Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016

POLITIK ANGGARAN DANSTRATEGI PEMBAHASAN

PERUBAHAN APBD

POLITIK ANGGARAN DANSTRATEGI PEMBAHASAN

PERUBAHAN APBD

SUMARDICENTER OF EXTERNAL AFFAIR

PPEP FEB UNS SURAKARTA

BIMBINGAN TEKNIS DALAM RANGKA PERUBAHAN APBD UNTUK DPRD KAB SRAGENLPPM UNTAG SEMARANG, HOTEL MEGALAND SURAKARTA, 22 JUNI 2016

SIKLUS ANGGARAN DAERAHSIKLUS ANGGARAN DAERAH

1 TH 1 TH ½ TH

PERENCANAANANGGARAN

DAERAH

PELAKSANAANANGGARAN

DAERAH

PERTANGGUNG-JABAWAN

ANGGARANDAERAH

NO URAIAN WAKTU KET

A. KUA, PPA dan RAPBD1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei

2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH Minggu I bulan Juni 1 bulan

3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH keDPRD

Pertengahan bulan Juni 3 minggu

4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH &DPRD

Akhir bulan Juli

5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu

6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan

7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan

8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) bulan sebelumtahun anggaran yang bersangkutan (bulan Nopember)

9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)

10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttgPenjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi

Akhir Desember (31 Desember)

KALENDER ANGGARAN

Penyampaian R KUA /KUPA & R PPAS /PPAS

P

Penerbitan SE KDH u/Penyusunan RKA & R

APBD/R APBD P

Pembahasan danpersetujuan R APBD/R

APBD P dgn DPRD

Penetapan PerdaAPBD/ APBD P

SKEDUL PENYUSUNAN APBD DAN P APBD

Pelaksanaan RAPBD/R APBD P

Evaluasi RAPBD / RAPBD P

6 7 8 911 1210 1

KesepakaanR KUA / KUPA & R

PPAS/PPAS P

6 7 8 9 11 1210 1

I

I II

IV

I

Penyampaiaan RAPBD/R APBD P ke

DPRD

I II

II II

APBD

PERUBAHAN APBD

Klausul Kunci :a. Politik anggaran adl penetapan berbagai

kebijakan ttg proses anggaran yg mencakupberbagai pertanyaan :- bagaimana pemda membiayai kegiatannya?.- bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan

disdistribusikan?.- siapa yang diuntungkan dan dirugikan?.- kemungkinan utk penyimpangan negatif apa?.- peluang apa utk tingkatkan pelayanan publik?.

Klausul Kunci :b. Politik anggaran adl proses saling mempengaruhi

di antara berbagai pihak yg berkepentingan dlmmenentukan skala prioritas pembangunan akibatterbatasnya sumber dana publik yang tersedia.

c. Politik anggaran adl proses mempengaruhikebijakan alokasi anggaran yg dilakukan olehberbagai pihak yg berkepentingan dengananggaran.

Klausul Kunci :d. Politik anggaran adl proses penegasan

kekuasan/kekuatan politik di antara berbagai pihakyg terlibat dlm penentuan kebijakan maupunalokasi anggaran.

e. Pelaku-pelaku Politik Anggaran :- Eksekutif- Legislatif- Pengawas

DASAR HUKUM PERUBAHANDASAR HUKUM PERUBAHAN

SYARAT PERUBAHAN APBD:– perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

KUA;– keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja;

– keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebihtahun sebelumnya harus digunakan dalam tahunberjalan;

– keadaan darurat; dan– keadaan luar biasa.(Pasal 154, ayat 1)

DASAR HUKUM PERUBAHANDASAR HUKUM PERUBAHAN

Pasal 155 (1) : PMDG 13/2006 :– Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinyapelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatandaerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaanpembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Pasal 155 (2) : PMDG 13/2006 :– Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang

mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalamrancangan kebijakan umum perubahan APBD sertaPPAS perubahan APBD.

