AD-ART HIPMIKINDO

ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA

HIPMIKINDO

Anggaran Dasar PEMBUKAAN

Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang- undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

harus diwujudkan melalui perekonomian Nasional berdasarkan

demokrasi ekonomi. Kemudian daripada itu sesuai dengan

amanat Tap. MPR-RI tahun 1998 tentang politik Ekonomi dalam

rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, kecil dan menengah

perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat

yang mempunyai kedudukan, peranan, dan potensi strategis

untuk mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang,

berkembang dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa

kemudian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

segera secara menyeluruh, maksimal dan berkelanjutan melalui

pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha,

dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas

luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran

serta potensi usaha Mikro, Kecil dalam mewujudkan

pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan

rakyat , penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan

kemiskinan. Sehubungan dengan perkembangan lingkungan

perekonomian yang semakin dinamis, Kapital yang kuat dan

1

globalisasi yang bisa menghancurkan sistem perekonomian

bangsa , ternyata Pengusaha mikro dan kecil tidak

terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi akibat pasar bebas

dan globalisasi. Pengusaha mikro dan kecil sangat perlu

dilindungi namun realitas saat ini para pengusaha mikro dan

kecil belum terwadahi dalam sebuah perhimpunan khusus

pengusaha mikro dan kecil, oleh karena itu perlu didirikan

wadah yang menghimpun, membina dan memberdayakan para

pengusaha mikro dan kecil di Indonesia.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL

INDONESIA disingkat dengan nama HIPMIKINDO .

Pasal 2

WAKTU

Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO)

didirikan pada hari Jumat tanggal 08-08-2008 (delapan

Agustus dua ribu delapan) Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

dalam waktu yang tidak ditentukan .

2

Pasal 3

TEMPAT DAN KEDUDUKAN


Pusat ber kedudukan di Jakarta Ibukota Republik Indonesia.

BAB II

AZAS

Pasal 4


berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Republik

Indonesia khususnya pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 27 ayat (2)

dan 33 UUD 45 serta Undang- Undang Republik Indonesia No.

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia

(HIPMIKINDO) adalah Terwujudnya Pengusaha Mikro dan Kecil

3

yang mandiri, sejahtera, adil dan produktif guna membangun

daya saing dalam dunia Usaha.

Pasal 6

Misi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia adalah :

1. Memperkuat peran usaha mikro dan kecil sebagai dasar

perekomian Nasional.

2. Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan dengan lintas

sektor, regional maupun Internasional dalam percaturan

ekonomi global serta memfasilitasi partisipasi

pengusaha mikro dan kecil Indonesia dalam expo/pameran

berskala Nasional dan Internasional.

3. Mengakselerasi pengembangan usaha mikro dan kecil

kesemua wilayah dalam mendukung ekonomi wilayah yang

berdampak positif pada regional development.

4. Meningkatkan Kompetensi, keterampilan dan produktifitas

serta memberikan perlindungan usaha dan advokasi

sehingga terwujud peluang kerja serta penyerapan tenaga

kerja yang lebih luas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

4

1. Menumbuh dan mengembangkan serta mewadahi Pengusaha

usaha Mikro dan kecil dalam rangka membangun

perekonomian Nasional berdasarkan Demokrasi Ekonomi

yang berkeadilan.

2. Menumbuhkan, mengembangkan kemampuan usaha dan

meningkatkan kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan

dalam daya saing dan kewirausahaan Pengusaha Mikro dan

Kecil yang berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi secara Nasional.

3. Meningkatkan peranan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam

Pembangunan Daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan tercipta lapangan kerja sehingga terwujud

pemerataan pendapatan dan terbebas dari kemiskinan,

kebodohan dan kemelaratan.

BAB V

SIFAT, FUNGSI dan USAHA

Pasal 8

1. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil sebagai masyarakat

dunia usaha akan ikut berperan serta secara aktif

dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk

menumbuhkan iklim Usaha, terutama memperluas sumber

pendanaan dan memfasilitasi agar dapat mengakses kredit

perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank.

5

2. Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia

(HIPMIKINDO) sebagai mitra dari Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang

saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha

mikro,kecil dan menengah maupun usaha besar. Membantu

Pemerintah membentuk struktur pasar yang akan menjamin

tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, termasuk

membantu untuk mengawasi dan mencegah terjadinya

penguasaan pasar oleh orang perseorangan atau kelompok

tertentu yang merugikan anggota HIPMIKINDO.

