RAPATPANITIAKERJA RISALAH (PANJA) DOKUMENTASIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-091539-3073.pdf · risalah rapatpanitiakerja (panja) proses pembahasan rancangan undang-undang

RISALAHRAPAT PANITIA KERJA

(PANJA)

PROSES PEMBAHASANRANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANGPENANAMAN MODAL

MASA SIDANG IIITAHUN SIDANG 2006-2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 14 MARET 2007

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT PANITIA KERJAPROSES PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapatke

Jenis Rapat

S i fa t

Hari, tanggal

Wa ktu

Tempat

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

A ca ra

Had i r

2006-2007

III

71

Rapat Panitia Kerja RUU tentang Penanaman Modaldengan Sekretaris Jenderal ' DepartemenPerdagangan Republik Indonesia (Panja ke-13)

Tertutup

. Rabu, 14 Maret 2007

Puku110.00 sid 17.40 WIB

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI.

1. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.2. Prof. Dr. Didik J. Rachbini3. H. Dudhie Makmun Murad, MBA.4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM.5. Ir. Agus Hermanto, MM.

Drs. Helmizar (Kabagset. Komisi VI DPR RI)

Melanjutkan acara Rapat Panja tanggal 13 Maret2007.

I. PEMERINTAH:- Sekretaris Jenderal Departemen

Perdagangan Republik Indonesia besertajajarannya.

II. ANGGOTA PANJA KOMISI VI DPR RI28 dar; 32 orang Anggota.1. F-PG = 6 dari 7 Orang anggota2. F-PDIP = 3 dari 6 Orang anggota3. F-PPP = 4 dari 4 Orang anggota4. F-PD = 3 dari 4 Orang anggota5. F-PAN = 2 dari 3 Orang anggota6. F-KB = 3 dari 3 Orang anggota7. F-PKS = 2 dari 2 Orang anggota8. F-BPD = 1 dari 1 Orang anggota9. F-PBR = 1 dari 1 Orang anggota

10. F-PDS = 1 dari 1 Orang anggota

1

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PIMPINAN PANJA RUU TENTANG PENANAMAN MODAL1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini2. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.3. H. Dudhie Makmun Murod, MBA.4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM.5. Ir. Agus Hermanto, MM.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)6. Rambe Kamarulzaman, MSc.7. Dr. H.M. Azwir Dainyara, MBA.8. Drs. Djoko Poerwongemboro9. Nusron Wahid, SS.

10. Ir. Hamzah Sangadji

FFRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)11. Irmadi Lubis12. H. Soekardjo Hardjosoewirjo

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)13. H. Efiyardi Asda14. Hj. Sundari Fitriyana, S.Ag.15. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi

FRAKSI PARTI DEMOKRAT (F-PD)16. Dr. Ir. Atte Sugandi, MM.17. Ir. H.M. Yusuf Perdamean, Nst.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)18. Nasril Bahar, SE.19. Ir. Cecep Rukmana, MM.

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (F-KB)20. Ir. A. Helmy Faishal Zaini21. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin22. Choirul Sholeh Rasyid, SE.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)23. H. Refrizal24. Dr. Zulkiflimansyah, SE, MSc.

FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI (F-BPD)26. Muhammad Tonas, SE.

FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI (F-PBR)27. H. Zainal Abidin Hussein, SE.

FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA (F-PDS)28. Constant M. Ponggawa, SH, LLM.

2

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT (DR.IR. H. LILI ASDJUDIREDJA, SE, PhD/F-PG):Baik Ibu dan Bapak kita mulai pak, saya kira sudah korum kelihatannya

sudah 6 fraksi sudah.Ibu dan bapak sekalian kita mulai,Assalamu alaikum warokhmatullahi wabarokhatuh,Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Panja yang kami hormati,Bapak sekjen beserta jajarannya yang kami hormati,Sesuai dengan keputuswan rapat kemarin, bahwa rapat akan dilanjutkan

pada hari ini dalam rangka menyelesikan mengenai beberapa pasal yang masihperlu dilakukan loby.

Dengan mengucapkan Bismillahirhmanirrakhim rapat Panja lanjutan kamibuka.

Ibu dan bapak sekalian, sambil menunggu bapak Dirjen pajak, karenabagaimanapun masalah fasilitas ini tidak terlepas dari kebijaksana yang didalampasal fasilitas ini banyak asekali kaitannya dengan direktorat pajak.

Tadi saya diberikan iformasi, sebelum melakukan pembahasan daripadafasilitas ini ada bberapa pasal yang sudah diputuskan tapi penempatannya yangbelum pas. Oleh karena itu sebelum membicarakan fasilitas, kami mohonkepada Ibu dan Bapak sekalian untuk bisa menyelesaikan ada yang belumterselesaikan antara lain yang kemarin yang masalah ketenaga kerjaan.

Ibu dan Bapak sekalian mari kita tinjau yaitu pasal 18 titik-titik yang sudahdiputuskan, kemudian penempatannya ada yang berfikir karena ini masalahsengketa , apakah disanksi. Tetapi kalau Iihat daripada pasal yang bersangkutanini disampaikan atau ditempatkan di pasal sanksi. Saya bacakan dulu mengenaihasil rapat tersebut, yaitu pasal titik-titik 18 hanya penempatannya saja pak.

Jadi kami minta pendapat karena ini supaya penempatannya ditempat yangpas gitu yah. Jadi apakah disanksi apakah disengketa. Saya kira kemarin pakIrmadi saya ingat bahwa ya itu di tidak pasal sendiri tapi apanarnanya itudipisahkan pada bab sanksi atau pasal dari sengketa yah. Yang pasal titik-titik18yah pak Irmadi.

Baik barangkali ada pendapat pak yah kami persilahkan, ini hanyapenempatan saja. Silahkan pak Irmadi,

F-PDIP (H. IRMAD. LUB'S) :Terima kasih Pimpinan,Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan, dan rekan-rekan

Anggota Komisi VI serta yang mewakili Pemerintah,

Jadi saya kira panamanya kalau dimasukkan yang saya masukkan tempohari sanksinya itu mungkin agak lain dengan yang dimaksudkan pimpinan.Maksaudnya itu kalau saya itu sanksinya itu yang tempo hari merujuk kepadapasal 31 kalau tidak salah. Pasal 31 sanksinya. Ya tapi sedangkan pasal18 titik­titik ini saya kira ini masih menjadi satu alur dengan bab IV bentuk badan usahadan kedudukan. Sebenarnya ini kalau saya menganggap tidak perlu satu pasalkhusus, itu merupakan suatu kalau kita yang pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) itukita masukkan memang di pasal tetap di pasal 5 ini pasal 18 titik-titik ini bisamenjadi ayat (6)nya. pasal 5 ayat (6)nya. Karena inikan di ayat (4) sudahmenjadi rambu-rambu itu, ayat (4)nyakan sudah mulai rambu-rambu ini kan jugarambu-rambu. Kecuali kalau memang kita semuanya ini kita mau pindahkan 4 5dan 18 titik-titik ini memang masih satu alur merupakan rambu-rambu di bentukbadan usaha dan kedudukan. Terima kasih pak pimpinan.

KETUA RAPAT :Terima kasih, pak Rambe silahkan pak.

3

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Ya bab IV ini adalah Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan. Pasal 5

memang disitu harusnya pasal 5 itu bentuk badan usaha yang diatur oleh pasal5. Tapi karena disini gabung dengan kedudukan, itu sudah diatur bentuk badanusaha yang kita nyatakan ya bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum danseterusnya.

Memang keluar disini pasal 5 ayat (4) ini sudah keluar disini yang ayat (1.2)menjelaskan bentuk, 3 itu bagaimana memperoleh dari bentuk itu, ayat (4)masuk sudah masuk larangan memang. Dan 5 juga sudah masuk dalam halsudah masuk dia. Oleh karenanya relevan kalau ini juga masuk, kita msukkansetelah ayat (5) ini menjadi ayat (6), ayat (6) Cuma nanti berlanjut bagaimanacara ngaturnya yang lebih baik , tapi masih relevan juga dengan yang diatas.Karena jika ini ayat (6) pasal titik-titik ini misalnya menjadi ayat (6) kita sisir saja,sebab akan ada penambahan kemarin satu ayat lagi yang menyangkut upayatindak lanjut daripada hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang yangdinyatakan disini begitu. Itukan kemarin menggantung, itu harus juga kita caver.Jadi saya pikir pak Ketua, runtun saja pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) (5), (6) terusmasuk kita kepada jika diperlukan dan saya kira diperlukan utuk ayat tambahanbegitu. Jadi tidak usah ditarik ke belakang, sebab diatas sudah ada yangmenyangkut, iyakan jika menandatangani diluar perjanjian tentang saham, bataldemi hukum kita sudah nyatakan diatas. Kalau engga itu ditarik semua kebelakang.

KETUA RAPAT:Oke terima kasih silahkan pak Zainut

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Terima kasih pimpinan,Ya didalam bab IV ini dengan judul bentuk badan usaha dan kedudukan, itu

didalam pasal 5 ayat (1), (2), (3) itu satu alur. Itu menerangkan tentang bentukbadan usaha dan kedudukan badan usaha itu. Sedangkan ayat berikutnya (4) (5)(6), ini sesungguhnya substansinya berbeda, namun masih terkait dengan pasal5. Karena substansinya berbeda, menurut saya dari mulai 4, 5, 6 ini diturunkanmenjadi pasal tersendiri. Kemudian 4 itu menjadi ayat (1), 5 menjadi ayat (2),kemudian pasal titik-titik itu menjadi ayat (3). Karena ini satu mempunyaisubstansi yang sama, merupakan pembatasan-pembatasan terhadap bentukbadan usaha dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 5.Itu pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih pak Atte silahkan.

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM) :Terima kasih Pimpinan,Kami sependapat dengan pak Zainut Tauhid dari PPP, karena kita menilai

dari pasal 4 pasal 5 dan pasal 18 ayat (1), ini merupakan satu alur. Dan ini lebihkonkritnya bisa ditempatkan di sebelum bab XVII tentang peralihan. Jadi di babXVI sanksi pasal 31 menjadi pasal baru pasal 32. Jadi nanti pasal 32 yang isinyasatu ayat disini untuk ayat (4) dari bab IV pasal 5 ayat (4) menjadi ayat (1), ayat(5) menjadi ayat (2), kemudian pasal 18 menjadi ayat (3). Jadi diletakkanmenjadi bab XVI sanksi pasal32. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :Terima kasih, silahkan PKB

4

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

--~~------------------

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Terima kasih pak Ketua,Pasal titik-titik ini dari draf semula memang dalam bentuk usaha dan

kedudukan. Terkait dengan masalah Penanaman modal menyangkut kejahatancooverasi ini, sesungguhnya ada keterkaitan juga. Karena di pasal 5 ayat (1) (2)dan (3) ini saya kira sudah runtut yah, jelas, misalnya berbentuk badan hukum,terus kemudian ayat (2)nya diwilayah negara Republik Indonesia danseterusnya. Saya kira kalau ini dimasukkan dipasal atau di bab IV di pasal 5 babIV menyangkut bentuk badan usaha dan kedudukan, saya kira setelah pasal 5dilanjutkan pasal 6 saya kira tidak pas itu. Ada keterkaitan juga. Jadi langsungaja ke pasal 6 kan masih terkait meskipun redaksinya disesuaikan gitu. Kalaubelum sempurna di sempurnakan kalau terlalu panjang ini. Ini mungkin agakpanjang redaksi di pasal 6 nanti kalau kita jadikan pasal 6 Pak ketua. Saya kirabegitu pak Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih saudaraku pak Nasril silahkan pak,

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Terima kasih pimpinan,Setelah mencermati Bab IV yah, dalam pasal 5 ada beberapa ayat kami

memandang pasal 5 ini cukup disampai ayat (3), dan 4 5 termasuk pada pasaltitik-titik di ayat (1) (2) ini di masukkan ke Bab XVI di bab sanksi namun di pasalbaru. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, agar kita yangmembaca mungkin lebih terang benderang. Itu persoalan ketika sosialisasisupaya tidak membingungkan para pelaku yang akan mempergunakan Undang­undang ini kami lebih cenderung dimasukkan ke pasal sanksi, sebab disini adaayat-ayat yang membunyikan pada mengenai ayat-demi ayat ini, inimenyebutkan ada konsekuensi atau sanksi-sanksi. Apakah disini juga adasanksi administrasi, dan sebagainya. Jadi kami lebih cenderung ke pasal babXVI di bab sanksi pasal32.

KETUA RAPAT :Maksudnya yang 6 ini pak, yang Bab titik-titik 18 yah.

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE):Yah artinya namun ini nyambung pak, pasal32 ayat (1)nya diambil daripada

pasal 5 bab IV diayat (4) disambung lagi di ayat (5) isambung lagi pasal titik-titik.Jadi satu kesatuan dalam pasal. Sama dengan Demokrat apa yang disampaikanpak Ate tadi. Jadi lebih rinci dia disitu.

KETUA RAPAT :Coba sekali lagi pak, jadi masuknya di

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Pasal32,

KETUA RAPAT :Pasal 31 pak,

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE):Pasal 31 kita bikin pasal baru pak. Jadi pasal peralihan pasal 32 itu jadi

pasal33.

5

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Jadi pasal 32 masukin

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Ayat (1)-nya ambil pasal 5 ayat (4). Ayat (2)nya yang ayat (5) baru masuk

apakah pasal baru lagi atau ayat itu diserahkan kepada ploor untuk pasal titik­titik. Jadi di bab sanksi itu lengkap disemua disitu, sanksi administrasi dansebagainya disitu termasuk sanksi pelarangan membuat akte perjanjian yangseperti di bab IV pasal 5 ayat (4). Jadi agak lebih complicated di bab sanksidisitu. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :Terima kasih saya kira dari dewan sudah semua, kami persilahkan dari pak

Sekjen, pak Sekjen mungkin disini ada Dephumkam, atau ada saya kira silahkanpak Sekjen. Mungkin kalau pak Sekjen perlu dari Oephumham saya kirasilahkan, silahkan pak Sekjen.

PEMERINTAH/SEKJEN DEPPERDAG (HATANTO REKSODIPOETRO) :Bapak Pimpinan,Pak Ketua Komisi dan bapak-bapak Anggota panja yang terhormat,Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,Berkenaa ndengan pasal ini, sebagaimana kami kemukakan kemarin

mengenai pasal titik-titik ini, mungkin juga kami cenderung sesuai denganpemikiran dari bapak-bapak dari PPP dan PO Oemokrat, dan juga dari PAN,untuk sekaligus dipindahkan pak ke bagian sanksi. Yang dipasal, saya pikir kamiuJangi ayat (4) (5) dari pasal 5, berikut dengan pasal titik-titik ini, membuka pasalbaru setelah pasal 31. jadi kan bagian dari sanksi.

KETUA RAPAT :Pasal baru dari sanksi ya pak

PEMERINTAH/SEKJEN DEPPERDAG :Ya pak, dan ini karena yang sanksi di pasal 31 yang ada sekarang ini

hanya mengacu kepada pasal 15 saja pak, mengenai pasal kewajiban. Karenaini cenderungnya lebih kepada masalah sanksi, karena disini dia katakan adalarangan dan sanksi-sanksinya terutama pasal titik-titik pak, disinikan sanksinyasudah jelas sebagaimana yang bapak-bapak dan ibu arahkan kemarin dulu,bahwa pasal titik-titik ini tidak lagi bicara mengenai sanksinya, tetapi langsungsaja diambil keputusan. Sehingga dengan ini sudah jelas pasal titik-titik ini sendirisudah merupakan suatu kejadian dan berikut dengan sanksi apa yang bisa dikenakan. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT :Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya kira tidak jauh berbeda saya kira, Pak

Jrmadi juga sama pada prinsipnya. Jadi kita bagaimana kalau kita buat pasal 32yah, jadi merupakan bab sanksi dimana 4,5,6 dimasukkan disana ya saya kira.

Oapat disetujui pak,

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI):Pimpinan,Ya saya sependapat ayat (4) (5) dan titik-titik itu diangkat, Cuma

penempatannya dia lebih diatas dari pasal 31.

6

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Doh pasalnya jadi yang ini 31 yang ini diinikan.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI):Va, karena ketentuan sanksi itukan dia harus ada dibawahnya daripada

materi sanksi itu sendiri. Terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik, dapat disetujui pak, yah hanya penempatan ini. Jadi yang 4,5,6 itu di

pasal 31, kemudian yang sanksi yang lama yang pasal 31 yang lama menjadipasal32.

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM) :Pimpinan,Sebetulnya yang jelas seperti yang konsep dari kami ajukan dengan PAN

dan dari pak Sekjen, semestinya setelah pasal 31 bukan sebelum 31. karenaapa, disini pasal 31 ini masih berupa masih yang ayat (1) badan usaha atauperseroan terbatas sebagaimana dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajibansebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi beradministratifberupa a peringatan tertulis, jadi bertahap. Peringatan tertulis, b. Pembatasankegiatan usaha, c. Pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modalatau d. Pencabutan Kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal danseterusnya, nah itu setelah pasal 32 itu dengan ketentuan hukum danseterusnya. Jadi akan lebih bagus justru di yang tadi itu di pasal baru yang pasal32 itu terima kasih pimpinan. Jadi sebelum bukan passal 31 yang lama terimakasih.

KETUA RAPAT :Gimana pak ini ya, atau silahkan pak

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Saya kira kan yang pasal yang tadi ini Bab IV ini tadi, inikan masih ada

berkonotasi larangan gitu. Biasanya larangan dulu baru sanksi, masa sanksi dulubaru dilarang.

KETUA RAPAT :Larangan dulu baru sanksi ya

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Va, itu yang jadi masalah. Atau kita jadikan satu bab larangan dan sanksi.

Jadi dia masuk disitu babnya.

KETUA RAPAT :Babnya larangan - sanksi gitu yah, dibawahnya tapi saya kira lebih baiklah

sanksi kemudian tadi argumentasinya anu yah, kemudian larangan baru sanksi.Bagaimana bapak sekalian, pak Ate bagaimana, saya kita engga terlalu ini,

Pemerintah sesuai dengan anu, Pemerintah ada komentar,

PEMERINTAH/SEKJEN DEPPERDAG:Engga terlalu prinsip pak menurut kami pak. Jadi mungkin nanti dengan

saran dari Depkumham bagaimana yang terbaik, nanti akan disampaikan kepadaBapa-bapak option 1 atau 2 terserah bapak putuskan. Saya pikir prinsipnyasetuju bahwa ini dijadikan sebagai bagian dari sanksi itu, nanti diatas ataudimana disusunnya kami sampaikan tidak keluar dari materinya.

7

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Baik dapat disetujui ya pak, setuju yah.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, ada satu lagi. Pasal yang pak sekjen kemarin sampaikan itupasal 8 dan pasal 7e yah pak sekjen yah, yang kemarin saya agak urusan yaitubab penyelenggaraan urusan penanaman modal. Disitu huruf e kemarin paksekjen kalau 8 saya masih ingat, kalau pak Irmadi mengatakan kalau ayat (8)nyaitu sudah oke dengan sendirinya ayat e nya itu sudah including. Pasal 28 huruf e.Ini harus kelir ya pak ini.jadi kemarin pak sekjen sudah diputuskan, kemudianini masih mengganjal yah. Silahkan pak sekjen yah.

PEMERINTAH/SEKJEN DEPPERDAG :Terima kasih bapak pimpinan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat,Kami sampai dengan saat ini pak masih tidak, artinya Pemerintah dalam hal

In! tidak bisa mengerti butir ini pak, karena keterkaitan penanaman modaldengan masalah perjanjian international. Tentunya Ibu dan Bapak-bapaksekalian masih ingat, kami kemudian mencoba menginterpretasikannya menjadiyang sekarang nomor 7g. Itu kita waktu itu satu-satunya interpretasi yang bisaditangkap atau dibuat oleh Pemerintah menterjemahkan istilah perjanjianinternasional ini dalam suatu penanaman modal asing adalah perjanjianinternational yang terkait dengan masalah antar Pemerintah yang kemudian olehbapak-bapak dan ibu yang terhormat, dinyatakan bahwa ini kasus baru dan ituditambahkan disini. Sebab sebagaimana juga pernah kami minta pak Ermanmenjelaskan kepada Ibu Bapak sekalian, bahwa kalau masalahnya daerahdengan perjanjian internasional masalah exit itu daerahpun bisamelaksanakannya. Nah kemudian memang ibu dan Bapak sekalianmengusulkan ayat (8). Ayat (8) itu memang didalam Otda memang demikianpak. Untuk mengimbangi ayat (7)e. Namun menurut kami tidak menghilangkanlagi permasalahan di butir e ini sendiri bukan soal pusat daerahnya disini, tetapiyang tidak jelas adalah penanaman modal yang menggunakan Modal asing yangterkait dengan perjanjian internasional. Sebab pada dasarnya kalau adaimpecment garanci agrement juga atau apapun Mou antara Pemerintah,pelaksanaan daripada penanaman modal itu tetap sifatnya swasta. Tidak adayang Pemerintah sehingga tidak mengharuskan ini harus menjadi urusanPemerintah.

Jadi kami tetap pak memohon pertimbangan dari Ibu-Bapak yangterhormat, mungkin e ini tidak perlu ada pak. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT :Terima kasih silahkan pak, ya kita satu putaran silahkan pak Rambe ya.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Mohon untuk ini supaya ditambahain pak Rambe pak. Jadi yang mengenai

kita memang sebetulnya memang perumusannya belum jelas. Bagi kita darifraksi-fraksi waktu dalam pembicaraan ada 3 yang mengenai asing ini yangmenjadi urusan Pemerintah. .

Pertama penanaman modal asingnya sendiri, yaitu bisnis murni, kemudianada penanaman modal dalam rangka G to G, juga penanaman modal dalamrangka G to B. Nah itu menjadi urusan Pemerintah. Jadi itu kita rumuskan. Jadikalau yang konsep Pemerintah 9 inikan baru G to G, bagaimana dengan G to Bnya. Seperti Cemex, seperti Karahabodas, atau apa yang Pemerintah yangmelakukan dengan badan hukum ataupun apa bisnisnya, bisnis yang asing.

