Tugas Makalah PKn Ketahanan Nasional

8/16/2019 Tugas Makalah PKn Ketahanan Nasional

1/23

M

SEKOLAH

MAKALAH

KETAHANAN NASIONAL

Disusun Guna Melengkapi Tugas

ATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

Disusun oleh :

AHMAD SHOBIRON

SKC-14.2

TINGGI ELEKTRONIKA & KOM

STEKOM WELERI

ii

PUTER


2/23

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya dapat menyelesaikan sebuah

makalah dengan tepat waktu.

Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul “Ketahanan

Nasional” . Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan

memohon kritik dan saran bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada

tulisan yang saya buat kurang tepat.

Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih

dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi makalah ini sehingga dapat

memberikan manfaat.

Weleri, 25 Mei 2016

Ahmad Shobiron


3/23

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ...................................................................................................... i

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar Isi................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................iii

BAB II PEMAHASAN....................................................................................... 1

A. Pengertian Pertahanan Negara ....................................................................... 1

B. Definisi Keamanan Negara ........................................................................... 1

C. Pertahanan Terhadap Keamanan Negara ...................................................... 2

D. Komponen Pertahanan Negara ...................................................................... 3

E. Komponen Utama.......................................................................................... 3

F. Komponen Cadangan..................................................................................... 3

G. Komponen Pendukung................................................................................... 3

H. Redefinisi Doktrin Pembagian Wewenangan dan Strategi Pertahanan ......... 4

I. Ketahanan Pada Aspek Sosial dan Budaya.................................................... 6

1. Pokok Pertahanan dan Keamanan............................................................ 6

2. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan ........................................... 7

3. Ketahanan pada Aspek Pertahanan dan Keamanan ................................. 8

4. Hakikat, Dasar, Tujuan dan Fungsi Pertahanan Negara RI .....................12

5. Upaya Penyelenggaraan Bela Negara dalam kerangka sistem

Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ............................................14

6. Politik serta Strategi Pertahanan dan Keamanan .....................................16

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................................18

B. Saran-saran.....................................................................................................18

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................19


4/23

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa

peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi)

merupakan sa1ah satu pilihan. Namun, selain karena pertimbangan ekonomi,

peningkatan kekuatan militer selalu mengundang kecurigaan pihak 1ain,

terutama jika hal itu dilakukan dengan lebih banyak memberikan prioritas

pada modernisasi senjata-senjata ofensif.

Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa

menimbulkan dilema keamanan (security dilemma) terutama jika upaya

unilateral itu berupa penggelaran jenis senjata- senjata ofensif baru.

Pengembangan kekuatan militer yang mengarah pada non-provocative

defense merupakan salah satu pilihan strategis.

Selain itu, di tengah gelombang interdependensi dalam kehidupan

antarbangsa, suatu negara tidak bisa mengamankan dirinya dengan

mengancam orang lain. Upaya untuk membangun keamanan, oleh karenanya,

bergeser dari konsep “security against” menjadi “security with”. Apa yang

selama ini dikenal sebagai cooperative security, confidence building

measures, dan preventive diplomacy yang dilakukan secara bilateral,

regiona1, global, maupun multilateral adalah sebagian dari berbagai upaya

menjawab persoalan ini.

2. Tujuan Penulisan Makalah

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Pengertian Pertahanan Negara?

2. Definisi Keamanan Negara?

3. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara?

4. Komponen Pertahanan Negara?

5. Redifinisi Doktrin, Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan ?


5/23

1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pertahanan Negara

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala

usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah

negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap

keutuhan bangsa dan negara.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat

semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan

kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini

dengan sistem pertahanan negara.

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer)

diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya,

perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya.

Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan

bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara

(misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

B. Definisi Keamanan Negara

Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti

sebagai suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan

ketakutan". Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan

dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang

terkenal: "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak

dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang diaggapnya penting

(vital) ...dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya,

dapat keluar sebagai pemenang. Karena itu, seperti kemudian disimpulkan

Arnord Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah


6/23

2

membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to

defeat) suatu serangan.

Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam

International Encyclopaedia of the Social Science mendefinisikan keamanan

sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya

dari ancaman luar".

Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan

(security dilemma) dan dilemma pertahanan (defence di1emma). Istilah yang

pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk

meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam

suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap

kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah kedua, dilema pertahanan,

menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun

aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan

bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional.

Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang

[mungkin] dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-

interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang

mungkin dilakukan pihak lain.

C. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin

perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas,

misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka,

pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah

untuk menentang/membalas serangan.

Jenis pertahanan:

Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan

Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman

nonmiliter/nirmiliter.


7/23

3

D. Komponen Pertahanan Negara

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman

militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama"

dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung".

Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter

menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur

utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan

didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.

E. Komponen utama

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap

digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.

F. Komponen cadangan

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional"

yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar

dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

G. Komponen pendukung

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama

dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan

nyata untuk perlawanan fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber

daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya

nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber dayaalam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang

mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan

lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara

dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.


8/23

4

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

Para militer

Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan

pertahanan sipil (Hansip)

Satuan pengamanan (Satpam)

Resimen Mahasiswa (Menwa)

Organisasi kepemudaan

Organisasi bela diri

Satuan tugas (Satgas) partai

H. Redifinisi Doktrin Pembagian Wewenang dan Strategi Pertahanan

Survival dan defence dilemma itu membawa implikasi serius. Pesan

yang hendaknya digarisbawahi adalah penggunaan eksesif dari resources

tidak boleh. Penggunaan kekerasan untuk menghadapi ancaman harus

sepadan. Ancaman tertentu harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang

sesuai, efektif, efisien, dan tidak menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi,

politik, ideologi. Security deficit yang timbu1 karena vu1nerabilitas

membawa kompleksitas tersendiri. Semuanya bermuara pada satu persoalan

besar: perlunya kajiulang terhadap doktrin keamanan dan pertahanan

nasional, khususnya sejauh menyangkut “apa yang harus dipertahankan”,

“bagaimana untuk mempertahankannya”, dan “siapa yang harus memikul

tanggungjawab” itu.

Jawaban atas pertanyaan pertama, apa yang harus dipertahankan,

memerlukan suatu kesepakatan politik. Pertimbangan historis, geografis,

ideologis dan perkembangan politik kontemporer harus dimasukkan dalam

kalkulasi itu. Gravitas hubungan antarnegara pada dinamika ekonomi tidak

sepenuhnya menghapus relevansi konteks politik geostrategi. Bagi sebuah

negara kepulauan, termasuk Indonesia, melindungi keamanan nasional adalah

usaha besar untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan maritim

berikut sumberdaya yang berada di dalamnya. Pada tingkat strategi,


9/23

5

bagaimana mempertahankan dari ancaman, tantangan yang dihadapi adalah

bagaimana merumuskan ancaman secara lebih realistik. Untuk waktu yang

dapat diperhitungkan ke depan, keamanan terhadap ancaman interna1 masih

akan mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial,

ketimpangan ekonomi, disparitas regional menjadikan upaya bina-bangsa dan

bina-bangsa menjadi soal serius. Indonesia adalah suatu entitas politik

(negara) yang dibangun di atas fondasi pluralitas. Persatuan Indonesia seperti

diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928, selama ini lebih direkat oleh

common history anti-kolonia1isme. Common history menghadapi

kolonialisme kelihatannya perlu dijelmakan dalam wujud yang lebih konkret,

misalnya common platform dan komitmen untuk menegakkan keadilan

sosia1, dan dengan menggunakan instrumen yang lebih appropriate seperti

ketentuan hukum yang demokratik.

Di tengah keharusan untuk mempersiapkan diri terhadap keamanan

internal, ancaman militer dari luar merupakan sesuatu yang harus selalu

diperhitungkan, sekalipun pada saat yang sama harus diakui pula bahwa

untuk beberapa tahun yang dapat diperhitungkan ke depan sukar dibayangkan

terjadinya perang dalam pengertian tradisional. Menduduki wilayah asing

(occupation) menjadi sesuatu yang secara moral memperoleh gugatan

semakin tajam dan secara ekonomis semakin mahal. Konflik bersenjata, jika

harus terjadi, kemungkinan besar akan bersifat terbatas, berlangsung dalam

waktu singkat, dan menggunakan teknologi tinggi.

