WEBINAR...pariwisata, Kawasan persawahan, Kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan Presiden Jokowi Dalam pidato visi Indonesia 14 Juli 2019 44 PERAN JALAN (PSL. 5 UU NO. 38

JARINGAN JALAN NASIONAL SEBAGAI SIMPUL UTAMA KONEKTIVITAS SISTEM

TRANSPORTASI

Oleh:SUHARTO

DIREKTUR LALU LINTASDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KONEKTIVITAS PRASARANA JALANUNTUK KESEJAHTERAAN BANGSA______________________________Senin, 21 Desember 2020

WEBINAR

C U R R I C U L U M V I T AENamaNIP

Pangkat/Gol.

::

::

SUHARTO19660925 198903 1 004Pembina Utama Madya / IV.d

Magelang, 25 September 1966Tempat/tgl lahir

Riwayat Pekerjaan :a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.

l.

Kasubag Organisasi dan Tatalaksana, Ditjen Hubdat (1999 – 2001)Kasubag Kepegawaian, Ditjen Hubdat (2001 – 2003)Kepala Bagian Tata Usaha, Dinas LLAJ Kota Bogor (2003 – 2007)Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, Dinas LLAJ (2007 – 2008)Kepala Bidang Angkutan, Dinas LLAJ Kota Bogor (2008 – 2010)Sekretaris Badan Pengawas PD. Jasa Transportasi (2010)Sekretaris Dinas LLAJ Kota Bogor (2011 – 2014)Kepala Dinas LLAJ Kota Bogor (2011 – 2014)Ketua Badan Pengawas PDJT (2013 – 2016)Asisten Adm, Kemasyarakatan dan Pembangunan (Sept 2014 – Jan 2015)Pjs. Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Juli 2015 – Jan 2016)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Feb 2016 – Feb 2017)m. Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPTJ ( Feb 2016 – Juni 2017)n.o.

p.q.

r.

Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat (Juni 2017 – Jan 2019)Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Januari 2019–Juni 2019)

Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat (Juni 2019 – Nov 2020)Ketua Dewan Pengawas Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Periode ( 2020 – 2024 )Direktur Lalu Lintas Jalan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ( Nov 2020 – Sekarang )

3

KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR BESAR UTK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KEHIDUPAN RAKYAT

“kita akan sambungkan infrastruktur besar dengan Kawasan-Kawasan produksi rakyat, dengan industri kecil, dengan Kawasan ekonomi khusus, dengan Kawasan pariwisata, Kawasan persawahan, Kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan

Presiden JokowiDalam pidato visi Indonesia14 Juli 2019

44

PERAN JALAN(PSL. 5 UU NO. 38 THN. 2004 TTG JALAN)

JALAN BAGIAN PRASARANA TRANSPORTASI MEMPUNYAI PERAN PENTING DLM BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, LINGKUNGAN HIDUP, POLITIK, PERTAHANAN & KEAMANAN, SERTA DIPERGUNAKAN UTK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT

JALAN SEBAGAI PRASARANA DISTRIBUSI BARANG DAN JASA MERUPAKAN URAT NADI KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA

JALAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN SISTEM JARINGAN JALAN MENGHUBUNGKAN DAN MENGIKAT SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

5

JALAN BAGIAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL

KEDUDUKAN JARINGAN JALAN SEBAGAI BAGIAN SISTEM TRANSPORTASI MENGHUBUNGKAN DAN MENGIKAT SEMUA PUSAT KEGIATAN SEHINGGA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI UPAYA PENGEMBANGAN BERBAGAI MODA TRANSPORTASI SECARA TERPADU, BAIK MODA TRANSPORTASI DARAT, LAUT, MAUPUN UDARA.

01

02

03

04

MENDUKUNG EKONOMI 🡪 MODAL SOSIAL MASYARAKAT MERUPAKAN KATALISATOR DI ANTARA PROSES PRODUKSI, PASAR, DAN KONSUMEN AKHIR

MENDUKUNG SOSIAL BUDAYA 🡪 MEMBUKA CAKRAWALA MASYARAKAT YANG DAPAT MENJADI WAHANA PERUBAHAN SOSIAL, MEMBANGUN TOLERANSI, DAN MENCAIRKAN SEKAT BUDAYA

MENDUKUNG LINGKUNGAN 🡪 MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MENDUKUNG POLITIK 🡪 MENGHUBUNGKAN DAN MENGIKAT ANTARDAERAH

MENDUKUNG HANKAM 🡪 MEMBERIKAN AKSES DAN MOBILITAS DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN

04

6

DUKUNGAN SISTEM JARINGAN JALAN TERHADAP PROGRAM PRIORITAS KEMENHUB

PENGEMBANGAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN KOMERSIL & PERINTIS

PROGRAM BUY THE SERVICE

PENGEMBANGAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

REVITALISASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A & PELABUHAN

PENYEBERANGAN

FASILITAS PENDUKUNG KESELAMATAN

PESEPEDA

SISTEM ANGKUTAN LOGISTIK NASIONAL

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

PARIWISATA NASIONAL

SISTEM JARINGAN JALAN

7

KEBIJAKAN PRIORITAS PENGEMBANGAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS

Pendidikan Nasional

Kawasan Transmigrasi

Perbatasan Negara

Terisolir/belum berkembang

Pasca Bencana

Moda Angkutan Perintis Lainnya

PERLU DUKUNGAN

INFRASTRUKTUR JALAN

327 TRAYEK di

32 PROVINSI

8

PROGRAMBUY THE SERVICE

TANGGUNG RESIKO

Pemerintah menjadi penanggung resiko penyediaan layanan

angkutan dikarenakan tingginya Biaya

Operasional Angkutan Massal

PEMBERIAN LISENSI

Pemerintah memberikan lisensi

pelaksanaan pelayanan kepada

operator yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal

PRIORITAS

Pemerintah memberikan prioritas

kepada angkutan umum supaya

memiliki keunggulan dibandingkan

kendaraan pribadi

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

JALAN PERKOTAAN

9

TRANSPORTASI PENYEBERANGAN

Jumlah lintas lintas penyeberangan:

1. 69 lintas komersial2. 253 lintas perintis

218 operasi 20 konstruksi 238 rencana

446 Pelabuhan Penyeberangan

428 Unit Kapal1. 337 Unit Komersil2. 95 Unit Perintis

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR JALAN

AKSES DARI/MENUJU PELABUHAN

10

REVITALISASI PELABUHAN AJIBATADUKUNGAN KSPN DANAU TOBA

11

PETA SEBARAN RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR JALAN AKSES DARI/MENUJU TERMINAL PENUMPANG TIPE A

12

REVITALISASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A SUKABUMI

13

REVITALISASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A

14

FASILITAS PENDUKUNG KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN

LAJUR SEPEDA MARKA LAJUR SEPEDA

RAMBU LALU LINTAS

TEMPAT PARKIR

1414

Lajur dan/atau Jalur yang berbagi jalan dengan kendaraan bermotor

Lajur dan/atau Jalur yang menggunakan bahu jalan

Lajur dan/atau Jalur khusus yang berada pada bahu jalan

Lajur dan/atau Jalur khusus sepeda yang terpisah dari jalan

15

DKI JAKARTABANDUNG

EKSISTING FASILITAS PENDUKUNG

BIKE LANE BOSTON, USAELEVATED BIKE LANE XIAMEN, CINA

BEST PRACTISE BIKE LANE

16

Jaringan Sistem Logistik Nasional

Desa

Desa

Desa

Integrasi Jaringan Jalan Lokal dan Nasional Koneksi Jaringan Pelayaran Nasional & Global

Pelabuhan Hub Internasional

EROPAAntar Pulau

Kota/Kab

Pelabuhan Hub Internasional

ASIA

Pelabuhan Hub InternasionalAMERIKA

Pelabuhan HubInternasional

Indonesia

Antar Pulau

Antar Pulau

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

Kota/Kab

Kota/Kab

Pelabuhan Hub Internasional

AFRIKA

Pelabuhan Hub InternasionalAUSTRALIA

Desa

17

Program

• Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas berbasis pengembangan kawasan pariwisata

• Pengembangan transpotasi multimoda yang terintegrasi kawasan pariwisata Tujuan strategis:

Mendorong pertumbuhan ekonomi

dan pembangunan wilayah

4,5%Indonesia

12,3%Thailand

28 juta

Wisatawan Mancanegara

5,5%

Kontribusi Pariwisata pada PDB

36,5

Nilai Devisa Pariwisata (USD

Miliar)

NEW AGENDA: PARIWISATAOVERVIEW

Sumber: RPJMN 2020-2024 , Analisa Deloitte

Highly Confidential - ©2020 Deloitte

Danau Toba1. Ekowisata: Gunung

Leuser dan Kawasan Hutan Aek Nauli

2. Kawasan Pariwisata: Toba3. Geopark: Kaldera Toba

Bangka Belitung1. Kawasan Pariwisata: Tanjung

Kelayang dan Pangkal Pinang- Sungai Liat

2. Geopark: Belitong

Borobudur

1. Ekowisata: Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Hutan Pendidikan Wanagama

2. Kawasan Pariwisata: Prambanan- Kalasan, Kota Yogyakarta, Borobudur, Pantai Selatan, Gunung Kidul, Sangiran, Karimunjawa, Dieng

