10 Kisah TKI dan KTKLNRekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN
~ Dokumentasi Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI ~
Seri Kisah Buruh Migran
www.buruhmigran.or.id
Pusat Sumber Daya
Buruh Migran
10 Kisah TKI dan KTKLN
10 Kisah TKI dan KTKLN
Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN
Oleh Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI:
Abdul Rahim Sitorus (LBH-YLBHI Yogyakarta) | DPN SBMI | ATKI | Pusat Sumber Daya Buruh
Migran (PSD-BM) | IFN Singapura | Pilar Hong Kong (IMWU, ATKI, Gammi, dan organisasi BMI Hong
Kong) | Formigrant Malaysia | BMI Korsel | Infest Yogyakarta | dll
◄ Halaman 1 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Daftar Isi
Pengantar: Mengapa Buku Ini Ditulis? 3
Kisah 1: Karena KTKLN, Garuda Indonesia Gagalkan Faridah Aini ke Dubai 4
Kisah 2: Keberanian Tukinah, Pecahkan “Teror” KTKLN di Singapura 8
Kisah 3: Helu: Saya Lelah, Silahkan Cekal Saya Dengan Prosedur Resmi 11
Kisah 4: Paham Ketentuan Hukum, Susanti Mengadu ke Polisi Bandara 14
Kisah 5: Abdul Rahim Sitorus, Dari Facebook, UU KIP, Hingga Judicial Review 17
Kisah 6: BNP2TKI Sebarkan Informasi Sesat, Ribuan TKI Diintimidasi 24
Kisah 7: Bukti Tidak Berfungsinya KTKLN Bagi BMI 30
Kisah 8: Ragam Cara Kampanye Buruh Migran Menolak KTKLN 32
Kisah 9: Kaca Mata BP3TKI Yogyakarta Tentang KTKLN 36
Kisah 10: SBMI Mempertanyakan Substansi KTKLN 40
Kajian Hukum:
Kriminalisasi BMI Tanpa KTKLN Oleh Pemerintah 43
Analisis Data: KTKLN:
Melindungi Atau Menyulitkan? 47
◄ Halaman 2 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Pengantar
Mengapa Buku Ini Ditulis?
Buku ini merupakan kumpulan kisah yang berisi perbagai peristiwa yang
dialami buruh migran saat berhadapan dengan pelaksanaan kebijakan Kartu Tenaga
Kerja Luar Negeri (KTKLN). Alih-alih menjadi kebijakan inovatif untuk membangun
sistem perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia (BMI), pelaksanaan kebijakan KTKLN
jauh panggang dari api. Banyak pelanggaran terjadi, pelaksanaan dilapangan pun
merepotkan buruh migran, bahkan dalam situasi tertentu banyak melahirkan kerugian
bagi buruh migran.
Hampir sama dengan kebijakan rekom fiskal, pelaksanaan kebijakan KTKLN
juga membuat banyak BMI kerepotan saat di Bandara. Selain BMI yang tidak memiliki
KTKLN sering dicekal atau dibatalkan keberangkatannya ke luar negeri, BMI yang
mengurus pembuatan KTKLN pun dipersulit dan rentan berhadapan dengan pungutan
liar.
Pelbagai kritik dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah
(khususnya BNP2TKI, selaku pelaksana kebijakan) tak kunjung ditanggapi dengan
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Maka untuk kesekian
kali, melalui buku ini kami bermaksud menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di
lapangan terkait kebijakan KTKLN.
-terima kasih-
Tim Advokasi Anti Perdangangan TKI
◄ Halaman 3 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 1Karena KTKLN, Garuda Indonesia Gagalkan Faridah Aini ke Dubai
Faridah Aini (35) tidak menyangka petugas maskapai penerbangan Garuda Indonesia di
Bandara Soekarno Hatta tiba-tiba secara sepihak menolak untuk memberikan boarding
pass. Fardiah, telah cukup memiliki kelengkapan keimigrasian untuk berangkat ke luar
negeri. Tiket pesawat nomor 126 2055244362 dengan kode konfirmasi JWKMQL atas
nama Faridah Aini, jelas-jelas telah dibeli calon majikannya di Dubai. Begitu pun paspor
milik Faridah, resmi dan masih berlaku. Lantas mengapa Garuda Indonesia tidak
memberikan boarding pass penerbangan Faridah ke Dubai?. Penyebabnya satu: Kartu
Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
◄ Halaman 4 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kekecewaan masih tersisa di wajah Faridah Aini (35) saat berkunjung di redaksi Pusat
Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM) Yogyakarta (29/10/12). Faridah adalah Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) mandiri yang akan bekerja ke Dubai, Uni Emirat Arab
(UEA).
Faridah terbang ke Jakarta dari Bandara Adi Sumarmo Solo menggunakan pesawat
Garuda Indonesia GA 227 pada Minggu 21 Oktober 2012, pukul 18.45 WIB. Tiket Garuda
Indonesia bernomor 126 2055244362 dan kode konfirmasi JWKMQL milik Faridah yang
dibelikan oleh calon majikan adalah penerbangan terusan rute Solo-Jakarta-Dubai.
Pesawat yang ditumpangi Faridah terlambat satu jam tiba di Jakarta. Petugas Garuda
Indonesia kemudian menyarankan Faridah untuk langsung menuju loket Imigrasi.
Petugas Imigrasi menolak Faridah karena belum memegang boarding pass dari
maskapai penerbangan. Saat kembali ke loket check in Faridah mendapati loket Garuda
sudah ditutup. Pesawat penerbangan ke Dubai pun sudah berangkat.
Alih-alih berikan informasi, Petugas Garuda Indonesia yang ditemui tidak memproses
boarding pass. Sebaliknya, petugas justru menanyakan dan meminta Faridah membuat
KTKLN terlebih dahulu. Ia lalu mencoba mengurus KTKLN di Konter BNP2TKI namun
ditolak. Alasannya, Faridah menggunakan proses TKI mandiri. Petugas BNP2TKI
mengharuskan Faridah Aini menggunakan jasa komersil PJTKI/PPTKIS guna mendapat
KTKLN.
◄ Halaman 5 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
“Saya disarankan petugas Garuda menginap di hotel yang disediakan pihak Garuda dan
disarankan mengurus KTKLN esok harinya di BP3TKI Jakarta di Jalan Penganten Ali
nomor 71, Jakarta Timur. Sayang, saran itu sia-sia, di kantor BP3TKI, permohonan KTKLN
saya, juga ditolak, padahal saya sudah memiliki dokumen syarat yang dibutuhkan,
paspor, visa, tiket pesawat, dan kontrak kerja. Setelah itu, saya kembali ke bandara dan
mencoba mengurus Boarding Pass di loket Garuda untuk penerbangan ke Dubai, namun
kembali ditolak petugas Garuda karena tidak memiliki KTKLN. Tak bisa berbuat apa-apa,
saya pun pulang ke Solo menggunakan bus, karena tidak ada uang untuk membeli tiket
pesawat.” tutur Faridah Aini penuh kekecewaan.
Lebih tragis, setelah penerbangan Faridah ke Dubai digagalkan Garuda Indonesia, Ia
harus “diping-pong” petugas Garuda saat menanyakan posisi kopor miliknya. Seolah
tak bersalah, petugas hanya meminta Faridah mencari sendiri di bagian bagasi Garuda
Indonesia. Petugas bagasi Garuda Indonesia, tanpa beban hanya menjawab tidak tahu
posisi kopor milik Faridah. Kesal dengan jawaban tersebut, Faridah kembali datangi
petugas di loket Garuda. Setelah didesak, Petugas kemudian memberi informasi bahwa
koper milik Faridah sudah berada di Dubai. Garuda Indonesia hanya menjanjikan tas
akan diantar sampai ke alamat rumah Faridah di Solo dalam 2 hingga 3 hari ke depan.
“Saya menunggu hingga 3 hari lebih dan sudah mendatangi konter Garuda Indonesia di
Bandara Adi Sumarmo Solo, tetapi pihak Garuda Indonesia di Solo mengaku belum
dikonfirmasi dari petugas di Jakarta, baru tanggal 25 saya ditelepon, bukannya diantar
sesuai janji pihak Garuda di Jakarta, tetapi saya yang harus mengambilnya sendiri di
Bandara Solo. Kaget, Saya sangat keget saat mengambil kopor tersebut, ternyata tas saya
◄ Halaman 6 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
rusak parah, kunci resleting rusak, sungguh mengecewakan.” tegas Faridah pada
redaksi PSD-BM.
Secara mendasar, aksi pencegahan dan pembatalan TKI tanpa KTKLN oleh Garuda
Indonesia adalah tindakan melanggar hukum. Peran maskapai untuk mencekal
penerbitan boarding pass dengan dalih KTKLN patut dipertanyakan. Selaku pembeli
layanan, konsumen seperti Farida berhak untuk memperoleh pelayanan penuh sesuai
dengan kewenangan maskapai. Bertanya, menyarankan dan mencekal boarding pass
karena KTKLN tidak berada dalam wewenang petugas konter Garuda. Terlebih,
kelengkapan administrasi keimigrasian Faridah selaku orang yang akan bepergian ke luar
negeri telah mencukupi. Mengacu pada hukum yang berlaku, petugas BNP2TKI dan
Pejabat Imigrasi, terlebih pihak maskapai penerbangan, kesemuanya bukanlah pihak
yang berwenang mencegah atau membatalkan keberangkatan TKI, sebagaimana diatur
dalam Pasal 91 ayat 2 huruf f UU Keimigrasian No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
junto Pasal 100 ayat 2 dan ayat 3 UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri. (Fathulloh/PSD-BM)
◄ Halaman 7 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 2Keberanian Tukinah, Pecahkan “Teror” KTKLN di Singapura
Ramadhan 1433 H / 2012 terasa berbeda bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura.