8

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Jadi 3 itu yang dicakup menjadi urusan Pemerintah, saya ulang sekali lagipenanaman modal yang berasal dari G to G penanaman modal yang berasal dariG to B. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT :Jadi ini tadi pak Irmadi yah, pak Sekjen mengatakan bahwa ini tidak perlu

caranya bagaimana pak.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Kalau menurut kami dari fraksi POI yaitu sangat perlu sekali, jadi artinya ya

kalau kita membayangkan semacam apakah dan memang seperti sudahberjalan seperti biasa inikan kita memulai yang ini menarik penanaman modal inikembali. Jadi itu kita menurut pembicaraan kita kemarin masih perlu dipegangoleh Pemerintah. Tapi kemudian kita buka di pasal 8 kalau Pemerintah sudahmerasa bisa diinikan ya silahkan. Silahkan, jadi kita tidak tutup. Jadi azasnyamenjadi 8. Kalau Pemerintah merasa kalau ini sudah bisa diserahkan kepadadaerah bisa didelegasikan kepada gubernur atau diserahkan kepada pemda yaterserah. Itu menjadi urusan Pemerintah. Tapi pertama kalinya itu menjadiurusan Pemerintah dulu terima kasih pak pimpinan.

KETUA RAPAT :Silahkan Pak Rambe,

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Terima kasih saudara ketua,Pasal 28 ayat (7) ini memang menjelaskan apa kewenangan Pemerintah

dalam soal penanaman modal ini, ini kita berikan rambu-rambu dari mulai ayat apasal 28 ayat (7) poin huruf a itu jelas huruf b huruf c dan huruf d. Ini adarambunya disana.

Kewenangan Pemerintah yang perlu juga ditekankan disini adalah yangdikatak Saudara Irmadi tadi. Yang PMA murni itu intinya kalau sesuai denganundang-undang dasar itu adalah kewenangan Pemerintah. Tapi denganperkembangan Undang-undang dasar mengatakan bisa didelegasikan begitu, itukita nyatakan didalam ayat (8) bisa diserahkan urusan itu kepada Pemerintah,Makanya dinyatakan sebagaimana ayat (7). Jadi disini sudah kelir sebenarnya.Tinggal mungkin saudara ketua dan pihak Pemerintah, disini poin e dan g.Bagaimana kaitannya begitu, kalau itu dibuat dalam satu kalimat tidak soal sayakira. Asal yang dinyatakan penanaman modal yang seluruh PMA yang asing ituyang harus tanggungjawab Pemerintah. Kalau tidak ya bagaimana, bagaimanamisalnya kalau engga kita atur disini. Harus tanggungjawab Pemerintah PMAmurni, PMA ya dengan perjanjian antar Pemerintah kita dengan negara lain. Danjuga yang diluar itu yang kaitanya dengan perjanjian Pemerintah. Itu sifatnyaumum. Jadi 3 hal ini harus kita masukkan di poin ayat (7) itu. Oi ayat(7) ini pasal28 ayat (7) kalau mau digabung bahasa e dan 9 dalam rumusan yang satu taditidak apa-apa. Asal ada penegasan disini, dan ini bentuk pertanggungjawaban.Pertanggungjawaban kita kepada siapa yang bertanggungjawab kalau kita tidakatur disini. Jadi kita tinggal cari rumusan saja kalau misalnya pihak Pemerintahmengatakan ya poin e ini gabung dengan poin 9 ya silahkan. Asal 3 esensi itukita masukkan begitu, kita masukkan. Sebab di poin 9 juga sudah ada perjanjian.Ya di poin e juga dinyatakan seperti itu jika itu menjadi tanda tanya kita gabungsaja poin e dan poin g.

Saya kira itu saja biar lebih cepat kita biar engga ada esensinya hanyadisitu saja. Jadi fraksi kami berpendapat soal penanaman modal asing ini harustanggungjawab Pemerintah. engga ada alasan lain ini kalau kita katakan tidakmau tanggungjawab Pemerintah kita melanggar Undang-undang Oasar 1945.Tetapi itu pertanyaan pak Sekjen bagaimana kalau daerah melakukan, kita

9

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

berikan di poin ayat (8). Sudah ayat (8) ada yang mengatur itu memperkenankangitu.

KETUA RAPAT :Terima kasih pak Rambe, silahkan pank Zainut.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI):Ya mungkin dari kami masih ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah

keberatan untuk butir ini. Tadi dari ternan PDI- Pdan golkar sudah menjeaskanpanjang lebar, substansi dari butir e ini itu semata-mata untuk memberikankewenangan kepada Pemerintah didalam menangani masalah modal asing inipak. Jadi itu terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :Terima kasih silahkan pak Ate

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM) :Baik terima kasih pimpinan,Rekan-rekan anggota panja dan dari Pemerintah yang kami hormati,Kami dari partai Demokrat telah mendengar pemaparan dari fraksi Golkar

dan PDI-Pemerintah,kami sangat kaget sekali akan penjelasan yang begitu rinci.Begitu juga penjelasan dari Pemerintah yang menyarankan ini untu di hapus,telah kami pelajari. Maka sebetulnya apa yang disebutkan oleh Pemerintahmemang itu ada alasan yang kuat, yang terkaver di ayat (7) huruf f dan 9 itusudah mengkover. Begitu juga kalau kita Iihat di bab XVII ketentuan peralihanpasal 32 dan pasal 33. mengenai perjanjian internasional, baik bilateral regfionalmaupun multirateral dalam bidang penanaman modal yang tadi telah disetujuiPemerintah Indonesia sebelum Undang-undang berlaku, tetap berlaku sampaidengan .... perjanjian tersebut. Begitu juga pasal 33 rancangan perjanjianinternasional baik bilateral regional maupun multirateral dalam bidangpenanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saatUndang-undang ini berlaku, wajib ..... dengan ketentuan dengan undang-undangini. Jadi semua sudah mencakup. Jadi saya sependapat dengan Pemerintahdalam hal ini untuk e saya kira karena ini sudah duplikasi jadi tidak perlu lagi.Jadi kalau memang mau di drof saya kira tidak terlalu ini tidak salahlah untukdipikirkan kembali. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :Silahkan pak PKB.

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Terima kasih pak Ketua,Penjelasan yang disampaikan oleh pak Rambe pak Irmadi Lubis tadi saya

kira sudah memperjelas terhadap wewenang Pemerintah pusat. Seperti diPasal 28 ayat (7) ini. Berbeda sekali definisi di ayat (7) poin e dan poin g.

Kalau poin e ini dijelaskan adalah Penanaman Modal asing PMA dan yangmenggunakan modal asing PMA yang akan menggunakan modal asing, yangbisa juga terkait dengan perjanjian internasional.

Kalau poin 9 bisa kita baca ulang adalah yang menggunakan modalPemerintah pak, negara lain. Nah sementara di Undang-undang ini undang­undang Penanaman Modal. Jadi tidak harus modal dari negara asing negaraasing negara orang luar, tapi modal yang satu persenpun juga harus katagorimodal asing kan begitu definisi yang kita sepakati dalam undang-undang ini.

Jadi kita pak sekjen dan pemerintah yang kami hormati,Poin pasal 28 ayat (7) ini terhadap Penanaman Modal asing ini saya kira

kalau harus di gabung poin i dan 9 substansi dari PMA ini juga harus masuk

10

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

--- -------------

didalam definisi ini pak. Karena berbeda sekali antara yang dari pemerintah danPMA. Saya kira bukan soal mendukung tidak mendukung nih pak. soal bukanmendukung pemerintah atau bukan pemerintah inipak, tapi yang jelas definisiharus masuk kan begitu. Dan saya kira sudah jelas tidak perlu minta penjelasanlagi barang itu sudah jelas ko. Ini PMA Penanaman Modal asing dan dari negaralain. Jadi saya kira tidak ada yang harus perlu diperjelas lagi ini sudah jelasbarang ini begitu. Apa yang terjadi degnan poin e dan poin 9 ini saya kira kitasudah menjadi perdebatan panjang sekali dan ini harus masuk domainpemerintah. Engga tahu kalau kita buka kran luar misalnya tiap-tiap daerahharus membuka lagi, tiap daerah mempunyai kewenangan yang sama itumenjadi susah. Kontrolnya juga menjadi susah pengawasannya dimana pak.Daerah Riau daerah Aceh masuk segala macam susah nanti. Bagaimanakontrol dari Pemerintah kan kita jelas dalam undang-undang Dasar. Yangmenyangkut dengan keuangan, menyangkut pertahanan menjadi domainnyapemerintah. Dan ini menyangkut keuangan dan ekonomi menyangkutpemerintah.

Saya kira itu penjelasan saya pak Ketua, sikap kami dari PKB ini memangharus masuk. Soal redaksinya itu harus poin e dan 9 ini digabung itu soalredaksional yang harus masuk, yang penting substansi ini harus jelas danmasuk. Saya kira begitu pak Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih disampingnya pak

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Terima kasih pimpinan,Apa yang disampaikan oleh pak Irmadi, Pak Rambe sudah sepatutnya itu

kita memberikan pembenaran. Apalagi ketika perihal mengenai kalaupelanggaran terhadap undang-undang Dasar 1945. Coontoh kasus juga banyakkita lihat persoalan-persoalan Penanaman Modal di daerah-daerah yangsampai hari ini kita memandang kebablasan pak, contoh kecil carrefure-carrefureyang beredar di daerah-daerah itu. Dengan bangganya bupati pertumbuhanekonominya bagus karena berdirinya carefure 5 tingkat. Dengan bangganyawalikota berdirinya carefure di samping-samping pasar-pasar tradisional. Itusebagai banggaan daerah. Konon lagi ini akan kita buka seluas-Iuasnya untukPenanaman Modal. Saya memang sangat risau sekali ketika persoalan ini kitabawa ke daerah. Makanya persoalan Penanaman Modal asing ya ini sudahselayaknya di pusat yah sampai suatu saat ya ini ada kunci di pasal 8 ini.Kewenangan gubernur bupati dan sebagainya sampai saat mereka mampu carapengontrolnya dan sebagainya. Apalagi visa saja disebutkan visa untuk asingnyadi pusat. Nah izin tenaga kerja asing juga di pusat. Nah dalam hal ini, ini jugaserangkaian. Tapi kita berharap juga ketika nanti sudah saatnya daerah untukmemberikan kewenangan dan diberikan kewenangan untuk memberikanperizinan monggo, engga ada masalah bagi kita. Tapi sampai saat ini kitamelihat bahwa dengan catatan yang terjadi didaerah-daerah. Maka kamiberharap tetaplah sebagaimana apa yang didraf terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :Terima kasih pak lui silahkan pak lui ya oh sudah habis pak, ada

tambahan silahkan.

F- PPP (Hj. SUNDARI FITRIYANA, S.Ag) :Saya menambahkan sedikit dari pak lainut tadi, saya hanya teringat bahwa

waktu tim kecil kita sudah agak panjang lebar membahas masalah PenanamanModal asing. Berkaitan dengan Penanaman Modal Asing, artinya seperti yangdisampaikan oleh sekjen tadi, bahwa kita tidfak ingin mengurangi kewenangan

11

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

daerah sebetulnya. Kewenangan daerah ya silahkan saja begitu. Dankekhawatiran dari sekjen sebetulnya tidak akan tidak perlu terlalu khawatir,karena itu akan ditutup di pasal 8 nya. Semua yang namanya Penanaman Modalasing memang harus di pusat. Kenapa, karena meJihat gejala sekarang kitasangat khawatir daerah-daerah itu kalau sampai kewenangan ada di daerah dandaerah diberikan keluasan untuk melakukan perjanjian internasional kita khawatiritu akan menjadi liberal. Dan tidak ingin mendiskreditkan kepada daerah, tetapigejala itu akan muncul nanti kewenangan itu tidak bisa dibendung lagi kalau itudengan bebasnya apanamanya bergerilya di daerah tanpa ada kontrol daripusat. Lalu kita kaitkan juga seperti yang kita bicarakan tentang tenaga kerja,visa dan lain sebagainya toh itu juga dilakukan di pusat begitu. Kenapa kitaharus ini dilimpahkan semuanya ke daerah. Nah kita tarik saja ke atas begitu,kalau semuanya di pusat ya apalagi ini berkaitan dengan PMA. Rasanya inisudah cukup memadai dan cukup baik untuk diletakkan disini, dan kekhawatirandari pak sekjen itu sudah kita kaver di ayat (8). Saya pikir ini sudah cukup danmengenai apanamanya kita minta penjelasan ya boleh dijelaskan kembali olehPemerintah. Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT :Terima kasih bu Fitri pak Zul silahkan ada pendapat pak,

F- PKS (DR. ZULKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Engga terlampau mengikuti yang ini pak, lewat saja dulu.

KETUA RAPAT :Ya baik, pak sekjen saya kira pak sekjen telah mendengar mengenai

pendapat fraksi-fraksi yang pada umumnya adalah hanya satu fraksi Demokratyang bersetuju dengan dihilangkannya. Tapi esensi yang

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Engga itu tadi diulangi dulu, Demokrat setuju dihilangkan soal ini, ooh tidak

salah dalam arti setuju begitu yah.

KETUA RAPAT :Setuju, saya kira ini fraksi baru, pak prajurit pak Ponggawa, lewat dulu.

Saya kira semua fraksi ya pada umumnya tetap untuk di tempatkan ini tidak dihapus. Nah sekarang tinggal, karena ini kalau mungkin atau silahkan pak Ketua.

KETUA KOMISI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Pak Sekjen mohon konfirmasi sedikit pak, supaya kita menemukan ruang

liby yah. Nah Pikiran mohon konfirmasi sedikit saja.Teman-teman inikan berpikir panjang sekali tentang bagaimana

desentralisasi dilakukan dan koordinasi antara pusat sama daerah. Dan yangjadi masalah sekarang adalah ruang antara pemerintah pusat dan daerah. Nahdisini saya ingin bertanya, konfirmasi sedikit apakah seperti pak Irmadisampaikan tadi apakah kalau investasi asing itu pertama kita yang mengatur,karena ini berkait dengan modal, modal pengaruh budaya, pengaruh macam­macam yang komplikited itu pertama di pusat dulu kewenangan, nanti sepertipada ayat (8) ini yang asing murni. Karena berpikirnya panjang seperti itu,sehingga pusat itu dengan kendali dan segala macam bisa menilai mana yangkira-kira punya efek externalitas. Karena asing ini otomatis inheam berkaitdengan externalitas budaya segala macam. Nah sekarang pertanyaan sayaapakah kira-kira pemerintah setuju asing itu ada ruang diantara keduanya. Yaitupemerintah pusat berwenang juga untuk menyeleksi. Tapi juga di pasal di ayat(8)nya boleh juga diserahkan nanti lewat PP atau apa kepada pemerintahdaerah. Tapi pusat dengan daerah ini ada ruang yang bersama-sama melihat

12

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

desentralisasi ini juga berjalan dengan proses pengawasan pusat. Apakah ada dipusat setuju dan boleh diserahkan kepada daerah setuju untuk asing murni daripemerintah sendiri. Saya ingin tanya.

KETUA RAPAT :Silahkan pak Sekjen,

PEMERINTAH/SEKJEN DEPPERDAG :Terima kasih bapak pimpinan, dan terima kasih bapak Ketua Komisi,Untuk menjawab pertanyaan tersebut pak, sebetulnya di ayat-ayat pasal

inipun sudah cukup jelas. Artinya kalau kita Iihat bahwa penyelenggaraan urusanpemerintah itu ada kriteria externalitas akuntabilitas dan efesiensi. Jadi yangketerkaitan seperti bapak katakan tadi mempunyai dampak-dampaknya itu, ayat(3) inipun sendiri sudah mengatakan bahwa yang mempunyai dampak itu, ituotomatis di pusat. Kan disini penyelenggara urusan pemerintahan dibidangPenanaman Modal yang merupakan urusan wajib maaf pemerintah daerahdesakan pada externalitas, tapi artinya bahwa yang ada kaitan denganexternalitas dan sebagainya juga bisa menjadi kewenangan pemerintah pusat.Dan inipun sudah dijabarkan pak didalam ayat (7) ini pak, yang menjadi urusanpemerintah adalah sudah kita tekankan. Sumber daya alam yang tidakterbarukan. Itukan ada masalah asingnya juga waktu itu, bukan hanya soaldalam negerinya pak soal asingnya yang kita bicarakan panjang lebar waktu itu.Yang merupakan orioritas tinggi yang ada kaitan dengan fungsi pemersatusebetulnya sudah kita kuncikan pak yah. Apalagi asing disitu, harus menjadiurusan pemerintah.

Yang kemudian Pemerintah menjadi agak sulit adalah Penanaman Modalasing yang terkait dengan perjanjian internasional yang engga mengerti itu pakitu. Apa itu pak gitu yah. Jadi misalkan saya orang Malaysia, bapak Indonesia,perjanjian internasional itukan B to B seperti begitu itukan kontrak. Kalau kontrakswasta, pada waktu itu waktu kita membahas ini pak kontrak swasta kemudiandikaitkan dengan masalah ketidakmampuan daerah, bilamana ini ada tuntutandari luar negeri menjadikan itu suatu tuntutan sampai ketingkat arbitrase dansebagainya pemerintah daerah tidak mampu. Tapi masalahnya antara swastagitu pak pada waktu itu. Dalam penjelasan selama ini pak.

Kemudian sekarang ada istilah G to B, jadi bagaimana persisnya gitu pak.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Seperti umpamanya contoh kasus cemex, waktu Gresik itukan pemerintah

yang melakukan perjanjian.

KETUA RAPAT :Ya silahkan-silahkan

KETUA KOMISI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI):Sedikit pak sebelum pak, saya,Jangan melebar dulu pak, jangan melebar. Ini asing dulu yah, yang asing

murni. Yang asing murnikan sebenarnya kalau ada begini, extrimnya itukan adadua.

Extrim pertama adalah asing semua pusat. Atas nama desentralisasi, asingsemua daerah. Sudah titik itu. Jadi dua extrim ini titik. Engga ada lagi ruangnya.Sekarang tinggal kita pilih, mana yang titik extrim satu, titik extrim dua. Jangandicampur dengan yang lain dulu yang terkait perjanjian jangan dicampur, sayaingin in konfirmasi.

Sekarang diantara dua titik ini, teman-teman menawarkan yang khususuntuk asing, supaya kita pisahlah kita pisah dulu. Diantara dua titik ini yah adalahcari titik tengah. Titik tengahnya adalah pusat, karena ini asing membawa

13

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

budaya, membawa ini membawa itu, bahkan membawa loby. Pak asal tahusaja bapak, freefort itu membawa loby yang luar biasa raksasa yang bisa saja diparlemen ini tidak berdaya bisa terjadi. Mungkin bisa terjadi serta kasus kemarinyah. Nah maksud kami adalah supaya kewenangan itu ditengah, itu kira-kirakalau di parlemen ini seperti kita bicarakan tadi, sudah mengakomodasi ditengah. Pusat dulu tapi boleh pemerintah sendiri berdasarkan PPnya atauberdasarkan Kepresnya atau berdasarkan apanya boleh yang asing ini itudimasukkan jadi ini ditengah. Kalau kita lepas berarti ada pada titik extrim daerahboleh. Asing apa saja freefort segala macam. Nah sehingga kami itu menurutsaya ditengah. Nah kalau ditengah ini ya berarti apa sekarang pilihannya.Pilihannya pak bukan tiga, yang extrim pemerintah pusat untuk asing sudah tidakada, yaitu tengah plus daerah. Nah sekarang pemerintah ini setuju apa yangditengah atau di daerah sama sekali. Itu-itu pilihan dua itu. Mana yang kira-kiradisepakati khusus untuk asing ini supaya kita bisa masuk ke ruang loby terimakasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih pak ketua,Silahkan pak sekjen ada komentar pak,

PEMERINTAH/SEKJEN DEPPERDAG :Yang tentunya menjadi konsen pak ketua bukan soal industri yang kecil­

kecil saya rasa pak ya, inikan maksudnya yang strategis pak yah. Nah olehkarena itu pak, sebetulnya pemerintah juga nanti akan kami jelaskan kenapanyadan bagaimana. Pemerintah juga tidak mengatakan bahwa semua itu harusPenanaman Modal asing kecil besar strategic non strategic itu harus di pusatatau kecil besar Penanaman Modal asing non strategic-strategic harus di daerah,pemerintah juga sebetulnya sudah ngembil sikap di tengah. Nah tetapi jelas pak,yang diatur pemerintah itu yang mana. Sehingga berdasarkan kepadakonsepnya dulu pak. Konsep awal itukan begitu dia didalam, konsep ini pak jadifristabilisment ada kita membedakan. Apakah itu Penanaman Modal asing atauPenanaman Modal dalam negeri. Kalau sudah fristabilisment kita memberikanperlakuannya yang sama. Dengan dasar itu, maka kalau kita mau melakukanjalan tengah tadi, kita tidak lagi bicara mengenai Penanaman Modal asing atauPenanaman Modal dalam negeri. Kita mengatakan adalah yang mana menjadikepentingan pemerintah. Dan di butir f ini sudah casoll pak.

Jadi ada:a. Soal sumberdaya alam,B. Industri prioritas,C. Pemersatu penghubung sebagainya,D. Pelaksanaan strategi pertahanan, danF. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut

undang-undang.Ya strategic itu ada semua itu di pemerintah.Jadi tidak mung kin juga misalnya strategic itu orang masuk lolos hanya

langsung ke daerah menurut perundang-undangan. Nah itu yang dilihatkacamata oleh pemerintah itu disitulah tengah-tengahnya juga pak. jadi tidakjuga kita mengatakan bahwa semuanya ini harus di daerah. Menjawab konsenpak ketua.

Sedangkan yang e ini, tetapi saya berhenti disitu. Karena bapak tidak,supaya jangan keluar dahulu. Itu pak pandangan dari pemerintah.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak pimpinan boleh sedikit pak pimpinan,Saya kira saya terpaksa kita kembali ke konstitusi. Saya kira apa yang

berkembang sekarang kekhawatiran-khawatiran jangan sampai modal asing ini

14

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

menggilas terhadap Penanaman Modal dalam negeri sehingga seperti apa yangkita lihat di Thailand, mereka begitu kebablasannya terakhirnya merekamenyesal sendiri membuat aturan yang sangat ketat sekarang, seolah-olahbahwa peraturannya menolak.

Pada substansi itu menolak Penanaman Modal asing sekarang di Thailand,dengan mensyaratkan minimal 50%.

Didalam pembukaan Undang-undang Dasar jelas dikatakan, bahwakemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara yangmelindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, ini bangsa ini harusdilindungi, salah satu tugas pemerintah. Justru kita serahkan kembali kepadapemerintah Jindungi ini. Kalau pemerintah menganggap sudah bisa terlindungidengan pemerintah daerah ya silahkan serahkan. Kita tidak membuat kartu matiharus pemerintah. Tetapi sesuai konstitusi pemerintah dulu mengambiJ alihtanggungjawab itu. Kita tidak bisa di undang-undang ini menyerahkan itu sajakepada ini, padahal kita tahu ada bahayanya. Bagaimana di daerah-daerah ituakan menghadapi persaingan dengan azas ekonomi berkeadilan segalamacamnya itu.