6

BAB VI

PENDIRI

Pasal 9


didirikan oleh penghadap yaitu :

1. Drs. H.MAZ. Pandjaitan, MSi, sebagai Ketua Umum.

2. Drs. H. Djaya Sukma, sebagai Sekretaris Jenderal.

3. Drs. Adirman, MSc, sebagai Ketua.

4. Drs. Henry Bahri, sebagai Ketua.

5. Drs. H. Aris Djazuli, MSi,MM, sebagai Ketua.

Apabila Pendiri meninggal maka dapat diberikan penghargaan

yang diterima oleh ahli waris.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia

(HIPMIKINDO) yaitu :

1. Seluruh pengusaha yang memiliki usaha produktif baik

perseorangan dan / atau Badan Usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti memiliki kekayaan

bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling

7

banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Seluruh Pengusaha yang memiliki usaha produktif baik

perseorangan dan/ atau Badan Usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti memiliki kekayaan

bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta

rupiah).

3. Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berusia

minimal 17 (tujuh belas) tahun sehat rohani.

Pasal 11

Keanggotaan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil terdiri

dari :

a. Anggota biasa.

b. Anggota Luar Biasa.

c. Anggota Kehormatan.

Keanggotaan yang telah mengisi formulir sebagai anggota di

Sekretariat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia

baik di Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah maupun Pengurus

Cabang dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

8

Pasal 12

Syarat- syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban lebih

lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIIIORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 13SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil

Indonesia (HIPMIKINDO) terdiri dari :

1. Tingkat Pusat : a. DewanPenasehat

b. Dewan Pembina

c. Dewan Pimpinan Pusat

2. Tingkat Propinsi : a. DewanPenasehat

b. Dewan Pembina

c. Dewan Pimpinan Daerah

3. Tingkat Kabupaten/Kota : a. Dewan Penasehat

b. Dewan Pembina

9

c. Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 14

Dewan Penasehat terdiri dari cendikiawan, praktisi dan tokoh

masyarakat yang mengerti dan memahami tentang perekonomian

Nasional terutama bidang usaha mikro dan Kecil.

Pasal 15

Dewan penasehat mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang

antara lain memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat,

Daerah dan Cabang agar Organisasi dapat maju dan berkembang.

Pasal 16

Susunan Dewan Penasehat terdiri dari :

- Satu orang Ketua.

- Satu orang Sekretaris.

- Satu orang anggota.

- Sedikitnya Dewan Penasehat berjumlah 3 (tiga)

orang.

Pasal 17

Dewan Pembina terdiri dari anggota masyarakat yang

berpengalaman di lembaga Pemerintah maupun Daerah yang

berhubungan dengan iklim Usaha dengan upaya- upaya pembinaan

dan pengembangan.

Pasal 18

10

Dewan Pembina mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang

antara lain dapat menjelaskan masalah dan memberikan jalan

keluar yang terbaik kepada Dewan Pimpinan Pusat, Daerah

maupun Cabang baik diminta maupun tidak.

Pasal 19

Susunan Dewan Pembina terdiri dari :

- Satu orang Ketua.

- Satu orang Sekretaris.

- Satu orang anggota.

- Sedikitnya Dewan Pembina berjumlah 3 ( tiga) orang.

BAB IX

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 20

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah badan eksekutif

tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional

organisasi untuk tingkat Nasional.

Pasal 21

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

- Seorang Ketua Umum.

- Sedikitnya 3 (tiga) orang Ketua.

- Seorang Sekretaris Jenderal.

- Sedikitnya 2 (dua) orang wakil Sekretaris Jenderal.

- Seorang Bendahara Umum.

11

- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Bendahara.

- Sedikitnya 3 (tiga) orang Kepala Departemen.

Bab X

PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 22

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan eksekutif

tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional untuk

tingkat Propinsi.

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dari :

- Seorang Ketua

- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua

- Seorang Sekretaris dan Bendahara.

- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris.

- Beberapa orang Kordinator Biro.

BAB XI

PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 23

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Eksekutif

tertinggi Organisasi di Tingkat Kabupaten dan atau Kota.

Pasal 24

12

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :

- Seorang Ketua.

- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Ketua.

