1RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor . Tahun 2009 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR ...... TAHUN 2008 TENTANG BANGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor .. Tahun .. tentang Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah NomorTahun . tentang Bangunan. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247); 3. Undang-Undang nomor 10 Tahun Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan;
Mengingat
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03-D3); dilingkungan Daerah Kota
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05 seri D-5);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor .. tahun 2010 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor ) M E M U T U S K A N: Menetapka n : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2008 TENTANG BANGUNAN. B A B. I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Payakumbuh. Walikota adalah Walikota Payakumbuh. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan adalah Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh. Perizinan bangunan adalah perizinan yang diberikan Pemerintah Kota Payakumbuh kepada Pemohon yang dalam hal ini pemilik bangunan dan/atau kuasa pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah dan/atau menambah bangunan, renovasi bangunan, menutup dan/atau merubah tutup saluran/ drainase, merubah trotoar sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan. Penyelenggara bangunan adalah pemilik bangunan, penyedia jasa konstruksi bangunan , dan pengguna bangunan. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
3.4.
5.
6. 7.
38. Pengguna bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Mendirikan bangunan adalah kegiatan pekerjaan fisik konstruksi yang dilakukan pada persil kosong ataupun persil yang sebelumnya sudah ada bangunan, dalam pelaksanaannya sebagian atau keseluruhan pekerjaan fisik, termasuk pekerjaan menggali dan menimbun yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dimaksud. Merubah bangunan adalah kegiatan pekerjaan fisik konstruksi dengan merubah bentuk/ wujud fisik sebagian dan/atau seluruh bangunan tanpa merubah dan atau menambah luas bangunan asalnya. Menambah bangunan adalah kegiatan pekerjaan fisik konstruksi menambah luas bangunan yang sudah ada dan bangunan tambahan menyatu dengan bangunan asalnya. Renovasi bangunan adalah pekerjaan perbaikan bangunan yang dalam pelaksanaanya tidak terdapat pekerjaan menambah dan merubah bentuk bangunan asalnya. Menutup saluran/ drainase adalah pekerjaan menutup saluran/ drainase umum dengan konstruksi untuk jalan masuk persil dan/atau komplek bangunan. Merubah tutup saluran adalah pekerjaan merubah tutup saluran/ drainase umum dengan konstruksi untuk jalan masuk persil dan/atau komplek bangunan. Merubah trotoar adalah pekerjaan merubah bentuk trotoar untuk jalan masuk persil dan/atau komplek bangunan. Bangunan Gedung fungsi Hunian adalah bangunan gedung yang fungsi utamanya untuk hunian atau tempat tinggal. Bangunan gedung Fungsi Keagamaan adalah bangunan Gedung yang fungsi utamanya untuk kegiatan keagamaan dan/atau ibadah. Bangunan Gedung Fungsi usaha adalah bangunan gedung yang fungsi utamanya adalah untuk usaha. Bangunan gedung fungsi sosial budaya adalah bangunan gedung yang fungsi utamanya adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsi utamanya adalah untuk kegiatan khusus atau instalasi penting milik negara. Bangunan Gardu adalah bangunan penunjang kelistrikan. Tower/ menara adalah bangunan yang berdiri sendiri dan atau menyatu dengan bangunan induk dan atau bangunan lainnya dengan konstruksi beton dan/ atau besi dengan ketinggian diatas 12 meter, serta panjang dan/ atau lebar tapak bangunannya dibawah 15 % ketinggiannya dan menyatu dengan tempat kedudukannya. Tugu/ monumen adalah bangunan yang berdiri sendiri yang dimanfaatkan untuk peringatan dan atau lambang/ ciri tertentu dengan konstruksi permanent dan menyatu dengan tempat kedudukannya. Gapura/ gerbang adalah bangunan yang terletak membentang jalan dan atau di satu sisi jalan yang berfungsi sebagai batas wilayah/kawasan dan atau tanda-tanda memasuki wilayah/kawasan tertentu. Bangunan iklan / reklame adalah bangunan yang dikonstruksikan tersendiri yang menyatu dengan tempat kedudukannya dan digunakan untuk
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22.
23.
24.
25.
4pemasangan iklan/ reklame produk dan atau kegiatan tertentu dengan nama dan bentuk apapun juga seperti billboard/ Reklame papan, bando jalan, Jembatan Penyeberangan, halte, megatron, videotron, large electronic display (LED) dll. 26. Taman adalah ruang yang disediakan dan ditanami tanaman hias dan atau pohon pelindung yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang dilokasikan tersendiri maupun yang berada sepanjang pinggir jalan. Pagar yang bukan kelengkapan bangunan gedung adalah pagar yang dibangun tersendiri yang bermanfaat sebagai pengamanan kawasan tertentu yang bukan merupakan kelengkapan bangunan rumah tinggal, bangunan sosial dan atau bangunan usaha. Bangunan pembangkit adalah bangunan yang merupakan kelengkapan dan pengaman bangunan pembangkit listrik, baik yang diusahakan oleh perorangan maupun oleh Badan Usaha Milik Negara. Bangunan pengambilan/ Intake dan bangunan pengolahan air minum adalah bangunan pengambilan air dari sungai dan/atau sumber sumber- tertentu termasuk bangunan reservoir dan bangunan pengolahan untuk air minum. Bangunan penyimpanan cairan bawah tanah dan/atau tangki pendam adalah bangunan yang dipakai untuk penyimpan BBM, air dan/atau cairan lainnya yang ditanam dibawah tanah dengan konstruksi apapun juga. Bangunan drainase dan atau saluran dengan konstruksi adalah saluran pengaliran umum yang telah disediakan oleh pemerintah dan atau pihak lain. Bangunan trotoar adalah bangunan pedestrian yang disediakan untuk pejalan kaki baik yang dibangun pemerintah maupun dibangun pihak lain. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat, lansia dan orang yang memiliki keterbatasan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, lansia dan orang yang memiliki keterbatasan guna mewujudkan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Lingkungan adalah area sekitar bangunan atau kelompok bangunan yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat, lansia dan orang yang memiliki keterbatasan. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar. Lanjut usia, selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Orang yang memiliki keterbatasan adalah orang yang pada waktu tertentu tidak dapat beraktifitas sebagaimana orang normal seperti orang hamil, orang yang mengalami sakit pisik sementara dan anak balita. Fungsi Utama Bangunan adalah fungsi yang dominan dalam pemanfaatan suatu bangunan, disamping adannya fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama, sesuai dengan peruntukan kawasan.
27.
28.
29.
30.
31.32. 33.
34.
35.
36.
37. 38.
39.
BAB II PERIZINAN BANGUNAN
5Bagian Pertama UmumPasal 2 Perizinan Bangunan adalah kegiatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang dalam hal ini oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan . Pasal 3 Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin Payakumbuh terhadap kegiatan : yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota
1. 2.3.
mendirikan Bangunan; merubah dan/ atau Menambah Bangunan; renovasi Bangunan; menutup dan/ atau Merubah Tutup Saluran/ Drainase; merubah Trotoar. Pasal 3
4. 5.
Izin Mendirikan Banguan diberikan kepada perorangan dan/ atau badan hukum dan/atau kelembagaan berdasarkan permohonan yang diajukan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sesuai dengan fungsi/ peruntukan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Perizinan BangunanParagraf 1 Bangunan Gedung Pasal 4 Perizinan Bangunan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 untuk bangunan gedung meliputi :
1. 2. 3.
bangunan gedung fungsi hunian meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret / barak, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara, bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, mushalla, gereja dan kelenteng, bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal , bangunan tempat penyimpanan/ gudang dan stasiun Pengisian BBM, bangunan gedung fungsi sosial budaya meliputi gedung pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, gedung olah raga, gedung pertemuan dan gedung pelayanan umum, bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan/ komplek militer. Pasal 5
4.
5.
Untuk Bangunan Gedung diluar yang ditetapkan diatas akan dilakukan penjenisan fungsinya dengan fungsi yang bersamaan atau berdekatan dari segi pemanfaatannya. Paragraf 2
6Bangunan Bukan Gedung Pasal 6 Perizinan Bangunan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 untuk bangunan bukan gedung meliputi :
1. tower/ menara, 2. bangunan reklame/ Iklan dengan struktur tersendiri dan dimensi diatas 1.2 x2.4 meter dan bangunan Halte.
3. bangunan Gardu, 4. tugu/ monumen, 5. gapura/ gerbang, 6. pagar yang bukan kelengkapan bangunan gedung, 7. bangunan pembangkit, 8. bangunan pengambilan/ Intake dan bangunan pengolahan air minum, 9. bangunan penyimpanan cairan bawah tanah dan/atau tangki pendam, 10. bangunan penutup drainase dan/ atau saluran dengan konstruksi dan , 11. bangunan perubahan trotoar. Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Institusi penyelenggara Perizinan BangunanParagraf 1 Lurah Pasal 6
(1)
Lurah memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang akan mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Rekomendasi yang diberikan menyangkut dengan :
(2)
a.
