SKRIPSI STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL …

SKRIPSI

STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL

DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PEDESAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

OLEH

AHMAD YUSUF RANGKUTI

130501048

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017


2


3


i


ii

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM

UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DI

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang harus disusun

oleh stakeholders dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan. Perumusan strategi ini didukung dengan mengidentifikasi

tingkat ketimpangan potensi fisik wilayah dan tingkat pemerataan pembangunan

antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan (evaluasi) dalam menyusun rencana-

rencana atau strategi pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu wilayah, serta dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan (referensi) untuk penelitian selanjutnya.

Hasil analisa matriks EFE menunjukan bahwa skor bobot faktor strategis

eksternal diperoleh sebesar 2.547 artinya bahwa dalam pembangunan daerah

tertinggal, menunjukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang berusaha untuk

memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman. Elemen peluang dan

ancaman bagi pembangunan daerah tertinggal masing-masing bernilai skor bobot

sebesar 1.673 dan 0.874. sedangkan skor bobot faktor strategis internal sebesar

2.362 menunjukan bahwa posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum

sepenuhnya mampu mengatasi kelemahan dan menggunakan kekuatan untuk

pembangunan daerah tertinggal, dengan skor bobot untuk faktor kekuatan dan

kelemahan masing-masing bernilai skor bobot sebesar 1.649 dan 0.713.

Berdasarkan matriks SWOT dan hasil analisis matriks QSP menunjukan

bahwa strategi yang menjadi prioritas utama adalah meningkatkan akses

kerjasama yang baik antara pemerintah propinsi dengan kabupaten yang

dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan dengan nilai (TAS) sebesar

6.079. Adapun nilai TAS terendah pada strategi membangun database dan

menerapkan deteksi dini akan terjadinya bencana alam dengan nilai TAS 4.642.

Kata Kunci : Strategi Pembangunan, Pengembangan Daerah Tertinggal,

Ekonomi Pedesaan


iii

ABSTRACT

DEVELOPMENT STRATEGY OF AREA DISTRIBUTED IN THE

EFFECT OF THE ECONOMIC RECONSTRUCTION DEVELOPMENT IN

REGENCY OF SOUTHERN LABAHBATU

This study aims to formulate strategies that should be formulated by

stakeholders in the development of disadvantaged areas in the South Labuhanbatu

regency. The formulation of this strategy is supported by identifying the level of

inequality of the physical potential of the region and the level of equity of

development between regions that occurred in South Labuhanbatu Regency. The

results of this study can be used as a consideration (evaluation) in preparing

plans or strategies of development of underdeveloped regions in order to

encourage economic growth and welfare of a region, and can be used as a

consideration (reference) for further research.

The result of EFE matrix analysis shows that the score of external

strategic factor weight is obtained for 2,547 means that in the development of

underdeveloped region, South Labuhanbatu Regency is trying to exploit external

opportunities and avoid threats. Elements of opportunities and threats for the

development of disadvantaged regions respectively valued the weight score of

1,673 and 0.874. while the internal strategic factor weight score of 2,362

indicates that the position of Labuhanbatu Selatan Regency has not been fully

able to overcome the weakness and use the strength for the development of

disadvantaged areas, with weight score for strength and weakness factor

respectively valued weight score of 1,649 and 0.713.

Based on the SWOT matrix and QSP matrix analysis results show that the

strategy which is the main priority is to improve the good cooperation between

the provincial government and the districts as set forth in a development policy

with a value (TAS) of 6,079. The lowest TAS value on the database building

strategy and applying early detection of natural disasters with the value of TAS

4.642.

Keywords : Development Strategy, Development of Disadvantaged Area, Rural

Economy


iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah

SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Pengembangan Daerah

Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan ”.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat memproleh gelar Sarjana pada

Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Sumatera Utara. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda Ahmad Yani

Rangkuti dan Ibunda Rahimah Siregar yang telah memberikan dukungan berupa

doa, nasihat, maupun materi dalam proses perkuliahan dan juga penulisan skripsi

ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang

sebesar-besarnya atas bantuan motivasi, bimbingan, didikan, nasihat dan serta

saran yang diberikan kepada penulis selama ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ramli, SE, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Coky Ahmad Syahweir, MP selaku ketua Program Studi S1

Ekonomi Pembangunan dan Ibu Inggrita Gusti Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris

Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sumatera Utara.


v

3. Bapak prof. Hasan Basri Tarmizi, SU, selaku Dosen Pembimbing saya yang

telah memberikan bimbingan dan panduan untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Lic. RER. REG. Sirojuzilam, SE selaku Dosen Pembanding I

saya yang telah memberikan saran dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi

ini.

5. Bapak Dr. Rujiman, MA, selaku Dosen Pembanding II saya yang telah

memberikan saran dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unersitas

Sumatera Utara, khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan yang telah

memberikan ilmu dan perhatiannya kepada penulis selama mengikuti

perkuliahan hingga selesai skripsi ini.

7. Saudara kandung dan keluarga penulis, Siti Yurien Rangkuti, Windy

Anggraini, Dhizah Syahputri dan kekasih Desi Lestari yang selalu

menyemangati dan membantu proses penyusunan skripsi ini serta sahabat-

sahabat penulis Imam, Rahmad, Amrijal, Ari, Kecil, Disti, Ustad, Zaki, Pio,

Eky, Rohman dan teman-teman lainnya yang selalu mendukung dan

memberikan kritik serta sarannya.

8. Terima kasih penulis ucapkan kepata seluruh teman-teman Program Studi S1

Ekonomi Pembangunan Angkatan 2013 Fakultas Ekonomi dan bisnis

Universitas Sumatera Utara yang telah mendukung dan memberikan kritik dan

sarannya selama pengerjaan skripsi ini.

9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyelesaian skripsi ini.


vi

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang

telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Akhir

kata penulis mengucapkan terimah kasih.

Medan, 9 Oktober 2017

Penulis,

Ahmad Yusuf Rangkuti

NIM 130501048


vii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................... i

ABSTRAK ............................................................................................. ii

ABSTRACT .......................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................... iv

DAFTAR ISI ......................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ................................................................................. ix

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. x

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................. 1

1.2 Perumusan Masalah ......................................................... 5

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................. 7

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 8

2.1 Konsep Strategis dan Perwilayahan Dalam Pembangunan 8

2.2 Teori Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan ............ 10

2.3 Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal ......................... 13

2.3.1 Pengertian Daerah Tertinggal .................................. 13

2.3.2 Kriterian Penentuan Daerah Tertinggal .................... 16

2.3.3 Kebijakan dan Strategi Daerah Tertinggal ............... 19

2.3.4 Program-program Pembangunan Prioritas ............... 24

2.4 Konsep Manajemen Strategi ............................................. 27

2.5 Kerangka Konseptual ....................................................... 30

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................... 36

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .......................................... 36

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian ................................... 36

3.2.1 Data Primer ........................................................... 37

3.2.2 Data Skunder ...................................................... 37

3.3 Metode Pengumpulan Data ............................................ 37

3.4 Teknik Analisis Data ..................................................... 40

3.4.1 Sistem Hirarki Potensi Fisik Wilayah ................... 40

3.4.2 Sistem Hirarki Tingkat Pemerataan

Pembangunan ....................................................... 42

3.4.3 Analisis Matriks Evaluasi Faktor Internal dan

Eksternal .............................................................. 44

3.4.4 Matriks SWOT ..................................................... 49

3.4.5 Analisis QSPM ..................................................... 50


viii

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................... 53

4.1 Deskripsi Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ......... 53

4.2 Kependudukan .............................................................. 54

4.2.1 Jumlah Penduduk ................................................... 54

4.3 Struktur Perekonomian .................................................. 55

4.3.1 Sektor Pertanian .................................................... 56

4.3.2 Sektor Perdagangan ............................................... 57

4.3.3 Sektor Indistri ........................................................ 57

4.3.4 Sektor Pariwisata ................................................... 57

4.3.5 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi ................... 58

4.4 Ketimpangan Antar Wilayah Pembangunan ................... 59

4.4.1 Ketimpangan Sumberdaya Pembangunan .............. 60

4.4.2 Ketimpangan Kegiatan Pembangunan ................... 63

4.5 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal ....................... 67

4.5.1 Faktor Strategis Internal ........................................ 67

4.5.2 Faktor Strategis Eksternal ...................................... 72

4.6 Analisisi Matriks EFE dan IFE ........................................ 76

4.6.1 Matriks Exsternal Factor Evaluation (EFE) ........... 76

4.6.2 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) ............... 78

4.7 Analisis Matriks SWOT ................................................. 79

4.8 Prioritas Strategis Berdasarkan Matriks QSP .................. 86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................... 94

5.1 Kesimpulan .................................................................... 94

5.2 Saran .............................................................................. 95

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 96

DAFTAR LAMPIRAN


ix

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 1 Jumlah Rumah Tangga, Desa, Rumah Tangga Miskin, dan

Desa Tertinggal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun

2015 ..................................................................................... 3

Tabel 2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data Yang Diperlukan ........ 39

Tabel 3 Sektor Pembangunan Yang Digunakan Dalam Sistem

Hirarki Potensi Fisik Wilayah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan .................................................................................. 41

Tabel 4 Sektor Yang Digunakan Dalam Hirarki Tingkat Pemerataan

Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan .................... 42

Tabel 5 Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal .............................. 45

Tabel 6 Matriks Evaluasi Faktor Internal ........................................... 46

Tabel 7 Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal ............................ 47

Tabel 8 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal ........................................ 48

Tabel 9 Matriks SWOT ..................................................................... 49

Tabel 10 Matriks QSP ......................................................................... 52

Tabel 11 Luas Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ............. 53

Tabel 12 LuasWilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ...... 54

Tabel 13 Distribusi Persentase PRDB Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) .......... 55

Tabel 14 Kategori Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan Sistem .............................................................. 61

Tabel 15 Kategori Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan Sistem Hirarki Tingkat Pemerataan

Pembangunan Tanpa dan Dengan Bobot, 2016 ..................... 64

Tabel 16 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Dalam Pembangunan Daerah

Tertinggal ............................................................................ 77

Tabel 17 Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Dalam Pembangunan Daerah

Tertinggal ............................................................................ 79

Tabel 18 Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di

Kbupaten Labuhanbatu Selatan ............................................ 80


x

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 1 Model Koprehensid Proses Manajemen Strategi ............... 29

Gambar 2 Skema Pemikiran Oprasional Pembangunan Daerah

Tertinggal ........................................................................ 34


xi

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran Judul

Lampiran 1 Hirarki Potensi Fisik Wilayah Tanpa Bobot Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

Lampiran 2 Hirarki Potensi Fisik Wilayah Dengan Bobot Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

Lampiran 3 Hirarki Tingkat Pemerataan Pembangunan Tanpa Bobot Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

Lampiran 4 Matriks Gabungan Penentuan Rating Faktor Eksternal

Lampiran 5 Matriks Gabungan Penentuan Rating Faktor Internal

Lampiran 7 Matriks Gabungan Penentuan Bobot Faktor Eksternal

Lampiran 8 Matriks Gabungan Penentuan Bobot Faktor Internal

Lampiran 9 Penentuan Prioritas Strategis Menurut Matriks QSP


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan

penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah, sehingga terjadi peningkatan

pengangguran, kemiskinan, dan masalah-masalah sosial lain. Kondisi seperti ini

pada akhirnya memicu berbagai bentuk unjuk rasa sebagai wujud ketidak puasan

terhadap pemerintah. Penurunan kegiatan ekonomi juga menyebabkan terjadinya

kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan diperparah dengan

menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terjadi hambatan dalam

melaksakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh

pemerintah daerah secara otonom.

Dalam mengatasi dampak krisis ekonomi dan pengurangan kesenjangan

pertumbuhan ekonomi antar daerah, maka lahirlah Undang-Undang Otonomi

Daerah (OTDA) sebagai langkah baru dalam membenahi penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Konsekuensi logis dari penerapan asas desentralisasi adalah

menuntut pemerintah daerah untuk siap menata keseluruhan perangkat organisasi

dan manajemen, serta kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan

lingkungan eksternal agar mampu melaksanakan amanat yang diberikan rakyat.

Tuntunan di atas pasti dihadapi oleh setiap pemerintah daerah, terutama di

tingakat kabupaten yang merupakan ujung tombak pelaksanaan asas desentralisasi

daerah otonom yang mandiri dan memiliki kewenangan penuh untuk mengatur

rumah tangganya sendiri.


2

Berdasarkan data badan pusat statistik (2016), jumlah kabupaten di

Indonesia ada sekitar 400-450 kabupaten. Namun, tidak semua daerah kabupaten

biasa tumbuh dan berkembang dengan pesat, ada beberapa daerah yang masih

tertinggal. Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah tertinggal

dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam

kriteria dasar yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3)

prasara dan sarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5)

aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta (6) berdasarkan kabupaten yang

berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah

rawan bencana, dan daerah rawan konflik. Kriteria tersebut diolah dengan

menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2016 dan Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS) 2015. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan

190 kabupaten yang dikategorikan kabupaten tertinggal di Indonesia, salah

satunya Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara.

Upaya mencapai tingkat kesejahteraan merupakan wujud implementasi

dari pemerataan pembangunan khususnya daerah tertinggal. Oleh karena itu, perlu

strategi pembangunan daerah tertinggal sebagai langkah nyata yang terpadu dan

terarah pada daerah dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi keuangan daerah,

aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal. Kondisi

tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara gografis terisolir dan

terpencil atau jauh dari jangkauan fasilitas ibu kota kabupaten. Sebaliknya di

perlukan perjatian khusus pada daerah yang secara ekonomi memiliki potensi

untuk maju, namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terbatasnya


3

kemampuan memanfaatkan potensi, atau akibat terjadinya konflik sosial maupun

politik. Dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan tersebut, maka perlu

suatu kesamaan persepsi dan visi antara berbagai elemen pemangku kepentingan

(stakeholders) di daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian

Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang memiliki fungsi fasilitas,

koordinasi, sinkronisasi data akselerasi pebangunan daerah tertinggal.

Bertolak dari uraian di atas, maka upaya-upaya strategi pembangunan

daerah-daerah tertinggal hendaknya dilakukan dengan memadukan prinsip-prinsip

manajemen pembangunan modern dengan kearifan lokal tradisional yang dimiliki

masyarakat.

Tabel 1

Jumlah Rumah Tangga, Desa, Rumah Tangga Miskin, dan Desa Tertinggal

di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2015.

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

(Tabel 1) di daerah tersebut terdapat 52 desa. Sebagian besar dari desa yang ada

yakni sebanyak 29 desa (55,77 persen) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah

No Kecamatan Rumah

Tangga

Jumlah

Desa

Rumah Tangga

Miskin

Desa

Tertinggal

Miskin % Desa %

1 Kampung

Rakyat

17.754 15 4.953 27,89 10 66,66

2 Kota Pinang 6.729

9 2.843 42,25 3 33,33

3 Sungai

Kanan

6.608 8 2.307 34,91 5 62,5

4 Silangkitang 3.585 6 1598 44,57 3 50

5 Torgamba 10.897 14 4.175 38,31 8 57,14

Jumlah 45.564 52 15.876 34,84 29 55,77


4

tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 34,84 persen (18.876) merupakan rumah

tangga miskin. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini

merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini belum menyentuh

rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah

pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin.

Hal ini disebakan selain oleh karena kebijaksanaan yang salah dan distortif pada

masa lalu.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai

daerah otonom baru adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian

dalam pembangunan tersebut. Pelaksanaan kebijakan di daerah harus dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata dan

berkembang di setiap kecamatan. Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka

diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan

ekonomi di kabupaten labuhanbatu selatan dengan tingkat kesenjangan yang

minimal.

Dari ulasan dan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih

dalam, mengenenai bagaimana pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan. Secara khusus, penulis mengambil judul penelitian

“Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan

Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan”

1.2 Perumusan Masalah

Masalah ketimpangan dan kesenjangan antar daerah merupakan masalah

pokok dalam pencapaian pembangunan nasional, oleh karena itu, kesadaran


5

terhadap perencanaan pembangunan daerah tertinggal harus menjadi bagian dari

perencanaan pembangunan yang terus berkembang. Konsep pembangunan daerah

tertinggal secara mendasar mengandung prinsip pelaksanaan kebijakan

desentralisasi dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai

sasaran nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan,

pertumbuhan, dan stabilitas. Namun disadari bahwa pembangunan daerah

tertinggal tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, politik dan

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Secara geografis perkembangan daerah tidak berlangsung merata, hal ini

disebabkan letak penyebaran sumberdaya tidak merata seprti sumberdaya alam,

sumberdaya manusia, kegiatan sosial ekonomi, maupun komoditi geografis antar

daerah. Persepsi kesenjangan dalam dimensi ekonomi-regional menunjukan

adanya ketidakseimbangan laju perekonomian antar daerah, pada akhirnya

meunculkan daerah-daerah maju dan daerah-daerah tertinggal. Hal ini ditunjukan

oleh ketidakmrataan dan ketidakserasian pembangunan antar kawasan seperti

halnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni adanya disparitas antar kawasan

yang relatif telah maju dan berkembang dengan kawasan-kawasan yang tertinggal

di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis

dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam

pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah yang

berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan dan mendominasi

pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah, selain


6

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi, proses pembangunan juga

bertujuan untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan

pendapatan dan pengangguran.

Strategi menghubungkan keunggulan strategis pembangunan dengan

lingkungannya, manajemen terlebih dahulu harus mengamati lingkungan eksternal

untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dan

mengamati lingkungan internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

yang juga akan menentukan apakah pemerintah daerah dan stakeholders mampu

mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada sambil menghindari

ancaman-ancaman.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka dapat ditemukan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ketimpangan potensi fisik dan tingkat pemerataan

pembangunan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

2. Bagaiana kondisi lingkungan eksternal sebagai faktor peluang dan ancaman

dan lingkungan internal sebagai faktor kekuatan dan kelemahan yang dihadapi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

3. Strategi apa yang harus di susun oleh stakeholders dalam pembangunan

daerah tertinggal tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :


7

1. Mengidentifikasi tingkat ketimpangan potensi fisik dan tingkat peerataan

pembangunan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis seberapa besar kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki dan seberapa banyak peluang serta ancaman yang dihadapi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Merumuskan strategi apa yang sebaiknya disusun oleh stakeholders dalam

pembangunan daerah tertinggal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan (evaluasi)

dalam menyusun rencana-rencana atau strategi pebangunan daerah tertinggal,

dalam rangka mendorong pertubuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu

wilayah.

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan (referensi) untuk penelitian

selanjutnya.


8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Strategi dan Perwilayahan Dalam Pembangunan

Conyers (1991) mengemukakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah

usaha secara sadar, terorganisir dan terus-menerus dilakukan guna memilih

alternatif-alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan

tertentu. Handayaningrat (1980) menyatakan bahwa strategi adalah keputusan

untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana yang akan

dilakukan dan siapa yang akan melakukan.

Pendapat yang hapir serupa disampaikan Grath yang mengemukakan

bahwa strategi adalah proses pemilihan dan pengembangan dari suatu tindakan

yang paling baik atau menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan. Pakar lain

Newman mendefenisikan strategi dalam kaitannya dengan kebijakan, yakni

keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu

rencana yang diproyeksikan dalam tindakan.

