AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAN SWASTA
Disusun Oleh
Ayang Suchita M R
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMESTER VI
INSTITUT MANAJEMEN WIYATA INDONESIA
Jln. Gudang No. 7-9 Sukabumi 43112
Telp. (0266) 235717, 7033299 Fax. (0266) 235717
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap organisasi seperti perusahaan swasta, unit pemerintah, organisasi
amal, lembaga pendidikan dan lain –lain memerlukan laporan keuangan untuk
mengetahui kondisi dan mengevaluasi kinerja organisasi tersebut.
Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan
dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu
(Harahap, 2006). Laporan keuangan juga merupakan laporan yang terstruktur
mengenai informasi keuangan, dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan (pemerintah, perusahaan swasta, organisasi amal dan lain-lain
yang digunakan senagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan organisasi pemerintah dan organisasi swasta bisa
dibedakan dalam penyampaian informasinya. Karena dari kedua organisasi ini
memiliki tujuan dan format laporan keuangan yang berbeda. Melalui mini riset ini
penulis akan menjelaskan bagaimana format laporan keuangan organisasi
pemerintah dan organisasi swasta, begitu pula dengan perbedaan laporan
keuangannya.
B. Rumusan Masalah
1. Apa tujuan dan format laporan keuangan pemerintah dan swasta?
2. Apa perbedaan dari laporan keuangan pemerintah dan swasta?
C. Tujuan penulisan
Adapun dua jenis tujuan dalam penulisan ini, yaitu tujuan umum dan tujuan
khusus.
1. Umum
Tujuan umum ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri dari salah
satu matakuliah yaitu Akuntansi Pemerintahan
2. Khusus
Tujuan khusus ini bertujuan agar pembaca memahami dan mengerti akan
tujuan dan format dari laporan keuangan serta perbedaan dari masing-
masing organsisasi yang meliputi: organisasi pemerintah dan organisasi
swasta.
D. Metode Penulisan
Metode Penulisan dalam mini riset ini menggunakan metode kajian
kepustakaan dimana berbagai buku dengan teori-teori yang relevan dan juga data
sekunder. Data yang diperoleh oleh penulis dari Kemenkeu (Kementrian
Keuangan Republik Indonesia) yaitu data laporan keuangan pemerintah pusat
tahun 2014 dan 2015. Kemudian untuk organisasi swasta diambil dari IDX
(Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia) yaitu data laporan keuangan
perusahaan Astra Internasional Tbk.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Laporan Keuangan
Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi
keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan
operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna
bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain
diluar perusahaan.
Menurut PSAK No. 1 (2015: 1), “Laporan keuangan adalah penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini
menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.
Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian laporan
keuangan yaitu :
“Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan
dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas”.
Pada umunya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-
rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukan/menggambarkan jumlah
asset , kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah
dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan
perubahan ekuitas menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang
menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan, Munawir (2010:5).
Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha siatu
perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, Harahap (2009:105)
B. Laporan Keuangan Pemerintah
Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas
adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan
andal, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem
akuntansi yang menyediakan prosedur pemrosesan transaksi sampai menjadi
laporan keuangan. Pengertian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat itu sendiri
adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka
transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), (Sumber: Kemenkeu)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (disingkat LKPP) adalah laporan
pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas
laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP
Merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam
pengelolaan keuangan Negara, (Sumber: Wikipedia)
BAB III
PEMBAHASAN
A. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 1 (2015:3) adalah :
“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian
besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”.
Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah
Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai: (1)
perubahan posisi dan penggunaan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah; (2) ketaatan realisasi terhadap anggaran; (3) cara
entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
(4) potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan; dan (5) evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya.
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai (1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan
sesuai dengan anggaran, dan (2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan
digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang telah
ditetapkan.
Tujuan Laporan Keuangan Swasta
Secara umum laporan keuangan swasta dibuat dengan tujuan untuk
menyampaikan informasi tentan kondisi keuangan perusahaan pada satu
periode tertentu kepada pihak yang berkepetingan. Para pemakai laporan
keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar
dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang
terbatas.