Banyak TKI Singapura takut pulang ke tanah airnya sendiri. Mereka khawatir tidak bisa
kembali ke Singapura untuk bekerja akibat tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
(KTKLN). Seandainya harus mengurus KTKLN, kekhawatiran lain pun muncul, mulai dari
ketakutan dipersulit, diarahkan ke Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS), berhadapan dengan calo, dipaksa membayar asuransi, dan pelbagai
alasan lain.
Adalah Tukinah (40), yang saat itu menjadi Ketua Indonesia Family Network (IFN),
menyakinkan kawan-kawannya sesama TKI di Singapura. Ia bertekad tetap pulang ke
Indonesia dan akan kembali ke Singapura tanpa KTKLN. Keyakinan Tukinah muncul
◄ Halaman 8 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
setelah Ia memahami ketentuan hukum dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011
tentang Keimigrasian yange mengatur proses cegah tangkal (cekal). Aturan hukum
tersebut mengatur bahwa tindakan pencekalan, penahanan, atau pembatalan
penerbangan hanya dapat dilakukan dengan prosedur hukum lengkap dan apabila pihak
yang dicekal mencukupi kriteria sebagai pihak yang tercegah untuk bepergian ke luar
negeri. Pencekalan bukan semata-mata hanya karena tidak memiliki KTKLN.
Keinginan Tukinah untuk pulang ke Indonesia tetap ia wujudkan. Tukinah kembali
bekerja ke Singapura pada 5 Agustus 2012. Dia berangkat dari Bandara Adi Sucipto
Yogyakarta dengan maskapai penerbangan Air Asia di nomor penerbangan QZ7642
dengan tujuan Singapura.
Keberangkatan Tukinah ke Singapura telah dipersiapkan dengan cukup matang. Guna
mengantisipasi kemungkinan pembatalan keberangkatan dari beberapa pihak di
Bandara Adisucipto, Tukinah malakukan beberapa persiapan. Persiapan awal dilakukan
Tukinah dengan mengumpulkan beberapa dokumen seperti paspor dan surat ijin masuk
untuk bekerja (work pass) dari Kementerian Sumber Daya Manusia (Ministry of
Manpower) Singapura. Tukinah juga menghubungi beberapa lembaga atau organisasi
terkait perlindungan TKI seperti LBH Yogyakarta dan Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI) Yogyakarta untuk mempersiapkan pendampingan dan pembelaan ketika ada
pembatalan keberangkatannya ke Singapura.
“Sejatinya, bagi banyak TKI di Singapura, KTKLN tidak berfungsi, sebagai identitas
pekerja, Pemerintah Singapura hanya mengakui paspor dan kartu ijin kerja (work
◄ Halaman 9 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
permit), sementara pada aspek perlindungan, sistem hukum di Singapura telah
mewajibkan majikan mengasuransikan pekerjanya seperti diatur dalam undang-undang
pekerja asing (Employment of Foreign Manpower Act).” tutur Tukinah
Bersama Abdul Rahim Sitorus sebagai kuasa hukumnya, Tukinah juga menyampaikan
siaran pers kepada beberapa redaksi media massa tentang kelemahan dan potensi
persoalan dalam kebijakan KTKLN. Langkah berani yang akan diambil Tukinah,
merupakan sebuah pesan kepada publik, khususnya kalangan TKI, bahwa kontrak kerja
mandiri adalah legal, dan aksi sepihak berupa pembatalan keberangkatan ke luar negeri
tanpa KTKLN dapat diperkarakan secara hukum.
TKI harus mengerti hak-haknya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan
berani memperjuangkan ketika hak-haknya dilanggar. Sementara lembaga terkait
perlindungan TKI seperti Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI, Lembaga Bantuan
Hukum, dan serikat TKI di beberapa negera penempatan seperti IFN Singapura, ATKI,
IMWU, IPIT, dan lain-lain dapat mengambil peran untuk melakukan pendampingan,
pembelaan, dan advokasi. (IFN Singapura)
◄ Halaman 10 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 3Helu: Saya Lelah, Silahkan Cekal Saya Dengan Prosedur Resmi
Sejak pagi, Saya sudah mempersiapkan diri untuk kembali bekerja ke Hong Kong. Tepat
pukul 07.45 WIB Saya sudah memproses boarding pass penerbangan di konter check-in
maskapai penerbangan Garuda Indonesia Bandara Soekarno Hatta. Sayang, petugas
Garuda Indonesia menolak memberikan boarding pass, mereka beralasan Saya tidak
memiliki KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri). Saya kemudian mempertanyakan apa
kewenangan Garuda Indonesia menanyakan KTKLN?. Setelah didesak, petugas Garuda
◄ Halaman 11 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Indonesia akhirnya memberi boarding pass.
“Meski sudah kami beri boarding pass, Anda belum bisa naikan ke pesawat. Anda harus
lapor dulu jika sudah diberi izin Imigrasi baru tas dan barang-barang Anda kami naikkan
ke pesawat.” tutur petugas Garuda Indonesia.
Saya kemudian menuju ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Di konter Imigrasi saya
bertemu petugas bernama Adi. Petugas Imigrasi tersebut menolak keberangkatan Saya
dan meminta agar Saya mencoba membuat KTKLN gratis di konter Validasi KTKLN Badan
NAsional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Petugas
Imigrasi mengeluarkan bermacam-macam tanggapan dan nampaknya mereka juga
dibikin repot oleh BNP2TKI. Saya menuruti permintaan petugas Imigrasi bernama Adi
tersebut. Tiba di konter BNP2TKI, petugas menolak menerbitkan KTKLN, mereka
mengatakan bahwa terhitung 1 Januari 2013 KTKLN tidak bisa dibuat di Bandara
Soekarno Hatta. Pembuatan KTKLN hanya berlaku bagi TKI yang transit dan diwajibkan
membeli premi asuransi sebesar Rp 400.000,-.
“Ah ternyata bohong kalau buat KTKLN gratis dan mudah.” kataku dalam hati.
Ketika percobaan pertama menghadapi petugas Imigrasi, Saya disarankan membuat
dulu KTKLN karena gratis dan mudah. Menurutnya, apabila tidak bisa buat KTKLN baru
boleh datang lagi ke loket Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk bisa terbang tanpa KTKLN.
Setelah tidak bisa buat KTKLN, Saya antri lagi dan jumpa lagi dengan petugas Imigrasi
bernama Adi. Ia justru heran. Ia tidak tahu kalau ada aturan tidak boleh membuat KTKLN
◄ Halaman 12 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
di bandara mulai 1 Januari 2013, padahal ada pengumuman dan ditempel di konter
KTKLN BNP2TKI. Petugas Imigrasi masih bersikeras dan tetap tidak mengizinkan Saya
terbang, karena tidak memiliki KTKLN. Saya disuruh lagi ke konter BNP2TKI yang letaknya
di ujung terminal 2 Bandara Soekarno Hatta untuk meminta surat pengantar bahwa Saya
tidak bisa membuat KTKLN ke petugas BNP2TKI.
Waktu terus berjalan, penerbanganku ke Hong Kong semakin dekat. Keringat keluar
bercampur ketakutan jika Saya gagal terbang, tiket hangus dan majikan memutus
kontrak. Upaya saya mencari nafkah hancur hanya gara-gara KTKLN. Pukul 09.00 WIB
untuk ketiga kalinya ternayata petugas Imigrasi lagi-lagi menolak keberangkatan Saya.
Penolakan tersebut dibarengi dengan pengakuan bahwa petugas tersebut tidak memiliki
kewenangan hukum menolak keberangkatan TKI tanpa KTKLN. Saya mulai ngotot
berpendapat di hadapan petugas imigrasi tersebut.
“Saya lelah kalau saya ditolak. Silakan Bapak memberikan surat penolakan resmi agar
Saya bisa menggugat Anda!”. Petugas tersebut meminta waktu untuk berkonsultasi
dengan atasannya. Saya kemudian didatangi oleh petugas imigrasi bernama Anwar dan
diajak ke ruangan kantor Imigrasi. Di dalam kantor imigrasi Terminal 2 Bandara
Soekarno Hatta, Anwar mengakui bahwa Imigrasi tidak berwenang menolak
keberangkatan TKI tanpa KTKLN. Jika TKI memiliki paspor, visa dan boarding pass, maka
TKI bisa berangkat. Anwar berpesan agar saya di lain waktu membuat KTKLN. Saya hanya
diam. Kelelahan saya ini terbayar, akhirnya saya berhasil terbang ke Hong Kong tanpa
KTKLN. (Helu Hong Kong)
◄ Halaman 13 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 4 Paham Ketentuan Hukum, Susanti Mengadu ke Polisi Bandara
Merebaknya berita dan pelbagai tindak pencegahan sepihak terhadap keberangkatan
Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tidak memiliki Kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN),
turut membuat Susanti Mugirahayu (30) BMI asal Purworejo resah. Keresahan Susanti
cukup berdasar, karena Ia akan cuti dan pulang kampung ke Indonesia.
◄ Halaman 14 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Berbekal informasi dari organisasi BMI di Hong Kong, Ia kemudian berkonsultasi dengan
Abdul Rahim Sitorus, Pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Yogyakarta untuk
menggali pengetahuan seputar prosedur cekal dan tindakan yang bisa dilakukan saat
ada petugas bandara yang bersikap semena-mena.
Singkat cerita masa libur cutinya sudah habis dan Susanti harus kembali ke Hong Kong
pada 19 Desember 2013. Berbekal tiket pesawat, paspor, dan visa kerja Susanti bersiap
diri untuk terbang ke Hong Kong melalui Bandara Soekarno Hatta. Sesuai dugaan,
setelah mendapatkan boarding pass dan menuju ke tempat pemeriksaan Imigrasi
Bandara Soekarno Hatta, Ia ditolak secara sewenang-wenang petugas Imigrasi bernama
Reza Pahlevi. Petugas menolak tanpa mau memberikan surat penolakan secara resmi.
