TUGAS MAKALAH PERPAJAKAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan

peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan

kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya

merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan

pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak,

sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada

anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut

sesuai dengan sistem self assessmentyang dianut dalam Sistem Perpajakan

Indonesia.

Eksistensi pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara,

karena itu merupakan isu strategis yang selalu menjadi pantauan masyarakat.

Apalagi sekarang telah dilakukan pembahasan RUU Pajak yang baru yang akan

menggantikan UU No. 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Penduduk Indonesia sebesar 215 juta jiwa merupakan potensi pajak

yang berlimpah. Ironisnya, hingga 2004 jumlah wajib pajak/ pembayar pajak

hanya mencapai 3.670.060 jiwa dengan perincian 2.622.184 pembayar pajak

orang pribadi dan 1.047.876 lainnya pembayar pajak badan. Hal ini menandakan

1

2

bahwa  kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi

pajak di samping proses pendataan wajib pajak yang kurang gencar dilakukan.

Urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan tak lagi disangsikan.

Karena itu wajar jika pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi tax

coverage (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan tax compliance

(kepatuhan pajak) dari masyarakat. Namun demikian, kepatuhan pajak yang

bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar

pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan

yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparatur

pajak (fiscus), maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri

menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks. Oleh karena

itu, penanganannya perlu diupayakan secara sinergis dan komprehensif.

Dengan sendirinya, berbagai upaya untuk menciptakan masyarakat agar

memiliki apresiasi yang baik terhadap kewajiban membayar pajak tidak terpaku

pada wajib pajak belaka, tapi perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya

secara korelatif. Dengan pertimbangan yang simultan, solusi alternatif yang

signifikan akan lebih memungkinkan

Sebelum sampai pada pembahasan tentang Wajib Pajak Pribadi, sebagai

cakrawala pengetahuan perpajakan perlu diketahui terlebih dahulu tentang

pengertian, jenis dan macam pajak serta manfaat pajak yang berlaku di Indonesia.

3

1.2 Perumusan Masalah

Wajib Pajak Pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik

sebagai seorang direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau

seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai

rendah atau pekerja mandiri seperti dokter, notaries , pengacara . Wajib Pajak

Orang Pribadi memiliki resiko mengalami pemeriksaan pajak . Namun sering kali

terjadi berbagai permasalahan mengenai pembyaran pajak pribadi itu sendiri.

1. Bagaimanakah Perlakuan PPh atas pengalihan tanah?

2. Bagimanakah Perlakuan PPh atas kerugian yang timbul akibat terjadinya

bencana alam?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan:

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah:

1. Supaya penulis pribadi dan para pihak yang membaca makalah ini

mengetahui tentang macam-macam serta penggolongan penggolongan

pajak di Indonesia

2. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengenaan pajak

terhadap penghasilan.

4

1.3.2 Manfaat:

Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Bagi para pihak yang membaca, hasil penulisan makalah ini diharapkan

dapat memberikan informasi serta pengetahuan mengenai ilmu Hukum

Pajak Khususnya mengenai hal Pajak Penghasilan

2. Bagi penulis merupakan penerapan secara ilmiah ilmu Hukum Pajak

khususnya Pajak Penghasilan

3.  Sebagai referensi bagi penulis lain yang juga menulis dalam hal yang

sama.

5

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian pajak

Beberapa ahli memberikan pengertian antara pajak antara yang satu dengan

yang lainnya. Diantara beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli adalah

sebgai berikut.

1. .      Menurut Sommerfeld: pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber

yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah

berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imabalan kemabali yang

langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas

tugasnya dalam pemerintahan

2. Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro: pajak adalah pengalihan kekayaan

dari pihak rakyat kepad negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

‘surplus’nya digunakan untuk ‘public saving’ yang merupakan sumber

utama untuk membiayai ‘public investment’. Dari pengertian itu dapat

disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah:

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan

pelaksananya;

b. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas

iuran perpajkan dapat dikenakan sanksi;

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya

kontra[restai secara langsung oleh pemerintah;

d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah;

5

6

e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.

3. Menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets: pajak adalah prestasi kepada

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat

dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal

individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah’

4. Menurut Ray M. Sommer, Hershel M. Andersen dan Horace R. Brock: “A

tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer

of recourses from the private to the public sector, levied on the basis of

predetermined criteria without reference to specific benefits receifed, so as

to accomplish some of a nation’s economic and social objectives” .      

Sebenarnya masih banyak lagi para ahli dan pakar perpajakan yang

mengemukakan pengertian pajak dengan menggunakan kalimat masing-

masing.     

2.2 Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal

Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun

Kabupaten/Kota. Beberapa jenis pajak dapat dibagi menjadi :

7

1. Pajak Penghasilan (PPh) : PPH adalah pajak langsung dari pemerintah

pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di

wilayah Republik Indonesia .

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak langsung dari pemerintah pusat

yang  dipungut pada seseorang atas pengahsilan dari semua orang yang berda di

wilayah Indonesia. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut setiap

akhir tahun atau setelah tahun pajak berakhir. Pajak penghasilan diatur dalam

undang-undang diantaranya adalah:

Undang-undang nomor: 7 tahun 1991 tentangperubahan atas undang-

undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Undang-undang nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak

penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negri

UUD 1945 pasal23 ayat (2): segala pajak untuk keperluan negara

berdasarkan undang-undang

UU No. 6 Tahun 1983 ttg KUP jo. UU No. 9/1994

UU No. 7 Tahun 1983 ttg PPh jo. UU No. 10/1994

UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN jo. UU No. 11/1994

UU No. 12 Tahun 1985 ttg PBB sbg diubah dengan UU no. 12 Tahun

1994

UU No. 13 Tahun 1985 ttg Bea Materai

UU No. 21 Tahun 1997 ttg BPHTP sbg diubah dengan UU No. 20 tahun

2007

8

Dalam Undang-Unadang Pajak Penghasilan sendiri tidak dijelaskan apa

yang dimaksud dengan subjek PPh, namun secara umum pengertian Subjek Pajak

adalah siapa yang dikenakan pajak. UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang

menjadi Subjek PPh yaitu:

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

perseroan lainya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam

bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,

Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana

pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

BUT adalah bentuk usaha yang dikenakan orang pribadi yang tidak

beretempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia

kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak

didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah

Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang

mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan

9

PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN,

atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga

dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang

tergolong mewah adalah :

a. barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu

c. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

d. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral

masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen,

dengan menggunakan benda materai atau benda lainya contohnya

dengan menggunakan mesin teraan, pemeteraian, kemudian dan surat

setoran pajak bentuk KPU 35 Kode 006.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah atas harta tak bergerak

yang terdiri atas tanah dan bangunan (property tax).

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat

namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai

dengan ketentuan.

10

Selain pajak-pajak yang dikelola pemerintah daerah diatas juga terdapat

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun

Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pajak Propinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan

Diatas Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan pemanafaatan Air bawah tanah dan

air permukaan,

2. Pajak Kabupaten Kota

a. Pajak Hotel,

b. Pajak Restoran,

c. Pajak Hiburan,

d. Pajak Reklame,

e. Pajak Penerangan Jalan,

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,

g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan

Air Permukaan

Selain yang dibahas diatas, dalam parktek sering dikenakan pungutan yang

disebut sumbangan wajib. Sumbangan wajib biasanya tidak memiliki kejelasan

balas jasa maupun imabalanya. Sumbangan atau sumangan wajib yang didasarkan

11

atas ketentuan yang sah dan hasilnya masuk ke kas negara maka pungutan

tersebut merupakan pungutan yang legal.