B. Format Laporan Keuangan Pemerintah dan Swasta
Laporan Keuangan Pmerintahan
LKPP Tahun 2015 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh)
laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas;
(f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun
2015 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. LKPP Tahun 2015 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan
keuangan yang telah diperiksa (Audited).
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp1.508,02 triliun, atau 85,60 persen dari
yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2015. Sementara itu, realisasi Belanja
Negara adalah sebesar Rp1.806,51 triliun, atau 91,05 persen dari yang
dianggarkan dalam APBN-P TA 2015, sehingga terjadi Defisit Anggaran
sebesar Rp298,49 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar
Rp323,10 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar
Rp24,61 triliun.
Uraian Realisasi Anggaran TA 2015 Realisasi
2014 Anggaran Realisasi %
Pendapatan Negara
dan Hibah 1.761,64 1.508,02 85,60 1.550,49
Belanja Negara 1.984,15 1.806,51 91,05 1.777,18
Belanja Pemerintah
Pusat 1.319,55 1.183,30 89,67 1.203,58
Transfer ke daerah
dan Dana Desa 664,60 623,14 93,76 573,70
Suspen Belanja
Negara - 0,07 - (0,097)
Surplus (Defisit)
Anggaran (222,51) (298,49) 134,15 (226,69)
Pembiayaan Neto 222,51 323,10 145,21 248,89
SILPA (SIKPA) - 24,61 - 22,20
Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2015.
Berdasarkan laporan tersebut, SAL awal tahun 2015 adalah sebesar Rp86,14
triliun, Penyesuaian SAL awal sebesar minus Rp560,00 miliar, SiLPA selama
Tahun 2015 adalah Rp24,61 triliun, dikurangi Penyesuaian SAL sebesar
Rp2,28 triliun, sehingga saldo akhir SAL adalah Rp107,91 triliun. Selama
periode TA 2015, tidak ada Penggunaan SAL yang dicatat sebagai
Penerimaan Pembiayaan TA 2015.
No Uraian Tahun 2015
1 SAL awal 86,14
2 Penyesuaian SAL Awal (0,56)
3 Perubahan SAL (penggunaan SAL,
SiLPA, Koreksi, dan Lain-lain)
24,61
4 Penyesuaian SAL (2,28)
5 SAL akhir 107,91
Tabel 1.2
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas
Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015. Neraca tersebut
menginformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp5.163,32 triliun dan
Kewajiban sebesar Rp3.493,53 triliun, sehingga Ekuitas Pemerintah Per 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp1.669,79 triliun;
Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 2014
Aset 5.163,32 3.910,92
Aset Lancar 326,75 262,98
Investasi Jangka
Panjang
2.223,80 1.309,92
Aset Tetap 1.852,05 1.714,59
Piutang Jangka
Panjang
47,51 2,82
Aset Lainnya 713,21 620,61
Total Aset 5.163,32 3.910,92
Kewajiban 3.493,53 2.898,38
Kewajiban Jangka
Pendek
469,23 352,31
Kewajiban Jangka
Panjang
3.024,30 2.546,07
Ekuitas 1.669,79 1.012,54
Ekuitas Dana
Lancar
- (85,02)
Ekuitas Dana
Investasi
- 1.097,55
Total Kewajiban dan
Ekuitas
5.163,32 3.910,92
Tabel 1.3
Neraca
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Operasional
tersebut menginformasikan bahwa Pendapatan-LO dari Kegiatan
Operasional untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.577,68 triliun, dan Beban
dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp1.714,26 triliun. Di samping itu
terdapat defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp106,69 triliun, dan
Defisit dari Pos Luar Biasa selama Tahun 2015 sebesar Rp6,61 miliar.
Berdasarkan data di atas, defisit LO adalah sebesar Rp243,28 triliun.
No Uraian Tahun 2015
1 Pendapatan-LO 1.577,68
2 Beban (1.714,26)
3 Kegiatan Non Operasional (106,69)
4 Pos Luar Biasa (0,006)
5 Defisit LO (243,28)
Tabel 1.4
Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran
kas dari Kas Negara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2015. Laporan Arus Kas tersebut menginformasikan bahwa kenaikan Kas
sepanjang tahun 2015 adalah sebesar Rp97,33 triliun, dengan penyesuaian
pembukuan sebesar minus Rp8,61 triliun sehingga kenaikan kas setelah
penyesuaian adalah Rp88,72 triliun. Saldo awal Kas Bendahara Umum
Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan
Kas Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp94,17 triliun, penyesuaian saldo
awal sebesar Rp9,24 triliun, sehingga saldo awal kas BUN, KPPN dan BLU
setelah penyesuaian adalah sebesar Rp103,41 triliun. Total Saldo Akhir Kas
BUN, KPPN ,dan BLU adalah sebesar Rp192,13 triliun. Setelah dijumlahkan
dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp329,04 miliar, Kas di
Bendahara Penerimaan Rp182,54 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Rp9,30
triliun, ditambahkan Kas BLU yang belum disahkan Rp9,84 miliar dan
dikurangi Kas pada BLU yang telah Didepositokan Rp4,38 triliun, maka saldo
akhir Kas dan Setara Kas adalah Rp197,57 triliun.
Uraian Tahun 2015
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU,
dan Kas Hibah Langsung
94,17
Penyesuaian Saldo Awal 9,24
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU,
dan Kas Hibah Langsung setelah
Penyesuaian
103
103,41
Kenaikan (Penurunan) Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (83,07)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (274,74)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan
382,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris
72,72
Pengunaan SAL
Penyesuaian Pembukuan (8,61)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas 88,72
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU dan
Hibah
192,13
Saldo Kas Pemerintah Lainnya
Rekening Pemerintah Lainnya
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,33
Kas di Bendahara Penerimaan 0,18
Kas Lainnya dan Setara Kas 9,30
Kas pada BLU yang Belum Disahkan 0,01
Kas pada BLU yang telah Didepositokan
(Investasi Jangka Pendek)
(4,38)
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 197,57
Tabel 1.5
Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas selama tahun 2015. Laporan Perubahan Ekuitas tersebut
menginformasikan bahwa ekuitas awal tahun 2015 adalah Rp1.012,20
triliun, perubahan ekuitas selama Tahun 2015 terdiri dari Defisit-LO sebesar
Rp243,28 triliun, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar minus Rp450,39
miliar, Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas
sebesar Rp966,46 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp65,47
triliun, Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas Sebesar Rp331,24 miliar, sehingga
Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp1.669,79 triliun.
No Uraian Tahun
1 Ekuitas Awal 1.012,20
2 Defisit LO (243,28)
3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan (0,45)
4 Koreksi-Koreksi Yang Langsung
Menambah/Mengurangi Ekuitas
966,46
5 Transaksi Antar Entitas (65,47)
6 Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas 0,33
7 Ekuitas Akhir 1.669,79
Tabel 1.6
Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keaungan
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna
laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang hal-
hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan
meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan
pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan Swasta
Laporan Keuangan swasta yang dijadikan studi kasus adalah laporan
keuangan swasta yang terdapat di IDX Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Astra
International Tbk laporan keuangan 31 maret 2016 dan 31 desember 2015
dan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 maret 2016 dan 2015.
Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Auditor independen. Adapun format
laporan keuangan PT. Astra Internasional Tbk sebagai berikut :
1. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan PT Astra Internasional Tbk dengan
suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal
tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi
tentang pendapatan, beban dan laba atau rugi yang diperoleh dari PT. Astra
Internasonal Tbk selama periode waktu tertentu.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan
pengaruh laba rugi tahun berjalan serta penggunaaanya dan penambahan
atau pengurangan modal pemilik yang terdapat di PT. Asta Internasional Tbk.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas dapat dibuat dengan menggunakna laba rugi tahun berjalan
dan neraca komparatif yang dibuat dua tahun berturut-turut. Untuk
menghitung kas bersih, unsur-unsur pendapatan dan biaya yang tidak
memerlukann penerimaan atau pengeluaran kas harus dikeluarkan dari
unsur laba atau rugi dari laporan laba rugi di PT. Astra Internasional Tbk.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan
yang disajikan seperti perikiraan aktiva tetap yang terdapat dalam kasus PT.
