ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA
HIPMIKINDO
Anggaran Dasar PEMBUKAAN
Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang- undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
harus diwujudkan melalui perekonomian Nasional berdasarkan
demokrasi ekonomi. Kemudian daripada itu sesuai dengan
amanat Tap. MPR-RI tahun 1998 tentang politik Ekonomi dalam
rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, kecil dan menengah
perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat
yang mempunyai kedudukan, peranan, dan potensi strategis
untuk mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa
kemudian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
segera secara menyeluruh, maksimal dan berkelanjutan melalui
pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha,
dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas
luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran
serta potensi usaha Mikro, Kecil dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan
rakyat , penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan
kemiskinan. Sehubungan dengan perkembangan lingkungan
perekonomian yang semakin dinamis, Kapital yang kuat dan
1
globalisasi yang bisa menghancurkan sistem perekonomian
bangsa , ternyata Pengusaha mikro dan kecil tidak
terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi akibat pasar bebas
dan globalisasi. Pengusaha mikro dan kecil sangat perlu
dilindungi namun realitas saat ini para pengusaha mikro dan
kecil belum terwadahi dalam sebuah perhimpunan khusus
pengusaha mikro dan kecil, oleh karena itu perlu didirikan
wadah yang menghimpun, membina dan memberdayakan para
pengusaha mikro dan kecil di Indonesia.
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
NAMA
Organisasi ini bernama HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL
INDONESIA disingkat dengan nama HIPMIKINDO .
Pasal 2
WAKTU
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
didirikan pada hari Jumat tanggal 08-08-2008 (delapan
Agustus dua ribu delapan) Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
dalam waktu yang tidak ditentukan .
2
Pasal 3
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
Pusat ber kedudukan di Jakarta Ibukota Republik Indonesia.
BAB II
AZAS
Pasal 4
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Republik
Indonesia khususnya pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 27 ayat (2)
dan 33 UUD 45 serta Undang- Undang Republik Indonesia No.
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 5
Visi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) adalah Terwujudnya Pengusaha Mikro dan Kecil
3
yang mandiri, sejahtera, adil dan produktif guna membangun
daya saing dalam dunia Usaha.
Pasal 6
Misi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia adalah :
1. Memperkuat peran usaha mikro dan kecil sebagai dasar
perekomian Nasional.
2. Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan dengan lintas
sektor, regional maupun Internasional dalam percaturan
ekonomi global serta memfasilitasi partisipasi
pengusaha mikro dan kecil Indonesia dalam expo/pameran
berskala Nasional dan Internasional.
3. Mengakselerasi pengembangan usaha mikro dan kecil
kesemua wilayah dalam mendukung ekonomi wilayah yang
berdampak positif pada regional development.
4. Meningkatkan Kompetensi, keterampilan dan produktifitas
serta memberikan perlindungan usaha dan advokasi
sehingga terwujud peluang kerja serta penyerapan tenaga
kerja yang lebih luas.
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
4
1. Menumbuh dan mengembangkan serta mewadahi Pengusaha
usaha Mikro dan kecil dalam rangka membangun
perekonomian Nasional berdasarkan Demokrasi Ekonomi
yang berkeadilan.
2. Menumbuhkan, mengembangkan kemampuan usaha dan
meningkatkan kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan
dalam daya saing dan kewirausahaan Pengusaha Mikro dan
Kecil yang berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi secara Nasional.
3. Meningkatkan peranan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam
Pembangunan Daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan tercipta lapangan kerja sehingga terwujud
pemerataan pendapatan dan terbebas dari kemiskinan,
kebodohan dan kemelaratan.
BAB V
SIFAT, FUNGSI dan USAHA
Pasal 8
1. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil sebagai masyarakat
dunia usaha akan ikut berperan serta secara aktif
dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
menumbuhkan iklim Usaha, terutama memperluas sumber
pendanaan dan memfasilitasi agar dapat mengakses kredit
perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank.
5
2. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) sebagai mitra dari Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang
saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha
mikro,kecil dan menengah maupun usaha besar. Membantu
Pemerintah membentuk struktur pasar yang akan menjamin
tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, termasuk
membantu untuk mengawasi dan mencegah terjadinya
penguasaan pasar oleh orang perseorangan atau kelompok
tertentu yang merugikan anggota HIPMIKINDO.
6
BAB VI
PENDIRI
Pasal 9
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
didirikan oleh penghadap yaitu :
1. Drs. H.MAZ. Pandjaitan, MSi, sebagai Ketua Umum.
2. Drs. H. Djaya Sukma, sebagai Sekretaris Jenderal.
3. Drs. Adirman, MSc, sebagai Ketua.
4. Drs. Henry Bahri, sebagai Ketua.
5. Drs. H. Aris Djazuli, MSi,MM, sebagai Ketua.
Apabila Pendiri meninggal maka dapat diberikan penghargaan
yang diterima oleh ahli waris.
BAB VII
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) yaitu :
1. Seluruh pengusaha yang memiliki usaha produktif baik
perseorangan dan / atau Badan Usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling
7
banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Seluruh Pengusaha yang memiliki usaha produktif baik
perseorangan dan/ atau Badan Usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti memiliki kekayaan
bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta
rupiah).
3. Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berusia
minimal 17 (tujuh belas) tahun sehat rohani.
Pasal 11
Keanggotaan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil terdiri
dari :
a. Anggota biasa.
b. Anggota Luar Biasa.
c. Anggota Kehormatan.
Keanggotaan yang telah mengisi formulir sebagai anggota di
Sekretariat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
baik di Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah maupun Pengurus
Cabang dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
8
Pasal 12
Syarat- syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban lebih
lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIIIORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 13SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil
Indonesia (HIPMIKINDO) terdiri dari :
1. Tingkat Pusat : a. DewanPenasehat
b. Dewan Pembina
c. Dewan Pimpinan Pusat
2. Tingkat Propinsi : a. DewanPenasehat
b. Dewan Pembina
c. Dewan Pimpinan Daerah
3. Tingkat Kabupaten/Kota : a. Dewan Penasehat
b. Dewan Pembina
9
c. Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 14
Dewan Penasehat terdiri dari cendikiawan, praktisi dan tokoh
masyarakat yang mengerti dan memahami tentang perekonomian
Nasional terutama bidang usaha mikro dan Kecil.
Pasal 15
Dewan penasehat mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang
antara lain memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat,
Daerah dan Cabang agar Organisasi dapat maju dan berkembang.
Pasal 16
Susunan Dewan Penasehat terdiri dari :
- Satu orang Ketua.
- Satu orang Sekretaris.
- Satu orang anggota.
- Sedikitnya Dewan Penasehat berjumlah 3 (tiga)
orang.
Pasal 17
Dewan Pembina terdiri dari anggota masyarakat yang
berpengalaman di lembaga Pemerintah maupun Daerah yang
berhubungan dengan iklim Usaha dengan upaya- upaya pembinaan
dan pengembangan.
Pasal 18
10
Dewan Pembina mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang
antara lain dapat menjelaskan masalah dan memberikan jalan
keluar yang terbaik kepada Dewan Pimpinan Pusat, Daerah
maupun Cabang baik diminta maupun tidak.
Pasal 19
Susunan Dewan Pembina terdiri dari :
- Satu orang Ketua.
- Satu orang Sekretaris.
- Satu orang anggota.
- Sedikitnya Dewan Pembina berjumlah 3 ( tiga) orang.
BAB IX
PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 20
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah badan eksekutif
tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional
organisasi untuk tingkat Nasional.
Pasal 21
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
- Seorang Ketua Umum.
- Sedikitnya 3 (tiga) orang Ketua.
- Seorang Sekretaris Jenderal.
- Sedikitnya 2 (dua) orang wakil Sekretaris Jenderal.
- Seorang Bendahara Umum.
11
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Bendahara.
- Sedikitnya 3 (tiga) orang Kepala Departemen.
Bab X
PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 22
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan eksekutif
tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional untuk
tingkat Propinsi.
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dari :
- Seorang Ketua
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua
- Seorang Sekretaris dan Bendahara.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris.
- Beberapa orang Kordinator Biro.
BAB XI
PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 23
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Eksekutif
tertinggi Organisasi di Tingkat Kabupaten dan atau Kota.
Pasal 24
12
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :
- Seorang Ketua.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua.
- Seorang Sekretaris dan Bendahara.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris dan
Bendahara.
- Beberapa orang Kordinator Bidang.
BAB XII
MASA JABATAN
Pasal 25
Masa Jabatan dari semua Kepengurusan adalah 5 (lima) tahun
baik Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan
dapat dipilih kembali sebanyak satu kali pada kedudukan
Ketua umum, Ketua Daerah dan Ketua Cabang.
13
BAB XIII
RAPAT-RAPAT
Pasal 26
Rapat Organisasi terdiri dari :
KONGRES, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT, MUSYAWARAH
DAERAH, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH, MUSYAWARAH
CABANG, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINANCABANG.
BAB XIV
KEUANGAN
Pasal 27
KEUANGAN ORGANISASI
Keuangan untuk pembiayaan Organisasi Himpunan Pengusaha
Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) diperoleh dari :
a. Iuran Anggota biasa.
b. Usaha- usaha- lain yang sah sesuai dengan undang-
undang.
c. Sumbangan dari fihak luar yang tidak mengikat.
Pasal 28
PENGGUNAAN DANA KEUANGAN dan PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN
ORGANISASI.
14
Pengurus Harian Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) disetiap tingkatan Organisasi bertanggung
jawab atas penggunaan dana dan Pengelolaan Keuangan serta
harta kekayaan Organisasi pada tingkatannya masing- masing.
15
BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 29
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Kongres Himpunan Pengusaha Mikro dan
Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) dan dihadiri anggota sekurang
kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Kongres yang sah.
Pasal 30
PEMBUBARAN ORGANISASI
1. Pembubaran Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan
Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) hanya dapat
diselenggarakan dalam Kongres Luar Biasa yang diadakan
khusus untuk itu dan berdasarkan keputusan mutlak
quorum peserta dan setelah mendengarkan pertimbangan
serta masukan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pembina.
2. Setelah Organisasi dibubarkan maka Kongres Luar Biasa
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) sekaligus menetapkan penghibahan atau
menyumbangkan seluruh harta kekayaan Organisasi kepada
Badan Sosial atau Badan lainnya.
BAB XVI
PENUTUP
16
Pasal 31
1. Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD)
ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) .
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak boleh bertentangan
dengan Anggaran Dasar (AD) dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
3. Anggaran Dasar (AD) Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil
Indonesia (HIPMIKINDO) disahkan dan ditetapkan dalam
Rapat para pendiri di Jakarta hari Senin tanggal 18
bulan Agustus tahun 2008 dan berlaku sejak ditetapkan.
Jakarta senin 18 Agustus 2008.
Para pendiri :
1.Drs. H.MAZ.Pandjaitan, MSi. ...........................
2.Drs. H. Djaya Sukma.
..................................
3.Drs. Adirman,
MSc. ...........................
4.Drs. Henry Bahri
..................................
5.Drs. H. Aris Djazuli,
MSi,MM. ............................
17
ANGGARAN RUMAH TANGGAHIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA
HIPMIKINDO
BAB I
Pasal 1
KEANGGOTAAN
Ialah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan sebagai warga negara Republik Indonesia yang
telah berumur minimal 17 tahun sehat rohani telah memiliki
usaha produktif.
Pasal 2
ANGGOTA LUAR BIASA
a. Pengusaha yang telah mencatatkan namanya.
b. Pengusaha luar negeri yang berusaha di Indonesia yang
telah mencatatkan namanya.
Pasal 3
ANGGOTA KEHORMATAN
Ialah orang yang berjasa kepada Himpunan Pengusaha Mikro dan
Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) yang telah ditetapkan oleh
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
18
Pasal 4
SYARAT KEANGGOTAAN
Setiap yang akan menjadi anggota harus mengajukan permohonan
serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan
menjalankan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) serta pedoman dan peraturan organisasi.
Pasal 5
MASA KEANGGOTAAN
1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri.
3. Diberhentikan atau dipecat.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
A. Anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan
usul atau pernyataan secara lisan atau tertulis kepada
Pengurus serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
B. Anggota luar biasa dan kehormatan mempunyai hak untuk
mengajukan saran atau usul dan pertanyaan kepada
pengurus baik lisan maupun tertulis.