Surat surat dan status tanah / persil dimana bangunan akan didirikan dan menyatakan bahwa tanah/ persil tidak dalam sengketa, dan b. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun terakhir untuk persil dimana bangunan akan didirikan. (3) Rekomendasi tidak diperlukan untuk bangunan milik pemerintah yang status kepemilikan tanah/ persil jelas milik pemerintah. Lurah melegalisasi Surat Kuasa dari nama yang tercantum dalam surat-surat tanah kepada pemohon, untuk tanah/ persil yang pemohon Izin Mendirikan Bangunan bukan pemilik tanah. Lurah melegalisasi Surat Pernyataan Kepala Waris dan/atau kepala kaum untuk tanah yang berstatus milik kaum yang belum memiliki Sertifikat. Lurah Melegalisasi Surat Kesepakatan dari nama-nama yang tercantum dalam surat-surat tanah kepada salah satu nama yang ada didalamnya sebagai pemohon untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan. Lurah memberikan surat keterangan terhadap tanah/ persil dimana bangunan akan didirikan, bagi tanah/ persil yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)
(5) (6)
(7)
7Pasal 7
(1)
Pemberian pelayanan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pasal 6 tidak dapat dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (7). Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima, dan penyelesaian pelayanan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja. Bentuk dan format formulir isian yang diperlukan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6, sebagaimana terlampir . Paragraf 2 Camat Pasal 8
(2)
(3)
(1) (2)
Camat mengetahui dan menandatangani seluruh surat-surat dikeluarkan dan dilegalisasi Lurah sebagaimana dimaksud pasal 6.
yang
Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima, dan penyelesaian pelayanan tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja. Camat memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Lurah untuk terselenggaranya tugas-tugas dan kewajiban Lurah dalam pelayanan persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana mestinya. Parafgraf 3 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pasal 9
(3)
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan memberikan petunjuk atas nama Walikota kepada Camat dan Lurah tentang tugas dan kewenangan masing-masing dalam proses penyelenggaraan Perizinan Bangunan. Pasal 10
(1)
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menyelenggaraan Perizinan dengan prinsip pelayan prima dan mempedomani sepenuhnya :
a.
Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
b. Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002.
c. d. e.f.
Peraturan Daerah tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kota. Rencana Detail Tata Ruang Kota. Peraturan Zonasi (Zonning Regulation). Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
g.
Peraturan Daerah Kota Paykumbuh nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. h. Peraturan Daerah .tentang Bangunan. Kota Payakumbuh Nomor .. Tahun
i. Peraturan-Peraturan Pelaksanaan tentang penyelenggaran Izin mendirikan Bangunan.
8(2)Untuk percepatan pelayanan dan percepatan proses penerbitan Izin mendirikan Bangunan, Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan atas nama Walikota menandatangani Keputusan Izin Mendirikan Bangunan. Penandatangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk bangunan :
(3)
a.
Bangunan besar dengan luas lantai dasar diatas 1000 (seribu) meter persegi. b. Bangunan tempat ibadah. Bangunan Perumahan diatas 20 unit atau luas lahan diatas Bangunan pusat perbelanjaan.
c.5000 M2. d.
e. Toko Modern yang berbentuk Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan perkulakan.
BAB III PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNGBagian Pertama UmumPasal 11
(1)
Sebelum pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Pemohon atau kuasa pemohon meminta penjelasan dan formulir isian di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan . Permohonan Izin Mendirkan Bangunan beserta kelengkapannya disampaikan kembali ke Dinas Tata Ruang dan Kebersihan serta sekaligus pembayaran biaya Izin mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan yang sudah diterbitkan diambil di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan ntu sekaligus dengan Plank Nomor Izin Mendirikan Bangunan.
(2)
(3)
Bagian Kedua Prosedur dan PersyaratanParagraf 1 Prosedur Pasal 12 Prosedur untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pasal 11 sebagai berikut:
a. b.
Pemohon dan atau kuasa pemohon meminta penjelasan dan formulir isian di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Pemohon dan atau kuasa pemohon mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota / Advice Planning ke Dinas Tata Ruang dan Kebesihan untuk mendapatkan Keterangan Rencana Kota / Advice Planning. Pemohon dan atau kuasa pemohon mempersiapkan Dokumen Rencana Teknis/ Gambar Rencana Bangunan berdasarkan Keterangan Rencana Kota/ Advice Planning yang diterima.
c.
9d. e. f.g. Pemohon dan atau kuasa pemohon meminta pengesahan Dokumen Rencana Teknis / Gambar Rencana Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Pemohon dan atau kuasa pemohon meminta rekomendasi dan legalisasi Surat-Surat tanah dikantor Lurah dan Kantor Camat setempat. Pemohon dan atau kuasa pemohon memasukkan kelengkapannya di Dinas Ruang dan Kebersihan. permohonan dan
Pemohon dan atau kuasa pemohon melunasi biaya Izin Mendirikan Bangunan pada saat pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan bagi permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Pemohon dan atau kuasa pemohon memngambil Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan setelah Keputusan Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan. Penyelesaian Izin mendirikan Bangunan bagi permohonan Izin mendirikan Bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung diterimanya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan beserta kelengkapnnya. Paragraf 2 Persyaratan Pasal 13
h.
i.
Persyaratan pengurusan Izin mendirikan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Pasal 14 Persyaratan administratif Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 13 adalah sebagai berikut:
a. b.
Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan,
Rekomendasi Lurah terhadap Status tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan, c. Surat Surat Tanah berupa salah satu dari : Copy Sertifikat Tanah.
Copy Sertifikat Tanah ditambah Surat Kuasa dari nama dalam Serrtifikat Tanah bagi pemohon yang bukan nama pemilik tanah dalam Sertifikat .
Copy Sertifikat Tanah ditambah Surat kesepakatan apabila nama dalam Sertfikat Tanah lebih dari 1 orang. Copy Akta. Surat Pernyataan Kepala Waris yang diketahui oleh Kepala Kaum dan Kerapatan Adat setempat serta disetujui oleh Lurah dan Camat dimana tanah/ persil berada. Surat Keterangan Lurah bagi tanah yang belum terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku. d. Copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tanah dimana bangunan akan didirikan. e. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku. Pasal 15
10Persyaratan teknis pengurusan Izin Mendirikan dimaksud Pasal 13 terdiri dari : a. Bangunan Gedung sebagaimana
Copy Advice Planning / Keterangan Rencana Kota. Dokumen Rencana Teknis/ Gambar Rencana Bangunan. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) .
b. c.
d. Dokumen Analisis Mengenani Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) sesuai Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup. Pasal 16
(1)
Advice Planning /Keterangan Rencana Kota sebagai salah satu pesyaratan teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung berisi ketentuan-ketentuan meliputi: a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan; b. Ketinggian maksium bangunan yang diizinkan;
c. Jumlah lantai/ lapis bangunan dibawah permukaan tanah;d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan jarak bebas minimum bangunan yang diizinkan;
e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan ; f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan ; g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diwajibkan ;h. KTB yang diizinkan, apabila membangun dibawah permukaan tanah dan i. Jaringan Utilitas Kota.
(2)
Untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana, Dokumen Rencana Teknis Pengurusan Izin mendirikan Bangunan Gedung terdiri dari data umum bangunan dan rencana teknis bangunan gedung. Data Umum bangunan gedung memuat informasi meliputi:
(3)
a. b. c. d. (4) a.
fungsi/Klasifikasi bangunan gedung; luas lantai dasar bangunan gedung ; total luas lantai bangunan gedung; rencana Pelaksanaan. Rencana Teknis Bangunan gedung meliputi :
gambar pra-rencana bangunan gedung terdiri dari gambar siteplan/ situasi Denah, Tampak, Potongan; dan
b.
spesifikasi teknis bangunan gedung. Pasal 17
Untuk Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, 2(dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lain pada umumnya serta bangunan gedung untuk kepentingan umum, disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 16 ditambah dengan :
11a. rancangan struktur secara sederhana/ prinsip; b. rancangan utilitas bangunan gedung secara sederhana/ prinsip; a. gambar Rancangan arsitektur yang terdiri atas gambar siteplan/situasi,denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan;
b. gambar rancangan Struktur terdiri dari gambar struktur bawah (pondasi),struktur atas termasuk struktur atap dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung;
c. gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal) terdiri atas gambar
sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung;
d. perhitungan struktur untuk bangunan 3(tiga) lantai atau lebih dan/ataubentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, dan
e. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal) ,Pasal 18
(1)
Gambar Rencana Teknis Bangunan Gedung dibuat atau dirancang dengan komputer program aplikasi Auto CAD atau program sejenis yang dirancang untuk Design Grafis berskala dan dengan hasil cetakan / Print Out dengan skala, dan atau cetak biru. Seluruh Dokumen Rencana Teknis dan/atau gambar rencana bangunan sebanyak 3 (tiga) rangkap ditandatangani oleh perencana dan penanggungjawab struktur. Dokumen Rencana Teknis dimintakan pengesahan di Dinas Tata Ruang sebelum pengajuan Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 19
(2)
(3)
(1)
Dokumen Rencana Teknis dibuat/ disusun berdasarkan Keterangan Rencana Kota dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diterima, yang didalamnya diatur dan dijelaskan : 1. peruntukan lokasi ; intensitas /Kepadatan Bangunan ; ketinggian bangunan ; Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ; Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ; Koefisien Daerah Hijau (KDH) ; Garis Sempadan (Muka) Bangunan ; dan Garis Sempadan (Samping dan Belakang) Bangunan,
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (2)
Dalam penyusunan Dokumen Rencana Teknis untuk bangunan gedung rumah tinggal, harus tergambar car port / parkir didalam persil yang direncanakan, sehingga parkir tidak dibebankan kepada jalan umum. Dalam penyusunan Dokumen Rencana Teknis untuk bangunan gedung fungsi usaha, sosial budaya dan fungsi keagamaan, harus digambarkan penyediaan parkir yang proporsional sesuai dengan fungsi dan kapasitas bangunan yang direncanakan.
(3)
12(4)Untuk bangunan fungsi usaha khusus bangunan gedung pusat perbelanjaan modern/ perkulakan perencanaan parkir ditempatkan pada basemen/ lantai dasar. Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis bangunan Gedung . Paragraf 4 Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pasal 20
(5)
(1)
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan oleh Pemohon dan atau kuasa pemohon ke Dinas Tata Ruang dan Kebersihan beserta kelengkapan dan persyaratannya. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan memberikan tanda terima resmi kepada pemohon dan atau kuasa pemohon dengan mencantumkan tanggal penerimaan berkas permohonan. Bentuk dan Format Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan Tanda terima berkas Permohonan sebagaimana terlampir. Pasal 21
(2)
(3)
(1)
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang lengkap administratif dan persyaratan teknis langsung ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
persyaratan Retribusinya
(2)
Retribusi yang sudah ditetapkan langsung dilakukan pembayaran oleh pemohon. Pemancangan batas-batas dan perletakan bangunan dilapangan dapat dilaksanakan bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah dilunasi Retribusinya. Pasal 22
(3)
(1)
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang tidak memenuhi Persyaratan Administratif maupun persyaratan teknis akan diberitahukan pada saat pengajuan Permohonan Izin mendirikan Bangunan. Bagi Permohonan Izin mendirikan Bangunan yang persyaratan Administratif maupun persyaratan teknis yang tidak lengkap dan baru diketahui setelah pengajuan Permohonan, akan diberitahukan secara resmi terhadap kekurangan tersebut. Setelah diberitahukan secara resmi terhadap kekurangan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebanyak 3 kali, pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, terhadap Permohonan tersebut dapat diberikan penolakan. Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada pemohon/ kuasa pemohon secara tertulis sebagaimana format terlampir.
