumbu 3 MAJU 7 - 51 51,4137216 20 4.717 0,009992183 0,000999218 242 0,00758454 0,003033817 5 0,005595345 0,001119069 23 0,012808539 0,003842562 0,008994666

31 Seraya 5 MAJU 10 - 51 50,9937241 27 11.045 0,023397003 0,0023397 1638 0,0513367 0,020534679 16 0,019583706 0,003916741 23 0,01272956 0,003818868 0,030609988

32 Seraya Barat 4 MAJU 9 - 53 52,836791 8 5.855 0,012402848 0,001240285 518 0,01623468 0,006493873 11 0,013260967 0,002652193 27 0,015364561 0,004609368 0,014995719

33 Seraya Timur 4 BERKEMBANG 9 - 51 50,722115 31 8.212 0,017395762 0,001739576 699 0,02190742 0,008762967 10 0,011974038 0,002394808 29 0,016331974 0,004899592 0,017796943

34 Pertima 4 MAJU 7 - 51 51,0881544 26 6.956 0,014735134 0,001473513 231 0,00723979 0,002895916 9 0,011204678 0,002240936 20 0,011340452 0,003402136 0,010012501

Desil JPMSkor Kinerja

Hitung

Ranking

Alokasi

Kinerja

Alokasi

Afirmasi

PENETAPAN DATA UNTUK PENGHITUNGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No. Nama Desa Klaster JP

Variabel Penghitungan Alokasi Formula

Klasifikasi Desa

IDM Total Bobot

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah IKGSkor

Kinerja

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

23


PendudukBobot

Jumlah

Penduduk Miskin

Rasio Jumlah

Penduduk

Miskin

BobotLuas

Wilayah

Rasio Luas

WilayahBobot

Indeks

Kesulitan

Geografis

Rasio Indeks


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=12+15+18+21


Hitung

Ranking

Alokasi

Kinerja

Alokasi

AfirmasiNo. Nama Desa Klaster JP


Klasifikasi Desa

IDM Total Bobot


Kinerja

35 Tegalinggah 3 MAJU 6 - 50 50,3860476 39 3.156 0,006685463 0,000668546 159 0,00498323 0,001993293 5 0,005665286 0,001133057 28 0,015525772 0,004657731 0,008452628

36 Bukit 4 MAJU 8 - 50 49,996754 49 5.097 0,01079715 0,001079715 375 0,01175291 0,004701163 7 0,008393017 0,001678603 23 0,012671373 0,003801412 0,011260893

37 Ababi 5 MAJU 9 - 51 50,6103269 35 10.563 0,022375966 0,002237597 529 0,01657943 0,006631774 12 0,014827663 0,002965533 21 0,011867056 0,003560117 0,01539502

38 Tiyingtali 3 MAJU 5 - 50 50,3623663 40 4.538 0,009613001 0,0009613 115 0,00360422 0,00144169 5 0,005903089 0,001180618 26 0,014560935 0,00436828 0,007951888

39 Bunutan 5 MAJU 10 - 52 52,1260302 14 11.828 0,025055659 0,002505566 1977 0,06196133 0,02478453 28 0,034313451 0,00686269 33 0,018423449 0,005527035 0,039679821

40 Tista 4 MANDIRI 9 - 52 51,52579 19 6.179 0,013089188 0,001308919 677 0,02121791 0,008487166 8 0,00965197 0,001930394 22 0,012612313 0,003783694 0,015510173

41 Abang 3 MAJU 9 - 51 51,1478836 25 3.959 0,008386486 0,000838649 485 0,01520043 0,00608017 7 0,008239145 0,001647829 22 0,012269337 0,003680801 0,012247449

42 Pidpid 3 MAJU 7 - 45 45,1537813 74 4.341 0,00919569 0,000919569 236 0,0073965 0,002958598 6 0,007539727 0,001507945 37 0,020841873 0,006252562 0,011638675

43 Datah 5 MAJU 10 - 53 52,7646085 9 13.152 0,027860334 0,002786033 1195 0,0374526 0,014981039 36 0,045238362 0,009047672 25 0,013772407 0,004131722 0,030946466

44 Culik 3 MANDIRI 4 - 39 39,27408 75 4.428 0,009379985 0,000937998 64 0,00200583 0,000802332 4 0,005105752 0,00102115 20 0,011498704 0,003449611 0,006211092

45 Purwa Kerthi 4 MANDIRI 9 - 53 53,2141653 6 6.419 0,013597588 0,001359759 547 0,01714357 0,006857429 5 0,006280774 0,001256155 24 0,013713059 0,004113918 0,013587261

46 Kertha Mandala 3 MAJU 7 - 53 52,9491144 7 4.928 0,010439152 0,001043915 237 0,00742784 0,002971135 8 0,010141562 0,002028312 25 0,014243025 0,004272908 0,01031627

47 Laba Sari 3 MANDIRI 7 - 56 55,6673922 1 3.762 0,007969174 0,000796917 273 0,00855612 0,003422446 5 0,005791182 0,001158236 21 0,01197944 0,003593832 0,008971432

48 Nawa Kerti 3 BERKEMBANG 7 - 52 52,3004232 12 4.108 0,008702118 0,000870212 224 0,0070204 0,002808161 6 0,007050134 0,001410027 38 0,021518904 0,006455671 0,011544071

49 Kesimpar 3 BERKEMBANG 7 - 51 50,8485635 29 2.564 0,005431409 0,000543141 207 0,0064876 0,002595042 3 0,003217323 0,000643465 30 0,016730553 0,005019166 0,008800813

50 Tri Buana 4 MAJU 9 - 51 51,3053543 23 5.232 0,011083126 0,001108313 615 0,01927477 0,007709907 4 0,004504252 0,00090085 27 0,015235751 0,004570725 0,014289795

51 Bungaya 4 MAJU 8 - 50 49,7012991 52 6.310 0,01336669 0,001336669 403 0,01263046 0,005052183 8 0,009833818 0,001966764 22 0,012579108 0,003773733 0,012129348

52 Budakeling 4 MAJU 8 - 49 49,2785649 61 5.053 0,010703944 0,001070394 392 0,01228571 0,004914282 2 0,003007498 0,0006015 21 0,011734086 0,003520226 0,010106402

53 Benandem 5 MANDIRI 9 - 50 49,5930465 53 12.144 0,025725053 0,002572505 764 0,02394459 0,009577836 17 0,020982543 0,004196509 20 0,011253547 0,003376064 0,019722914

54 Sibetan 5 MAJU 9 - 47 46,9231382 72 10.114 0,021424834 0,002142483 681 0,02134328 0,008537312 10 0,013037153 0,002607431 23 0,012784352 0,003835306 0,017122531

55 Jungutan 4 MAJU 9 - 46 45,8004843 73 8.093 0,01714368 0,001714368 718 0,0225029 0,00900116 19 0,024101947 0,004820389 25 0,01390209 0,004170627 0,019706544

56 Bungaya Kangin 4 MAJU 9 - 49 49,4178724 58 7.157 0,015160919 0,001516092 671 0,02102987 0,008411947 5 0,005595345 0,001119069 14 0,007925598 0,002377679 0,013424788

57 Bhuana Giri 4 MAJU 8 - 47 47,4022161 69 7.522 0,015934111 0,001593411 441 0,01382142 0,005528567 16 0,020311101 0,00406222 30 0,016976251 0,005092875 0,016277074

58 Macang 3 BERKEMBANG 4 - 49 49,070715 64 1.587 0,003361797 0,00033618 59 0,00184912 0,00073965 2 0,002699754 0,000539951 28 0,015732844 0,004719853 0,006335633

59 Muncan 4 MANDIRI 8 - 54 54,3891853 2 8.015 0,01697845 0,001697845 455 0,01426019 0,005704077 12 0,014883617 0,002976723 23 0,012790863 0,003837259 0,014215905

60 Selat 3 MANDIRI 3 - 51 50,9804864 28 3.027 0,006412198 0,00064122 38 0,00119096 0,000476384 4 0,005567368 0,001113474 18 0,009972887 0,002991866 0,005222944

61 Duda 4 MAJU 8 - 50 50,1786864 44 5.692 0,012057559 0,001205756 384 0,01203498 0,004813991 8 0,009442144 0,001888429 18 0,00991289 0,002973867 0,010882043

62 Sebudi 4 MAJU 7 - 48 48,3286627 68 5.826 0,012341416 0,001234142 295 0,00924562 0,003698248 35 0,043252014 0,008650403 33 0,018553228 0,005565969 0,019148761

63 Duda Utara 4 MAJU 7 - 53 52,5322374 11 6.632 0,014048794 0,001404879 298 0,00933964 0,003735857 7 0,008141226 0,001628245 25 0,013789327 0,004136798 0,01090578

64 Duda Timur 4 MANDIRI 8 - 52 51,9112507 18 7.036 0,014904601 0,00149046 359 0,01125145 0,00450058 11 0,013484781 0,002696956 20 0,011408232 0,003422469 0,012110465

65 Peringsari 4 BERKEMBANG 7 - 50 50,1047825 45 6.394 0,01354463 0,001354463 244 0,00764722 0,00305889 9 0,011330573 0,002266115 20 0,011488201 0,00344646 0,010125928