Jadi ini kalau pemerintah menolak ini, kelihatannya pemerintah menolakbertanggung terhadap apa yang diamanatkan terhadap konstitusi, untukmelindungi segenap bangsa ini. Termasuk melindungi daripada serbuan modalasing yang akan menggilas ini. Oleh karena itu pemerintahlah yang memegangdulu. Kita tidak tutup dipasal 8 kalau pemerintah merasa bahwa bangsa inisudah bisa terlindungi. Dan untuk bidang-bidang ya serahkan. Saya kira kalauini kalau pemerintah dari kami fraksi PDI mengatakan bahwa pemerintahmemang tidak mau bertanggungjawab untuk melindungi bangasa ini terhadapserbuan modal asing. Terima kasih pak pimpinan.

KETUA RAPAT :Baik, saya kira inikan sudah panjang nih. Reli-reli panjang, saya kira jalan

keJuarnya kita lobylah, karena kita kalau umpamanya argumentasi ktia sudahbanyak sekali argumentasi yang disampaikan yah. Makanya ditunda kemudian dibahas lagi dan ternyata beJum terselesaikan, dan kita lakukan yah, karena kalautidak salah ini terakhir dari ayat-ayat yang dari beberapa ayat yang sudah kitaselesaikan.

Baik kita ini bapak ibu sekalian, kita loby saja ya pak, didalam loby nanti kitabisa selesaikan, dan ada satu hal yang usulan yang kemarin dari Depnaker yah,saya kira kemarin sudah cukup panjang, ada pemikiran usulan itu dimasukandalam penjelasan pasal yah. Ya silahkan pak Sekjen.

PEMERINTAH/SEKJEN DEPPERDAG:Terima kasih bapak pimpinan,Dan Bapak-bapak Anggota yang terhormat,

KETUA RAPAT :Sebentar pak jadi kita di loby yah, pasal ini pak oke yah.

(RAPAT : SETUJU)

Silahkan pak,

PEMERINTAH/SEKJEN DEPPERDAG :Bapak/lbu Dirjen bisa menyampaikan pemikirannya untuk tanggapan

bapak-bapak.

15

- - -----------

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- - -- -------------------.

PEMERINTAH/OIRJEN OEPNAKERTRANS :Memenuhi kesepakatan kemarin bahwa pasal 21 itu khususnya ayat (2)nya

tidak usah dikutik-kutik kelihatannya batang tubuhnya, tetapi supaya tidakmenghindari kerancuan juga dilapangan, kami mengusulkan untuk menambahpenjelasan. Artinya penjelasannya itu bunyinya, pasal 21 ayat (2) mungkindibawahnya saja supaya mungkin bisa kelihatan. Rekomendasi dapatdiberikan setelah memenuhi ketentuan ketentuan penggunaan tenagakerja asing yang ditetapkan oleh menteri yang betanggungjawab dibidangketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Usulan kamia seperti ini bapak pimpinan,

KETUA RAPAT :Baik, saya kira Ibu dan Bapak sekalian, ada kita batang tubuhnya engga

bisa ini, kemudian ada dari ibu Dirjen menyampaikan usul penjelasan pasal.Barangkali ada mungkin redaksi atau

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc):Saya redaksinya saja

KETUA RAPAT :Ya silahkan.

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Rekomendasi dapat diberikan setelah memenuhi ketentuan penggunaan

tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan titikitu saja. Tapi harus kita nyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganketenagakerjaan.

KETUA RAPAT :Oke silahkan pak Nasril.

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Ya setuju apa yang disampaikan oleh bang Rambe, namun kata-kata

dapatnya dibuang pak. Sudah setelah sesuai kenapa harus dapat lagi, harusdiberikan pak, alangsung diberikan. Rekomendasi diberikan setelah, tidak harusada kata-kata dapat lagi.

KETUA RAPAT :Silahkan yang lain ada komentar, kalau tidak setuju yah, silahkan

F-POS(CONSTANT M. PONGGAWA, SH, LLM) :Ini yang sering mendapat keluhan daripada investor itu lamanya prosedur

khususnya di ketenagakerjaan. Bisa engga dalam ketentuan kita batasiselambat-Iambatnya itu perizinan dikeluarkan dalam beberapa hari mungkinengga itu. Itu saja pertanyaan pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT :Silahkan pak Ketua jika ada

KETUA KOMISI (PROF. DR. OIDIK J. RACHBINI) :Saya tanya bu yah. Begini ibu mungkin enga mengikutin. Kita ini sudah

menjadi arsitek, coba ibu sebelum ibu menyampaikan ini. Kita ini sudahmenjadi arsitek bersama membikin satu sistem namanya satu pintu. Jadi ibusebagai aparat di departemen tenaga kerja harus ada ditempat itu yah, harusada ditempat itu. Untuk apa, untuk melaksanakan undang-undang yang adadidalam kewenangannya masing-masing. Pertanyaan saya, kalau ibu ada

16

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

ditempat itu, tugasnya harus memang merekomendasikan apa-apa yang bolehdan tidak boleh untuk tenaga kerja asing. Jadi harus ada ditempat itu, tidakboleh lagi shoping tarik lagi keluar. Nah apakah kementrian tenaga kerja sudahada ditempat itu minta lagi kewenangan yang terpisah dari fasilitas itu. Sebabkalau ditarik lagi, namanya bukan fasilitas. Berarti kita ada dua pintu, pintutenaga kerja, dan pintu itu. Apakah begitu kira-kira saya ingin komfirmasi.

Karena memang seperti pak Constan sebutkan, itu lamanya bukan main.Nah saya tanya itu.

KETUA RAPAT :Silahkan bu,

PEMERINTAH/DIRJEN DEPNAKERTRANS :Terima kasih bapak,Kami mencoba mengenai soal lamanya sebetulnya begini pak. jadikan kami

menjelaskan begini, kalau perizinan tenaga kerja asing itu adalah untukpengusaha yang akan memperkerjakan tenaga kerja asing. Jadi setelah diamemrnuhi peraturan-peraturan segala macam lengkap baru bisa. Tapi bedadengan investor asingnya. Kalau investor asingnya kita sebetulnya tidakmengatur. Silahkan saja memang ada fasilitas-fasi/itas perizinan yang kemudandi imigrasi. Karena dia itu memang investornya, tetapi ketika kita masalahnyabicara masalah penggunaan tenaga kerja asing itu memang diatur didalamundang-undang ketenaga kerjaan. Mohon maaf, ini karena ada undang-undang.Ketika kita bicara masalah nanti soal satu pintu, kami setuju disini bahwa adaapa namanya satu pintu. Dan disitukan ada Perpres yang mengatakan untukpelayanan terpadu tadi. Disitu diatur mana-mana yang bagaimana pengaturansama apa pak. ketika bapak kita bicara, soalnya disini dikatakan Rekomendasidari ayat (2) itu mengatakan bahwa Penanaman Modal itu mendapatrekomendasi ke imigrasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Artinya,ketika memberikan rekomendasi ke imigrasi, itukan anggapnya oke imigrasimau memproses, orang itu bisa datang. Bisa datang karena apa, bekerjakanpasti engga mungkin dia engga akan. Karena konteksnya bekerja. Kalau diadapat langsung saja begitu terus dia datang, tanpa ada izin, karena inibicaranya rekomendasi. Ko tidak ada izin, itukan kena pidana pak. Saya hanyajustru ini kita mau menjelaskan bagaimana ini. Nanti kena pidana dia, karenatidak ada izinnya. Karena disini hanya dikatakan rekomendasi. Karena izin itu diundang-undang ketenagakerjaan, kalau tidak pakai izin pak, itu pidananya 4tahun. Nah ini yang bagaimana ini kalau kejadian seperti ini gitu 10, kan lebihrepot lagi. Kami nanti didalam masalah satu pintu monggo satu pintu. Nantikanada peraturan Presidennya, bagaimana pengaturan satu pintu. Tetapi artinyaundang-undang ketenaga kerjaan itu juga harus juga karena itu dibuat olehsama-sama pemerintah dan DPR, artinya bagaimana, hanya rekomendasi sajaorang bisa bekerja kan begitu.

Nah kami mungkin informasi, bahwa memberikan informasi untukrekomendasi kami itu satu hari. Kemudian untuk RPTK itu 3 hari. Dan INTA itu 4hari maksimal. Sementara INTA sudah didelegasikan selama ini khawatiranProvinsi. Untuk perpanjangannya itu sudah provinsi selama ini. Nah kemudiandengan adanya penggantian PP 25 nantinya swudah didelegasikan sampaikhawatiran kabupaten Ikota. Itu didalam konstruksinya seperti itu. Monggo inisaya bagaimana menyelesaikannya. Saya hanya mengusulkan ya tadi kalaumemang dihilangkan sesuai yang ditetapkan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan ya mereka bisa memahami.

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Jadi ketua usulannya rekomendasi begini sebetulnya,

17

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

I -

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) ;Saya kira agak rancu ini keterangan dari Ibu, ibu membedakan antara apa

artinya memang ini ada beda antara rekomendasi dengan izin. Yang inirekomendasi kepada imigrasi untuk memberikan visa. Itukan dulu ada TA.O1,02,03, 04. 01 rekomendasi untuk mendatangkan tenaga kerja asing baru. TA 02rekomendasi untuk memperpanjang izizn tinggal. TA 03 rekomendasi untuk alihstatus. TA 04 untuk izin kerja. Itu baru dari tenaga kerja. TA 04 itu bukanrekomendasi, itu izin. Sedangkan TA 01, 02,03 itu adalah rekomendasi. Jadiyang ini memang rekomendasi, hanya merekomendasi supaya dari pihak yangpunya kewenangan bidang ketenagakerja tidak berkeberatan. Rekomendasikantidak berkeberatan orang ini melakukan kegiatan pekerjaan. Sementara diimigrasi kalau ada hal-hal lain umpamanya orang termasuk daftar cekal, ini tidakakan kasi itu visa. Bukan berarti otomatis, itu bukan izin. Itu bersifatrekomendasi. Jadi ini hanya bersifat rekomendasi, bukan izin.

KETUA RAPAT :Baiklah saya kira cukup je/as yah, jadi penejelasannya Rekomendasi dapat

diberikan setelah dipenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing, redaksinyaibu bahasa.

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Pak Ketua, setahu saja didalam pembahasan panja tim perumus segala

macam, menyangkut tenaga kerja itu, itu soal izinkan tetap diserahkan kepadaDepartemen yang menangani sektoralnya kan begitu soal izin. Yakan kan begitukita sepakat. Supaya kita tidak salah kover terhadap pembahasan undang­undang ini, menyangkut tenaga kerja. Karena kita juga seperti yang sayakatakan kemarin itukan terkait undang-undang 13. kita memberikanrekomendasi, terus ka/au tidak bicara departemen menteri tenaga kerjanya initerus siapa yang memberikan rekomendasinya.

F-PD (IR. AGUS HERMANTO, MM) :Sesuai dengan peraturan undang-undang tenaga kerja, dibawahnyakan

peraturan perundang-undangan tenaga kerjaan.

F- PKB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Saya kira begitulah, pak ketua.

KETUA RAPAT :Saya kira ini sudah cukup yah, Rekomendasi dapat diberikan setelah

dipenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yah Badan Usaha MilikNegara yah, nah sekarang Iihat ibu bahasa.

AHLI BAHASA:Saya akan menambahkan begini pak, Rekomendasi diberikan setelah

tenaga kerja asing menerima ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuaidengan karena itu harus siapa yang harus memenuhi itukan be/um terjawabsetelah diberikan setelah

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Langsung menteri tenagakerja langsung bu gitu tidak apa-apa.

AHLI BAHASA:Setelah itu siapa, disitu harus ada subyeknya. Ya jadi tidak jelas disitu. Jadi

setelah, siapa yang harus memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing.

18

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH/OIRJEN OEPNAKERTRANS :Maaf pak pimpinan boleh saya,

KETUA RAPATSilahkan.

PEMERINTAH/OIRJEN OEPNAKERTRANS :Kalau kita mengatakan diberikan setelah tenaga kerja, kan kita merujuk

kepada ayat (2) batang tubuh. Jadi Penanaman Modalnya yang memenuhiketentuannya. Bukan tenaga kerja asingnya, karena merujuk kepada batangtubuh ayat (2).

AHLI BAHASA:Yang jelas disitu harus ada subyeknya siapapun, yah apakah Penanaman

Modal tenaga kerja asing, tapi yang jelas setelah Penanaman Modal ya jadiharus ada subyeknya. Jadi setelah Penanaman Modal memenuhi ketentuanpenggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan bisa tidak ditambahkan dibidang ketenaga kerjaan. Jadi itu lebih luasdibidang tenagakerjaan.

PEMERINTAH/OIRJEN OEPNAKERTRANS :Maaf pak pimpinan, karena sudah spesifik undang-undang

ketenagakerjaan. Kalau dibidang ... semuanya menyangkut begitu.

AHLI BAHASA:Ya lebih luas memang.Ya kalau yang diinginkan seperti itu ya sudah. Ketenagakerjaan.

F-POIP (H. IRMAOI LUBIS) ;Saya kira bunyinya Rekomendasi diberikan kepada Penanaman Modal

setelah karenakan juga Penanam Modal, Penanaman Modal badfan usahanya.Investor lain lagi Penanaman Modal lain lagi. Rekomendasi diberikan kepadaPenanaman Modal setelah memenuhi ketentuan ini.

KETUA RAPAT :Oke yah, saya kira dari rasa bahasa lebih enak yah. Yang apa tadi

Rekomendasi diberikan kepada Penanaman Modal setelah memenuhiketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan

PEMERINTAH/OIRJEN OEPNAKERTRANS :Mohon maaf pak pimpinan, mungkin itu Penanam Modal, karena

Penanaman itu kegiatan.

KETUA RAPAT :Ya betul, Penanam ModaL Itu juga diatasnya kan batang tubuhnya kan

demikian. Kembali khawatiran bu Dirjenlah. Jadi sudah betul bu,

PEMERINTAH/OIRJEN OEPNAKERTRANS:Silahkan saja tetapi kalau kita bicara didefinisi, Penanaman Modal adalah

segala bentuk kegiatan menanam ModaL Sebetulnya jadi diberikan kepada siapagitu. Inikan kegiatan gitu. Tapi engga apa-apa kalau memang sudah disepakatiPenanaman Modal ya monggo.

19

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Oke layah, yang pentingkan semua mengertilah. Bahasa inikan mengerti,

dan apa namanya itu sesuai dengan ketentuan batang tubuhnya sudab betul,kemudian ibu Dirjen juga sudah mengerti, sya kira tidak ada lagi yang

AHLI BAHASA:Sebentar bapak,Jadi itu kalau kaliatnya seperti itu, itu berarti setelah memenuhi ketentuan

itu rekomendasi. Karen kalimantnya itu apda dasarnya kalau tidak didepansetalah tidak diberi kata penanaman modal, kalimatnya itu akan berbunyi begini.Rekomendasi diberikan kepada Penanaman Modal setelah rekomendasi, nahitu akan berbunyi seperti itu kalau didepan setelah itu tidak ada kata penanamanmodal. Karena disitu harus ada subyeknya begitu. Jadi sebenarnya yang tadi,kalimat tadi sudah. Jadi setelah penanaman modal, kalau itu logikanya berartididepan setelah itu kata rekomendasi.

KETUA RAPAT :Rekomendasi diberikan setelah Penanaman Modal memenuhi ketentuan

penggunaan tenaga kerja asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan ketenaga kerjaan.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak pimpinan, kalau kita buat kata penanaman, kita berarti rombak lagi

yang di ayat (2) penanaman modal, karenakan menerangkan ayat (2).

KETUA RAPAT :Ya penanaman modal.

AHLI BAHASA:Saya kira kalau yang diberi rekomendasi itukan orangnya. Berarti harusnya

setelah penanam modal memang bukan penanaman modal. Penanam orangnyaharusnya ya bukan,

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Bukan bu, jadi disini usahanya juga harus memenuhi persyaratan, orangnya

juga harus memenuhi persyaratan, dua-dua. Penanam kan disebelah lagi,sudah ada.

KETUA RAPAT:Jadi rupanya bahasa Indonesia lebih sulit dari bahasa Inggris.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Ya tidak, kalau begitu kita harus kembali dulu ke ayat (2).

KETUA RAPAT :Ya kita tidak mau

AHLI BAHASA:Tapi kalau disitu dikaitkan juga ketentuan penggunaan tenaga kerja asing,

berarti itukan lebih spesifik ke orangnya pak, kalau kita membacanya sampaibelakang. Saya kira itu.

20

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Kalau tenaga kerja asing itu perusahaan memenuhi syarat, dan orangnya

juga memenuhi syarat, bukan orangnya saja. Pertama kali perusahannnya dulu,berhak tidak dia menggunakan tenaga kerja asing. Dapatlah dia namanyaRPTKA itu. dapat RPTKA baru orangnya diusulkan, cocok tidak orangnya iniuntuk mengisi jabatan itu, itu yang dipertimbangkan. Ini dua-dua.

KETUA RAPAT :Ibu Dirjen ada komentar lagi bu, pak sekjen ada pak.

KETUA KOMISI VI DPR RI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI):Ini bu saya komentar,Baik soal bahasa nanti kita bicarakan. Saya usul saja begini bu. Maksud

dari ayat (2) inikan mau memberikan fasilitas, iyakan supaya mudah. Karenasudah sekarang, kenyataannya kenyataannya ini susah dilapangan. Sekarangapabila dibalik begini,Rekomendasi itu tidak punya arti apa-apa, karena harusketenaga kerja dulu muter-muter tidak karuan. Baru ada rekomendasi, tidak adagunanya rekomendasi. Rekomendasi itu harus lebih awal dari keseluruhankesulitan yang didapatkan dari proses-proses keimigrasian. Dengan arti apabahwa investor itu dipercaya, sudah diseleksi oleh ada informasi dari BKPM, diakredibel dia punya raiting tinggi dan seterusnya diberi rekomendasi, supayamenteri tenaga kerja itu memudahkan. Sekarang ini dibalik, oleh ibu di balik.Penuhi dulu ketentuan kami, ikuti prosedur kami, baru kasi rekomendasi. Kanbegitu. Jadi tambah susah. Rekomendasi diberikan setelah memenuhi ketentuanpenggunaan tenaga kerja asing. Ketentuannya ikuti dulu, ini yang ruwetsekarang kenyataannya ruwet kenyataannya. Ikuti dulu baru dapat rekomendasi.Nah apa artinya, ini membalik penjelasan ini membalik yang ayat (2). Maksudkitakan memberikan fasilitas memudahkan. Rekomendasilah dikasi, sehinggasret lancar. Mohon dilihatlah, mungkin kata-katanya harus di

F-PPP (Hj. SUNDARI FITRIYANA, S.Ag) :Pimpinan,Kalau pak Choirul ya kita maklumlah ya, sekarang kita dari awal keinginan

kita semua adalah untuk mempermudah penanaman modal di Indonesia, dan itusudah dijelskan di batang tubuhnya. Dan sekarang akan ditambahkan denganpenjelasan. Jangan sampai penjelasan ini justru kata ketua tadi betul memutarbalik. Jadi membalikkan yang sudah kita permudah lalu kita persulit denganbirokrasi yang akan dibuat lagi begitu. Kalau kita menunggu lagi, artinya kitaakan menggeser yang kita maksud dengan satu pintu itu. saya pikir setelah kitapermudahnya diatas jangan dibawah lalu kita buat persulit lagi, terima kasihpimpinan.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Saya kira penjelasan ini benar, tapi benarnya dengan ketidak percayaan

depnaker bahwa nanti BKPM suka-sukanya mengluarkan tanpa kewenangankami, artinya ini benar tapi tidak didasari saling ketidak percayaan antara instansiPemerintah. Terima kasih pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:Jadi gimana,

F-PPP (Hj. SUNDARI FITRIYANA, S.Ag) :Ketua,Kita harus punya frame yang sama dong, bahwa Pemerintah itu satu,

jangan kita berfikir bahwa Pemerintah itu pecahbelah.

21

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PDS (CONSTANT M. PONGGAWA, SH, LLM) :Pimpinan,Terima kasih pimpinan, saya rasa esensinya seperti ini saj bu Dirjen, itu

keputusan politik kita seperti poin 2. kami tahu ibu mengerti mengenai detailnyatentang perundang-undangannya. Tolong ibu menjembatani bagaimanapenjelasnnya itu supaya tetap poin 2 itu tercapai. Dengan apa yang undang­undang berlaku. Itu saja bu, terima kasih.

KETUA RAPAT :Silahkan bu, silahkan.

PEMERINTAH/DIRJEN DEPNAKERTRANS :Mohon maaf,Saya betul-betul kami tidak ingin memundur majukan apa segala rupa. Tapi

persoalannya kembali, kalau itu rekomendasi kemudian orang itu datang, sayatidak investor, kalau investor silahkan. Diatur bagaimanapun itu karena dia bukanpekerja. Persoalannya kalau dia pekerja, ketika orang pekerja tenaga kerja asingdia harus ada izinkan. Nah rekomendasi ini apa, apakah itu izin. Ini persoalanmalah dia ditangkapi nanti di lapangan kan begitu. Sebetulnya pak, karenarekomendasi itukan bahagian dari satu proses perizinan sebetulnya begitu dalamundang-undang kami dengan kepmen-kepmen. Itu sudah bahagian dariperizinan. Sehingga sebetulnya kalau disitu karena tidak boleh mengganti,insurtnya dari menteri yang membidangi ketenaga kerjaan. Baru nanti ketika kitabicara pelayanan satu pintu itu diatur bagaimana gitu supaya smustting sehinggatidak ada yang dilanggar peraturan perundangan begitu pak. Tapikan kami tidakbisa mengubah batang tubuh. Karena persoalannya kalau rekomendasi itukanbukan izin.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Bukan izin ini bu, izinnya izin tinggal, ini rekomendasi untuk mendapatkan

izin tinggal. Ini rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal. Ibu juga tidak bisamengeluarkan izin kerja sebelum imigrasi memberikan izin tinggal. Mana bisa ibukasi izin kerja kalau imigrasi tidak kasi izin tinggal. Ini rekomendasi dalamrangka izin tinggal, untuk mendapatkan izin tinggal atau memperpanjang izintinggal substansinya ini, memang rekomendasi.

F-PKS (DR. ZULKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Pak pimpinan,Saya usul kayanya perlu loby dengan ini kayanya.