(2)
(3)
(4)
Bagian Ketiga Proses Izin Mendirikan Bangunan Gedung
13Pasal 23
(1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diterima oleh Dinas Tata Ruangdan Kebersihan dicatat pada agenda umum Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku Register Bidang Tata Bangunan dan Perizinan. (3) Setiap berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan di beri lampiran Lembar Kendali Pengolahan dengan mencatatkan seluruh data penting Dokumen Permohonan didalamnya, yang berisikan : a. b. c. Bangunan. Nama dan Alamat Pemohon. Lokasi Bangunan yang direncanakan. Kelengkapan Permohonan Izin Mendirikan
d.Ruang dan Kebersihan. e. f. g. h. Pekerjaan. sebagaimana lampiran
Ruang Saran dan Pertimbangan Kepala Dinas Tata Catatan dan alur pengolahan. Lembaran Penelitian lapangan Catatan Pemberian Keputusan dan penyerahan IMB. Lembaran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan
(4) Bentuk dan format Lembar Kendali Pengolahan Izin Mendirikan BangunanPasal 24
(1)
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan gedung yang telah dicatatkan dalam register dan diberi lembar kendali pengolahan sebagaimana dimaksud pasal 23 dihitung Retribusi Izin Mendirikan Banguan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatatkan dalam lembaran penghitungan Retribusi dan ditandatangani Kepala Seksi Perizinan. Bentuk dan format lembaran perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Bangunan.
(2)
(3)
Bagian Keempat Pemberian Keputusan.Pasal 25 (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah memenuhi persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis dapat diberikan Keputusan Penetapan Pemberian Izin mendirikan Bangunan. Keputusan Penetapan Pemberian Izin mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan atas nama Walikota. Penandatanganan Keputusan Penetapan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikecualikan untuk bangunan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 ayat (3) Peraturan ini.
(2) (3)
14(4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan lampiran ketentuan teknis dan ketentuan biaya serta ketentuan umum pelaksanaan bangunan dilapangan. Izin Mendirikan Bangunan yang sudah ditetapkan dengan Keputusan, dibuatkan Kutipan Keputusan beserta lampirannya dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon setelah biaya Izin Mendirikan Bangunan dilunasi. Bentuk dan Format Keputusan dan Kutipan Keputusan Penetapan Izin Mendirikan Bangunan gedung beserta lampirannya sebagaimana terlampir. Pasal 26 Pemilik bangunan gedung dapat mengajukan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:
(5)
(6)
a.
Pembuatan duplikat/ kopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan Pernyataan hilang tertulis dari pemegang Izin Mendirikan Bangunan. b. Pemecahan Dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
Bagian Kelima Pelaksanaan PekerjaanPasal 27
(1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung
yang sudah diterbitkan dan telah dilunasi biayanya sudah dapat memulai kegiatan fisik dilapangan.
(2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah petugasDinas Tata Ruang dan Kebersihan melakukan pemancangan batas-batas depan, samping dan belakang bangunan dan atau titik perletakan bangunan dilokasi rencana bangunan.
(3) Pemancangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas TataRuang dan Kebersihan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan dokumen Izin Mendirikan Bangunan dan pelunasan biaya IMB.
(4) Selama
pelaksanaan pekerjaan bangunan, dilokasi pekerjaan harus ditempatkan satu rangkap copy Izin Mendirikan Bangunan beserta Dokumen Rencana Teknis / Gambar Rencana Bangunan yang sudah mendapat persetujuan dan memasang Plank Nomor Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
(5) Bentuk dan Format Plank Nomor Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana lampiran.. (6) Pelaksanaan bangunan dilapangan harus sesuai dengan dokumen Rencana teknis / Gambar Rencana Bangunan yang telah mendapat persetujuan yang menjadi kelengkapan dari Dokumen Izin mendirikan Bangunan.
(7) Perubahan pelaksanaan dari Dokumen Rencana Teknis / Gambar RencanaBangunan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
Bagian Keenam PengawasanPasal 28
15(1)Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang sudah diterbitkan harus memulai pekerjaan dilapangan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung tanggal Izin Mendirikan Bangunan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pekerjaan masih belum dimulai, Izin Mendirikan Bangunan yang bersangkutan dapat dilakukan pembatalan. Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) masih dapat berlaku apabila pemegang Izin Mendirikan Bangunan mengajukan perpanjangan masa berlaku ke Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dengan alasan yang wajar dan pantas untuk diterima. Pasal 29 Selama Pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan dilapangan Dinas Tata Ruang dan kebersihan melakukan pengawasan sampai bangunan selesai dilaksanakan.
(2)
(3)
(1)
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diterima terhadap:
a. Garis Sempadan Bangunan / batas batas bangunan depan, belakang,samping kiri dan samping kanan dan atau titik perletakan b. Ketinggian Muka Lantai / Peil Bangunan. c. Perletakan Bangunan (Site Plann) d. Luas Bangunan. e. Koefisien Dasar dan Koefisien Lantai Bangunan. f. Bentuk / Penampilan Bangunan. g. Konstruksi .
h. Struktur dan penulangan Pondasi, Sloof, Kolom, Balok, Lantai, Tangga dll.Untuk bangunan berlantai lebih dati satu. i. j. Mekanikal dan Elektrikal termasuk penangkal petir untuk bangunan berlantai diatas III lantai. Sarana dan prasarana pemanfaatan bangunan gedung, serta fasilitas dan aksesibilitas khusus untuk bangunan besar dan bangunan untuk kepentingan umum. Sistim Pembuangan air hujan, air limbah dan tinja.
k. Pemakaian bahan bangunan. l. (1) Bangunan yang telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diterima, dibuatkan Berita Acara Pengawasan, dan khusus untuk bangunan Gedung selanjutnya diterbitkan Sertfikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
(2)
Pemberian Sertfikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan prinsip pelayanan Prima serta berdasarkan ketentuan yang ada, tidak dikenakan biaya.
BAB IV PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUKAN GEDUNGBagian Pertama Bangunan Tower / Menara
16Paragraf 1 Umum Pasal 30
(1)
Sebelum pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Pemohon atau kuasa pemohon meminta penjelasan dan formulir isian di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan . Permohonan Izin Mendirkan Bangunan beserta kelengkapannya disampaikan kembali ke Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dan atau kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sekaligus pembayaran biaya Izin mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan yang sudah diterbitkan diambil di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dan atau kantor Palayanan Terpadu Satu Pintu sekaligus dengan Plank Nomor Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 2 Persyaratan Pasal 31
(2)
(3)
Persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Tower/ Menara terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Pasal 32 Persyaratan administratif Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Tower / Menara sebagaimana dimaksud Pasal 31 adalah sebagai berikut:
a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, b. Rekomendasi Lurah terhadap Status tanah serta Pajak Bumi dan Bangunan. c. Surat Surat Tanah untuk tanah milik perorangan dimaksud berupa salah satudari : Copy Sertifikat Tanah.
Copy Sertifikat Tanah ditambah Surat Kuasa dari nama dalam Serrtifikat Tanah bagi pemohon yang bukan nama pemilik tanah dalam Sertifikat .
Copy Sertifikat Tanah ditambah Surat kesepakatan apabila nama dalam Sertfikat Tanah lebih dari 1 orang. Copy Akta. Surat Pernyataan Kepala Waris yang diketahui oleh Kepala Kaum dan Kerapatan Adat setempat serta disetujui oleh Lurah dan Camat dimana tanah/ persil berada. Surat Keterangan Lurah bagi tanah yang belum terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku. d. Bukti sewa menyewa tanah antara pemilik dengan perorangan dan atau badan hukum yang akan membangun/ mendirikan menara.
e. Surat Pernyataan Kesediaan masyarakat disekitar rencana pembangunanmenara dengan radius minimal sama dengan ketinggian menara, dan Pernyataan dimaksud diketahui oleh RT,RW, Kepala Kelurahan dan Camat setempat.
17f. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/ atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Untuk
menara telekomunikasi ditambah dengan Surat Jaminan dari Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi , terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan struktur dan radiasi yang berakibat merugikan nyawa dan harta benda disekitar bangunan menara dengan radius minimal sama dengan ketinggian menara. h. Copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tanah dimana bangunan akan didirikan. i. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku. Pasal 33 Persyaratan teknis Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Tower / Menara sebagaimana dimaksud Pasal 31 adalah sebagai berikut: (1) Advice Planning meliputi: /Keterangan Rencana yang Kota berisi ketentuan-ketentuan pada lokasi
a. Fungsi bangunan bersangkutan;
gedung
dapat
dibangun
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan jarak bebas minimum bangunan yang diizinkan; c. d. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diwajibkan. fungsi/Klasifikasi bangunan Menara/ Tower; luas lantai dasar bangunan Menara/ Tower ; ketinggian Menara/ Tower.