Merasa ditolak secara sepihak, pada Pukul 06.30 WIB 19 Desember 2012 Susanti
membuat laporan atau pengaduan ke Posko Polisi di Terminal 2 Bandara Soekarno
Hatta. Saat itu petugas yang melayaninya adalah Budiyanto. Menurut Budiyanto, untuk
pembuatan berita acara laporan/pengaduan kasus perbuatan tidak menyenangkan
(Pasal 335 KUHP) atau kasus kejahatan jabatan (Pasal 421 KUHP) harus di kantor Polres
Bandara di depan tower. Posisi Kantor Polres Bandara yang cukup jauh membuat Susanti
harus berkejaran dengan jam penerbangannya pada pukul 09.00 WIB. Santi akhirnya
minta pendampingan dari pihak kepolisian Terminal 2 Bandara ketika harus menghadapi
kemungkinan penolakan oknum petugas Imigrasi secara sewenang-wenang.
Pukul 07.50 Santi yang didampingi petugas Polisi Pos Bandara Soekarno Hatta lagi-lagi
ditolak oleh petugas dan petugas bersikeras tidak mau menerbitkan surat penolakan
◄ Halaman 15 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
resmi. Setelah didesak, akhirnya diambillah keputusan bersama agar Susanti mencoba
membuat KTKLN di Konter BNP2TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Susati
terpaksa menyepakati solusi tersebut. Tiba di loket validasi KTKLN BNP2TKI, Susanti
menunjukkan dokumen untuk mengurus KTKLN dan petugas mengatakan siap
memproses asalkan membeli dulu premi asuransi sebesar Rp.400.000,- (saat itu KTKLN
masih bisa dibuat di bandara, peraturan pemberhentian pembuatan KTKLN di Bandara
baru diterbitkan Januari 2013). Susanti menolak, karena sudah diasuransikan majikan di
Hong Kong.
“Buat apa punya 2 asuransi, apalagi asuransi Indonesia jelas tidak memiliki kerja sama
dengan rumah-rumah sakit di Hong Kong, perwakilan asuransinya pun tak ada di Hong
Kong, bagaimana saya bisa klaim, jika saya tiba-tiba ada kecelakaan kerja.” tuturnya.
Gagal memaksa Susanti untuk membeli premi asuransi, akhirnya petugas BNP2TKI pun
menerbitkan KTKLN dan Susanti tidak membayar sepeserpun. Kisah Susanti merupakan
catatan tersendiri, bahwa ada juga petugas BNP2TKI yang melanggar aturan mereka
sendiri, BMI dibuatkan KTKLN tanpa membeli asuransi. Meski melanggar SOP BNP2TKI,
namun petugas justru melakukan hal yang tepat, karena dalam hukum asuransi, satu
jenis risiko tidak boleh ditanggung sekaligus oleh 2 atau lebih perusahaan asuransi.
Apabila BMI sudah diasuransikan oleh majikan atau user, maka Ia seharusnya tak boleh
dipaksa-paksa lagi untuk membeli asuransi di Indonesia untuk risiko pertanggungan
yang sama. (Fafa Hong Kong)
◄ Halaman 16 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 5
Abdul Rahim Sitorus, Dari Facebook, UU KIP, Hingga Judicial Review
“Iya, Saya cuma omdo alias omong doang, Saya hanya bisa memberi pendampingan
hukum secara online melalui Facebook, Twitter, dan sambungan telepon”
Demikianlah tutur Abdul Rahim Sitorus pada beberapa aktivis buruh migran
mempertanyakan siapa dan perannya. Banyak pihak mendesaknya agar tidak hanya
berbicara di internet, namun juga terjun di lapangan (advokasi offline). Demikianlah
◄ Halaman 17 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
situasi yang dihadapi Abdul Rahim Sitorus saat mulai gencar mempublikasikan kajian
hukumnya soal pelbagai pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan KTKLN.
Semua kecurigaan yang muncul di beberapa kalangan pegiat buruh migran terkait sosok
Abdul Rahim Sitorus perlahan pupus oleh waktu. Lelaki paruh baya yang biasa dipanggil
Bang Rahim ini terbukti konsisten dan cukup sabar untuk mendampingi dan menjawab
satu per satu pertanyaan, serta permasalahan dari buruh migran. Meskipun hanya
melalui informasi yang Ia kemas lewat media Internet.
Lelaki kelahiran Tanjung Balai, 1 November 1965 tersebut sebenarnya telah lama terjun
dan berinteraksi dengan isu buruh migran. Sejak 2007 Ia bergabung dengan Lembaga
Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) Yogyakarta
dan menjadi advokat spesialis isu Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Melalui kegiatannya dalam jaringan internet (daring/online) baik mejawab konsultasi,
berbagi informasi, atau sekadar korespondensi melalui surat elektronik (email). Abdul
Rahim Sitorus pun terhubung dengan jejaring buruh migran di pelbagai penjuru dunia,
Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Dubai, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Qatar,
Belanda, dan puluhan negara penempatan lainnya.
Kegiatan dalam jaringan (daring/online) juga membawanya untuk berinteraksi dengan
para pelaku kebijakan TKI di pemerintahan dari Anggota DPR-RI, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, hingga beberapa Staf
Perwakilan RI di luar negeri.
◄ Halaman 18 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Awal 2012, Abdul Rahim Sitorus mulai disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari
para pekerja di luar negeri terkait kebijakan KTKLN yang mulai dijalankan BNP2TKI.
Menyikapi pelbagai ketakutan buruh migran untuk pulang ke tanah air (akibat kebijakan
KTKLN), tindakan sewenang-wenang petugas di Bandara, serta maraknya percaloan
KTKLN, Abdul Rahim Sitorus memutuskan membuat halaman khusus di Facebook (page
like) dengan nama Hapus KTKLN.
Gambar: Halaman Facebook Hapus KTKLN
Selain jadi ruang konsultasi, Facebook Hapus KTKLN
(https://www.facebook.com/HapusKtkln) juga efektif mempertemukan antar buruh
migran untuk saling berbagi pengalaman dan bercerita perihal pelaksanaan kebijakan
◄ Halaman 19 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
KTKLN yang mereka alami dan rasakan. Seiring semakin banyaknya pelanggaran yang
terjadi dalam pelaksanaan kebijakan KTKLN, forum dunia maya tersebut semakin ramai.
Hingga awal Juni 2013, data statistik mencatat sebanyak 2.389 pengguna Facebook yang
menyukai halaman tersebut, dengan 1.501.550 total teman dari akun-akun yang
menyukai, dan kunjungan tertinggi dalam 1 minggu mencapai 24.691 akun ke halaman
tersebut.
Perkembangan kebijakan yang semakin tidak berpihak pada buruh migran, semakin
beragamnya kasus yang selalu memposisikan buruh migran sebaga korban, serta
semakin lemahnya perlindungan yang diberikan pemerintah pada buruh migran,
membuat Abdul Rahim Sitorus merasa tidak cukup jika kegiatannya mendampingi buruh
migran hanya dilakukan melalui jaringan internet.
Pertemuan Abdul Rahim Sitorus dengan Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)
yang dikelola Infest Yogyakarta dan jejaring organisasi buruh migran lainnya baik di
dalam maupun luar negeri melahirkan kolaborasi dalam kerja-kerja advokasi buruh
migran. Baik pendampingan kasus TKI langsung di lapangan, maupun perumusan
strategi advokasi kebijakan buruh migran.
Khusus advokasi KTKLN, Abdul Rahim Sitorus bersama beberapa pegiat organisasi buruh
migran menginisiasi simpul-simpul layanan pengaduan dan konsultasi bagi buruh
migran yang menghadapi masalah dengan kebijakan KTKLN. Simpul layanan berada di
daerah-daerah yang dekat dengan terminal keberangkatan. Wilayah Jawa Timur
misalnya, terdapat Mochammad Cholily (saat itu menjabat Ketua DPW SBMI Jawa Timur),
◄ Halaman 20 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ada Abdul Rahim Sitorus, DPC SBMI
Yogyakarta, dan PSD-BM, sedangkan wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat terdapat
Hariyanto dan Bobi AM dari DPN SBMI, serta Jamal dari Formigran. Simpul-simpul ini
lebih dapat dikatakan sebagi jejaring relawan (help desk) yang bersedia untuk dihubungi
oleh buruh migran saat mereka mengalami permasalahan di terminal keberangkatan.
Hingga akhir 2012 sinergi gerakan advokasi online dan offline ala Abdul Rahim Sitorus
mulai bergerak ke arah upaya pemanfaatan jalur-jalur prosedural untuk
memperjuangkan hak-hak buruh migran. Infest Yogyakarta bersama jejaring PSD-BM
melibatkan Abdul Rahim Sitorus untuk memanfaatkan jalur permintaan informasi yang
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No.14 Tahun 2008.
Kegiatan dalam program uji coba permintaan informasi yang dikelola Infest (di Indonesia
dan Hong Kong) tersebut, dimaksimalkan juga untuk menggali informasi pada badan-
badan publik yang terkait dengan kebijakan KTKLN. Alhasil melalui surat permintaan
Informasi, Kantor Imigrasi Yogyakarta, akhirnya mengeluarkan pendapat hukum soal
carut marut kebijakan KTKLN di terminal keberangkatan TKI.