2.3 Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak

Penghasilan

Undang-undang No. 10/1994 Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 4 ayat (2). “ Atas Pengasilan berupa bungan deposito dan tabungan

dan tabungan-tabungan lainya, penghasilan dari transaksi saham dan

sekuritas lainya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harat

berupa  tanah dan atau tabungan serta pengasilan tertentu lainya,

pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21

Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-undang nomor: 7 tahun 1991tentang perubahan atas undang-

undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Undang-undang nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak

penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negri

UUD 1945 pasal23 ayat (2): segala pajak untuk keperluan negara

berdasarkan undang-undang

UU No. 6 Tahun 1983 ttg KUP jo. UU No. 9/1994

UU No. 6 Tahun 1983 ttg KUP jo. UU No. 9/1994

12

UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN jo. UU No. 11/1994

UU No. 12 Tahun 1985 ttg PBB sbg diubah dengan UU no. 12 Tahun

1994

UU No. 13 Tahun 1985 ttg Bea Materai

 UU No. 21 Tahun 1997 ttg BPHTP sbg diubah dengan UU No. 20 tahun

2007

2.4 Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau

keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan

pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa

pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan

uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan

berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan,

jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan

menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk

pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan

masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal

dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai

dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan

penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang

jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

13

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga

melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai

kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya

lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk

tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan

ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

14

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perlakuan PPh atas keuntungan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan terhadap wajib pajak orang pribadi menimbulkan ketidakadilan bagi

wajib pajak orang pribadi biasa. Yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi

biasa adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan usaha jual-beli hak atas tanah

dan/atau bangunan. Wajib pajak kelompok ini akan memikul beban pajak yang

lebih besar dari pada mereka yang mempunyai usaha pokok jual beli hak atas

tanah dan/atau bangunan.

Undang-undang PPh hanya mengatur bahwa kerugian yang boleh

dibebankan sebagai biaya adalah:

1. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf d)

2.  kerugian dari selisih kurs mata uang asing (Pasal 6 ayat (1) huruf e)

3.  piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sepanjang memenuhi

persyaratan tertentu  Pasal 6 ayat (1) huruf h

Ketentuan diatas belum mencakup hak wajib pajak untuk membebankan

kerugian yang diderirta karena bencana alam oleh karena itu perlu

dipertimbangkan untuk memperluas cakupan Pasal 6 sehingga mencakup kerugian

yang diderita karena bencana dimaksud.

14

15

Pengertian-pengertian dan pemahaman mengenai pajak seperti diatas yang

perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat lewat kampanye sadar pajak dalam

berbagai bentuknya, seperti seminar, diskusi, penataran, lokakarya, simulasi, dan

bentuk aktifitas lainnya Dengan upaya ini diharapkan tumbuhnya apresiasi positif

masyarakat terhadap pajak yang pada akhirnya sampai pada suatu keinsyafan

bahwa sadar pajak merupakan kunci pembangunan.

3.2 Saran

Sebaiknya perlakuan pajak atas pengalihan harta dimaksud diubah dengan

mengenakan pajak final terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak

mempunyai usaha, sedangkan wajib pajak orang pribadi yang kegiatan usahanya

adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai pajak dengan tarif

umum.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlakuan PPh dimaksud

perlu dipikirkan dan ditentukan dokumen-dokumen yang dapat diterima oleh

fiskus.Pembebanan kerugian atas harta yang tidak dapat atau tidak boleh

disusutkan mungkin dapat dilakukan seperti pembebanan penyusutan atau

amortisasi, artinya tidak dibebankan sekaligus. Hal ini perlu dipikirkan agar

perlakuannya juga seimbang dari sudut pandang Undang-undang PPh. Di samping

itu perlu dipikirkan untuk mengatur prosedur atas penyesuaian setoran PPh dalam

tahun berjalan bagi wajib pajak yang mengalami bencana. Wajib pajak yang

masuk dalam kategori ini perlu mendapatkan perlakuan yang favourable dengan

16

tujuan agar usahanya dapat bangkit kembali sehingga pada gilirannya akan

meningkatkan kembali setoran PPh-nya seperti sebelum terjadinya bencana.