(2)
Data Umum Bangunan Bukan Gedung memuat informasi meliputi:
e. f. g.(3)
Rencana Teknis Bangunan gedung meliputi :
a. gambar pra-rencana bangunan Menara / Tower terdiri dari gambarsiteplan/ situasi Denah, Tampak, dan c.
b. spesifikasi teknis bangunan Menara / Tower.rancangan struktur secara sederhana/ prinsip; Pasal 34
(1)
Gambar Rencana Teknis Bangunan tower / menara dibuat atau dirancang dengan komputer program aplikasi Auto CAD atau program sejenis yang dirancang untuk Design Grafis berskala dan dengan hasil cetakan / Print Out dengan skala, dan atau cetak biru. Seluruh Dokumen Rencana Teknis dan/atau gambar rencana bangunan sebanyak 3 (tiga) rangkap ditandatangani oleh perencana dan penanggungjawab struktur. Dokumen Rencana Teknis dimintakan pengesahan di Dinas Tata Ruang dan kebersihan sebelum pengajuan Izin Mendirikan Bangunan. Pasal 35
(2)
(3)
Dokumen Rencana Teknis dibuat/ disusun berdasarkan Keterangan Rencana Kota dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diterima, yang didalamnya diatur dan dijelaskan :
181. 2. 3. 4. Peruntukan lokasi, Intensitas /Kepadatan Bangunan, Ketinggian bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Garis Sempadan (Muka) Bangunan, Garis Sempadan (Samping dan Belakang) Bangunan,
5. 6.7.
8.
Bagian Kedua Bangunan Reklame / IklanParagraf 1 Umum Pasal 36 Izin pembangunan/ pemasangan bangunan iklan/ reklame bertujuan untuk : a. mengatur penempatan agar tidak mengganggu fasilitas umum seperti trotoar/ jalur pedestrian, pelataran parkir dll ; b. mengatur ketinggian dan kanopi bangunan tidak mengganggu lalu lintas kendaraan pada jalur bersangkutan;
c. mengatur dimensi dan kanopi bangunan
tidak menutupi pandangan orang terhadap fasilitas-fasilitas penting dan atau kawasan-kawasan tertentu yang harus terbuka ;
d. mengatur dimensi dan bentuk bangunan harus memenuhi kaidah kaidah estetika dan serasi dengan lingkungannya;
e. bangunan reklame yang ditempatkan / disatukan dengan konstruksi lainseperti bangunan gedung dll, dapat dijamin tidak akan menimbulkan bahaya terhadap bangunan serta penghuni dan pengguna bangunan dimaksud; f. mengatur agar Bangunan Iklan/reklame tidak saling menutup terhadap bangunan iklan/reklame lainnya ; g. mengatur agar Bangunan iklan/ reklame memberikan kontribusi terhadap keindahan kota ; h. mengatur penetapan usia konstruksi agar tidak menimbulkan bahaya terhadap orang, benda/ properti dan aktifitas yang ada disekitar berdirinya bangunan iklan/reklame ;
19i. mengatur kepastian kekuatan tapak/kaki, tiang dan kanopi untuk menerima beban sendiri, beban tambahan, beban angin dan beban lainnya yang ditimbulkan fenomena alam seperti gempa dll. Paragraf 2 Lingkup Pasal 37 Lingkup perizinan pembangunan bangunan iklan/ reklame sebagai mana dimaksud Peraturan Walikota ini meliputi: a. penentuan lokasi penempatan bangunan iklan/ reklame sesuai fungsi dan rencana pemanfaatan ruang ; b. perletakan kaki/ tapak bangunan; c. dimensi kanopi/ panel penempatan iklan/ reklame ; d. ketinggian maksimal ambang atas kanopi/ panel penempatan iklan/reklame ; e. ketinggian minimal ambang bawah kanopi/ panel penempatan iklan/reklame dengan jalur pedestrian/ trotoar dan permukaan jalan yang berada langsung dibawah panel ;
f. konstruksi dan Struktur kaki/ tapak bangunan, tiang bangunan dan kanopi.
Paragraf 3 Prosedur dan Persyaratan Pasal 38 (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik mengajukan Permohonan penetapan lokasi pendirian bangunan iklan/ reklame kepada Walikota Payakumbuh ub. Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan .
(2) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menetapkan lokasi pendirian bangunan iklan/reklame setelah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. (3) Setelah mendapatkan penetapan lokasi, Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan kepada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. (4) Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik mengambil Izin Mendirikan Bangunan iklan/reklame setelah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 39 (1) Dalam pengajuan Permohonan penetapan lokasi, Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik melampirkan gambar pra rencana.
(2) Bentuk dan format permohonan sebagaimana lampiran .. .(3) Persetujuan penetapan lokasi merupakan persyaratan untuk mengajukan Permohonan Izin mendirikan Bangunan. Pasal 40
20(1) Untuk pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: a. dokumen Rencana Teknis Bangunan berupa gambar teknis konstruksi dan gambar rencana struktur bangunan dengan skala, ukuran dan keterangan lengkap, b. persetujuan penetapan lokasi ; c. izin Pemakaian tanah dari pemilik tanah apabila penempatan bangunan berada bukan pada fasilitas umum milik pemerintah daerah ; d. izin Pemakaian bangunan dari pemilik bangunan apabila bangunan iklan/ reklame ditempatkan pada bangunan gedung ; e. surat Pernyataan dari pemilik/ pengusaha yang berisikan bahwa kekuatan konstruksi sudah menjamin beban yang diterima oleh bangunan iklan/reklame baik beban sendiri maupun beban tambahan dan bangunan iklan tidak membahayakan orang maupun property yang ada disekitar, serta apabila menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan kerugian jiwa serta fisik manusia maupun harta benda, menjadi tangungjawab pemilik/ pengusaha bangunan iklan/reklame ; (2) Bentuk dan format Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Iklan/reklame sebagaimana lampiran 2 Peraturan ini.
Paragraf 4 Izin Mendirikan Bangunan Pasal 41 (1) Izin Mendirikan Bangunan iklan/reklame dapat diproses setelah mendapatkan Izin Penempatan bangunan iklan / reklame. (2) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diberikan setelah dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait sebagai berikut : a. Dinas Pekerjaan Umum . b. Dinas Perhubungan. c. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan asset. d. SKPD lain yang terkait. Pasal 42
(1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan iklan/ reklame diajukan kepada WalikotaPayakumbuh ub. Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 40 Peraturan ini.
(2) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menetapkan :a. Konstruksi dan struktur bangunan meliputi pondasi, tiang dan panel utama. b. Bentuk dan dimensi kanopi / panel iklan . c. Ketinggian ambang atas dan ambang bawah panel iklan.
21Pasal 43 (1) Konsep bersih Izin Mendirikan Bangunan iklan/ reklame disiapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dan diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan. (2) Izin mendirikan Bangunan yang sudah mendapatkan pengesahan disiapkan Kutipan Izin Mendirikan Bangunan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
(3) Bentuk dan format Keputusan Izin Mendirikan Bangunan dan Kutipan IzinMendirikan Bangunan sebagaimana lampiran Paragraf 5 Biaya Pasal 44 Biaya Izin Mendirikan Bangunan iklan/ reklame dibebankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk itu. Paragraf 6 Pelaksanaan Konstruksi Pasal 45 (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik melakukan persiapan pelaksanaan fisik konstruksi dilapangan dan penumpukan material yang diperlukan tanpa mengganggu aktivitas yang secara rutin berlangsung dilokasi pemasangan. (2) Persiapan yang dilakukan betul-betul maksimal seperti peralatan dan mesin serta tenaga kerja yang terampil dan terkoordinasi dengan baik , guna menghindari terhentinya pekerjaan pada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan terganggu dan atau membahayakan bagi orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi. Pasal 46 Pelaksanaan fisik konstruksi dilapangan harus sesuai dengan Dokumen Rencana Teknis yang diajukan dan disetujui dalam Izin Mendirikan Bangunan iklan/ reklame. Pasal 47 (1) Pekerjaan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja baik untuk pekerja maupun orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi. (2) Pelaksanaan pembangunan bangunan iklan/ reklame yang dapat mengganggu arus lalu lintas harus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan melaksanakan pekerjaan pada malam hari dan atau pada saat intensitas atau arus lalu lintas berada pada kondisi minimal. Pasal 48 (1) Perkuatan pelaksanaan konstruksi dengan memakai pengelasan atau baut harus mampu dan kuat untuk bangunan melaksanakan fungsinya dan tidak menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan dalam masa pemanfaatan yang diizinkan. (2) Perkuatan perletakan bangunan yang memakai beton maupun beton bertulang, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ SNI. Pasal 49
22Penyambungan arus PLN pada bangunan iklan/ reklame harus terjadinya kebocoran arus pada fisik bangunan. Paragraf 7 Pengawasan Pasal 50 aman dan tidak
(1) Selama pelaksanaan fisik konstruksi dilapangan Dinas Tata Ruang danKebersihan serta Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan Izin yang diberikan serta kesesuaian pelaksanaan struktur bangunan dengan rencana yang diajukan. (2) Apabila pelaksanaan pekerjaan dapat menganggu arus lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan juga harus mendapat pengawasan dari Dinas Perhubungan. Pasal 51 (1) Sebelum mengakhiri pekerjaan fisik dilapangan, Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik beserta pengawas pekerjaan harus meyakini betul seluruh pekerjaan konstruksi sudah selesai dan tidak ada lagi bagian-bagian pekerjaan yang dapat membahayakan orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi. (2) Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik bertanggungjawab atas pembersihan kembali lokasi pekerjaan dari sisa material, sisa galian dan bekas-bekas pekerjaan lainnya yang dapat merusak Kebersihan, ketertiban dan kemananan orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi. Paragraf 8 Pemanfaatan Pasal 52 Pemanfaatan bangunan oleh Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik atau pun pihak lain untuk pemasangan iklan/ reklame harus terlebih dahulu menyelesaikan perizinan serta memenuhi kewajibannya di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 9 Pemeliharaan dan Pembongkaran Pasal 53 (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau kuasa dari pengusaha dan atau pemilik, harus melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala terhadap bangunan iklan/reklame, antara lain terhadap:
a.
struktur bangunan terutama kaki/tiang/penyangga dari kemungkinan korosi yang dapat menyebabkan kegagalan konstruksi ,
b. c.