Pasal 7
19
a. Kewajiban anggota membayar uang administrasi
pendaftaran dan iuran anggota.
b. Menjaga nama baik organisasi.
c. Berpartisipasi dalam kegiatan Himpunan Pengusaha Mikro
dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).
d. Bagi anggota luar biasa dan kehormatan tidak berlaku
ayat (a).
Pasal 8
SKORSING DAN PEMECATAN
1. Anggota dapat diskor/dipecat karena bertindak
bertentangan dengan Anggara Dasar(AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) atau ketentuan- ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Himpunan Pengusaha Mikro
dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).
2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Himpunan
Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).
3. Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan,
diatur dalam ketentuan/ peraturan .
BAB II
STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR KEKUASAAN
Pasal 9
KONGRES
20
a. Kongres merupakan musyawarah utusan Daerah- daerah.
b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
c. Kongres diadakan 5 (lima) tahun sekali.
d. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan
menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat (c).
e. Dalam keadaan luar biasa , Kongres dapat
diselenggarakan atas inisiatif satu Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah dengan persetujuan sekurang kurangnya
melebihi separuh dari jumlah Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah.
Pasal 10
KEKUASAAN/WEWENANG KONGRES
a. Menetapkan Anggaran Dasar(AD)/Anggaran Rumah Tangga
(ART), Pedoman- pedoman pokok, Peraturan-peraturan,
garis- garis umum haluan organisasi dan program kerja
Nasional.
b. Menetapkan calon- calon tempat penyelenggaraan Kongres
berikutnya.
c. Memilih Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dengan sistem
Formatur yang dipilih berdasarkan hasil Kongres yang
mengamanahkan agar Ketua Umum demisioner diikut
sertakan menjadi anggota formatur.
d. Jumlah formatur sebanyak 5 (lima) orang.
21
Pasal 11
TATA TERTIB KONGRES
a. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Dewan Pimpinan
pusat dan utusan Daerah dan undangan Pengurus Dewan
Pimpinan pusat.
b. Pengurus Dewan Pusat adalah penanggung jawab
penyelenggaraan Kongres.
c. Peserta utusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah mempunyai
hak suara dan hak bicara.
d. Semua Pengurus Dewan PimpinanPusat mempunyai hak
bicara.
e. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai hak suara
meliputi Ketua Umum, semua Ketua, Sekretaris Jenderal
dan Bendahara Umum.
f. Jumlah peserta ditetapkan oleh pengurus pusat.
g. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
lebih dari separuh jumlah peserta utusan Pengurus Dewan
Pimpinan daerah.
h. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi maka Kongres diundurpaling lama 2 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
i. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di hadapan peserta
Kongres dan dinyatakan sah dan diterima, maka Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan Demisioner.
Pasal 12
22
MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)
a. Musyawarah Daerah (Musda) merupakan musyawarah utusan
Cabang.
b. Bagi Daerah yang tidak mempunyai Pengurus Dewan
PimpinanCabang, diselenggarakan musyawarah anggota
Cabang.
c. Musyawarah Daerah diselengarakan 5 (lima) tahun sekali.
d. Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah diadakan minimal 1
(satu) kali dalam satu tahun .
Pasal 13
KEKUASAAN/WEWENANG
a. Menetapkan program kerja Daerah.
b. Memilih pengurus Daerah dengan sistem formatur yang
dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Daerah yang meng
amanahkan agar Ketua demisioner diikut sertakan menjadi
anggota formatur.
c. Jumlah formatur sebanyak 5(lima) orang yang terdiri
ketua formatur, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga)
orang anggota.
Pasal 14
23
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH/MUSYAWARAH ANGGOTA DAERAH
a. Peserta Musyawarah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
terdiri dari pengurus daerah dan utusan dari Cabang.
b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah penanggung jawab
penyelenggaraan musyawarah Daerah/musyawarah anggota
Cabang.
c. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah menyampaikan
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di sahkan dan
diterima dihadapan peserta Musyawarah Daerah, maka
pengurus Daerah dinyatakan demisioner.