“Imigrasi Yogyakarta sudah menjelaskan dasar hukum pecekalan penerbangan
sebagaimana diatur UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tegasnya Imigrasi telah
menyatakan KTKLN bukanlah dokumen imigrasi dan Petugas Imigrasi di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tidak berwenang mencegah keberangkatan TKI hanya karena
tidak memiliki KTKLN. Sebab, pada dasarnya keberangkatan setiap TKI ke luar negeri
untuk bekerja adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D
ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.” tutur Rahim Sitorus.
◄ Halaman 21 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Gambar: Jawaban Imigrasi Yogyakarta atas surat permintaan informasi
publik tentang KTKLN yang dikirim pegiat buruh migran
Pemanfaatan jalur-jalur prosedural untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran tidak
berhenti hanya dilakukan melalui mekanisme permintaan informasi yang diatur di UU
KIP. Abdul Rahim Sitorus juga mengajak jejaring buruh migran untuk melakukan uji
materi pasal-pasal KTKLN dan perbudakan modern terhadap TKI ke Mahkamah
Konstitusi. Abdul Rahim Sitorus pada 25 April 2013 mempertemukan beberapa pegiat
dari ATKI Indonesia, DPN SBMI, Formigran, dan PSD-BM dengan pengurus Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Kunjungan ke YLBHI dilakukan dalam rangka mempersiapkan gugatan Undang-Undang
No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN ke Mahkamah Konstitusi.
◄ Halaman 22 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
"Sangat mencengangkan, ternyata akar masalah dari pelanggaran HAM dan praktik
kriminaliasi terhadap BMI tanpa KTKLN adalah justru dari kebijakan sesat negara yang
termaktub ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dan huruf e UU PPTKILN yang
menetapkan penjatuhan sanksi administrasi berupa pembatalan keberangkatan bagi
BMI tanpa KTKLN dan atau pemulangan ke Indonesia atas biaya sendiri. Sesat pikir
pembuat kebijakan juga muncul di Pasal 62 ayat (2) UU PPTKILN, bahwa KTKLN dianggap
sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan di negara tujuan, ketentuan ini
jelas-jelas melanggar hukum internasional dan fakta di lapangan, di mana identitas yang
diakui di luar negeri adalah paspor, bukan KTKLN." tutur Rahim Sitorus.
Atas sekian situasi yang dialami buruh migran, Abdul Rahim Sitorus juga merefleksikan
sesuatu, bahwa di tengah kerugian yang banyak dialami TKI akibat pelaksanaan
kebijakan KTKLN, ternyata ada hikmah yang harus disyukuri. Situasi yang sama dialami
ribuan buruh migran, sadar atau tidak, perlahan mulai mempersatukan simpul-simpul
gerakan buruh migran untuk bersama-sama melawan kebijakan sesat Negara
menyangkut perlindungan TKI. (Fathulloh/PSD-BM)
◄ Halaman 23 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 6BNP2TKI Sebarkan Informasi Sesat, Ribuan TKI Diintimidasi
“Tak mungkin BNP2TKI tidak memahami UU 39/2004 PPTKILN, apalagi
menyangkut kebijakan yang harus dilaksanakannya. Lantas mengapa
banyak informasi sesat yang disampaikan BNP2TKI menyangkut
pelaksanaan kebijakan KTKLN?.” demikian pertanyaan yang dilontarkan
Fathulloh dalam konferensi pers yang digelar PSD-BM pada 24 April 2013
di Jakarta.
◄ Halaman 24 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Pernyataan Fathulloh di atas, dilatarbelakangi temuan yang Ia peroleh bersama Abdul
Rahim Sitorus di konter validasi KTKLN BNP2TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.
Saat sedang mendampingi Faridah Aini yang ditolak penerbangannya ke Dubai oleh
Garuda Indonesia, tidak sengaja Fathulloh dan Abdul Rahim Sitorus mendapati banner
yang terpampang besar di dinding konter BNP2TKI. Setelah diamati dan dibaca secara
rinci, banner atau spanduk yang berisi informasi soal sanksi terhadap TKI yang tidak
memiliki KTKLN tersebut, ternyata sesat dan memuat informasi yang mengintimidasi TKI.
Pada spanduk tersebut tertulis:
APA SANKSI BAGI TKI YANG TIDAK MEMILIKI KTKLN:
Undang-undang No.39 Tahun 2004; Pasal 103 Ayat 1,
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :........”
Melalui kalimat dan kutipan undang-undang di atas, BNP2TKI jelas melakukan
penyesatan informasi dan mengintimidasi TKI. Mengapa?, karena bunyi Pasal 103 Ayat 1
UU 39/2004 PPTKILN, jika dibaca secara utuh, maka sanksi administrasi dan pidana yang
dimaksud, subyek hukumnya bukanlah pada TKI, melainkan pelaku/pelaksana
penempatan TKI .
◄ Halaman 25 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Temuan juga terjadi pada pemberitaan berjudul “Penjara 5 Tahun Bagi TKI Tak Miliki
KTKLN ” (http://news.okezone.com/read/2010/01/06/337/291645/337/penjara-5-tahun-
bagi-tki-tak-miliki-ktkln : akses 31 Oktober 2010). Sama halnya informasi sesat pada
spanduk/banner BNP2TKI soal sanksi KTKLN, subyek hukum penjara 5 tahun bukan pada
TKI, melainkan pada pelaku/pelaksana penempatan TKI.
Tidak berhenti pada
spanduk dan berita,
BNP2TKI membuat
selebaran yang juga berisi
informasi sesat soal sanksi
kebijakan KTKLN yang
mengintimidasi TKI.
Selebaran tersebut
ditemukan di beberapa
BP3TKI yang merupakan
satuan kerja BNP2TKI di
daerah. Selebaran tersebut
hanya bertahan beberapa
bulan, selanjutnya BNP2TKI
menggantinya dengan
selebaran baru (yang tidak
mencantumkan lagi
informasi sesat terkait
sanksi bagi TKI tanpa
KTKLN).
◄ Halaman 26 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Gambar Atas: Halaman
Belakang selebaran KTKLN
BNP2TKI
Gambar Kiri: Halaman
depan selebaran KTKLN
BNP2TKI
◄ Halaman 27 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Isi Info sesatnya:
◄ Halaman 28 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Mengamati kecenderungan penyebaran informasi sesat oleh BNP2TKI, penelusuran para
pegiat BMI mengarah pada halaman website beberapa perwakilan RI di luar negeri. Pada
beberapa halaman website ditemukan tautan unduh (link download) mekanisme KTKLN.
Setelah dokumen terunduh, ternyata dokumen tersebut masih berisi hal yang sama,
informasi sesat terkait sanksi bagi TKI tanpa KTKLN.
Badan publik yang konon slogannya adalah “Menaungi Kepentingan TKI”, pada
praktiknya justru menjadi badan yang menyebarkan “teror” melalui informasi sesat
sanksi KTKLN. Lantas pada siapa TKI mencari naungan?
(Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI)
◄ Halaman 29 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 7
Bukti Tidak Berfungsinya KTKLN Bagi BMI
Isu tentang Kartu Tenaga Kerja luar Negeri (KTKLN) sampai saat ini masih menjadi
pembicaraan hangat di kalangan Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong. Saya ingin
berbagi cerita tentang KTKLN saat saya pulang ke tanah air tahun lalu.
Tanggal 15 September 2012 saya pulang ke Indonesia dengan pesawat Garuda Indonesia
Airlines. Penerbangan dari Hong Kong pukul 9 pagi dan transit di Jakarta pukul 1 siang
waktu Indonesia.
Seperti biasa, para Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tiba di tanah air pasti akan didata
terlebih dahulu oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) di bandara. Ada konter kusus untuk pendataan ini. Bukan hanya di
Bandara Soekarno-Hatta, di Juanda Surabaya pun juga ada konter pendataan kepulangan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri.
Antrian sangat panjang namun petugasnya hanya dua orang, satu laki-laki dan satu
perempuan. Yang membuat saya merasa aneh adalah dalam pendataan ini mereka
masih memakai Komputer yang terbilang sangat jadul, Komputer pun hanya satu,
dipakai oleh petugas yang perempuan. Sedangkan petugas laki-laki menulis dengan
tangan di kertas folio putih.
“Kalau begini kapan selesainya?, ngetiknya pun lambat banget.” gerutu mbak yang di
depan saya. Saya hanya mengamati saja.
Tak lama tiba giliran saya. Saya didata oleh petugas yang perempuan. Saya serahkan
paspor dan kontrak kerja saya. Lalu dia bertanya asal saya dari mana, PT mana, di Hong
Kong sudah berapa lama, pulang terus atau hanya cuti. Saat saya ditanya, ada KTKLN,
◄ Halaman 30 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
mbak. “Bisa dicek biodata dari sana.”, petugas tadi menjawab, “tidak perlu, mbak.”
Duh, lalu apa fungsinya KTKLN? Seharusnya cukup dengan menunjukkan KTKLN semua
data BMI ada di sana, berasal dari PT mana sampai nama majikan dan tempat tinggal
pun ada, terinput di dalamnya.
Sampai saat ini saya sendiri masih tidak mengerti, sama sekali tidak paham dengan
fungsi KTKLN. Kenapa setiap TKI yang pulang ke tanah air, pendataannya masih
menggunakan paspor dan wawancara langsung?. Kenapa tidak dengan menujukkan
KTKLN saja, bagi yang sudah punya. Pun juga dengan asuransi yang ada dalam KTKLN.
Apa mungkin bisa benar-benar menjamin BMI dan bisa diuangkan saat BMI terkena
masalah baik di luar negeri atau di Indonesia?
Saat kembali ke negara tujuan, BMI yang sudah memiliki KTKLN pun masih pontang-
panting untuk urusan validasi KTKLN. Kenapa tidak divalidasi sekalian saat dibuat?
Kenapa masih harus membuang waktu dan juga konter serta petugas yang harus
disediakan oleh BNP2TKI untuk urusan ini?
Sepertinya memang BMI sengaja dibodohi. BMI terus dijadikan bahan komoditi paling
empuk karena selalu dianggap BMI adalah orang-orang bodoh dengan pendidikan
rendah, gampang di suruh begini dan begitu. Sampai kapan?.
(Fera Nuraini/BMI Hong Kong)
◄ Halaman 31 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 8
Ragam Cara Kampanye Buruh Migran Menolak KTKLN
Perlawanan terhadap kebijakan KTKLN, tak henti hentinya didengungkan buruh migran
dari pelbagai negara penempatan. Begitupun dengan ragam cara para buruh migran,
mengkampanyekan penolakan mereka terhadap kebijakan KTKLN. Berikut diantaranya:
◄ Halaman 32 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
1. Aksi Massa Ala Buruh Migran di Hong Kong
Hampir tiap hari Minggu, massa buruh migran di bawah koordinasi organisasi-
organisasi BMI di Hong Kong menggelar aksi atau demonstrasi. Diantara beragam
isu dan tuntutan yang mereka sampaikan, pernyataan hapus KTKLN seolah tidak
pernah lepas dan selalu terselip dalam setiap tuntutan BMI Hong Kong.
◄ Halaman 33 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Ragam ekspresi juga ditunjukkan para BMI untuk menolak kebijakan KTKLN, dari properti
aksi, gubahan lagu, yel-yel, hingga materi orasi.
2. Kicauan Berantai Ala Twitter
Twitter membatasi setiap kicauan kita hanya dalam 140 karakter, terus bagaimana
kalau ingin menyampaikan informasi yang cukup panjang?. Nah, kultwit adalah
solusinya. Apa itu kultwit?, kultwit adalah kepanjangan dari kuliah twitter. Istilah ini
dulu muncul kala seseorang ingin berbagi sebuah pengetahuan kepada
◄ Halaman 34 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
followernya. Kini istilah kultwit pada praktiknya berkembang untuk berbagi apapun
(tidak hanya spesifik sebuah pengetahuan). Saya pribadi memiliki definisi kultwit
adalah twitt berseri atau kicauan bersambung.
Apapun definisinya, yang jelas teknik kultwit dipakai untuk menyampaikan
rangkaian kicauan secara runtut. Setiap ada pengaduan TKI terkait terkait masalah
KTKLN di bandara, redaksi PSD-BM melalui akun Twitter @infoburuhmigran akan
membuat kicauan berantai (kultwit). Fakta serta data dari pengaduan TKI atau
temuan dilapangan, ketika disampaikan ke publik melalui Twitter akan cepat
berkembang menjadi obrolan banyak orang.
3. Gerakan Video 1 Menit
Informasi menjadi aksi, itulah konsep sederhana yang dipelajari redaksi PSD-BM
dari buku yang disusun Tactical Technology Collective. Selain terus menyebarkan
informasi perkembangan pelaksanaan kebijakan KTKLN, redaksi PSD-BM mengajak
buruh migran di luar negeri untuk membuat video soal KTKLN. Beberapa buruh
migran yang terhubung dengan redaksi PSD-BM di sosial media, kemudian mulai
memanfaatkan alat-alat sederhana yang mereka miliki dari webcam, telepon
seluler, hingga kamera dijital untuk membuat video. (PSD-BM)
◄ Halaman 35 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 9 Kaca Mata BP3TKI Yogyakarta Tentang KTKLN
Kunjungan Tim Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) ke Balai Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta, pada Senin
lalu (8/3/13) sempat menjadi perhatian beberapa petugas. Hal ini terjadi lantaran dua
orang Tim PSD-BM yang diwakilkan Fathuloh dan Pratina Ikhtiyarini, mengunjungi ruang
pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), serta melakukan wawancara dan
pengambilan gambar.
◄ Halaman 36 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Entah merasa terganggu atau curiga, seorang perempuan yang merupakan petugas
BP3TKI menyambangi kedua perwakilan tersebut. “Maaf, anda ingin membuat KTKLN
atau mau apa?” tanya petugas dengan ketus. Sadar akan sambutan yang tak nyaman
tersebut, Fathulloh pun mengutarakan maksud kedatangan Tim PSD-BM.
Tujuan kedatangan Tim PSD-BM sendiri pada awalnya, adalah untuk mengambil berkas-
berkas informasi yang sempat diminta di bagian Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) BP3TKI. Melihat beberapa calon TKI yang sedang membuat KTKLN,
akhirnya tim ini melakukan pemantauan secara langsung. Walau sempat disambut
dengan nada dingin, namun Tim PSD-BM akhirnya dipertemukan dengan salah seorang
petugas BP3TKI, Kasi bagian penempatan yang membawahi layanan pembuatan KTKLN,
Umar Subekhi ST.
Pada kesempatan tersebut, Tim PSD-BM menanyakan beberapa pertanyaan terkait
pelaksanaan KTKLN. Umar menyampaikan bahwa pembuatan KTKLN adalah suatu
bentuk perlindungan dari pemerintah yang diberikan pada TKI yang akan bekerja di luar
negeri.
“KTKLN ada, itu untuk melindungi TKI. Kartu tersebut bisa dijadikan pengganti dari
dokumen-dokumen yang ada. Jadi tidak usah repot untuk membawa banyak berkas-
berkas data pribadinya,” jelas Umar sambil menunjukkan KTKLN.
Beralih pada isu pembuatan kartu KTKLN yang simpang siur, Umar juga menanggapi
adanya berita-berita miring seputar pembuatan KTKLN seperti biaya yang mahal,
hanyalah ulah beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kalau hal itu (biaya
pembuatan KTKLN yang mahal-red), adalah perbuatan oknum bukan lembaga,” dalih
lelaki yang berkulit langsat itu.
Dia juga menjelaskna bahwa setiap TKI wajib memiliki satu KTKLN. Mekanisme
perpanjangan KTKLN harus pula menyerahkan KTKLN lama, setelah itu diberi lagi KTKLN
◄ Halaman 37 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
baru. Sayangnya, apa yang dikatakan oleh Umar agaknya berbeda dengan kenyataan
yang terjadi. Di waktu yang sama, saat Tim PSD-BM melakukan wawancara dengan para
calon TKI yang sedang melakukan perpanjangan KTKLN, ditemukanlah kasus seorang TKI
mempunyai dua KTKLN. Saat ditanya tentang KTKLN tersebut, lelaki yang mengaku
bekerja di Kuala Lumpur Malaysia menyatakan bahwa dua kartu yang dimilikinya saat ini
adalah KTKLN lama dan baru.
Selain itu, saat ditanya apakah data migrasi yang tersimpan dalam KTKLN bisa dibaca
dan dipastikan oleh BMI dan keluarga, Umar menegaskan data hanya bisa dibaca oleh
BNP2TKI, BP3TKI dan Perwalu (KBRI/KJRI/KDEI). Sayang pernyataan ini tidak sesuai fakta,
bahwa banyak perwakilan luar negeri tidak melayani pembuatan KTKLN, apalagi
mempersilahkan BMI membaca data migrasinya melalui alat pembaca (reader) KTKLN.
Di Hong Kong misalnya, pelayanan pembuatan KTKLN bagi BMI justru diproses melalui
KOTKIHO, organisasi TKI (tanpa kejelasan verifikasi, ketentuan hukum, dan SOP), bukan
di KJRI selaku representasi resmi pemerintah Indonesia di Hong Kong.
Menanggapi maraknya pemberangkatan TKI ke luar negeri yang digagalkan, Umar
menyatakan bahwa penggagalan tersebut adalah bentuk dari sanksi yang harus
diberikan pada TKI karena tak memiliki KTKLN. Dirinya menjelaskan, keberadaan KTKLN
wajib bagi TKI dan telah diatur melalui undang-undang.
Namun demikian, keberadaan sanksi pembatalan penerbangan TKI bertentangan
dengan UU No.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tegasnya sampai hari ini banyak
pencegahan pemberangkatan TKI dilakukan sepihak atau tanpa melalui prosedur yang
diatur dalam UU Keimigrasian.
Padahal selaras ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) junto Pasal 2, Pasal 3,
dan Pasal 15 Peraturan Menakertrans No. 17 tahun 2012 tentang Sanksi Administratif
◄ Halaman 38 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sangat jelas bahwa
Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi atau Dirjen Binapenta Kemenakertrans adalah
pejabat yang memiliki kewenangan pencegahan berdasarkan undang-undang
sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
Artinya, sesuai prosedur, pejabat atau petugas BNP2TKI dan BP3TKI bukanlah pejabat
yang berwenang melakukan pecegahan atau pembatalan keberangkatan TKI tanpa
KTKLN. Sehingga sanksi tegas justru harus diberikan pada petugas di bandara yang
menyalahgunakan wewenang dengan menahan atau mencegah atau membatalkan
penerbangan TKI tanpa KTKLN.
◄ Halaman 39 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kisah 10 SBMI Mempertanyakan Substansi KTKLN
Kartu Tenaga Kerja Luar Negri (KTKLN), hingga saat ini masih menjadi salah satu
persoalan bagi Buruh Migran atau TKI. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) banyak
menerima pengaduan terkait pelayanan KTKLN, dari lemahnya sosialisasi, kurang
jelasnya prosedur, maraknya praktik percaloan, lemahnya koordinasi antar lembaga
publik terkait, hingga informasi sesat dan intimidasi yang dilakukan lembaga publik pada
TKI.