Pembangunan wilayah pada hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan

nasional di suatu wilayah/region yang disesuaikan dengan kampuan fisik dan

sosial region tersebut, serta tetap menghormati peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Oleh karena itu, istilah wilayah merupakan hal yang penting untuk

didefenisikan secara tegas, baik dalam perencanaannya maupun proses

implementasinya. Menurut Friedman dalam hanafiah (1988) menyatakan bahwa

perencanaan wilayah adalah merupakan proses memformulasikan tujuan-tujuan

sosial dan peraturan ruang untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan


9

sosial tersebut. Ruang merupakan dasar yang penting bagi seorang perencana

wilayah dalam membuat rencana sektoral nasional dan program-program

pembangunan wilayah, serta merencanakan lokasi kegiatan tertentu disuatu

wilayah ada di suatu lokasi tingkat lokal.

Menurut Hanafiah (1998) penentuan batas-batas wilayah didasarkan pada

beberapa kriteria yaitu : (1) Homogenitas : wilayah dapat diberikan batas

berdasarkan beberapa persamaan unsur tertentu, seperti unsur ekonomi wilayah

yaitu pendapatan perkapita, kelompok industri maju, tingkat pengangguran dan

sebagainya, (2) Nodalitas : menitik beratkan pada perbedaan struktur tata ruang di

dalam wilayah dimana terdapat sifat ketergantungan fungsional, dan (3)

Administrasi atau Unit Program : penentuan wilayah didasarkan atas perlakuan

kebijaksanaan yang seragam, seperti sitem dan tingkat pajak yang sama dan lain

sebagainya. Wilayah seperti ini disebut wilayah perencanaan atau wilayah

program.

Selanjutnya ditambahkan selain pengelompokan wilayah atas kriteria di atas,

terdapat berbagai wilayah sebagai berikut :

1. Wilayah yang terlalu maju : terutama kota-kota besar terdapat betas

pertumbuhan atau polarisasi, upaya dalam menghadapi masalah

“diseconomies of scale”.

2. Wilayah netral : yang dicirikan dengan tingkat pendapatan dan kesempatan

kerja yang tinggi, tidak ada kesesakan dan tekanan ongkos sosial. Wilayah ini

merupakan kota satelit bagi wilayah yang terlalu atau merupakan kota atau

pemukiman melingkar bagi kota metropolitan.


10

3. Wilayah sedang : merupakan wilayah dengan cirri-ciri campuran pola

distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik dan gambaran

kombinasi antar daerah maju dan kurang maju, dimana terdapat juga

pengangguran dan kelompok masyarakat miskin.

4. Wilayah kurang berkembang dan kurang maju : wilayah dengan tingkat

pertumbuhan jauh di bawah tingkat pertumbuhan nasional dan tidak ada

tanda-tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan pembangunan nasional,

industri kecil dan lain-lain.

5. Wilayah tidak berkembang : tidak maju atau wilayah miskin yaitu wilayah

dimana industri modern tidak pernah dapat berkembang dalam berbagai skala.

Umumnya ditandai dengan daerah pertanian dengan usahatani subsisten dan

kecil, berpenduduk jarang dan tersebar dan tidak terdapat kota atau

konsentrasi pemukiman yang relatif besar.

2.2 Teori Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertubuhan

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, masalah pembangunan

daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan timbul oleh adanya fenomena regional

inequality yaitu adanya perbedaan di dalam tingkat pertumbuhan dan

perkembangan antar daerah.Keadaan tersebut disebabkan adanya perbedaan

tingkat pendapatan dan kemakmuran, kurangnya perhatian badan-badan

perancang serta badan-badan pelaksana pemerintah terhadap usaha-usaha untuk

mengendalikan, mengarahkan dan menangani dengan sungguh-sungguh

pergerakan penduduk dalam hubungannya dengan pengaturan pola urbanisasi ke

kota-kota sebagai pusat pemukiman yang potensial.


11

Teori kutub pertumbuhan dan pusat pertubuhan diperkenalkan oleh

Perreoux (1955) dalam Hanafiah (1988) yaitu enekan pada pengertian kutub

pertumbuhan dalam ruang ekonomi. Abstraksinya mengenai ruang dibedakan atas

tipe-tipe yaitu : (1) Ruang sebagai yang didefenisikan dalam suatu rencana

diagram cetak biru (blue-print), (2) Ruang sebagai medan kekuatan, dan (3)

Ruang sebagai suatu keadaan yang homogeny.

Selanjutnya Perreoux (1955) mengartikan kutub sebagai vektor dalam

ruang ekonomi, yakni sebagai medan kekuatan ruang ekonomi mengandung

pusat-pusat dan kutub-kutub yang mempunyai kekuatan sentrifugal yang

memancar ke sekeliling dan mempunyai kekuatan sentripetal yang menarik

sekitarnya ke pusat-pusat tersebut.

Menurut Glasson (1997) dari berbagai teori mengenai kutub pertumbuhan

dan pusat pertumbuhan. Konsep-konsep ekonomi dasar dan perkembangan

geografisnya dapat didefenisikan sebagai berikut :

1. Konsep “Leading Industries” (Industri Motrice) dan perusahaan-perusahaan

propulsip : menyatakan pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-

perusahaan propulsip yang besar, yang termasuk dalam “Leading Industries”

yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Lokasi geografis pada titik-titik

fokal tertentu dalam suatu daerah mungkin terjadi disebabkan oleh beberapa

faktor yaitu lokasi sumberdaya alam, lokasi kemanfaatan-kemanfaatan buatan

manusia (komunikasi atau tempat-tepat sentral yang berlandaskan kegiatan

jasa yang sudah ada, dimana terdapat keuntungan-keuntungan karena

prasarana dan penawaran tenaga kerja). Namun dalam kenyataannya, titik-titik


12

pertumbuhan itu seringkali dicangkokkan pada krangka tempat-tepat sentral

yang ada.

2. Konsep Polarisasi : menyatakan pertumbuhan yang cepat dari “Leading

Industries” (propulsive growth) mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi

lainnya kedalam kutub pertumbuhan. Implisit dalam proses polarisasi ini

adalah berbagai macam dari keuntungan aglomerasi (keuntungan internal dan

eksternal dari skala). Polarisasi ekonomi akan menimbulkan polarisasi

geografik dengan mengalirnya sumberdaya dan konsentrasi ekonomi pada

pusat-pusat yang jumlahnya terbatas di dalam suatu daerah. Bahkan

kendatipun rasion d’etre semula dari lokasi seperti itu sudah tidak ada lagi,

namun lokasi tersebut seringkali tetap berkembang dengan baik disebabkan

karena adanya keuntungan-keuntungan aglomerasi.

3. Konsep “Spread Effects” : menyatakan bahwa pada waktunya, kwalitas

propulsip dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan

memasuki ruang di sekitarnya.

Berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang yang pernah

menerapkan teori kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan dan mempunyai

peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Hanafiah (1988), maka

kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan mempunyai fungsi antara lain sebagai

: (1) pusat pelayanan secara umum maupun secara khusus, seperti pelayanan

kesehatan, pendidikan dan sebagainya, (2) pusat inovasi dan promosi, sehingga

kutub pertubuhan dan pusat pertubuhan harus mempunyai kegiatan pemrosesan

dan pengolahan dasar dan mendasar guna memenuhi kebutuhan wilayah dan


13

nasional, dan juga harus menciptakan lapangan kerja yang mendorong keluar

akibat revolusi hijau, dan (3) pusat interaksi sosial, sebagai pusat difusi inovasi

dan inforasi, dan juga harus berfungsi sebagai tempat pelayanan penyuluhan,

pendidikan serta tempat pertemuan berbagai kelompok masyarakat.

2.3 Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal

2.3.1 Pengertian Daerah Tertinggal

Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik

Indonesia (2016) daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang

berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk

yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(2016) wilayah tertinggal pada umunya dicirikan dengan letak geografisnya relatif

terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan

bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah

yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan

keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain.

Selanjutnya, wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional

didefenisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari

rata-rata nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta

infrastrukturnya. Pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa wilayah

tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau

keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah yang

menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya

dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah.


14

Pada hakekatnya pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal

sering menghadapi persoalan yaitu adanya tumpangtindih kegiatan dengan

program penanggulangan keiskinan. Secara umum, memang beberapa kegiatan

program pembangunan daerah tertinggal pada dasarnya sama dengan program

penanggulangan kemiskinan yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di wilayah terisolir, tertinggal, terpencil, dan miskin.

Namun, dalam program pembangunan wilayah tertinggal targetnya lebih luas

mengingat bukan hanya manusia atau masyarakat saja yang perlu dibenahi,

melainkan mengembangkan aspek spasial yaitu wilayah yang memiliki fungsi

tertentu agar wilayah dengan fungsi tertentu atau wilayah tersebut berkembang

dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Bappenas (2016) wilayah tertinggal secara umum dapat dilihat

dan ditentukan berdasarkan letak geografisnya yang secara garis besarnya dapat

dibagi menjadi dua kategori yaitu wilayah tertinggal di pedalaman dan wilayah

tertinggal di pulau-pulau terpencil.

1. Kondisi wilayah tertinggal di pedalaman

a) Kondisi suberdaya alam sangat rendah (kesuburan tanahnya yang rendah,

rawan longsor, rawan banjir, terbatasnya suberdaya air, daerah dengan

topografi yang terjal, tanah berawa-rawa/gambut.

b) Sumberdaya alamnya mempunyai potensi, namun daerah tersebut belum

berkembang/terbelakang. Kondisi geografis pada umumnya di daerah yang

tidak terjangkau, sehingga walaupun lokasinya relatif dekat, namun tidak

tersedia akses dari wilayah tersebut ke wilayah pusat pertumbuhan.


15

Penguasaan dan penerapan teknologi yang relatif rendah dikarenakan

kurangnya pembinaan dan keterbatasan dukungan prasarana teknologi itu

sendiri.

c) Ketersediaan atau keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi,

transportasi, air bersih, air irigasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya

menyebabkan wilayah tertnggal tersebut semakin sulit untuk berkembang.

d) Tingginya kesenjangan ekonomi antar daerah (misalnya antara

pantai/pesisir dengan pedalaman). Struktur sosial ekonomi masyarakat

terbagi dalam beberapa tingkatan misalnya masyarakat tradisional, semi

modern, dan masyarakat modern.

e) Rendahnya akses ke pusat-pusat pertumbuhan lokal misalnya ibukota

kecamatan. Biaya transportasi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan

nilai jual komoditi.

f) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik aparatur maupun

masyarakat.

g) Komoditi dan jumlah rumah penduduk belum layak. Sebaran kampung

penduduk yang terpencar dan pada daerah dengan topografi berat,

menyebabkan daerah tersebut sulit dijangkau.

h) Masih belum mengenal uang sebagai alat jual beli barang. Di masyarakat

yang sudah mengenal uang, proses pemupukan modal dari masyarakat

sendiri belum berlangsung dengan baik.

2. Kondisi wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil


16

a) Kondisi masyarakat pulau-pulau terpencil di wilayah terpencil masih

sangat marjinal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai

kepentingan.

b) Terdapat 88 pulau kecil yang bertitik dasar dan berbatasan langsung

dengan 10 negara tetangga.

c) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan,

pengawasan dan pengolahan, khususnya terhadap pulau-pulau yang

terpencil sulit di jangkau dan tidak berpenghuni.

d) Kondisi pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil

sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun akibat

kegiatan manusia.

e) Adat istiadat, budaya dan agama dan masyarakat pulau-pulau kecil yang

spesifik dan pada umumnya bertentangan dengan adat, budaya yang

dibawa oleh pendatang/wisatawan, sehingga akan menghambat proses

pembaharuan.

2.3.2 Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal

Pemilihan lokasi daerah tertinggal bukan ditentukan dari tingkat propinsi

ataupun pemerintah pusat, tapi ada hal-hal yang menjadi indikator pemerintah

dalam menetapkan suatu daerah termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

(2016) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan

pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah dasar yaitu : (1)

perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) prasarana dan sarana


17

(infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan

karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah

perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan

daerah rawan konflik.

Bappenas (2015) menyebutkan bahwa faktor penyebab suatu daerah

dikategorikan sebagai daerah tertinggal yaitu antara lain :

1. Geografis : secara geografis wilayah tertinggal relatif sulit dijangkau akibat

letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan. Kepulauan, pesisir

dan pantai pulau-pulau terpencil, ataupun karena faktor geomorfologis lainnya

sehingga sulit dijangkau oleh perkebangan jaringan, baik transportasi maupun

media kounikasi.

2. Sumberdaya alam : beberapa wilayah tertinggal terjadi akibat

rendah/miskinnya potensi sumberdaya alam seperti daerah krisis minus atau

lingkungan sekitarnya merupakan wilayah yang dilindungi atau tidak bisa

dieksploitasi, sehingga masyarakat sulit mendapatkan mata pencaharian yang

memadai.

3. Sumberdaya manusia : pada umumnya masyrakat di daerah tertinggal

mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang

sederhana, serta pada umumnya terikat atau masih memegang teguh nilai-nilai

tradisonal dan sulit menerima nilai-nilai baru. Di samping itu, kelembagaan

adat pada sebagian masyarakat pedalaman belum berkembang. Dalam kondisi

demikian, walaupun daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang


18

potensial namun tidak diolah dengan baik atau dimanfaatkan oleh dan untuk

kepentingan pihak tertentu.

4. Kebijakan pembangunan : suatu wilayah dapat tertinggal karena beberapa

faktor kebijakan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah,

kesalahan prioritas penanganan dan strategi atau pendekatan, tidak

diakomodasikannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan

penanganan pembangunan sehingga selama ini salah sasaran atau tidak sesuai

dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa daerah tertinggal sangat

kompleks dengan permasalahan-permasalahan, hal inilah yang menjadi tantangan

bagi stakeholders dalam upaya penanganan pembangunan daerah tertinggal.

Namun, permasalahan yang dihadapi khususnya pada daerah tertinggal juga

berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sehingga membutuhkan

pendekatan-pendekatan khusus pada daerah yang dimaksud, agar dalam membuat

suatu strategi pembangunan daerah tertinggal dapat dirumuskan langkah-langkah

yang strategis sehingga pencapaian target bisa lebih tepat pada sasaran.


Indonesia (2016), secara agregat permasalah yang dihadapi daerah tertinggal

adalah sebagai berikut :

a. Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata

nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan

dan lapangan kerja.


19

b. Tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan

kelangkaan sarana dan prasarana wilayah.

c. Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi upaya

pengembangan ekonomi lokal.

d. Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah

tidak kondusif untuk berkembang.

e. Daeranyah perbatasan antar Negara selama ini orientasi pembangunannya

bukan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih

menekankan aspek keamanan (security approach), sehingga terjadi

kesenjangan yang sangat lebar dengan daerah perbatasan Negara tetangga.

f. Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada

pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah disekitarnya.

Menurut Wanggai (2004) persoalan-persoalan yang dihadapi dalam

kawasan tertinggal antara lain : rendahnya kualitas ekonomi masyarakat,

kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk, kesenjangan antar wilayah dan antar

desa-kota, rendahnya aksesibilitas wilayah, rendahnya kualitas sumberdaya

manusia, potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optial, isolasi

wilayah, rendahnya kehadiran investor, dan rendahnya keterkaitan antar sektor,

antar wilayah dan antar usaha ekonomi.

2.3.3 Kebijakan dan Strategi Daerah tertinggal

Melihat persoalan-persoalan tersebut, menurut Bappenas (2015) untuk

mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program, penyelesaian

wilayah tertinggal perlu menggunakan prinsip-prinsip pengembangan yaitu


20

sebagai berikut : (a) berorientasi pada masyarakat (people contered) : masyarakat

di wilayah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat

dari kegiatan yang dilaksanakan, (b) berwawasan lingkungan

(environenttalysound) : berkembangnya kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi

oleh perubahan sosial ekonomi dan modernisasi dapat mendorong terciptanya

kegiatan merusak lingkungan seperti perusakan hutan lindung dan terumbu

karang, (c) sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat (culturally

appropriate) : pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan

kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah

berkembang sebagai suatu kearifan tradisional (traditional wisdom) dalam

kehidupan masyarakat setempat, dan memperkaya khasanah budaya bangsa, (d)

sesuai kebutuhan masyarakat (socially accepted) : kegiatan pengembangan

wilayah tertinggal harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat penerima

manfaat dan bukan berdasarkan asas pemerataan dimana setiap daerah berhak atas

bantuan pendanaan dari peerintah, dan (e) tidak diskriminatif (non discriminative)

: prinsip ini digunakan agar kegiatan penangan wilayah tertinggal tidak bias pada

kepentingan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat mengganggu pencapaian

tujuan dan sasaran program.

Seperti yang tersirat dalam defenisi wilayah tertinggal, ternyata

karakteristik wilayah dan masyarakat wilayah tertinggal menunjukan perbedaan

yang cukup berarti dengan wilayah lain di Indonesia, maka pendekatan

penanggulangan/pengentasan kemiskinan di wilayah tertinggal tidak hanya


21

berfokus pada aspek ekonomi tetapi sifatnya harus lebih menyeluruh dan merata

pada semua aspek pembangunan.

Perlu menjadi catatan bagi pemerintah daerah bahwa proses implementasi

kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan

pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-

kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat

mempengaruhi prilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap dampak , baik negatif maupun yang positif (Wahab,1990

dalam Hidayat,2004). Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan iplementasi

kebijakan diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan

komitmen semua pihak untuk meberikan dukungan.


Indonesia (2016) untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal ditetapkan

kebijakan umum berupa : (1) pemihakan, (2) percepatan, dan (3) pemberdayaan

masyarakat di daerah tertinggal. Kebijakan tersebut diterjemahkan dalam

kebijakan oprasional, seperti di bawah ini :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

sesuai dengan standar pelayanan minimum di daerah tertinggal sehingga setara

dengan rata-rata masyarakat Indonesia lainnya.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain melalui

skim USO (Universal Service obligation) untuk telekounikasi, keprintisan

untuk transportasi, dan listrik masuk desa.


22

3. Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber permodalan, pasar

informasi dan teknologi.

4. Mencegah dan mengurangi resiko ganggguan keamanan dan bencana melalui

pengembangan sistem diteksi dini.

5. Merehabilitasi kerusakan fisik, serta pemulihan sosial budaya, dan ekonomi

akibat bencana alam dan konflik.

6. Mengubah orientasi pembangunan daerah perbatasan dari pendekatan yang

lebih menekankan kepada keamanan kepada pendekatan yang lebih

menekankan kepada kesejahteraan dan menjadikannya beranda depan negara

sebagai pusat pertubuhan ekonomi.

7. Memperdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui peningkatan akses

kepada pelayanan sosial, ekonomi dan politik serta wilayah sekitarnya.