Amerika Serikat diperkirakan tetap memainkan peranan penting di

kawasan Asia Pasifik, baik karena potensi ketidakstabilan di semenanjung

Korea, hubungan tradisionalnya dengan Jepang dan Korea Selatan,kekhawatirannya terhadap tampilnya Cina sebagai kekuatan hegemon

regional, maupun karena kepentingan ekonominya di kawasan ini. Ancaman

militer dari luar terhadap Indonesia kelihatannya akan bersifat ancaman tidak

langsung yang terjadi karena ketidakstabiIan regional. Termasuk dalam

kategori ini adalah perlombaan senjata yang dapat terjadi karena

ketidakstabilan di Semenanjung Korea dan Asia Timur, prospek penyelesaian

masalah Taiwan, dan kemungkinan konf1ik tapalbatas.


10/23

6

Masalah pokok, seperti dirumuskan sebagai pertanyaan ketiga, adalah

apa cara yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak

ancaman-ancaman tertentu. Ancaman internal harus diketahui dengan pasti

alasan timbulnya. Gagasan-gagasan, termasuk komunisme dan

fundamentalisme religius, tidak pernah secara langsung mempengaruhi

tindakan [kekerasan] politik. Menghilangkan deprivasi ekonomi, politik dan

kultural. Demokratisasi dalam penggunaan dan pengelolaan sumberdaya, dan

distribusi pembangunan. Penghormatan pada budaya lokal. Bhineka

Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai

komitmen untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan

keseragaman. Upaya nasional, unilateral, adalah demokratisasi. Pengenda1ian

dan resolusi konflik seharusnya semata-mata dilakukan sebagai tindakan

polisionil.

I. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya

Ketahanan di bidang sosial budaya atau ketahanan sosial budaya

diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Indonesia yang berisi

keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan

kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan,

ancaman, hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dalam

Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian

nasional berdasarkan pancasila. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan

kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembngan kondisi

sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadidan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nliai pancasila.

Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan, yaitu:

1. Pokok-pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan negara RI dilaksanakan dengan

menyusun, mengerahkan dan menggerakan seluruh potensi nasional

temasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional


11/23

7

secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan

keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari

pemerintah dan negara RI. Ketahanan pertahanan dan keamanan

diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan

bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional.

Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam

kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara

seluruh rakyatnya mengandung kemampuan memelihara stabilitas

pertahanan dan keamanan negara yang dinamis.

Analog dengan pengertian ketahanan nasional maka ketahanan

pertahanan dan keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan

ketnguuhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela

negara, suatu perjuangan rakyat semesta, dalam mana seluruh potensi dan

kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kesinambungan

pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara

berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang ditandai sebagai berikut.

a. Pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai

b. Penyelanggaraan pertahanan dan keamanan negara kesatuan RI

c. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu

d. Pertahanan dan keamanan negara RI diselenggarakan dengan

siskamnas (sishankamrata)

e. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat

semesta.

2. Postur Kekuatan Pertahanan Dan KeamananPostur Kekuatan Hankam. Untuk membangun postur kekuatan

Hankam terdapat empat pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan

ancaman, misi, kewilayahan dan politik.

Pembangunan kekuatan Hankam. Konsepsi Hankam perlu

mengacu kepada konsep Wawasan Nusantara, dimana Hankam diarahkan

kepada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan Negara kesatuan


12/23

8

RI. Hakekat Ancaman. Rumusan ini akan mempengaruhi kebijaksanaan

dan strategi pembangunan kekuatan Hankam.

Gejolak Dalam Negeri. Di dalam era globalisasi saat ini dan di

masa mendatang, tidak menutup kemungkinan akan mengundang campur

tangan asing, dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi,

penegakan hukum dan lingkungan hidup, di balik kepentingan nasional

mereka.

Geopolitik Kearah Geoekonomi. Kondisi ini mengandung

implikasi semakin canggihnya upaya diplomasi guna mencapai tujuan

politik dan ekonomi.

