ii Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018 DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan.............................................................................. 3 1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PEMUKIMAN CATATAN SIPIL....................................................................... 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ............................................. 5 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan ................................................................. 20 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ........................... 21 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................................... 22 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................... 25 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................. 25 3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018 ..................................................... 28 BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 37 LAMPIRAN-LAMPIRAN
41
Embed
RENJA DINKESOS 2018 · dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ii
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3
1 13 24 4 Bimbingan dan pelatihan Bagi Cacat Netra
Jumlah Cacat netra yang mendapat bimbingan dan pelatihan
125 Org 50 orang 50 100 % 25 Org 75 Org 60,00 %
1 13 1 25 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesejahteraan Sosial
1 13 1 25 1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Terlaksananya mornitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
85 % 85 % 85 100 % 85 % 85 % 100 %
1 13 1 25 2 Penyusunan data dan Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tersedianya data dan informasi Pelaksanaan program dan Kegitan
10 Lap 4 Lap 4 100 % 2 Lap 6 Lap 60,00 %
20
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2016
Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua tahun 2016
digambarkan dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun
2016. Jumlah program dalam rencana kerja tahun 2016 sebanyak 9 program dengan
jumlah kegiatan sebanyak 25 kegiatan/indicator. Dapat dikemukakan capaian outcome
sasaran strategis tahun 2016 mencapai 61,22 %
Tabel 2.2
Analisis Kinerja Tahun 2016
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial
untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran,
kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpecilan, serta
korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu,
dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk
meningkatkan harkat dan dan martabat sebagaian warga masyarakat yang menyandang
permasalahan sosial.
Pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk
mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan
eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kemampuan aparat teknis bidang
kesejahteraan sosial perlu untuk ditingkatkan, sehingga pembangunan kesejahteraan
sosial yang disusun dalam bentuk program dan kegiatan harus bisa menjawab
permasalahan pembangunan di Provinsi Papua, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh
NO PROGRAM JUMLAH
KEGIATAN CAPAIAN KINERJA
BOBOT (%)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10 78,91 12,57
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 100,00 3,60
3. Peningkatan Disiplin Aparatur 1 100,00 2,34
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
1 62,50 0.41
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 100,00 0,47
6. Program perlindungan dan jaminan sosial 2 100,00 6,04
7. Program pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti
2 100,00 8,87
8. Program peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kesejahteraan sosial
1 100,00 0,95
9. Program pengembangan perumahan 1 100,00 61,14
Capaian Outcome sasaran strategis tahun 2016 berdasarkan capaian 9 program yang terdiri dari 25 indikator kinerja (Jumlah bobot dibagi 25 indikator kinerja)
96,39
21
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
seluruh orang asli Papua, maka Institusi Dinas Sosial, Kependudukan danCatatan Sipil
Provinsi papua sebagai institusi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang membantu Kepala
Daerah harus professional, yang didukung dengan kualitas aparatur, sikap dan mental
aparatur sangatlah menentukan dalam perwujudan good governance.
Dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi Papua tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk
kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Pusat. Adapun isu-isu penting sebagai berikut :
1. Tidak konsistennya pelaksanaan pembangunan bidang sosial yang tertuang dalam
dokumen pembangunan jangka panjang, mjangka menengah dan pembangunan
tahunan;
2. Belum bersinerginya pembiayaan program pembangunan bidang sosial dalam
penanganan PMKS di Provinsi Papua;
3. Belum dilaksanakannya secara maksimal PERDASUS tentang Penanganan
Komunitas Adat Terpencil yang sudah ditetapkan di Provinsi Papua;
4. Belum optimalnya kompetensi SDM Pekerja Sosial dalam melaksanakan
pembangunan sosial;
5. Terbatasnya kemampuan SDM bidang sosial di masing-masing program dan
kegiatan;
6. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang sosial masih
berorientasi pada input dan output;
7. Seringnya rotasi dan mutasi tanpa mempertimbangkan keahlian para pelaksana
program pembangunan kesejahteraan sosial
8. Belum tersedianya data by name by adres secara konfrehensif tentang PMKS dan
PSKS di Provinsi Papua.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018
1. Tema RKPD Provinsi Papua
Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2018, disusun dengan memperhatikan
Tema Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sebagai acuan penetapan dan
kesinambungan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Adapun
Tema RKP 2018 adalah :
“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”
RKPD tahun 2018 merupakan tahapan ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi
Papua dalam rangka mewujudkan visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”. Untuk
Pembangunan tahun 2018 difokuskan pada “memantapkan agenda Papua mandiri”,
sebagaimana fokus pembangunan dalam RPJMD sebagaimana gambar di bawah ini.