Dalam konsep Bappenas (2015) kebijakan-kebijakan untuk pembangunan

daerah tertinggal antara lain :

a. Meningkatkan kemampuan KAT dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam

berbagai aspek kehidupannya agar mampu menanggapi perubahan sosial

budaya dan lingkungan hidupnya.

b. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil, dalam arti

bahwa setiap KAT berhak untuk memperoleh pelayanan sosial yang sebaik-

baiknya.

c. Meningkatkan dan menetapkan partisipasi sosial masyarakat dalam pelayanan

sosial dengan melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat atas dasar


23

swadaya dan kesetiakawanan sosial sehingga merupakan bentuk usaha-usaha

kesejahteraan sosial yang melembaga dan kesinambungan.

d. Semua tempat terpencil dan terisolir, wilayah pulau-pulau kecil dan wilayah

perbatasan harus dapat terhubung dengan wilayah-wilayah lain agar penduduk

dapat berinteraksi sehingga terwujud kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

Setelah ada satu kebijakan maka perlu perumusan strategi, hal ini

dimaksudkan agar setiap strategi pebangunan daerah tertinggal yang akan dibuat

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian,

antara kebijakan dan strategi harus menunjukan kesinergian sehingga setiap

kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan dapat langsung mengenai sasaran.

Strategi-strategi yang dimaksud meliputi :

1. Pengebangan ekonomi lokal : strategi ini diarahkan untuk mengembangkan

ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi

sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta

sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan

masyarakat, melalui pemerintahan daerah maupun kelompok-kelompok

kelembagaan berbasis masyarakat yang ada.

2. Pemberdayaan masyarakat : strategi ini diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya,

ekonomi, dan politik.

3. Perluasan kesempatan : strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian

daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju.


24

4. Peningkatan kapasitas : strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas

kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah

tertinggal.

5. Peningkatan Mitigasi dan Rehabilitasi : strategi ini diarahkan untuk

mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh

konflik dan bencana alam.

Bertolak dari konsep strategi pengembangan kawasan perbatasan di lima

kabupaten yang tertuang dalam laporan perencanaan dan pengendalian strategi

pengembangan kawasan tertinggal, maka konsep rencana strategi nasional

pengembangan kawasan tertinggal pada masa yang akan datang diharapkan dapat

menjadi suatu acuan kerja dan pedoman strategi pembangunan yang didasarkan

atas lima strategi dasar yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Needs Development)

2. Berpusat pada manusia (People Centered Developent)

3. Pertumbuhan sekaligus pemerataan (Redistribution With Growth)

4. Partisipatif (Participation Approach)

5. Keberlanjutan (Sustainable Development)

2.3.4 Program-program Pembangunan Prioritas

Pada dasarnya program-program prioritas dilaksanakan berdasarkan

strategi yang dirumuskan. Untuk wilayah yang maju maka prioritas pembangunan

diutamakan, karena dengan demikian diharapkan mampu untuk tumbuh dan

berkembang serta mampu untuk menarik daerah belakangnya. Sedangkan untuk

daerah terbelakang atau tertinggal ada penyesuaian dan tahapan terhadap


25

program-program pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar keseimbangan

keuangan pemerintah pada daerah tersebut tetap stabil sehingga lambat laun

pertubuhan dan pemerataan pembangunan dapat tercapai dan tetap terjaga.


Indonesia (2016) untuk mengimplementasikan pembangunan daerah tertinggal

secara terpadu dan tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka diperlukan program

prioritas yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi

oleh semua daerah tertinggal, program-program tersebut yaitu :

1. Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Kegiatan pokok dari pebangunan ekonomi lokal, meliputi : (1)

meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, (2) meningkatkan

modal sosial yang ada dalam masyarakat, (3) mendorong tumbuhnya pusat

kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah, (4)

meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada

permodalan, pasar, informasi, dan teknologi, (5) meningkatkan keterkaitan

kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, (6)

mengembangkan kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah dalam

kegiatan ekonomi lokal, dan (7) penguatan dan penataan kelembagaan pemerintah

daerah dan masyarakat.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat mempunyai kegiatan pokok, sebagai

berikut : (1) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, (2)

meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, (3) mengupayakan


26

adanya pengelompokan pemukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT),

dan (4) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui

penegakan hukum pertahanan yang adil dan transparan secara konsisten.

3. Program Pengembangan Daerah Perbatasan

Program pengembangan daerah perbatasan, kegiatan pokoknya, meliputi :

(1) memfasilitasi dan memotivasi pemerintah daerah untuk menjadikan

wilayahnya sebagai beranda depan Negara dengan mengembangkan pusat

pertubuhan ekonomi, (2) mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan ilegal

dan memfasilitasi dan pergerakan barang dan orang secara sah dan mudah, (3)

menegakan supermasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap

pelanggaran, (4) mendeklerasikan serta menetapkan garis perbatasan antar Negara

dengan tanda-tanda batas yang jelas, (5) menyusun rencana dan strategi

pembangunan wilayah perbatasan, dan (6) mengembangkan wawasan kebangsaan

masyarakat.

4. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana

Program pengembangan prasarana dan sarana, kegiatan pokoknya meliputi

: (1) pengembangan sarana dan prasarana sosial dasar, terutama bidang

pendidikan dan kesehatan, (2) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

ekonomi antara lain melalui skim USO (Universal Service Obligation) untuk

telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa, (3)

menyerasikan sistem transportasi di daerah tertinggal ke dalam satu kesatuan

sitem terpadu dengan wilayah maju, (4) memperluas jaringan informasi dan


27

teknologi, dan (5) mengembangkan prasarana pedesaan khususnya prasarana

pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan.

5. Program Pencegahan dan Rehabilitasi Bencana

Program pencegahan dan rehabilitasi bencana, kegiatan pokoknya meliputi

: (1) rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang rusak akibat bencana,

(2) percepatan proses rekonsiliasi antara masyarakat yang terlibat konflik dan

pemulihan mental masyarakat akibat trauma konflik, (3) peningkatan rasa saling

percaya dan harmoni antar kelompok, (4) sosialisasi penerapan spesifikasi

bangunan yang memiliki ketahanan terhadap bencana, dan (5) menerapkan sistem

deteksi dini terjadinya bencana.

2.4 Konsep Manajemen Strategi

Memformulasikan strategi merupakan rangkaian kegiatan yang

membutuhkan perhatian yang serius. Penggalian informasi dari pihak-pihak yang

kompeten dalam suatu daerah merupakan langkah pertama dan kunci untuk

menghasilkan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan suatu daerah.

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos dan strategia. Kata

strategi dalam kegiatan berperang bukanlah suatu yang asing karena strategi itu

sendiri dapat diartikan bagai suatu pendekatan pemakaian sumberdaya di dalam

kendala iklim kompetitif agar seperangkat sasaran dapat dipakai. Strategi sendiri

digunakan dalam dua pengertian yaitu untuk menunjukan kepada apa yang mau

dilakukan oleh suatu organisasi secara aktif atau untuk mengembangkan reaksi

positifnya terhadap perubahan lingkungan. Istilah strategi yang dipakai dalam

studi berarti pengetahuan dan seni menangani sumber-sumber yang tersedia dari


28

suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan

(Chandardhy dalam Denia, 2002).

Menurut David (2002), manajemen strategi merupakan seni dan

pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi

keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai

obyektifnya. Menurut Nawawi (2003) manajemen strategi adalah perencanaan

berkala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh, dan

ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak agar memungkinkan organisasi

berinteraksi secara efektif dalam usaha menghasilkan suatu yang berkualitas,

dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran

organisasi, fokus manajemen strategis terletak pada memadukan manajemen,

pemasaran, keuangan, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta

sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi.

Pearce dan Robinson (1997) menjelaskan tiga bahan pokok sangat penting

bagi keberhasilan suatu strategi :

1) Strategi harus konsiten dengan strategi lingkungan persaingan. Tegasnya,

strategi harus memanfaatkan peluang yang ada atau diperkirakan akan ada dan

meminimalkan dampak dari ancaman-ancaman besar.

2) Strategi harus realistik dalam hal kemampuan intern organisasi. Akhirnya

pemanfaatan peluang haruslah didasarkan tidak hanya pada adanya peluang itu

sendiri melainkan juga pada kekuatan intern organisasi.

3) Strategi harus dilaksanakan secara cermat.


29

Proses manajemen strategi paling baik dapat dipelajari dan ditetapkan

dengan menggunakan suatu model. Setiap model menggambarkan semacam

proses. Kerangka kerja yang diilustrasikan dalam gambar 1 merupakan model

komprehensif dari proses manajemen strategis yang menggambarkan pendekatan

yang jelas dan praktis untuk merumuskan, mengimplementasikan dan

mengavaluasi strategi.

Proses manajemen strategi bersifat dinamis dan berkelanjutan. Suatu

perubahan dalam salah satu komponen utama dalam model dapat memaksa

perubahan dalam satu atau semua komponen yang lain.

Gabar 1

Model Koprehensif Proses Manajemen Strategi

Melakukan Audit

Eksternal

Mengem-

bangkan

Pernyataa

-n misi

Menetap-

kan

Sasaran

Jangka

Panjang

Menghasi

-lkan,

Mengeva

-luasi,

dan

Memilih

strategi

Menetapk

-

anKebija

ka-n dan

Sasaran

Tahunan

Mengalok

-asikan

sumberda-

ya

Melakukan Audit

Internal

Mengukur

dan

Mengeval

-uasi

prestasi


30

Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

harus melakukan tindakan manajemen strategi sebagai upaya untuk memperoleh

suatu rumusan-rumusan strategi dalam pembangunan daerah tertinggal.

Perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan karena pada

kondisi ini akan ditentukan apa yang menjadi tujuan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan dan apa saja yang harus dilakukan dalam pencapaiannya. Pengalokasian

sumberdaya harus dilakukan agar efisien dan efektif. di samping itu, pemerintah

setempat juga harus memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai

landasan dan memforulasikan strategi agar serangkaian tindakan yang harus

diambil dan dilakukan memperoleh sasaran yang tepat.

2.5 Kerangka Konseptual

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk

mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai

permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju

dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal

dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagian besar merupakan daerah

pertanian baik berupa pertanian lahan basah maupun lahan kering. Kabupaten

Labuhanbatu Selatan memiliki sumberdaya alam yang cukup besar berupa

kesuburan tanah, air yang berlimpah, barang tambang, pemandangan alam yang

indah, dan lain-lain. di samping itu, sumberdaya manusia cukup besar merupakan

potensi yang harus diberdayakan untuk mengelolah suberdaya alam yang melipah

tersebut.


31

Seiring dengan perkembangannya sebagian besar petani masih tergolong

miskin serta pembangunan pertaniannya justru mengalami kemunduran, hal ini

disebabkan oleh tingkat eksploitasi yang tinggi, pemanfaatan sumberdaya alam

secara berlebihan, infrastruktur yang kurang memadai serta kurangnya peran aktif

dari pemerintah setempat untuk mendukung kemajuan pertanian tersebut. Indikasi

ini menunjukan bahwa pemerintah setempat bukan saja kurang memberdayakan

petani tetapi juga disektor pertanian secara keseluruhan.

Perlu disadari bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan sektor

penggerak pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga tidak terlepas

dari kebijaksanaan pembangunan wilayah. Hal ini penting dalam penentuan

pembangunan jangka panjang di Kabupaten Labuhanbatu selatan itu sendiri.

Menurut David (2002) ada rangka merumuskan strategi maka di bagi menjadi tiga

tahapan yaitu (1) tahap input, (2) tahap pemaduan dan percocokan, dan (3) tahap

keputusan.

1. Tahap Input

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap input adalah meringkas input dasar

yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Tahap input terdiri dari pembuatan

matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) dan Internal Factor Evaluation (IFE).

Faktor kunci lingkungan internal dan eksternal pada tahap ini dapat melalui

analisis lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Labuhanbatu

Selatan.Sedangkan analisis lingkungan internal mengidentifikasi kekuatan dan

kelemahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


32

Langkah ringkas untuk mengidentifikasi faktor internal dengn

menggunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE). Yang meringkas dan

mengevaluasi faktor internal yakni kekuatan dan kelemahan organisasi di bidang-

bidang fungsional, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan/akunting,

produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi computer

(David,2002)

Langkah yang ringkas dalam melakukan penelitian eksternal adalah

dengan menggunakan matriks Eksternal Factor Evaluation (IFE).Matriks

Evaluasi Faktor Eksternal mengarahkan perumus strategi untuk mengevaluasi

informasi ekonomi, social dan budaya, demografi, lingkungan, politik dan

pemerintahan, hukum, teknologi dan tingkat persaingan.

2. Tahap Pemaduan atau Tahap Pencocokan

Teknik yang dapat dipakai pada tahap ini adalah matriks SWOT (Strength-

Weakness- Opportunity-threats). Alat ini tergantung pada inforasi yang diperoleh

dari tahap input untuk mencocokkan peluang dan ancaman eksternal dengan

kekuatan dan kelemahan internal. Mencocokan faktor-faktor sukses kritis

eksternal dan internal merupakan kunci untuk secara efektif menghasilkan strategi

alternatif yang layak.

Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dan dapat

menyelaraskan faktor-faktor dari lingkungan eksternal dan internal serta dapat

mengarahkan dan berperan sebagai katalisator dalam proses perencanaan strategis.

Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan

memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan


33

ancaman. Selain itu juga analisis SWOT dilaksanakan dengan memfokuskan pada

dua hal, yaitu peluang dan ancaman serta identifikasi kekuatan dan kelemahan

intern.

Matrik SWOT merupakan alat pencocokan yang penting dala membantu

stakeholdersmengembangkan empat tipe strategi : strategi SO, strategi WO,

strategi ST, dan strategi WT. mencocokan faktor-faktor eksternal dan internal

kunci merupakan bagian sulit terbesar untuk mengembangkan matrik SWOT dan

memerlukan penilaian yang baik dan tidak ada satu pun kecocokan terbaik.

3. Tahapan Keputusan

Tahap terakhir dari formulasi strategi adalah tahap keputusan, alat analisis

yang digunakan dalam tahapa ini adalah Quantitative Strategic Planning

Matrix(QSPM). Matriks QSP menggunakan masukan dari tahap intput dan tahap

pemaduan untuk memutuskan strategi mana yang terbaik. QSPM adalah alat yang

memungkinkan ahli strategi untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif,

berdasarkan faktor-faktor kritis untuk eksternal dan internal yang dikenali

sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi lain, QSPM memerlukan

intuitif yang baik.

Secara ringkas penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketinpangan

anter wilayah dan melakukan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal

untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu

Selatan dalam pengembangan daerah tertinggal dengan pendekatan konsep

manajemen strategis. Penentuan strategi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan di

awali dengan mengetahui visi dan misi serta permasalahan-permasalahan di


34

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya dilakukan analisa lingkungan

eksternal untuk menemukan hal-hal apa yang menjadi peluang dan ancaman yang

dihadapi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Faktor-faktor strategis dari lingkungan internal dan eksternal yang telah

diidentifikasi akan diringkas dalam matrik IFE dan EFE. Untuk merumuskan

strategi digunakan analisis yaitu matriks SWOT. Faktor-faktor yang strategi yang

menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihasilkan beberapa

alternatif strategi dalam matriks SWOT.Berdasarkan strategi-strategi yeng telah

dirumuskan dilakukan peimilihan strategi yang paling tepat untuk dilaksanakan

sesuai dengan daya tariknya dengan menggunakan matriks QSP, untuk lebih jelas

alur pemikiran opresional dapat dilihat pada gabar 2.

Pembangun

-an

Pertanian

Pembangunan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu

Selatan

1. Terjadi Ketimpangan

Antar Wilayah

2. Sebagai Daerah

Tertinggal

Analisa Ketimpangan

Antar Wilayah

1. Hirarki Potensi Fisik

Wilayah

2. Hirarki Tingkat

Pemerataan

Pembangunan

Visi dan

Misi

Kabupaten Identifikasi

Lingkungan Internal &

Eksternal

Analisa Faktor Internal

1. Kondisi Geografis

2. Sumberdaya Alam

3. Infrastruktur

4. Supremasi Hukum

5. Dll

Analisa Faktor Eksternal

1. Pertumbuhan Penduduk

2. Bencana Alam

3. Keamanan Nasional

4. Otonomi Daerah

5. Dll

Tahap Masukan

IFE EFE


35

Gambar 2

Skema Pemikiran Oprasional Pembangunan Daerah Tertinggal

Keterangan :

: artinya saling berintegrasi/mendukung

: artinya ada sesuatu yang akan dihasilkan atau dilakukan

Dari skema pemikiran di atas baru didasarkan pada teori yang relevan,

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

data.

Tahap Panduan

Matriks SWOT

Tahap Pemilihan

Strategi Matriks

QSP

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal


36

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan daerah penelitian Kabupaten

Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian

dilakukan secara sengaja (pruporsive) dengan beberapa pertimbangan antara lain

yaitu :

1. Ketimpangan kegiatan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

menibulkan ketimpangan yang cukup besar antara wilayah. Ketimpangan

tersebut disebabkan kadaan geografis dan aksesibilitas wilayah, walaupun

potensi-potensi suberdaya yang ada tidak jauh berbeda. Dengan demikian,

perlu suatu strategi pembangunan yang mampu menciptakan struktur dan

organisasi tata ruang wilayah yang seimbang sehingga dapat mengurangi

ketimpangan antar wilayah-wilayah tersebut.

2. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Kementrian Negara

Pembangunan Daerah Tertinggal maka Kabupaten Labuhanbatu Selatan

masuk kategori tertinggal bersama 190 kabupaten lainnya di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu bulan juni 2017.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi:


37

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan

oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, mengatasi

kesenjangan waktu antara data yang tersedia dengan kebutuhan dan peneliti lebih

leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan

ketersediaan data di lapangan (Sanusi, 2005). Data primer merupakan data yang

diperoleh langsung dari responden yang diinginkan peneliti. Dalam hal ini, data

primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap responden yang terkait

langsung terhadap Strategi Pengembagangan Daerah Tertinggal di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sanusi (2005), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan

dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti hanya memanfaatkan data tersebut sesuai

dengan kebutuhannya. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek

yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi data dokumen/arsip

resmi terkait Dana Desa yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

pusat/kabupaten, data kementerian maupun lembaga yang terkait.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh data

maupun informasi yang relevan, valid dan akurat. Data-data yang diperoleh

kemudian di triangulasi metode untuk mengamati dan membaca keabsahan data.

Adapun beberapa metode pengumpulan data penelitian menurut Suryana (2010)

adalah sebagai berikut:


38

1. Wawancara

Untuk pengumpulan data utama (sebagai sumber data primer), peneliti akan

melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang

kompeten dan berkaitan langsung dalam pengelolaan Dana Desa yang dibantu

dengan alat perekam sebagai bahan cross check terhadap data dan informasi

yang dicatat.

2. Studi kepustakaan

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu melalui

data-data tertulis yang diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen arsip serta

laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan

terkait seperti Badan Pusat Statistik, Lembaga Kementerian dan instansi lain

yang relevan. Data dan informasi juga didapat dengan menelaah buku-buku

dan literatur lain yang digunakan sebagai referensi.

3. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan yang terarah, terencana

dan sistematis. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengamati masalah

dan fenomena dimasyarakat, kemudian memahami fenomena/masalah tersebut

dan kemudian mencari jawaban melalui fakta dan kejadian di lapangan yang

merupakan objek penelitian.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara

langsung, kemudian dipilih tujuh orang responden secara sengaja yang dipilih dari

para pengambil kebijakan seperti kabid-kabid di Bappeda, dan Dinas lainnya, lalu

mengajukan beberapa pertanyaan dalam wawancara dan mengisi kuesioner untuk


39

melengkapi data mengenai faktor internal dan eksternal. Pengisisan kuesioner

dilakukan dengan tiga tahapan. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi faktor-

faktor internal dan eksternal, tahap kedua yaitu menggunakan daftar faktor

internal dan eksternal yang sudah diidentifikasi dengan cara pemberian rating dan

bobot, dan tahap ketiga yaitu penentuan alternatif strategi yang sebelumnya sudah

dirumuskan dengan analisis SWOT.

Informasi mengenai data skunder diperoleh dari data-data dan arsip

mengenai daerah tertinggal, Bappenas, Departemen Pembangunan Daerah

Tertinggal, Bappeda, BPS dan instansi lain yang terkait, dimana untuk keperluan

analisis dan tingkat ketipangan antar wilayah bagi strategi pembangunan wilayah

dibutuhkan data-data yang menyangkut :

1. Potensi fisik setiap wilayah pembangunan atau kecamatan yang berada

dilingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Data potensi tersebut bersifat

sektoral, Karena dikumpulkan dari semua dinas dan instansi yang terkait.

2. Tingkat pemerataan pembangunan, kegiatan pembangunan dan hasil yang

dicapai pada setiap wilayah pembangunan. Data ini juga bersifat sektoral,

jenis dan metode pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Jenis dan Metode Pengumpulan Data Yang Diperlukan

Metode Analisa

Sistem hirarki

potensi fisik

wilayah

Tujuan

Menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah yang

disebabkan oleh perbedaan penyebaran potensi dan

sumberdaya alam yang dimiliki suatu daerah.

Sistem hirarki

tingkat

pemerataan

pembangunan

Menganalisis tingkat ketipangan antar wilayah yang

disebabkan perbedaan penyebaran atau alokasi kegiatan-

kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya


40

Analisis IFE dan

EFE

Meringkas dan mengevaluasi semua informasi lingkungan

internal meliputi kekuatan dan kelemahan, eksternal

meluang dan ancaman

Analisis SWOT Merumuskan strategi pebangunan daerah dengan melihat

faktor-faktor internal dan eksternal.

Analisis QSPM Menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi yang

sudah dirumuskan pada SWOT

3.4 Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis kualitatif

dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan

memformulasikan strategi dengan pendekatan konsep-konsep manajemen

strategik. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan perhitungan

pengaruh antar dan antara faktor-faktor internal dan eksternal Kabupaten

Labuhanbatu Selatan dan untuk menentukan prioritas strategi.

3.4.1 Sistem Hirarki Potensi Fisik Wilayah

Sistem hirarki potensi fisik wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat

ketipangan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan penyebaran potensi dan

sumberdaya alam tersebut. Kondisi atau tingkat ketimpangan antar wilayah yang

ada digunakan dalam merumuskan strategi pembangunan sehingga dapat

menentukan fungsi dan arahan pebangunan wilayah.

Untuk menganalisis sistem hirarki potensi fisik wilayah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan ditetapkan 9 sektor pembangunan yang dianggap dapat

mewakili potensi-potensi pertumbuhan wilayah, yaitu umum, lokasi, tanaman

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi, perbankan.

Secara lengkap kesepuluh sektor tersebut dapat dilihat pada tabel 3.


41

Tabel 3

Sektor Pembangunan Yang Digunakan Dalam Distem Hirarki Potensi Fisik

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Analisis dibedakan atas (1) analisis dengan pembobot yaitu analisis yang

memperhitungkan relatif pentingnya satu sektor dalam pembangunan dan (2)

analisis tanpa pembobot yaitu analisis yang tidak memperhitungkan relatif

pentingnya suatu sektor. Adapun nilai pembobot yang diberikan untuk analisis ini

adalah 1, 2 dan 3.Makin besar nilai pembobot suatu sektor berarti sektor tersebut

mempunyai sumbangan yang besar terhadap perekonomian wilayah atau nasional

dan makin penting dalam pertumbuhan pembangunan, demikian pula sebaliknya.

Kondisi ketimpangan antar wilayah yang dihasilkan dengan metode ini

secara parsial diperlihatkan oleh peringkat sektoral tiap wilayah dan peringkat

wilayah berdasarkan sektor akhir yang merupakan penjumlahan peringkat sektor.

Dalam hal ini tingkat ketimpangan dibedakan atas wilayah kaya, wilayah sedang

dan wilayah miskin. Batasan yang digunakan untuk menetapkan peringkat suatu

wilayah adalah skor akhir wilayah yang bersangkutan yaitu antara 94-315 untuk

tanpa bobot dan 233-717. Setelah dibagi menjadi tiga, maka wilayah kaya tanpa

dan dengan bobot masing-masing mempunyai skor antara 94-157 dan 233-397,

No Sektor Indikator Satuan

1 Umum Kepadatan penduduk Orang/Km2

2 Lokasi Jarak ke pusat peerintahan Km

3 Tanaman pangan Luas tanaman Ha

4 Perkebunan Luas tanaman Ha

5 Perternakan Luas areal penggembalaan Ha

6 Perikanan Luas areal pemeliharaan Ha

7 Perdagangan Rasio jumlah pedagang dan penduduk %

8 Koperasi Jumlah simpanan di KUD Rp

9 Perbankan Volume simpanan Rp


42

wilayah sedang mempunyai skor antara 158-232 dan 398-571, dan wilayah miskin

mempunyai skor antara 233-314 dan 572-717.

3.4.2 Sistem Hirarki Tingkat Pemerataan Pembangunan

Sistem ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah

yang disebabkan oleh perbedaan penyebaran atau lokasi kegiatan-kegiatan

pembangunan dan hasil-hasil yang diperoleh. Hasil akhir analisis sistem ini adalah

hirarki tingkat pemerataan pembangunan yang menunjukan peringkat tingkat

pemerataan pembangunan tiap wilayah pembangunan. Untuk menganalisa sistem

hirarki tingkat pemerataan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipilih

11 sektor yang dianggap dapat memberi gambaran tingkat pemerataan

pembangunan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada pada suatu wilayah,

yaitu agrarian, listrik, perbankan, tanaman pangan, perkebunan, perternakan,

perikanan, perdagangan, kesehatan dan pendidikan. Secara lengkap dapat dilihat

pada Tabel 4.

Tabel 4

Sektor Yang Digunakan Dalam Sistem Hirarki Tingkat Pemerataan

Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No Sektor Indikator Satuan

1 Agrarian Persentase luas lahan kering %

2 Listrik Persentase pelanggan per rumah tangga %

3 Jalan Persentase panjang jalan perkecamatan %

4 Perbankan Jumlah bank Unit

5 Perdagangan Jumlah kios dalam pasar Unit

6 Tanaman pangan Jumlah produksi Kg/orang

7 Perkebunan Jumlah produksi Ton

8 Peternakan Jumlah produksi Ton

9 Perikanan Produksi per kapita Kg/orang

10 Kesehatan Penduduk per puskesmas %

11 Pendidikan Rasio murid terhadap sekolah %


43

Berbeda dari analisis sistem hirarki potensi fisik wilayah yang lebih

menekankan aspek masa akan datang atau pertumbuhan, maka analisis sitem

hirarki tingkat pemerataan pembangunan lebih menekankan pada aspek-aspek

yang telah dan sedang berlangsung, terutama yang menyangkut kegiatan

pembangunan.

Analisis dibedakan atas (1) analisis dengan pembobot yaitu analisis yang

memperhitungkan relative pentingnya suatu sektor dalam pembangunan dan (2)

analisis tanpa pembobot yaitu analisis yang tidak memperhitungkan relative

pentingnya suatu sektor. Adapun nilai pembobot yang diberikan untuk analisis ini

adalah 1, 2, dan 3. Penetapan nilai-nilai tersebut didasarkan pada relative

pentingnya sektor-sektor tersebut dalam kegiatan pembangunan. Semakin penting

semakin besar nilainya. Perbedaan analisis tersebut digunakan untuk mengetahui

wilayah-wilayah yang paling kritis secara ekonomi dalam pembangunan wilayah

yang merupakan wilayah yang perlu mendapat prioritas dalam pembangunan

wilayah.

Berdasarkan skor akhir yang di dapat dari analisis sistem hirarki tingkat

pemerataan pembangunan, maka tingkat ketimpangan wilayah dapat dibagi

menjadi tiga wilayah yaitu maju, sedang, dan tertinggal. Batas yang digunakan

untuk hirarki tingkat pemerataan yaitu antara 121-311 untuk tanpa bobot dan 338-

878 untuk dengan bobot. Dimana masing-masing wilayah maju tanpa dan dengan

bobot mempunyai batasan skor antara 121-203 dan 338-558, wilayah sedang 204-

250 dan 559-690, serta wilayah tertinggal mempunyai skor antara 251-331 dan

691-878.


44

3.4.3 Analisis Matriks Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal (IFE-EFE)

Matriks EFE digunakan untuk pengambilan keputusan dalam meringkas

dan mengevaluasi semua informasi lingkungan eksternal meliputi peluang dan

ancaman, sedangkan matriks IFE digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi

kekuatan dan kelemahan utama yang dihadapi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Beberapa langkah dalam matriks IFE adalah sebagai berikut :

1. Daftar faktor-faktor sukses kritis yang diperoleh dari analisa lingkungan

internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan pada kolom 1.

2. Tentukan bobot untuk masing-masing faktor internal dengan skala 0,0(tidak

penting) sampai dengan 1,0 (sangat penting), berdasarkan pengaruh faktor-

faktor internal terhadap posisi strategi perusahaan pada kolom 2. Keseluruhan

bobot faktor internal harus berjumlah 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung

berdasarkan rata-rata industrinya. Penentuan bobot dalam matriks IFE

dilakukan dengan jalan mengajukan faktor strategis internal tersebut kepada

pihak manajemen atau pakar dengan menggunakan metode “Paired

Comparison” (Kinnear, 1991)

Metode tersebut digunkan untuk memberikan penilaian terhadap bobot

setiap faktor penentu internal. Untuk menentukan bobot setiap variable digunakan

skala 1, 2, dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah :

1 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal

2 = Jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal.

3 = Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal

Bentuk penilaian pembobotan dapat dilihat pada Tabel 5.


45

Tebel 5

Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal

Faktor Strategis Internal A B C D …. Total

A

B

C

D

….

Total

Sumber : Kinnear, 1991

Bobot setiap variabl diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel

terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus :

Ai

Keterangan :

Ai = Bobot variabel ke-I

Xi = Total nilai variabel

i = A,B,C,D……….n

n = Jumlah variabel

3. Tentukan rating pada setiap faktor sukses kritis untuk menunjukkan seberapa

efektif strategi perusahaan yang tengah dijalankan terhadap faktor pada kolom

3. Skala rating mulai dari 4 = respon sangat besar (superior), 3 = respon di atas

rata-rata, 2 = respon rata-rata, 1 = respon sangat kecil (inferior). Nilai rating

didasarkan pada efektivitas strategi perusahaan.

4. Kalikan setiap bobot faktor (kolom 2) dengan rating (kolom 3) untuk

menentukan skor bobot pada kolom 4.


46

5. Jumlahkan skor bobot pada kolo 4 untuk memperoleh total skor pembobotan

bagi perusahaan yang dinilai. Nilai total ini menunjukkan bagaimana

organisasi bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya.

Tabel 6

Matriks Evaluasi Faktor Internal

No Faktor Internal Kunci Bobot Rating Skor Bobot

KEKUATAN (Ai) (Bi) = 1,2,3,4 (Ai x Bi)

1.

2.

…

KELEMAHAN

1.

2.

…

TOTAL 1,0

Suber : David, 2002

Sedangkan langkah-langkah dalam matriks EFE adalah sebagai berikut :

1. Daftarkan faktor-faktor sukses kritis yang diperoleh dari analisa lingkungan

eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman pada kolom 1.

2. Tentukan bobot untuk masing-masing faktor eksternal dengan skala mulai dari

0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 (sangat penting), berdasarkan pengaruh

faktor-faktor eksternal terhadap posisi strategi perusahaan pada kolom 2.

Keseluhuran bobot faktor eksternal jumlahnya tidak bolh melebihi 1,0. Nilai

bobot dicari dan hitung brdasarkan rata-rata industrinya. Penentuan bobot

dalam matriks EFE dilakukan dengan jalan mengajukan strategis eksternal

tersebut kepada pihak manajemen atau pakar dengan menggunakan metode

“paired coparisn” (Kinnear, 1991).


47

Metode tersebut digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot

setiap faktor penentu internal.Untuk menentukan bobot setiap variabel digunakan

skala 1, 2 dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah :

1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal.

2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal.

3 = jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal.

Tabel 7

Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal

Faktor Strategis Internal A B C D …. Total

A

B

C

D

….

Total

Sumber : Kinnear, 1991

Bobot setiap variabl diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap

jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus :

Ai

Keterangan :

Ai = Bobot variabel ke-I

Xi = Total nilai variabel

i = A,B,C,D……….n

n = Jumlah variabel


48

3. Tentukan rating pada setiap faktor sukses kritis untuk menunjukkan seberapa

efektif strategi perusahaan yang tengah dijalankan terhadap faktor pada kolom

3. Skala rating mulai dari 4 = respon sangat besar (superior), 3 = respon di atas

rata-rata, 2 = respon rata-rata, 1 = respon sangat kecil (inferior). Nilai rating

didasarkan pada efektivitas strategi perusahaan.

4. Kalikan setiap bobot faktor (kolom 2) dengan rating (kolom 3) untuk

menentukan skor bobot pada kolom 4.

5. Jumlahkan skor bobot pada kolo 4 untuk memperoleh total skor pembobotan

bagi perusahaan yang dinilai. Nilai total ini menunjukkan bagaimana

organisasi bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.

Dengan mempertahankan faktor peluang dalam matriks EFE, total skor

tertinggi adalah 4,0 menunjukkan strategi yang dijalankan perusahaan sangat

efektif dalam mengambil manfaat dari peluang dan meminimalkan dampak dari

ancaman eksternal sedangkan total skor terendah adalah 1,0 menunjukan strategi

yang dijalankan perusahaan tidak dapat mengambil manfaat dari peluang yang

ada dan menghindari ancaman.

Tabel 8

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal

No. Faktor Internal

Kunci

Bobot Rating Skor Bobot

PELUANG (Ai) (Bi) = 1,2,3,4 (Ai x Bi)

1.

2.

….

ANCAMAN

1.

2.

….

Total 1.0

Sumber : David, 2002


49

3.4.4 Matriks SWOT

Penentuan analisis SWOT dilakukan setelah mengetahui kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Oleh karena itu harus terlebih dahulu

dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut dengan menggunakan

matriks IFE dan EFE. Kedua matriks ini memperlihatkan faktor mana yang lebih

berpengaruh dan faktor mana yang kurang berpengaruh terhadap wilayah.

Unsur-unsur SWOT meliputi: S (strength) yang berarti mengacu kepada

keunggulan kompetitif dan kompetensi lainnya, W (weakness) yaitu hambtan

yang membatasi pilihan-pilihan pada pengembangan strategi, O (opportunity)

yakni menyediakan kondisi yang menguntungkan atau peluang membatasi

penghalang, T (threat) yang berhubungan dengan kondisi yang dapat menghalangi

atau ancaman dalam mencapai tujuan. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel

kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, stratgi W-O, strategi W-T dan

strategi S-T.matriks SWOT Dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9

Matriks SWOT

Internal

Eksternal

OPPORTUNITIES (O)

Daftar Peluang Eksternal

STRENGTH (S)

Daftar Kekuatan Internal

STRATEGI S-O

Gunakan kukuatan untuk

memanfaatkan peluang

WEAKNESS (W)

Daftar Kelemahan

Internal

STRATEGI W-O

Mengatasi kelemahan

dengan memanfaatkan

peluang

THREATS (T)

Daftar Ancaman

Eksternal

STRATEGI S-T

Gunakan kekuatan untuk

menghindari ancaman

STRATEGI W-T

Meminimalkan

kelemahan dan

menghindari ancaman



50

Terdapat delapan tahapan dala membentuk matriks SWOT, yaitu :

1. Membuat daftar kekuatan kunci internal wilayah.

2. Membuat daftar kelemahan kunci internal wilayah.

3. Membuat daftar peluang eksternal wilayah.

4. Membuat daftar ancaman eksternal wilayah.

5. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan peluang-peluang eksternal

dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-O.

6. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan peluang-peluang

eksternal dan mencatat hasilya dalam sel strategi W-O.

7. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan ancaman-ancaman

eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-T.

8. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan ancaman-ancaman

eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-T.

3.4.5 Analisis QSPM (Quantitative Strategi Planing Matriks)

Secara konsep, matriks QSP menentukan daya tarik relatif dari berbagai

strategi berdasarkan pada sejauh mana faktor-faktor strategi internal dan eksternal

dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari setiap strategi dalam satu set

alternatif dihitung dengan menetapkan dampak kumulatif dari setiap faktor sukses

kritis eksternal dan internal. Berapa pun jumlah set strategi alternatif dapat

dimasukkan dalam QSPM, dan dalam berapa pun jumlah strategi dapat menyusun

suatu set.


51

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan QSPM adalah :

1. Mendaftar peluang/ancaman eksternal dan kekuatan/kelemahan internal dari

organisasi dalam kolom kiri dari QSPM. Informasi ini harus diambil langsung

dari matriks IFE dan EFE. Minimal 10 faktor sukses kritis eksternal dan 10

faktor sukses kritis internal harus dimasukan dalam QSPM.

2. Memberiakan bobot untuk setiap faktor sukses kritis eksternal dan internal.

3. Memeriksa tahapan perumusan strategi dan mengidentifikasi strategi alternatif

yang harus dipertimbangkan perusahaan untuk diimplementasikan.

4. Menetapkan Nilai Daya Tarik (Attractiveness Score/AS). Tentukan nilai

numerik yang menunjukan daya tarik relatif dari setiap strategi dalam

alternatif set tertentu. Nilai daya tarik ditetapkan dengan memeriksa setiap

faktor sukses kritis eksternal dan internal, satu persatu. Bila faktor sukses

tersebut mempengaruhi startegi pilihan yang akan dibuat maka strategi harus

dibandingkan relatif terhadap faktor kunci. Nilai daya tarik harus diberikan

pada strategi untuk menunjukan daya tarik relatif dari satu strategi atas strategi

yang lain. Nilai daya tarik itu adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 =

cukup menarik dan 4 = amat menarik.

5. Menghitug Total Nilai Daya Tarik (Total Attractiveness score/TAS). Total ini

daya tarik ditetapkan sebagai hasil perkalian bobot dengan nilai daya tarik.

Semakin tinggi TAS, semakin menarik alternatif strategi itu.

6. Menghitung Jumlah Total Nilai Daya Tarik. Jumlah total nilai daya tarik

menggunakan strategi mana yang paling menarik dalam setiap set strategi.

Semakin tinggi TAS manunjukan strategi tersebut semakin menarik dengan


52

mempertimbangkan semua faktor sukses kritis eksternal dan internal relevan

yang dapat mempengaruhi keputusan strategis.