PEMERINTAH/DIRJEN DEPNAKERTRANS :Jadi ketika KITAS itu dikeluarkan, itu sebetulnya melihat dari rekomendasi

kita dan izin begitu. Dari izinnya dia izinnya dikeluarkan berapa, lalu dikasi begituIho. Memang bukan persetujuan imigrasi, tetapi ketika imigrasi mengeluarkanvisa, oke kesana ke kedutaan, itukan berdasarkan rekomendasi dari sini. Dan itunanti akan digunakan

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Tolong bu, hadirkan orang yang berpengalaman di Binapenta di tahun

sembilan puluhan, atau sekitar 1987 itu sudah kita laksanakan, itu ada 4. 3bersifat rekomendasi, 1 bersifat izin. Ini rekomdasi untuk mendapat izin tinggal,dan rekomendasi untuk memperpanjang izin tinggal. Itu TA01 Terima kasih.02.TA03 rekomendasi untuk alih status dari visa kunjungan menjadi visa kerja.TA04 itu baru izin. Izin tenaga kerjanya ITA

22

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Ini kebetulan pak Irmadi dulu ketua pansus Undang-undang Ketenaga

kerjaan jadi hapal dia. Jadi saya kira barangkali karena ini sudah panjang yah, yakita sebetulnyakan karena pak Sekjen memberikan informasi mengenai ini sayaberikan kesempatan kepada ibu untuk, karena kita juga tidak bisa merubahdaripada batang tubuh, karena ini sudah diputuskan oleh panja, tentunya kitaberikan kesempatan kemarin itu hanya bisa mungkin didalam

F-PKS (DR. ZULKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Pak pimpinan ini dari PKS pak,

KETUA RAPAT :Ya sebentar jadi apa namanya itu kita nanti daripada berpanjang-panjang

nanti sekalian loby, silahkan pak.

KETUA KOMISI VI DPR RI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Begi ni bu,Fasilitas ini tidak membypass undang-undang ketenaga kerjaan tidak,

seperti pak Irmadi jadi janga khawatir. Justru tugas ibu itu bagaimana didalamsatu pintu nanti. Jadi jangan khawatir begitu.

KETUA RAPAT :Baik, silahkan pak Zul,

F-PKS (DR. ZULKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Kalau saya melihat kekhawatiran ibu ini masuk akal juga begitu. Jadi

ketimbang buru-buru kita memutuskan, saya ingin dapat penjelasan dari beliaupanjang lebar juga, jadi tahu persoalannyabegitu. Oleh karena itu saya setujuloby saja dulu atau bagaimana supaya konferhenshif begitu.

KETUA RAPAT :Ya lobyylah. Sebelum lobby silahkan.

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM) :Pimpinan,Utnuk memberikan keyakinan kepada ibu Dirjen dari ketenaga kerjaan, di

Bab VI Ketenaga kerjaan pasal 10 dari mulai ayat (1) sampai ayat (5) itu semuasesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan.

Yang dimaksud disini kata perundangan adalah Undang-undang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang disini ada cuplikan bab VIIIpenggunaan tenaga kerja asing pasal42 dan seterusnya. Saya kira itu sudah ini.Untuk macsyur ibu bahwa ketenaga kerjaan dikover di bab VI pasal 10 sepertiyang pernah dibicarakan di panja di hotel Mit Plaza itu, itu yang pertama.

Yang kedua, yang pasal 21 ini adalah masa keimigrasian seperti yang pakIrmadi itu, jadi dinyatakan. Terima kasih pimpinan.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Ini sifatnya memang betul-betuf rekomendasi bukan wajib imigrasi

mengasikan visa. Kalau didalam ternyata yang diajukan itu ternyata tercantumdalam black list jadi dia tidak kasi. Kalau izin ya harus imigrasi. Memangsifatnya rekomendasi adalah surat pernyataan tidak keberatan. Dari sisiketenaga kerjaan tidak keberatan. Baru dari sisi ketenaga kerjaan. Kalau dari sisilain ada keberatan ya itu tidak jalan. Jadi memang sifatnya itu bukan izin, tapisifatnya itu rekomendasi.

23

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Saya kira mau di lobby

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Mau diakhiri ini pak Ketua perdebatan kita, karena kemarin begini.kita

masalah BI kemarin sudah ada solusi yang mempertemukan berbagai pemikirankita ini. Sehingga tawaran dari bapak profesor erman Radjagukguk dengan pakdari BI, sudah ada rumusan yang bisa kita syahkan. Supaya ini juga tidak katapak Zulkifli tidak terburu-buru harus selesai, saya kira ada waktulah untukmemberikan penjelasan supaya nanti praktek dilapangan antara BKPM yangsatu pintu dengan ketika harus memulai rekomendasi yang kita sepakati dalampasal ini, itu ketemu redaksionalnya solusi terhadap pasal yang kita buat ini.Memang tidak perlu keragu-raguan kata pak Ketua, tapi kalau dalam undang­undang ini tidak ada kalimat yang menjelaskan tentang bagaimana supaya tidakragu-ragu itukan juga tidak ketemu juga pemikiran dari depnaker, BKPM danterhadap kaitan dengan Undang-undang ini. Saya kira begitu pak Ketua. Kasikesempatan dulu mungkin ada rumusan redaksional yang menyempurnakanterhadap ini. Terima kasih pak ketua.

KETUA RAPAT :Silahkan saudara Nasril

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Ya, hanya menyampaikan catatan dari pak Erman soeparno pak,

KETUA RAPAT :Ooh catatan dari pak Erman Soeparno, ini mentang-mentang menterinya

dari PKB yah. Yah terima kasih pan Choirul, jadi kita lobby saja yah, kalau lobysudah karena kesepakatan nanti tinggal ketok. Kalau memang ini sudah oke, inisudah oke baik kalau sudah oke Pemerintah ya tentunya sudah oke yah. Baikkalau begitu kita dapat setujui,

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah selesai. Baik Ibu dan bapak sekalian kita mengingat pakDirjen pajak belum hadir apakah kita langsung saja lobby, bagaimana paksekjen, baik kita lobby ya pak.

Ibu dan bapak sekalian, bahwa kita melakukan lobby di poksi-poksi di ruangtamu, dirjen pajak belum hadir, namun bicara-bicara bisa mulai sehingga akanmempermudah atau pak sekjen silahkan pak ada ngacung-ngacung silahkanpak.

PEMERINTAH :Intermezo pak, mohon maafBaik pak, kami sudah berhubungan juga dengan pak Dirjen, dan kebetulan

hari ini beliau harus mempertanggungjawabkan masalah penerimaan rutin. Jadimohon kalau bersedia bapak-bapak sekalian, pak Dirjennya akan datang,mungkin sebelum itu kalau bisa diskors sebentar, sehingga kemudian nantilangsung masuk ke lobby saja sebetulnya dengan pak Dirjen pajak. Itu yangkami pikirkan pak. Yang lain-Iainnya kita teruskan selesaikan pak yang lain­lainnya.

KETUA RAPAT :Yang lainnya saya kira sudah hampir semua selesai

24

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH:Kalau sudah selesai ya alhamdulillah,

KETUA RAPAT :Yang tadi saja pak, loby yang tadi saja pak, yang huruf 7e itu lah yah. Baik

kita lobby, sesudah lobby kita istirahat kemudian kita menunggu pak Dirjenpajak. Baik kita lobby yah, di ruangan tamu untuk menyelesaikan.

F-PKS (DR. ZULKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Pak pimpinan, kenapa kita harus menunggu pak Dirjen pajak, saya kira

secara substansi posisi beliau sudah jelas kemarin dan kita sudah sudah dengardan saya kira sudah tidak perlu lagi. Ada hal-hal yang menurut saya yang kaitanlangsung dengan beliau itu sudah selesai sebenarnya. Sekarang keberanian paksekjen mengambil keputusan. Bukan dirjen pajak pak, sudah selesai ilmunyakemarin itu.

KETUA RAPAT :Saya kirakan karena pak sekjen belum berani, belum pak, tapi kalau ada

pak dirjen tambah berani kan begitu. Saya kira kita lobby ya pak, 7e yah baikkita lobby ya pak terima kasih wassalamu alalikum warokhmatullahiwabarakhatuh. Kita skors untuk lobby.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.05 WIB)

Pak Sekjen bisa dimulai pak, tadi dipending diloby,saya kita lanjutkan yah dengan mengucapkan"Bismillahirrakhmanirrakhim, skors kami cabut".

(SKORSING DICABUT PUKUL 15.15 WIB)

Sebagaimana diketahui tadi kita sudah melakukan loby meloby. JadiPemerintah meloby Pemerintah, DPR meloby Pemerintah, jadi loby meloby.Antar Pemerintah juga di loby-Ioby layah. Mudah-mudahan bisa diselesikan.

Satu masalah uang tadi di lakukan loby yaitu ayat (7)e berkaitan denganayat (8) yaitu pada pasal 28 mungkin pak sekjen sudah ada rumusanlah. Yangtadi rumusan ini adalah rumusan yang pak Rambe yang dibawa ke atasyah,saya kurang tahu keatas kemana ya pokoknya bisa diselesaikan. Silahkanpak Sekjen yang pasal 28 ayat (7)e. Silahkan pak sekjen kalau sudah runding­runding silahkan pak

PEMERINTAH :Bismillakhirrokhmanirrakhim,Terima kasih bapak pimpinan,Dan Bapak-bapak Anggota Panja yang terhormat,Bapak adi mengacu ke pasal28.

KETUA RAPAT :Pasal 28 ayat (7)e yang berkembang digabung antara e dan g.

PEMERINTAH :Saya terus terang belum mendapat tanggapan pak dari pimpinan. Tetapi

setalah kami konsultasi dengan teman-teman terutama dengan kita dengan pakErman, kalimat yang disampaikan oleh bapak-bapak adalah kami ulangPenanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modalasing yang didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah.

25

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Tolong ditanggapi pak ini konsepnya pak Rambe yah tadi.

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal

asing artinya yang diluar, tadi kita sudah diskusi banyak itu. Penanaman modalasing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing yang didasarkanatas perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah. Jadi meman

PEMERINTAH :Kalau boleh pak kami mohon juga di kasi yang kami usulkan ditaruh disitu,

boleh pak yah.

KETUA RAPAT :Silahkan.

PEMERINTAH :Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal

asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain yang didasarkan atas perjanjianyang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah negara lain. Kami mohon perkenanbapak pimpinan supaya mungkin ada beberapa klarifikasi yang ingin ditanyakanoleh pak Erman.

KETUA RAPAT :Silahkan pak.

PEMERINTAH/TIM AHLI (PROF. DR. ERMAN RADJAGUKGUK) :Melalui bapak sekjen terima kasih bapak pimpinan,Supaya kita sama persepsi terhadap wording ini saya mau tanyakan

penanaman modal yang menggunakan modal asing apa contohnya ini, sebabpenanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modalasing menurut penafsiran saya sama saja asing juga.

Jadi apa yang dimaksud dengan penanaman modal yang menggunakanmodal asing kalau ada perbedaan dengan penanaman modal asing memangpatut ditaruh disana. Tetapi kalau tidak ada perbedaan mungkin bisa kitamengatakan penanaman modal asing saja. Itu yang pertama.

Jadi kalau disebutkan disini penanaman modal asing yang didasarkan atasperjanjian yang dibuat oleh Pemerintah, jadi penanaman modal itu berdasarkanperjanjian yang dibuat oleh Pemerintah. jadi jelas subyeknya penanaman modalitu yang dibuat atas perjanjian dengan Pemerintah. Oibuat oleh Pemerintahmungkin dengan Pemerintah lain pak. Sebab perjanjian yang dibuat pemerintahdengan siapa Pemerintah membuat perjanjian. Tentu dengan Pemerintah lain,misalnya.

KETUA RAPAT :Bisa pak Rambe atau pak Irmadi silahkan.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Saya kira benar kata pak, kalau dari fraksi POI sepakat dengan yang

dikemukakan oleh pak Erman, kita tidak usah Penanaman yang menggunakanmodal asing atau penanaman modal asing yang didasarkan oleh perjanjian yangdibuat apapun yang seperti pak Erman tadi. Jadi perjanjian antara Pemerintah,jadi pak Erman ada dua ini sekarang. Ada G to G, ada B to G. Nah jadi ya itu,makanya kita tadi dibuat Pemerintah itu karena ada dengan Pemerintah ataujuga ada juga dengan pihak bisnis diluar. Umpamanya saja kalau umpamanyaapa itu AAF (Aceh Asean Fertelaizer) itukan perjanjian dengan negara.

26

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Umpamanya dulu ada perjanuan Gresik cemex itukan dengan Cemexpemerintah mengadakan perjanjian.

PEMERINTAH/TIM AHLI (PROF. DR. ERMAN RADJAGUKGUK):Saya kira tepat apa yang dikatakan pak Irmadi itu pak, bapak Pimpinan,

penanaman modal asing yang didasarkan antara perjanjian yang dibuat antarPemerintah atau antar Pemerintah dan swasta asing begitu jadi jelas. Yangpenanaman modal asing yang didasarkan atas perjanjian yang dibuat antar olehantar pemerintah atau Pemerintah dan swasta asing atau investor asing.

KETUA RAPAT :Saya kira ditambah ya, tadi usulan Pak Erman.

F-PD (IR. H. MHD. YUSUF PARDAMEAN, NST) :Pimpinan,Kalau sepakat itu barangkali drat yang diajukan oleh pak Sekjen tadi kita

perbaiki saja dengan drat yang dibikin pak Erman, kalau pak Sekjen tidakkeberatan. Kan begitu saja.

KETUA RAPAT :Jadi ini ada tambahan dimerahkan yah, usulan tadi dari pak Erman.

PEMERINTAH/TIM AHLI :Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal

asing dicoret dicoret pak itunya. Penanaman modal asing yang didasarkan atasperjanjian yang dibuat antar oleh antar pemerintah atau Pemerintah dan swastaasing atau investor asing atau penanaman modal asing.

KETUA RAPAT :Ini mohon maat, ini jangan banyak komandan, kalau banyak komandan jadi

bingung ini. Saya kira silahkan pak Erman yah. Silahkan Pak Didik,

KETUA KOMISI VI DPR RI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Pak saya ingin bisa tidak pak komentar pak. Boleh tidak kembali kepada

usulan Pemerintah yang tadi, dan kami menjelaskan perbedaannya dengan pakIrmadi, sedikit saja kalau pak Irmadi selesai, selesai. Nah kalau kembali lagi yahsaya baca yang usulan Pemerintah dengan usulan kita sebenarnya tidakberbeda. Saya baca yang Pemerintah yah, Penanaman modal asing danpenanaman modal, yang menggunakan modal asing yang berasal dariPemerintah negara lain yang didasarkan atas perjanjian yang dibuat olehpemerintah dengan Pemerintah negara asing. Jadi sekarang ada 2 unsur,didalam rumusan Pemerintah itu.

Pertama Modal asingnya sendiri, modal asing B to B yah, yang keduaadalah modal asing yang didasarkan perjanjian antar pemerintah danPemerintah G to G. Sekarang masalahnya tinggal satu. Masalahnya tinggal G toB dari Pak Irmadi, ini saja diselesaikan, jangan kemana-mana.

Bukan pak, ini pak Erman ini jangan kembali dulu ke yang usul asal. Inikanyang sudah dirubah, saya minta kembali lagi ke yang disulkan Pemerintah aslitadi waktu lobby. Jangan dirubah dulu supaya tidak. Nah sekarang usulan DPRbegitu. Sebenarnya ini sarna, nanti saya usul ditaruh di penjelasan. Begini yangdicoret itu di buang nanti dibikin baru lagi ini yang ketiga. Saya usul begini yangpertama adalah B to B modal asing. Yang kedua adalah G to G modal asing.Sekarang persoalannya pak Irmadi dalam lobby tadi hanya minta yang G to B.Itu saja. B. Sekarang didalam usulan pak Irmadi tadi taruh pada penjelasan.Bahwa Penanaman Modal asing itu termasuk B to B, G to G, G to B Penanaman

.Modal asing itu ya masuk tiga-tiganya, Cuma ingin ditekankan. Ya sudah pakai

27

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

yang rumusan Pemerintah dalam penjelasan bahwa termasuk juga didalamnyaadalah G to B. Sekarang saya tanya modal asing yang dari pemerintahSingapura masuk ke Indonesia kedalam Indosat itukan kira-kira G to B. Masukmodal asing apa bukan modal asing saya tanya. Pak Irmadi yang daripemerintah Singapura kepada swasta itu termasuk modal asing kira-kira. Yamodal asing termasuk disini.

INTERUP51 F-PG (NU5RON WAHID, 55) :Saya tanyadulu pak ketua Interupsi.Apakah kalau contoh transaksi Indosat itu bagian dari B to G, saya pikir itu

B to B. Karena meskipun itu adalah modal negara, tetapi teehycon nya adalahsuatu instrument companny. Sehingga itu masuknya B to B. Ini yang menjadidisfiut makanya yang perlu dikasi penjelasan pak Irmadi adalah apa model bisnisyang G to B, yang langsung itu dimunculkan dari stet bugdjet negara suatunegara, kemudian diinvestasikan dengan investor atau dengan swasta lokalmisalnya. Ini pengertian G to B kan itu adalah modal penyertaan negarasetempat yang itu diputuskan melalui stet bugdjet mereka.

KETUA KOMI51 VI DPR RI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :sebenarnya begini, yang namanya negara itu tidak punya modal. Yang

namanya negara itu tidak melakukan investasi, kira-kira begitu.Negara itu tidak melakukan investasi dalam bentuk duit yang harus diinves

kepada perusahaan. Negara itu mengeluarkan anggaran, dan anggaran ituprogram publik. Kalau ada negara datang ke swasta Indonesia terutama dariLDP misalkan di Jepang. Dia masuk kedalam perusadan dia masuk kepadaAngkasa Pura II, Angkasa Pura I dan seterusnya. Sehingga sebenarnya usulanpak Irmadi nanti kita jelaskan didalam penjelasan dan kita ikut saya usul yah, ituusulan pemerintah sarna dengan kita. Berarti pemerintah dengan kita sarnakalau mau diperjelas, sehingga kita selesai masalah ini. Saya usul begitu.Tinggal masalahnya Cuma satu tadi Terirna kasih.

F-PDIP (H. IRMADI LUBI5) :Pak pimpinan,Saya kira kalau yang ayat (2) ini ditambahkan Penanaman Modal aasing

dan Penanaman Modal seperti yang tadi sudah selesai. Ayat (2) itu didepannyaditarnbahkan Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal seperti dari paksekjen tadi yah. Tidak pakai tadi, jadi didepannya itu Penanaman Modal yangdidasarkan coba hapus dulu coret-coretnya itu.

KETUA KOMI51 VI DPR RI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI):Pak sekjen mohon dibaca lagi pak,

PEMERINTAH :Saya juga harus ceritakan pada waktu saya membacakan, Yang saya

membacakan adalah Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal yangmenggunakan modal asing. Yang saya tadi usulkan yang pertama pak adalahPenanarnan Modal asing dan Penanaman Modal yang menggunakan modalasing, bukan disitu komanya pak bukan Penanaman Modal asing danPenanaman Modal koma. Jadi Penanaman Modal asing dan Penanaman Modalyang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintahan negara lainyang didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan atauPenanaman Modal asing pemerintahan negara lain. Kemudian seingat sayapada waktu lobby tadi, pak Irmadi mengatakan G to B nya mana, hapuskan sajakalau begitu didasar perjanjian yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga akhirnyarnenjadi singkat, menjadi kemudian Penanaman Modal dan Penanaman Modalyang menggunakan modal asing yang didasarkan atas perjanjian yang dibuat

28

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

oleh Pemerintah kan itu terakhir. Itu yang kemudian keluar Penanaman Modalasing dan Penanaman Modal yang menggunakan asing didasarkan atasperjanjian yang dibuat oleh Pemerintah. Oisini nah sekarang pertanyaannya baruaddalah yang dikatakan oleh pak Erman, apa bedanya Penanaman Modal asingdan Penanaman Modal yang menggunakan modal asing, dua-duanyakan modalasing. Kenapa tidak dihilangkan saja dan Penanaman Modal yang menggunakanmodal asingnya, menjadi Penanaman Modal asing to. Itulah kira-kira. Iyakansehingga menjadi Penanaman Modal asing yang didasarkan atas perjanjianyang dibuat oleh pemerintah.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Lain lagi Penanaman Modal asing yang murninya mana pak. murninya jadi

hilang.

PEMERINTAH :Nanti dulu pak, pak Irmadi saya ingin kembali lagi pak. ini sebetulnya awal

pangkal-pangkalnya adalah kalimat dari Penanaman Modal asing danPenanaman Modal yang menggunakan modal asing yang terkait denganperjanjian internasional. Pokok persoalan pada waktu itu adalah masalahbagaimana kalau terjadi permasalahan, iyakan. Coba kita kembali dulu pak. kanitu pokok permasalahnnya. Kemudian kita mengatakan kalau itu adalahperjanjian internasional apapun swasta, dan contoh disampaikan oleh pak Ermancontohnya. Akhirnya kita berdebatlah kita kan itu adalah urusan aswasta dan itudilakukan oleh iksit. Oaerahpun biswa melaksanakan itu dan contohdisampaikan oleh pak Erman contohnya. Akhirnya berdebatlah kita kan begitu.Nah sekarang kita mau cari jalan keluar bagaimana caranya menggabungkanantara e dan 9 usulan bapak ketua. Kan begitu ini semua prosesnyakan begituapak. Kami mendahului mengatakan oke kita coba cari jalan tengah e dan g.Muncul e1. kemudian bapak bilang tidak usah lagi pakai yang berasal daripemerintahan negara lain yang didasarkan atas perjanjian negara lain yangdidasarkan atas perjanjian dan sebagainya. Karena itu seolah-olah itu adalahmodal pemerintah. Kami sudah katakan oke. Tap; ternyata sekarang adalahperjanjian pemerintah. Nah sekarang ditanyakan lagi oleh bapak-bapak usulanbapak itu. Oimana modal asingnya. Jadi sebetulnya mohon maaf pak mohonmaaf, sebetulnya apa yang diharapkan oleh bapak ini, apakah memangpersoalannya adalah masalah tadi awalnya perjanjian internasional karenamenyangkut masalah permasalahan kalau terjadi, sehingga harus ditangani olehpemerintah. Jadi tolong pak kami

INTERUPSI F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak pimpinan, Saya interupsi,Saya kira kalau memang masih belum jelas yang kemauan dari seluruh

fraksi OPR itu Penanaman Modal asing yang biasa. Apakah istilahnya bisnis kebisnis, Penanaman Modal yang murni Penanaman Modal tidak ada ininya yangbiasa. Terus ada Penanaman Modal yang G to B, ada yang G to G, yaitu. Jadikalau yang dua ini Penanaman Modal biasanya hilang. Pada prinsipnya memangkita mau itu, pada seluruh fraksi, Penanaman Modal asing itu seluruhnyamenjadi urusan pemerintah dahulu, baru diayat (8)nya tersetah pemerintah. Maudiserahkan terserah. Karena menurut kami apa salah satu tujuan berdirinyapemerintahan negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah.Bangsa ini perlu dilindungi terhadap modal asing walaupun kita undang mereka.Karena banyak asekali kita lihat pengaduan yang melalui ROPU apa segalamasukan-masukan, baik dari luar bahwa ada harus ada. Jadi kalau pemerintahmerasa sudah terlindungi dia sudah dengan diserahkan daerah ya silahkan. Tapitanggungjawabnya tetap pemerintah. Jadi yang kita maksudkan itu jelas tiga itu.Kalau mau dikatakan Penanaman Modal asing titik silahkan lebih bagus. Jadi

29

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

,------------_... - -

seluruh yang berbentuk Penanaman Modal asing. Cumakan kita mau dibuatterpisah begini mana tau dalam membuat aturan lebih lanjutnya itu lebihgampang. Terima kasih.