- Seorang Sekretaris dan Bendahara.

- Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Sekretaris dan

Bendahara.

- Beberapa orang Kordinator Bidang.

BAB XII

MASA JABATAN

Pasal 25

Masa Jabatan dari semua Kepengurusan adalah 5 (lima) tahun

baik Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan

dapat dipilih kembali sebanyak satu kali pada kedudukan

Ketua umum, Ketua Daerah dan Ketua Cabang.

13

BAB XIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 26

Rapat Organisasi terdiri dari :

KONGRES, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT, MUSYAWARAH

DAERAH, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH, MUSYAWARAH

CABANG, RAPAT PENGURUS DEWAN PIMPINANCABANG.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 27

KEUANGAN ORGANISASI

Keuangan untuk pembiayaan Organisasi Himpunan Pengusaha

Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) diperoleh dari :

a. Iuran Anggota biasa.

b. Usaha- usaha- lain yang sah sesuai dengan undang-

undang.

c. Sumbangan dari fihak luar yang tidak mengikat.

Pasal 28

PENGGUNAAN DANA KEUANGAN dan PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN

ORGANISASI.

14

Pengurus Harian Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia

(HIPMIKINDO) disetiap tingkatan Organisasi bertanggung

jawab atas penggunaan dana dan Pengelolaan Keuangan serta

harta kekayaan Organisasi pada tingkatannya masing- masing.

15

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Kongres Himpunan Pengusaha Mikro dan

Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) dan dihadiri anggota sekurang

kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Kongres yang sah.

Pasal 30

PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran Organisasi Himpunan Pengusaha Mikro dan

Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) hanya dapat

diselenggarakan dalam Kongres Luar Biasa yang diadakan

khusus untuk itu dan berdasarkan keputusan mutlak

quorum peserta dan setelah mendengarkan pertimbangan

serta masukan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pembina.

2. Setelah Organisasi dibubarkan maka Kongres Luar Biasa

Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia

(HIPMIKINDO) sekaligus menetapkan penghibahan atau

menyumbangkan seluruh harta kekayaan Organisasi kepada

Badan Sosial atau Badan lainnya.

BAB XVI

PENUTUP

16

Pasal 31

1. Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD)

ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) .

2. Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak boleh bertentangan

dengan Anggaran Dasar (AD) dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

3. Anggaran Dasar (AD) Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil

Indonesia (HIPMIKINDO) disahkan dan ditetapkan dalam

Rapat para pendiri di Jakarta hari Senin tanggal 18

bulan Agustus tahun 2008 dan berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta senin 18 Agustus 2008.

Para pendiri :

1.Drs. H.MAZ.Pandjaitan, MSi. ...........................

2.Drs. H. Djaya Sukma.

..................................

3.Drs. Adirman,

MSc. ...........................

4.Drs. Henry Bahri

..................................

5.Drs. H. Aris Djazuli,

MSi,MM. ............................

17

ANGGARAN RUMAH TANGGAHIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA

HIPMIKINDO

BAB I

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Ialah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan sebagai warga negara Republik Indonesia yang

telah berumur minimal 17 tahun sehat rohani telah memiliki

usaha produktif.

Pasal 2

ANGGOTA LUAR BIASA

a. Pengusaha yang telah mencatatkan namanya.

b. Pengusaha luar negeri yang berusaha di Indonesia yang

telah mencatatkan namanya.

Pasal 3

ANGGOTA KEHORMATAN

Ialah orang yang berjasa kepada Himpunan Pengusaha Mikro dan

Kecil Indonesia (HIPMIKINDO) yang telah ditetapkan oleh

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

18

Pasal 4

SYARAT KEANGGOTAAN

Setiap yang akan menjadi anggota harus mengajukan permohonan

serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan

menjalankan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga

(ART) serta pedoman dan peraturan organisasi.

Pasal 5

MASA KEANGGOTAAN

1. Meninggal dunia.

2. Atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri.

3. Diberhentikan atau dipecat.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. Anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan

usul atau pernyataan secara lisan atau tertulis kepada

Pengurus serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

B. Anggota luar biasa dan kehormatan mempunyai hak untuk

mengajukan saran atau usul dan pertanyaan kepada

pengurus baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

19

a. Kewajiban anggota membayar uang administrasi

pendaftaran dan iuran anggota.

b. Menjaga nama baik organisasi.

c. Berpartisipasi dalam kegiatan Himpunan Pengusaha Mikro

dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).

d. Bagi anggota luar biasa dan kehormatan tidak berlaku

ayat (a).