Tabel 10

Matriks QSP

Faktor-faktor Sukses

Kritis

Alternatif Strategi

Faktor Internal Bobot Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3

AS TAS AS TAS AS TAS

Faktor Eksternal

Total Nilai Daya Tarik 1,0



53

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang beribukota di Kota

Pinang, Kota Pinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten

Labuhanbatu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni

2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, semasa pemerintah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Luas daerah 3.596 km2 , populasi

penduduk mencapai 313.884 jiwa (2015), dengan kepadatan 87,29 jiwa/km2.

Batasan wilayah, Kabupaten Labuhanbatu dan Selat Malaka (Utara),

Kabupaten Padang Lawas (Selatan), Kabupaen Padang Lawas Utara dan

Kabupaten Labuhanbatu (Barat), Kabupaten Rokan Hilir (Provinsi Riau) di

Timur.

Tabel 11

Luas Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No Kecamatan Luas (Km2)

1 Kampung Rakyat 709,15 km2

2 Kota Pinang 482,40 km2

3 Sungai Kanan 484,35 km2

4 Silangkitang 303,70 km2

5 Torgamba 1.136,40 km2

Jumlah 3.596 km2

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2015.

Berdasarkan Tabel 11 di atas, dapat diketahui luas masing-masing

kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Kampung Rakyat


54

memiliki luas 709,15 km2, Kota Pinang memiliki luas 482,40 km

2, Sungai Kanan

memiliki luas 484,35 km2, Silangkitang memiliki luas 303,70 km

2, dan Torgamba

memiliki luas 1.136,40 km2. Total luas keseluruhan kecamatan yang ada di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 3.596 km2.

4.2 Kependudukan

4.2.1 Jumlah Penduduk

Dari Hasil Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 362.825 jiwa di tahun 2016

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut

Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016

No Kecamatan Luas/Area Penduduk/Popula

si

Kepadatan

Penduduk

(orang/km2) Km

2 % Jumlah %

1 Kampung Rakyat 709.15 22.76 59.595 18.60 84.04

2 Kota Pinang 482.40 15.48 61.322 19.14 127.12

3 Sungai Kanan 484.35 15.54 53.143 16.59 109.72

4 Silangkitang 307.70 9.75 31.683 9.89 104.32

5 Torgamba 1136.40 36.47 121.082 35.78 100.88

Labuhanbatu Selatan 3116.00 100.00 326.825 100.00 102.82

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan . 2016

4.3 Struktur Perekonomian


55

Beragamnya kegiatan perekonomian akan berpengaruh pada struktur

perekonomian suatu wilayah. Sumberdaya manusia dan sumberdaya alam

merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap struktur perekonomian

daerah. Dengan demikian struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh

kemampuan tiap-tiap sektor dalam pencapaian nilai tambah. Dari struktur

perekonomian juga akan memberikan gambaran saran umum tentang potensi

ekonomi suatu wilayah. Perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada

tahun 2015 masih didomonasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 41,48 persen

dan sektor perdagangan sebesar 29,63 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya

kontribusinya masih kecil. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu

Selatan diperlihatkan pada Tabel 13.

Tabel 13

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011-

2015 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Sektor/Lapangan Usaha

Sektor Primer :

Pertanian

Perambangan

Sektor sekunder :

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, Air bersih

Bangunan dan Kontruksi

Sektor Tersier :

Perdagangan, Hotel, & Restoran

Angkutan dan Komunikasi

Keuangan, persewahan & Jasa

Persh

Jasa-jasa

2011

40.44

40.29

0.15

13.39

9.80

0.58

3.01

46.18

30.85

3.56

2.86

8.91

2012

40.78

40.60

0.18

12.54

8.49

0.56

3.49

46.70

30.43

3.37

3.10

9.80

2013

41.46

41.29

0.17

12.64

4.80

0.57

3.27

45.90

30.32

3.38

2.96

9.24

2014

41.04

40.88

0.16

13.04

9.36

0.57

3.11

45.86

30.49

3.49

2.91

8.96

2015

41.48

41.30

0.18

12.01

8.05

0.51

3.45

46.50

29.63

3.34

3.14

10.39

Produk Domestik Regional

Bruto

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2015


56

Pada tabel 13 terlihat bahwa pada kelompok sektor primer dan tersier

mengalami peningkatan, sedangkan sektor sekunder sedikit mengalami

penurunan, hal ini karena sektor industri pengolahan pengelolaannya cenderung

masih tradisional dan tidak tergantung pada bahan impor serta berbasis teknologi

sederhana. Tiap-tiap sektor akan dijelaskan sebagai berikut :

4.3.1 Sektor Pertanian

Sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sub

sektor perkebunan besar masih menunjukan peran sebagai salah satu sektor

andalan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian disusul dengan sub sektor

tanaman pangan sedangkan sub sektor peternakan, perikanan, perkebunan rakyat

dan sub sektor kehutanan hanya penunjang.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga sangat potensial untuk

pengembangan berbagai jenis tanaman palawija, diantaranya yang utama adalah

jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan ubi jalar. Sedangkan

untuk holtikultura yang utama adalah cabe besar, tomat, kacang merah dan

lainnya. Pada sub sektor peternakan, kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki

potensi peternakan yang sangat baik. Namun pada umumnya peternakan masih

diusahakan dalam skala kecil. Populasi ternak yang cukup besar selain ternak

unggas adalah domba dan sapi. Peternakan banyak dikembangkan di Kecamatan

Kampung Rakyat dan Torgamba. Sedangkan sektor perikanan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan memiliki potensi air tawar sebesar 987 ha, mencakup

perikanan budidaya dan perikanan tangkap di perairan kolam (kolam air tenang).

Kolam air deras, dan perairan umum. Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan


57

adalah Ikan mas (58,79 persen), nilem (11,94 persen), nila (11,81 persen), gurame

(5,61 persen), mujair (4,33 persen), lele (1,41 persen) dan udang. Sedangkan pada

sub sektor kehutanan meskipun kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki

kawasan hutan yang cukup luas tetapi sumbangan PDRB masih rendah, hal ini

karena sebagian besar kawasan hutannya merupakan kawasan lindung, suaka alam

dan hutan wisata yaitu sebesar 51,6 persen dan hutan produksi hanya 38,4 persen.

4.3.2 Sektor Pedagangan

Sektor ini merupakan sektor terbesar setelah sektor pertanian dalam

memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kegiatan utama pengembangan perdagangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

diarahkan pada pengadaan dan monitoring Sembilan bahan pokok (sembako) dan

barang penting lainnya, pembinaan pengusaha kecil dan menengah, penciptaan

perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan ekspor. Komoditi dari hasil

olahan produk pertanian yaitu minyak sawit, karet, dan kakao (coklat).

4.3.3 Sektor Industri

Kegiatan sektor industri yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

umumnya di dominasi oleh industri kecil dan menengah, baik yang berbentuk

sentra ataupun non sentra. Potensi industry kecil yang menjadi komoditas andalan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari industri kerajinan Anyaman Rotan

dan Bambu, Ikan Asap, Dodol, dan Kosmetik Berbahan Pinang.

4.3.4 Sektor Pariwisata

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai potensi objek wisata

yang cukup besar baik wisata alam maupun situs budaya, diantaranya : wisata


58

alam air terjun padayangan, wisata alam/pusat pelatihan gajah di hutan lindung

(Holiday Resort), taman rekreasi kolam renang cikampak, dan obyek wisata bumi

perkemahan PT. Asam Jawa, pemandian alam sampuran, danau buatan simatahari

dan lain-lain.

4.3.5 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi

Potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan sangat mendukung, namun sampai saat ini yang menjadi

kendala sarana dan prasarananya baik sarana dibidang fisik maupun sarana di

bidang sosial.

Sarana perekonomian merupakan sarana yang sangat mendukung terhadap

tingkat kemajuan khususnya pertumbuhan ekonomi daerah. di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan terhadap beberapa pasar dengan ukuran beragam dan pola

penyebarannya sudah merata di setiap kecamatan, baik yang dikelolah oleh dinas

pengelola pasar Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga pasar yang dikelola secara

swadaya oleh masyarakat.

Sarana perekonomian lainnya yaitu lembaga perbankan, terdapat 4 buah

bank pemerintah yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri dan Bank SUMUT

(Sumatera Utara). Sedangkan bank swasta diantarannya bank BCA, Bank Syariah

Mandiri, dan Bank BRI Syariah.

Arus lalu lintas barang dan jasa dari dan ke ibukota Kabupaten (kota

pinang) sudah cukup lancar, prasarana perhubungan di Kabupaten Labuhanbatu

Selatan sudah cukup memadai. Untuk panjang jalan Kabupaten Labuhanbatu


59

Selatan tahun 2015 sebagian besar permukaanya adalah tanah yaitu sepanjang

217,65 km, diaspal sepanjang 160,95 km, dan kerikil sepanjang 141,71 km.

Pada tahun 2015 terdapat sekolah dasar negri (SDN) terdapat 169 sekolah

dengan jumlah murid 36.212 orang, dan guru 1.384 orang, tingkat sekolah

pertama (SMP) N terdapat 17 sekolah, dengan 5.636 orang murid dan 372 orang

guru, untuk SMA N terdapat 7 sekolah, dengan 3.466 orang murid, dan 218 orang

guru.

Banyaknya fasilitas kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun

2015 berupa posyandu sebanyak 287, puskesmas ada sebanyak 11, dan

rumahsakit ada 3. Sedangkan sarana pelayanan kesehatan seperti dokter umum

yang ada sebanyak 47 orang, dokter gigi 12 orang, dan dokter spesialisasi hanya 1

orang. Begitu juga jumlah bidan dan perawat swasta maupun negeri sebanyak 323

orang.

Banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti

masjid sebanyak 367 unit, musholla sebanyak 252 unit, sedangkan gereja 125

unit, dan pura hanya 2 unit.

Pengeluaran rata-rata perkapit sebulan menurut jenis konsumsi di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu berupa makanan sebanyak 308.177

rupiah/bulan dengan persentase 65,52%, dan yang bukan makanan sebanyak

162.178 rupiah /bulan dengan persentase 32,48%.

4.4 Ketimpangan Antar Wilayah Pembangunan

Ketimpangan antar wilayah merupakan masalah yang perlu diperhatikam .

masalah tersebut dapat mempengaruhi struktur dan organisasi tata ruang wilayah


60

pembangunan yang direncanakan serta tingkat kesejahteraan masyarakat di tiap

wilayah.

Ketimpangan antar wilayah yang terjadi bisa disebabkan oleh penyebaran

sumberdaya pembangunan yang tidak merata di tiap wilayah serta kurang

meratanya kegiatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana

pembangunan.

4.4.1 Ketimpangan Sumberdaya Pembangunan

Sumberdaya pembangunan sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu

pembangunan. Secara umum sumberdaya pembangunan suatu wilayah merupakan

potensi wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan

wilayah bagi wilayah yang bersangkutan. Sumberdaya pembangunan dapat

dibedakan atas sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal,

sumberdaya kelembagaan dan sumberdaya penguasaan teknologi. Namun karena

penyebarannya dalam suatu wilayah tidak merata, maka menyebabkan ada

wilayah yang kaya dengan sumberdaya dan ada wilayah yang miskin sumberdaya,

hal ini yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan tiap wilayah akan

berbeda.

Jumlah sumberdaya pembangunan yang dimiliki suatu wilayah dapat

menentukan peringkat wilayah tersebut dalam sistem hirarki potensi fisik. Untuk

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipilih 10 sub sektor yang dianggap relevan

menggambarkan potensi pembangunan untuk pertumbuhan wilayah di setiap

kecamatan, (Tabel 3).


61

Peringkat-peringkat wilayah pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu

Selatan berdasarkan jumlah sumberdaya pembangunan dan potensi pertumbuhan

wilayah disusun dalam sistem hirarki potensi fisik wilayah. Secara lengkap dapat

dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2.

Berdasarkan tabel 14 bahwa dengan analisis sistem hirarki potensi fisik

wilayah (HPF) wilayah tanpa dan dengn bobot, maka wilayah yang ada di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan bisa dibagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah

kaya, wilayah sedang dan wilayah miskin. Dari hasil analisis HPF tanpa bobot

yang termasuk wilayah kaya 30 persen, wilayah miskin 30 persen, dan 40 persen

wilayah sedang. Perbedaan kategori tersebut menunjukan bahwa terdapat

ketimpangan antar wilayah sebagai akibat penyebaran sumberdaya yang kurang

merata, secara garis besar terjadi berdasarkan perbedaan geografis. Perbedaan

keadaan geografis tersebut telah menyediakan potensi yang tinggi terjadinya

ketimpangan antar wilayah dimana wilayah-wilayah kaya sebagian besar berada

di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bagian Utara (SWP II DAN SWP III) dan

wilayah miskin berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bagian selatan (SWP I).

Tabel 14

Kategori Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Sistem

Kategori Wilayah Tanpa Bobot SWP Dengan Bobot SWP

Wilayah kaya Torgamba

Kota Pinang

III

II

Torgamba

III

Wilayah Sedang

Wilayah Miskin

Sungai Kanan

Kampung

Rakyat

Silangkitang

II

I

I

Kota Pinang

Sungai Kanan

Kampung Rakyat

Silangkitang

III

II

I

I

Sumber : lampiran 1 dan 2 (Diolah)


62

Kecamatan Silangkitang termasuk kategori miskin sebab Kecamatan ini

tidak memiliki akses yang baik ke pusat pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan maupun ke kota di kabupaten lainnya. Selain itu prasarana dan sarana juga

tidak memadai serta tidak didukung oleh potensi wilayahnya. Sehingga hal ini

memperlambat perkembangan pembangunan dan pemerataan serta mempersulit

meningkatnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hirarki potensi fisik wilayah dengan bobot (memerhitungkan

relative pentingnya suatu sektor dalam perekonomian wilayah), dapat disimpulkan

bahwa ketimpangan antar wilayah masih terjadi sama halnya dengan HPF tanpa

bobot. Namun, ada wilayah yang mengalami peningkatan kategori wilayah dari

wilayah miskin HFP tanpa bobot menjadi wilayah sedang, yaitu Kecamatan

Silangkitang.

Besarnya perbedaan skor akhir antara wilayah tersebut telah

menggambarkan bahwa penyebaran sumberdaya kurang merata sehingga

menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan yang terjadi. Maka dalam hal ini

banyak pengalokasian kegiatan-kegiatan pembangunan lebih diarahkan ke

wilayah-wilayah kaya yang lebih tersedia sumberdayannya.

Jika terlihat dari sudut manfaat maka wilayah-wilayah kaya akan

menghasilkan nilai tambah yang lebih besar karena adanya keterkaitan

pemanfaatan suatu sumberdaya dengan sumberdaya lain yang juga melimpah di

wilayah-wilayah kaya tersebut. Peningkatan nilai tambah tersebut akan sangat

berarti bagi pertumbuhan suatu wilayah yang mampu menghasilkan devisa besar


63

dan akhirnya meningkatkan nilai investasi pemanfaatan sumberdaya bagi

peningkatan pertumbuhan wilayah selanjutnya.

4.4.2 Ketimpangan Kegiatan Pembangunan

suatu kegiatan pembangunan pasti dipengaruhi oleh ketersediaan

sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam.

Dimana sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah bervariasi dari segi

kuantitas maupun kualitas. Wilayah yang sumberdayanya banyak dan berkualitas

akan menguntungkan karena memiliki daya tarik untuk alokasi investasi sehingga

pembangunan di wilayah tersebut cenderung produktif dan lebih banyak

dibandingkan dengan wilayah yang kurang sumberdayanya. Dengan bervariasinya

sumberdaya yang ada pada masing-masing wilayah, hal ini bisa digunakan untuk

melihat seberapa besar tingkat pemerataan pembangunan di suatu wilayah. Untuk

itu, dipilih sektor-sektor yang digunakan sebagai indikator. Dapat dilihat pada

tabel 4.

Berdasarkan hiraki tingkat pemerataan pembangunan maka pusat-pusat

pengembangan dikelompokan menjadi tiga kategori yaitu wilayah maju, wilayah

sedang, dan wilayah tertinggal. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat

ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh perbedaan penyebaran atau

alokasi kegiatan-kegiatan pembangunan dan hasil-hasil yang diperoleh. Kategori

wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada Tabel 15.


64

Tabel 15

Kategori Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Sistem

Hirarki Tingkat Pemerataan Pembangunan Tanpa dan Dengan Bobot, 2016

Kategori Wilayah Tanpa Bobot SWP Dengan Bobot SWP

Maju Torgamba

Kota Pinang

Sungai Kanan

III

II

I

Kota Pinang

Torgamba

III

II

Sedang Kampung Rakyat I Kampung Rakyat

Sungai Kanan

II

I

Tertinggal Silangkitang I Silangkitang I

Sumber : Diolah dari Lampiran 3 dan 4

Tabel 15 menunjukan bahwa wilayah-wilayah maju di kabupaten

Labuhanbatu Selatan sebagian besar terdapat di bagian utara atau pada wilayah

SWP I kecuali Kecamatan Silangkitang. Berikut adalah kategori wilayah-wilayah

yang terbelakang yang menyebar hampir di seluruh kecamatan. Berikut adalah

kategori wilayah-wilayah pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang

menunjukan tingkat pemerataan pembangunan yaitu :

a) Wilayah Maju

Berdasarkan analisa hirarki tingkat pemerataan pembangunan tanpa bobot,

maka diperoleh kecamatan-kecamatan yang tergolong maju mempunyai skor

antara 121-201. Kecamatan-kecamatan tersebut secara berurutan adalah

Kecamatan Torgamba, Kota Pinang, dan Sungai Kanan.

Sedangkan berdasarkan analisa hirarki tingkat pemerataan pembangunan

dengan bobot yang mempunyai skor antara 338-537, maka kecamatan-kecamatan

yang tergolong maju masih sama dengan kecamatan-kecamatan pada hirarki

tingkat pemerataan pembangunan tanpa bobot, kecuali Kecamatan Sungai Kanan

yang mengalami penurunan kategori dari kategori merata menjadi sedang. Hal ini


65

karena Kecamatan Sungai Kanan memiliki peringkat rendah pada pemerataan

prasarana jalan, tanaman pangan, dan kesehatan.

b) Wilayah Sedang

Berdasarkan analisa hirarki tingkat pemerataan pembangunan tanpa bobot,

maka diperoleh Kecamatan yang tergolong sedang mempunyai skor antara 203-

241. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kampung Rakyat. Sedangkan jika

dengan bobot ternyata masih sama dengan kecamatan pada hirarki tingkat

pemerataan pembangunan tanpa bobot, justru mengalami penambahan dari

Kecamatan Sungai Kanan. Hirarki tingkat pemerataan pembangunan dengan

bobot mempunyai skor antara 558-680.

c) Wilayah Tertinggal

Kecamatan yang termasuk wilayah kategori ini adalah kecamatan yang

mempunyai skor antara 251-311 pada hirarki tingkat pemerataan pembangunan

tanpa bobot dan mempunyai skor antara 691-878 pada hirarki tingkat pemerataan

pembangunan dengan bobot. Kecamatan pada kategori ini tidak mengalami

perubahan baik tanpa maupun dengan bobot. Kecamatan tersebut adalah

Kecamatan Silangkitang.