konstruksi bangunan secara keseluruhan terhadap perubahan yang terjadi akibat angin, gempa dan lain-lain fenomena alam, kemungkinan adanya kebocoran arus listrik terhadap konstruksi bangunan, dan
d.(2)
kemungkinan adanya bagian konstruksi yang dirusak dan atau dicuri yang dapat menyebabkan kegagalan konstruksi. Apabila bangunan Iklan / reklame sudah tidak dapat lagi difungsikan baik karena fisik bangunan yang sudah tidak layak, maupun karena sebab lain yang
23ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan atau tidak lagi dimanfaatkan oleh pemilik bangunan, maka pemilik bertanggungjawab membongkar kembali bangunan dimaksud. (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksudkan pasal (2) harus dilaksanakan dengan teknologi yang dapat mejamin pelaksanaan tidak mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja pembongkaran serta orang dan property yang ada disekitar bangunan. Apabila bangunan iklan/ reklame yang akan dibongkar berada dijalan umum , jalur pedestrian dan atau dilokasi keramaian, pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan pada malam hari dan atau pada saat intensitas atau arus lalu lintas dan intensitas lalu lalang orang berada pada kondisi minimal. Pemilik bangunan juga bertanggungjawab membongkar segera bangunan iklan/ reklame yang rusak karena bencana alam . Pemilik bangunan iklan/reklame bertanggungjawab mengosongkan lokasi bangunan dari material bongkaran serta pembersihkan lokasi dari sisa-sisa material bongkaran.
(4)
(5) (6)
Bagian Ketiga Bangunan Gapura / GerbangParagraf 1 Tujuan Pasal 54 Izin pembangunan Gapura / Gerbang (Gateway) bertujuan untuk : a. mengatur penempatan agar tidak mengganggu fasilitas umum seperti trotoar/ jalur pedestrian, pelataran parkir dll ; b. mengatur ketinggian dan kanopi bangunan tidak mengganggu lalu lintas kendaraan pada jalur bersangkutan;
c. mengatur dimensi dan kanopi bangunan
tidak menutupi pandangan orang terhadap fasilitas-fasilitas penting dan atau kawasan-kawasan tertentu yang harus terbuka ;
d. mengatur dimensi dan bentuk bangunan harus memenuhi kaidah kaidah estetika dan serasi dengan lingkungannya; e. mengatur agar Bangunan Gapura / Gerbang memberikan kontribusi terhadap keindahan kota ;
f. mengatur penetapan usia konstruksi agar tidak menimbulkan bahaya terhadaporang, benda/ properti dan aktifitas yang ada disekitar berdirinya bangunan Gapura / Gerbang ; g. mengatur kepastian kekuatan tapak/kaki, tiang dan kanopi untuk menerima beban sendiri, beban tambahan, beban angin dan beban lainnya yang ditimbulkan fenomena alam seperti gempa dll. Paragraf 2 Lingkup Pasal 55 Lingkup perizinan pembangunan bangunan Gapura / Gerbang sebagai mana dimaksud Peraturan Walikota ini meliputi:
24a. penentuan lokasi penempatan bangunan Gapura/ Gerbang; b. perletakan kaki/ tapak bangunan; c. dimensi kanopi/ ambang ; d. ketinggian maksimal ambang atas ;
e. ketinggian minimal ambang bawah dengan jalur pedestrian/ trotoar danpermukaan jalan yang berada langsung dibawah panel/ambang ; ambang Paragraf 3 Prosedur dan Persyaratan Pasal 56
f. konstruksi dan Struktur Kaki/ tapak bangunan, tiang bangunan dan kanopi atau
(1) Perorangan, kelompok masyarakat
dan atau badan hukum mengajukan Permohonan penetapan lokasi pendirian bangunan Gapura/ Gerbang kepada Walikota Payakumbuh ub. Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan . setelah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.
(2) Dinas Tata Ruang menetapkan lokasi pendirian bangunan Gapura/ Gerbang (3) Setelah mendapatkan penetapan lokasi, Perorangan, kelompok masyarakat danatau badan hukum mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan kepada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
(4) Perorangan, kelompok masyarakat
dan atau badan hukum mengambil Izin Mendirikan Bangunan Gapura/ gerbang setelah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 57
(1) Dalam pengajuan Permohonan penetapan lokasi, Perorangan, kelompokmasyarakat dan atau badan hukum melampirkan gambar pra rencana. (2) Bentuk dan format permohonan sebagaimana lampiran 1 Peraturan ini . (3) Persetujuan penetapan lokasi merupakan persyaratan untuk mengajukan Permohonan Izin mendirikan Bangunan. Pasal 58 (1) Untuk pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: a. dokumen Rencana Teknis Bangunan berupa gambar teknis konstruksi dan gambar rencana struktur bangunan dengan skala, ukuran dan keterangan lengkap, b. persetujuan penetapan lokasi ; c. izin Pemakaian tanah dari pemilik tanah apabila penempatan bangunan berada bukan pada fasilitas umum milik pemerintah daerah ;
d.
Surat Pernyataan dari Perorangan, kelompok masyarakat dan atau badan hukum yang berisikan bahwa kekuatan konstruksi sudah menjamin beban yang diterima oleh bangunan Gapura/ gerbang baik beban sendiri maupun beban tambahan tidak membahayakan orang maupun property yang ada disekitar, serta apabila menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan kerugian jiwa serta fisik manusia maupun harta benda, menjadi tangungjawab Perorangan, kelompok masyarakat dan atau badan hukum yang mendirikan bangunan gerbang/ gapura ;
25(2) Bentuk dan format Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gapura/ gerbangsebagaimana lampiran Paragraf 4 Izin Mendirikan Bangunan Pasal 59
(1) Izin Mendirikan Bangunan Gapura/ gerbang dapat diproses setelah mendapatkanIzin Penempatan bangunan Gapura/ gerbang. (2) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diberikan setelah dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait sebagai berikut : e. f. g. Dinas Pekerjaan Umum . Dinas Perhubungan. SKPD lain yang terkait. Pasal 60
(1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gapura/ gerbang
diajukan kepada Walikota Payakumbuh ub. Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 58 Peraturan ini. d. Konstruksi dan struktur bangunan meliputi pondasi, tiang dan panel utama.
(2) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menetapkan : e. Bentuk dan dimensi ambang / kanopi Gapura/ Gerbang f. Ketinggian ambang atas dan ambang bawah Gapura/ gerbang.Pasal 61
(1) Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Gapura/ Gerbang ditandatanganioleh Kepala Dinas tata Ruang dan Kebersihan atas nama Walikota. (2) Izin mendirikan Bangunan yang sudah mendapatkan pengesahan disiapkan Kutipan Izin Mendirikan Bangunan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
(3) Bentuk dan format Keputusan Izin Mendirikan Bangunan dan Kutipan IzinMendirikan Bangunan sebagaimana lampiran .. Paragraf 5 Biaya Pasal 62 Biaya Izin Mendirikan Bangunan Gapura/ gerbang dibebankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk itu. Paragraf 6 Pelaksanaan Konstruksi Pasal 63
(1) Penerima Izin melakukan persiapan pelaksanaan fisik konstruksi dilapangan danpenumpukan material yang diperlukan tanpa mengganggu aktivitas yang secara rutin berlangsung dilokasi pemasangan. (2) Persiapan yang dilakukan betul-betul maksimal seperti peralatan dan mesin serta tenaga kerja yang terampil dan terkoordinasi dengan baik , guna
26menghindari terhentinya pekerjaan pada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan terganggu dan atau membahayakan bagi orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi. Pasal 64 Pelaksanaan fisik konstruksi dilapangan harus sesuai dengan Dokumen Rencana Teknis yang diajukan dan disetujui dalam Izin Mendirikan Bangunan Gapura / Gerbang. Pasal 65 (1) Pekerjaan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja baik untuk pekerja maupun orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi.
(2) Pelaksanaan
pembangunan bangunan Gapura/ Gerbang yang dapat mengganggu arus lalu lintas harus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan melaksanakan pekerjaan pada malam hari dan atau pada saat intensitas atau arus lalu lintas berada pada kondisi minimal. Pasal 66
(1) Perkuatan pelaksanaan konstruksi dengan memakai pengelasan atau baut harus mampu dan kuat untuk bangunan melaksanakan fungsinya dan tidak menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan dalam masa pemanfaatan yang diizinkan. (2) Perkuatan perletakan bangunan yang memakai beton maupun beton bertulang, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ SNI. Pasal 67 Penyambungan arus PLN pada bangunan Gapura/ Gerbang harus aman dan tidak terjadinya kebocoran arus pada fisik bangunan. Paragraf 7 Pengawasan Pasal 68 (1) Selama pelaksanaan fisik konstruksi dilapangan Dinas Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan Izin yang diberikan serta kesesuaian pelaksanaan struktur bangunan dengan rencana yang diajukan. (2) Apabila pelaksanaan pekerjaan dapat menganggu arus lalu lintas, pelaksanaan pekerjaan juga harus mendapat pengawasan dari Dinas Perhubungan. Pasal 36
(1) Sebelum mengakhiri pekerjaan fisik dilapangan, penerima izin
beserta pengawas pekerjaan harus meyakini betul seluruh pekerjaan konstruksi sudah selesai dan tidak ada lagi bagian-bagian pekerjaan yang dapat membahayakan orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi. Mendirikan Bangunan Gapura/ Gerbang bertanggungjawab atas pembersihan kembali lokasi pekerjaan dari sisa material, sisa galian dan bekas-bekas pekerjaan lainnya yang dapat merusak Kebersihan, ketertiban dan kemananan orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi.
