ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Proses Penyusunandan Penetapan
AnggaranPendapatan danBelanja Daerah
(APBD)
Copyright © 2016bandi.staff.fe.uns.ac.id.Se
si9
Sesi9
Learning Objectives
Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagaiberikut.1. Memahamkan Dasar Hukum, Perencanaan dan Penganggaran APBD2. Memahamkan Pengertian dan Fungsi Anggaran3. Memahamkan Pendekatan dalam Penyusunan Anggaran4. Memahamkan Proses Penyusunan dan Penetapan APBD5. Memahamkan Struktur (Format) APBD,6. Memahamkan Struktur Anggaran PPKD, SKPD7. Menelusur sumber acuan
3Bandi.staff.fe.uns.ac.id
SIKLUS APBN & ASUMSI DASAREKONOMI
3
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
1. Memahamkan Dasar Hukum, Perencanaandan Penganggaran APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
TATA URUTAN PERUNDANGANTATA URUTAN PERUNDANGAN
4
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
UUD
TAP MPR
PERATURAN/ KEPUTUSANPRESIDEN
PERATURAN DAERAH
KEPUTUSAN KEPALADAERAH
UU
PERPU
PP
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARANALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJMDaerah
RPJPDaerah
RKPRPJMNasional
RPJPNasional
RKPDaerah
RenstraKL Renja - KL
RenstraSKPD
Renja -SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
RincianAPBN
APBD
RincianAPBD
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar-kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
Planning
PemerintahPusat
Budgeting
PemerintahDaerah
Pedoman
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
5 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
1. Memahamkan Dasar Hukum, Perencanaandan Penganggaran APBD
DPR Presiden Menkeau Men/K-L Gubernur Wal/Bup
PEENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
KekuasaanPKN
Dikuasakan
RKAK/L
RKAK/L
RKAK/L
RKAK/LRAPBN
RAPBD
RAPBD
RKA DRKA D
RKAK/L
APBN APBD APBD
Diserahkan
SETU-
JU?
PERDA/QANUN
RPJP DAERAH
PERDA/QANUN
RPJM DAERAH
RKP DAERAHPENJABARANRPJP
20 TH
5 TH
1 TH
SISTEM PERENCANAAN
MUSRENBANGDA
Arah KebijakanKeuangan Daerah
Strategi PembangunanDaerah
Kebijakan Umum
Program Kerja
Rencana Kerja(Kerangka Regulasi)
Rencana Kerja(Kerangka
Pendanaan)
MUSRENBANGDA
VISIMISIARAH
PEMBANGUNAN
RancanganKerangka Ekonomi
Daerah
PrioritasPembangunan
Daerah
Rencana Kerjadan Pendanaan
Pasal 150 UU 32/ 2004
APBD
KU
FKPDPrioritas &
Plafon Anggaran
RKA
POKOK2PIKIRAN
PenjabaranAPBD
RAPBD
DPA SKPD
RPJMD RKPD
RKA SKPD
RKA SKPD : Rencana Kerja danAnggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah
DPA SKPD : Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah
SISTEM PENGANGGARAN
NO JENIS KEGIATAN WAKTU1 Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD s/d Maret2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Maret s.d Medio Juni
3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD
Periode Medio Juni s.dMinggu I Oktober
5 Penyusunan RKA SKPD6 Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD7 Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah8 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung9 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat
10 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok.Pendukung
Minggu I, Oktober
11 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRDMg I – IV November
12 Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD13 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari)14 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari)15 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)16 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember
JADWAL PENGANGGARAN
Pembahasan & KesepakaanKUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Pembahasan dan KesepakatanPPAS antara KDH dgn DPRD
(Juni)Penyusunan RKA-SKPD &RAPBD (Juli-September)
Pembahasan danpersetujuan Rancangan
APBD dgn DPRDOktober-November)
Penetapan Perda APBD(Desember)
Penetapan RKPD(Mei)
MusrenbangKab/Kota(Maret)
Forum SKPDPenyusunan Renja
SKPD Kab/Kota(Maret)
MusrenbangKecamatan(Februari)Musrenbang Desa
(Januari)
SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Penyusunan DPA SKPDDesember)
1
2
3
4
56
7
8
9
11
12
10
13Pelaksanaan APBDJanuari thn berikutnya
Evaluasi RancanganPerda APBD(Desember)
Learning Objectives
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)• adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah• yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, dan• ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD merupakan instrumen penting• bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainyatujuan bernegara
2. Memahamkan pengertian dan fungsiAnggaran
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENGERTIAN ANGGARANPENGERTIAN ANGGARAN
11
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
APBD memiliki fungsi:a. Fungsi otorisasib. Fungsi Perencanaanc. Fungsi Pengawasand. Fungsi Alokasie. Fungsi Distribusif. Fungsi Stabilisasi
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
FUNGSI ANGGARANFUNGSI ANGGARAN
12
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 2. Memahamkan fungsi APBD
Learning Objectives
APBD memiliki fungsi:a. Fungsi otorisasi
• Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaranmenjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan danbelanja pada tahun yang bersangkutan.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
FUNGSI ANGGARANFUNGSI ANGGARAN
13
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 2. Memahamkan fungsi APBD
Learning Objectives
APBD memiliki fungsi:b. Fungsi Perencanaan
• Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaranmenjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatanpada tahun yang bersangkutan.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
FUNGSI ANGGARANFUNGSI ANGGARAN
14
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 2. Memahamkan fungsi APBD
Learning Objectives
APBD memiliki fungsi:c. Fungsi Pengawasan
• Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaranmenjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
FUNGSI ANGGARANFUNGSI ANGGARAN
15
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 2. Memahamkan fungsi APBD
Learning Objectives
APBD memiliki fungsi:d. Fungsi Alokasi
• Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harusdiarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosansumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitasperekonomian.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
FUNGSI ANGGARANFUNGSI ANGGARAN
16
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 2. Memahamkan fungsi APBD
Learning Objectives
APBD memiliki fungsi:e. Fungsi Distribusi
• Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harusmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
FUNGSI ANGGARANFUNGSI ANGGARAN
17
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 2. Memahamkan fungsi APBD
Learning Objectives
APBD memiliki fungsi:f. Fungsi Stabilisasi
• Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaranpemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakankeseimbangan fundamental perekonomian.
2. Memahamkan fungsi APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
FUNGSI ANGGARANFUNGSI ANGGARAN
18
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
UU 17/ 2003 --penganggaran tiga pendekatan.a. Pendekatan Penganggaran Terpadub. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.c. Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif Jangka
Menengah.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
19
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
UU 17/ 2003 --penganggaran tiga pendekatan.a. Pendekatan Penganggaran Terpadub. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.c. Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif Jangka
Menengah.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
20
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
UU 17/ 2003 --penganggaran tiga pendekatan.a. Pendekatan Penganggaran Terpadu
• dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaan danpenganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumenrencana kerja, dengan tidak ada lagi dikotomi antara anggaranbelanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
• menjadi lebih terarah karena dikaitkan langsung denganperencanaan program/kegiatan.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
21
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
UU 17/ 2003 --penganggaran tiga pendekatan.a. Pendekatan Penganggaran Terpadu
• Dalam menghitung biaya input dan menaksir kinerja programsangat penting untuk melihat secara bersama-sama biaya secarakeseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifatoperasional.
• Memadukan (unifying) anggaran sangat penting untuk memastikanbahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (recurrent)dipertimbangkan secara simultan pada saat-saat pengambilankeputusan dalam siklus penganggaran.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
22
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
UU 17/ 2003 --penganggaran tiga pendekatan.b. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.
• Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluarandan hasil yang terukur (kinerja).
• dalam merealisasikan anggaran harus memperhatikan prinsipefisiensi dan efektivitas.
• Efisien diukur dengan membandingkan antara input (misalnya dana)yang digunakan dengan keluaran (output) yang diperoleh.
• efektivitas diukur dengan menilai apakah keluaran dapatberfungsi sebagaimana diharapkan sehingga mendatangkan hasil(outcome) yang diinginkan
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
23
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
UU 17/ 2003 --penganggaran tiga pendekatan.b. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.
• anggaran berbasis kinerja, tujuan dan indikator kinerja dari suatuprogram/kegiatan harus ditentukan dengan jelas dan terukur untukmendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatansumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusantentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
24
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
c. Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif JangkaMenengah.• dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka
yang menyeluruh,• meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan
penganggaran,• mengembangkan disiplin fiskal,• mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis,
dan• meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan
pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
25
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
c. Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif JangkaMenengah.• Dengan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di
masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayaipelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggarantahunan tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang samaharus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalamkonteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah (mediumterm fiskal sustainability).
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
26
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
c. Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif JangkaMenengah.• Cara ini juga memberikan peluang kepada SKPD dan PPKD untuk
melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan terhadapkebijakan yang ada, termasuk menghentikan program- programyang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapatdiakomodasikan.
• Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapatdibiayai, diharapkan dapat tercapainya disiplin fiskal, yang merupakankunci bagi tingkat kepastian ketersediaan sumber daya untukmembiayai kebijakan-kebijakan prioritas.
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
27
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 3. Memahamkan Pendekatan dalam
Penyusunan Anggaran
Learning Objectives
c. Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif JangkaMenengah.• Sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggaran
dengan perspektif jangka menengah secara disiplin, manajemenmendapatkan imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahapimplementasi dalam kerangka kinerja yang dijaga dengan ketat
3. Memahamkan Pendekatan dalamPenyusunan Anggaran
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAHPENDEKATAN PENGANGAGGARAN DAERAH
28
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMD
RenstraSKPD
RenjaSKPD RKPD
KUA PPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahasbersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINANDPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
1 tahun
Learning Objectives
Sejak era otonomi daerah, pemda telah menjalani duaperiode implementasi peraturan pengelolaan keuangan daerah,yaitu:
a. Periode PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 (periodesebelum keluarnya paket Undang-Undang di bidangKeuangan Negara);
b. Periode PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 jo.Permendagri 59/2007
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
30
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
• Perbedaan antara PP 105/2000 dengan PP 58/2005dijabarkan lebih lanjut masing-masing denganKepmendagri 29/2002 dan Permendagri 13/2006)
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
31
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
Perbedaan
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
32
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
33
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
34
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
35
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
36
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
37
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Proses penyusunan rancangan APBD meliputi langkah-langkah sebagai berikut:1. Penyusunan Rencana Kerja Pemda2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh Pemda dengan DPRD4. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman
Penyusunan RKA SKPD.5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD dan RKA PPKD)6. Penyusunan Rancangan APBD
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
38
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemdaa. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunanyang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
b. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencanapembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD memuat arahkebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakanumum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.
c. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yangmerupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dariRenja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada RenjaPemerintah.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
39
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemdad. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang
disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan programdan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
e. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yangterukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung olehpemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat.
f. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atasadalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayananminimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
40
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemdag. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasan.
h. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhirbulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
i. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
41
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)• Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan
rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedomanpenyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiaptahun.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
42
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
• Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksudmemuat antara lain:a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi
kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus lainnya
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
43
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
• Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS,kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin olehsekretaris daerah.
• Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun,disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPDkepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertamabulan Juni.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
44
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
• Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makrodaerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatandaerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaandaerah, dan strategi pencapaiannya.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
45
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
• Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; danc. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-
masing program/kegiatan
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
46
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
• Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerahkepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaranberjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBDtahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPDbersama panitia anggaran DPRD.
• Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahasselanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhirbulan Juli tahun anggaran berjalan
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
47
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh Pemda dengan DPRD
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
48
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
4. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang PedomanPenyusunan RKA SKPD.
TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepaladaerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, sebagaiacuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD:a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan
SKPD;c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis
standar belanja dan standar satuan harga.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
49
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
4. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentangPedoman Penyusunan RKA SKPD.
• Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaranberjalan.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
50
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD dan RKA PPKD)• Berdasarkan pedoman penyusunan RKA, kepala SKPD menyusun
RKA- SKPD.• RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan
KPJM, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkanprestasi kerja.
• Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan KPJM dilaksanakandengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraankebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yangdirencanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahunanggaran yang direncanakan dan merupakan implikasikebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatantersebut pada tahun berikutnya.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
51
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD dan RKA PPKD)• Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran
terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh prosesperencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untukmenghasilkan dokumen RKA.
• Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan denganpendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yangdiharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalampencapaian kelauran dan hasil tersebut.
• Penyusunan anggaran dan prestasi kerja dimaksuddilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisisstandar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayananminimal.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
52
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD dan RKA PPKD)• Standar satuan harga ditetapkan oleh kepala daerah.• Penyusunan RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja
untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuktahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyekpendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuktahun berikutnya.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
53
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD dan RKA PPKD)
Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.• RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD
selaku SKPD;• RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatanhibah;
b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuansosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidakterduga; dan
c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
54
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
6. Penyusunan Rancangan APBD• Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD yang telah
disusun disampaikan kepada Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya dibahas oleh timanggaran pemda.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
55
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
6. Penyusunan Rancangan APBD• Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah:
a. kesesuaian RKA dengan KUA, PPAS, prakiraan maju padaRKA- SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumenperencanaan lainnya;
b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisisbelanja, standar satuan harga;
c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaiankinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standarpelayanan minimal;
d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan e.sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDPROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
56
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
6. Penyusunan Rancangan APBD• PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD
berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA yang telahditelaah oleh tim anggaran pemda.
• Dokumen pendukung dimaksud terdiri atas Nota Keuangan danRancangan APBD.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PROSES PENETAPAN APBDPROSES PENETAPAN APBD
57
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Proses penetapan APBD secara garis besar dapat diuraikansebagai berikut:1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD2. Persetujuan Raperda APBD3. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD
58
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
a. Kepala daerah menyampaikan raperda APBD kepada DPRDdisertai penjelasan dan dokumen pendukungnya padaminggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangkamemperoleh persetujuan bersama.
b. Pembahasan tersebut menitikberatkan pada kesesuaianantara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatanyang diusulkan dalam Raperda APBD.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
2. Persetujuan Raperda APBD2. Persetujuan Raperda APBD
59
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
a. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadapRaperda APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahunanggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasarpersetujuan bersama tersebut, kemudian kepala daerah menyiapkanrancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
b. Apabila DPRD sampai batas waktu tersebut tidak mengambil keputusanbersama dengan kepala daerah terhadap Raperda APBD, kepla daerahmelaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angkaAPBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluansetiap bulan, yang disusun dalam rancangan kepala daerah tentangAPBD.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD
60
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
a. APBD Propinsi1) Raperda APBD propinsi yang telah disetujui bersama DPRD dan
Rapergub (Rancangan Peraturan Gubernur) tentang penjabaranAPBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga)hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untukdievaluasi.
2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negerikepada gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitungsejak diterimanya rancangan dimaksud.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD
61
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
a. APBD Propinsi3) Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam
waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan tersebutditerima, gubernur dapat menetapkan Raperda APBD menjadiPerda APBD dan Rapergub tentang penjabaran APBD menjadiPeraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi RaperdaAPBD dan Rapergub tentang penjabaran APBD sudah sesuaidengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksudmenjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD
62
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
a. APBD Propinsi5) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Raperda
APBD dan Rapergub tentang penjabaran APBD bertentangandengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukanpenyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejakditerimanya hasil evaluasi
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD
63
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
a. APBD Propinsi6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda APBD danRapergub tentang penjabaran APBD menjadi perda danperaturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan perda danperaturan gubernur tersebut sekaligus menyatakan berlakunya paguAPBD tahun anggaran sebelumnya.
7) Penetapan Raperda APBD dan Rapergub tentang penjabaran APBDmenjadi perda dan peraturan gubernur paling lambat tanggal 31Desember tahun anggaran sebelumnya.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Proses Evaluasi Raperda APBDProses Evaluasi Raperda APBD
64
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD
65
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
b. APBD Kabupaten/Kota1) Raperda APBD kabupaten/kota yang telah disetujui bersama
DPRD dan Rancangan peraturan bupati/walikota tentangpenjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota palinglambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untukdievaluasi.
2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh gubernur kepadabupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hariterhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD
66
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
b. APBD Kabupaten/Kota3) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu
15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan tersebut diterima,bupati/walikota dapat menetapkan Raperda APBD menjadi PerdaAPBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentangpenjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati/Walikota tentangPenjabaran APBD.
4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD danRancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBDsudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota menetapkan rancangandimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD
67
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
b. APBD Kabupaten/Kota5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBDbertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRDmelakukan penyempurnaan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hariterhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikotadan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan RaperdaAPBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaranAPBD menjadi perda dan peraturan bupati/walikota, gubernurmembatalkan perda dan peraturan bupati/walikota tersebut sekaligusmenyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD3. Evaluasi Raperda APBD dan Per Daerah Penjabaran APBD
68
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
b. APBD Kabupaten/Kota7) Penetapan Raperda APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda danPeraturan Bupati/Walikota paling lambat tanggal 31 Desember tahunanggaran sebelumnya.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
ASAS UMUM APBDASAS UMUM APBD
69
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraanpemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2) Penyusunan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepadamasyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
5) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentukuang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
ASAS UMUM APBDASAS UMUM APBD
70
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
6) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakanperkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiapsumber pendapatan.
7) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerahdianggarkan secara bruto dalam APBD.
8) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkanpada ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harusdidukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalamjumlah yang cukup.
10) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukungdengan dasar hukum yang melandasinya.
11) Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1Januari sampai dengan 31 Desember.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
PRINSIP DISIPLIN APBDPRINSIP DISIPLIN APBD
71
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukursecara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggipengeluaran belanja;
1) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastiantersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkanmelaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kreditanggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melaluirekening Kas Umum Daerah.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBDSTRUKTUR APBD
72
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Salah satu bagian penting dari reformasi di bidangpengelolaan keuangan daerah adalah reformasi di bidangpenganggaran
• berimplikasi pada struktur APBD.• PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, di awal bergulirnya era otonomi daerahmenandai adanya reformasi di dalam struktur APBD
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBDSTRUKTUR APBD
73
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Karakteristik Struktur APBD:• membedakan antara penerimaan dan pendapatan• Anggaran belanja tidak dibagi ke dalam belanja
rutin dan pembangunan, melainkan ada penyatuananggaran belanja dengan orientasi pada programdan kegiatan
• Surplus/defisit dinyatakan secara eksplisit sebagaiselisih antara anggaran pendapatan dan belanja.
• Anggaran pembiayaan dimunculkan sebagai rencanapemerintah untuk menutup defisit atau mengalokasikansurplus.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBDSTRUKTUR APBD
74
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• PP 105/2000 direvisi dengan PP 58/2005• guna menyesuaikan dengan paket undang-undang di
bidang keuangan negara ( UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU15/2004).
• Namun struktur APBD tidak mengalami perubahan lagi.• Struktur APBD dalam format yang lebih rinci, mengacu
pada Lampiran A.XV Permendagri No. 13/2006 mengenaiContoh Format Rancangan Perda tentang APBD
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBDSTRUKTUR APBD
75
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Berdasarkan pasal 20, PP 58/2005, struktur APBDmerupakan satu kesatuan yang terdiri dari:a. pendapatan daerah;b. belanja daerah; danc. pembiayaan daerah
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBDSTRUKTUR APBD
76
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBDSTRUKTUR APBD
77
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusanpemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut
• sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antaralain,• PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota;
• PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD--PendapatanSTRUKTUR APBD--Pendapatan
78
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uangmelalui rekening kas umum daerah, yang menambahekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahunanggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahandaerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyekpendapatan.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD--PendapatanSTRUKTUR APBD--Pendapatan
79
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Klasifikasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok terdiridari:a. pendapatan asli daerah;b. dana perimbangan; danc. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD—Belanja DaerahSTRUKTUR APBD—Belanja Daerah
80
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Belanja daerah meliputi semua pengeluaran darirekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana,merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggarandan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali olehdaerah.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD—Belanja DaerahSTRUKTUR APBD—Belanja Daerah
81
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Pengklasifikasian belanja diatur sebagai berikut:1. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincianobyek belanja.
2. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yangterdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yangpenanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapatdilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerahatau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD—Belanja DaerahSTRUKTUR APBD—Belanja Daerah
82
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Pengklasifikasian belanja diatur sebagai berikut:3. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatdalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkandalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak seftamengembangkan sistem jaminan sosial.
4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melaluiprestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
5. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanjaurusan wajib dan belanja urusan pilihan.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD—Belanja DaerahSTRUKTUR APBD—Belanja Daerah
83
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Pengklasifikasian belanja diatur sebagai berikut:6. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersamaantara Pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkandengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalambentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menuruturusan wajib dan urusan pilihan.
7. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:a. belanja tidak langsung; danb. belanja langsung.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD—Pembiayaan DaerahSTRUKTUR APBD—Pembiayaan Daerah
84
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupuntahun-tahun anggaran berikutnya.
• Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dan/ataumengalokasi surplus.
• Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengananggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplusatau defisit APBD
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD—Pembiayaan DaerahSTRUKTUR APBD—Pembiayaan Daerah
85
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatandaerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanjadaerah.
• Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untukpembayaran pokok utang, penyertaan modal(investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintahpusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanjapeningkatan jaminan sosial.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD—Pembiayaan DaerahSTRUKTUR APBD—Pembiayaan Daerah
86
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatandaerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjadaerah.
• Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkanpembiayaan untuk menutup defisit tersebut yangdiantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungananggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan danacadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembalipemberian pinjaman atau penerimaan piutang
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR APBD—Pembiayaan DaerahSTRUKTUR APBD—Pembiayaan Daerah
87
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahandaerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyekpembiayaan.
• Pembiayaan daerah yang dirinci berdasarkan kelompokterdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaranpembiayaan
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR Anggaran PPKDSTRUKTUR Anggaran PPKD
88
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• APBD akan dilaksanakan oleh PPKD dan Kepala SKPDsesuai dengan kewenangannya masing-masingberdasarkan peraturan peundang-undangan yangberlaku.
• Kewenangan PPKD dan Kepala SKPD di dalammelaksanakan APBD tertuang di dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) masing- masing.
• Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yangdipimpin oleh PPKD memiliki dua jenis DPA yaitu1) DPA SKPKD selaku SKPD atau disebut DPA SKPD; dan 2) DPAPPKD selaku BUD
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR Anggaran PPKDSTRUKTUR Anggaran PPKD
89
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah direvisi denganPermendagri No. 59/2007, struktur anggaran PPKDsebagaimana tertuang di dalam DPA-PPKD terdiri dari:a. Anggaran pendapatan yang berasal dari dana perimbangan
dan pendapatan hibah;b. Anggaran Belanja Tidak Langsung selain belanja pegawai yang
terdiri dari: belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanjabantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, danbelanja tidak terduga;
c. Anggaran Penerimaan Pembiayaan dan PengeluaranPembiayaan Daerah.
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR Anggaran SKDSTRUKTUR Anggaran SKD
90
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelasdalam hal penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKDdan Kepala SKPD, maka• tidak akan terjadi tumpang tindih (overlap) penganggaran antara
PPKD dan SKPD• Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak
dianggarkan di dalam DPA PPKD, sebagaimana dijelaskandi atas, akan dianggarkan di dalam DPA SKPD.• Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan
kewenangan PPKD sehingga anggaran pembiayaan tidak akanmuncul di dalam DPA SKPD
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR Anggaran SKDSTRUKTUR Anggaran SKD
91
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
struktur anggaran SKPD sebagaimana tertuang di dalam DPASKPD terdiri dari:a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran pendapatan
lainnya selain Pendapatan Dana Perimbangan dan Hibah;b. Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai;c. Anggaran Belanja Langsung
Learning Objectives
4. Memahamkan Proses Penyusunan danPenetapan APBD
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
STRUKTUR Anggaran SKDSTRUKTUR Anggaran SKD
92
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• Perlu diingat bahwa tidak semua SKPD memilikikewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untukmemungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKDsedangkan SKPD tertentu memiliki kewenangan untukmemungut retribusi.
• Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN diIndonesia.
• UU 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2016
• Mulyana, Budi. 2010. Modul Perencanaan dan PenganggaranDaerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BadanPendidikan dan Pelatihan Keuangan
ReferensiLearning Objectives
6. Menelusur sumber acuan
93Bandi.staff.fe.uns.ac.id