ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA HIPMIKINDO Anggaran Dasar PEMBUKAAN Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian daripada itu sesuai dengan amanat Tap. MPR-RI tahun 1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peranan, dan potensi strategis untuk mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kemudian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah segera secara menyeluruh, maksimal dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran serta potensi usaha Mikro, Kecil dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat , penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis, Kapital yang kuat dan 1
41
Embed
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL …hipmikindo.yolasite.com/resources/AD-ART HIPMIKINDO.doc · Web viewHIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA HIPMIKINDO Anggaran Dasar PEMBUKAAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA
HIPMIKINDOAnggaran Dasar
PEMBUKAAN
Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar
Negara republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui perekonomian Nasional
berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian daripada itu sesuai dengan amanat Tap.
MPR-RI tahun 1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha
Mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat
yang mempunyai kedudukan, peranan, dan potensi strategis untuk mewujudkan
perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Bahwa kemudian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah segera
secara menyeluruh, maksimal dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang
kondusif, kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang
seluas luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran serta potensi usaha
Mikro, Kecil dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan
pendapatan rakyat , penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan
dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis, Kapital yang
kuat dan globalisasi yang bisa menghancurkan sistem perekonomian bangsa , ternyata
Pengusaha mikro dan kecil tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi akibat pasar
bebas dan globalisasi. Pengusaha mikro dan kecil sangat perlu dilindungi namun
realitas saat ini para pengusaha mikro dan kecil belum terwadahi dalam sebuah
perhimpunan khusus pengusaha mikro dan kecil, oleh karena itu perlu didirikan wadah
yang menghimpun, membina dan memberdayakan para pengusaha mikro dan kecil di
Indonesia.
1
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
NAMA
Organisasi ini bernama HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL
INDONESIA disingkat dengan nama HIPMIKINDO .
Pasal 2
WAKTU
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) didirikan pada hari
Jumat tanggal 08-08-2008 (delapan Agustus dua ribu delapan) Di Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta dalam waktu yang tidak ditentukan .
Pasal 3
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) Pusat ber kedudukan
di Jakarta Ibukota Republik Indonesia.
BAB II
AZAS
Pasal 4
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) berdasarkan
Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia khususnya pasal 5 ayat
(1), Pasal 20, 27 ayat (2) dan 33 UUD 45 serta Undang- Undang Republik Indonesia No.
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2
BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 5
Visi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) adalah
Terwujudnya Pengusaha Mikro dan Kecil yang mandiri, sejahtera, adil dan produktif
guna membangun daya saing dalam dunia Usaha.
Pasal 6
Misi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia adalah :
1. Memperkuat peran usaha mikro dan kecil sebagai dasar perekomian Nasional.
2. Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan dengan lintas sektor, regional maupun
Internasional dalam percaturan ekonomi global serta memfasilitasi partisipasi
pengusaha mikro dan kecil Indonesia dalam expo/pameran berskala Nasional
dan Internasional.
3. Mengakselerasi pengembangan usaha mikro dan kecil kesemua wilayah dalam
mendukung ekonomi wilayah yang berdampak positif pada regional development.
4. Meningkatkan Kompetensi, keterampilan dan produktifitas serta memberikan
perlindungan usaha dan advokasi sehingga terwujud peluang kerja serta
penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
1. Menumbuh dan mengembangkan serta mewadahi Pengusaha usaha Mikro dan
kecil dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan Demokrasi
Ekonomi yang berkeadilan.
2. Menumbuhkan, mengembangkan kemampuan usaha dan meningkatkan
kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan dalam daya saing dan kewirausahaan
3
Pengusaha Mikro dan Kecil yang berwawasan lingkungan, keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi secara Nasional.
3. Meningkatkan peranan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam Pembangunan Daerah
akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercipta lapangan kerja
sehingga terwujud pemerataan pendapatan dan terbebas dari kemiskinan,
kebodohan dan kemelaratan.
BAB V
SIFAT, FUNGSI dan USAHA
Pasal 8
1. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil sebagai masyarakat dunia usaha akan
ikut berperan serta secara aktif dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
menumbuhkan iklim Usaha, terutama memperluas sumber pendanaan dan
memfasilitasi agar dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan
bukan Bank.
2. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) sebagai mitra
dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang
saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha mikro,kecil dan
menengah maupun usaha besar. Membantu Pemerintah membentuk struktur pasar
yang akan menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, termasuk
membantu untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh
orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan anggota
HIPMIKINDO.
4
BAB VI
PENDIRI
Pasal 9
Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) didirikan oleh
penghadap yaitu :
1. Drs. H.MAZ. Pandjaitan, MSi, sebagai Ketua Umum.
2. Drs. H. Djaya Sukma, sebagai Sekretaris Jenderal.
3. Drs. Adirman, MSc, sebagai Ketua.
4. Drs. Henry Bahri, sebagai Ketua.
5. Drs. H. Aris Djazuli, MSi,MM, sebagai Ketua.
Apabila Pendiri meninggal maka dapat diberikan penghargaan yang diterima oleh ahli
waris.
BAB VII
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) yaitu :
1. Seluruh pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan / atau
Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Seluruh Pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan/ atau
Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti memiliki
kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5
3. Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berusia minimal 17 (tujuh belas)
tahun sehat rohani.
Pasal 11
Keanggotaan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil terdiri dari :
a. Anggota biasa.
b. Anggota Luar Biasa.
c. Anggota Kehormatan.