Banyaknya tokoh dari berbagai kalangan dan profesi yang terbukti

mangkir membayar Pajak Penghasilan (PPh) merupakan contoh buruk bagi

masyarakat wajib pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, keteladanan dalam

hal penunaian kewajiban pajak perlu mendapat perhatian tersendiri. Keteladanan

ini tentu saja harus dimulai dari jajaran pemerintah sendiri sebagai pengelola

pajak. Jika pemerintah mampu memberikan teladan dan juga diikuti tokoh-tokoh

dan public figur lainnya, agaknya masyarakat akan lebih mudah untuk menyadari

betapa pentingnya pajak bagi kehidupan dan masa depan negaranya. Sebaliknya,

jika pemerintah, para pemimpin, dan tokoh-tokoh populis sudah memperlihatkan

keingkarannya terhadap kewajiban pajak ini, masyarakat di bawah akan lebih sulit

lagi tersadarkan untuk membayar pajak.

17

DAFTAR PUSTAKA

Soemitro, Rochmat. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung

Muqodim, 2000. Perpajakan Buku Satu, UII Press dan Ekonesia , Jogyakarta

Brotodiharjo Santoso R, 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco,

Bandung

Burton, Richard dan Ilyas Wirawan B. 2001. Hukum Pajak, Salemba Empat,

Jakarta

Alrasid,Harun. Naskah UUD 1945, 2003. Universitas Indonesia, UII Press

Hostaritua, Situmorang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak

Penghasilan

Pandiangan, Liberti. 2002. Undang-Undang Perpajakan Indonesia,Erlangga,

Soemitro, Rocmat.1991. Pajak Ditinjau Dari SegiHukum, PT Eresco, Bandung

17

18

KELAS : AKUNTANSI A

MATERIALITAS DAN RESIKO AUDIT

Diajukan guna memenuhi tugas dalam mata kuliahPERPAJAKAN

Disusun Oleh:

HASMIRA10.12.053

Dosen:

Sultan Syah SE.,MM,Akt.

SEKOLAH TINGGI EKONOMI (STIE)

TRIDHARMA NUSANTARA

MAKASSAR

2013

19

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, pada akhirnya dapat

menyelesaikan Makalah yang berjudul “Sistem Perpajakan dan Pengaruhnya Pada

Perekonomian di Indonesia” ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk

memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perpajakan. penulis menyadari bahwa

dalam penulisan laporan Makalah ini terdapat kekurangan baik dari segi materi

maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan

dan kritik serta saran yang membangun untuk kekurangan yang ada.

Penulis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih dan semoga

Allah SWT memberikan kebaikan dan rakhmat bagi kita semua. Segala kesalahan,

keterbatasan dan kekurangan dalam bentuk apapun yang mungkin ada dalam

laporan tugas ini, penulis memohon maaf, kiranya dapat dimaklumi dengan

bijaksana.

Makassar, April 2013

Penulis

i

20

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................... i

DAFTRA ISI............................................................................................. ii

BAB I

PENDAHULUAN..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang..................................................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah............................................................................. 3

1.3 Tujuan dan Manfaat............................................................................. 3

1.3.1 Tujuan............................................................................................ 3

1.3.2 Manfaat.......................................................................................... 4

BAB II

PEMBAHASAN........................................................................................ 5

2.1 Pengertian Pajak.................................................................................. 5

2.2 Jenis Pajak........................................................................................... 6

2.3 Dasar Hukum Pajak............................................................................. 11

2.4 Manfaat Pajak...................................................................................... 12

BAB III

PENUTUP................................................................................................. 14

3.1 Kesimpulan.......................................................................................... 14

3.2 Saran.................................................................................................... 15

DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 17

ii