DASAR HUKUM PERUBAHANDASAR HUKUM PERUBAHAN Pasal 155 (3) : PMDG 13/2006 :

Rancangan KU Perubahan & PPAS Perubahanmenjelaskan:– perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan

sebelumnya;– program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk

ditampung dalam perubahan– APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu

pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;– capaian target kinerja program dan kegiatan yang

harus dikurangi dalam perubahan APBD apabilaasumsi KUA tidak tercapai; dan

– capaian target kinerja program dan kegiatan yangharus ditingkatkan dalam perubahan APBDapabila melampaui asumsi KUA.

JADWAL KU-PABPB & PPAS PAPBDJADWAL KU-PABPB & PPAS PAPBD

Rancangan kebijakan umum perubahan APBDdan PPAS perubahan APBD disampaikankepada DPRD paling lambat minggu pertamabulan Agustus dalam tahun anggaranberjalan.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBDdan PPAS perubahan APBD, setelah dibahasselanjutnya disepakati menjadi kebijakanumum perubahan APBD serta PPASperubahan APBD paling lambat minggu keduabulan Agustus tahun anggaran berjalan.

PERHATIAN PEMB FISIK !!!!!!PERHATIAN PEMB FISIK !!!!!!

Dalam hal persetujuan DPRD terhadaprancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD diperkirakan pada akhirbulan September tahun anggaran berjalan,agar dihindari adanya penganggaran kegiatanpembangunan fisik di dalam rancanganperaturan daerah tentang perubahan APBD.

KUA-P DAN PPAS-P BERSAMAANKUA-P DAN PPAS-P BERSAMAAN

PERMENDAGRI 13/2006 :Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAperubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yangditandatangani bersama antara kepala daerahdengan pimpinan DPRD.

PERMENDAGRI 59/2007 :Kebijakan umum perubahan APBD dan PPASperubahan APBD yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatanyang ditandatangani bersama antara kepala daerahdengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

SURAT EDARAN KEPALA DAERAHSURAT EDARAN KEPALA DAERAH

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkanrancangan surat edaran kepala daerah perihalpedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuatprogram dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalamperubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteriaDPA-SKPD yang dapat diubah, diterbitkan olehkepala daerah paling lambat minggu ketiga bulanAgustus tahun anggaran berjalan.

1. PPA perubahan APBD yangdialokasikan untuk program barudan/atau kriteria DPASKPD yang dapatdiubah pada setiap SKPD berikutrencana pendapatan dan pembiayaan;

2. sinkronisasi program dan kegiatanSKPD dengan program nasional danantar program SKPD dengan kinerjaSKPD berkenaan sesuai dengan SPMyang ditetapkan;

3. batas waktu penyampaian RKA-SKPDdan/atau DPA-SKPD yang telah diubahkepada PPKD;

4. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkanperhatian dari SKPD terkait denganprinsipprinsip peningkatan efisiensi,efektifitas, transparansi danakuntabilitas penyusunan anggarandalam rangka pencapaian prestasikerja; dan

5. dokumen sebagai lampiran meliputikebijakan umum perubahan APBD, PPAperubahan APBD, kode rekening APBD,format RKA-SKPD dan/atauDPPASKPD, SAB dan standar harga.

1. PPA perubahan APBD yangdialokasikan untuk program barudan/atau kriteria DPASKPD yang dapatdiubah pada setiap SKPD berikutrencana pendapatan dan pembiayaan;

2. sinkronisasi program dan kegiatanSKPD dengan program nasional danantar program SKPD dengan kinerjaSKPD berkenaan sesuai dengan SPMyang ditetapkan;


4. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkanperhatian dari SKPD terkait denganprinsipprinsip peningkatan efisiensi,efektifitas, transparansi danakuntabilitas penyusunan anggarandalam rangka pencapaian prestasikerja; dan

5. dokumen sebagai lampiran meliputikebijakan umum perubahan APBD, PPAperubahan APBD, kode rekening APBD,format RKA-SKPD dan/atauDPPASKPD, SAB dan standar harga.

1. PPAS perubahan APBD yangdialokasikan untuk program barudan/atau kriteria DPASKPD yang dapatdiubah pada setiap SKPD;

2. dihapus.


4. dihapus; dan

5. dokumen sebagai lampiran meliputikebijakan umum perubahan APBD,PPAS perubahan APBD, standar analisabelanja dan standar harga.

1. PPAS perubahan APBD yangdialokasikan untuk program barudan/atau kriteria DPASKPD yang dapatdiubah pada setiap SKPD;

2. dihapus.


4. dihapus; dan

5. dokumen sebagai lampiran meliputikebijakan umum perubahan APBD,PPAS perubahan APBD, standar analisabelanja dan standar harga.

PERMENDAGRI 13/2006PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007PERMENDAGRI 59/2007

DPPA - SKPDDPPA - SKPD

Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatanatau pengurangan capaian target kinerja programdan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Peningkatan atau pengurangan capaian targetkinerja program dan kegiatan diformulasikan dalamformat dokumen pelaksanaan perubahan anggaranSKPD (DPPA-SKPD).

Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian targetkinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyekpendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelumdilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

(Pasal 159 PMDG 13/2006, tidak berubah)

PERGESERAN ANGGARANPERGESERAN ANGGARAN

ADA DUA KELOMPOK PERGESERAN– Pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenisbelanja.

– Pergeseran antar obyek belanja dalamjenis belanja dan antar rincian obyekbelanja.

Semua diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

PERGESERAN ANGGARANPERGESERAN ANGGARAN

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenisbelanja dan antar rincian obyek belanja.

Cara Persetujuan:– Pergeseran antar rincian obyek belanja

dalam obyek belanja berkenaan dapatdilakukan atas persetujuan PPKD.

– Pergeseran antar obyek belanja dalamjenis belanja berkenaan dilakukan ataspersetujuan sekretaris daerah.

KLASIFIKASI BELANJA - KELOMPOKKLASIFIKASI BELANJA - KELOMPOK

KELOMPOK BELANJA:– JENIS BELANJAOBYEK BELANJA

–RINCIAN OBYEK BELANJA

KELOMPOK BELANJA:– BELANJA LANGSUNG– BELANJA TIDAK LANGSUNG


JENIS2 BELANJA TDK LANGSUNG:– BELANJA PEGAWAI– BUNGA– SUBSIDI– HIBAH– BANSOS– BELANJA BAGI HASIL– BANTUAN KEUANGAN– BELANJA TIDAK TERDUGA.


5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum


1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan

beban kerja 5 1 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan

tempat bertugas 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan

kondisi kerja 5 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan

kelangkaan profesi 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi

kerja


JENIS2 BELANJA LANGSUNG:– BELANJA PEGAWAI– BELANJA BARANG DAN JASA– BELANJA MODAL


5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 03 Dst…………………………………

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5 2 1 02 03 Dst…………………………………

PERGESERAN ANGGARANPERGESERAN ANGGARAN Pergeseran anggaran obyek belanja dan rincian obyek belanja

dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerahtentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untukselanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerahtentang perubahan APBD.

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, danantar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubahperaturan daerah tentang APBD.

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupapenambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran, harusdijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerahtentang penjabaran perubahan APBD.

Tata cara pergeseran obyek belanja dan rincian obyek belanjadiatur dalam peraturan kepala daerah.

a. membayar bunga dan pokok utangdan/atau obligasi daerah yangmelampaui anggaran yang tersediamendahului perubahan APBD;

b. melunasi seluruh kewajiban bungadan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dantunjangan PNS akibat adanyakebijakan pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan;e. mendanai program dan kegiatan

baru dengan kriteria harusdiselesaikan sampai dengan batasakhir penyelesaian pembayarandalam tahun anggaran berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yangcapaian target kinerjanyaditingkatkan dari yang telahditetapkan semula dalam DPA-SKPDtahun anggaran berjalan yang dapatdiselesaikan sampai dengan batasakhir penyelesaian pembayarandalam tahun anggaran berjalan.

a. membayar bunga dan pokok utangdan/atau obligasi daerah yangmelampaui anggaran yang tersediamendahului perubahan APBD;

b. melunasi seluruh kewajiban bungadan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dantunjangan PNS akibat adanyakebijakan pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan;e. mendanai program dan kegiatan

baru dengan kriteria harusdiselesaikan sampai dengan batasakhir penyelesaian pembayarandalam tahun anggaran berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yangcapaian target kinerjanyaditingkatkan dari yang telahditetapkan semula dalam DPA-SKPDtahun anggaran berjalan yang dapatdiselesaikan sampai dengan batasakhir penyelesaian pembayarandalam tahun anggaran berjalan.

a. DPPA-SKPD

b. DPPA-SKPD

c. DPPA-DKPD

d. DPAL-SKPDe. RKA-SKPD

f. DPPA-SKPD.

a. DPPA-SKPD

b. DPPA-SKPD

c. DPPA-DKPD

d. DPAL-SKPDe. RKA-SKPD

f. DPPA-SKPD.