KETUA RAPAT :Mungkin ada pendapat lain, silahkan.

KETUA KOMISI VI DPR RI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Saya usul ikut yang pemerintah kita bahas. Jadi saya usul yah, ikut dari

rumusan pemerintah lalu kita perkaya. Tetapi dengan adanya lobby tadi, bahwayang pak Irmadi dari G to B itu sebenarnya sudah termasuk juga didalam modalini. Inikan hanya penekanan. Dan didalam titik tengah tadi bahawa pemerintahpusat juga boleh memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Itupemerintah nanti ruangnya. Tetapi ada ruang politik investasi kita, investasi asingyang kira-kira sangkutannya banyak dengan macam-macam persoalan, itu tentukewenangan pemerintah pusat dalam rrangka apakah kedaulatan nasional,kepentingan nasional, keamanan ini itu dan lain-lain itu tetap menggunakan ini.Nah sebagai contoh misalnya yang ekstrim pak, pendidikan nanti masukdidaerah timur. Ah itu pendidikannya barat garuk wah repot itu nanti dengan kita.Ya nanti mengajarkan sapta sila yang dari luar dan itu lain lagi masalahnya. Nahasehingga keinginan politik ini kira-kira yang dirumuskan oleh pemerintah itudengan kita sudah dekat, Dan menurut saya itu bisa diambil sebagai hasil secarabersama-sama. Terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik,

PEMERINTAH :Maaf pak, itu ada koreksi sedikit yang usul pemerintah e1 tolong pak. jadi

itu tidak ada di baris 4 itu kata-kata Penanaman Modal asing yah itu tidak adapak. itulah aslinya pak tadi. Kertasnya saya rasa ditempatnya pak Lili tadi tadiada pak. mohon izin pak kalau pak Erman sedikit menambahkan.

KETUA RAPAT :Ya silahkan pak.

PEMERINTAH/TIM AHLI (PROF. DR. ERMAN RADJAGUKGUK):Bapak pimpinan melalui bapak sekjenJadi kelihatannya pemerintah dan DPR berbeda persepsi. Kalau mau modal

asing penanaman modal ditaruh di pemerintah, tidak usah disinggung-singgungsoal perjanjian. tidak usah disinggung-singgung soal perjanjian kalau itusemangatnya. Tapi pemerintah belum sepakat dengan hal itu sampai saat inibelum sepakat. Itulah yang saya katakan sejak semula kita lihat penafsiran kitasama atau tidak. Ternyata berbeda. Nah kalau berbeda tujuannya semuaPenanaman Modal asing ditaruh di pusat, tidak ada urusannya dengan perjanjianinternasional atau perjanjian apapun saja. Tidak ada. Apakah pemerintah maumenerima semua modal asing ditaruh di pusat, nanti di tentukan oleh pemerintahmau di bagi disaya lihat pemerintah belum sepakat.

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Bisa tidak dirumuskan redaksinya, kalau kita sepakat dengan usulan pak

Profesor tadi.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Usulan pak ini gampang, Penanaman Modal asing titik

30

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Cuma pemerintah belum sepakat

PEMERINTAH/TIM AHLI :Pemerintah belum sepakat dengan itu.

KETUA RAPAT :Jadi saya kira dari pada panjang kita endapkanlah yah, saya kira kita

endapkan. Kalau diendapkan kan daripada kita sekarang 2 jam membahas inilebih baik membahas fasilitas. Yang sudah ada konsepnyakan. Bukandiendapkan nanti sudah membahas mengenai fasilitas kita kembalilahmungkinkan ada ini silahkan pak Didik.

KOMISI VI DPR RI (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI):Konfirmasi pak sekjen, saya ingin konfirmasi apa bisa kita mengendapkan

ini kita beranjak dari usulan pemerintah. Perkara nanti ada perubahan monggosilahkan. Tadikan pemerintah menyampaikan usulan e 1 itu dasar yang kira-kirasudah relatif dekat dan nanti akan dilihat solusinya monggo tidak apa-apa. Jadikita bisa tidak memulai mohon konfirtmasi yah, kita memulai pembicaraanlanjutan setelah kita endapkan dari konsep e1. perkara nanti pemerintah akanmengubah monggo tidak apa-apa. Jadi saya mohon karena ini sudah relatifmenjadi dekat daripada kita mundur lagi. Jadi saya mohon mulai dari e1.

INTERUPSI F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Saya kira perlu dipertanyakan kepada pemerintah apakah pemerintah

masih konsisten terhadap usulan e1 usulan pemerintah itu.

KETUA RAPAT :Saaya kira apa sekjen, pemerintah sudah berketetapan hati sesuai dengan

konsep pemerintah e1. jadi jangan nanti menarik lagi dan sebagainya. Dapat yapak, belum. Sebentar pak.

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Ya ketua saya kira pemerintah setuju kalau ditawarkan pimpinan tadi,

bahwa kita beranjak e1 itu dari pemerintah. Prof Erman saya kira e1 ini bisa kitasetujui usulan dari pemerintah. E1 begitu kita putus saja.

KETUA RAPAT :Pak Irmadi setuju pak, sudah setuju e1. jadi bapak bisa pak,

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Tanya masing-masing fraksi setuju tidak e1 ini ya sudah.

KETUA RAPAT :Baik,

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Usulan dari pemerintah ko, ko ditanya sama pemerintah.

PEMERINTAH :Pak mohon maaf pak Rambe,Tadi kitakan lagi lobby pak yah, saya sebetulnya tertarik mengeluarkan itu

melontarkan itu, karena sebetulnya pemikiran dari bapak ketua. Ayolah kita cari,apa pak isinya pak ruang kan gitu pak yah cari ruang. Saya mencoba mencariruang, mendahului sebetulnya apa yang menjadi apa namanya arahan. Nah iniyang kami ketengahkan. Jadi saya bukan maju lari dari tanggungjawab, tapi

31

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

sarna saya seperti bapak-bapak juga, inisiatif ini tolong di dikasi tanda tanya.Saya sedang konsultasi terus gitu. Prinsipnya buat saya, buat saya sebagaiketua saya oke begitu. Jadi sebentar saja pak ini juga sedang dilaksanakankounsultasi ini pak. kalau diperkenankan bapak pirnpinan. Saya prinsipnya oke.Berikan karni waktu katakan 10 rnenit pak. kalau diperkenankan.

KETUA RAPAT :Kalau kita tidak usah diputar, karena ternan-ternan sudah setuju dengan ini.

Nah sekarang daripada pernerintah jugakan rnasih konsultasi, kita endapkansetelah nanti membahas fasilitas kemudian nanti kita kembali kesini kan begitu.Baik bapak sekalian ya kita lanjut ya kita endapkan 10 menit, tapi kita jangan 10menit waktunya terluang, tapi kita isi dengan fasilitas yah. Saya kira fasilitassudah, silahkan fasilitas ya silahkan fasilitas.

PEMERINTAH :Selesaikan masalah ini dulu pak,

KETUA RAPAT :Ya baik, baik kita 10mpat yah, sudah fasilitas selesai kita kembali kepada

fasilitas, baik pak fasilitas pak Dirjen pajak saya lihat di depan bapak sudah adahasil tadi setelah diskusi-diskusi dan menghasilkan hasaillobby tanggal 14 maretini, pasal 8 itu menjadi demikianlah. Tapi inikan konsep dari rembukan-rernbukandana ini perlu lebih jelas lagi mungkin pak dirjen pajak memberi tanggapanmengenai konsep ini. Kami persilahkan pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK (DARWIN NASUTION):Terima kasih pak ketua,Bapak-bapak dan ibu yang terhorrnat,Jadi rumusan yang kami terima dalam 2 halaman ini untuk ayat pertarna

saya kira tidak ada perubahan dari yang sudah disepakati. kemudian yang ayat(2) itu malah dikeluarkan berada di daerah terpencil, jadi tidak ada rnasalah pak.kernudian ayat (3) tidak ada tambahan.

KETUA RAPAT :Sebentar pak, jadi ayat (2) cocok ya pak,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Ayat (2) setuju pak

KETUA RAPAT :Sudah oke ya pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Ya pak. sekarang yang ayat (3), Penanaman Modal yang mendapat fasilitas

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memenuhi paling tidak salahsatu kriteria :

a. menyerap tenaga kerja banyak atau termasuk skala prioritas tinggi atautermasuk pembangunan infrastruktur atau melakukan alih teknomogi ataumelakukan industri pionir. Sampai disini sebetulnya sarna dengan rurnusan yangdiajukan oleh pernerintah. Sekarang ada butir f 9 dan i dengan catatan adayang tadi hilang dari ayat (2). Kalau diloihat butir f berada didaerah terpencil,daerah tertinggal daerah perbatassan atau daerah lain yang dianggap perlu inisejalan dengan butir c tgadi. Hanya butir c itu berada didaerah terpencil.Sebetulnya kalau rnau jujur ini f ini biasanya tidak jalan ini. Kita punya kapetsejak lima enarn tahun yang lalu, dengan fasilitas yang lebih baik dari invesment

32

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

lown tidak satupun jalan. Karena apa, tempatnya terpencil. Jadi terserah sajakalau mau ditaruh silahkan tapi kita yakin tidak jalan.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Mana tahu dia akan datang bisa jalan.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Kemudian butir 9 menjaga kelestarian hidup atau hak melaksanakan

kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi. Sebenarnya yang 9 ini samasekali memang ide baru idenya, kemudian yang h, melaksanakan kegiatanpenelitian pengembangan dan inovasi. Yang butur h ini ada hal baru didalamnya,tetapi sebagian didalamnya sudah sebetulnya masuk didalam alih teknologi,industri pionir, tapi memang ini sebagian hal yang baru. Kemudian i bermitradengan usaha kecil. Nah ini juga sekarang g, h, i ya pak yah, 9 ini menjagakelestarian Iingkungan hidup. Ini kriterianya seperti apa ya pak yah. Karena nantipak yah yang namanya fasilitas itu pak Nusron pernah menyebutnya yang taxholiday itu tidak juga asebenarnya. Fasilitas ya fasilitas, tidak ada hak disitu.Semuia harus minta izin nanti melalui BKPM dan perindustrian dan didalampelaksanaannya juga harus dijalankan oleh Dirjen pajak. Kalau tidak akan ditagihoJeh anak buah saya, akan ramai sekali itu nanti. Jadi selalu fasilitas itu bukanhak. Fasilitas itu atas izin atas persetujuan. Nah menjaga kelestarian lingkunganhidup saya tidak bisa membayangkan ada industri seperti ini mohon maaf, yangkurang merusak ada, yang merusak ada, banyak tapi yang menjaga tidak adapak. Jadi silahkan saja kalau mau dipakai.

KETUA RAPAT :Jadi yang menyangkut hutan lindung, menjaga dan sebagainya atau kira­

kiranya nanti di undang-undang Iingkungan hidup.

F-PKS (DR. ZULKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Tidak saya kira pak pimpinan itu tadikan dfalam loby tadi pak Dirjen juga

mengusulkan ada kalimat di pasal 19 dimana fasilitas yang diberikansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) diberikan berdasarkanatas kebijakan industri nasional. Jadi ini tugas industri nasional yang melakukandefinisi tentang apa yang disebut dengan kelestarian lingkungan hidup, daerahterpencil dan lain-lain. Apa bisa begitu pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Memang nanti dipertajamnya disana, pasal 19 itulah yang akan

menentukan prioritasnya yang mana dulu ini diberikan. Dan yang namanyakebijakan industri nasional itu tidak statis pak. Dia bisa setiap 2 tahun 3 tahundirevisi begitu. Barangkali tahun ini belum semuanya, dua tiga tahun lagi ada lagiyang baru itu biasanya seperti itu. karena tidak bisa fiks 10 tahun misalnya itubiasanya terlalu kaku itu. tidak apa-apa pak menjaga kelestarian Iingkunganhidup.

KETUA RAPAT :Oke ya pak,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Kemudian melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi

tidak apa-apa pak, masuk.

KETUA RAPAT :Oke jadi tinggal i pak,

33

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Bermitra dengan usaha keeil ini sama dengan daerah terpencil tadi. Tidak

ada begitu, tapi ya karena begini, kalau yang kecil tidak mungkin datang kesiniuntuk bermitra dengan usaha keeil. Tidak mampu dia datang kesini. Kalau yangbesar bermitra dengan yang keeil ini Cuma slifing fartner sama dengan saja ini.Tidak ada apa-apanya begitu. Apa kita mau memberi fasilitas untuk asing yangCuma memakai nama dan itu terjadi pak dimasa lalu banyak sekali. Apakah itudikelautan kapal-kapal kita itu nama orang Indonesia banyak disitu, karena harusbermitra. Banyak disitu tapi tak tahu apa-apa dia, dibayar sama merekabeberapa juta sebulan sudah. Apa kita mau begitu, tapi nanti kalau tidakdimasukan pak Darmin tidak pro usaha keeil kan repot. Jadi ini soal

F-PKS (DR. ZULKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Ya tidak apa-apa dimasukan saja disitu pak, saya kira UKM pun tidak statis

juga pak, mungkin sekarang keadaannya seperti disebutkan pak Darmin tapimudah-mudahan UKM kita lebih pintar-pintar seperti pak Darmin lah.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Yang keeil itu tidak mampu bukan tidak pintar, pintar tapi tidak mampu.

Sebenarnya sih apa namanya,

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak pimpinan,Mungkin yang dimaksudkan dengan pak Darmin itu saya kira yang kita

maksudkan disini lain. Umpamanya yang kita maksudkan itu kalau dia dalammelakukan usaha itu untuk suforting industrinya itu mengambil dari UKM.Umpamanya Toyota, joknya dari ini-ini, ininya dar; in;, jadi tidak semua seearaitegreted dia bikin sendiri gitu. Itu yang kita maksudkan, bukan artinya slifingpartner-slifing partnertadi pak,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Kemitraan

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Ya kemitraan

KETUA RAPAT:Silahkan pak Rambe

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc):Arah politik ekonomi kitakan bagaimana usahakeeil menengah, saya tidak

alergi menyebut Koperasi ada dibelakang teman yang yang terhormatdibelakang itu tidak usah pakai koerasi-koperasilah. Ini-ini kita agak payah ini.Jadi tetap penting, inikan dalam undang-undang pak Darmin. Aratinya adalahbahwa politik ekonomi kita itu ya agar usaha kecil menengah koperasi ini kuatbegitu. Tidak bisa kita majuilah, sekarang tadikan implementasi yang disini.Misalnya kenapa dieabut dari atas kebawah, diatas juga dibuat hanya nempelsaja begitu kita buat dibawah tidak keberatan misalnya Pemerintah yangkaitanyna dengan fasilitas ya sudah selesai. Masuk kepada sekarang yangbermitra ya i. Tinggal i persoalannya, yang lain sudah setuju Pemerintah. ibermitra dengan usaha keeil kalau saya katakan jangan hanya keeil saja,menengah dan koperasi. Ini baru kriteria saja begitu. Kriteria yang dilihat,penjabarannya sudah ada di pasal 19. mau bisa mau tidak tergantungPemerintah nanti. Tapi jangan di Undang-undang ini malah inikan hal yangprinsip. Oleh karena itu ya saya kira di kriteria ini kita perluas seperti ini ya kalau

34

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

memang penjelasan seperti penjelasan tadi pak Darmin tidak ada yangkeberatan disini ya sudah. Kalau soal jalan nanti itu apa tidak sudah ada pasal19 yang akan mengaturnya.

F-PKS (DR. ZULKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Setuju pak Pimpinan, bahkan saya tambahkan untuk meredam kritik diluar

dan media hari ini juga banyak yang menengarai bahwa undang-undang initerlampau liberal begitu. Mungkin karena be/um baca ada usaha kecil menengahdan koperasi tadi.

F-PD (IR. H. MHD. YUSUF PARDAMEAN, NST) :Pimpinan,Saya juga sepakat dengan yang dikemukakan pak Rambe dan pak Zul yah,

artinya inikan atau. Dari beberapa kriteria itu silahkan Penanaman Modal yamelakukan kerjasama dengan berbagai ini atau ini usaha kecil menengah dankoperasi. Kalau memang pelakunya tidak mau melakukan itu tidak apa-apasepanjang abc d e f 9 h. Jadikan jalan salah satukan. Apa inikan merupakanfasilitas yang diberikan itu. Tidak mau tidak dapat tasilitas. Artinya salah satudiantara yang banyak ini silahkanlah bekerjasama tidak apa-apakan. Andaikankita masukkanpun tidak mengurangi art; daripada drat yang ada inikan begitu.

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Ketua,Kalau perlu ditambah ketua, bermitra dengan usaha kecil yang

mendapatkan rekomendasi dari ketua KUKMI.

KETUA RAPAT :Silahkan pak Darmin yah,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Tidak apa-apa

KETUA RAPAT :Tidak apa oke.Baik bapak sekalian, saya kira tadi

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM) :Pimpinan,Ini supaya konsisten dengan Bab VIII pasal 13, jadi usaha mikro kecil dan

koperasi, terima kasih.

KETUA RAPAT :Ya sesuai dengan Undang-undang yah.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Tidak apa-apa

KETUA RAPAT :Tidak apa-apa yah, baik saya kira

F-PD (IR. H. MHD. YUSUF PARDAMEAN, NST) :Pimpinan,Diujung h itu dikatakan ditambah lagi dengan kata atau.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Ya diujung butir h, ada kata atau.

35

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Atau ya ya. Oke pak pak Darmin yah, pak Sekjen

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Bismillah saja pak,

KETUA RAPAT :Bismilah saja yah,

F-PKS (DR. ZUlKIFLIMANSYAH, SE, MSc) :Itu ada poin j pak,

KETUA RAPAT:j sudahkan. Tadi sudah pak Darmin sudah ini, yang apa,

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Itu khusus di 3a harus dibacakan itu.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Jangan dan pak, atau koperasi.

F-PKS (H. REFRIZAl) :Kecil itu sudah masuk pak,

F-KB (CHOIRUl SHOlEH RASYID, SE) :Kalau usaha kecil itu ya sudahlah pak, kalau uang mikro itu masuk mikro

finen

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Itu antara kecil dan menengah itu harus koma.

KETUA RAPAT :Koma

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI):Konsisten saja dengan bab VIII itu,

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM) :Bab VIII pasal 13 itu bab VIII

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

KETUA RAPAT :Baik pak Dirjen, pak sekjen saya kira dapat disetujui pak, pasal 18 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3). Dapat disetujui pak, disetujui ya pak, pasal 18 ayat (1),ayat (2), dan ayat (3).

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah. Kemudian ayat (4), silahkan pak

36

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Terima kasih pak,Ayat (4) ini sebetulnya prinsipnya sama, karena nanti tambahan dibelakang.

Saya bacakan pak, ayat (4) fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yangdapat diberikan adalah berupa :a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat

tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal yang dilakuakn dalam waktutertentu.

b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas import barang modal, mesinatau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diprodusididalam negeri.

c. pembebasan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluanproduksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

d. pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas importbarang modal atau mesin atau peralatan untuk keprluan produksi yangbelum dapat diproduksi didalam negeri selama jangka waktu tertentu. Dan,dannya ini masalah nanti.

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;f. keringanan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi

khususnya untuk usaha bidang tertentu, pada wilayah daerah atau daerahatau kawasan tertentu.Untuk butir-butir abc d dan kelihatannya sama ini dengan yang sudah

diajukan. Bahkan ada yang lebih diringkas sehingga lebih efesien kalimatnya.Sekarang butir f pak, butir f ini khususnya PBB itu yang memungutnya

adaJah direktorat jenderaJ pajak. Tapi kalau pajak daerah dan retribusi itu adadidaerah. Walaupun direktorat jenderal pajak memeungut pajak bumi danbangunan, terus terang setiap kali membicarakan kebijakan dibidang ini kamiselalu menghindar menjawabnya, karena ini dibagi semuanya untuk daerah.

KETUA RAPAT :Ya 90% daerah.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Jadi saya serahkan kepada bapak-bapak dan Ibu-ibu saja, jangan direktorat

jenderal pajak ikut memutuskan mengenai ini, nanti kita ditagih oleh merekapayah kita pak. enak saja memutuskan dia bilang. Inikan pajak kita dia bilang.Jadi saya serahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Betul ini saya, kitasetiap kali ditanya soal ini selalu kita jawab, kita tidak mau jawab, karenamenyusahkan. Pada waktu dibagi ributnya nanti bukan main, kepana kurang,saya tidak setuju, kenapa dulu repotkan pak.

Jadi saya serahkan saja kepada apa ini sudah urusan wisdon nasional sajaini. Kalau sebetulnya ada pansus dari RUU pajak daerah yang sekarang inisedang berlangsung. Kalau tidak salah, ketua pansusnya pak Hari dari KomisiXI. Saya juga sedang mereka minta supaya menyiapkan pandangan mengenaiPBB itu masih mau ditangani pusat pemungutannya atau mau diserahkan sajakepada daerah. Jadi saya bilang, sebetulnya kita tidak keberatan-keberatansekali menyerahkan itu, karena itu memang penghasilan penerimaan daerah itu.Yang kita ingin hanya dalam rangka membicarakan itu kita ingin ada kitahilangkan duplikasi-dupJikasi yang tidak perlu di daerah, ya jangan pajak kita ituaneh-aneh begitu. Di pusat ada PPn disana dibuat namanya lain, tapi PPn juga.Nah yang begitu itu hanya bikin marah pengusaha investor nanti. Yang begitu­begitu pak. jadi saya kalau secara pribadi mestinya begini, karena kebertulanundang-undang otonomi daerah itu kebetulan desain dasarnya sebetulnya dulusaya bertanggungjawab desain dasasrnya. Dulu sebenarnya idenya termasukPBB ini akan dipakai sebagai alat untuk menarik bagi investor. Artinya bahkanmereka dipersilahkan mengatakan tidak usah bayar PBB kalau mau investasi di

37

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

daerah saya begini-begini. Tapi kenyataannya apa begitu saya tidak beraniberkomentar pak. itu benar-benar daerah otonom yang punya ini. Jadi untuk fsilahkanlah bapak-bapak memutuskan.