(2) Perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang menerima Izin
27Paragraf 8 Pemeliharaan Pasal 70 Khusus bangunan Gapura/ Gerbang dengan bahan dasar metal, penerima izin harus melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala terhadap :
a. Struktur bangunan terutama kaki/tiang/penyangga dan atap/ kanopi darikemungkinan korosi/ lapuk, yang dapat menyebabkan kegagalan konstruksi. b. Konstruksi bangunan secara keseluruhan terhadap perubahan yang terjadi akibat angin, gempa dan lain-lain fenomena alam. c. Kemungkinan adanya kebocoran arus listrik terhadap konstruksi bangunan.
d. Kemungkinan adanya bagian konstruksi yang dirusak dan atau dicuri yangdapat menyebabkan kegagalan konstruksi.
Bagian Keempat Bangunan Penutup Drainase dan/atau saluran dengan konstruksi Serta bangunan perubahan trotoarParagraf 1 Maksud Pasal 71
(1) Bangunan Penutup Drainase dan/ atau saluran dengan konstruksi adalahkegiatan menutup drainase / saluran dengan konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat perorangan/ badan hukum dll. secara permanen untuk akses masuk persil/ pekarangan, baik dari jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder maupun jalan lingkungan yang sudah memiliki drainase dan/atau saluran dengan konstruksi. (2) Bangunan Perubahan trotoar adalah kegiatan yang melakukan pembongkaran, perbaikan kembali terhadap trotoar untuk akses masuk pekarangan/ persil yang dilakukan masyarakat/ badan hukum dll. Paragraf 2 Tujuan Pasal 72 Kegiatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan terhadap kegiatan menutup drainase / saluran dengan konstruksi dan perubahan trotoar bertujuan :
a. Mengatur agar tidak terjadi perubahan penampang dan elevasi drainase / saluranyang dapat memberikan gangguan terhadap debiet air maksimal yang sudah diperhitungkan.
b. Mengatur agar penutupan tidak menimbulkan kesulitanpembersihan sedimen dan pemeliharaan berkala.
terhadap kegiatan terhadap memiliki
c. Mengatur agar perubahan trotoar tidak menimbulkan kesulitanpemanfaatan trotoar oleh pejalan keterbatasan dan orang cacat. kaki termasuk orang yang
d. Mengatur agar tutup drainase/ saluran dan trotoar tidak merusak keindahan dan tetap memenuhi kaidah-kaidah estetika. Paragraf 3
28Prosedur dan Persyaratan Pasal 73 (1) Perorangan, kelompok masyarakat dan atau badan hukum meminta informasi dan mengambil formulir isian permohonan IMB di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan/ Kantor Pelayanan Satu Pintu. (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan kepada Dinas Tata Ruang dengan melampirkan salah satu dari : a. b. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang akan dihubungan dengan akses masuk dimaksud. Surat Keterangan kepemilikan tanah berupa salah satu dari Copy Sertifikat, Copy Akta, Surat Keterangan Kepemilikan dari Pamong setempat, Surat Pernyataan Kepala Waris.
(3) Bentuk dan format permohonan sebagaimana lampiran 1 Peraturan ini . Paragraf 4 Izin Mendirikan Bangunan Pasal 74 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan menetapkan : a. Dimensi dan konstruksi Pondasi
b. Penulangan dan ketebalan beton pelat lantai. c. Bentuk perubahan permukaan trotoar.d. Dan lain sesuai kondisi setempat Pasal 75
(1)
Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan kegiatan menutup drainase / saluran dengan konstruksi dan perubahan trotoar ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan atas nama Walikota. Izin mendirikan Bangunan yang sudah mendapatkan pengesahan disiapkan Kutipan Izin Mendirikan Bangunan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Bentuk dan format Keputusan Izin Mendirikan Bangunan dan Kutipan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana lampiran . Paragraf 5 Biaya Pasal 76
(2)
(3)
Biaya Izin Mendirikan Bangunan Gapura/ gerbang dibebankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk itu.
Paragraf 6 Pelaksanaan Konstruksi
29Pasal 77 (1) Penerima Izin melakukan persiapan pelaksanaan fisik konstruksi dilapangan dan penumpukan material yang diperlukan tanpa mengganggu aktivitas yang secara rutin berlangsung dilokasi pemasangan.
(2) Pelaksanaan pekerjaan dilapangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dangambar pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, dan dilaksanakan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
(3) Dalam melaksanakan pekerjaan harus memberikan tanda/ rambu terhadap pejalan kaki yang melintasi lokasi pekerjaan. (4) Waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesingkat mungkin, guna menghindari ketidaknyamanan pejalan kaki yang melintasi lokasi pekerjaan.
Pasal 78 (3) Pekerjaan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja baik untuk pekerja maupun orang yang melakukan aktivitasnya serta property yang sudah ada disekitar lokasi. Paragraf 7 Pengawasan Pasal 79 Selama pelaksanaan fisik konstruksi dilapangan Dinas Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan Izin dan gambar yang diberikan serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Pasal 80
(1) Sebelum mengakhiri pekerjaan fisik dilapangan, penerima izin
beserta pengawas pekerjaan harus meyakini betul seluruh pekerjaan konstruksi sudah selesai dan tidak ada lagi bagian-bagian pekerjaan yang dapat membahayakan orang yang melakukan aktivitasnya disekitar lokasi pekerjaan. bertanggungjawab atas pembersihan kembali lokasi pekerjaan dari sisa material, sisa galian dan bekas-bekas pekerjaan lainnya yang dapat merusak Kebersihan, ketertiban dan kemananan orang yang melakukan aktivitasnya disekitar lokasi pekerjaan.
(2) Penerima Izin
B A B. IV PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG.Bagian Pertama. UmumPasal 81 Persyaratan Teknis Bangunan gedung meliputi persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan serta persyaratan Keandalan Bangunan. Pasal 82
30Persyaratan Tata bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 48 meliputi: a. b. c. d. Pesyaratan Peruntukan Lokasi Bangunan. Persyaratan Intensitas Bangunan. Persyaratan Arsitektur Bangunan. Persyaratan Pengendalian dampak lingkungan. Pasal 83 Persyaratan Keandalan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 48 meliputi : a. Persyaratan Keselamatan Bangunan. b. Persyaratan Kesehatan Bangunan. c. Persyaratan Kenyamanan Bangunan. d. Persyaratan Kemudahan Bangunan.
Bagian Kedua Persyaratan Tata Bangunan dan LingkunganParagraf 1 Peruntukan Lokasi dan Intensitas Bangunan Pasal 84 (1) (2) (3) Penyelenggaraan bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Kota. Peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan fungsi utama bangunan. Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mekanisme Advice Planning/ Keterangan Rencana Kota. Pasal 85 Pembangunan bangunan dikawasan hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, berjarak minimal 10 (sepuluh) meter diukur dari as jalur tegangan tinggi. Pasal 86 diketahui melalui
(1) Garis Sempadan Bangunan bagian depan ditetapkan dalam Rencana TataRuang Kota dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
(2) Khusus untuk bangunan Pos jaga pada bangunan-bangunan tertentu sepertibangunan perbankan, rumah jabatan, kantor, komplek militer dan komplek perumahan tertutup dengan satu akses masuk, serta bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dibangun sejajar pagar depan bangunan dengan ketentuan:
a.b.
dinding dan kanopi atap tidak melebihi batas DMJ; tidak menempatkan teritis atap keluar batas persil yang dikuasai;
c. tidak mengalirkan air hujan dari atap atap keluar persil yang dikuasai ; d. luas bangunan tidak melebihi 6 (enam) meter persegi.
31Pasal 87 Pada kawasan intensitas bangunan padat / rapat, Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang sebagai berikut: a. Dinding terluar tidak melampaui batas pekarangan. b. Struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) cm. Kedalam batas pekarangan. c. Bangunan rumah tinggal Rapat, jarak bebas bangunan samping bisa ditiadakan dan jarak bebas bangunan belakang minimal setengah Garis Sempadan Muka / Depan Bangunan. Pasal 88 Pada kawasan Intensitas bangunan rendah/ renggang, Garis Sempadan Bangunan samping dan belakang sebagai berikut:
a. Jarak bebas samping dan belakang minimal 4 (empat) meter pada lantaidasar, kecuali untuk rumah tinggal
b. Setiap penambahan lantai/ tingkat bangunan, jarak bebas lantai atas
ditambah 0,5 meter dari jarak bebas lantai bawah, kecuali untuk rumah tinggal.
c. Khusus untuk rumah tinggal jarak bebas bangunan samping minimal 2 (dua) meter dan jarak bebas bangunan belakang minimal 3 (tiga) meter. Paragraf 2 Pemisah Halaman Pasal 89 Halaman muka bangunan dengan jalan harus dibuat pemisah dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan serta keserasian dengan lingkungan. Pasal 90 Pemisah halaman sebagaimana dimaksud pasal 89 untuk bagian depan bangunan dengan pemisah berupa pagar dengan konstruksi, ketinggiannya maksimal 1,50 Meter dari permukaan tanah pekarangan yang bersangkutan untuk rumah tinggal, dan maksimal 2 Meter untuk bangunan bukan rumah tinggal. Pasal 91 Pagar dengan konstruksi pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 90, untuk rumah tinggal maksimal 1 Meter dari permukaan tanah yang tidak tembus pandang. Pasal 92 Pemisah halaman sepanjang jalan umum tidak diperkenankan dari kawat berduri. Pasal 93 Pemisah halaman sepanjang jalan umum yang berupa pagar dengan konstruksi dengan ketinggian dibawah 1,50 meter tidak diperkenankan menempatkan bendabenda runcing diatasnya. Pasal 94 Untuk bangunan renggang, pagar samping dan belakang sebagai berikut: bangunan ditetapkan
32a. Dari Pagar depan sampai dengan batas sempadan bangunan depan, ketinggian maksimal 1,50 Meter dari permukaan tanah.
b.
Dari batas sempadan bangunan depan sampai batas pekarangan belakang ketinggian ketinggian maksimal 3.00 Meter dari permukaan tanah pekarangan. Pasal 95 Untuk bangunan rumah tinggal bertingkat, dinding tembok pada batas tanah samping maksimal ketinggiannya 7 meter dari permukaan tanah. Paragraf 3 Penampilan & Arsitektur Bangunan Pasal 96
(1)
Untuk mengantisipasi kerusakan bangunan akibat gempa bentuk denah bangunan sebaiknya berbentuk sentris (bujur sangkar, segi banyak dan/atau lingkaran) dan sederhana. Bagi bangunan dengan denah berbentuk T, L dan U dan atau bangunan dengan denah memanjang diatas 30 (tiga puluh) meter harus dilakukan pemisahan struktur atau dilatasi untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa dan/ atau penurunan tanah Pasal 97
(2)
(1)
Rancangan bentuk / penampilan bangunan harus memperhatikan karakteristik arsitektur lingkungan yang ada disekitarnya, atau mampu sebagai pedoman arsitektur atau panutan bagi lingkungannya. Bangunan yang didirikan sampai pada batas persil, tampak bangunannya harus bersambungan secara serasi dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada disebelahnya. Rancangan bentuk bangunan gedung harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar yang nyaman dan serasi dengan lingkungannya. Bentuk bangunan harus mampu mencerminkan fungsi bangunan itu sendiri. Rancangan Bentuk, tampak, profil, detail, material maupun warna bangunan harus memenuhi syarat keindahan dan keserasian dengan lingkungan yang telah ada dan atau yang direncanakan kemudian, dan tidak menyimpang dari persyaratan fungsinya. Rancangan bangunan Rumah adat/ Rumah Gadang Minangkabau harus dapat memenuhi kaidah-kaidah dan norma-norma serta nilai adat yang terkandung didalamnya. Dan tidak dipaksakan untuk bangunan yang tidak dapat menyerap kaidah, norma dan nilai adat tersebut. Penempatan atap bagonjong seperti Rumah adat/ rumah gadang Minangkabau pada bangunan lain, harus mampu menyesuaikan dengan skala, proporsi, irama, komposisi dan tekstur, sehingga tidak mengesankan penyimpangan terhadap kaidah, norma serta nilai adat yang terkandung sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini. Dilarang memakai atap menyerupai atap bagonjong Rumah adat/ rumah gadang Minangkabau bagi bangunan yang tidak pantas untuk itu seperti kandang-kandang binatang dll. Apabila terjadi pelanggaran terhadap penempatan atap bagonjong seperti Rumah adat/ Rumah Gadang Minangkabau pada tempat yang tidak pantas, dapat dimintakan pendapat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau beserta Kerapatan Aadat Nagari setempat serta kepada sesepuh adat yang
(2)
(3) (4) (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
33masih menguasai kaidah-kaidah sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini untuk penyelesaiannya. Pasal 98
(1) (2)(3)
Peil (ketinggian permukaan tanah) pekarangan harus dibuat dengan tetap menjaga keserasian lingkungan dan tidak merugikan pihak lain. Penambahan lantai atau tingkat bangunan dapat mendapatkan Izin dari Pemerintah Kota Payakumbuh. dilakukan setelah
Penambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak boleh melebihi batas ketinggian bangunan serta Koefisien Lantai Bangunan yang diizinkan serta harus memenuhi persyaratan keamanan struktur bangunan. Untuk lokasi-lokasi tertentu seperti kaswasan pasar dan pada jalur jalan utama, pekarangan atau persil kosong dan atau sedang dibangun harus dilakukan pemagaran sementara dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan. Pasal 99 (1) Bentuk bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap ruang dalam dapat menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali bangunan-bangunan yang dirancang khusus untuk penghawaan dan pencahayaan buatan seperti pusat perbelanjaan, hotel, Gedung pertemuan dll.
(4)
(2) Bangunan yang dirancang untuk mendapatkan pencahahayaan danpenghawaan buatan harus memenuhi persyaratan konservasi energi.
Pasal 100 Aksesibilitas bangunan harus dapat memberikan kemudahan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, lanjut usia dan orang yang memiliki keterbatasan seperti orang hamil dan anak-anak. Paragraf 4 Tata Ruang Dalam Pasal 101 (1) Penempatan dinding penyekat dan lubang- lubang pintu / jendela ditempatkan semetris terhadap sumbu-sumbu denah bangunan serta bidangbidang dinding diupayakan membentuk kotak-kotak tertutup guna mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa. Tinggi ruang dalam bangunan harus mencukupi untuk fungsi bangunan yang diharapkan dan disesuaikan dengan arsitektur bangunan. Perbaikan, perluasan dan perubahan bangunan tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi utama bangunan dan karakter struktur bangunan serta tidak boleh mengganggu fungsi sarana jalan masuk/ keluar. Fasilitas penunjang bangunan seperti dapur, kamar mandi, WC, Septick Tank, resapan dll. harus disesuaikan kwalitas dan kwantitasnya dengan fungsi bangunan serta jumlah pengguna bangunan. Tata Ruang dalam untuk bangunan tempat ibadah, bangunan monumental, gedung serbaguna, gedung pertemuan, gedung sekolah, gedung olah raga serta gedung sejenis lainnya diatur secara khusus sesuai dengan fungsinya. Pasal 102
(2)
(3)
(4)
(5)
34(1) Rancangan ruang dalam bangunan tempat tinggal sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi, kegiatan keluarga/ bersama dan kegiatan pelayanan. Rancangan ruang dalam bangunan kantor sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan kerja, ruang umum dan ruang pelayanan. Rancangan ruang dalam bangunan toko sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan toko, kegiatan umum dan kegiatan pelayanan. Bangunan gudang harus dilengkapai dengan fasilitas kamar mandi dan WC/ kakus serta ruang kebutuhan karyawan. Bangunan pabrik harus dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan WC/ kakus, ruang ganti pakaian karyawan, ruang makan, ruang istirahat serta ruang pelayanan kesehatan. Perhitungan ketinggian bangunan dengan jarak vertikal antara lantai penuh kelantai penuh berikutmya lebih 5 (lima) meter, dianggap dua lantai, kecuali penggunaan ruang untuk lobby, ruang pertemuan dalam bangunan komersial seperti hotel, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Mezanin yang luasnya melebihi 50 % dari luas lantai dasar, dianggap sebagai lantai penuh. Penggunaan rongga atap tidak boleh menyimpang dari fungsi utama bangunan dan harus memperhatikan segi kesehatan, keamanan dan keselamatan. Rongga atap untuk rumah tinggal harus mempunyai penghawaan dan pencahayaan alami yang memadai. Penggunaan rongga atap tidak boleh untuk kegiatan membahayakan/ dapat menimbulkan kecelakaan seperti dapur dll. yang
(2)
(3)
(4)(5)
(6)
(7) (8)
(9)
(10)(11)
Ruangan yang penggunaannya menghasilkan asap atau gas, harus disediakan lobang hawa/ cerobong hawa secukupnya, kecuali memakai alat bantu mekanis. Rancangan cerobong asap dan atau gas sebagaimana dimaksud ayat (11) harus dapat memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran. Tinggi lantai dasar suatu bangunan maksimal 1.20 M dari permukaan rata-rata tanah pekarangan dan atau rata-rata permukaan jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan. Permukaan atas lantai dasar bangunan sekurang-kurangnya 15 cm diatas titik tertinggi pekarangan yang dipersiapkan dan sekurang-kurangnya 25 cm dari titik tertinggi sumbu jalan yang berbatasan. Paragraf 5 Keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan dengan lingkungan Pasal 103
(12) (13)
(14)
Keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan dengan lingkungan merupakan perlakuan terhadap lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem. Pasal 104
35(1)Setiap persil yang diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan diatasnya untuk kawasan pemukiman, perkantoran, pendidikan, perindustrian dan pergudangan, pelayanan kesehatan dan pelayanan umum, perhotelan, olah raga, rumah ibadah, harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) . RTHP sebagai mana dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi penghijauan / penanaman diatas tanah dan tidak didalam wadah/ kontainer yang kedap air. Area parkir dan lantai perkerasan tergolong RTHP, apabila ditanami pohon pelindung serta perkerasan dengan material yang masih memungkinkan air dapat meresap kedalam tanah seperti paving block, con block, mozaik batu alam dan tidak dengan material yang kedap air seperti aspal dan beton menyeluruh, Luasan RTHP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH). Koefisein Daerah Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan 10 % dari luas perpetakan tanah / persil yang dikuasai. Luasan KDH termasuk didalam sisa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan untuk kawasan bersangkutan.
(2)
(3)
(4) (5)
(6)
Pasal 105
(1)
Daerah Hijau Bangunan (DHB) berupa taman atap (roof garden) dan penanaman pada sisi-sisi bangunan seperti balkon dan perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan dapat diperhitungkan sebagai luas RTHP sepanjang tidak lebih dari 25 % luas RTHP. Pasal 106
(1)
Pemilihan dan penggunaan tanaman harus memperhitungkan karakter tanaman sampai pertumbuhannya yang optimal yang berkaitan dengan bahaya yang ditimbulkan. Karakter sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya sistem pengakaran yang destruktif, batang dan cabang yang rapuh, mudah terbakar, berbahaya bagi kesehatan serta berpotensi menimbulkan sampah diluar kebiasaan. Untuk memenuhi fungsi ekologis, pemilihan tanaman diutamakan tanaman pohon menahun dengan struktur daun yang rapat. Pasal 107
(2)
(3)
(1)
Sistim sirkulasi dalam areal bangunan harus saling mendukung antara sirkuilasi internal dengan sirkulai eksternal dan memberi pencapaian yang mudah dan jelas baik yang bersifat pelayanan publik maupun pribadi. Sistim sirkulasi yang direncanakan harus memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki. Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikal (clearance) dan lebar jalan yang sesuai untuk pencapaian darurat oleh kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan pelayanan lainnya. Sirkulasi harus diberi perlengkapan seperti penunjuk jalan, rambu, papan informasi sirkulasi, elemen pengarah sirkulasi berupa elemen perkerasan atau tanaman serta memperhatikan unsur estetika.