Perkembangan Lingkungan Strategis. Penerapan cara-cara baru telah

melibatkan super power di dalamnya.

Mewujudkan Postur Kekuatan Hankam. Susunan kekuatan

Hankamneg yang meliputi: pertama, perlawanan bersenjata yang terdiri

atas bala nyata merupakan kekuatan TNIyang selalu siap. Kedua,

perlawanan tidak bersenjata yang terdiri atas Ratih dengan fungsi Tibum,

Linra, Kamra dan Linmas. Ketiga, komponen pendukung perlawanan

bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan bidang profesinya.

3. Ketahanan Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

a. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan

serta upaya bela Negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan

kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas (Sishankamrata).

b. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan

dan kedaulatannya.c. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan

dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan.

d. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai

harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan.

e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan

dan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus

dihasilkan oleh industri dalam negeri.


13/23

9

f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan

dan keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang

berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati Hak Asasi Manusia

(HAM) dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai.

g. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI

berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila

h. Sebagai kekuatan inti Kamtibmas

i. Masyarakat secara terus menerus perlu ditingkatkan kesadaran dan

ketaatannya kepada hukum.

Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia Kondisi kehidupan nasional

merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek

ideologi, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional diperlukan

kesadaran setiap warganegara Indonesia, yaitu:

1) Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjauangan Non

Fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal

menyerah.2) Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek

ideology, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan suatu kebijakan

umum dan pengambil kebijakan yang disebut Politik dan Strategi

Nasional (Polstranas).

Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran

bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu :

1) aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek

geografi, kependudukan, dan sumber daya alam

2) aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.


14/23

10

a. Pengaruh Aspek Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan

kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga

terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan

oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada

rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta

menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik

sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran

pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah

itu sendiri.

b. Liberalisme

Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran

pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum

(legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu)

dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurut aliran ini,

kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung

tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para

anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan

orang seorang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang dimiliki

orang lain bukan oleh kepentingan mastarakat seluruhnya.

Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada

manusia sejak lahir dan tdak dapat diganggu gugat oleh siapapun

termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang

bersangkutan. Faham ini mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik)yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut

kebebasan individu secara mutlak yaitu kebebasan mengejar

kebahagiaan hidup ditengah-tangah kekayaan materiil yang

melimpah dan dicapai dengan bebas. Faham ini juga selalu

mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang

menarik minat/daya tarik yang kuat untuk kalangan masyarakat


15/23

11

tertentu. Aliran ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke,

Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer dan Harold J.Laski.

c. Komunisme

Aliran pikiran teori golongan (class theory) yang diajarkan

oleh Karl Marx, Engels, Lenin. Bermula merupakan kritikan

Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal

revolusi industri. Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah

susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Kelas atau

golongan ekonomi kuat menidas ekonomi lemah. Golongan

borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Oleh karena

itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi

politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan kaya

kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan

mengatur negara. Aliran ini erat hubungannya dengan aliran

material dialiktis atau materialistik. Aliran ini juga menonjolkan

adanya kelas/penggolongan, pertentangan amtar golongan,

konflik dan jalan kekerasan/revolusi dan perebutan kekuasaan

negara.

Pikiran-pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, politik

yang kemudian disistematisasikan oleh Frederick Engels

ditambah dengan pikiran Lenin terutama dalam pengorganisasian,

dan operasionalisasinya menjadi landasan dari paham

komunisme. Sesuai dengan aliran pikiran yang melandasi

komunisme maka dalam upaya merebut kekuasaan ataupun

mempertahankan kekuasaannya maka komunisme akan :

1. menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-

golongan tertentu serta menghalalkan segala cara untuk

mencapai tujuan

2. ajaran komunisme adalah atheis dan didasarkan pada

kebendaan (materialistis) dan tidak percaya akan adanya

Tuhan Yang Maha Esa, bahkan agama dinyatakan sebagai

racun bagi kehidupan masyarakat.


16/23

12

3. Masyarakat komunis bercorak internasional. Masyarakat yang

dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang

tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin dalam

seruan Marx yang terkenal “kaum buruh di seluruh dunia

bersatulah !”. Komunisme menghendaki masyarakat tanpa

nasionalisme.

4. Masyarakat komunis yang dicita-citakan adalah masyarakat

tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas dianggap masyarakat yang

dapat memberikan suasana hidup yang aman dan tenteram,

tidak ada pertentangan, tidak adanya hak milik pribadi atas alat

produksi dan hapusnya pembagian kerja. Perombakan

masyarakat hanya dapat dilaksanakan melalui jalan revolusi.

Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar akan memegang

tampuk pimpinan kekuasaan negara dan menjalankan

pemerintahan secara ditaktur mutlak (diktator proletariat).

4. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI PERTAHANAN

NEGARA RI

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat

semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak

dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara berdasarkan prinsip-

prinsip seperti berikut.

1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan

kemerdekaan negara.

2. Bahwa upaya pembelaan negara tersebut merupakan tanggung jawab

dan kehormatan setiap warga negara yang dilandasi asas:

a. keyakinan akan kekuatan dan kemampuan sendiri;

b. keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah (keuletan);

c. tidak mengandalkan bantuan atau perlindungan negara atau

kekuatan asing.


17/23

13

3. Pertentangan yang timbul antara Indonesia dengan bangsa lain akan

selalu diusahakan dengan cara-cara damai. Perang adalah jalan

terakhir yang dilakukan dalam keadaan terpaksa.

4. Pertahanan dan keamanan keluar bersifat defensif-aktif yang

mengandung pengertian tidak agresif dan tidak ekspansif. Ke dalam

bersifat preventif-aktif yang mengandung pengertian sedini mungkin

mengambil langkah dan tindakan guna mencegah dan mengatasi

setiap kemungkinan timbulnya ancaman.

5. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam membela serta

mempertahankan kemerdekaan bersifat kerakyatan dan kesemestaan.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)

Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan dan keamanan yang

komponennya terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan

nasional untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan dan

keamanan negara (tujuan Hankamneg) dalam mencapai tujuan nasional.

Sishankamrata bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang

lingkup dan semesta dalam pelaksanaannya. Komponen kekuatannya

terdiri dari berikut ini.

1. Komponen dasar, yaitu rakyat terlatih.

2. Komponen utama, yaitu ABRI dan cadangan TNI.

3. Komponen Perlindungan Masyarakat (Linmas).

4. Komponen pendukung, yaitu sumber daya dan prasarana nasional.

Pengalaman penyelenggaraan hankam menghasilkan berbagai

doktrin pertahanan dan keamanan, yaitu doktrin perang gerilya rakyat

semesta, doktrin perang wilayah, doktrin perang rakyat semesta dan

doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sasaran operasi

Hankamnas, yaitu mencegah dan menghancurkan serangan terbuka,

menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional RI dan ikut serta

memelihara kemampuan hankam Asia Tenggara bebas dari campur

tangan asing.


18/23

14

Pola operasi Hankamrata, yaitu operasi pertahanan, operasi

keamanan dalam negeri, operasi intelijen strategis dan pola operasi kerja

sama pertahanan dan keamanan Asia Tenggara. Pola operasi pertahanan

bertujuan untuk menggagalkan serangan dan ancaman nyata dari

kekuatan perang musuh. Pola operasi keamanan dalam negeri bertujuan

untuk memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah/negara RI

pada salah satu atau beberapa daerah (bagian wilayah) negara yang

terganggu keamanannya.

Pola operasi intelijen strategis (Intelstrat) bertujuan untuk

memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi

nasional dan operasi-operasi Hankam, menghancurkan sumber-sumber

infiltrasi, subversi, dan spionase yang terdapat di wilayah musuh, dan

mengadakan perang urat syaraf dan kegiatan-kegiatan tertutup lainnya

untuk mewujudkan kondisi-kondisi strategis yang menguntungkan.

Pola operasi kerja sama, yaitu usaha bersama kemungkinan gangguan

keamanan stabilitas nasional dan perdamaian khususnya di Asia

Tenggara.

5. Upaya Penyelenggaraan Bela Negara dalam Kerangka Sistem

Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

Kelangsungan hidup bangsa dan negara (national survival)

merupakan tanggung jawab (hak, kewajiban, dan kehormatan) setiap

warga negara dan bangsa. Untuk itu, diperlukan pembinaan kesadaran,

dan partisipasi setiap warga negara dalam upaya bela negara.