KETUA RAPAT :Baik ibu dan bapak sekalian,Tadi uraian pak Dirjen 3 4a sampai e dari pemerintah dan ditambah dengan

f, tidak berkeberatan. Dapat disetujui pak, dapat disetujui tidak ada komentar, yasetuju oke.

(RAPAT : 5ETUJU)

Kemudia kita lanjut pada ayat (5), silahkan pak Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Baik pak Ketua,Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat,Ayat (5) pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan

dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepadaPenanaman Modal baru yang merupakan industri pionir. Penjelasan :

Yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang memilikiketerkaitan yang luas memberi nilai tambah serta eksternalitas yang tinggi,memperkenalkan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagiperekonomian nasional.

Yang pertama mengenai substansinya ini memang dirumuskan waktu rapatdi Menko perekonomian. Jadi saya kira dari pemerintah tidak ada persoalan.Pionir daripada e nya satu lebih baik diganti huruf i barangkali. Kalau tidak e nya2 begitu. Kalau tidak bikin huruf i saja begitu. Barangkali takut karena merekpionir begitu. tapi inikan bacanya jadi pioneer begitu. Jadi mungkin lebih baikdibuat pionir ya huruf i sekalian.

KETUA RAPAT :Ya pionir huruf i yah,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Jadi pak tidak keberatan

KETUA RAPAT :Baik, ayat (5) silahkan

F-PG (NU5RON WAHID, 55) :Terima kasih Ketua,Sebelum bahas nomor 5, prinsip nomor 5 sudah pasti setuju. Tetapi

pengertian dan fasilitas tentang pembebasan pajak atau tax holiday ini tetapharus masuk pada ayat (4) entah di poin mana. Kesepakatan kita kemarindengan pak Darmin, mengatakan bahwa tidak ada batas. Tidak ada batas bahwaantara tax ellon dan tax holiday bahwa yang tax holiday hanya untuk yang pionir.Tapi oftion, pilihan. Nah artinya biarkan investor itu memilih dalam menikmatifasilitas ini apakah dia lebih memilih tax ellon sebagaimana bunyi ayat a,ataukan dia akan melakukan memilih tax holiday. Nah ini yang perlu kitamasukan poin itu di ayat (4). Supaya yang tax holiday itu tidak hanya dinikmatioleh industri pionir. Tetapi industri yang lainpun juga bisa masuk. Meskipun pakDarmin tadi sudah melakukan klarifikasi bahwa tetap kedua-duanya adalahmembutuhkan efruefull ataupun perizinan daripada BKPM maupun dirjen pajaktidak ada masalah. Tetapi dengan asumsi kalau tax holiday itu sudah tidak adalagi proses hitung menghitung. Tetapi kalau pengurangan itu masih ada proses

38

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

hitung menghitung kurang atau lebih. Dan situasi transisional ini ya lebih bicarahitung menghitung itu pasti ada disfiut bagi kalangan investor. Karena itubiarkan kesempatan investor memilih, dia memilih terlibat hitung menghitungmeskipun nanti ujungnya kalau komunikasinya bagus, bisa mengambil hatikepada aparatur pajak dapatnya lebih banyak. Atau sama sekali dia tidak terlibathitung menghitung, pokoknya selama sekian tahun tidak ada lagi urusan begitudapat izin dari BKPM dan dari Dirjen pajak bahwa akan mendapatkan tax holidaytidak ada urusan hitung menghitung tersebut pokoknya bebas. Nah saya mohonini adalah sifatnya oftion. Terima kasih.

KETUA RAPAT :Pak dirjen silahkan ada pertanyaan,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Terima kasih pak,Dengan dibuat di butir 5 dia itu dia itu adalah opsi. Ini akan membatasi

kalau perdwebatannya waktu aitu adalah dipenjelasan saya pribadi tadinya dipenjelasan Yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang benar­benar belum pernah ada di Indonesia, memiliki keterkaitan yang luas danseterusnya itu yang tidak disetujui. Kalau yang saya usulkan tiu disetujui, ituakan membuat cadock. Cadock itu hilang sekarang pak. ini berarti dia bisakesana bisa yang ini tetapi bisa dibuat di nomor tersendiri karena ini adalahfasilitas besar ini. Begitu spesialnya tetapi tetap terbuka dia rnau ke-4 ataukhawatiran-5 kitakan tidak batasi. Kita tidak bilang disini kalau hanya akan diaturyang dapat di-4 itu begini tidak ada.

Jadi ini tetap terbuka sepenuhnya pak, kalau latar belakangnya seperti itusaya pribadi tadinya menambahkan satu kata satu anak kalimat Bahw disiniharus ditambahkan industri yang benar-benar belum pernah ada disini. Nah itutidak diterima ya sudah berarti terbuka pak.

KETUA RAPAT :Baik terima kasih pak, masih ada lagi silahkan

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Ini nanti perdebatannya itu pak, subyektifitas dalam rangka rnenetapkan

industri pionir tafsir tentang pionir dilapangan.Nah kalau tek yang disini yang dimaksud dengan industri pionir adalah

industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah sertaeksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru dan memiliki nilaistrategis bagi perekonomian nasional.

Bagaimana yang tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi dia masuk dalamkriteria yang ada di pasal 18 ayat (3) salah satu tersebut misal. Tetapi dia lebihmemilih tax holiday. Nah inikan perlu ada kepastian kemungkinan-kemungkinanfariable yang terjadi model-model yang terjadi. Nah karena itu karni mohonsupaya didalam penjelasan pengertian pionir ini harus mencakup danmenghilangkan subyektifitas tersebut pak. terima kasih.

F-PDS (CONSTANT M. PONGGAWA, SH, LLM) :Tambahan pimpinan,

KETUA RAPAT :Silahkan pak Constan

39

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

_. ---------------

F-PDS (CONSTANT M. PONGGAWA, SH, LLM):Jadi saya rasa dengan penjeJasan seperti ini misalnya kita buat industri

perkapalan pimpinan yah, itu bukan industri pionir misalkan perkapalan saja nih.Tapi didalam salah satu bagian daripada departemen mereka memperkenalkansatu teknologi baru misalkan siswtem acounting dengan teknologi baru. Apakahini temasuk fasilitas ini apa tidak. Atau sistem pelaporan baru yah bagiandaripada industri. Tapi bukan industrinya itu.

Karena dengan penjelasan ini bisa termasuk juga. Contoh misalkandemikian pimpinan.

KETUA RAPAT :Baik ada lagi supaya sekaligus penjelasn.

F-PDIP (H. SOEKARDJO HARDJOSOEWIRJO) :Saya boleh bertanya kepada pak Dirjen,Apakah industri pionir itu ditetapkan pada waktu kita memberikan iZin atau

asetiap tahun ditinjau atau pakai sertifikat. Ini supaya jelas juga. la toh bahwa diapionir itu siapa yang berhak menentukan walaupun kriterianya seperti itu. Tapiapakah itu yang menentukan KADIN Indonesia, apa yang menetukan ituPresiden atau menteri Perdagangan atau BKPM terima kasih.

KETUA RAPAT :Silahkan

F-PD (DR. IR. AITE SUGANDI, MM) :Sharing pimpinan,Mengenai status pelopor atau pionir status itu sebabaiknya di berikan

jangka waktu, sebagai contoh untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Kalau diSingapura itu terjadi begitu. Namun bagi perusahaan yang dianggap sebagaiperusahaan pelopor itu harus persetujuan dari menteri keuangan umpamanya.Nah keringanan pajak ini berlaku sejak tahun produksi dan perusahaannya yangbersangkutan. Nah setelah itu diberlakukan maka ada yagn disebut post pionirinsentif. Jadi setelah berlakunya umpamanya 5 tahun itu harus dicabut kalausudah habis. Dilakukan untuk pos pionir insentifnya. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :Baik silahkan pak Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Terima kasih pak,Jadi tad; kalau contoh industri kapal tap; dengan teknologi baru masuk dia

pak. kalau Cuma teknologi laporan keuangan ktia juga bisa bikin iakan. Inimemang begini pak, yang namanya tax holiday itu di Singapura malah undang­undangnya sendiri itu. Dia undang-undangnya industri pionir itu ada. Jadi sudahdirinci disini dari awal yah dikita ini dengan cara seperti ini nanti bagaimana,siapa yang memberikan persetujuan Penanaman Modal. Kalau dulu itu presiden,kalau sekarang mungkin ketua BKPM iyakan. Tetapi ketua BKPM juga tidak bisamenurut maunya sendiri. Ada kebijakan industri nasional. Kalau tidak masuk dikebijakan industri nasional itu sebagai prioritas dia tidak bisa masuk pak. jadi adakontrol Antara menteri perindustrian ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal,dan saya tidak tahu nanti di undang-undang pajak, karena apasti akan diatur inidi undang-undang pajak. Walaupun kita belu membahas undang-undang PPh.

Jadi kalau menurut saya kalau persetujuan Penanaman Modal itu ada diketua BKPM, maka yang menentukan in; adalah ketua BKPM tapi setelah diaharus mengikuti kebijakan industri nasional yang ditetapkan menteriperindustrian. Tidak bisa sendirian dia, kalau sendirian repot kita nanti pak. nah

40

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

kemudian di PP nomor 1 itu ketua BKPM itu menyampaikannya khawatiranmenteri keuangan. Ini juga lebih kurang begitu jadi 3 menteri itu yang akanmenyaringnya. 2 menteri dan ketua BKPM.

Yang saya kira subyektifitas akan hilang itu pak. dan memang tidak adanegara yang kemudian membuat elus fasilitas yang sangat penting ini tidak ada.Semua negara pasti dia bikin saringannya. Tetapi tetap kita tidak bikin cad offyang mati begitu. Saya kira demikian pak.

KETUA RAPAT :Silahkan

F-PAN (IR. CECEP RUKMANA, MM) :Terima kasih pimpinan,Saya kira jelas yang disebut industri pionir ini didalam penjelasan itu yang

memberikan penjelasan itu yang memberikan nilai tambah dan eksternalitastinggi. Kemudian teknologi baru, kemudian ada nilai strategis itu sudah saya kirajaring secara global pengamannya. Tapi saya setuju sama pak Dirjen pakDarmin ini mengatakan nahwa nanti BKPM namanya juga Badan Koordinasidalam kisi-kisi yang lebih detailnya badan ini harus berkoordinasi denganperindustrian misalnya untuk menentukan yang disebut yang memiliki nilaistrategis misalnya ada yang mengajukan bahwa dia itu seolah-olah industri pionirmisalnya. Dan mengatakan bahwa memiliki nilai strategis. Sudah tentu ini akankoordinasi ini dengan perindustrian. Benar tidak punya nilai strategis gitu. Nah itujadi tidak bisa memang BKPM akan memutuskan sendiri. Namanya juga BadanKoordinasi gitu. Tetapi kewenangan nanti terakhir di BKPM ini. Saya kira inisudah ada kisi-kisi secara normatif global tetapi sudah tentu didalampelaksanaannya ada hal-hal yang lebih rinci lagi. Terima kasihAssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :Baik pak Cecep bateraynya baru jadi

F-PDIP (H. SOEKARDJO HARDJOSOEWIRJO) :Jadi sekali lagi karena ini tadi pertanyaan sayakan jawabannya belum jelas,

KETUA RAPAT :Ya nanti belum dijawab kan pak, nanti dijawab dulu sama pak Dirjen,

F-PDIP (H. SOEKARDJO HARDJOSOEWIRJO) :Belum dijawab,

KETUA RAPAT :Ya belum pak, silahkan nanti sekaligus jawaban dari pak Dirjen pak Rambe

ada, silahkan.

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Pak Dirjen ini kita punya pengalaman Undang-undang nomor 5 tentang

larangan praktek monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat. Sudahjelas di penjelasannya, tapi penjelasannya pemerintah bantah. Karena dianggaptidak normal begitu. Ini soal tahun tahunan sampai-sampai habis energi. Olehkarena itu bagaimana yang penjelasan ini bagaimana pak Dirjen kalau disetujuipenjelasan ini masuk kebatang tubuh saja.

Yang kami maksudkan adalah misalnya pembebasan atau penguranganpajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikankepada Penanaman Modal baru yang merupakan industri yang memiliki danseterusnya dalam penjelasan ini. Jadi klir dia nanti jangan ada muncul misalnya

41

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pertanyaan tadi siapa yang menetapkan pionir siapa yang itu. Jadi langsung sajaindustri yang memiJiki keterkaitan yang luas dan seterusnya dan seterusnya jadiklir dia tidak perlu ada penjelasan lagi. Jadi di penjelasan nanti cukup jelas. Ataupada hal yang lain misalnya yang dibuat disitu. Biar klir semua tohkan tidakmengurangi makna semuanya.

Jadi usulan pengertian yang ada disini kita masukan disitu mungkinpenjelasan yang menentukan yang lain-lain bisa kita lakukan tapi bukanpenjelasan dari industri pionir lagi. Itu kekhawatiran kita terhadap persepsi yabagaimana kalau itu. Jadi tidak ada unsur baru hanya dari penjelasan kriteriaindustri pionir itu masuk semuanya khawatiran batang tubuh.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (IR. AGUS HERMANTO, MM) :Pionir itu diganti dibawahnya penjelasan ini.

F-PAN (IR. CECEP RUKMANA, MM) :Tapi pimpinan boleh saya menginterupsi,

KETUA RAPAT :Jadi sebentar dulu yah, jadi jangan diskusi dengan, silahkan dulu nanti

penjelasan dari pak Dirjen bisa memberikan gambaran barulah, silahkan.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Terima kasih pak ketua,Jadi kalau pak Kardjo kami tadi sudah menyampaikan, saya tidak tahu

persis di undang-undang ini siapa yang memberikan persetujuan PenanamanModal. Di dahulu juga sebenarnya ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal,tapi tahu-tahu presiden mau teken itu. Jadi pada waktu persetujuan PenanamanModal diberikan pada saat itu diputuskan dia dapat yang mana. Kalau diamemenuhi ini dia minta yang ini dia dapat yang ini. Itu diberi tahu, nahbagaimana caranya ketua BKPM memberikan itu, dia tidak bisa memberikanmemutuskannya sendiri. Dia harus memperhatikan kebiajkan industri nasional.Ya kalau tidak repot kita pak. kewenangan industri nasional itu ada di menteriperindustrian. Jangan ketua BKPM kemudian mengambil tafsirnya dia sendiri.

Kebijakan industri nasional itu tertulis, semua orang bisa membacasehingga kalau keluar dari situ orang akan tahu ini keluar ini. Kemudian karenaini menyangkut fasilitas yang akan mempengaruhi keuangan negara, maka samadengan di PP nomor 1 yang invesment a/own, ketua BKPM akan minta pendapatjuga dari menteri keuangan. Tapi semuanya itu akan keluar dalam bentukpersetujuan dalam rangka persetujuan itu diberikan oleh ketua BKPM.

F-PDIP (H. SOEKARDJO HARDJOSOEWIRJO) :Pak ketua, karena tadi ini dikatakan bahwa industri nasional, sedangkan

investasi ini tidak selalu kepada industri manufactur. Bagaimana kalau yanginvestasi dibidang perhotelan, dibidang stimbad, dibidang pijit memijit.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Jangan dikasilah pak, kalau Cuma tukang pijat dikita banyak.

F-PDIP (H. SOEKARDJO HARDJOSOEWIRJO) :Ya ini salah satu contohlah, menyangkut perhotelankan boleh. Nah dibidang

pendidikan, jadi mohon ini juga klarifikasi pak. jadi kalau misalnya seperti dulumisalnya saya membangun hylight, hylight itu industri yang tidak ada diIndonesia. Dan itu bukan industri manufactur, tidak dalam kewenangan pakmenteri perindustrian. Terima kasih pak.

42

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Ya idenya sebenarnya pak, senjata pamungkas ini, ini senjata pamungkas

ini diberikan kepada yang benar-benar kalau dia hadir, kita mendapat benartambahan bukana sekedar kehadiran dia, tapi ada eksternalitas begitu. KalauCuma hotel pak, ciputra juga bisa bikin iyakan. Entah siapa lagi itu. Banyakyang bisa bikin disini itu. Kalau banyak yang bisa bikin jangan senjatapamungkasdiberikan. Ini benar-benar urusan mengolah umumnya ini nantipertanyaannya

1. kita banyak minyak gitu, minyak mentah. Apa kita mau ngimpor terus dariSingapura BBMnya. Orang tidak mau masuk nah barangkali ini ditawarkan. GituIho supaya ada yang megnolah minyak mentah kita disini, kita tidak tergantungmengimpor ke Singapura atau di pasar spot.

Kemudian ada kelapa sawit ada dimana-mana di republi ini. Ini hilirnya inipanjang sekali ini pak, yang kita tidak ..... sampai hari ini. Supaya orang tertarikya diberikanlah tawaran senjata pamungkas ini. Kalau yang lain-lain barangkalidengan bea masuk saja diberikan ininya dia sudah mau datang kalau itukegiatan yang banyak orang mampu. Inikan kegiatan yang tidak semua orangmampu ini sebenarnya. Ya itu sebabnya pakai konotasi pionir.

Dan dinegara lainpun sama konsepsinya pionir dia itu, sehingga pionir ituapakah ketat sekali yang tidak pernah ada disini. Nah disini tidak perlu yangadapun bisa jugalah gitu seperti ada yang mengatakan ya pertamina itu enakbanget dia gitu. Mau bikin refinery dikasi duit dulu sama pemerintah. Sudah itutidak efesien juga. Kita perlu saingannya masuk kesini supaya selain ada yangmengolah minyak mentah kita, tapi juga dia bisa menekan bersaing denganpertamina sehingga masyarakat dapat biaya lebih murah, atau setidak-tidaknyasubsidi pemerintah tidak terlalu seperti itu pak.

Nah jadi nah itu jawaban untuk pak Kardjo. Kemudian apakah ini penjelasanatau batang tubuh. Sebenarnya pak mau batang tubuh juga tidak masalah.Cuma begini, ini benar-benar teknis legal drafting kalau menurut pemahamansaya silahkan ditanya profesional legal drafting kalau ada disini yah. Kalaubunyinya seperti kalau merupakan industri pionir kemudian di penjelasan yangdimaksud dengan industri pionir tidak akan ada yang mengatakan bahwa iniregulasi baru. Ini 100% penjelasan.

Tetapi kalau tidak yakin juga tidak apa-apa pak. taruh saja dibatang tubuh.Cuma menurut saya agak aneh kalau batang tubuhnya itu bunyinya yangdimaksud dengan industri pionir adalah aneh sekali. Itu tempatnyapenjelasan itu gitu. Jadi terserah pak, mau dibatang tubuh boleh, maudipenjelasan lebih bagus. Terima kasih.

KETUA RAPAT :Baiklah saya kira, sebentar dulu yah, sebentar. Jadi kitakan tadi jangan

berlama-Iama yah, karena batang tubuh dan penjelasan dan kalau kita Iihatdidalam pasal 3 ayat e melakukan industri pionirlah. Kan itu sudah termasukdisitu didalam pasal 3 ayat e. Saya kira kita ttidak ada yang berbeda, jadi inipenjelasannya sudah jelas. Nash ini bagaimana apakah disetujui,

F-PAN (IR. CECEP RUKMANA, MM):Saya ingin menambahkan pak,Ada yang ingin diperjelas lagi dari pak Dirjen tadi, karena ini dengan sama

pak Kardjo.Pak Dirjen mengenai industri pioner ini. Tadikan saya setuju bahwa ingin

mendorong industri-industri baru yang punya kaitan baik hulu hilirnya. Tetapisaya pikir kalau ada perusahaan hotel di Nias yang mengembangkan pariwisatainternasional, sama itu juga finen pak. tolong, tolong itu menjadi catatan, karenasekarang misal di Nias potensi ininya sangat kuat, dan terpencil gini-gini tidakada yang mau investasi disana. Ada pengusaha yang mau fines. Dia mau rugi

43

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

dalam beberapa tahun tetapi melihat ada eksternalitas tinggi gitu. Saya pikir itufines pak. makanya oleh karena itu, saya menganggap penting pernyatanindustri pionir ini. Tidak pingin dihilangkan.tidak bisa diganti dengan memilikiketerkaitan luas memberi ini-ini bwgitu. Tetap bahwa sisi industri pionir satupernyataan tersendiri dengan catatan bahwa dia punya eksternalitas yang tinggi,teknologi baru dan memiliki nilai strategis perekonomian nasional. Jadi tidak bisadihilangkan mengenai industri pionirnya.

Apakah ini amau dimasukkan khawatiran batang tubuh atau penjelasanindustri pionirnya harus ada. Karena ada pengertian-pengertian tadi, jadi bukanpioner itu membuat satu hal yang belum ada misalnya. Tetapi ke daerah-daerahremot misalnya dibangun walaupun sebenarnya sudah di Indonesia itu sudahbiasa dikenal tetapi di remot dikembangkan. Saya pikir itu fines. Adapenerbangan misalnya yang sekarang merpati itu pionir untuk kemana. Adamisalnya swasta yang menjembatani daerah-daerah yang susah dijangkaudengan transportasi. Itu kita dorong pak gitu, untuk membangun IndonesiaTimur misalnya. Saya kira demikian pak pimpinan. Terima kasih.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak pimpinan, sedikit saja pak pimpinanPak Dirjen,Kalau yang dimaksud semua persyaratan harus dipenuhi saya rasa

memang tidak ada industri pionir nantinya pak. memang tidak mau ngasi. Karenakalau ini semua keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah, memang dia baru,tetapi tidak ada keterkaitan luas, pokoknya dia azas eksternalitasnya tidak tinggi.Kemudian memang ini tapi teknologinya bukan teknologi baru. Jadi kalau inipakai atau artinya salah satu persyaratan saja yang dipenuhi sudah menjadi diaindustri pionir, saya kira bisa menjadi luas. Tapi kalau semuanya ini ya padadasarnya memang kita tidak mau memberi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:Bagaimana pak Dirjen mau dijawab, langsung jadi itu kalau diganti atau gitu

semuanya itu.