PENGGUNAAN SILPAPENGGUNAAN SILPA FORMULASI ANGGARANFORMULASI ANGGARAN

a. bukan merupakankegiatan normal dariaktivitas pemerintahdaerah dan tidak dapatdiprediksikansebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadisecara berulang;

c. berada diluar kendalidan pengaruhpemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikanterhadap anggaran dalamrangka pemulihan yangdisebabkan oleh keadaandarurat.

a. bukan merupakankegiatan normal dariaktivitas pemerintahdaerah dan tidak dapatdiprediksikansebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadisecara berulang;

c. berada diluar kendalidan pengaruhpemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikanterhadap anggaran dalamrangka pemulihan yangdisebabkan oleh keadaandarurat.

• Dalam keadaan darurat,pemerintah daerah dapatmelakukan pengeluaran yangbelum tersedia anggarannya,yang selanjutnya diusulkan dalamrancangan perubahan APBD.

• Pendanaan keadaan daruratyang

belum tersedia anggarannyadapat menggunakan belanja tidakterduga.

• Dalam hal belanja tidakterduga

tidak mencukupi dapat dilakukandengan cara:- menggunakan dana dari hasil

penjadwalan ulang capaian targetkinerja program & kegiatan lainnyadalam tahun anggaran berjalan;

- memanfaatkan uang kas yangtersedia.

• Dalam keadaan darurat,pemerintah daerah dapatmelakukan pengeluaran yangbelum tersedia anggarannya,yang selanjutnya diusulkan dalamrancangan perubahan APBD.

• Pendanaan keadaan daruratyang

belum tersedia anggarannyadapat menggunakan belanja tidakterduga.

• Dalam hal belanja tidakterduga

tidak mencukupi dapat dilakukandengan cara:- menggunakan dana dari hasil

penjadwalan ulang capaian targetkinerja program & kegiatan lainnyadalam tahun anggaran berjalan;

- memanfaatkan uang kas yangtersedia.

KEADAAN DARURATKEADAAN DARURAT KEADAAN DARURATKEADAAN DARURAT

Pengeluaran darurat termasukbelanja untuk keperluanmendesak yang kriterianyaditetapkan dalam peraturandaerah tentang APBD.

Kriteria belanja untuk keperluanmendesak mencakup:

- program dan kegiatan pelayanandasar masyarakat yanganggarannya belum tersediadalam tahun anggaran berjalan; &

- keperluan mendesak lainnyayang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yanglebih besar bagi pemerintahdaerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian targetkinerja program dan kegiatanlainnya dalam tahun anggaranberjalan diformulasikanterlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Pengeluaran darurat termasukbelanja untuk keperluanmendesak yang kriterianyaditetapkan dalam peraturandaerah tentang APBD.

Kriteria belanja untuk keperluanmendesak mencakup:

- program dan kegiatan pelayanandasar masyarakat yanganggarannya belum tersediadalam tahun anggaran berjalan; &

- keperluan mendesak lainnyayang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yanglebih besar bagi pemerintahdaerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian targetkinerja program dan kegiatanlainnya dalam tahun anggaranberjalan diformulasikanterlebih dahulu dalam DPPA-

Pendanaan keadaan darurat untukkegiatan diformulasikan terlebihdahulu dalam RKA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadisetelah ditetapkannya perubahanAPBD, pemerintah daerah dapatmelakukan pengeluaran yangbelum tersedia anggarannya, danpengeluaran tersebut disampaikandalam laporan realisasi anggaran.

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan itu diformulasikanterlebih dahulu dalam RKA-SKPDuntuk dijadikan dasar pengesahanDPA-SKPD oleh PPKD setelahmemperoleh persetujuan sekda.

Pelaksanaan pengeluaran untukmendanai kegiatan dalam keadaandarurat terlebih dahulu ditetapkandengan peraturan kepala daerah.