Persepsi tentang bela negara dihadapkan kepada

tantangan/ancaman yang dihadapi secara kontekstual dalam periode

waktu tertentu. Pada periode 1949 bela negara dipersepsikan identik

dengan perangtahun 1945 kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa wujud

partisipasi warga negara dalam pembelaan negara adalah keikutsertaan

dalam perang kemerdekaan baik secara bersenjata maupun tidak

bersenjata.


19/23

15

1965, bela negara dipersepsikan identik dengan upayaPada periode

1950 pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan melalui komponen-

komponen hankam, seperti ABRI, HANSIP, PERLA SUKWAN/

SUKWATI. Hal ini sejalan dengan kondisi tantangan dan ancaman yang

kita hadapi pada periode itu, yaitu menghadapi pemberontakan di dalam

negeri, peperangan Trikora, membebaskan Irian Barat (sekarang Irian

Jaya) dan Dwikora.

Pada periode Orde Baru ATHG yang dihadapi lebih kompleks dan

lebih luas daripada periode sebelumnya. ATHG tersebut dapat muncul

dari segenap aspek kehidupan bangsa (ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya, dan hankam). Oleh karena itu, dalam konteks ini bela negara

dapat dilakukan dalam bidang-bidang kehidupan nasional tersebut dalam

upaya mencapai tujuan nasional. Untuk itu, dikembangkan konsepsi

tannas. Dalam hal ini, bela negara dapat dikatakan pula sebagai

partisipasi warga negara dalam menciptakan dan membangun tannas di

segenap aspek kehidupan bangsa.

Upaya bela negara sebagaimana dipersepsikan merupakan pengertian atau penafsiran yang cukup luas (segala aspek kehidupan

bangsa). Dalam pengertian yang lebih sempit diartikan sebagai upaya

pertahanan dan keamanan yang dilandasi oleh dasar negara Pancasila,

UUD 1945 (Pasal 30 ayat (1) dan (2)) dan UU No. 20 Tahun 1982

tentang Pertahanan dan Keamanan Negara disempurnakan dengan UU

No. 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara

Wujud upaya bela negara dilakukan melalui pemberian kesadaran

bela negara yang dilakukan sejak dini di sekolah dasar dan berlanjut

sampai perguruan tinggi dan di luar sekolah melalui kegiatan pramuka

dan organisasi sosial kemasyarakatan. Di sekolah dilakukan melalui

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), yang diintegrasikan ke

dalam kurikulum; Pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di

pendidikan tinggi diwujudkan dalam mata kuliah Kewiraan (sekarang

Kewarganegaraan). Di luar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wujud


20/23

16

bela negara dibakukan dalam bentuk Rakyat Terlatih, ABRI, Cadangan

ABRI, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang merupakan

komponen khusus dalam Pertahanan dan Keamanan Negara.

6. Politik serta Strategi Pertahanan dan Keamanan

Fungsi ABRI mengandung pengertian bahwa ABRI mengemban

dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi sebagai

kekuatan sosial politik. Fungsi sebagai kekuatan sosial politik hakikatnya

adalah tekad dan semangat pengabdian ABRI untuk ikut secara aktif

berperan serta bersama-sama dengan segenap kekuatan sosial politik

lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia

dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya.

Tujuannya ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang

mantap dan dinamik di segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka

memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan

Pancasila.

Lahirnya ABRI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia berangkat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia merebut kemerdekaan

dan mempertahankan kemerdekaan RI. Pengalaman sejarah itu

mengakibatkan bagaimana ABRI memandang dirinya yakni sebagai alat

revolusi dan alat negara, juga sebagai pejuang yang terpanggil untuk

memberikan jasanya kepada semua aspek kehidupan dan pembangunan

bangsa. Keterlibatannya dalam memerankan fungsi sosial politik ini,

didorong oleh kondisi internal (ABRI) dan kondisi eksternal termasuk

lingkungan strategik internasional.

1949 (Agresi Militer Belanda II) pemimpin-pemimpinPada tahun

1948 politik ditangkap Belanda, peran ABRI menjadi meningkat. Pada

tahun 1959 ketika pem1957impin politik sipil juga tidak mampu

mengatasi pemberontakan daerah, ABRI tampil menyelamatkan negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat pemberontakan G 30 S/PKI di

mana kepemimpinan sipil gagal menyelamatkan Pancasila dari


21/23

17

rongrongan Partai Komunis, lagi-lagi ABRI tampil di depan

menyelamatkan Republik ini. Secara historis dan budaya dwi fungsi

ABRI dapat diterima oleh rakyat Indonesia kendatipun harus disesuaikan

dengan perkembangan masyarakat.

Peran serta politik tersebut semakin besar setelah penumpasan G 30

S/PKI sehingga memungkinkan ABRI turut menentukan kebijaksanaan

nasional dalam pembangunan. Hal itu ditunjukkan oleh masuknya para

perwira ABRI ke dalam berbagai bidang; lembaga pemerintahan,

lembaga legislatif, lembaga ekonomi kemasyarakatan. Meskipun

demikian tidak berarti militer menggantikan peranan sipil. Perluasan

peran biasanya pada posisi-posisi kunci dengan cara penempatan

(kekaryaan) dan yang diminta oleh lembaga instansi terkait, serta dengan

memperhatikan perkembangan pembangunan dan kehidupan bangsa.

Luasnya penempatan personil militer tersebut pada instansi/lembaga

pemerintahan dan lembaga masyarakat menimbulkan silang pendapat

yang menuntut perlunya aktualisasi dwi fungsi ABRI (fungsi sospol) di

masa depan.

Aktualisasi dwi fungsi ABRI di masa depan ini akan efektif apabila

ada keseimbangan kepentingan, yaitu keharmonisan antara kepentingan

militer dan kepentingan sipil. Konsensus selalu dapat dibuat atas dasar

tidak satu pun pihak boleh mendominasi pihak yang lain. Kecurigaan

terhadap golongan lain harus dihindari, kearifan harus ditumbuhkan agar

konflik internal tentang hal ini tidak merebak menjadi perpecahan yang

mengganggu tannas.

Runtuhnya rezim orde baru diganti dengan orde reformasi

mengeliminasi peran TNI (militer) dalam negara secara bertahap. TNI

diharapkan menjadi kekuatan, pertahanan yang profesional sebagaimana

layaknya kekuatan pertahanan di negara-negara yang sudah maju untuk

itu segala keperluannya harus didukung oleh pemerintah dan pengelolaan

yang profesional.


22/23

18

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertahanan adalah sebuah system yang harus diterapkan sebagai

sebuah kesadaran bersama antara Negara, pemerintah, masyarakat, dan

seluruh tatanan.

Pertahanan Negara melingkupi bidang-bidang:

1. politik

2. social

3. budaya

4. persatuan

5. ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan Negara

Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman

keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal: rumit, karena

perkembangan konsep dan ketidakpastian setelah berakhirnya Perang

Dingin dan politikal, karena landasan konstitusiona1, sejarah, maupun

realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola

pembagian kerja baru. Salah satu konsekuensi penting adalah perlunya

ketentuan yang mengatur level of engagement dan instrumen yang boleh

digunakan dalam setiap bagian dari spektrum ancaman terhadap keamanan

nasional.

B. Saran-SaranSaran-saran dalam menerapkan sistem pertahanan nasional adalah:

Sebagai pelajar ada baiknya menghindari pengaruh negative seperti

narkoba, pergaulan bebas, dan kriminalitas.

Menyikapi perbedaan suku bangsa, ras, atau agama di negera kita

sebagai keragaman yang indah untuk saling memahami dan bertukar

pengetahuan.

Tidak memicu atau ikut dalam tawuran atau perkelahian antar pelajar.


23/23

19

DAFTAR PUSTAKA

blogspot.com/2010/03/pertahanan-dan-keamanan-negara.html

blogspot.com/2011/03/bab-3-pertahanan-dan-keamanan-ri.html

http://keamanan-negara.blogspot.com/

Tugas Makalah PKn Ketahanan Nasional

Documents