Pada lampiran 3 dan 4 terlihat bahwa wilayah-wilayah yang tergolong

maju pada umumnya telah merata disemua sektor pembangunannya. Tingginya

peringkat masing-masing sektor tergantung dari kondisi dan potensi sumberdaya

masing-masing wilayah. Kondisi pemerataan masing-masing sektor yang

mempunyai peringkat tinggi dalam suatu wilayah adalah sebagai berikut :

Agraria : Torgamba, Kota Pinang, Sungai Kanan, dan Kampung Rakyat.


66

Listrik : Kota Pinang, Torgamba, Sungai Kanan, dan Kampung Rakyat.

Jalan : Kota Pinang, Sungai Kanan, Torgamba

Tanaman Pangan : Torgamba, Sungai Kanan, dan Kampung Rakyat.

Perkebunan : Torgamba, Kampung Rakyat, dan Sungai Kanan.

Peternakan : Kampung Rakyat, Torgamba, dan Sungai Kanan.

Perikanan : Torgamaba, Sungai Kanan

Perdagangan : Kota Pinang, Torgamba, dan kampung Rakyat.

Kesehatan : Kota Pianang, Torgamba, dan Sungai Kanan.

Pendidikan : Kota Pinang, Torgamba, Sungai Kanan, dan Kampung Rakyat.

Perbedaan peringkat dan kategori wilayah yang terjadi akibat alokasi

kegiatan pembangunan yang tidak merata menunjukan adanya ketimpangan antar

wilayah yang berpengaruh terhadap perekonomian wilayah. Perbedaan skor akhir

yang besar menunjukan bahwa ketimpangan yang terjadi antara wilayah maju

dengan wilayah tertinggal besar pula. Pada wilayah maju kegiatan pembangunan

sangat banyak sehingga pemanfaatan sumberdaya akan memberikan sumbangan

terhadap pertumbuhan wilayah sangat tinggi, sebaliknya di wilayah tertinggal

pembangunan sedikit sehingga sumbangan sumberdaya pembangunan terhadap

pertumbuhan wilayah sangat kecil.

Bila dikaitkan dengan hirarki potensi fisik wilayah dengan bobot terlihat

bahwa terdapat wilayah maju yang juga termasuk wilayah kaya kecuali

Kecamatan Sungai Kanan yang merupakan wilayah sedang dalam hirarki potensi

fisik dan merupakan wilayah maju dalam hirarki pemerataan pembangunan. Hal

ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara sumberdaya dan alokasi kegiatan


67

pembangunan dimana ada Kecamatan yang sumberdayanya tinggi dan tingkat

pemertaannya tinggi pula.

Dapat disimpulkan bahwa peluang alokasi pembangunan akan lebih

banyak pada wilayah yang memiliki prasarana pendukung yang lengkap dan yang

banyak, sehingga terjadi tingkat pemerataan pembangunan serta pemanfaatan

sumberdaya akan lebih optimal. Namun, hal ini tidak menutup juga bagi

kecamatan-kecamatan yang miskin dengan sumberdaya untuk meningkatkan

pemerataan pembangunan wilayahnya.

4.5 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

4.5.1 Faktor Strategi Internal

Faktor-faktor strategis internal terdiri dari faktor-faktor yang dapat

dijadikan kekuatan dan kelemahan dalam pembangunan daerah tertinggal

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun faktor-faktor strategis internal tersebut

antara lain :

a. Posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sebagai Daerah Penyangga

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terletak di perbatasan antar provinsi di

pulau sumatera merupakan daerah penyangga bagi pembangunan di

Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten selanjutnya , karena Kabupaten

Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara

ditinjau dari provinsi Riau. Sedangkan hasil bumi yang di dapat akan masuk

ke Kabupaten masing-masing dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten.


68

b. Kondisi Geografis

Secara umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan daerah dataran

tinggi dengan kondisi alam yang berbukit-bukit. Kondisi demikian

mengakibatkan daerah-daerah tertinggal atau terpencil sulit dijangkau baik

transportasi maupun telekomunikasi. Selain itu, kawasan tersebut sangat peka

terhadap bencana alam seperti gerakan tanah, banjir, dan lain-lain.

c. Keadaan Sumber Daya Alam

Pada umumnya wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kesesuaian

lahan yang cukup baik untuk pertanian karena didukung oleh kondisi fisik

yang cukup baik. Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga memiliki

iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan lahan

yang subur serta ditunjang dengan banyaknya aliran sungai, menyebabkan

bagian besar wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian. Jenis tanah di

wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mempunyai kesesuaian yang

baik untuk kegiatan-kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Selai itu sektor perikanan budidaya air pun memiliki peluang yang cukup baik

karena memiliki lahan perairan yang cukup luas.

d. Keadaan Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat ini

menempati urutan ketiga dari bawah di tingkat Sumatera Utara. Rendahnya

pencapaian indeks pembangunan manusia menggambarkan kondisi, bahwa

pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi saat ini masih

mengahadapi tantangan yang cukup berat. Kondisi ini terlihat pada angka laju


69

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang mencapai 3,28%, lebih rendah

dibandingkan pencapaian LPE tahun 2014 yang mencapai 3,79%. Pada saat

yang sama, angkatan kerja yang produktif di sektor formal justru semakin

banyak yang kehilangan pekerjaan karena PHK, yang menyebabkan tingginya

angka pengangguran terbuka sebanyak 5.698 orang. Angka itu pula yang turut

menyebabkan penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada

pada jumlah 63.702 orang.

e. Sarana da Prasarana

Sarana dan prasarana wilayah memegang peran penting dalam pembangunan

suatu wilayah, aspek ini dapat menjadi indikator dari berkembangnya suatu

wilayah. Namun disisi lain aspek sarana dan prasarana yang tersedia juga

dapat menjadi sebuah masalah jika ternyata sarana dan prasarana tersebut

telah tersedia namun disisi lain tingkat kemajuan dan perkembangan wilayah

yang bersangkutan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Bekaitan

dengan kondisi geografis, maka upaya penyebaran sarana dan prasarana

pembangunan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum sepenuhnya

menyebar di setiap wilayah. Hal ini mengakibatkan suatu daerah akan

tertinggal.

f. Peran Industri Pendidikan, Balai Penelitian dan Diklatda

Pembangunan daerah tertinggal memerlukan peran serta dari berbagai

lembaga atau instansi. Keberadaan dari Instansi Pendidikan, Balai Penelitian,

dan Diklatda di harapkan dapat membantu kegiatan pembangunan. Misalnya

Instansi Pendidikan di upayakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya


70

manusia melalui program wajib belajar. Sedangkan Balai Penelitian dan

Diklatda diupayakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan

masyarakat pedesaan pada khususnya melalui penelitian terhadap masalah

yang ada serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan.

g. Hubungan Lembaga Pemerintah dengan Masyarakat

Keserasian antar lembaga pemerintah dengan masyarakat merupakan tolak

ukur dari keberhasilan suatu pembangunan. Untuk itu, kedua elemen tersebut

harus mempunyai visi yang sama yaitu untuk memajukan daerahnya. Dengan

catatan setiap elemen diberikan kebebasan berpikir dan beraktivitas serta

saling mendukung.

h. Dana Pembangunan

Suatu pembangunan akan berjalan optimal jika PAD di daerah tersebut

maksimal. Pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum

sepenuhnya tercapai disebabkan oleh PAD daerah tersebut sangat kecil. Hal

ini bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang kecil pada tahun 2014

sebesar 3,78 persen, dan pada tahun 2015 turun menjadi 3,28. Keadaan ini

dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya tanaman

bahan makanan.

i. Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kondisi geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tidak rata berakibat

pada penataan ruang yang cenderung terhambat diseluruh daerah-daerah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini menyebabkan terjadinya


71

ketimpangan pemerataan pembangunan, yang pada akhirnya menimbulkan

disparitas antar daerah.

j. Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

Akibat pembangunan yang tidak merata, maka pola penyebaran pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi misalnya pasar, cenderung memusat pada satu daerah.

Hal ini berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat. Semakin dekat

dengan pusat pertumbuhan ekonomi maka biaya yang dikeluarkan semakin

kecil dan sebaliknya.

k. Adat Istiadat dan Budaya

Pada dasarnya adat istiadat dan budaya merupakan sesuatu yang harus

dilestarikan. Apalagi, jika adat istiadat dan budaya tersebut bisa menarik

wisatawan asing maupun lokal. Hal ini menunjukan bahwa adat istiadat dan

budaya tersebut mempunyai nilai yang tinggi dan dengan sendirinya akan

menghasilkan devisa bagi daerah terseut.

l. Supremasi Hukum

Pembangunan akan terus berjalan ketika hukum di suatu daerah bisa

ditegakkan. Hal ini bisa dijadikan tumpuan bagi siapa saja untuk beraktivitas.

Terlebih lagi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu daerah.

m. Komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Semenjak kabupaten Labuhanbatu Selatan masuk kategori tertinggal bersama

190 kabupaten lainnya diseluruh Indonesia, maka pemerintah daerah tersebut

berusaha untuk bangkit mengejar ketertinggalan dengan visi yang baru yaitu

Labuhanbatu Selatan bangkit dan berprestasi. Hal ini terlihat dengan semakin


72

gencarnya dari setiap dinas pemerintahan untuk melakukan pemberdayaan di

setiap daerah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan.

n. Nota Kesepakatan Gubernur Dengan Bupati

Sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalannya, maka pemerintah daerah

saat ini sedang membuka pintu kerjasama dengan pemerintah provinsi

khususnya dalam pembangunan daerah tertinggal. Kerjasama ini sangat

penting mengingat masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang agresif

ketika mendapat dukungan dari luar untuk membangun daerahnya.

4.5.2 Faktor Strategis Eksternal

Faktor-faktor strategis eksternal terdiri dari faktor-faktor yang dapat

dijadikan peluang dan ancaman dalam pembangunan daerah tertinggal Kabupaten

Labuhanbatu Selatan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk akan menjadi beban

perekonomian yang pada akhirnya dapat menekan tingkat kesejahteraan

rumah tangga. Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut hasil

sensus penduduk tahun 2011 sebanyak 277.637 jiwa dengan komposisi laki-

laki sebanyak 131.627 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 146.010 jiwa.

Sedangkan tahun 2015 terjadi peningkatan dengan jumlah penduduk sebanyak

320.381 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 163.390 jiwa, dan

penduduk perempuan sebanyak 156.991 jiwa.


73

b. Kemitraan

Pembangunan suatu daerah sering kali terbengkalai akibat dana pembangunan

yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah setempat

untuk mencari investor merupakan langkah yang tepat. Tidak jarang ditemui

bahwa pemerintah daerah manapun saat ini sedang giat-giatnya mencari

investor untuk menanamkan sahamnya pada daerahnya. Sebab satu-satunya

cara untuk kegiatan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit.

c. Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Menurut pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa

terbentuknya Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan

momok yang menakutkan karena semenjak lembaga tersebut berdiri ada 190

kabupaten di seluruh Indonesia yang masuk kategori tertinggal. Hal ini

mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten yang masuk kategori

tertinggal dinilai gagal atau belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan

pembangunan di daerahnya. Ini merupakan catatan yang mengharuskan

pemerintah daerah untuk bekerja lebih optimal lagi dalam meningkatkan

pembangunan di daerahnya, namun tetap bekerjasama dengan lembaga

tersebut yang memiliki fasilitas, koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi

pembangunan daerah tertinggal.

d. Ketidakpastian Lingkungan Global

Lingkungan global merupakan ancaman bagi Negara mana saja. Apa boleh

dikata semua negara saat ini ingin menjadi yang terbaik, namun tidak

memperdulikan lingkungan sekitarnya. Menipisnya lapisan ozon, dan


74

melambungnya harga minyak dunia merupakan salah satu contoh bahwa

pergejolakan iklim global sudah tidak dapat diduga dan terbendung lagi.

e. Bencana Alam

Akhir-akhr ini di Indonesia kerapkali ditimpa bencana alam, mulai dari

tsunami, tanah longsor maupun banjir. Hal ini mengakibatkan perekonomian

dan kesejahteraan masyarakat menjadi terpuruk. Seharusnya kita sadar bahwa

bencana tersebut adalah ulah manusia itu sendiri yang sewenang-wenang

dalam menggali sumberdaya yang ada. Jadi yang perlu kita lakukan adalah

mensiasati dan mengantisipasi datangnya bencana alam tersebut dengan cara

melestarikan hutan yang ada, supremasi hukum ditegakkan dan lain-lain.

f. Persaingan Antar Wilayah

Kompetisi dalam meningkatkan pembangunan merupakan langkah yang

seharusnya dilakukan. Karena dengan demikian suatu daerah akan berusaha

untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat melalui

pembangunan-pembangunan, menciptakan lapangan kerja dal lain-lain.

Semakin giat pemerintah suatu daerah dalam meningkatkan pembangunan,

maka daerah tersebut akan jauh dari ketertinggalan. Sebaliknya semakin

lemah pemerintah suatu daerah dalam meningkatkan pembangunan, maka

daerah tersebut akan semakin tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah

lainnya.

g. Kondisi Politik dan Keamanan

Pembangunan daerah tidak lepas dari menu politik dan keamanan. Apabila

kondisi politik dan keamanan suatu daerah stabil. Kemungkinan besar


75

pembangunan di daerah tersebut akan cepat meningkat. Karena investor

berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, apalagi

daerah tersebut adalah daerah yang prospek dari sumberdaya.

h. Otonomi Daerah

Otonomi daerah untuk kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan tahap

pembelajaran dalam membenahi rumah tangganya sendiri. Secara de facto

Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum sepenuhnya siap untuk menjadi daerah

otonom. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat,

infrastruktur dan PAD yang kecil. Konsekuensi ini harus diterima oleh

pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan apabila ingin berdiri sendiri,

namun jika tidak mau menerimanya maka Kabupaten Labuhanbatu Selatan

harus siap bergabung dengan Kabupaten Labuhanbatu Pusat.

i. Kebijakan Pemerintah Pusat/Propinsi

Kebijakan pemerintah pusat maupun propinsi sangat diperlukan dalam

penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Karena tanpa adanya campur

tangan dari luar pemerintah daerah setempat, bisa diprediksi Kabupaten

Labuhanbatu Selatan akan semakin tertinggal dari pembangunan

kesejahteraan.

j. Kerukunan Hidup Umat Beragama

Kerukunan hidup umat beragama merupakan cermin keberhasilan suatu

daerah untuk hidup berdampingan. Dengan demikian, visi untuk membangun

suatu daerah akan semakin kuat.

.


76

4.6 Analisis Matriks EFE dan IFE

4.6.1 Matriks External Factor Evaluation (EFE)

Matriks ini merupakan hasil dari identifikasi terhadap faktor-faktor

eksternal Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa peluang (opportunities) dan

ancaman (threats) yang berpengaruh dalam pembangunan daerah tertinggal di

Kabupaten Labuanbatu Selatan. Penentu bobot menggunakan metode paired

comparison, sehingga diperoleh bobot dari masing-masing variabel. Penentuan

bobot dengan menggunakan kuesioner yang telah diisi oleh tujuh orang responden

yang dianggap pakar memiliki kapasitas sebagai pengambil keputusan dalam

pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penentu

peringkat (rating) juga dilakukan oleh tujuh responden sehingga diperoleh nilai

terboboti dari faktor-faktor tersebut. Hasil dari identifikasi peluang dan ancaman

sebagai faktor strategis eksternal, kemudian bobot dan rating dimasukan kedalam

matriks eksternal. Matriks ini dapat dilihat pada tabel 16.

Hasil akhir EFE untuk elemen peluang diperoleh nilai akumulatif skor

sebesar 1.673 dan untuk elemen ancaman diperoleh bobot skor sebesar 0.874. Hal

ini menunjukan bahwa responden memberikan respon yang cukup tinggi terhadap

faktor peluang dan respon yang lebih kecil terhadap faktor ancaman. Total nilai

yang dibobot untuk faktor strategis eksternal yaitu sebesar 2.547, artinya bahwa

dalam pembangunan daerah tertinggal, menunjukan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan sedang berusaha untuk memanfaatkan peluang eksternal dan mengindari

ancaman.


77

Tabel 16

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal

Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor

Peluang

Kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta 0.101 2.0 0.202

Terbentuknya Dep. Pembangunan daerah

tertinggal

0.080 2.0 0.160

Mulai stabilnya perekonomian Nasional 0.098 2.5 0.245

Otonomi daerah yang memberikan kebebasan 0.103 3.0 0.309

Persaingan antar wilayah 0.093 2.5 0.233

Kebijakan pemerintah pusat/propinsi 0.093 3.0 0.279

Kerukunan hidup umat beragama 0.098 2.5 0.245

1.673

Ancaman

Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 0.083 2.0 0.166

Bencana alam Nasional-Regional 0.090 2.5 0.225

Kondisi politik & keamanan Nasional-Regional

yang tidak stabil

0.098 3.0 0.294

Ketidakpastian lingkungan global 0.063 3.0 0.189

0.874

Total 1.000 2.547


Otonomi daerah yang memberikan kebebasan ditunjukan dengan bobot

0.103 merupakan faktor paling penting untuk pembangunan daerah tertinggal di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Otonomi daerah merupakan suatu jalan untuk

menuju pembangunan daerah secara mandiri. Walaupun tidak semua daerah

mampu untuk melakukannya, namun hal ini tidak menyurutkan semangat

masyarakat maupun pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Selanjutnya

peluang yang menempati urutan kedua dengan bobot 0.101 adalah terbukannya

kesempatan bermitra dan bekerjasama dengan pihak swasta dan pihak lainnya. Di

urutan ketiga dengan bobot 0.98 yaitu mulai stabilnya perekonomian Indonesia

dan kerukunan hidup umat beragama.


78

Faktor amcaman yang paling berpengaruh terhadap pembangunan daerah

tertinggal yaitu kondisi politik & keamanan nasional-regional yang tidak stabil

yang ditunjukan dengan bobot sebesar 0.098, serta adanya bencana alam baik

nasional maupun regional dengan bobot 0.090. selanjutnya ancaman Kabupaten

Labuhanbatu Selatan yang ketiga yaitu laju pertumbuhan penduduk yang

meningkat dengan bobot 0,083.

4.6.2 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

Matriks ini merupakan hasil dari identifikasi faktor-faktor internal

Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weakness) yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah tertinggal di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada tabel 17 terlihat total matriks IFE sebesar

2.362 menunjukan bahwa posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum

sepenuhnya mampu untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan kekuatan

untuk pembangunan daerah tertinggal. Kekuatan utama yang dimiliki Kabupaten

Labuhanbtu Selatan yaitu komitmen pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

untuk bangkit dalam membangun daerahnya yang masih tertinggal dan nota

kesepakatan Gubernur dengan Bupati/Wakil serta sumberdaya alam merupakan

sektor unggulan dengan rating masing-masing 4. Kekuatan yang menempati

urutan kedua yaitu penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi yang ada dengan rating 3.5. Di urutan ketiga dengan

rating 3 yaitu posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah penyangga

kabupaten Labuhanbatu serta adat istiadat dan budaya sebagai ciri khas dan

khasana budaya bangsa.