Pendanaan keadaan darurat untukkegiatan diformulasikan terlebihdahulu dalam RKA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadisetelah ditetapkannya perubahanAPBD, pemerintah daerah dapatmelakukan pengeluaran yangbelum tersedia anggarannya, danpengeluaran tersebut disampaikandalam laporan realisasi anggaran.

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan itu diformulasikanterlebih dahulu dalam RKA-SKPDuntuk dijadikan dasar pengesahanDPA-SKPD oleh PPKD setelahmemperoleh persetujuan sekda.

Pelaksanaan pengeluaran untukmendanai kegiatan dalam keadaandarurat terlebih dahulu ditetapkandengan peraturan kepala daerah.

KEADAAN DARURATKEADAAN DARURAT KEADAAN DARURATKEADAAN DARURAT

• Keadaan Iuar biasamerupakan keadaan yangmenyebabkan estimasipenerimaan dan/ataupengeluaran dalam APBDmengalami kenaikan ataupenurunan lebih besar dari50%.

• Persentase 50%merupakan

selisih (gap) kenaikan ataupenurunan antara pendapatandan belanja dalam APBD.

• Keadaan Iuar biasamerupakan keadaan yangmenyebabkan estimasipenerimaan dan/ataupengeluaran dalam APBDmengalami kenaikan ataupenurunan lebih besar dari50%.

• Persentase 50%merupakan

selisih (gap) kenaikan ataupenurunan antara pendapatandan belanja dalam APBD.

• Dalam hal kejadian Iuar biasayang menyebabkan estimasipenerimaan dalam APBDmengalami peningkatan Iebih dari50%, dapat dilakukanpenambahan kegiatan barudan/atau penjadwalanulang/peningkatan capaian targetkinerja program dan kegiatandalam tahun anggaran berjalan.

• Penambahan kegiatan barudiformulasikan terlebih dahuludalam RKA-SKPD.

• Dalam hal kejadian Iuar biasayang menyebabkan estimasipenerimaan dalam APBDmengalami peningkatan Iebih dari50%, dapat dilakukanpenambahan kegiatan barudan/atau penjadwalanulang/peningkatan capaian targetkinerja program dan kegiatandalam tahun anggaran berjalan.

• Penambahan kegiatan barudiformulasikan terlebih dahuludalam RKA-SKPD.

KEADAAN LUAR BIASAKEADAAN LUAR BIASA KEADAAN LUAR BIASAKEADAAN LUAR BIASA

• Penjadwalan Ulang/peningkatan capaian targetkinerja program dan kegiatandiformulasikan terlebih dahuludalam DPPASKPD.

• RKA-SKPD dan DPPA-SKPD

digunakan sebagai dasarpenyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan kedua APBD.

• Penjadwalan Ulang/peningkatan capaian targetkinerja program dan kegiatandiformulasikan terlebih dahuludalam DPPASKPD.

• RKA-SKPD dan DPPA-SKPD

digunakan sebagai dasarpenyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan kedua APBD.

• Dlm hal kejadian Iuar biasayang

menyebabkan estimasipenerimaan dalam APBDmengalami penurunan lebih dari50%, maka dapat dilakukanpenjadwalan ulang/pengurangancapaian target kinerja programdan kegiatan Iainnya dalam tahunanggaran berjalan.

• Penjadwalanulang/pengurangan

capaian target diformulasikan kedalam DPPA-SKPD.

• DPPA-SKPD digunakansebagai

dasar penyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan kedua APBD.

• Dlm hal kejadian Iuar biasayang

menyebabkan estimasipenerimaan dalam APBDmengalami penurunan lebih dari50%, maka dapat dilakukanpenjadwalan ulang/pengurangancapaian target kinerja programdan kegiatan Iainnya dalam tahunanggaran berjalan.

• Penjadwalanulang/pengurangan

capaian target diformulasikan kedalam DPPA-SKPD.

• DPPA-SKPD digunakansebagai

dasar penyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan kedua APBD.