Pasal 8

SKORSING DAN PEMECATAN

1. Anggota dapat diskor/dipecat karena bertindak

bertentangan dengan Anggara Dasar(AD) dan Anggaran

Rumah Tangga (ART) atau ketentuan- ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Himpunan Pengusaha Mikro

dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).

2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Himpunan

Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO).

3. Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan,

diatur dalam ketentuan/ peraturan .

BAB II

STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 9

KONGRES

20

a. Kongres merupakan musyawarah utusan Daerah- daerah.

b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi.

c. Kongres diadakan 5 (lima) tahun sekali.

d. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan

menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat (c).

e. Dalam keadaan luar biasa , Kongres dapat

diselenggarakan atas inisiatif satu Pengurus Dewan

Pimpinan Daerah dengan persetujuan sekurang kurangnya

melebihi separuh dari jumlah Pengurus Dewan Pimpinan

Daerah.

Pasal 10

KEKUASAAN/WEWENANG KONGRES

a. Menetapkan Anggaran Dasar(AD)/Anggaran Rumah Tangga

(ART), Pedoman- pedoman pokok, Peraturan-peraturan,

garis- garis umum haluan organisasi dan program kerja

Nasional.

b. Menetapkan calon- calon tempat penyelenggaraan Kongres

berikutnya.

c. Memilih Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dengan sistem

Formatur yang dipilih berdasarkan hasil Kongres yang

mengamanahkan agar Ketua Umum demisioner diikut

sertakan menjadi anggota formatur.

d. Jumlah formatur sebanyak 5 (lima) orang.

21

Pasal 11

TATA TERTIB KONGRES

a. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Dewan Pimpinan

pusat dan utusan Daerah dan undangan Pengurus Dewan

Pimpinan pusat.

b. Pengurus Dewan Pusat adalah penanggung jawab

penyelenggaraan Kongres.

c. Peserta utusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah mempunyai

hak suara dan hak bicara.

d. Semua Pengurus Dewan PimpinanPusat mempunyai hak

bicara.

e. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai hak suara

meliputi Ketua Umum, semua Ketua, Sekretaris Jenderal

dan Bendahara Umum.

f. Jumlah peserta ditetapkan oleh pengurus pusat.

g. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

lebih dari separuh jumlah peserta utusan Pengurus Dewan

Pimpinan daerah.

h. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi maka Kongres diundurpaling lama 2 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah.

i. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di hadapan peserta

Kongres dan dinyatakan sah dan diterima, maka Pengurus

Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan Demisioner.

Pasal 12

22

MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)

a. Musyawarah Daerah (Musda) merupakan musyawarah utusan

Cabang.

b. Bagi Daerah yang tidak mempunyai Pengurus Dewan

PimpinanCabang, diselenggarakan musyawarah anggota

Cabang.

c. Musyawarah Daerah diselengarakan 5 (lima) tahun sekali.

d. Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah diadakan minimal 1

(satu) kali dalam satu tahun .

Pasal 13

KEKUASAAN/WEWENANG

a. Menetapkan program kerja Daerah.

b. Memilih pengurus Daerah dengan sistem formatur yang

dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Daerah yang meng

amanahkan agar Ketua demisioner diikut sertakan menjadi

anggota formatur.

c. Jumlah formatur sebanyak 5(lima) orang yang terdiri

ketua formatur, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga)

orang anggota.

Pasal 14

23

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH/MUSYAWARAH ANGGOTA DAERAH

a. Peserta Musyawarah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

terdiri dari pengurus daerah dan utusan dari Cabang.

b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah penanggung jawab

penyelenggaraan musyawarah Daerah/musyawarah anggota

Cabang.

c. Setelah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah menyampaikan

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di sahkan dan

diterima dihadapan peserta Musyawarah Daerah, maka

pengurus Daerah dinyatakan demisioner.

Pasal 15

MUSYAWARAH CABANG

a. Musyawarah anggota Cabang merupakan musyawarah

tertinggi anggota Cabang

b. Musyawarah anggota Cabang satu kali dalam 5 (lima)

tahun.

c. Musyawarah Cabang diadakan minimal satu kali dalam satu

tahun.