Pasal 15
MUSYAWARAH CABANG
a. Musyawarah anggota Cabang merupakan musyawarah
tertinggi anggota Cabang
b. Musyawarah anggota Cabang satu kali dalam 5 (lima)
tahun.
c. Musyawarah Cabang diadakan minimal satu kali dalam satu
tahun.
Pasal 16
KEKUASAAN/ WEWENANG MUSYAWARAH CABANG
24
a. Menetapkan program kerja .
b. Memilih pengurus Dewan Pimpinan Cabang dengan sistem
formatur yang dipilih berdasarkan hasil Musyawarah
Cabang yang mengamanahkan agar Ketua demisioner diikut
sertakan menjadi anggota formatur.
c. Jumlah Formatur sebanyak 5 (lima) orang terdiri Ketua
Formatur satu orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang
anggota.
Pasal 17
TATA TERTIB MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG
a. Peserta musyawarah Cabang terdiri dari Pengurus Cabang
dan anggota- anggota.
b. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah penanggung jawab
penyelenggaraan musyawarah Cabang dan anggota adalah
utusan.
c. Semua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota yang
hadir mempunyai hak suara , hak bicara dan hak dipilih
maupum memilih.
d. Pimpinan sidang musyawarah Cabang dipilih dari anggota
peserta.
e. Musyawarah Cabang dapat dinyatakan sah apabila dihadiri
lebih dari separuh jumlah anggota.
f. Apabila ayat (e) tidak terpenuhi maka musyawarah
Cabang diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu
dinyatakan sah.
25
g. Setelah Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) Pengurus Cabang
diterima oleh peserta musyawarah Cabang, maka Pengurus
Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan demisioner.
Pasal 18
STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
a. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan/instansi
kepemimpinan tertinggi organisasi.
b. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terhitung
sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus
Dewan Pimpinan Pusat demisioner.
Pasal 19
PERSONALIA PENGURUS PUSAT
a. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang
kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan
Bendahara.
Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
adalah anggota yang
pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
b. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non
aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh
sidang Pleno Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 20
TUGAS DAN WEWENANG
26
a. Selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
Kongres, personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus
sudah dibentuk , dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
demisioner segera mengadakan serah terima jabatan
dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
b. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat baru dapat
menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan
dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner.
c. Melaksanakan hasil- hasil ketetapan Kongres.
d. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang
berhubungan dengan HIPMIKINDO kepada Pengurus Dewan
Pimpinan HIPMIKINDO seluruh Indonesia.
e. Melaksanakan sidang Pleno minimal satu kali setahun
atau setidak tidaknya 5 (lima) kali selama priode
berlangsung.
f. Menyelenggarakan Kongres pada akhir Periode
kepengurusan.
g. Menyiapkan draft materi Kongres.
h. Mengangkat dan mensahkan Pengurus Dewan Pimpian Daerah
dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Daerah.
i. Menyampaikan Laporan Pertangung Jawaban kepada anggota
melalui Kongres.
j. Menghadiri sebagai saksi pengesahan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah.
k. Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi secara
lansung terhadap anggota/Pengurus.
27
Pasal 21
PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
a. Merupakan suatu kesatuan organisasi yang dibentuk
didaerah.
b. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah 5
(lima) tahun, terhitung semenjak pelantikan/ serah
terima jabatan Pengurus Dewan Pimpinan daerah
demisioner.
Pasal 22
TUGAS DAN WEWENANG.
a. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah sekurang-
kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah baru dapat menjalankan
tugasnya setelah pelantikan atau serah terima jabatan
dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Demisioner.
c. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah
Musyawarah Daerah personalia Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah harus sudah terbentuk, dan Pengurus Daerah
demisioner segera mengadakan serah terima jabatan
dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang baru.
d. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musayawarah Daerah,
kebijaksanaan Nasional organisasi serta ketentuan
lainnya.
e. Mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
28
f. Melaksanakan Pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam setahun dan 5 (lima) kali dalam satu Priode.
g. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan satu tahun
sekali kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
h. Menyelenggarakan Musayawarah Daerah.
i. Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
adalah anggota biasa yang telah mencapai usia
keanggotaan satu tahun atau pernah menjadi pengurus
Dewan Pimpinan Cabang.
j. Apabila Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah tidak
dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat diangkat
Pejabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah oleh
sidang pleno Daerah dan untuk selanjutnya ditetapkan/
disahkan menjadi pejabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
k. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang merupakan anggota
pleno Daerah.