79

Tabel 17

Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal

Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor

Kekuatan

Posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai

daerah penyangga

0.047 3.0 0.141

Komitemen pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Selatan

0.073 4.0 0.292

Sumberdaya alam merupakan sektor unggulan 0.064 4.0 0.256

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 0.067 3.5 0.235

Penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan 0.069 3.5 0.242

Adat istiadat dan budaya 0.072 3.0 0.216

Nota kesepakatan Gubernur dengan Bupati/Wali 0.067 4.0 0.268

Kelemahan 1.649

Ketersediaan dana yang terbatas/kecil untuk

pembangunan daerah

0.077 1.0

Kondisi georafis yang tidak rata dan labil 0.058 1.0

Kualitan sumberdaya manusia yang masih rendah 0.072 1.0

Sarana dan prasarana yang kurang memadai 0.076 1.0

Kurangnya peran institusi pendidikan, balai penelitian

dan Diklatda dalam pembangunan

0.069 1.5 0.104

Lemahnya komunikasi antara lembaga pemerintah

dengan masyarakat dalam pembangunan

0.069 2.0 0.138

Kurang aktifnya lembaga pembinaan/LPK 0.058 2.0 0.116

Supremasi hukumyang salah 0.072 1.0 0.072

0.713

Total 2.362


4.7 Analisis Matriks SWOT

Berdasarkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang

terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka disusun beberapa alternatif

strategi pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan

cara memindahkan hasil dari analisis EFE dan IFE dalam matriks SWOT. Dari

proses penggabungan pada matriks SWOT tersebut di dapatkan beberapa

alternatif strategi pembangunan yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan

strategi W-T. Matriks ini dapat dilihat pada tabel 18.


80

Tabel 18

Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

Internal

Eksternal

STRENGHT/Kekuatan

(S)

1. Posisi Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

sebagai daerah

penyangga (S1)

2. Komitmen

Pemerintah

Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

(S2)

3. Sumberdaya Alam

merupakan sektor

unggulan (S3)

4. Pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi (S4)

5. Penataan ruang

Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

(S5)

6. Adat istiadat dan

budaya (S6)

7. Nota kesepakatan

Gubernur dengan

Bupati/Wali (S7)

WEAKNESS/Kelemahan

(w)

1. Ketersediaan dana yang

terbatas/kecil untuk

pembangunan (W1)

2. Kondisi Geografis yang

tidak rata dan labil

(W2)

3. Kualitas sumberdaya

manusia yang masih

rendah (W3)

4. Sarana dan prasarana

yang kurang memadai

(W4)

5. Kurangnya peran

Institusi Pendidikan,

Balai Penelitian dan

Diklatda dalam

pembangunan (W5)

6. Lemahnya komunikasi

antara lembaga

pemerintah dengan

masyarakat dalam

pembangunan (W6)

7. Kurang aktifnya

lembaga

pembinaan/LPK (W7)

8. Supremasi hukum yang

lemah (W8)

OPPORTUNITTIES/Pelu

ang (O)

1. Kementrian dan

kerjasama dengan pihak

swasta (O1)

2. Terbentuknya Dept.

pembangunan daerah

tertinggal (O2)

3. Mulai stabilnya

perekonomian Nasional

(O3)

4. Otonomi daerah yang

memberikan kebebasan

(O4)

STRATEGI S-O

1. Meningkatkan akses

kerjasama yang baik

antara pemerintah

propinsi dengan

kabupaten yang

dituangkan dalam

waktu kebijakan

pembangunan

(S1,S2,S4,S7,O6)

2. Menciptakan atau

meningkatkan

kesempatan berusaha

dan lapangan kerja

STRATEGI W-O

1. Strategi pembangunan

sarana dan prasarana

sebagi upaya untuk

meningkatkan

pembangunan di

wilayah-wilayah

tertinggal dan terpencil

agar dapat tumbuh dan

berkembang lebih

cepat dengan

melibatkan kementrian

PDT juga pemerintah

setempat


81

5. Persaingan antar

wilayah (O5)

6. Kebijakan pemerintah

pusat/propinsi (O6)

7. Kerukunan hidup umat

Beragama (O7)

dengan bekerjasama

dengan pihak-pihak

swasta sebagi usaha

untuk mendorong

tumbuhnya pusat

kegiatan ekonomi

baru dengan tetap

memperhatikan

produk andalan

daerah

(S3,S4,O1,O3,O5)

(W2,W4,O2,O6)

2. Strategi peningkatan

kualitas sumberdaya

manusia dengan lebih

melibatkan peran aktif

dari Institusi

Pendidikan, Balai

Penelitian, dan

Diklatda serta LPK

juga partisipasi aktif

masyarakat dan

seluruh stakeholders

bagi terbangunnya

sitem kehidupan dan

pemerintah yang

semakin demokratis,

aspiratif, respontif, dan

akuntabel

(W3,W5,W7,O6)

THREATS/Ancaman (T)

1. Laju pertumbuhan

penduduk yang

meningkat (T1)

2. Bencana alam

Nasional-Regional (T2)

3. Kondisi politik &

keamanan Nasional-

Regional yang tidak

stabil (T3)

4. Ketidakpastian

lingkungan global (T4)

STRATEGI S-T

1. Membangun database

dan menerapkan

deteksi dini akan

terjadinya bencana

alam (S2,S7,T2)

2. Meningkatkan dan

memanfaatkan

sumberdaya alam

secara optimal

sebagai konsekuensi

untuk meningkatkan

laju pertumbuhan

ekonomi dan juga

sebagai antisipasi

kelangkaan pangan

akibat laju

pertumbuhan

penduduk yang

meningkat (S2,S4,TI)

STRATEGI W-T

1. Memberdayakan

masyarakat dan

mengentaskan

kemiskinan melalui

pembangunan berbasis

pedesaan serta

meningkatkan

kepastian hukum hak

atas tanah kepada

masyarakat secara adil

dan transparan

(W2,W3,W8,T1,T2)

2. Meningkatkan

efektivitas manajemen

pelayanan kesehatan,

pendidikan,

keterampilan dan

kewirausahaan untuk

kualitas IPM (indeks

pembangunan manusia)

dan filterisasi arus

global (W3,W5,T1,T4)


82

Strategi S-O

Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan Internal

untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperoleh keuntungan bagi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pembangunan daerah tertinggal. Beberapa

alternatif strategi S-O yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah propinsi dengan

kabupaten yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan. Strategi ini

merupakan rekomendasi dari peluang kebijakan pemerintah pusat atau

propinsi, juga kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan

yaitu posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah penyangga,

komitmen pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditunjang dengan

adanya nota kesepakatan Gubernur dengan Bupati dalam memajukan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Strategi ini

baik dilakukan oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar pembangunan

daerah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun propinsi.

Sehingga kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berkembang lebih maju dan

dapat bersaing dengan daerah lainnya.

2. Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja

dengan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta sebagai upaya untuk

mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru dengan tetap

memperhatikan produk andalan daerah. Strategi ini didasarkan atas peluang

adanya kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta yang diikuti dengan

kondisi perekonomian yang mulai stabil dan persaingan untuk maju dengan


83

daerah lainnya. Kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan

yaitu sumberdaya alam yang merupakan sektor unggulan dan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi sebagai wadah untuk berlangsungnya suatu kegiatan

perekonomian. Strategi ini baik dilakukan oleh Kabupaten Labuhanbatu

Selatan agar dapat menciptakan lapangan kerja guna memperkecil tingkat

pengangguran di daerah.

Strategi W-O

Strategi W-O merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi

kelemahan yang dimiliki dalam memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa

alternative strategi W-O yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Strategi pembangunan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk

meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar

dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat dengan melibatkan Kementrian

Negara Pembangunan Daerah Tertinggal juga pemerintah setempat. Stategi ini

derekomendasikan untuk mengatasi kelemahan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan berupa kodisi geografis yang tidak rata dan labil, serta sarana dan

prasarana yang kurang memadai dengan memanfaatkan peluang berupa

terbentuknya kementrian pembangunan daerah tertinggal dan kebijakan

pemerintah pusat maupun propinsi. Strategi ini berguna agar daerah-daerah

yang terpencil dan terisolasi dapat di akses dengan kendaraan, sehingga

koordinasi dari pemerintah semakin cepat.

2. Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan lebih melibatkan

peran aktif dari Institusi Pendidikan, Balai Pendidikan dan Diklatda serta LPK


84

juga partisipasi aktif masyarakat dan seluruh stakeholders bagi terbangunnya

sistem kehidupan dan pemerintahan yang semakin demokratis, aspiratif,

respontif, dan akuntabel. Strategi ini disusun berdasarkan antisipasi atas

kelemahan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, kurangnya peran

institusi pendidikan, balai penelitian dan diklatda serta kurang aktifnya

lembaga pembinaan keterampilan dalam pembangunan dengan memanfaatkan

peluang yang ada yaitu kebijkan pemerintah pusat maupun propinsi. Strategi

ini berguna agar indeks pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu

Selatan yang selama ini menempati posisi ketiga dari bawah se-Sumatera

Utara dapat ditingkatkan untuk kedepannya.

Strategi S-T

Strategi S-T merupakan stategi yang menggunakan kekuatan internal

untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Beberapa

alternatif strategi S-T yang dihasilkan antara lain :

1. Membangun database dan menerapkan deteksi dini akan terjadinya bencana

alam. Strategi ini didasarkan atas tanggapan kekuatan dari komitmen

pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kuat dan nota kesepakatan

Gubernur dengan Bupati dalam pembangunan daerah tertinggal terhadap

ancaman berupa bencana alam baik nasional maupun regional. Strategi ini

ditunjukan untuk menghimpun data-data berupa tanda-tanda akan terjadinya

bencana alam dengan melakukan pengawasan maupun deteksi dini. Sebagai

hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari atau dikurangi misalnya korban

jiwa maupun materi.


85

2. Meningkatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal sebagai

konsekuensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai

antisipasi kelangkaan pangan akibat laju pertumbuhan penduduk yang

meningkat. Strategi ini direkomendasikan berdasarkan kekuatan yaitu

sumberdaya alam yang merupakan sektor unggulan dalam rangka peningkatan

pendapatan asli daerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,

untuk mengatasi ancaman yang berupa adanya laju pertumbuhan penduduk

yang meningkat. Strategi ini disusun sebagai antisipasi kelangkaan pangan

juga sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Labuhanbatu Selatan.

Strategi W-T

Strategi W-T merupakan startegi yang mengurangi kelemahan internal dan

menghindari ancaman eksternal yang ada. Beberapa alternatif strategi W-T yang

dihasilkan antara lain :

1. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui

pembangunan berbasisi pedesaan serta meningkatkan kepastian hukum hak

atas tanah kepada masyrakat secara adil dan transparan. Strategi ini disusun

untuk mengantisipasi kelemahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa

kondisi geografis yang tidak rata dan labil, kualitas sumberdaya manusia yang

masih rendah dan supremasi hukum yang lemah. Juga untuk menghindari

ancaman berupa laju pertumbuhan yang meningkat dan bencana alam nasional

maupun regional. Memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan cara

pendidikan dan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna dan kewirausahaan


86

maupun kursus tani. Sehingga dengan sendirinya dapat mengentaskan

kemiskinan yang ada, dengan cara catatan supremasi hukum dan

ketransparanan antara stakeholders dan masyarakat harus ditegakan.

2. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi manajemen pelayanan kesehatan,

pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas

IPM dan filterisasi arus global. Strategi ini dilakukan dengan jalan

memberikan keterbukaan dan kesempatan kepada masyarakat maupun

stakeholders untuk berfikir dan beraktifitas dalam pembangunan daerah.

4.8 Prioritas Strategi Berdasarkan Matriks QSP

Strategi yang telah dihasilkan melalui analisis SWOT berguna untuk

menyusun matriks QSP. Penentuan alternatif strategi yang terpilih melalui QSPM,

didasarkan atas penilaian pada kondisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan

penggunaan intuisi. Berikut beberapa strategi yang terpilih :


kabupaten yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.


dengan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta sebagai upaya untuk

mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru dengan tetap

memperhatikan produk andalan daerah.

3. Strategi pembangunan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk


dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dengan melibatkan Kementrian

NegaraPembangunan Daerah Tertinggal juga pemerintah setempat.


87

4. Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan lebih melibatkan

peran aktif dari Institusi Pendidikan, Balai Penelitian, dan Diklatda serta LPK

juga partisipasi aktif masyarakat dan seluruh stakeholders bagi terbangunnya

sistem kehidupan dan pemerintahan yang semakin demokratis, aspiratif,

respontif, dan akuntabel.


alam.

6. Meningkatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal sebagai

konsekuensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai

antisipasi kelangkaan pangan akibat laju pertumbuhan penduduk yang

meningkat.


pembangunan berbasis pedesaan serta meningkatkan kepastian hukum hak

atas tanah kepada masyarakat secara adil dan transparan.

8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan, kesehatan,

pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan untuk kualitas IPM (Indeks

Pembangunan Manusia) dan filterisasi arus global.

Berdasarkan matriks QSP hasil (Lampiran 9) setelah data diolah,

didapatkan nilai TAS tertinggi pada strategi 1 berupa meningkatkan akses

kerjasama yang baik antara pemerintah propinsi dengan kabupaten yang

dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan sebesar 6.079. sedangkan nilai

TAS terendah pada strategi membangun database dan menerapkan deteksi dini

akan terjadinya bencana alam 4.642. prioritas strategi yang disarankan disusun


88

berdasarkan urutan pertama TAS tertinggi, sampai dengan urutan terakhir nilai

TAS terendah. Hasil matriks QSP menghasilkan prioritas strategi sebagai berikut :


kabupaten yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.

Dengan meningkatkan akses kerjasama yang baik dalam hal pembangunan

daerah diharapkan dapat memacu pembangunan daerah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan dari ketertinggalan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan yang merupakan salah satu pemangku kepentingan

(stakeholders) harus secara tegas memilih jalur utama pada arus pembangunan

kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perhatian yang besar kepada

aspek keberlanjutannya. Sehingga dapat memberikan fokus yang lebih jelas

dan akselerasi dalam pencapaian visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


dengan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta.

Pertumbuhan ekonomi harus didorong, terutama dengan meningkatkan iklim

usaha untuk mendorong investasi dan daya saing ekonomi oleh masyarakat

dan sektor swasta. Kebijakan yang ditempuh antara lain dengan mengurangi

hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur,

perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan, meningkatkan kepastian

hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan yang mampu

meningkatkan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan penyediaan

infrastruktur serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam


89

menyalurkan kredit kepada sektor usaha yang dapat meningkatkan akses usaha

kecil, menengah dan koperasi terhadap sumberdaya pembangunan.

3. Strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditujukan untuk peningkatan

kualitas penduduk sebagai sumberdaya, baik dari segi fisik, intelektualitas,

kesejahteraan ekonomi, maupun aspek moralitas (iman dan taqwa), dengan

memanfaatkan peran aktif dari Institusi Pendidikan, Balai Penelitian, dan

Lembaga Pembinaan. Sehingga partisipasi penduduk dalam pembangunan

diharapkan meningkat pula. Strategi pembangunan yang berorientasi pada

manusia (human centered development) memberikan kesadaran akan

pentingnya peran manusia dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk

yang dapat dijadikan modal pembangunan bila sumberdaya manusia tersebut

berkualitas baik fisik maupun non fisik. Sebaliknya jumlah penduduk yang

besar hanya akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya sangat rendah.

Oleh karena itu, bertolak dari pentingnya dimensi manusia, maka dalam

melaksanakan program pembangunan harus sesuai dengan masalah, prioritas

dan karakterisktik wilayah daerah, yang ditunjang dengan sarana dan

prasarana yang memadai sehingga program pembangunan dapat berjalan

dengan optimal.

4. Strategi pembangunan sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek dasar yang vital, dalam

menunjukan aktivitas kehidupan masyarakat. strategi ini berguna dalam



90

dapat mudah tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar

ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain. Namun, upaya

pembangunan sarana dan prasarana tersebut harus disesuaikan dengan tingkat

kebutuhan dan karakteristik wilayah, sehingga pembangunan sarana dan

prasarana tepat guna.




Pemberdayaan masyarakat dapat memacu kesadaran terhadap potensi yang

dimiliki serta kepercayaan diri yang besar sehingga mendorong masyarakat

untuk berperan secara aktif dalam proses kehidupan sosial dan politik serta

pembangunan daerahnya. Perbedaan masyarakat juga melibatkan peran

pemerintah daerah dengan pemberian fasilitas kemudahan serta peningkatan

keterampilan teknis. Dengan demikian kemiskinan yang ada dapat

diminimalisasikan. Kepastian hukum hak atas tanah memberikan batas-batas

tertentu kepada masyarakat dalam pengelolaan tanah atau sumberdaya alam.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perambahan hutan yang dewasa

semakin marak.

6. Meningkatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam secra optimal.

Memanfaatkan sumberdaya alam secra optimal merupakan langkah yang

harus ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan demi

memacu pertumbuhan sektor-sektor andalan, khususnya memperkuat peran

sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi melalui


91

pendekatan agribisnis dan agroindustri. Sejalan dengan visi Kabupaten

Labuhanbatu Selatan yaitu Labuhanbatu Selatan bangkit dan berprestasi

diharapkan sektor ini mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja.,

memberikan efek ganda terhadap pendapatan daerah dan mendukung

kelestarian lingkungan serta keberlanjutannya.

7. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan kesehatan,

pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keterampilan penduduk,

pendidikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

penduduk. Untuk itu usaha pembangangunan di bidang pendidikan terus

ditingkatkan untuk menampung anak usia sekolah baik di tingkat pra Sekolah

Dasar, SD, SLTP, dan SLTA maupun Perguruan Tinggi. Sedangkan dalam

bidang kesehatan masyarakat melalui program-program penyuluhan

kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular dan lain-lain.


alam.

Pembangunan database dan menerapkan deteksi dini ditunjukan untuk

menunjang strategi pembangunan infrastruktur. Pembangunan database ini

juga membutuhkan kerjasama antar wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

dengan wilayah sekitarnya serta pemerintah pusat maupun propinsi dalam

mendeteksi wilayah-wilayah yang rawan akan bencana alam . strategi ini


92

dimaksudkan untuk mengefektifkan pembangunan pada daerah-daerah yang

rawan bencana sehingga dapat mengoptimalkan pembiayaan, namun hasil

pembangunan dapat dirasakan manfaatnya .

Respon terhadap strategi ini sangat tinggi, karena responden menilai

bahwa ketimpangan dan ketertinggalan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu

Selatan merupakan masalah pokok yang harus dicarikan solusi lebih cepat.

Alternatif-alternatif strategi yang sudah disusun pada intinya menghasilkan

program-program pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

a. Adanya bentuk kerjasama dari semua stakeholders dalam penetapan maupun

penentuan suatu kebijakan yang berorientasi pada penanganan permasalahan

di daerah tertinggal.

b. Pemberdayaan kelompok usaha dengan cara menyederhanakan prosedur

perijinan, mengurangi tumpangtindih kebijakan, meningkatan kepastian

hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, serta

meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit

kepada sektor usaha.

c. Program pengembangan sentra-sentra penjualan industri kerajinan,

peternakan, pertanian, dan makanan khas Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

d. Meningkatkan penyediaan infrastruktur seperti menambah jalan-jalan baru

pada daerah-daerah terisolir, jumlah jembatan yang memiliki standar

kelayakan, serta memperbaiki dan menambah fasilitas pendidikan dan

kesehatan serta telekomunikasi.


93

e. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelatihan

keterampilan dan kewirausahaan.

f. Program-program penyuluhan kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan lain-lain.

g. Pemberdayaan perempuan dan pendidikan, penerapan upah minimum

Kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.

h. Program relokasi pemukiman penduduk korban bencana alam.

i. Program pembinaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup misalnya

peningkatan pelayanan administrasi bidang pertahanan, sertifikasi lahan

masyarakat pedesaan dan rehabilitasi lahan krisis.

j. Program intensifikasi dan ekstensifikasi usaha tani, pengelolaan hasil produksi

hasil pertanian serta pengembangan agribisnis dan agroindustri yang

berbasiskan sektor pertanian.


94

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analasis yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat

diambil dari penelitian ini adalah :

1. Terdapatnya perbedaan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing

kecamatan mengakibatkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, sehingga

memunculkan perbedaan pertumbuhan wilayah kaya, sedang dan miskin.

Terdapat hubungan antara hirarki potensi fisik dan hirarki tingkat pemerataan

pembangunan, dimana wilayah yang mempunyai potensi fisik yang tinggi dan

pemerataan yang tinggi akan mempengaruhi percepatan pembangunan dan

kesejahteraanya. Namun, ada juga wilayah yang rendah dengan potensi namun

memiliki tingkat pemertaaan yang tinggi.

2. Berdasarkan faktor analisisi eksternal bahwa dalam pembangunan daerah

tertinggal, menunjukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sedang berusaha untuk

memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman (2.547). hasil

analisis faktor internal menunjukan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan

belum sepenuhnya mampu untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan

kekuatan untuk pembangunan daerah tertinggal (2.362).

3. Berdasarkan analisis matriks QSP yang didapat dari analisis matriks SWOT,

maka prioritas alternatif strategi yang terpilih yaitu :

a. Meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah propinsi

dengan kabupaten yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.

b. Strategi pembangunan sarana dan prasarana.


95

c. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui



5.2 Saran

Saran yang dapat dijadikan antara lain :

1. Untuk mengoptimalkan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar

wilayah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta pemerintah

daerah perlu memperhatikan dan mengalokisikan kegiatan pembangunan yang

ada pada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas.

2. Pemerintah daerah harus lebih terbuka dan aspiratif dalam melihat faktor-

faktor eksternal maupun internaluntuk merumuskan strategi pembangunan

daerah kedepannya, sehingga peningkatan pembangunan dan mengurangi

ketertinggalan bisa tercapai.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disarankan untuk

mengimplementasikan kedelapan strategi yang telah disusun sesuai dengan

tingkat ketimpangan data prioritas masing-masing wilayah, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di wilayahnya.

4. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi tingkat

keberhasilan dari suatu strategi yang telah disusun.


96

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid. 2006. Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Studi Kasus

Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat (Skripsi). Bogor: Institut Pertanian

Bogor.

Almasdi Syahza dan Suarman. 2013. “Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal

Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”, Jurnal

Ekonomi Pembangunan. Volume 14 Nomor 1. Hal 126-130.

Arthur Lewis, W. 1986.Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan batu. 2017. Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Dalam Bentuk Angka (Labuhanbtu Selatan Regency in Figures).

Rantauprapat : BPS Labuhanbatu.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. 2015. Jumlah Rumah Tangga,

Desa, Rumah Tangga Miskin, dan Tertinggal di Kabupaten Labuhanbatu

Selatan .Medan: BPS Labuhanbatu.

Bapppenas. 2015. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Jakarta.

Bappenas. 2015. Laporan Perencanaan dan Pengendalian Strategi Pengembangan

Kawasan Tertinggal di Lima Kabupaten. Jakarta.

Basuki, Sulistyo. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

David, F. R. 2002. Manajemen Strstegi. Prehalindo. Jakarta.

Hanafiah, T. 1988. Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil.IPB.

Bogor.

.1989. Aspek Lokasi dan Analisis Ekonomi Wilayah.IPB. Bogor.

1989. Strategi Pembangunan Wilayah Pedesaan. IPB. Bogor.

1993. Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Wilayah. IPB.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. 2016.

Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penetapan Daerah

Tertinggal Secara Nasional .Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal

Republik Indonesia. Jakarta.

Mahbubah, A. 1995.Sistem Perwilayahan Dalam Perencanaan Pembangunan

(Studi Kasus Kabupaten DT II Garut, Propinsi Jawa Barat). Skripsi.

Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.

M. Safi’i. 2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Malang:

Averroes Press.


97

Nyimas Dwi Koryati, Wisnu Hidayat, Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004.

Kebijakan dan Manajmen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: Yayasan

Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Pearce dan Robinson. 1997. Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan

Pengendalian.Jilid satu. Binampa Aksara. Jakarta.

Rustian Kamaludin. 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah.

Jakarta: Ghalia Indonesia.


98

LAMPIRAN


99

Lampiran 1

Hirarki Potensi Fisik Wilayah Tanpa Bobot Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1

Kecamatan Penduduk Lokasi Koperasi Perbankan Tan.Pangan Perkebunan Peternakan Perikanan Perdagangan skor Peringkat Kategori

Kampung Rakyat

24 12 10 4 40 48 20 19 17 194 4 Sedang

2 Kota

Pinang

17 1 12 9 32 24 17 24 21 157 2 Kaya

3 Sungai Kanan

20 11 8 3 37 42 25 36 4 186 3 Sedang

4 Silangkitang 38 30 33 5 32 41 22 40 17 258 5 Miskin

5 Torgamba 16 9 14 10 27 38 20 11 9 154 1 Kaya


100

Lampiran 2

Hirarki Potensi Fisik Wilayah Dengan Bobot Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kecamatan Penduduk Lokasi Koperasi Perbankan Tan.Pangan Perkebunan Peternakan Perikanan Perdagangan Skor Peringkat Kategori

B=1 B=1 B=2 B=3 B=3 B=3 B=3 B=2 B=3

1 Kampung

Rakyat

24 12 20 12 120 144 60 38 51 481 4 Sedang

2 Kota Pinang 17 1 24 27 96 72 51 48 63 399 2 Sedang

3 Sungai

Kanan

20 11 16 9 111 126 75 72 12 452 3 Sedang

4 Silangkitang 38 30 66 15 96 123 66 80 51 565 5 Sedang

5 Torgamba 16 9 28 30 81 114 60 22 27 387 1 Kaya


101

Lampiran 3

Hirarki Tingkat Pemerataan Pembangunan Tanpa Bobot Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Agraria Listrik Jalan Perbankan Tan.Pangan Perkebunan Peternakan Perikanan Perdagangan Kesehatan Pendidikan Skor peringkat kategori

1 Kampung Rakyat

15 24 27 5 29 3 5 27 16 31 23 205 4 Sedang

2 Kota

Pinang

5 12 18 5 9 7 10 22 10 13 13 124 2 Kaya

3 Sungai Kanan

29 3 6 4 39 31 18 20 13 26 12 201 3 Kaya

4 Silangkitang 1 24 27 5 32 17 22 40 26 21 36 251 5 Miskin

5 Torgamba 32 10 3 5 10 5 19 13 4 4 16 121 1 Kaya


102

Lampiran 4

Hirarki Tingkat Pemerataan Pembangunan Dengan Bobot Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kecamatan Agraria Listrik Jalan Perbankan Tan.Pangan Perkebunan Peternakan Perikanan Perdagangan Kesehatan Pendidikan Skor peringkat Kategori

B=3 B=3 B=3 B=2 B=3 B=2 B=3 B=2 B=3 B=3 B=3

1 Kampung

Rakyat

45 72 81 10 87 6 15 54 48 93 69 580 4 Sedang

2 Kota Pinang 15 36 54 10 27 14 30 44 30 39 39 338 1 Maju

3 Sungai

Kanan

69 9 18 8 117 62 54 40 39 78 36 558 3 Sedang

4 Silangkitang 3 72 81 10 96 34 66 80 78 63 108 691 5 Miskin

5 Torgamba 96 30 9 20 15 38 39 26 12 12 48 340 2 Kaya


103

Lampiran 5

Matriks Gabungan Penentuan Rating Faktor Eksternal

Faktor Strategis Eksternal Rating Rating

Peluang Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Pakar 4 Pakar 5 Pakar 6 Pakar 7

Kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta 2 2 3 2 1 2 3 2.0

Terbentuknya Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal 4 2 1 3 1 3 3 2.0

Mulai stabilnya perekonomian Nasional 2 3 3 3 2 2 4 2.5

Otonomi daerah yang memberikan kebebasan 4 2 4 3 2 3 3 3.0

Persaingan antar wilayah 4 3 2 2 2 2 2 2.5

Kebijakan pemerintah pusat/propinsi 4 3 4 3 1 2 3 3.0

Kerukunan hidup umat beragama 2 3 3 3 2 2 3 2.5

Ancaman

Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 4 3 2 2 1 2 3 2.0

Bencana alam Nasional-Regional 4 3 3 3 2 2 3 2.5

Kondisi politik dan keamanan Nasional-Regional yang tidak

stabil

3 3 4 4 4 2 3 3.0

Ketidakpastian lingkungan global 4 3 3 3 3 2 3 3.0


104

Lampiran 6

Matriks Gabungan Penentuan Rating Faktor Internal

Ratimg Rating

Kekuatan Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Pakar 4 Pakar 5 Pakar 6 Pakar 7

Posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah penyangga

3 3 3 3 3 3 3 3.0

Komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 4 4 4 4 4 4 4 4.0

Sumberdaya Alam merupakan sektor unggulan 4 4 4 4 4 4 4 4.0

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 4 3 4 4 4 3 4 3.5

Penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan 4 4 4 4 3 3 4 3.5

Adat istiadat dan budaya 3 3 3 4 4 3 4 3.0

Nota kesepakatan Gubernur dengan Bupati/wali 4 4 4 4 4 4 4 4.0

Kelemahan

Ketersediaan dana yang terbatas/ kecil untuk

pembangunan daerah

1 1 1 1 1 1 1 1.0

Kondisi geografis yang tidah rata dan labil 1 1 1 1 1 1 1 1.0

Kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah 1 1 1 1 1 1 1 1.0

Sarana dan prasarana yang kurang memadai 1 1 1 1` 1 1 1 1.0

Kurangnya peran institusi Pendidikan, Balai Penelitian

dan Diklatda dalam pembangunan

1 2 2 2 1 2 2 1.5


dengan masyarakat dalam pembangunan

2 2 2 2 2 2 2 2.0

Kurang aktifnya lembaga pembinaan/LPK 2 2 2 2 2 2 2 2.0

Supremasi hukum yang lemah 1 1 1 1 1 1 1 1.0


105

Lampiran 7

Matriks Gabungan Penentuan Bobot Faktor Eksternal Faktor Strategis Eksternal A B C D E F G H I J K Total Bobot

Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat (A) 0 1 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 2 2 1.5 16.5 0.083

Kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta (B) 2 0 2 2 2.5 2 2 1.5 2 2 2 20 0.101

Terbentuk Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (C) 2.5 1.5 0 2 1.5 1.5 2 1 1 1.5 1.5 16 0.080

Mulai stabilnya perekonomian nasional (D) 2.5 2 2 0 2 2 1.5 2 2 1.5 2 19.5 0.098

Ketidakpastian lingkungan global (E) 2 1 1.5 1.5 0 1 1 1.5 1 1 1 12.5 0.063

Bencana alam nasionla-regional (F) 2 1 2 2 2.5 0 2 2 1.5 1 2 18 0.090

Persaingan antar wilayah (G) 1.5 2 2 1.5 2 2.5 0 2 1.5 2 1.5 18.5 0.093

Kondidi politik dan keamanan nasional – regional yang tidak stabil (H) 2.5 2.5 2 2 2 1.5 2 0 2 1.5 1.5 19.5 0.098

Oyonomi daerah (I) 1.5 2 2 2 3 2 2 2 0 2 2 20.5 0.103

Kebijakan pemrintah pusat/propinsi (J) 2 2 2 1.5 3 2 1.5 2 1.5 0 1 18.5 0.093

Kerukunan hidup umat beragama (K) 2 2 2 2 2.5 2 1.5 2 1.5 2 0 19.5 0.098

TOTAL (L) 20.5 17 19 18 23 18 17.5 17.5 16 17 16 199 1.000


106

Lampiran 8

Matriks Gabungan Penentuan Bobobt Faktor Internal

Faktor Strategis Internal A B C D E F G H I J K L M N O Total bobot

Posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah

penyangga (A)

0 2 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 2 1 1.5 1.5 18 0.047

Kondisi geografis yang tidak rata dan labil (B) 2 0 2 1.5 1 2 1.5 2 1.5 1.5 1 2 1.5 1 1.5 22 0.058

Suberdaya alam merupakan sektor unggulan ( C ) 2.5 1.5 0 2 2 1.5 1.5 1 2 1.5 2 2 1 2 2 24.5 0.064

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah (D) 2 2 2 0 2 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 27.5 0.072

Sarana dan prasarana yang kurang memadai (E) 2.5 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2 29 0.076

Kurangnya peran institusi pendidikan, balai penelitian

dan diklatda dalam pembangunan (F)2

2 2 2.5 2 1.5 0 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 2 2 26.5 0.069


dengan masyarakat dalam pembangunan (G)

3 1.5 1.5 2 2 2 0 1 2 2 1.5 2 2 2 2 26.6 0.069

Dana untuk pembangunan yang terbatas/kecil (H) 3 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2.5 2 2 2 2 29.5 0.077

Lembaga pembinaan kurang aktif (I) 2.5 2 2 2 1.5 1 2 1 0 1 2 1 1 1.5 1.5 22 0.058

Tata ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan (J) 2 2 2 1.5 1.5 1 2 2 2 0 2 2.5 2 2 2 26.5 0.069

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (K) 2.5 1.5 1.5 1.5 1 2 2 1 2.5 2 0 2 2 2 2 25.5 0.067

Adat istiadat dan budaya (L) 2 2 1.5 1.5 1 2 2 1 2 1.5 1.5 0 2 2 1.5 23.5 0.072

Supremasi hukum yang lemah (M) 2.5 2.5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 1.5 27.5 0.072

Komitmen pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (N)

2.5 2 2 2 2 2 2 1.5 2 2 2 2 2 0 2 28 0.073

Nota kesepakatan Gubernur dengan Bupati (O) 2 2 2 2 1.5 2 2 1.5 2 1 2 2 2 1.5 0 25.5 0.067

Total 33 27 26 25 22 25 26 20 27 24 26 27 25 26 26 382 1.010


107

Lampiran 9

Penentuan Prioritas Strategis Menurut Matriks QSP

Faktor

Kunci

Bobot ALTERNATIF-ALTERNATIF STRATEGI

Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4

AS TAS AS TAS AS TAS TAS AS

Peluang

1 0.101 3 0.303 4 0.404 3 0.303 3 0.303

2 0.080 4 0.320 3 0.240 3 0.240 3 0.240

3 0.098 3 0.294 3 0.294 3 0.294 3 0.294

4 0.103 3 0.309 2 0.206 3 0.309 3 0.309

5 0.093 3 0.279 3 0.279 3 0.279 3 0.279

6 0.093 3 0.279 3 0.279 3 0.279 3 0.279

7 0.098 3 0.294 2 0.196 2 0.196 2 0.196

Ancaman

1 0.083 2 0.166 3 0.249 3 0.249 3 0.249

2 0.090 3 0.270 2 0.180 3 0.270 2 0.180

3 0.098 3 0.294 3 0.294 3 0.294 3 0.294

4 0.063 3 0.189 2 0.126 2 0.126 2 0.126

Kekuatan

1 0.047 4 0.188 3 0.141 3 0.141 3 0.141

2 0.073 3 0.219 3 0.219 3 0.219 3 0.219

3 0.064 3 0.192 3 0.192 3 0.192 3 0.192

4 0.067 3 0.201 4 0.268 3 0.201 3 0.201

5 0.069 3 0.207 3 0.207 3 0.207 3 0.207

6 0.072 3 0.216 2 0.144 2 0.144 2 0.144

7 0.067 3 0.201 3 0.201 3 0.201 3 0.201

Kelemahan

1 0.077 4 0,308 3 0.231 3 0.231 3 0.231

2 0.058 3 0.174 3 0.174 2 0.166 2 0.116

3 0.072 3 0.216 3 0.216 3 0.216 4 0.288

4 0.076 3 0.228 3 0.228 3 0.228 2 0.152

5 0.069 3 0.207 2 0.138 2 0.138 3 0.207

6 0.069 3 0.207 2 0.138 2 0.138 2 0.138

7 0.058 3 0.174 2 0.116 2 0.116 2 0.116

8 0.072 2 0.144 3 0.216 2 0.144 3 0.216

Total TAS 6.079 5.576 5.471 5.518


108

Faktor

Kunci

Bobot ALTERNATIF-ALTERNATIF STRATEGI

Strategi 5 Strategi 6 Strategi 7 Strategi 8

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS

Peluang

1 0.101 3 0.303 3 0,303 3 0.303 3 0.303

2 0.080 2 0.160 2 0.160 3 0.240 2 0.160

3 0.098 2 0.196 3 0.294 3 0.294 2 0.196

4 0.103 2 0.206 3 0.309 3 0.309 3 0.309

5 0.093 1 0.093 3 0.279 2 0.186 2 0.279

6 0.093 2 0.186 3 0.279 3 0.279 3 0.279

7 0.098 2 0.196 2 0.196 2 0.196 2 0.196

Ancman

1 0.083 2 0.166 3 0.249 3 0.249 3 0.249

2 0.090 3 0.270 2 0.180 2 0.180 2 0.180

3 0.098 2 0.196 2 0.196 2 0.196 2 0.196

4 0.063 2 0.126 2 0.126 2 0.126 3 0.189

Kekuatan

1 0.047 3 0.141 3 0.141 3 0.141 3 0.141

2 0.073 3 0.219 3 0.219 3 0.219 3 0.219

3 0.064 3 0.192 4 0.256 3 0.192 3 0.192

4 0.067 2 0.134 3 0.201 3 0.201 2 0.134

5 0.069 3 0.207 3 0.207 3 0.207 3 0.207

6 0.072 2 0.144 2 0.144 2 0.144 2 0.144

7 0.067 3 0.201 2 0.134 3 0.201 2 0.134

Kelemahan

1 0.077 3 0.231 3 0.231 3 0.231 3 0.231

2 0.058 3 0.174 2 0.116 2 0.116 2 0.116

3 0.072 2 0.144 2 0.144 3 0.216 2 0.144

4 0.076 2 0.152 2 0.152 2 0.152 2 0.152

5 0.069 3 0.207 2 0.138 2 0.138 2 0.138

6 0.069 2 0.138 2 0.138 2 0.138 2 0.138

7 0.058 2 0.116 2 0.116 2 0.116 2 0.116

8 0.072 2 0.144 2 0.144 3 0.216 3 0.216

Total TAS 4.642 5.052 5.186 4.865


SKRIPSI STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL …

Documents