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Ketua sebelum pak Dirjen pak Ketua,Atas seizin juru bicara, ketua Rambe kamarulzaman,Jadi ini semua landasan filosofinya kita berfikir itu terus terang, kita

mengalami trauma perbedaan tafsir hukum yang itu melanda disini, di Komisi VIjika kita berdebat tentang pasal 17 atau pasal 7 tentang undang-undang nomor 5dulu tentang masa periode KPPU yang harusnya sudah habis jabatannya tetapidiperpanjang lagi oleh Kepres dengan alasan macam-macam kemudiandikatakan bahwa penjelasan itu bukan norma oleh Mahkamah Agung.Mahkamah agung yangmemutuskan. Karena itu sewaktu hari perdebatantentang industri pionir dengan penjelasan yang dimaksud tersebut, itu akandimentahkan lagi oleh mahkamah Agung juga kalau itu atas dasar kepentingandan desakan-desakan politik. Nah karena itu masuk usulan pak RambeKamarulzaman bahwa kalimat pionir sebagaimana diusulkan oleh Pak CecepRumana tidak duhapus tetapi ditambah atau. Yang merupakan industri pioniratau industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah sertaeksternalitas yang tinggi memperkenalkan teknologi baru atau memiliki nilaistrategis bagi perekonomian lainnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik pak Dirjen mungkin bisa ditanggapi

44

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Bapak ketua,Ibu dan Bapak yang terhormat,Ini memang kesepakatannya sebetulnya adalah industri pionirnya. Tinggal

kita mendefinisikan industri pionir itu mau keras betul sehingga hanya industriyang tidak ada disini yang boleh masuk. Tidak pernah ada disini, kemudianmemenuhi semua ini atau boleh juga yang sudah ada tapi tetap memenuhisemua ini. Kalau kita mula; membuat 2 itu malah mulai rancu. Satu pionir satuyang memenuhi ini.

Kami tetap berpendapat kalau soal mau ditaruh dibatang tubuh tidak jadimasalah pak. Walaupun saya yakin kalau strukturnya begini tidak mungkinMahkamah Agung mengatakan ini regulasi baru. Siapa bilang ini yang dimaksuddengan adalah, tapi memang kalau bukan definisi bukan ruang Iingkup yangditulis di penjelasan bisa dituduh menjadi regulasi. Jadi dia bukan menjelaskankata kunci di ayat dibatang tubuhnya, maka akan bisa dituduh regulasi baru. Inijelas-jelas disana industri pionir, kita hanya menjelaskan industri pionir.Sehingga dengan begitu saya ko tidak bisa membayangkan Mahkamah Agungakan nekad seperti itu. Tapi kalau ada legal drafter disini akan bagus sekalidisitu. Atau ada ahli hukum disebalah saya sebetulnya. Kalau bisa dimintapendapat saya serahkan pak Ketua.

KETUA RAPAT :Terima kasih saya kira pak Erman perlu nih

PEMERINTAH/TIM AHLI (PROF. DR. ERMAN RADJAGUKGUK):Seizin bapak Sekjen,Saya sepakat dengan saudara saya tadi itu Nusron, bahwa mahkamah

agung penjelasan itu bukan norma. Jadi untuk mencegah hal itu kita masukan inididalam batang tubuh saja pak. Cuma jangan kalimat yang dimaksud denganindustri pionir itu bukan kalimat batang tubuh. Jadi kita ganti substansinya itutetapi kalimatnya wordingnya kita ganti sehingga kalimat batang tubuh pakbegitu.

KETUA RAPAT :Maka usulnya pak sekalian saja pak. Kalau toh umpamanya masih batang

tubuh

PEMERINTAH/TIM AHLI :Ooh ya jadi kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir

yaitu yang memiliki keterkaitan luas dan atau, tadikan ada. Kalau ini semuadipenuhi tidak ada kata atau tidak ada yang bisa pak apa pak Dirjen begitu.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Saya yakin oiryfaniary masuk. Saya yakin untuk mengolah minyak kelapa

sawit kebeberapa hilirnya masuk.

F-PG (NU5RON WAHID, 55) :Industri pangan masuk itu disitu pak,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Industri pangan adal dia ada di hulu masuk.

F-PKS (H. REFRIZAL) :Rotan pak, hilirnya rodan

45

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Kalau dihilir memang sulit, tapi dihulu biasanya yang namanya pionir.

KETUA RAPAT :Coba barangkali ditayangkan mengenai rumusan masukan

PEMERINTAH/TIM AHLI :Diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir,

yaitu industri, yaitu Kalau dihilir memang sulit, tapi dihulu biasanya yangnamanya pionir.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Jadi jangan adalah yaitu,

PEMERINTAH/TIM AHLI :Yaitu industri

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (IR. AGUS HERMANTO, MM) :Adalah diganti yaitu

PEMERINTAH/TIM AHLI :Adalah diganti yaitu merupakan industri pionir, yaitu naik keatas pak,

selesai.

KETUA RAPAT :Baik saya kira ada rumusan yang sudah disampaikan tadi oleh pak Erman,

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM) :Pimpinan saya ingin mengingatkan bagaimana dengan pasal 18 ayat (3)

huruf e yang disini isinya melakukan industri pionir. Apa perlu dijelaskan juga itusama terima kasih.

KETUA RAPAT :Tadi saya katakan tadikan inikan sudah masuk, saya sudah masuk

disampaikan bahwa pada pasal 18 ayat (3) huruf e, itukan sudah masuk.Tapikan teman-teman ingin memberikan penjelasan lagi. Saya jadi bingung nihjadi bagaimana ya tadi penjelasan kalau toh memang dua kali dipakai ya untukmemberikan penjelasan ini ya saya mohon pendapat dari Pemerintah.nagaimana pak sekjen dengan atau rumusan ini, sebentar ini lagi jangan nantikonsentrasinya buyar.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Kalau menurut saya pak, kalau ada kekhawatiran dibuter e itu menjadi tidak

jelas, bikin penjelasan dia sama dengan industri pionir adalah industri yangmemiliki begitu. Toh tidak akan ada yang berani mengatakan ini regulasi barukarena disini di batang tubuh.

KETUA RAPAT :Jadi yang ini penjelasan yang tadi disimpan di penjelasan pasal yah.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Kalau ini di batang tubuh.

KETUA RAPAT :Ya yang ini di penjelasan pasal. Oke pak bisa dapat disetujui pak, saya kira

dapat disetujui pak, ya

46

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Tinggal nambah Ketua, yang poin ayat (5) ini kalau memang ingin ditambah

penjelasan, itu penjelasan tentang siapa yang berhak menetapkan pengertian itumasuk dalam kawasan industri pionir tersebut. Itu supaya tidak disfiutdimasukkan dalam penjelasan tidak ada masalah.

KETUA RAPAT :Ya penjelasan pasal tadi.Jadi yang tadi yang disebutkan penejelasan pasal yang disampaikan oleh

pak Dirjen pajak, dipindahkan kepada pasal penjelasan 3e kan demikian.

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Bukan, bukan itu pak Ketua mohon maaf, yang ayat (5), itu toh kalau mau

ditambah penjelasan ditambah penjelasan itu adalah penjelasan tentang siapayang berhak menetapkan bahwa suatu industri tersebut dikatakan industri pionir.Inikan belum dijelaskan, siapa yang berhak menetapkannya sebagai pertanyaanpak Kardjo tadi. La itu dijawab didalam penjelasan ayat (5).

KETUA RAPAT :Oke silahkan pak

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Ketua, kalau menurut saya pak, yang namanya inikan sebenarnya dari awal

idenya ini payung. Sebetulnya aturan pajak itu ada Undang-undangnya. Jadinanti tinggal diatur disana. Bapak-bapak ya kontrol jugalah nanti kalau kitamasuk ke Undang-undang PPh. Kalau tidak nanti repot ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik, dapat disetujui ya pak.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI):Pimpinan, pimpinan,Saya ingin mempertanyakan draf dari Pemerintah ini apakah inisudah juga

masuk draf lama kita ayat (7). Atau hanya sampai seperti apa yang ada didalamusulan pemerintah ini. Saya bacakan ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenaipemberian fasilitas fiskal sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sampai denganayat (6) diatur dengan peraturan Pemerintah. Apakah masih ada ini.

KETUA RAPAT :Inikan masih

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (IR. AGUS HERMANTO, MM) :Belum masih hidup ini.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Ya ini pertanyaan saya masih hidup apa tidak.

KETUA RAPAT :Inikan belum sampai kesana pak. Kitakan baru ayat (5) yah. Oke dapat

disetujui pak, setuju yah.

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang ayat (6) silahkan pak Dirjen

47

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Terima kasih pak,Ayat (6) kepada penanaman modal yangsedang berlangsung, yang

melakukan penggantian mesin-mesin, dan mengimpor barang modal lainnyadapat diberikan fasilitas berupa keringanan, atau pernbebasan bea masuk.Substansinya ini yang bertambah disini adalah mengimpor. Kami sebetulnyamengusulkan bunyinya kepada penanaman modal yang sedang berlangsungyang melakukan penggantian mesin-mesin atau barang modal lainnya.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA) :Dari impornya tidak ada pak,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Tidak perlu pak, nanti yang dari dalam negeri bagaimana. Dan mengimpor

barang modallainnya hilang.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA) :Jadi kedua-duanya pak, yang impor dan dari dalam negeri.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Va.

KETUA RAPAT :Ya silahkan ada komentar silahkan. Setuju yah.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Ya substansi kami setuju, hanya awalan kepada itu saya nanti bahasa

tolong diperbaiki.

KETUA RAPAT :Kalau bahasa ya ibu bahasa

ALiH BAHASA:Ayat berapa pak,

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (IR. AGUS HERMANTO, MM) :Ayat (6)

ALiH BAHASA:Ya sebenarnya ayat (5) itu juga ada perbaikan sedikit pak tadi belum diberi

kesempatan.

KETUA RAPAT :Silahkan.

ALiH BAHASA:Jadi hanya redaksi kecil saja. Jadi pembebasan atau pengurangan pajak

penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya diberikan kepadapenanaman modal baru yang merupakan industri pionir. Itu kemudian industripionirnya diberi ketarangan dibelakangnya gitu yah. Jadi pionir berarti kalau ituketerangannya jadi diberi koma pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitanyang luas, memberi nilai tambah dan, dan nya dimunculkan disitu pak. Daneksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta, sertanya munculdisitu. Serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Ya ya itu untukayat (5).

48

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Kemudian untuk ayat (6), kepada penanaman modal yang sedangberlangsung yang melakukakan penggantian mesin, ini konsisten tidak perludiulang ya pak. Mesin atau barang modal lainnya dapat diberikan fasilitas berupakeringanan atau pembebasan bea masuk.

Dari segi kalimat sudah benar pak.

KETUA RAPAT :Balk, dapat disetujui pak,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal 19

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Pasal 19 fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (3) diberikan berdasarkan atas kebijakan industri nasional.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA' ADI) :Sebelum masuk pasal 19 tadi saya mengingatkan pak, ayat (7) yang lama

itu posisinya dimana. Apakah menjadi ayat (7) setelah ayat (6), ataukan diamenjadi ayat dibawahnya pasal (19).

KETUA RAPAT :Jadi pak Dirjen,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Sebetulnya ayat itu masih hidup pak, Cuma memang di taks yang ini tidak

muncul. Menurut kami pak, yang pasal 19 ini tidak hanya menyangkut ayat (3)tetapi juga menyangkut ayat (5). Jadi fasilitas yang diberikan sebagaimanadimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan ayat (5), diberikan berdasarkan ataskebijakan industri nasional.

KETUA RAPAT :Ayat (3) dan ayat (5) ya pak.Ya pak dapat disetujui pak, baik ya.

AHLI BAHASA:Segi kalimat pak masih ada perubahan redaksi

KETUA RAPAT :Silahkan bu.

AHLI BAHASA:Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam itu d nya kecil ya. Dalam pasal 18

ayat (3) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional. Atasnyabisa dihilangkan. Ya berdasarkan kebijakan industri nasional.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Kalau berdasar atas bu,

AHLI BAHASA:berdasarkan itu kalau berdasar itu akan berdasar pada. Tapi karena sudah

ada kannya tidak perlu muncul kata penghubung lagi pak. Ya jadi berdasarkanpancasila berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 seperti itu terima kasih.

49

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:Saik, saya kira sudah ini kemudian

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Pimpinan sekalian yah,

KETUA RAPAT :Pasal7 yah

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Ooh pasal 7 sudah yah sudah masuk. Saya hanya mengingatkan bahwa

ayat-ayat diatas tadi juga belum di sisir oleh bahasa. Jadi

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak pimpinan,

KETUA RAPAT :Silahkan.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak pimpinan,Jadi setelah pasa 7 itu kita sudah ada janji dari Pemerintah mungkin pak

Sekjen belum datang waktu menyetujui pasal 5 tentang bentuk badan usaha,bahwa fasilitas-fasilitas ini hanya diberikan kepada penanaman modal asingyang berbentuk Perseroan terbatas. Jadi di antara pasal 7 atau pasal 8. ayat (7)atau ayat (8).

KETUA RAPAT :Disini memang ada pasal .... fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal

18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroanterbatas.

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Untuk ayat (7) ketua, kami mereviu dan setuju usulan Pemerintah kemarin

yang usulan kemarin itu tidak dengan peraturan Pemerintah. tapi denganperaturan perundang-undangan supaya lebih luwes. Ah ini bagaimana Ketua.

KETUA RAPAT :Silahkan pak Darmin

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Memang ada usulan dari dirjen bea cukai, supaya jangan terlalu rejet

peraturan Pemerintah. nah diusulkan dengan peraturan perundang-undangyang berlaku.

KETUA RAPAT :Balk pak,

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak pimpinan,Kalau saya sebetulnya kalau kami waktu sama pak Dirjen, suatu

pembahasan Undang-undang kepabeanan kita langsung sub delagasi langsungkepada Menteri keuangan. Karena didalam Undang-undang nomor 17 sudahdikuasakan itu mengenai pengelolaan fiskal kepada menteri keuangan. Kitalangsung malah kita sub delegasi kalau sangat teknis langsung ke Dirjen diUndang-undang nomor 17.

50

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (IR. AGUS HERMANTO, MM) :Peraturan perundang-undangan saja

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Saya kira kita langsung saja jelas peraturan menteri keuangan. Karena

sudah ada Undang-undang yang mendelegasikan mengenai pengelolaan fiskalitu kepada menteri keuangan.

KETUA RAPAT :Silahkan pak Dirjen,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Memang untuk kebijakan dibidang fiskal termasuk fasilitas perpajakan itu

sudah merupakan kewenagan didelagasikan kepada menteri keuangan.Sebetulnya kalau mau di tetapkan disini dengan peraturan menteri keuangan itujuga, Cuma begini sewaktu PP nomor 1 tahun 2007 oh disitu juga dikatakanmenteri keuangan yah, ya memang disitu juga ada PP yang memberikan fasilitasyang invesment alown itu disitu dikatakan pengaturan pemberian fasilitas ituditetapkan oleh menteri keuangan. Nah apakah disini kita langsung ke menterikeuangan

KETUA RAPAT :Ya ini menurut saya jadi kemudahanlah. Kalau umpamanya PP kan waduh

berarti panjang.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Kita malah saya tidak tahu mengapa bisa terjadi yang namanya fasilitas

untuk Aceh itu PP nya sempat 2 tahun tidak ketahuan ujung pangkalnya.

KETUA RAPAT :Ya betul pak.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :PP Undang-undang 32 kalau orang kawin sudah 2 anaknya pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Peraturan menteri keuanganlah pak.

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Ketua, kami coba mengingatkan kalau itu dibuat peraturan menteri

keuangan, di ayat (4) poin f itukan ada inkut masuk pajak daerah dan retribusi.Saya pikir kalau pajak daerah dan retribusi itu cakupannya tidak denganPermenkeu pak, tapi dengan Perda atau SK peraturan Bupati atau Gubernur.Karena itu kami usul kalimatnya jangan keputusan menteri keuangan, tetapiperaturan perundang-undangan. Karena pada poin f nya ini juga masuk retribusidaerah dan macam-macam begitu terima kasih.

KETUA RAPAT :Oke saya kira samalah intinyakan bisa didalam peraturan Peraturan

Perundang-undanganundang-undangan kan didalamnya juga Kepmen ketentuanyah, ya oke pak dapat disetujui ya pak. Baik yah setuju yah.

(RAPAT: SETUJU)

Nah kemudian tadi pasal yang masih hidup, pasal ....

51

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak, pak, soal pasal 7 ini ttolong kita ini dulu yang mewakili Departemen

Hukum dan Ham yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undang iniagak janggal kata-katanya. Saya belum pernah baca ini.

KETUA RAPAT :Silahkan Dephumham,

PEMERINTAH/DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM:Terima kasih pimpinan,Sebenarnya dalam hal inikan masalah pasal pendelegasian. Diketentuan

Undang-undang 10 itu ada persyaratan untuk mendelegasikan kembali satuaturan. Syaratnya adalah menyebutkan secara lengkap ruang Iingkupnya,kemudian yang kedua adalah jadi sifat peraturannya harus tegas begitu. Kalaudisini peraturan perundangannya tidak jelas pak. Ya jadi semacam blankokosong ini pak. Jadi ini tidak diperkenankan dalam Undang-undang 10. jadiharus disebut secara tegas.

KETUA RAPAT :Nah usulnya bagaimana pak.

PEMERINTAH/DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM:Ya seharusnya yang lebih tepat bentuk perundang-undangnya dia harus

jelas. Apakah dia bentuk tadi seperti PP, atau Permen tadi atau mungkinbarangkali Perda yang penting jenis peraturan perundang-undangan itu disebutsecara tegas. Tidak dalam blanko kosong. Seperti inikan peraturan perundang­undangan tidak ada kepastian apa jenis yang didelegasikan, apa jenis bentukperaturan perundang-undangan yang ingin didelegasikan. Itu yang dimaksuddengan Undang-undang 10 seperti itu pak harus disebut secara tegas danIingkup pendelegasiannya juga harus tegas. Terima kasih bapak pimpinan.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Makanya pak pimpinan,

KETUA RAPAT :Silahkan

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Saya lebih cenderung peraturan Menteri Keuangan, karena didalam

Undang-undang sudah mendelagasikan Undang-undang nomor 17, pasal 6 ayat(2) itu sudah mendelagsikan. Ayat (1)nya presiden memegang kekuasaanpengelolaan keuangan negara sebagai bagian kekuasaan Pemerintahandikuasakan kepada menteri keuangan sebagai pengelola fiskal, dan wakilPemerintah pemegang saham pada kekayaan negara yang dipisahkan. Sudahdidelegasikan itu kewenangan itu.

KETUA RAPAT :Jadi kalau di perda juga masih bisa ya

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Ya bisa

KETUA RAPAT :Baik saya kira mohon dari kalau memang itu saya mohon dari Dephumham

bagaimana ini,

52

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Sebelum ke Dephumham, mungkin kami minta penjelasan dari pak Darmin,

tentang keringanan-keringanan ataupun kebebasan-kebebasan dalam pajak danretribusi itu selama ini askim aflikasinya seperti apa. Apa itu memang harusmelalui Permenkeu atau itu tidak pernah disentuh permenkeu karena ini agiandari aturan PAD dan sebagainya yang ada disana yang selama inisepengetahuan saya itu adalah dengan Perda ataupun dengan peraturan bupatiatau gubernur. Nah kalau memang nanti yang di ayat (7) itu kita sepakat usulanpak Irmadi itu tetap dengan peraturan Menteri keuangan sebagaimanapenjelasan dari Departemen Hukum dan perundang-undangan, saya pikir yangkhusus poin f ini juga dikasi keterangan. Supaya poin f ini adalah diluar yangayat (7) itu. supaya ada kekhususan. Mohon penjelasan dulu kalau memangpenjelasannya itu masuk dalam wilayah menteri keuangan boleh. Tapi kalautidak ya perlu khusus.

KETUA RAPAT :Silahkan pak,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Baik pak, kalau PBB itu rnenteri keuangan. Kalau pajak daerah sama

retribusi daerah memang bukan. Jadi yang paling aman sebenarnya disiniadalah kita sebut peraturan Pemerintah. nanti peraturan Pemerintah yangmembaginya. Mana yang menteri keuangan, mana yang peraturan daerah.

KETUA RAPAT :Baik kalau begitu yah

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Memang benar pak tetapi sebetulnya kitapun tadi memang saya rasas

kebablasan soal retribusi dan pajak daerah itu ikut-ikut mengatur disini. Ya ituyang masalahnya.

KETUA RAPAT :Baik yah jadi peraturan Pemerintah yah pak baik dapat disetujui pak.

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Dari segi Perundangan pak,Perundangan saja, saya minta klarifikasi penulisan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) itu apakah diperbolehkan tidakpenulisannya seperti itu.

KETUA RAPAT :Silahkan pak sekjen pak,

PEMERINTAH :Mohon maaf pak, agak mundur sedikit, berkaitan yang disampaikan oleh

pak Irmadi tadi, tentang khususnya PBB dan seterusnya itu retribusi. Dari kamisebetulnya sulit pak untuk tap nya disini sebagai Panja. Khusus mengenai itu,tolong diketoknya di pansus saja. Sehingga itu memang levelnya menteri, jadimenterinya tahu. Jadi bukan di panjasini pak kalau boleh. Supaya yang tadi pakyah yang retribusi dan sebagainya itu pak.

KETUA RAPAT :Bukan begitu, bukan diketok diiniyah. Artinya bahwa disini kita tidak bisa

menyelesaikan. Jadi Panja melaporkan lagi ke Pansus. Dengan tentunya kitasudah ada satu konsep jadi ini. Oleh karena itu kami melapor ke panja untuk

53

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

diselesaikan atau di putuskan di Pansus dengan konsep ini. Nah tentunyakannanti menterikan memberikan argumen-argumen yang jelas. Jadi ini saya kiratidak ada masalah, jadi kita punya konsep.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Sedikit saja pimpinan,Ya kitakan tidak ada salahnya artinya memperbaiki daripada nanti menjadi

berkelanjutan. Saya kira masalah pajak daerah dan retribusi daerah ini sensitifnanti akan menabrak Undang-undang 32 yang sudah diberikan hak kepadasana. Itu yang nanti menjadi debat lagi. Padahal yang kita maksudkan itu tidakbanyak PBB nya saja. Kalau pajak retribusi daerah merupakan mereka jualanmerekalah nanti disana. Apakah mereka mau bebaskan untuk menarik investasididaerahnya ya monggo silahkan untuk menarik hak kembali.