Pasal 23
PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
TUGAS DAN WEWENANG
a. Pengurus Dewan Pimpinan cabang baru dapat menjalankan
tugasnya setelah pelantikan/ serah terima jabatan
dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang demisioner.
29
b. Selambat- lambatnya setelah 20 (dua puluh) hari setelah
musyawarah personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
harus sudah terbentuk, dan Pengurus Dewan Pimpinan
Cabang demisioner segera mengadakan serah terima
jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang
baru.
c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Cabang,
kebijaksanaan Nasional Organisasi serta ketentuan-
ketentuan lainnya.
d. Melaksanakan Pleno sekurang kurangnya 1 (satu) tahun
sekali atau sekurang- kurangnya 5 (lima) kali selama
satu periode.
e. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan satu tahun
sekali kepada kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
f. Menyelenggarakan musyawarah Cabang
g. Menyampaikan Laporan Pertangungjawaban kepada anggota
melalui musyawarah Cabang.
h. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang merupakan anggota
pleno Daerah.
Pasal 24
PENDIRIAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
a. Anggota HIPMIKINDO yang ingin mendirikan Cabang harus
mendapatkan pengesahan dari Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah yang bersangkutan.
b. Untuk mendirikan Cabang harus mengajukan permohonan
kepada Pengurus HIPMIKINDO Daerah untuk mendapatkan
30
pengesahan, setelah mempunyai anggota sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) orang.
c. Masa Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima)
tahun terhitung sejak pelantikan/sejak serah terima
jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang demisioner.
BAB III
Pasal 25
KEUANGAN
a. Besarnya uang pangkal iuran anggota ditetapkan oleh
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
b. Sumber- sumber dana lain yang sah dan tidak
bertentangan dengan AD/ART HIPMIKINDO serta Perundangan
maupun Peraturan Pemerintah
c. Sumbangan dari Donatur yang tidak mengikat.
d. Usaha- usaha dari perdagangan umum yang sah.
e. Pengelolaan keuangan HIPMIKINDO dikelola oleh Pengurus
Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
f. Besarnya jumlah ayat a dan ayat d ditetapkan 30
perseratus diserahkan ke Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah, kemudian Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
menyerahkan 10 perseratus pada Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat.
31
Pasal 26
HARTA KEKAYAAN
Harta Kekayaan Organisasi HIPMIKINDO diperoleh dari :
a. Iuran anggota.
b. Hasil usaha organisasi.
c. Sumbangan dari dari Lembanga Pemerintah maupun Swasta.
d. Harta yang dihibahkan dari Donatur.
BAB IV
Pasal 27
LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT
Lagu, lambang dan atribut-atribut organisasi HIPMIKINDO
lainnya diatur dan ditetapkan oleh Kongres.
BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR /ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 28
1. Perubahan AD/ART hanya dilakukan oleh Kongres
2. Rencana perubahan AD/ART disampaikan kepada Daerah-
Daerah selambat- lambatnya satu bulan sebelum Kongres.
BAB VI
PEMBUBARAN
32
Pasal 29
Pembubaran Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil (HIPMIKINDO)
hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres.
Pasal 30
Keputusan pembubaran Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil
Indonesia (HIPMIKINDO) sekurang- kurangnya harus disetujui
2/3 (duapertiga) peserta Kongres.
Pasal 31
Harta benda Himpunan Pengusah Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) sesudah dibubarkan dan telah memenuhi kewajiban
finansil harus diserahkan kepada Yayasan Kemanusiaan atau
badan sosial.
BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 32
Setiap anggota HIPMIKINDO dianggap telah mengetahui isi
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini setelah
ditetapkan.
Pasal 33
33
Semua Badan/Instansi dan Lembaga- lembaga yang menggunakan
nama/atribut HIPMIKINDO diatur dan ditetapkan oleh Kongres.
Pasal 34
Setiap anggota HIPMIKINDO harus mentaati AD/ART ini dan
barang siapa melanggarnya akan dikenakan sanksi- sanksi
organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sendiri.