Pasal 16

KEKUASAAN/ WEWENANG MUSYAWARAH CABANG

24

a. Menetapkan program kerja .

b. Memilih pengurus Dewan Pimpinan Cabang dengan sistem

formatur yang dipilih berdasarkan hasil Musyawarah

Cabang yang mengamanahkan agar Ketua demisioner diikut

sertakan menjadi anggota formatur.

c. Jumlah Formatur sebanyak 5 (lima) orang terdiri Ketua

Formatur satu orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang

anggota.

Pasal 17

TATA TERTIB MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG

a. Peserta musyawarah Cabang terdiri dari Pengurus Cabang

dan anggota- anggota.

b. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah penanggung jawab

penyelenggaraan musyawarah Cabang dan anggota adalah

utusan.

c. Semua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota yang

hadir mempunyai hak suara , hak bicara dan hak dipilih

maupum memilih.

d. Pimpinan sidang musyawarah Cabang dipilih dari anggota

peserta.

e. Musyawarah Cabang dapat dinyatakan sah apabila dihadiri

lebih dari separuh jumlah anggota.

f. Apabila ayat (e) tidak terpenuhi maka musyawarah

Cabang diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu

dinyatakan sah.

25

g. Setelah Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) Pengurus Cabang

diterima oleh peserta musyawarah Cabang, maka Pengurus

Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan demisioner.

Pasal 18

STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT

a. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan/instansi

kepemimpinan tertinggi organisasi.

b. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terhitung

sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus

Dewan Pimpinan Pusat demisioner.

Pasal 19

PERSONALIA PENGURUS PUSAT

a. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang

kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan

Bendahara.

Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

adalah anggota yang

pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

b. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non

aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh

sidang Pleno Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20

TUGAS DAN WEWENANG

26

a. Selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

Kongres, personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus

sudah dibentuk , dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

demisioner segera mengadakan serah terima jabatan

dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang baru.

b. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat baru dapat

menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan

dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat demisioner.

c. Melaksanakan hasil- hasil ketetapan Kongres.

d. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang

berhubungan dengan HIPMIKINDO kepada Pengurus Dewan

Pimpinan HIPMIKINDO seluruh Indonesia.

e. Melaksanakan sidang Pleno minimal satu kali setahun

atau setidak tidaknya 5 (lima) kali selama priode

berlangsung.

f. Menyelenggarakan Kongres pada akhir Periode

kepengurusan.

g. Menyiapkan draft materi Kongres.

h. Mengangkat dan mensahkan Pengurus Dewan Pimpian Daerah

dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Daerah.

i. Menyampaikan Laporan Pertangung Jawaban kepada anggota

melalui Kongres.

j. Menghadiri sebagai saksi pengesahan Pengurus Dewan

Pimpinan Daerah.

k. Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi secara

lansung terhadap anggota/Pengurus.

27

Pasal 21

PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH

a. Merupakan suatu kesatuan organisasi yang dibentuk

didaerah.

b. Masa jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah 5

(lima) tahun, terhitung semenjak pelantikan/ serah

terima jabatan Pengurus Dewan Pimpinan daerah

demisioner.

Pasal 22

TUGAS DAN WEWENANG.

a. Formasi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah sekurang-

kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah baru dapat menjalankan

tugasnya setelah pelantikan atau serah terima jabatan

dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Demisioner.

c. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah

Musyawarah Daerah personalia Pengurus Dewan Pimpinan

Daerah harus sudah terbentuk, dan Pengurus Daerah

demisioner segera mengadakan serah terima jabatan

dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang baru.

d. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musayawarah Daerah,

kebijaksanaan Nasional organisasi serta ketentuan

lainnya.

e. Mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

28

f. Melaksanakan Pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam setahun dan 5 (lima) kali dalam satu Priode.

g. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan satu tahun

sekali kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

h. Menyelenggarakan Musayawarah Daerah.

i. Yang dapat menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

adalah anggota biasa yang telah mencapai usia

keanggotaan satu tahun atau pernah menjadi pengurus

Dewan Pimpinan Cabang.

j. Apabila Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah tidak

dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat diangkat

Pejabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah oleh

sidang pleno Daerah dan untuk selanjutnya ditetapkan/

disahkan menjadi pejabat Ketua Pengurus Dewan Pimpinan

Daerah oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

k. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang merupakan anggota

pleno Daerah.

Pasal 23

PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG

TUGAS DAN WEWENANG

a. Pengurus Dewan Pimpinan cabang baru dapat menjalankan

tugasnya setelah pelantikan/ serah terima jabatan

dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang demisioner.

29

b. Selambat- lambatnya setelah 20 (dua puluh) hari setelah

musyawarah personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang

harus sudah terbentuk, dan Pengurus Dewan Pimpinan

Cabang demisioner segera mengadakan serah terima

jabatan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang

baru.

c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Cabang,

kebijaksanaan Nasional Organisasi serta ketentuan-

ketentuan lainnya.

d. Melaksanakan Pleno sekurang kurangnya 1 (satu) tahun

sekali atau sekurang- kurangnya 5 (lima) kali selama

satu periode.

e. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan satu tahun

sekali kepada kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.

f. Menyelenggarakan musyawarah Cabang

g. Menyampaikan Laporan Pertangungjawaban kepada anggota

melalui musyawarah Cabang.

h. Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang merupakan anggota

pleno Daerah.

Pasal 24

PENDIRIAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG

a. Anggota HIPMIKINDO yang ingin mendirikan Cabang harus

mendapatkan pengesahan dari Pengurus Dewan Pimpinan

Daerah yang bersangkutan.

b. Untuk mendirikan Cabang harus mengajukan permohonan

kepada Pengurus HIPMIKINDO Daerah untuk mendapatkan

30

pengesahan, setelah mempunyai anggota sekurang-

kurangnya 50 (lima puluh) orang.

c. Masa Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima)

tahun terhitung sejak pelantikan/sejak serah terima

jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang demisioner.

BAB III

Pasal 25

KEUANGAN

a. Besarnya uang pangkal iuran anggota ditetapkan oleh

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

b. Sumber- sumber dana lain yang sah dan tidak

bertentangan dengan AD/ART HIPMIKINDO serta Perundangan

maupun Peraturan Pemerintah

c. Sumbangan dari Donatur yang tidak mengikat.

d. Usaha- usaha dari perdagangan umum yang sah.

e. Pengelolaan keuangan HIPMIKINDO dikelola oleh Pengurus

Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

f. Besarnya jumlah ayat a dan ayat d ditetapkan 30

perseratus diserahkan ke Pengurus Dewan Pimpinan

Daerah, kemudian Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

menyerahkan 10 perseratus pada Pengurus Dewan Pimpinan

Pusat.

31

Pasal 26

HARTA KEKAYAAN

Harta Kekayaan Organisasi HIPMIKINDO diperoleh dari :

a. Iuran anggota.

b. Hasil usaha organisasi.

c. Sumbangan dari dari Lembanga Pemerintah maupun Swasta.

d. Harta yang dihibahkan dari Donatur.

BAB IV

Pasal 27

LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT

Lagu, lambang dan atribut-atribut organisasi HIPMIKINDO

lainnya diatur dan ditetapkan oleh Kongres.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR /ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

1. Perubahan AD/ART hanya dilakukan oleh Kongres

2. Rencana perubahan AD/ART disampaikan kepada Daerah-

Daerah selambat- lambatnya satu bulan sebelum Kongres.

BAB VI

PEMBUBARAN

32

Pasal 29

Pembubaran Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil (HIPMIKINDO)

hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres.

Pasal 30

Keputusan pembubaran Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil

Indonesia (HIPMIKINDO) sekurang- kurangnya harus disetujui

2/3 (duapertiga) peserta Kongres.

Pasal 31

Harta benda Himpunan Pengusah Mikro dan Kecil Indonesia

(HIPMIKINDO) sesudah dibubarkan dan telah memenuhi kewajiban

finansil harus diserahkan kepada Yayasan Kemanusiaan atau

badan sosial.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 32

Setiap anggota HIPMIKINDO dianggap telah mengetahui isi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini setelah

ditetapkan.

Pasal 33

33

Semua Badan/Instansi dan Lembaga- lembaga yang menggunakan

nama/atribut HIPMIKINDO diatur dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 34

Setiap anggota HIPMIKINDO harus mentaati AD/ART ini dan

barang siapa melanggarnya akan dikenakan sanksi- sanksi

organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sendiri.

Pasal 35

Apabila Anggota Pendiri Meninggal dunia diberikan

penghargaan yang diterima oleh ahli waris.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 36

1. Segala ketentuan dan peraturan organisasi yang

belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan

diatur dan diputuskan oleh Kongres.

2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Rapat

para pendiri HIPMIKINDO yang diselengarakan pada

hari Rabu tanggal 27 bulan Agustus tahun 2008

(tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua

34

ribu delapan) di Jakarta yang berlaku sejak

ditetapkan.

Jakarta Rabu 27 Agustus 2008.

Para Pendiri :

1. Drs. H. MAZ.

Pandjaitan,MSi. ....................................

2. Drs. H. Djaya Sukma.

.........................................

3. Drs. Adirman,

MSc. .................................

....

4. Drs. Henry Bahri.

.........................................

5. Dra. Aris Djazuli, MSi,

MM. ......................................

35

SUSUNAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN PUSAT

HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA

HIPMIKINDOPeriode 2008- 2014

I. PENASEHAT : 1. Prof. Dr. Mutia

Hatta (Ketua).

2.

Prof. Dr. Paulus Wirotomo (Sekretaris)

3.Dr.Ir. H. Mara Oloan Siregar, MSi.

4.

Fauzi Alwi Yasin

5.

Syahril Tanjung.

II. PEMBINA : 1. Prof. Dr.

Zilah Hamzah. (Ketua)

2.

Dr. Ir. Nining I Soesilo MA. (Sekretaris)

36

3.

Drs. Setyo Haryanto,MM.

4.

Ir. Halomoan Tamba, MBA.

5.

H. Sukri Bey, SE, MSi.

6.

Drs. Ade Soeharsono, SH, MM.

1. Ketua Umum : Drs. H. MAZ.

Pandjaitan, MSi.

2. Ketua Organisasi,Kelembagaan : Drs. Adirman,

MSc.

dan Keanggotaan.

3. Ketua Pengembangan Usaha Dalam : Drs. Henry

Bahri

dan Luar Negeri.

4. Ketua Pengembangan Sarana : Drs. H. Aris

Djazuli, MSi,MM.

dan Prasarana.

5. Ketua Pengembangan Permodalan : Ir. Cece Ibrahim

Lintang.

dan Jaringan Usaha.

6. Ketua Litbang & Konsultasi Usaha : Dra.

Arismiati Nasution, MA.

37

7. Ketua Hukum dan Advokasi : Syahnan

Phalipi,SE,MM, PhD.

8. Ketua Humas & Informasi :

Cecep Sanjaya Herlambang, SE.

9. Sekretaris Jenderal : Drs. H. Djaya

Sukma.

10. Wakil Sekjen :

Drs. Hasanudin Harahap.

11. Wakil Sekjen : Yurika

Fratiwi .

12. Wakil Sekjen : Ir.

Bambang Suharto.

13. Wakil Sekjen : Drs. Emilson

Bachtiar.

14. Wakil Sekjen : Ir.

Syafril.

15. Wakil Sekjen :

Nusyirwan Risqi,ST,MT.

16. Wakil Sekjen :

Kusmawati Nata Kusuma

17. Bendahara Umum : H.Moh.Atam.

18. Wakil Bendahara : Dra.

Nurhayati.

19. Wakil Bendahara : Raden Roro SW

Arie Sejatie

38

20. Wakil Bendahara : H. Marwan

Sudrajat.

21. Kepala Departemen Organisasi, : Ir. Haryo

Sasongko.

Kelembagaan Dan Keanggotaan Raflis

Thamrin.

22. Kepala Departemen Pengembangan : Drs. Jockly

Sinaga,MMA.

Usaha Dalam dan Luar Negeri.

23. Kepala Departemen Pengembangan : Drs. Nugroho Agung

Hatmoko

Sarana dan Prasarana.

24. Kepala Departemen Pengembangan : Ir. Wahid Hasyim

Permodalan dan jarinagan Usaha. : Milkha

Tantuther Butar2.

25. Kepala Departemen LITBANG dan : Muklatarom,SE.

Konsultasi Uasaha

26. Kepala Departemen : Subhan Zein,

SH ,MH.

Hukum & Advokasi

.

27. Kepala Departemen : Drs. Abror.

Humas & Informasi.

39

ANGGARAN DASARdan

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIPMIKINDOHIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO dan KECIL INDONESIA

40

JAKARTA2008

41

AD-ART HIPMIKINDO

Documents