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Pimpinan,

KETUA RAPAT:Silahkan

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Seiring apa yang dikatakan pak sekjen juga pak Irmadi juga pak Darmin

juga mengatakan sampai hari ini pembahasan tentang pajak daerah dan retribusididaerah panja belum masuk pak. Belum masuk panja. Masih pengumpulan DIMdari masing-masing fraksi. Jadi apak h kita terlanjur mengetok, dalam persoalanini. Sehubungan dengan itu apakah forum ini secara resmi mencabut kembali,meninjau ulang. Kalau memang bisa dicabut kembaJi tidak salah kita untukmencabutnya kembali.

KETUARAPAT:Jadi begini, kita diingatkan didalam pasal h ini memang kita sudah

rumuskan. Pada waktu itu Pemerintah disitu belum menyetujui. Oleh karena itudidiskusi barusan kita lakukan, itu ada tadi ada keberatan-keberatan. Jadikeberatannya didalam apakah itu peraturan perundang-undangan yang berlaku,atau dengan Kepmen. Kepmen juga ada permasalahan, permasalahannyaadalah menyangkut Pemerintah daerah. Jadi ini penting saya setuju dengan pakSekjen begini, di Undang-undang retribusi itu kurang lebih disatu daerah ada 16daripada perda. Yaitu retribusi dan Perda, ada 16. itu kalau di banding-bandingya hampir semua daerah ada. Karena daerah yang satu dengan daerah yanglainnya adalah saling meniru.

Tadi yang disampaikan oleh pak Darmin intinya a tapi kata-katanya hampirsama begitu yah. saya kira begini yah, kalau saya pikir kalau semua panjabersetuju ya kita tarik saya kira silahkan.

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Setuju ketua dicabut saja.

F-PPP (Hj. SUNDARI FITRIYANA, S.Ag) :Ya, karena betul pimpinan,Tadi setelah diketok kami juga sempat berfikir begitu, ini datangnya

darimana, karena kita memang be/um banyak mendiskusikan tentang ini. Tadijuga disampaikan oleh pak Darmin bahwa beliaupun masih belum terlalu yakinterhadap ini. Kitapun belum terlalu yakin sebetulnya tentang ini juga. Jadi tidaksalahnya kalau ini kita tinjau kembali.

54

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUARAPAT:Ya jadi usul pak Sekjen saya kira kita angkat kesana kita putuskan di

pansus. Tapi kita ada usulan bahwa ini ada pencabutanlah. Demikian.

F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Saya usul pak ketua,Tidak perlu kita tarik ke Pansus, cukup kita bahas ulang disini. Tapi kalau

memang nanti keputusan ternan-ternan itu lebih baik dicabut ya omong apa lagibegitu saya pikir begitu. Ini ada benstoming ulang tentang itu.

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Dicabut itu hanya pajak daerah dan retribusi daerah, PBB kita masukin.

Karena memang selama ini ada dimekanisme untuk minta keringanan PBB ituada mekanismenya.

KETUA RAPAT :Oke saya kira tidak usah di

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Jadi begini ketua,Biar kita sarna-sarna enak saya tidak tahu juga barang ini masuk darimana.

Mungkin usulan dari apa kita ingat ada usulan dari Depdagri. Kalau misalnya kitaambil jalan tengah yang sudah ada saja, hanya PBB misalnya karena adamekanismenya kita masukkan ya itu tidak soal.

KETUA RAPAT :Oke pak, saya kira semua jadi keringanan pajak dan bumi bangunan, klau

memang ada keberatan silahkan. Baik pak, saya kira kalau itu jalan tadi. PakDirjen,

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Setuju pak,Kemudian di peraturan Pemerintah itu sudah bisa diganti dengan peraturan

menteri keuangan.

KETUA RAPAT :Oke baik disetuju pak, setuju yah

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kembali kepada Meteri Keuangan. Baik saya kira pasal 7 sudahyah,

F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Ya tadi penulisan, dari segi penulisan Kumdang yah.

PEMERINTAH/DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM:Terima kasih bapak pimpinan,Sebenarnya ini sudah baku, dapat dilihat dari poin 2,3,7 Undang-undang

nomor 10 tahun 2004. saya bacakan saja bahwa pengacuan 2 atau lebihterhadap pasal atau ayat yang berurutan. Tidak perlu menyebutkan pasal demipasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan praktissampai dengan ini jadi demikian terima kasih bapak pimpinan.

55

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Saik, saya kira dapat disetujui yah.

(RAPAT: 5ETUJU)

A/ham du/illah, pasa/ 19

F-PG (NU5RON WAHID, 55) :Kami usul pasal 19 ketua, untuk ditambah dalam penjelasan ayat demi ayat

tentang kebijakan industri nasional itu siapa yang menetapkan dijelaskandidalam penjelasan. Supaya masing-masing departemen itu tidak membuatpolecy industry nya masing-masing sendiri secara sektoral.

KETUA RAPAT :Saya kira bisaditerim ya pak, pak Dirjen atau pak Sekjen mengenai ini

fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3)diberikan berdasarkan atas kebijaksanaan industri nasional. Silahkan pak sekjendisini ada utusan dari perindustrian.

PEMERINTAH :Saya pikir tidak apa-apa pak, hanya masalahnya kemudian kebijaksanaan

industri nasional itukan macam-macam pak. kebijaksanaan industri nasional dariESDM, kebijaksanaan industri nasional dan sebagainya. Seringkali memangdidalam berbagai peraturan perundang-undang misalnya yangsering bikin rancuitu ditetapkan oleh menteri terkait. menteri terkait itu yang dimaksudkan padawaktu membahas barangkali menteri X, tapi pada penerapannya seringkalimerasa menteri itu terkait. Jadi kalau lebih jelas, sebetulnya lebih jellas siapapak disini.

KETUA RAPAT :Tadi kalau tidak salah pak, Dirjen pajak mwengatakan bahwa industri

nasional keputusannya vukan oleh menteri tetapi oleh peraturan Pemerintah. tadiwaktu diskusi ada berkembang demikian. Silahkan pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PAJAK:Sebetulnya bukan peraturan Pemerintah pak, yang kami maksud tadi pasti

kalau pakai kata nasional itu pasti kabinet memutuskan sebelum disyahkan o/ehseorang menteri. Tidak mungkin kalau sudah kebijakan nasional itu menteri itumembuat sendirian begitu.

KETUA RAPAT :Jadi lengkapnya bagaimana pak,

PEMERINTAH :Ada usulan pak, itu ditambah dengan yang ditetapkan Pemerintah kebijakan

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. tapi kembali lagi pokokpermasalahannya supaya tidak rancu sebetulnya. Jadi itulah sebetulnya yangkita mau jaga pak. Nanti pelaksanaannya bisa ramai. Jadi mungkin kalau darikami diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan olehPemerintah.

56

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Tapi sebetulnya kita gampang, saja kita lihat Perpres nomor 9 siap ayang

ditugaskan Presiden disitu. Jelas sekali menteri perindustrian. Disamping jugamelaksanakan tugas-tugas pemerintahan bidang perindustrian menteridepartemen itu mengajukan usul kepada presiden dalam rangka kebijakannasional pada departemennya.

KETUA RAPAT :Saya kira pak dengan yang ditetapkan Pemerintah saya kira

F-PPP (H. EFIYARDI ASDA) :Pimpinan, saya rasa mengenai yang ini yah kalau ditaruh didalam

penjelasan itu kayanya rancu dan saya harapkan ini maksa ada dibatang tubuh.Dan kalau dibatang tubuh ditaruh ya memang saya setuju dengan ini yangditetapkan oleh Pemerintah. Kalau seandainya ditetapkan hanyta berdasasrkannasional walaupun kata pak Irmadi tadi disini hanya berdasarkan Kepres kemarinitu oleh Departemen perindustrian, saya rasa nanti Departemen lain juga merasaberkepentingan juga begitu. Tetapi kalau ditetapkan oleh Pemerintah itu sudahjelas Pemerintah menetapkan. Begitu Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik pak usulan dari Pemerintah dapat disetujui pak.

PEMERINTAH :Pemerintah yang mengusulkan pak,

KETUA RAPAT :Ya ya, artinyakan saya takut nantinya dicabut, kalau sudah masuk tidak

boleh dicabut yah. baik pak dapat disetujui pak.

(RAPAT : SETUJU)

Ah sekarang ada satu yang terlewat pak ini usulan

AHLI BAHASA:P nya kapital pak Pemerintah

KETUA RAPAT :Pasal 20 yah,Ini pasal 20 pak jadi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk PerseroanTerbatas. Pak sekjen, jadi ini substansinya saja dulu.yang ini pak fasilitassebagaimana dimaksud dalam pasal 18 tidak berlaku bagi penanamanmodal asing yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.

F-PD (IR. H. MHD. YUSUF PARDAMEAN, NST) :Pimpinan,Alangkah baiknya kalau itu dimasukkan saja ke ayat (8) saja Pimpinan.

KETUA RAPAT :Nanti ini dulu Pemerintah ini ya pak,

F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Ini dari Pemerintah, ini dari Pemerintah

57

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Inikan saya kasi comen dari Pemerintah,

PEMERINTAH :Ya saya rasa ini konsisten dari awalnya juga pak, dari badan usaha yang

kita pikirkan pada waktu itu perdebatan kita dari sejak bulan Desember pak.

KETUA RAPAT :Oke dapat disetujui yah. jadi kalau Pemerintah sudah memberikan

Komentar kita berlega hati. Dapat disetujui pak,

(RAPAT : SETUJU)

Silahkan ibu bahasa,

AHLI BAHASA:Atas izin pak sekjen, tadi ada pertanyaan dari pak Dirjen kalau kata

diberikan ada 2, tadi saya sudah konsultasi dengan perundang-undangan karenaitu menyangkut pengacuan pasal, ternyata itu bisa dihilangkan pak. Jadi fasilitassebagaimana dimaksud jadi itu bisa. Jadi fasilitas sebagaimana dimaksud Jadifasilitas sebagaimana dimaksud

KETUA RAPAT :Terus yang bawah bu, sudah oke. Baik saya kira ini sudah habis,

pembahasan ini, ada tadi yang saya katakan ada yang tertinggal.

F-PO (IR. H. MHO. YUSUF PAROAMEAN, NST) :Pimpinan,Ini perlu juga kita cermati pimpinan. Dengan bertambahnya pasal 20 itu,

maka pasal 21 terus sampai keujung itu berubah.

KETUA RAPAT :Jadi nanti kita legal drafter sama Sekretariat kita sesuaikan. Silahkan pak.

AHLI BAHASA:Kecil pak, karena tidak mengacu kepada nama perseroan tertentu, tetapi

itu masih merupakan kata umum.Bukan pak jenis perusahaan ada perseroan terbatas, kemudian bentuknya

apalagi.

F-PO (IR. H. MHO. YUSUF PAROAMEAN, NST) :Dan perseroan terbatas itu sendirikan itukan nama lembaga.

AHLI BAHASA:Kalau perseroan terbatas telkom baru itu kapital. Kalau perseroan terbatas

tidak. kalau perseroan terbatas, telkom begitu baru kapital.

KETUA RAPAT :Baik terima kasih pak, saya kira mau kabur. Sebab ini ada satu yang

tertinggal, tapi ada bapaklah. Jadi bapak sekalian ada satu yang kelewat. Jadiini pasal 18 usulan yang saudara Zul yah, yang dimana adalah huruf j yah, gituyah. di ayat (3) yang i, i nya sudah diinikan, inikan ada huruf j. Yaitu industriyang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksididalam negeri. Apa ....... sudah masuk itu, sudah masuk yah. jadi tadi disinitidak dibahas oleh pak Dirjen tadi. Tapi dapat disetujui yah, oke yah saya ketoklagi supaya lebih afdol

58

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

(RAPAT : SETUJU)

Baik bapak sekalian, saya kira tugas Panja sudah selesai, jadi tinggal adakelembagaan. Satu, dan dua yang dikonsutasikan tadi yaitu huruf e ya pak.

F-PPP (H. EFIYARDI ASDA) :Pimpinan, coba lihat itu keatas sedikit,

KETUA RAPAT :Saya kira pak sekjen demikian yah,

F-PPP (H. EFIYARDI ASDA) :Ya ya tunggu tunggu Pimpinan sebentar, sebentar saya Iihat dulu.Jadi maksud saya yang terbatas hanya kepada ini-ini saja yang dianggap

KETUA RAPAT :Ooh ini sudah diputuskan tadi pak. Melalui lobby pak. Sudah loby kemudian

diskusi, sudah diketok.

F-PPP (H. EFIYARDI ASDA) :Oke setuju.

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE):Pimpinan,Maksudnya pelabuhan tidak masuk begitu,

KETUA RAPAT:Baik saya kira tinggal 2 pak sekjen yah

AHLI BAHASA:Boleh koreksi bahasanya sedikit,

KETUA RAPAT :Ooh boleh-boleh bu.

AHLI BAHASA:Pada kalimat pengantarnya jadi penanaman modal yang mendapat fasilitas

sebagaimana dimaksud pad ayat (2) adalah kalau paling tidak diganti katasekurang-kurangnya yang memenuhi salah satu kriteria. Karena itu paling tidakitu kesannya bahasa Iisan paling tidak. jadi adalah sekurang-kurangnya yangmemenuhi salah satu kriteria ya.

PEMERINTAH :Adalah sekurang-kurangnya jadi sebelum yang.

AHLI BAHASA:Ya jadi diletakkan didepan yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu

kriteria :

KETUA RAPAT :Baik bapak Ibu yang saya hormati, sudah jelas dan sebagaimana

dilaporkan kita masih ada 2 hal yang perlu diangkat ke pansus yang pertamaadalah

pasal 28 ayat (7)e dan ;pasal25 ayat (31) yaitu kelembagaan.

59

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Jadi ini 2 yang perlu nanti dilaporkan kepada Pansus, silahkan apa adayang disampaikan.

PEMERINTAH :Kami tadi kembali kepada permohonan 10 menit itu pak tadi. Tadi ada

permintaan supaya melaksanakan memilih antara 2 kalimat. Dan tadi kamiminta waktu 10 menit pak untuk mendiskusikan apa yang tadi menurut sayamemang sudah kami lemparkan, tetapi dalam lobby kami mengatakan belumdapat gry/ite nya. Jadi mungkin di pasal 28 ayat (7)e.

KETUA RAPAT :Jadi maksud bapak, mau di bahas lagi itu, ada putusan.

PEMERINTAH :Iya pak, karena tadikan ditanyakan, apakah Pemerintah mau kembali

kepada usulan yang disampaikan Pemerintah tadikan begitu pak. Iya kan yangsaya bacakan tadi ini yang saya berikan tadi kepada bapak waktu diruangan.Jadi penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakanmodal asing, yang berasal dari modal peran Pemerintah negara lain, yangdidasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintahnegara lain. Itu dasar yang kita sampaikan tadi yang diminta oleh saya apakahtadi leh bapak Ketua Komisi apakah Pemerintah mau berpegang kepada itu.setelah saya konsultasikan iya pak bisa.

KETUA RAPAT :Oke jadi itu e' 1 ya pak. Baik

PEMERINTAH :Sekalian pak, nanti kalau bisa ditayangkan.

KETUA RAPAT:Sambil menunggu rencananya pak sekjen, kalau ini hari ini selesai jadi hari

ini selesai berarti tinggal satu pasal lagi yang belum terselesaikan. Yaitu pasalkelembagaan. Kelembagan itu juga Cuma satu ayat. Oleh karena itu, rencanadari Panja besok jam 14 atau jam 3 laporan Panja ke Pansus. Hanya laporansaja. Saya kira bagaimana pak Sekjen

PEMERINTAH :Insya allah setuju pak,

KETUA RAPAT :Setuju yah, alhamdulillah setuju jadi kita rencananya besok jam 15.00

laporan Panja ke Pansus hanya meninggalkan satu. Kemudian jugapengumuman, atau permohonan, dalam pembahasan nomor-nomor pasal,tentunyakan tadi ada perubahan. Nah oleh karena itu legal drafter dariPemerintah bersama dengan Sekretariat komisi Vi jangan dulu pulang. Jadi kamimohon supaya besok kita sudah bisa rampung dan dilaporkan ke Pansus sudahrapih ya pak Sekjen yah.

60

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc):Ya saya sebelum pemerintah, ketua, besok itu jam 2 atau jam 3 laporan

panja ke pansus. Dan kita upayakan besok itu sudah bisa selesai semualah.Baru hari Jum'akan tetapi, karena hari Senin libur. Kalau kita targetkan hariSelasa ini mau kita syahkan di paripurna, hari Jum'at ini harus apa hari Jum'atjam berapa sudah pengesahan, begitu. Jum'akan tetapi misalnya jam berapa,jum'at misalnya jam 14, ya inikan Pemerintah harus hadir. Sebab hari SeninIibur. Jadi hari Selasa jadi kita rancang dari sekarang.

F-PO (IR. H. MHO. YUSUF PAROAMEAN, NST) :Pimpinan, tapi saya rasa apa yang dikatakan Pak Rambe tidak semudah

itu, kalau membawa ke paripurnakan ke Bamus dulu Pimpinan. Jadi kitalaporkan ke Bamus dulu keinginan kita ini. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :Ya jadi kitakan lapor. Tapi bisa diselesaikan pembicaraan tingkat I itu sudah

bisa dilaksanakan. Yaitu mungkin hari Senin, atau barangkali Jumat. Kanpembicaraan tingkat I. Jadi jumatnya jadi tingkat II nyakan berarti sudah sahlah.Tinggal menunggu waktu sajakan. Jadi inikan berarti bahwa ini kita sudahselesai, kan demikian. Kalau umpamanya kita mekanismenya sesuai dengantata tertib, makanya kita lapor dulu kepada Bamus, bamus menjadwalkan yangakan datang ya untuk ke paripurna.

F-POIP (H. IRMAOI LUBIS) :Pak pimpinan,Dulu ada wacana-wacana sebelum kita finalkan ini. Kita semacam

mengadakan uji sahi ataupun apa istilahnya dengan mengundang para ini, barukita masuk kepada Pansus, apakah masih bisa.

KETUA RAPAT :Tapi mungkin waktunya habis ya pak.

F-PG (DR. H.M. AZWIR OAINYTARA, MBA) :Saya kira tidak perlu pak, sudah shoheh nih. Sudah setengah tahun kita

bahas masa kita shoheh-shoheh.

KETUA RAPAT :Silahkan lanjut pak, pak sekjen.

PEMERINTAH :Ya pak,penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal

asing, yang berasal dari negara lain, yang didasar atas perjanjian yang dibuatoleh Pemerintah dan Pemerintah negara lain. Ditambah koma saja pak setelahnegara lain ada koma. Baris kedua.

KETUA RAPAT :Baik yah.

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Dibuat oleh Pemerintah P nya huruf besar pimpinan.

KETUA RAPAT :Dibuat oleh Pemerintah ini alih bahasa baru,

61

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

AHLI BAHASA:Penanaman P nya itu keeil. Awal e itu depan dekat e

PEMERINTAH :Kemudian ada kata dan disitu yang mengganggu pak sebelum yang paling

terakhir ada dan apakah memang, saya rasa dan itu kebablasan pak itu. katapaling terakhir.

AHLI BAHASA:Memang harus ada pak, karena akhir perineian.

KETUA RAPAT :Akhir perineian katanya harus ada pak, oke bapak sekalian jadi hasil loby

dari oke pak, baik saya kira dapat disetujui, karena ini usulan Pemerintahkemudian disetujui oleh Dewan, dapat disetujui pak,

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, saya kira selesailah, jadi sekali lagi saya mohon kepada legaldrafter dan ahli bahasa dari Pemerintah sebelum pulang kita berkumpul diSekretariat untuk menyesuaikan pasal-pasal yang masih perlu perubahan. Ibudan Bapak sekalian, alhamdulillah kita tinggal satu ayat, yaitu ayat (3.1) jadi iniada setingkat, nah inikan Cuma setingkat menterinya dihilangkan itu beres. Olehkarena itu, pak sekjen jadi sesuai pembiearaan tadi, bahwa kita besok jam 15.00kita akan melakukan rapat Pansus yaitu laporan panja ke Pansus hanya itu sajapak. Saya kira nanti kita besok tentunyakan Pansus yang akan menetukanmengenai jadwal selanjutnya.

Saya kira demikian, kami mohon Anggota Panja untuk hadir atau untukhadir ke Pansus untuk hadir pada jam 15.00 besok.

F-PKS (H. REFRIZAL) :Undangan jangan lupa ketua,

KETUA RAPAT :Kami persilahkan pak Sekjen mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan.

PEMERINTAH :Bapak Pimpinan dan Bapak-bapak dan ibu Anggota Panja yang terhormat,Saya atas nama teman-teman di Panja khususnya dari bagian Pemerintah,

mengueapkan banyak terima kasih atas segala dalam kaitan pembahasan ini,karena memang alot bagi kita pak, apalagi kalau kita mulai dariTim keeil, danalhamdulillah, pada hari ini, sebetulnya hari ini sudah saya tunggu dua tigaminggu yang lalu ya pak Rambe yah.

Alhamdulillah hari ini sampai juga saya detik ini dan kemudian saya bisabuka topi begitu pak, menjadi peserta saja. Dan tentunya kjepada pimpinan, baikPak Dudie, pak Agus, pak Lili dan pak Anwar serta pak Didik pak Ketua seearakhusus kami juga mengueapkan terima kasih atas kepemimpinannya didalammelanearkan panja ini. Kepada semua Bapak-bapak juga yang telah mengikutiini dengan kesabaran kami khususnya mengueapkan terima kasih. Terima kasihbanyak.

62

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Saya kira sama juga pak, kami atasnama pimpinan dan Anggota terima

kasih yang sebesasr-besarnya atas kesabaran keuletan ketangguhan khususnyabapak sekjen, yang dalam perjalanan ini saya kira kalau tidak salah 2 kali beliausakit, saya kira alhamdulillah pada hari ini bisa menyelesaikan tugas yangdiberikan kepada Panja.

Begitu pula kami mohon maaf, bila didalam diskusi dalam saran pendapatada argumentasi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapaksekalian, sekali lagi mohon maaf.

Saya kira demikian, kita tutup rapat panja ini dengan mengucapkanalhamdulillahirobil alamin.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.40 WIB)

Jaka ,14 Maret 2007.a.n. ETUA RAPAT

SEK TARIS RAPAT,

(.7ty

63

ARSIP D

AN DOKUMENTASI