(2)
(3)
(4)
36Pasal 108 (1) (2) (3) Penataan jalan harus menyatu dengan penataan pedestrian, penghijauan dan ruang terbuka umum. Pemilihan bahan pelapis jalan harus dapat mendudkung pembentukan identitas lingkungan yang dikehendaki dan kejelasan kontiniutas pedestrian. Jalur utama pedestrian harus mempertimbangkan sistem pedestrian secara keseluruhan. Jalur pedestrian harus berhasil menciptakan pergerakan manusia yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan dan mampu merangsang terciptanya ruang yang layak digunakan/ manusiawi, aman, nyaman, dan memberikan penampilan yang menarik. Elemen pedestrian (street furniture) harus berorientasi kepada kepentingan pejalan kaki. Pasal 109 (1) (2) (3) Bangunan diluar fungsi hunian harus menyediakan area parkir kendaraan yang proporsional dengan luas lantai bangunan dan kegiatan. Penyediaan parkir dipekarangan tidak mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan. Prasarana parkir bangunan tidak boleh mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya. Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan jalan, pedestrian dan penghijauan serta tidak boleh menyebabkan terganggunya kepentingan pejalan kaki dan terganggunya kemudahan aksesibilitas oleh sirkulasi kendaraan. Pasal 110 Penempatan pertandaan (signage) termasuk papan iklan/ reklame harus membantu orientasi namun tidak mengganggu karakter lingkungan yang diciptakan, baik yang penempatannya pada bangunan, kaveling, pagar maupun ruang publik. Pasal 111
(4)
(5)
(4)
(1)
Pencahayaan ruang luar bangunan harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenity (kenyamanan estetika). Pencahayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus serasi dengan pencahaayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari jalan umum. Pasal 112
(2)
(1)
Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan depan harus sesuai dengan keserasian lansekap pada ruas jalan yang berhubungan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ada. Keserasian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas meliputi pagar dan gerbang, pohon besar, bangunan penunjang seperti pos jaga dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), tiang bendera, bak sampah dan papan nama bangunan. Bagian Ketiga Pengendalian Dampak Lingkungan
(2)
37Paragraf 1 Dampak Penting Pasal 113 (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang menimbulkan dampak tidak penting tethadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampaknya, tidak perlu dilengkapi AMDAL, tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB V PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN Bagian Pertama Umum Pasal 114 Persyaratan keandalan bangunan terdiri dari Persyaratan Keselamatan, Persyaratan Kesehatan Bangunan, Persyaratan Kenyamanan dan Persyaratan Kemudahan Bangunan. Bagian Kedua Persyaratan Keselamatan Bangunan Paragraf 1 Persyaratan Struktur Bangunan Pasal 115
(2)
(1)
Setiap bangunan strukturnya harus direncakanan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh dan stabil dalam memikul beban sendiri dan beban tambahan serta beban yang ditimbulkan alam seperti angin, gempa dll, sehingga dapat memenuhi persyaratan keselamatan (Safety) serta memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, lokasi bangunan, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi. Seluruh bangunan baik konstruksi beton, konstruksi baja maupun konstruksi kayu dan bambu harus direncanakan mengikuti SNI (Standar Nasional Indonesia) yang ditetapkan untuk itu. Dalam hal masih adanya persyaratan yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
(2)
(3)
Pasal 116 (1) Pondasi langsung yang merupakan struktur bawah bangunan harus direncanakan sedemikian rupa dan terletak diatas lapisan tanah yang stabil
38dengan daya dukung tanah cukup sehingga selama berfungsinya tidak mengalami penurunan yang melampaui batas. (2) bangunan Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Pasal 117
(1)(2) (3) (4)
Pondasi dalam digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup jauh dari permukaan tanah. Dimensi, struktur dan jenis pondasi dalam harus mampu memikul beban yang diteruskan oleh kolom dengan mempedomani SNI untuk itu. Dalam hal masih adanya persyaratan yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis. Penggunaan pondasi dalam dengan pemakaian tiang pancang harus mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan akibat pelaksanaan terhadap lingkungan sekitarnya. Pasal 118
Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan pedoman/ petunjuk teknis yang berlaku. Pasal 119 Bahan struktur yang digunakan harus memenuhi semua persyaratan keamanan, termasuk keselamatan terhadap lingkungan dan pengguna bangunan, serta sesuai dengan standar teknis (SNI) yang terkait. Paragraf 2 Persyaratan Kemampuan Bangunan Terhadap Bahaya Kebakaran Pasal 120
(1)
Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah tingal deret sederhana, harus mempunyai sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran, yang memproteksi harta milik berbasis pada desain atau pengaturan terhadap komponen arsitektur dan struktur bangunan gedung yang dapat nelindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran. Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan kepada fungsi/ klasifikasi resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan, dengan mengikuti SNI yang ditetapkan untuk itu. Pasal 121
(2)
(3)
Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah tingal deret sederhana, harus mempunyai sistem proteksi aktif terhadap bahaya kebakaran. Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan kepada fungsi/ klasifikasi luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan, dengan mengikuti SNI yang ditetapkan untuk itu. Sistem proteksi aktif meliputi:
(4)
(5)
a. b.
Sistem Pemadam Kebakaran ; Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran ;
39c. d. Sistem Pengendalian Asap Kebakaran ; dan Pusat Pengendalian Kebakaran. Pasal 122 (1)Untuk bangunan besar dan bangunan pelayanan umum, bangunan perkantoran dan bangunan pendidikan harus direncanakan mempunyai jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran dan untuk jalan keluar penyelematan terhadap bahaya kebakaran.
(2) Sistem proteksi pasif bangunan gedung dan Persyaratan dan pemasangansarana jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran harus mengikuti SNI yang ditetapkan untuk itu. Pasal 123
(1)
Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif. Penerapan sistem proteksi aktif didasarkan kepada fungsi/ klasifikasi luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung. Sistem proteksi aktif meliputi: a. b. c. d. Sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendalian asap kebakaran, dan pusat pengendali kebakaran.
(2)
(3)
(4)
Pusat kendali kebakaran dilengkapi dengan sarana alat pengendalipengendali, panel kontrol, telepon, mebel, peralatan dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penaganan kondisi kebakaran. Khusus untuk bangunan besar, bangunan pelayanan umum, bangunan pusat perbelanjaan dan bangunan berlantai banyak lainnya, harus dilengkapi dengan Sistem Pencahayaan Darurat, Tanda arah keluar / Eksit dan Sistem Peringatan Bahaya serta sistem komunikasi Internal dan eksternal. Sistem pencahayaan darurat, tanda arah keluar/ eksit dan Sistem peringatan bahaya serta sistem komunikasi internal dan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengikuti SNI yang ditetapkan untuk itu. Paragraf 3 Persyaratan Kemampuan Bangunan Terhadap Bahaya Petir dan Bahaya Kelistrikan Pasal 91 (1) Bangunan dengan jumlah lantai lebih dari dua lantai dan atau bangunan yang berada pada kawasan yang berpotensi terkena bahaya petir, harus dilengkapi dengan Instalasi Proteksi Petir.
(5)
(6)
(2) Persyaratan
proteksi petir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan Perencanaan Sistem Proteksi Petir, Instalasi Proteksi Petir dan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Instalasi Proteksi Petir, dengan mempedomani SNI yang ditetapkan untuk itu. Pasal 124
40(1)Setiap bangunan harus memenuhi Persyaratan Sistem Kelistrikan yang meliputi Sumber daya listrik, panel hubung bagi, jaringan distribusi listrik, perlengkapan serta instalasi untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang terjamin terhadap aspek keselamatan manusia dari bahaya listrik, keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya, keamanan bangunan serta isinya dari bahaya kebakaran akibat listrik. Persyaratan Sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan SNI yang ditetapkan untuk itu serta memperhatikan :
(2)
a. b. c. d. e. f.
perencanaan Instalasi Listrik; jaringan distribusi Listrik; beban Listrik; transformator distribusi; pemeriksaan dan pengujian; dan pemeliharaan. Paragraf 4 Persyaratan Keselamatan Prasarana dan Sarana Bangunan Pasal 125
(1)
Jendela lantai tingkat dengan bukaan yang tidak dibatasi oleh balkon, ketinggian minimal dari permukaan lantai 80 cm dari lantai yang berhubungan serta bukaan dibuat untuk tidak memungkinkan anak-anak untuk keluar dari jendela. Permukaan Lantai luar dan lantai dalam pada pintu masuk dan pintu keluar pada lantai tingkat, minimal 4 kaki atau 120 cm dari bukaan pintu, sebelum menuju tangga naik dan/atau tangga turun. Bentuk railling pada Balkon dan mezanin dibuat vertikal, kecuali ambang bawah dan ambang atas railling, dengan struktur railling dibuat rapat agar tidak ada celah yang dapat dilewati anak-anak. Ketinggian ambang atas railling Balkon lantai tingkat minimal 80 Cm dari permukaan lantai yang berhubungan dan penyatuan railling dengan lantai dan/atau dinding benar-benar kokoh dan kuat untuk menahan beban apabila pada waktu bersamaan terjadi penumpukan orang pada railling. Bagian Ketiga Persyaratan Kesehatan Bangunan Paragraf 1 Umum Pasal 126
(2)
(3)
(4)
Setiap bangunan khususnya bangunan gedung harus memenuhi persyaratan Kesehatan Bangunan meliputi Sistem Penghawaan, Sistem Pencahayaan, Sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan. Paragraf 2 Persyaratan Sistem Penghawaan
41Pasal 127 (1) Setiap bagunnan khususnya bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis/ buatan sesuai dengan fungsinya. Bangunan gedung tempat tinggal , bangunan gedung pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan gedung pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami. Dalam hal ventilasi alami tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, harus dibuat ventilasi mekanis yang dapat memcukupi kebutuhan seluruh ruang dalam bangunan gedung serta penghuni dan pengguna bangunan gedung. Persyaratan teknis sistem ventilasi dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI beserta standar teknis yang ditetapkan untuk itu. Paragra