66 Amerta Bhuana 3 MAJU 6 - 51 50,6872465 33 3.571 0,007564572 0,000756457 148 0,00463848 0,001855392 5 0,006294763 0,001258953 31 0,017656956 0,005297087 0,009167889

67 Ban 5 MAJU 10 - 50 49,9884123 50 12.766 0,027042657 0,002704266 1286 0,04030464 0,016121854 44 0,054484669 0,010896934 35 0,019622211 0,005886663 0,035609717

68 Dukuh 3 MAJU 6 - 51 50,5073068 38 4.869 0,01031417 0,001031417 193 0,00604883 0,002419532 16 0,019751567 0,003950313 35 0,019587306 0,005876192 0,013277454

69 Kubu 3 MAJU 6 - 52 52,2224203 13 4.829 0,010229437 0,001022944 146 0,0045758 0,001830319 7 0,008910586 0,001782117 17 0,009647997 0,002894399 0,007529779

70 Tianyar 5 MAJU 10 - 54 54,2854726 3 14.955 0,031679691 0,003167969 1407 0,04409691 0,017638763 21 0,026018353 0,005203671 19 0,010604716 0,003181415 0,029191817

71 Tianyar Barat 5 BERKEMBANG 10 - 52 51,9654402 16 13.946 0,029542291 0,002954229 1653 0,05180681 0,020722725 22 0,027473142 0,005494628 19 0,010466111 0,003139833 0,032311416

24


PendudukBobot

Jumlah

Penduduk Miskin

Rasio Jumlah

Penduduk

Miskin

BobotLuas

Wilayah

Rasio Luas

WilayahBobot

Indeks

Kesulitan

Geografis

Rasio Indeks


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=12+15+18+21


Hitung

Ranking

Alokasi

Kinerja

Alokasi

AfirmasiNo. Nama Desa Klaster JP


Klasifikasi Desa

IDM Total Bobot


Kinerja

72 Tianyar Tengah 5 BERKEMBANG 10 - 51 50,8245564 30 10.106 0,021407887 0,002140789 1406 0,04406557 0,017626226 16 0,020381043 0,004076209 25 0,013984555 0,004195366 0,02803859

73 Tulamben 5 MAJU 10 - 52 52,0186018 15 11.649 0,024676477 0,002467648 1598 0,05008305 0,020033222 29 0,035670322 0,007134064 17 0,009701495 0,002910449 0,032545382

74 Baturinggit 4 MAJU 8 - 53 53,3474562 5 5.561 0,011780058 0,001178006 350 0,01096938 0,004387752 16 0,019933415 0,003986683 22 0,012384046 0,003715214 0,013267654

75 Sukadana 4 MAJU 8 - 51 50,6068413 36 7.587 0,016071803 0,00160718 397 0,01244241 0,004976964 25 0,031389884 0,006277977 28 0,015870211 0,004761063 0,017623185- 472.069,000 1,000 10% 31.907,000 1,000 40% 805,187 1,000 20% 1.780,693 1,000 0,300 1,000

######## JP 10% Alokasi Afirmasi DT Klaster JP AD Desa

######## JPM 40% Alokasi Afirmasi DST 1 481.573.000

######## LW 20% Alokasi Kinerja Per Desa 2 561.574.000 BUPATI KARANGASEM,

######## IKG 30% 3 641.574.000

- 4 721.575.000

- 5 801.576.000

########

######## I GUSTI AYU MAS SUMATRI

TTD

Total

AD Desa per Klaster

Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota …

Bobot AF Alokasi Per Desa

Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota …

Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota …

Hasil Hitung Alokasi AfirmasiKab./Kota …

Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota …

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kab./Kota …

Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota …

Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota …

25

ALOKASI DASAR ALOKASI FIRMASI ALOKASI

KINERJA

ALOKASI

FORMULA

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Nongan 721.575.000 0 - 246.249.000 967.824.000

2 Rendang 721.575.000 0 288.153.000 264.516.000 1.274.244.000

3 Menanga 721.575.000 0 - 368.705.000 1.090.280.000

4 Besakih 721.575.000 0 - 432.483.000 1.154.058.000

5 Pempatan 801.576.000 0 - 748.544.000 1.550.120.000

6 Pesaban 641.574.000 0 - 175.057.000 816.631.000

7 Tangkup 641.574.000 0 - 249.571.000 891.145.000

8 Talibeng 641.574.000 0 - 226.111.000 867.685.000

9 Sidemen 641.574.000 0 - 197.308.000 838.882.000

10 Sangkan Gunung 721.575.000 0 - 447.453.000 1.169.028.000

11 Telagatawang 641.574.000 0 - 204.569.000 846.143.000

12 Sinduwati 641.574.000 0 - 261.914.000 903.488.000

13 Tri Eka Buana 641.574.000 0 - 358.357.000 999.931.000

14 Kertha Buana 641.574.000 0 - 266.963.000 908.537.000

15 Lokasari 641.574.000 0 - 229.424.000 870.998.000

16 Wisma Kerta 641.574.000 0 - 226.089.000 867.663.000

17 Gegelang 721.575.000 0 - 423.907.000 1.145.482.000

18 Antiga 721.575.000 0 - 320.597.000 1.042.172.000

19 Ulakan 721.575.000 0 - 275.502.000 997.077.000

20 Manggis 721.575.000 0 - 234.477.000 956.052.000

21 Nyuh Tebel 641.574.000 0 - 147.911.000 789.485.000

22 Tenganan 641.574.000 0 - 309.949.000 951.523.000

23 Ngis 641.574.000 0 - 239.129.000 880.703.000

24 Selumbung 641.574.000 0 - 257.018.000 898.592.000

25 Padangbai 641.574.000 0 - 144.889.000 786.463.000

26 Antiga Kelod 721.575.000 0 - 384.684.000 1.106.259.000

27 Pesedahan 641.574.000 0 - 115.855.000 757.429.000

28 Sengkidu 641.574.000 0 - 104.596.000 746.170.000

29 Bugbug 801.576.000 0 - 487.812.000 1.289.388.000

30 Tumbu 641.574.000 0 - 273.311.000 914.885.000

31 Seraya 801.576.000 0 - 930.113.000 1.731.689.000

32 Seraya Barat 721.575.000 0 288.153.000 455.659.000 1.465.387.000

33 Seraya Timur 721.575.000 0 - 540.776.000 1.262.351.000

34 Pertima 721.575.000 0 - 304.239.000 1.025.814.000

35 Tegalinggah 641.574.000 0 - 256.841.000 898.415.000

36 Bukit 721.575.000 0 - 342.173.000 1.063.748.000

37 Ababi 801.576.000 0 - 467.792.000 1.269.368.000

38 Tiyingtali 641.574.000 0 - 241.625.000 883.199.000

39 Bunutan 801.576.000 0 - 1.205.708.000 2.007.284.000

40 Tista 721.575.000 0 - 471.291.000 1.192.866.000

41 Abang 641.574.000 0 - 372.150.000 1.013.724.000

42 Pidpid 641.574.000 0 - 353.652.000 995.226.000

43 Datah 801.576.000 0 - 940.337.000 1.741.913.000

44 Culik 641.574.000 0 - 188.730.000 830.304.000

45 Purwa Kerthi 721.575.000 0 288.153.000 412.861.000 1.422.589.000

46 Kertha Mandala 641.574.000 0 288.153.000 313.469.000 1.243.196.000

47 Laba Sari 641.574.000 0 288.153.000 272.605.000 1.202.332.000

48 Nawa Kerti 641.574.000 0 - 350.777.000 992.351.000

49 Kesimpar 641.574.000 0 - 267.421.000 908.995.000

50 Tri Buana 721.575.000 0 - 434.209.000 1.155.784.000

NAMA DESANO

BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN PENGALOKASIAN DANA DESA

PERHITUNGAN PENGALOKASIANJUMLAH RINCIAN DANA

DESA SETIAP DESA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN

ANGGARAN 2021

26

ALOKASI DASAR ALOKASI FIRMASI ALOKASI

KINERJA

ALOKASI

FORMULA

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

NAMA DESANO

PERHITUNGAN PENGALOKASIANJUMLAH RINCIAN DANA

DESA SETIAP DESA

51 Bungaya 721.575.000 0 - 368.561.000 1.090.136.000

52 Budakeling 721.575.000 0 - 307.092.000 1.028.667.000

53 Benandem 801.576.000 0 - 599.299.000 1.400.875.000

54 Sibetan 801.576.000 0 - 520.284.000 1.321.860.000

55 Jungutan 721.575.000 0 - 598.801.000 1.320.376.000

56 Bungaya Kangin 721.575.000 0 - 407.924.000 1.129.499.000

57 Bhuana Giri 721.575.000 0 - 494.594.000 1.216.169.000

58 Macang 641.574.000 0 - 192.514.000 834.088.000

59 Muncan 721.575.000 0 288.153.000 431.963.000 1.441.691.000

60 Selat 641.574.000 0 - 158.704.000 800.278.000

61 Duda 721.575.000 0 - 330.661.000 1.052.236.000

62 Sebudi 721.575.000 0 - 581.853.000 1.303.428.000

63 Duda Utara 721.575.000 0 - 331.382.000 1.052.957.000

64 Duda Timur 721.575.000 0 - 367.988.000 1.089.563.000

65 Peringsari 721.575.000 0 - 307.686.000 1.029.261.000

66 Amerta Bhuana 641.574.000 0 - 278.575.000 920.149.000

67 Ban 801.576.000 0 - 1.082.034.000 1.883.610.000

68 Dukuh 641.574.000 0 - 403.448.000 1.045.022.000

69 Kubu 641.574.000 0 - 228.799.000 870.373.000

70 Tianyar 801.576.000 0 288.153.000 887.020.000 1.976.749.000

71 Tianyar Barat 801.576.000 0 - 981.812.000 1.783.388.000

72 Tianyar Tengah 801.576.000 0 - 851.978.000 1.653.554.000

73 Tulamben 801.576.000 0 - 988.921.000 1.790.497.000

74 Baturinggit 721.575.000 0 288.153.000 403.150.000 1.412.878.000