◄ Halaman 40 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
UU 39 Tahun 2004 Pasal 62 ayat satu tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri memang mengamanatkan keharusan buruh migran untuk
memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh pemerintah, namun kebijakan ini tampaknya
butuh dikaji ulang dalam pembahasan revisi UU 39/2004 di DPR-RI. Mengapa?, karena
fungsi kebijakan KTKLN masih belum jelas. Jika KTKLN dimaksud sebagai penunjuk
identitas, bukankah TKI sudah memiliki paspor dan visa kerja yang jelas diakui dunia
Internasional. Jika KTKLN dimaksud sebagai penunjuk asuransi TKI, bukankah TKI yang
diasuransikan telah memegang polis atau kartu peserta asuransi. Lebih luas lagi, jika
KTKLN dianggap sebagai sebuah skema perlindungan TKI, mengapa masih banyak TKI
yang memegang KTKLN tidak terjamin perlindungannya di luar negeri.
Penerbitan KTKLN sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik,
yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.
Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan prinsip pelayanan
publik yang harus ditaati, antara lain: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan
hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan
perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan
pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan
waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Selanjutnya pasal 31 UU 25 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan tarif atau biaya
pelayanan. Jika pelayanan publik itu dikenakan biaya maka besaran biaya tersebut harus
ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
◄ Halaman 41 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sangat banyak TKI Cuti yang tidak tahu
bagaimana prosedur mengurus KTKLN, namun karena KTKLN merupakan keharusan, ini
menjadi lahan duit bagi oknum di bandara untuk mendapatkan uang berlimpah dengan
cara, membatalkan penerbangan, praktik ini semakin hari semakin subur dan mengarah
pada aksi pemerasan sistematik. TKI terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam dengan
membayar hingga jutaan rupe.
Bagi TKI dan organisasi yang konsen dalam pembelaan TKI, kewajiban yang dibebankan
kepada TKI harus sebanding dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan
informasi & sosialisasi, serta tidak boleh keluar dari prinsip pelayanan publik.
(Bobi AM/SBMI)
◄ Halaman 42 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Kajian Hukum Kriminalisasi BMI Tanpa KTKLN Oleh Pemerintah
Ironis!, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang juga biasa disebut Buruh Migran
Indonesia (BMI) masih diperlakukan tak ubahnya tersangka pelaku tindak kejahatan
seperti teroris, koruptor kakap, gembong narkotika, pengemplang pajak, perampok dan
lain-lain. Sejak Tahun 2010 hingga saat ini, banyak terjadi kasus di pelbagai embarkasi
keberangkatan internasional, pejabat atau petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi (TPI) melakukan pencegahan atau menolak keberangkatan TKI ke luar Wilayah
Indonesia semata-mata karena tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Jika tidak mempunyai KTKLN, maka si petugas Imigrasi melakukan pencegahan atau
pembatalkan keberangkatan, dengan cara memaksa BMI membuat KTKLN agar bisa
diloloskan untuk berangkat ke luar negeri.
Padahal BMI tersebut sudah memiliki dokumen perjalanan (paspor) yang sah secara
hukum dan masih berlaku, punya calling visa atau visa kerja untuk masuk dan bekerja di
negara penempatan secara sah dan namanya tidak ada tercantum dalam Daftar
Pencegahan (daftar cekal) sebagaimana diatur UU No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
Sejak Tahun 2010, Muhammad Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI melakukan
koordinasi meminta atau menganjurkan Pejabat Imigrasi dan maskapai penerbangan
internasional untuk melaksanakan pencegahan atau membatalkan keberangkatan BMI
ke luar wilayah Indonesia semata-mata karena tidak memiliki KTKLN di berbagai Tempat
Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia.
Padahal tindakan melakukan koordinasi untuk membatalkan keberangkatan TKI tanpa
KTKLN bukanlah termasuk lingkup tugas dan wewenang Kepala BNP2TKI sebagai
◄ Halaman 43 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
koordinator dari berbagai instansi penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana
diatur Pasal 95 ayat (2) huruf b UU PPTKILN No. 39/2004 yang sama persis bunyinya
dengan muatan materi Pasal 3 huruf b Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.
Tegasnya, Kepala BNP2TKI tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan koordinasi
dengan institusi Imigrasi dan maskapai penerbangan internasional guna melaksanakan
pencegahan atau pembatalan keberangkatan TKI tanpa KTKLN.
Dengan begitu tindakan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala BNP2TKI untuk meminta
atau menganjurkan Pejabat Imigrasi dan maskapai penerbangan internasional tidak
sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan adalah tergolong tindakan
penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang (d’etournement de
pouvoir/misbruik van macht).
Kasus Triyawati (25) misalnya, karena tidak memiliki KTKLN, secara sepihak
penerbangannya ke Singapura dibatalkan oleh petugas maskapai Air Asia di Bandara
Soekarno Hatta Jakarta (18/06/2012). Pada kenyataannya pencegahan keberangkatan
BMI tanpa KTKLN oleh maskapai penerbangan internasional ataupun oleh pihak
Imigrasi, hanya didasarkan pada permintaan BNP2TKI/BP3TKI secara lisan ataupun
melalui Surat Edaran dari Kepala BNP2TKI No:SE.04/KA/V/ 2011.
Permintaan BNP2TKI/BP3TKI kepada pihak maskapai penerbangan dan pihak Imigrasi
agar menolak keberangkatan setiap BMI tanpa KTKLN jelas merupakan tindakan
penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, selaras ketentuan UU No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian orang-orang yang dicegah pergi ke luar negeri adalah penjahat-penjahat
kelas kakap yang dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari
hukuman.
Lebih ironis lagi berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Kepala BNP2TKI bukanlah
pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan berdasarkan undang-undang
sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang
◄ Halaman 44 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Keimigrasian junto Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU PPTKILN junto Pasal 2 huruf a,
Pasal 3, dan Pasal 15 Peraturan Menakertrans No. 5 tahun 2005 tentang Ketentuan
Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan
dan Perlindungan BMI di Luar Negeri. Tegasnya, maskapai penerbangan, Petugas
BNP2TKI/BP3TKI, atau Pejabat Imigrasi bukanlah pihak yang memiliki kewenangan
hukum untuk mencegah atau membatalkan keberangkatan BMI tanpa KTKLN ke luar
negeri.
Secara hukum tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dan atau
petugas BNP2TKI/BP3TKI semata-mata lantaran KTKLN, sehingga BMI dirugikan dan
kehilangan pekerjaaan di luar negeri adalah merupakan tindakan pelanggaran HAM dan
sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dapat
digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan (ambtsmisdrijven) melanggar
ketentuan Pasal 421 KUHP.
Sebagai sebuah kebijakan, KTKLN tidak henti-henti mendapat kritik dan penolakan dari
ratusan ribu BMI di luar negeri, serikat, dan paguyuban buruh migran, serta pelbagai
organisasi masyarakat di Indonesia. Kondisi ini membuat asumsi BNP2TKI tentang
perlindungan BMI melalui KTKLN semakin tidak mendasar. Terlebih ketika KTKLN
memunculkan persoalan baru bagi BMI, dari pencegahan keberangkatan, percaloan,
pungutan liar, hingga pemerasan. Kebijakan KTKLN membuat ribuan BMI yang pulang ke
Indonesia, rentan mengalami beragam tindak pemerasan dan penipuan saat akan
kembali ke luar negeri.
Sangat mencengangkan, ternyata akar masalah dari pelanggaran HAM dan praktik
kriminaliasi terhadap BMI tanpa KTKLN adalah justru berakar dari kebijakan sesat negara
yang termaktub ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dan huruf e UU PPTKILN
yang menetapkan penjatuhan sanksi administrasi berupa pembatalan keberangkatan
bagi BMI tanpa KTKLN dan atau pemulangan ke Indonesia atas biaya sendiri.
◄ Halaman 45 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Melakukan pencegahan atau menolak keberangkatan BMI tanpa KTKLN sangat jelas
merupakan tindakan semena-mena yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang
dijamin oleh UUD 1945. Sekurang-kurangnya ada dua macam hak TKI yang dilanggar
oleh ketentuan UU PPTKILN yakni hak untuk bepergian ke luar negeri dan hak untuk
mendapatkan pekerjaan.
Di samping itu sanksi pemulangan terhadap TKI tanpa KTKLN yang sudah bekerja diluar
negeri sejatinya adalah kebijakan yang mengkhianati kemerdekaan yang
mengamanahkan agar melindungi setiap bangsa Indonesia termasuk ketika berada di
luar negeri. Dengan demikian, masalah KTKLN bukan sekadar masalah pemerasan yang
ditimbulkannya, tapi lebih mendasar lagi adalah menyangkut kebijakan negara yang
justru bertentangan dengan UUD 1945 dan mengkhianati amanah kemerdekaan RI.
Melalui siaran pers ini, Jejaring Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) menegaskan,
bahwa pembatalan keberangkatan BMI tanpa KTKLN yang dilakukan maskapai
penerbangan, atau petugas BNP2TKI / BP3TKI, atau petugas Imigrasi adalah tindakan
melanggar hukum yang merugikan BMI, melanggar HAM dan bertentangan dengan UUD
1945. Sebab, keberangkatan setiap BMI ke luar negeri untuk bekerja adalah merupakan
hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E
ayat (1) UUD 1945.
◄ Halaman 46 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Analisis Data:KTKLN: Melindungi Atau Menyulitkan?
Kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN) menjadi salah satu istilah yang paling kerap
terdengar, dikeluhkan dan diperdebatkan oleh Buruh Migran Indonesia (BMI).
Kebijakan yang bersumber dari Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 ini, kini
menjadi beban tersendiri bagi BMI. Tidak hanya bagi calon BMI, KTKLN menjadi
sedemikian rupa menakutkan bagi buruh migran yang telah bekerja di luar negeri
dan hendak kembali sementara ke negeri sendiri. Substansi perlindungan buruh
migran yang dimaksud dengan kebijakan penerapan KTKLN masih sulit dibuktikan.
Benarkah KTKLN itu sebuah masalah? Pertanyaan ini kerap menjadi bahan diskusi
menarik. Beberapa aspek mendasar KTKLN hingga kini masih diperdebatkan. Ini
belum termasuk pertanyaan dengan manfaat yang diterima oleh BMI yang sudah
memiliki KTKLN. Pelbagai cerita tentang KTKLN pun bermunculan dari waktu ke
waktu.
Prinsip dari dasar yang menjadi persoalan KTKLN adalah ketidakjelasan fungsi,
implikasi dan prosedur pembuatannya. Hingga saat ini, KTKLN belum terbukti
ampuh memberikan perlindungan kepada BMI. Sebagai tanda pengenal, tentu BMI
telah memiliki dokumen pengenal lain yang berlaku universal, yaitu paspor dan
◄ Halaman 47 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
visa atau izin tinggal di negara tertentu. Jika telah tersedia dokumen-dokumen
tersebut, apakah fungsi KTKLN?.
Melalui pendataan yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran, ragam
persoalan terkait dengan KTKLN menunjukkan bentuk umumnya. Survei pendataan
in terfokus pada 60 TKI (N = 60) korban pencekalan sebelum keberangkatan in
menunjukkan keragaman dan peliknya implementasi KTKLN dan implikasinya pada
buruh migran. Subjek pada pemaparan data ini adalah buruh migran yang
mengalami pencekalan dalam kurun waktu Juli 2011 hingga Juni 2013. Data-data ini
menjelaskan beberapa fenomena menarik sekaligus pelbagai ragam persoalan
yang dialami oleh buruh migran sebelum keberangkatan terkait dengan KTKLN.
Ragam Kasus KTKLN
Data menunjukkan beberapa persoalan terkait dengan kewajiban kepemilikan
KTKLN oleh BMI. Secara umum, pencekalan keberangkatan menjadi salah satu
deret terbesar dari persoalan TKI tanpa KTKLN. Beberapa persoalan dapat terjadi
secara sekaligus pada satu orang subjek. Persoalan terbesar yang muncul adalah
pembatalan keberangkatan. Sebanyak 37 TKI dari 60 kasus persoalan KTKLN
mengalami pembatalan keberangkatan. Uniknya, aspek pendukung pembatalan
keberangkatan tersebut terjadi dengan keterlibatan beberapa aktor berbeda, yaitu
maskapai, imigrasi dan petugas BNP2TKI. Pihak maskapai penerbangan menolak
secara langsung untuk menerbitkan boarding pass kepada 9 orang TKI. Sejumlah
◄ Halaman 48 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
23 orang dipaksa atau diarahkan oleh petugas imigrasi untuk membuat KTKLN.
Bagi TKI yang akhirnya mengurus KTKLN, proses administratif mengurus KTKLN
pun tidak sepenuhnya mudah. Sejumlah 11 orang subjek mengalami pungutan liar
saat mengurus dokumen tersebut. Penolakan oleh petugas pembuat KTKLN dialami
oleh 16 orang subjek. Femonena pemaksaan pembelian premi asuransi terjadi
pada 14 orang subjek. Beberapa temuan unik lain terangkum dalam kategori lain.
Ancaman pun tak luput diarahkan kepada BMI yang tengah mengurus KTKLN.
◄ Halaman 49 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Ancaman ini umumnya terarah untuk memaksakan pembuatan KTKLN. Informasi
yang menyebutkan bahwa TKI akan gagal berangkat atau tidak menerima boarding
pass jika tidak memiliki KTKLN pun menjadi salah satu cara yang diambil oleh
petugas pembuatan KTKLN.
KTKLN bebas biaya? Temuan dalam survei ini menunjukkan bahwa praktek
pemungutan biaya masih saja terjadi. Nunik, buruh migran tujuan Hong Kong,
harus membayar biaya tambahan Rp. 60.000 kepada petugas. Petugas tidak pula
memberikan tanda terima pembayaran atau kwitansi setelah menerima uang
tersebut. Penjelasan kegunaan uang tersebut tidak pula dijelaskan oleh petugas
BNP2TKI. Serupa dengan Nunik, Faridah TKI tujuan Macau turut diminta
membayar biaya administrasi oleh petugas BP3TKI tanpa adanya bukti
pembayaran.
Fenomena pemaksaan TKI untuk mengikuti jalur pemberangkatan melalui
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) juga turut terjadi.
Hak untuk bermigrasi secara mandiri yang diatur dalam UU 39 Tahun 2004 tidak
dipatuhi. Pengarahan untuk menempuh jalur PPTKIS dialami oleh Supriyatiningsih.
Tidak hanya itu, ia diminta untuk membayar biaya sebesar Rp.1.500.000,-.
Komsatun, BMI tujuan Hongkong, mengaku turut memperoleh informasi tidak
benar dari petugas maskapai. Dalam keterangan yang disampaikan kepada
◄ Halaman 50 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Komsatun, petugas maskapai menyebutkan bahwa setiap TKI yang tidak memiliki
KTKLN akan dikenai denda akibat keterlambatan penerbangan.
Pelbagai cerita yang terangkum dalam ulasan buku ini memunjukkan bagaimana
kebijakan KTKLN sangat dipaksakan. Upaya cegah tangkal (cekal) yang dilakukan
oleh imigrasi Indonesia di beberapa Bandar Udara (Bandara) tegas melanggar
ketentuan imigrasi sendiri. Di lain pihak, Maskapai penerbangan, seperti Garuda
Indonesia dan Air Asia bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk menanyai,
meminta bahkan mengarahkan calon atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk
mengurus dan memiliki KTKLN.
Cegah tangkal TKI yang tidak memiliki KTKLN oleh imigrasi secara umum diakui
oleh pihak imigrasi bukan sebagai wewenang lembaga ini. Kisah Helu menunjukkan
bahwa pihak imigrasi secara informal mengakui bahwa pencekalan TKI tanpa
KTKLN bukan wewenang imigrasi. Meski demikian, pihak imigrasi masih saja
menjadi aktor utama yang menjadi aparatus pencekal TKI.
Pengakuan formal pihak imigrasi tentang keterbatasan wewenang pencekalan BMI
tanpa KTKLN turut disampaikan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Menjawab surat
permintaan informasi yang disampaikan oleh Infest Yogyakarta, Surat Kantor
Imigrasi Yogyakarta bernomor W14.IMI.1UM-01.01-1214 menjelaskan beberapa
persoalan pokok terkait dengan keberadaan KTKLN dan kewenangan imigrasi.
◄ Halaman 51 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
KTKLN, dalam surat tersebut, disebut bukan sebagai salah satu dokumen
keimigrasian yang menjadi syarat keberangkatan seseorang ke luar negeri.
Penjelasan ini merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 14.
Penjelasan formal ini menunjukkan bahwa pencekalan TKI tanpa KTKLN adalah
prosedur yang menyalahi wewenang dan hukum. Ironi pelaksanaan kebijakan
tampak dalam cerita Helu. Meski mengakui bahwa pencegahan TKI bukan
wewenang imigrasi, pihak imigrasi menolak memberikan surat pencegahan resmi.
Prosedur pencekalan, sesuai dengan UU. No 6 Tahun 2011, juga bukan sesuatu
yang bisa dilakukan secara sekonyong-konyong dan tanpa kelengkapan
administratif. Pencekalan warga Indonesia untuk bepergian ke luar negeri
membutuhkan surat formal yang memuat identitas, alasan pencekalan dan lama
pencekalan. Sementara ini, cegah tangkal yang dialami TKI tak satu pun yang
memenuhi prosedur hukum ini.
Pertanyaan serupa perlu diarahkan kepada Maskapai penerbangan. Penolakan
pihak maskapai untuk menerbitkan boarding pass bagi TKI tanpa KTKLN tidak
pernah memiliki kejelasan dasar hukum. Maskapai penerbangan selaku sektor jasa
yang menerima pembayaran dari TKI selaku klien, tidak memiliki wewenang untuk
menunda atau tidak memberikan boarding pass. Pencekalan dengan tidak
diterbitkannya boarding pass merupakan pelanggaran hukum yang lain. Pihak TKI
selaku konsumen berhak untuk mengugat maskapai apabila timbul kerugian yang
◄ Halaman 52 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
diakibatkan oleh penundaan atau tidak dikeluarkannya boarding pass.
Ironi KTKLN tidak sebatas itu. Cerita Faridah menunjukkan bahwa hak memiliki dan
mencari pekerjaan sebagai yang asasi dapat dilanggar melalui penerapan KTKLN.
Faridah yang telah memiliki tiket penerbangan ke Dubai, Uni Emirat Arab, hampir
kehilangan pekerjaan akibat penundaan keberangkatan. Ironisnya, pengajuan
KTKLN Faridah ditolak oleh petugas konter BNP2TKI dengan alasan yang melanggar
Undang-undang No 39 Tahun 2004. Undang-undang tersebut, di lain sisi, menjadi
alasan kuat BNP2TKI memaksakan kebijakan KTKLN. Pengajuan KTKLN Faridah
ditolak hanya karena Faridah adalah TKI Mandiri. Status pekerjaan Faridah yang
tidak diperoleh dari PPTKIS dinyatakan sebagai pencegah kepemilikan KTKLN.
Penolakan petugas BNP2TKI tersebut justeru melanggar UU 39 Tahun 2004 pasal
105 yang mengatur hak BMI perseorangan untuk memperoleh KTKLN.
Ragam Pihak yang terlibat dalam pencekalan TKI Tanpa KTKLN
◄ Halaman 53 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
KTKLN: Sebuah Kebijakan Parsial dan Diskriminatif ?
Penerapan KTKLN yang berbuntut pencekalan TKI tanpa KTKLN seperti kebijakan
yang membabibuta dan diskriminatif. Selain TKI, subjek hukum lain yang diatur
dalam UU 39 2004 terkait dengan KTKLN adalah PPTKIS. Banyaknya TKI yang
kembali ke Indonesia pada tahun 2012 tanpa memiliki KTKLN menunjukkan
mandulnya pengawasan BNP2TKI terhadap kewajiban PPTKIS untuk mengurus
KTKLN sebagai syarat keberangkatan TKI. Mandulnya pengawasan bukan lagi
rahasia. Melalui uji Informasi yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta ke BP3TKI
Yogyakarta, terungkap bahwa BP3TKI tidak memiliki dokumen pengawasan PPTKIS
secara terperinci. Pasal 64 UU 39 Tahun 2009 secara eksplisit menyebutkan
larangan kepada PPTKIS untuk memberangkatkan TKI tanpa KTKLN. Pasal 104 UU
39 2004 menguraikan secara eksplisit ancaman hukuman pidana pun melekat pada
PPTKIS yang memberangkatkan TKI tanpa KTKLN. Hingga saat ini, apakah kebijakan
tersebut telah secara konsisten diterapkan oleh lembaga-lembaga negara yang
berwenang?
Pemberatan KTKLN hanya kepada TKI tanpa menyentuh PPTKIS selaku subjek
hukum yang turut diatur adalah diskriminasi. BNP2TKI lebih bertaring memberi
amanat pencekalan TKI tanpa KTKLN, jika dibandingkan dengan pengawasan
terhadap subjek hukum lain: PPTKIS. Selain itu, penerapan KTKLN masih
diskriminatif terhadap TKI yang bekerja di sektor rumah tangga dan bertujuan ke
◄ Halaman 54 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
negara penempatan tertentu. Pekerja profesional --yang juga dapat disebut TKI
mandiri-- di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sering luput dari
pengawasan ini. Alih-alih melindungi, praktek diskriminas dalam kebijakan KTKLN
menujukkan setengah hatinya perlindungan kepada buruh migran.
Mempertanyakan Fungsi KTKLN
Kisah Fera Nuraini menunjukkan tumpulnya sistem pendukung penerapan KTKLN.
Validasi KTKLN yang dilakukan di bandar udara terbukti menyulitkan buruh migran
yang hendak berangkat ke luar negeri. Dengan waktu yang relatif singkat, buruh
migran dipaksa untuk melakukan validasi kartu sebelum keberangkatan. Kegagalan
memvalidasi KTKLN mengancam tertundanya keberangkatan TKI. TKI kembali
terancam kehilangan pekerjaan akibat proses ini.
Proses validasi KTKLN di bandara kembali memunculkan manfaat KTKLN. Jika
konsep data terintegerasi yang diperdengarkan BNP2TKI betul-betul telah
berfungsi, maka TKI tidak terlalu kerepotan lagi memvalidasi KTKLN di Bandara.
Keberadaan sistem online terintegerasi yang memuat seluruh data TKI ber-KTKLN
masih belum terbukti. Jika fungsi KTKLN sebagai alat pendataan masih
dipertanyakan, bagaimana fungsi perlidungannya dapat dijalankan?
KTKLN yang disebut-sebut gratis ternyata tidak sepenuhnya bebas dari besaran
◄ Halaman 55 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
biaya. Penjelasan asuransi sebagai syarat pembuatan KTKLN masih problematis.
TKI di beberapa negara telah memperoleh jaminan asuransi yang secara langsung
dibayarkan oleh pengguna jasa. Meski memiliki asuransi di luar negeri, TKI masih
kerap diharuskan memiliki asuransi kembali. Pertanyaannya, apakah asuransi yang
dibayarkan di Indonesia dapat digunakan untuk klaim pembiayaan tertentu, seperti
di rumah sakit di negara penempatan?
Selain fungsi data yang diorganisir oleh BNP2TKI, apakah fungsi lain KTLN?.
Pertanyaan ini sulit untuk dijelaskan mengacu pada pelbagai fakta. Pertama,
Infrastruktur perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri masih belum
terhubung dengan fungsi yang dijanjikan dalam implementasi KTKLN. Studi Infest
Yogyakarta di Hong Kong menunjukkan tidak singkronnya kebijakan KTKLN dengan
kebijakan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Secara terang-
terangan, KJRI Hong Hong justeru menolak keberadaan KTKLN. Selain merepotkan
KJRI dalam pembuatan kartu ini, KJRI masih turut mempertanyakan fungsi
perlindungan yang melekat pada kartu ini.
Implementasi pengumpulan data KTKLN melalui salah satu organisasi di Hong
Kong ternyata belum terbukti efektif berfungsi. Supriyatiningsi, salah satu TKI yang
dicekal di Bandara, mempertanyakan status datanya yang telah direkam oleh
KOTKIHO selaku rekanan BNP2TKI di Hongkong terkait dengan pembuatan KTKLN.
BNP2TKI tidak menemukan data tersebut telah terdaftar dalam database yang
◄ Halaman 56 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
dimiliki.
Kedua, sistem asuransi yang menjadi persyaratan KTKLN turut dipertanyakan untuk
menjawab kebutuhan perlindungan di luar negeri. Apakah premi asuransi yang
dibayarakan di dalam negeri mampu dan telah menjangkau pelayanan-pelayanan
berbiaya di negara tujuan? Jika tidak, semakin sulit untuk mengatakan kebijakan
penetapan asuransi di Indonesia sebagai satu-satunya syarat membuat KTKLN.
Pengalaman Sugeng yang tertuang dalam kolom Kompasiana juga menjelaskan
tentang dualisme asuransi (http://ku.pancar.in/7z). Sugeng yang telah memiliki
asuran dari perusahaan tetap dipaksa untuk membeli asuransi di dalam negeri
sebesar Rp. 170.000 untuk satu tahun, atau Rp. 290.000,- untuk durasi dua tahun.
Dualisme asuransi ini menimbulkan pertanyaan, apakah jenis asuransi yang
melekat dan dikoordinir melalui pembuatan KTKLN adalah satu-satunya yang
diakui, berlaku dan dapat diklaim oleh BMI apa bila terjadi sesuatu.
Ketiga, sebagai fungsi data, KTKLN tidak seharusnya justeru memberatkan TKI.
Negara selaku pihak yang membutuhkan idealnya memiliki mekanisme yang benar-
benar tranparan dan memudahkan. Kebijakan KTKLN yang diimplementasikan
selama ini terbukti justeru menyulitkan BMI. Alih-alih melindungi, proses
pencekalan akibat KTKLN sudah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang
memberi ruang bagi setiap orang untuk mencari mata pencaharian. Kebijakan
◄ Halaman 57 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
KTKLN justeru menghilangkan kesempatan bekerja yang dimiliki TKI.
Keempat, sebagai fungsi data yang juga terkait dengan subyek hukum lain, yakni
PPTKIS, KTKLN idealnya juga menjadi salah satu barometer pengawasan PPTKIS.
Faktanya, TKI menjadi satu-satunya subjek hukum yang dipaksa tunduk pada soal
KTKLN. PPTKI, di lain pihak, seakan tidak tersebuth kewajiban hukum ini. Jika benar
berfungs sebagai alat perlindungan, KTKLN terbukti gagal menjadi penghubung
pengawasan PPTKIS yang menempatkan TKI.
Kelima, sebagai fungsi identitas KTKLN tidak bisa menggantikan peran paspor dan
Visa. Kedua dokumen tersebut berlaku secara luas di dunia internasional, tapi tidak
KTKLN. KTKLN hanya berfungsi ketika berhadapan dengan BNP2TKI dan atau
lembaga lain yang dikaitkan dengan pemberangkatan TKI di Bandara.
KTKLN dengan sekian status perlindungan yang masih diragukan, tidak laik untuk
diperjuangkan oleh BNP2TKI hingga harus bertabrakan dengan aturan perundang-
undangan yang lain, seperti aturan keimigrasian. Amanat undang-undang 39 Tahun
2004 sebagai salah satu alasan pewajiban KTKLN yang berbuntut pencekalan TKI,
tidak laik bertabrakan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Surat edaran
Kepala Badan BNP2TKI menurut hierarki hukum tidak bisa disejajarkan dengan
Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, apalagi menganulir ragam aturan tersebut.
◄ Halaman 58 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLN
Maskapai pun tidak perlu menanyakan KTKLN sebagai syarat penerbitan boarding
pass. Jika memang akhirnya KTKLN di tangan BNP2TKI tidak bisa menunjukkan
fungsi perlindungan, maka kebijakan ini dapat disebut sebagai kebijakan yang
menyulitkan TKI. Jika Undang-undang 39 disebut-sebut sebagai alasan, maka
peraturan turunan dan praktek kebijakan KTKLN di lapangan tidak seharusnya
menyulitkan. Undang-undang tersebut disusun untuk melindungi, bukan
menyulitkan TKI. Praktek penerapan dan peraturan turunan yang dilahirkan oleh
BNP2TKI masihkah bersemangat yang sama untuk melindungi TKI?
◄ Halaman 59 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►
10 Kisah TKI dan KTKLNRekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN
Pelbagai kritik dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah (khususnya BNP2TKI,
selaku pelaksana kebijakan) tak kunjung ditanggapi dengan melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan di lapangan. Maka untuk kesekian kali, melalui buku ini kami
bermaksud menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait kebijakan KTKLN.
Seri Kisah Buruh Migran
Pusat Sumber Daya
Buruh Migran
Sekretariat:
Gang Janur Kuning, UH V/884 Pandeyan, Umbulharjo,
Kota Yogyakarta. Telp/Fax (0274) 372378
Www.buruhmigran.or.id