Astra Internasional Tbk.
C. Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Swasta
Tabel di bawah ini merupakan beberapa aspek perbedaan antara laporan
keuangan pemerintahan dan laporan keuangan entitas bisnis (swasta) menurut
Likierman and Taylor dalam Mahsun dkk. (2006).
Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan
Entitas Bisnis (Swasta)
Aspek Perbedaan Laporan Keuangan
Pemerintahan
Laporan Keuangan
Entitas Bisnis (Swasta)
Fokus Laporan
Keuangan
Fokus pada masalah finansial
dan politik.
Fokus pada aspek finansial.
Lingkup Laporan
Keuangan
Pada bagian organisasi. Organisasi secara
keseluruhan
Akuntabilitas Pertanggungjawaban
ditujukan pada pihak
legislatif/parlemen dan
masyarakat.
Pertanggungjawaban
ditujukan kepada para
pemegang saham dan
kreditur
Orientasi Laporan
Keuangan
Orientasi pada jangka
panjang karena terkait
dengan konsep politik dan
kenegaraan
Orientasi pada jangka
panjang tidak dapat
dilakukan secara mendetail
karena dibatasi oleh adanya
ketidakpastian pasar.
Aturan Pelaporan Ditentukan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan
(SAP).
Ditentukan oleh Standar
Akuntansi Keuangan (SAK),
pasar modal dan praktek
akuntansi.
Pihak Pemeriksa
Laporan Keuangan
Diperiksa oleh Badan
Pengawas Keuangan (BPK).
Diperiksa oleh pihak auditor
independen.
Penggunaan Dasar
Akuntansi
Sebagian masih
menggunakan dasar
akuntansi kas.
Sepenuhnya menggunakan
dasar akuntansi akrual.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Organisasi pemerintahan dan organisasi swasta dari segi alporan
keuangannya memiliki persamaan dan perbedaan.persamaan tersebut terdapat
pada perumusan tujuan dari laporan keuangan kedua organisasi yang sama-sama
bertjuan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak berkepentingan
untuk mengambil keputusan. Dilihat dari para pengguna, maka pemakai laporan
keuangan pemerintahan lebih luas dibandingkan dengan sektor swasta. Hal ini
dikarenakan organisasi pemerintahan harus memberikan informasi selain kepada
manajemen tentu memberikan infromasi kepada pihak pemberi sumber daya dan
juga kepada masyarakat luas.
Sedangkan dari sudut pandang format atau komponen laporan keuangan
yang digunakan, organisasi pemerintahan secara umum mencakup format atau
komponen dari organisasi swasta, yang dilengkapi dengan laporan kinerja/aktivitas
yang tidak ada dalam format/komponen laporan keuangan organisasi swasta.
B. Saran
Adapun saran yang diajukan penulis kepada pembaca, agar tidak terpaku terhadap
penulisan ini saja atau satu sumber. Diharapkan bisa menemukan referensi lain
sehinnga pemahaman mengenai laporan keuangan organisasi pemerintah dan
organisasi swasta bisa lebih dipahami.
DAFTAR PUSTAKA Harahap, S. S. (2006). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.
https://romannurbawastore.wordpress.com, 4 Maret 2017
www.kemenkeu.go.id/Page/laporan-keuangan-pemerintah-pusat, 4 Maret 2017
www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx, 4
Maret 2017
www.iaiglobal.or.id/, 5 Maret 2017
www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/.../laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.htm 5 Maret 2017
https://hernihernawati.files.wordpress.com, 5 Maret 2017
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Keuangan_Pemerintah_Pusat