Keanggotaan yang telah mengisi formulir sebagai anggota di Sekretariat Himpunan
Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia baik di Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah
maupun Pengurus Cabang dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
Pasal 12
Syarat- syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban lebih lanjut diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB VIIIORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 13SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
terdiri dari :
1. Tingkat Pusat : a. Dewan Penasehat
b. Dewan Pembina
c. Dewan Pimpinan Pusat
2. Tingkat Propinsi : a. Dewan Penasehat
b. Dewan Pembina
c. Dewan Pimpinan Daerah
3. Tingkat Kabupaten/Kota : a. Dewan Penasehat
b. Dewan Pembina
c. Dewan Pimpinan Cabang
6
Pasal 14
Dewan Penasehat terdiri dari cendikiawan, praktisi dan tokoh masyarakat yang mengerti
dan memahami tentang perekonomian Nasional terutama bidang usaha mikro dan Kecil.
Pasal 15
Dewan penasehat mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain
memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang agar
Organisasi dapat maju dan berkembang.
Pasal 16
Susunan Dewan Penasehat terdiri dari :
- Satu orang Ketua.
- Satu orang Sekretaris.
- Satu orang anggota.
- Sedikitnya Dewan Penasehat berjumlah 3 (tiga) orang.
Pasal 17
Dewan Pembina terdiri dari anggota masyarakat yang berpengalaman di lembaga
Pemerintah maupun Daerah yang berhubungan dengan iklim Usaha dengan upaya- upaya
pembinaan dan pengembangan.
Pasal 18
Dewan Pembina mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang antara lain dapat
menjelaskan masalah dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada Dewan Pimpinan
Pusat, Daerah maupun Cabang baik diminta maupun tidak.
Pasal 19
Susunan Dewan Pembina terdiri dari :
- Satu orang Ketua.
- Satu orang Sekretaris.
- Satu orang anggota.
- Sedikitnya Dewan Pembina berjumlah 3 ( tiga) orang.
7
BAB IX
PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 20
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah badan eksekutif tertinggi dari organisasi dalam
rangka operasional organisasi untuk tingkat Nasional.
Pasal 21
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
- Seorang Ketua Umum.
- Sedikitnya 3 (tiga) orang Ketua.
- Seorang Sekretaris Jenderal.
- Sedikitnya 2 (dua) orang wakil Sekretaris Jenderal.
- Seorang Bendahara Umum.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Bendahara.
- Sedikitnya 3 (tiga) orang Kepala Departemen.
Bab X
PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 22
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan eksekutif tertinggi dari organisasi
dalam rangka operasional untuk tingkat Propinsi.
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dari :
- Seorang Ketua
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua
- Seorang Sekretaris dan Bendahara.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris.
- Beberapa orang Kordinator Biro.
8
BAB XI
PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 23
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Eksekutif tertinggi Organisasi di
Tingkat Kabupaten dan atau Kota.
Pasal 24
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :
- Seorang Ketua.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua.
- Seorang Sekretaris dan Bendahara.
- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris dan Bendahara.
- Beberapa orang Kordinator Bidang.
BAB XII
MASA JABATAN
Pasal 25
Masa Jabatan dari semua Kepengurusan adalah 5 (lima) tahun baik Pengurus Pusat,
Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali pada
kedudukan Ketua umum, Ketua Daerah dan Ketua Cabang.
9
BAB XIII
RAPAT-RAPAT
Pasal 26
Rapat Organisasi terdiri dari :
KONGRES, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT, MUSYAWARAH
DAERAH, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH, MUSYAWARAH
CABANG, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINANCABANG.
BAB XIV
KEUANGAN
Pasal 27
KEUANGAN ORGANISASI
Keuangan untuk pembiayaan Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil
Indonesia (HIPMIKINDO) diperoleh dari :
a. Iuran Anggota biasa.
b. Usaha- usaha- lain yang sah sesuai dengan undang- undang.
c. Sumbangan dari fihak luar yang tidak mengikat.
Pasal 28
PENGGUNAAN DANA KEUANGAN dan PENGELOLAAN HARTA
KEKAYAAN ORGANISASI.
Pengurus Harian Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
disetiap tingkatan Organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana dan Pengelolaan
Keuangan serta harta kekayaan Organisasi pada tingkatannya masing- masing.
10
BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 29
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Kongres Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)
dan dihadiri anggota sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Kongres yang sah.
Pasal 30
PEMBUBARAN ORGANISASI
1. Pembubaran Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) hanya dapat diselenggarakan dalam Kongres Luar Biasa yang
diadakan khusus untuk itu dan berdasarkan keputusan mutlak quorum peserta dan
setelah mendengarkan pertimbangan serta masukan dari Dewan Penasehat dan
Dewan Pembina.
2. Setelah Organisasi dibubarkan maka Kongres Luar Biasa Himpunan Pengusaha
Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) sekaligus menetapkan penghibahan
atau menyumbangkan seluruh harta kekayaan Organisasi kepada Badan Sosial
atau Badan lainnya.
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 31
1. Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga (ART) .
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran
Dasar (AD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar
ini.
11
3. Anggaran Dasar (AD) Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia
(HIPMIKINDO) disahkan dan ditetapkan dalam Rapat para pendiri di Jakarta
hari Senin tanggal 18 bulan Agustus tahun 2008 dan berlaku sejak ditetapkan.