KEADAAN LUAR BIASAKEADAAN LUAR BIASA KEADAAN LUAR BIASAKEADAAN LUAR BIASA

PENYIAPAN RAPERDA P-APBDPENYIAPAN RAPERDA P-APBD RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan

DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBDyang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKDuntuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaianantara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umumperubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan majuyang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumenperencanaan Iainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja,standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standarpelayanan minimal.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yangmemuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalamperubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan,SKPD melakukan penyempurnaan.

PENYIAPAN RAPERDA P-APBDPENYIAPAN RAPERDA P-APBD RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan

baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalamperubahan APBD yang telah disempurnakan olehSKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahaslebih lanjut oleh TAPD.

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatanbaru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalamperubahan APBD yang telah dibahas TAPD,dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturandaerah tentang perubahan APBD dan rancanganperaturan kepala daerah tentang penjabaranperubahan APBD oleh PPKD.

RANPERDA P-APBDRANPERDA P-APBD Ranperda tentang perubahan APBD dan

peraturan kepala daerah tentang penjabaranperubahan APBD yang disusun oleh PPKDmemuat pendapatan, belanja danpembiayaan yang mengalami perubahan danyang tidak mengalami perubahan.

Ranperda tentang perubahan APBD terdiridari rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD beserta lampirannya.

LAMPIRAN RANPERDA P-APBDLAMPIRAN RANPERDA P-APBDa. ringkasan perubahan APBD;b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;g. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan

daerah terdiri dari:– laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1

(satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;– neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir

sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;– laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu)

tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;– catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan

daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yangdirencanakan;

h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikandan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

i. daftar pinjaman daerah.

RANPERKADA PENJ P-APBDRANPERKADA PENJ P-APBD Rancangan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran perubahan APBD terdiri dari rancanganperaturan kepala daerah tentang penjabaranperubahan APBD beserta Iampirannya.

Lampiran rancangan peraturan kepala daerah terdiridari:– ringkasan penjabaran perubahan anggaran

pendapatan daerah, belanja daerah danpembiayaan daerah; dan

– penjabaran perubahan APBD menurutorganisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis,obyek, rincian obyek pendapatan, belanja danpembiayaan.

SOSIALISASI MASY - P-APBDSOSIALISASI MASY - P-APBD Rancangan peraturan daerah tentang perubahan

APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikankepada kepala daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahanAPBD sebelum disampaikan oleh kepala daerahkepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD bersifat memberikan infomiasimengenai hak dan kewajiban pemerintah daerahserta masyarakat dalam pelaksanaan perubahanAPBD tahun anggaran yang direncanakan.

Penyebarluasan rancangan peraturan daerahtentang perubahan APBD dilaksanakan olehsekretariat daerah.

JADWAL P-APBDJADWAL P-APBD Kepala daerah menyampaikan ranperda ttg perubahan

APBD, beserta Iampirannya kpd DPRD paling lambatminggu kedua bulan September tahun anggaranberjalan utk mendapatkan persetujuan bersama.

Penyampaian ranperda disertai dengan notakeuangan perubahan APBD.

DPRD menetapkan agenda pembahasan ranperda. Pembahasan ranperda berpedoman pada kebijakan

umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBDyang telah disepakati antara kepala daerah danpimpinan DPRD.

Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujuiranperda tentang perubahan APBD paling lambat 3(tiga) bulan sebelum tahun anggaran yangbersangkutan berakhir.

PELAKSANAAN P-APBDPELAKSANAAN P-APBD

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerahtentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepadasemua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPDterhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalamperubahan APBD.

DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalanseluruhnya harus disalin kembali ke dalam DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA-SKPD).

Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanjaatau pembiayaan yang mengalami penambahan ataupengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasanlatar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelumdilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dandisahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah.

Nama : SUMARDITempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962Agama : IslamStatus : Menikah, dengan 6 anakAlamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.

Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: [email protected] Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.

Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.

PENGALAMAN/PEKERJAAN Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota

Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994. Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996. Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik. Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional

(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi danPengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta ManagementConsultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung ManunggalSamarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. PakarsemiSukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaandan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur MitraYogyakarta, Governance Institute Yogyakarta, dll.

JABATAN SEKARANG Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.

B I O D A T AB I O D A T A

Sumardi politik anggaran perubahan apbd dprd sragen_22 juni 2016

Economy & Finance