Pasal 35
Apabila Anggota Pendiri Meninggal dunia diberikan
penghargaan yang diterima oleh ahli waris.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 36
1. Segala ketentuan dan peraturan organisasi yang
belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan
diatur dan diputuskan oleh Kongres.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Rapat
para pendiri HIPMIKINDO yang diselengarakan pada
hari Rabu tanggal 27 bulan Agustus tahun 2008
(tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua
34
ribu delapan) di Jakarta yang berlaku sejak
ditetapkan.
Jakarta Rabu 27 Agustus 2008.
Para Pendiri :
1. Drs. H. MAZ.
Pandjaitan,MSi. ....................................
2. Drs. H. Djaya Sukma.
.........................................
3. Drs. Adirman,
MSc. .................................
....
4. Drs. Henry Bahri.
.........................................
5. Dra. Aris Djazuli, MSi,
MM. ......................................
35
SUSUNAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN PUSAT
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA
HIPMIKINDOPeriode 2008- 2014
I. PENASEHAT : 1. Prof. Dr. Mutia
Hatta (Ketua).
2.
Prof. Dr. Paulus Wirotomo (Sekretaris)
3.Dr.Ir. H. Mara Oloan Siregar, MSi.
4.
Fauzi Alwi Yasin
5.
Syahril Tanjung.
II. PEMBINA : 1. Prof. Dr.
Zilah Hamzah. (Ketua)
2.
Dr. Ir. Nining I Soesilo MA. (Sekretaris)
36
3.
Drs. Setyo Haryanto,MM.
4.
Ir. Halomoan Tamba, MBA.
5.
H. Sukri Bey, SE, MSi.
6.
Drs. Ade Soeharsono, SH, MM.
1. Ketua Umum : Drs. H. MAZ.
Pandjaitan, MSi.
2. Ketua Organisasi,Kelembagaan : Drs. Adirman,
MSc.
dan Keanggotaan.
3. Ketua Pengembangan Usaha Dalam : Drs. Henry
Bahri
dan Luar Negeri.
4. Ketua Pengembangan Sarana : Drs. H. Aris
Djazuli, MSi,MM.
dan Prasarana.
5. Ketua Pengembangan Permodalan : Ir. Cece Ibrahim
Lintang.
dan Jaringan Usaha.
6. Ketua Litbang & Konsultasi Usaha : Dra.
Arismiati Nasution, MA.
37
7. Ketua Hukum dan Advokasi : Syahnan
Phalipi,SE,MM, PhD.
8. Ketua Humas & Informasi :
Cecep Sanjaya Herlambang, SE.
9. Sekretaris Jenderal : Drs. H. Djaya
Sukma.
10. Wakil Sekjen :
Drs. Hasanudin Harahap.
11. Wakil Sekjen : Yurika
Fratiwi .
12. Wakil Sekjen : Ir.
Bambang Suharto.
13. Wakil Sekjen : Drs. Emilson
Bachtiar.
14. Wakil Sekjen : Ir.
Syafril.
15. Wakil Sekjen :
Nusyirwan Risqi,ST,MT.
16. Wakil Sekjen :
Kusmawati Nata Kusuma
17. Bendahara Umum : H.Moh.Atam.
18. Wakil Bendahara : Dra.
Nurhayati.
19. Wakil Bendahara : Raden Roro SW
Arie Sejatie
38
20. Wakil Bendahara : H. Marwan
Sudrajat.
21. Kepala Departemen Organisasi, : Ir. Haryo
Sasongko.
Kelembagaan Dan Keanggotaan Raflis
Thamrin.
22. Kepala Departemen Pengembangan : Drs. Jockly
Sinaga,MMA.
Usaha Dalam dan Luar Negeri.
23. Kepala Departemen Pengembangan : Drs. Nugroho Agung
Hatmoko
Sarana dan Prasarana.
24. Kepala Departemen Pengembangan : Ir. Wahid Hasyim
Permodalan dan jarinagan Usaha. : Milkha
Tantuther Butar2.
25. Kepala Departemen LITBANG dan : Muklatarom,SE.
Konsultasi Uasaha
26. Kepala Departemen : Subhan Zein,
SH ,MH.
Hukum & Advokasi
.
27. Kepala Departemen : Drs. Abror.
Humas & Informasi.
39