22
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
Gambar 2.1 Fokus Pembangunan Provinsi Papua tahun 2013-2018
Meletakkan dasar (Agenda Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera): Konsolidasi secara
Percepatan pembangunan infratruktur dasar terkait pendidikan, kesehatan dan infrastruktur strategis dan kampung termasuk perumahan rakyat dan penyediaan listrik. Penyediaan berbagai perangkat dasar pendorong tumbuhnya Perekonomian Daerah
Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis masy adat, dan pencanangan PAPUA INVESTEMENT YEAR 2016
Memantapkan agenda Papua Mandiri dengan tumbuhnya indeks kemandirian fiskal daerah, meningkatnya ketahanan pangan lokal, pertumbuhan PDRB Non Tambang, dan menurunnya kesenjangan antar daerah.
Memastikan pencapaian peningkatan standar kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, skema jaminan kesejahteraan dan memantapkan Papua menjadi kekuatan baru ekonomi kawasan timur Indonesia dan pasifik yg berkelanjutan
2013
2014
2015
2016-2017
2018
Berdasarkan pencapaian pembangunan dalam tahun 2016, perkiraan
pelaksanaan pembangunan tahun 2017, tantangan yang akan dihadapi pada tahun
2018 dan fokus pembangunan tahun 2018 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi
Papua beserta arah kebijakannya, maka tema RKPD Provinsi Papua tahun 2018
adalah:
“Perluasan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Pemantapan Kemandirian Daerah
Yang Berdaya Saing, Merata Dan Berkelanjutan”
Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 menjelaskan beberapa arahan pokok
pembangunan Provinsi Papua yang diharapkan dapat terwujud, yaitu:
1) Pemantapan Kemandirian Daerah diarahkan untuk :
a) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dengan mengandalkan
kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi lokal;
b) Memantapkan kemandirian melalui pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor
dan sub sektor unggulan lokal dengan peningkatan nilai tambah;
2) Peningkatan Daya Saing, yaitu : peningkatan daya saing yang dicapai melalui
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi berbasis
komoditas lokal dan penyediaan infrastruktur dasar serta konektivitas transportasi
di 5 (lima) wilayah adat;
3) Pengurangan Kesenjangan antar Wilayahdiakukan dalam upaya melakukan : (a).
Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah dan kawasan yang lebih
tertinggal; (b). Pengembangan investasi berbasis komoditas lokal di 5 wilayah adat
dan kawasan strategis.
2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018
Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan agenda
pembangunan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-
2019 melalui 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut
Nawa Cita. Selanjutnya tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan yang
digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan,
23
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
yaitu : (1). Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari : (a) revolusi mental; (b)
pembangunan pendidikan; (c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan
perumahan dan permukiman; (2). Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang
terdiri dari : (a). kedaulatan pangan; (b). kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; (c).
kemaritiman dan kelautan; (d). pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK); (3). Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari :
(a). pemerataan antarkelompok pendapatan; (b). perbatasan negara dan daerah
tertinggal; (c). pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan (d). pengembangan
konektivitas nasional.
Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional, tema
RKPD Provinsi Papua tahun 2018, dan mempertimbangkan permasalahan, isu
strategis yang telah di bahas pada Bab II, perkembangan aspek pembangunan daerah
baik sektor maupun wilayah, serta fokus arah kebijakan tahun 2018 yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Papua, maka hasil analisis menghasilkan prioritas
pembangunan daerah tahun 2018 sebagai berikut :
1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan dan
pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan investasi
4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
5. Pengembangan kawasan khusus pembangunan berbasis kampung
6. Percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX
7. Reformasi birokrasi
8. Pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan
penanganan bencana
Penyelarasan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan
daerah adalah :
24
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
Tabel 2.3 Prioritas Nasional ( Nawa Cita ) dan Prioritas Pembangunan daerah
Provinsi Papua Tahun 2018
Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman
kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia.
9. Pemenuhan kebutuhan dasar
10. Peningkatan Kualitas SDM
11. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis
komoditas unggulan dan pengembangan kawasan
strategis untuk peningkatan investasi
12. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas
wilayah
13. Pengembangan kawasan khusus pembangunan
berbasis kampung
14. Percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX
15. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
16. Pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan
lingkungan hidup dan penanganan bencana
3. Kebijakan Pembangunan Tahun 2018
Untuk melaksanakan 9 (sembilan) prioritas pembangunan tahun 2018, maka
perlu ditetapkan beberapa kebijakan untuk memberikan fokus pada setiap prioritas dan
sasaran yang akan dilaksanakan. Kebijakan untuk masing-masing prioritas
pembangunan adalah pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.4 Prioritas Pembangunan, Kebijakan dan SKPD Penaggungjawab
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, Menciptakan kerukunan antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya
Dinas Sosial Dukcapil
Badan Kesbangpol
Biro Kesra
Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Biro Hukum
Badan Kesbangpol
Satpol PP
Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal
Biro Hukum
Biro Organisasi
Inspektorat
Penataan Batas wilayah, kerjasama pembangunan dan kerjasama pembangunan
Bappeda
Biro Tata Pemerintahan
Biro Perbatasan
8 Pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
Implementasi RAD GRK Bappeda
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dinas Kehutanan
Dinas Perkabunan
Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
Dinas ESDM
Dinas PU & Penataan Ruang
Dinas Perhubungan
Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan
DPLH
Bappeda
Dinas Kesehatan
Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas PU & Penataan Ruang
Dinas Sosial Dukcapil
Penguatan Perencanaan dan kelembagaan tata ruang provinsi dan Kab/kota
Bappeda
Dinas PU & Penataan Ruang
Dinas Perumahan, Permukiman & Pertanahan
Biro Hukum
Pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan sanksi
Bappeda
Dinas PU & Penataan Ruang
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dinas Kehutanan
28
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemukiman
Berdasarkan Visi dan Misi Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Papua, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemukiman
dari penjabaran misi, adalah :
Misi I : Mengembangan Sistim Tata Kelola dan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Tujuan :
Mewujudkan Aparatur Pemerintah yanng Profesionalisme dan Akuntabilitas
Sasaran :
1) Meningkatkan Profesionalisme dan akuntabilitas kinerja serta disiplin
Aparatur
2) Meningkatkan Kualitas perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan
Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman
Misi II : Mengembangkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi,
perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan yang terencana, terpadu dan
berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Kesejahteraan Sosial
dalam Lingkup lokal dan global.
Tujuan :
Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk rehabilitasi Sosial,
Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk perlindungan dan jaminan
Sosial; Meningkatkan sistim pelayanan Sosial dalam bentuk pemberdayaan
sosial,
Sasaran :
1) Terwujudnya sistim pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi sosial bagi
Anak, Lanjut Unsia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban
Penyalahgunaan NAPZA;
2) Terwujudnya Sistem Pelayanan Sosial dalam bentuk perlindungan dan
jaminan Sosial bagi KTK / PM dan Korban Bencana Sosial / Alam;
3) Terwujutnya Sistem Pelayanan Sosial dalam bentuk Pemberdayaan Sosial
bagi Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil,( KAT ) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Misi III : Mengembangkan Jejaring Kerja dan Sinergitas dengan Pemangku kepentingan
(Stake Holder) dan Organisasi Terkait, secara Nasional, Regional dan
Internasional;
Tujuan :
29
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
Meningkatkan Jejaring Kerja dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan
(Stake Holder) dan Organisasi Terkait secara Regional, Nasional, dan
Internasional;
1) Meningkatkatnya Jejaring Kerja dan Sinergitas dengan Pemangku
Kepentingan (Stake Holder) dan Organisasi Terkait secara Regional,
Nasional dan Internasional;
Misi IV : Mewujudkan system administrasi kependudukan yang berkelanjutan;
Tujuan :
Ketersediaan dan keakuratan data penduduk
Sasaran :
1) Ketersediaan Ketersediaan aparatur kependudukan yang professional.