3. Geopark: Gunung Sewu, Karangsambung-Karangbolong

Bromo-Tengger-Semeru1. Ekowisata: Bromo-Tengger-

Semeru

Lombok-Mandalika

1. Wisata Bahari: Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan

2. Ekowisata: Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Tunak

3. Kawasan Pariwisata: Pantai Selatan Lombok dan Gili Tramena

4. Geopark: Rinjani dan Tambora

Labuan Bajo1. Wisata Bahari: Laut Sawu2. Ekowisata: Taman Nasional

Komodo dan Kelimutu

Wakatobi1. Ekowisata: Taman Nasional

Wakatobi2. Kawasan Pariwisata: Kendari

dan Baubau

1. Wisata Bahari: Suaka Alam Kepulauan Raja Ampat dan Waigeo Sebelah Barat

2. Ekowisata: Sorong3. Geopark: Raja Ampat

Morotai1. Kawasan

Pariwisata: Morotai

Manado-Likupang1. Ekowisata: Taman Nasional

Bunaken2. Kawasan Pariwisata: Bitung-

Lembeh, Likupang dan Kota Manado

5 Super Priority Tourism Destination: 5 “New Bali” 5

Priority Tourism Destination

Raja Ampat

International Benchmark

Kontribusi PDB Pariwisata

Target 2024

Tourism Development Destination

5 Super Prioritas + 5 Prioritas Destinasi Pariwisata

18

01

03

05

02

04

TRANSPORTASI UDARA• Peningkatan kapasitas terminal

penumpang, perpanjangan runway dan apron untuk dapat didarati pesawat narrow body (sekelas B-737)

• Membuka jalur penerbangan internasional

• Peningkatan konektivitas rute dari dan menuju ke lokasi pariwisata

TRANSPORTASI LAUT• Terminal Pelabuhan Laut pada destinasi pariwisata,

akan diperuntukan khusus untuk terminal penumpang laut tidak bercampur dengan terminal angkutan barang

• Pembangunan kapal Bottom Glass

PERKERETAPIAN• Pembangunan jalur KA menuju kawasan

pariwisata• Reaktivasi jalur kereta pariwisata• Konektivitas jaringan kereta api dan menuju

ke Bandara

TRANSPORTASI JALAN• Pelayanan subsidi operasional angkutan antarmoda • Pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan• Menyediakan layanan untuk aksesibilitas

transportasi wilayah/lokal melalui Subsidi Bus Perintis atau Buy the Service

TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU• Pembangunan dermaga danau pada kawasan

pariwisata• Pembangunan kapal Ro-Ro dan Bus Air pada KSPN• Pelayanan subsidi operasional angkutan

penyeberangan

DUKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP SEKTOR PARIWISATA

Dukungan konkret Kemenhub terhadap Sektor Pariwisata yaitu

optimalisasi konektivitas nasional dari dan menuju ke destinasi wisata melalui peningkatan kapasitas terminal penumpang pesawat udara, perpanjangan runway, penambahan rute internasional dan domestik, penyediaan jaringan infrastruktur KA, pembangunan pelabuhan laut, sungai dan danau,, serta meningkatkan keselamatan jalan dengan penyediaan faskes jalan.

19

Pengeluaran pekerja lokal yang secara langsung/tidak langsung terkait industri pariwisata Makanan dan Minuman• Belanja• Perumahan

Dihasilkan melalui pengeluaran kegiatan wisata biasa seperti:• Akomodasi• Makanan dan Minuman• Belanja• Hiburan

Pengeluaran yang dihasilkan oleh industri yang berada di sepanjang rantai nilai:• Pengeluaran B2B

Nilai tambah ekonomis langsung

Nilai tambah ekonomis

tidak langsung

Induksi

konsumsi

untuk

ekonomi

lokal

Komunitas

yang

lebih kuat

Ketahanan Ekonomi Regional

dan Nasional

Implikasi dampak Ekonomi

“Wonderful Indonesia”

Aktivitas utama Kementerian Perhubungan

Meningkatkan tingkat layanan untuk memastikan stabilitas kegiatan ekonomi

2 juta Tambahan Lapangan Kerja

Aktivitas utama Kementerian Perhubungan

Meningkatkan tingkat layanan untuk memastikan stabilitas kegiatan ekonomi

2 juta Tambahan Lapangan Kerja

Sumber: LPEM, Universitas Indonesia

Highly Confidential - ©2020 Deloitte

NEW AGENDA: PARIWISATAOVERVIEW

Aktivitas utama Kementerian Perhubungan

Meningkatkan tingkat layanan untuk memastikan stabilitas kegiatan ekonomi

2 juta Tambahan Lapangan Kerja

Transportasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah dengan berbagai aktivitas konsumsi untuk ekonomi lokal, nilai tambah ekonomis langsung dan tidak langsung.

Kemenhub memastikan optimalnya pembangunan aksesibilitas, konektivitas, dan transportasi antarmoda yang didukung oleh infrastruktur jaringan jalan

20

KESIMPULAN

KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR

• MENINGKATKAN INTEGRASI ANTAR MODA

• MENINGKATKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT

• MENINGKATAN KINERJA LOGISTIK NASIONAL

• MEMPERBAIKI IKLIM INVESTASI MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN NASIONAL & GLOBAL

INTEGRASI PERENCANAAN JARINGAN JALAN DGN PERENCANAAN JARINGAN PELAYANAN TRANSPORTASI MERUPAKAN HAL PENTING SEHINGGA TERJAMIN PELAYANAN KPD MASYARAKAT

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIJADIKAN SEBAGAI PEMBUKTIAN KESIAPAN SUATU NEGARA DALAM MENYONGSONG PERADABAN YG RELATIF MUDAH & SERBA CEPAT DALAM SEGALA AKTIFITAS