75 Sukadana 721.575.000 0 - 535.497.000 1.257.072.000

52.598.106.000 - 2.305.224.000 30.385.918.000 85.289.248.000

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

TTD

JUMLAH

27

LAMPIRAN III


NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

Pagu Desa Rp. …

NO URAIANURAIAN

OUTPUT

VOLUME

OUTPUT

CARA

PENGADAANANGGARAN REALISASI SISA

%CAPAIAN

OUTPUT

TENAGA

KERJADURASI UPAH KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PENDAPATAN

1,2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Dana Desa

- TAHAP PERTAMA

- TAHAP KEDUA

JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJA BANTUAN KE DESA…..

2,1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.1 Kegiatan…..

2.1.2 dstnya.

2,2 Bidang Pembangunan Desa

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP ...TAHUN ANGGARAN ...

PEMERINTAH DESA …

KECAMATAN …

SERTA FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

KABUPATEN …

28

2.2.1 Kegiatan….

2.2.2 dstnya.

2,3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2.3.1 Kegiatan….

2.3.2 dstnya.

2,4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.4.1 Kegiatan……………….

2.4.2 dstnya.

2,5 Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

2.5.1 Kegiatan……….

2.5.2 dstnya.

JUMLAH BELANJA

3. PEMBIAYAAN

3,1 Pengeluaran Pembiayaan

3.1.2 Penyertaan Modal

- Modal awal

- Pengembangan Usaha

- dstnya.

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH

(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)

………..(Desa), tgl-bulan-tahun

Disetujui oleh :

Bendahara Desa…………. PERBEKEL……..

(……………………………………) (………………………………….)

29

Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa

Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa

Kolom 3 diisi dengan uraian output, misal : Pembangunan Jalan

Kolom 4 diisi dengan volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter

Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola

Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

Kolom 9 diisi dengan persentase capain output dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.

b. Kegiatan Non fisik dihitung dengan cara :

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan

- laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.

Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa.

Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

10

11

3

4

5

6

7

8

PETUNJUK PENGISIAN

9

NO URAIAN

1

2

30

:

:

TOTAL KEK/RESTI

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

1

2

TTD

TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

DESA

KABUPATEN

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

KECAMATAN

TAHUN

ANAK > 2-6 TAHUN

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

% (PERSEN)ALOKASI DANA

TOTAL ALOKASI DANA

KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN

STUNTINGBIDANG/KEGIATANNO

IBU HAMIL

ANAK 0-23 BULAN

JUMLAH

IBU HAMIL

ANAK USIA

0 - 23 BULAN

(0 - 2 TAHUN)RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK

ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN

TINGKAT KONVERGENSISEHARUSNYA DITERIMAYANG DITERIMA

JUMLAH INDIKATORNO

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

SASARAN

ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%

ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP

DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN

DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN

ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN

KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING

MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK

ANAK 0-2 TH AKTA LAHIR

ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)

PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN

MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI

IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI

RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN

MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI

INDIKATOR JUMLAH

JUMLAH TOTAL ANAK

USIA 0 - 23 BULAN

GIZI KURANG/ GIZI

BURUK/ STUNTING

HIJAU (NORMAL)

SASARAN

JUMLAH

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING )

SASARAN

ANAK 0 - 23 BULAN

TOTAL

KUNING (RESIKO

STUNTING )

MERAH

(TERINDIKASI

STUNTING )

SASARAN

:

:

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN)

IBU HAMILJUMLAH TOTAL

RUMAH TANGGA 1.000

HPK

BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM …

Documents