2) Ketersediaan Ketersediaan data pendudukan yang akurat.
30
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Tahun
2017
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Misi 1 Mengembangan Sistim Tata Kelola dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesionalisme dan Akuntabilitas
1) Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur
a) Proporsi aparatur yang Profesional, akuntabel dan disiplin
b) Tingkat Prestasi Kerja dan disiplin Aparatur
2) Meningkatkan Kualitas perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman
a) Jumlah dokumen perencanaan dan Tingkat Ketersediaan data hasil Pelaksanaan Program
Misi 2 Mengembangkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Serta Pemberdayaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Kebutuhan penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam lingkup Lokal dan Global
Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi Sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial yang terencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggara kesejahteraan sosial dalam lingkup local dan global
1) Terwujudnya sistim pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi Sosial bagi Anak, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza
a) Jumlah Anak yang Mendapat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
b) Jumlah Lanjut Usia yang mendapat perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
c) Jumlah Penyandang Cacat yang mendapat perlindungan dan Rehabilitasi sosial
d) Jumlah Tuna Sosial yang mendapat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
e) Jumlah Korban Penyalagunaan yang mendapa perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam Bentuk Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial;
1) Terwujudnya Sistem Pelayanan Sosial dalam bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi KTK/PM Bencana Sosial / Alam
a) Jumalah KTK /PM yang mendapat Perlindungan dan jaminan sosial
b) Jumlah Korban Bencana Alam / Sosial yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam Bentuk Pemberdayaan sosial;
1) Terwujudnya sistim pelayanan Sosial dalam bentuk Pemberdayaan Sosial bagi Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
a) Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang berdaya Sosial.
31
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Misi 3 Mengembangkan Jejaring Kerja dan Sinergitas dengan Pemangku Kepentingan (Stake Holder) dan Organisasi Terkait, secara Nasional, Regional dan Internasional
Meningkatkan Jejaring Kerja dan sinergitas dengan pemangku kepentingan ((Stake Holder) dan Organisasi Terkait secara Regional, Nasional, dan Internasional;
1) Meningkatnya Jejaring Kerja dan sinergitas dengan pemangku kepentingan (Stake Holder) dan Organisasi Terkait secara Regional, Nasional dan Internasional;
a) Menguatnhya Peran Organisasi, Yayasan dan Panti Sosial dalam mendukung penyelegaraan Kesejahteraan Sosial;
Misi 4 Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman serta Perumahan Rakyat yang Layak Huni
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Pemukiman dan Perumahan Rakyak yang Layak Huni
1) Ketersediaan Kawasan Pemukiman yang tertata dengan baik
a) Tingkat ketersediaan kawasan pemukiman yang ditata
2) Ketersediaan Perumahan Rakyat yang Layak Huni
a) Tingkat ketersediaan Perumahan Rakyak yang Layak Huni.
3.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Papua Tahun 2017
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan
program dan kegiatan OPD, pada tahun 2017 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan
Sipil Provinsi Papua menyelenggarakan 2 (dua) urusan wajib, yaitu urusan Sosial dan
urusan Kependudukan yang meliputi 14 Program dan 41 kegiatan dengan total anggaran
untuk tahun 2017 sebesar Rp. 23.532.500.000,-
Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 disusun sebagai
upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah.
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.
Secara umum program dan kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Papua Tahun 2017 adalah Sebagai berikut :
1) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Kegitan :
1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyedaan barang cetak dan pengadaan
6. Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
32
Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018
10. Penyediaan jasa pengamanan
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur