WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH Menimbang : a. b. c. d. e. f. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan Kota Payakumbuh akan berkorelasi terhadap peningkatan timbulan sampah termasuk jenis dan karakteristiknya yang semakin beragam; bahwa dengan meningkatnya timbulan sampah diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benar untuk memperoleh kebersihan lingkungan sehingga terwujud Kota Payakumbuh yang bersih, tertib, aman dan nyaman; bahwa pengelolaan sampah tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat; bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu; bahwa dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Kota Payakumbuh, perlu diatur tata cara penanganan dalam pengelolaan sampah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 ); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
34
Embed
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Kota-Payakumbuh-4-2014.pdfPerumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH
Menimbang : a.
b.
c.
d.
e.
f.
bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan Kota
Payakumbuh akan berkorelasi terhadap peningkatan timbulan sampah termasuk jenis dan
karakteristiknya yang semakin beragam;
bahwa dengan meningkatnya timbulan sampah diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benar
untuk memperoleh kebersihan lingkungan sehingga
terwujud Kota Payakumbuh yang bersih, tertib, aman dan nyaman;
bahwa pengelolaan sampah tidak akan terwujud
dengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat;
bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha
dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan
pengelolaan secara komprehensif dan terpadu;
bahwa dengan perkembangan dan kemajuan
pembangunan Kota Payakumbuh, perlu diatur
tata cara penanganan dalam pengelolaan sampah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 8 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok
dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 );
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
6.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
10
.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
11
.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
12
.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3
13
.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);
14
.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16
.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
17
.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
18
.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
Kep/51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan industri sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Industri;
19
.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.
20 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
21 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun
2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Daerah Kota
4
Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
5. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
lurah.
5
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari
wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
lurah.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau
badan hukum.
12. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga
negara Indonesia.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat.
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan
sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari
sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak
berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman,
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau volumenya memerlukan pengolahan khusus
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah.
18. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster,
apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
19. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana penunjang.
20. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang
digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
22. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS
adalah tempat penampungan sampah sebelum diangkut ke tempat
pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.
6
23. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse, recycle)
yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan
pendauran ulang skala kawasan
24. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan
akhir sampah.
25. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah
di TPA sampah.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan
kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar
usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
30. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di
daerah.
31. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
7
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah kota
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya
disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada SKPD di
lingkungan Pemerintah kota yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
33. Penghasil sumber sampah adalah setiap orang dan/atau akibat
proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
34. Timbulan Sampah adalah sampah yang dihasilkan/timbul dari
kegiatan pada sumber sampah.
35. Sumber Sampah adalah tempat atau pusat dihasilkannya timbulan
sampah.
36. Pemilahan sampah adalah kegiatan setiap orang baik di dalam
pemakaian lokasi kegiatan dan di tempat umum untuk
menempatkan sampah di tempat sampah berdasarkan
peruntukannya yaitu sampah organik, anorganik dan B3 Rumah
Tangga.
37. Pengolahan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi
lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan
memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun teknologi
tinggi.
38. Kebersihan adalah suatu keadaan dan keharusan fisik kota yang
bebas dari sampah.
39. Lingkungan hidup adalah suatu benda, daya dan kehidupan
termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya
yang terdapat dalam suatu ruang dan mempengaruhi
kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan
mahluk hidup lainnya.
40. Bahan berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3,
adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi,
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
8
mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup,
kesehatan,kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
41. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk
padat atau setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non
organik, baik logam, maupun non logam yang dapat terbakar atau
tidak, sebagai akibat aktifitas manusia yang dianggap tidak
bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta dibuang
sebagai barang yang tidak berguna, di dalamnya tidak termasuk
sampah dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) industri
dan rumah sakit.
42. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang
disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
43. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan
sampah dari sumber sampah persil ke TPSS
44. Tempat Pengelolaan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat
TPSS adalah tempat yang harus ada di setiap pemakai persil
dan/atau unit lingkungan yang terdiri atas satu atau beberapa
Rukun Warga sebagai tempat untuk melakukan pengurangan
sampah (reduce), guna ulang (reuse), dan daur ulang (recycle) dalam
bentuk pengomposan, bank sampah dan kegiatan teknologi lainnya
berdasarkan SOP yang dibuat Dinas.
45. Tempat Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat yang disediakan Pemerintah untuk menampung
sampah residu (sampah yang telah diolah dalam TPSS) untuk
selanjutnya akan diangkut ke TPPAS.
46. Tempat Sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk
menampung sampah didalam kendaraan yang disediakan oleh
pemilik kendaraan.
47. B3 Rumah Tangga adalah sampah hasil aktifitas rumah tangga
yang mengandung bahan berbahaya, beracun karena bahan, sifat
atau konsentrasinya jumlahnya baik secara langsung atau tidak
langsung dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
48. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam daerah Kota Payakumbuh
dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum
9
49. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman,
halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh
Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai fasilitas umum.
50. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.
51. Mitra Kerja adalah BUMD dan atau pihak swasta lainnya yang
ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
52. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh dinas atau badan
terkait untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan
pengelolaan sampah.
53. Pengomposan adalah proses degradasi bahan organik (sampah
organik) oleh mikroba dengan hasil kompos.
54. Tempat Pengomposan adalah tempat dilakukannya proses
pembuatan kompos yang ada di Kota Payakumbuh dan merupakan
aset Pemerintah Kota Payakumbuh atau milik perseorangan/
swasta/pihak lainnya.
55. Residu Sampah Akhir adalah ampas sisa akhir dari proses
pengelolaan sampah.
56. Instansi adalah Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis
Departemen/ Lembaga Non Departemen baik pemerintah, maupun
swasta.
57. Bank Sampah adalah pengelolaan sampah dengan proses
pemilahan sampah dari penghasil sampah yang dapat menghasilkan
finansial dari bahan yang dapat didaur ulang.
58. Pengomposan sampah secara aerob adalah proses degradasi
sampah oleh mikroorganisme untuk menghasilkan energi dalam sel
dengan memanfaatkan oksigen.
59. Pengomposan sampah secara anaerob adalah proses degradasi
sampah oleh mikro organisme untuk menghasilkan energi dalam
sel tanpa oksigen.
60. Sanitary landfill adalah metoda pengurugan sampah khususnya
untuk residu akhir dengan cara menutup sampah secara rutin
kemudian dilakukan proses pemadatan dengan bantuan alat berat
serta kontrol yang ketat terhadap pengaliran gas dan pengolahan
lindi.
10
61. Lindi adalah cairan yang dihasilkan akibat degradasi sampah
yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan jika
tidak dikelola dengan benar
62. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
63. Negosiasi adalah suatu proses dimana dua belah pihak yang
saling bersengketa mencapai suatu kesepakatan melalui
musyawarah mufakat.
64. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara pribadi
informal melalui mediator yang membantu para pihak untuk
menetapkan keputusan bagi para pihak
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:
a. tanggung jawab;
b. berkelanjutan;
c. manfaat;
d. keadilan;
e. kesadaran;
f. kebersamaan;
g. keselamatan;
h. keamanan; dan
i. nilai ekonomi.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
11
(1) Pengelolaan persampahan bertujuan untuk mengendalikan timbulan
sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang
berwawasan lingkungan.
(2) meningkatkan upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan
atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup
yang bersih dan sehat.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4
(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai :
a. Pengelolaan persampahan;
b. Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan
c. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
d. Insentif dan Disinsentif
e. kerjasama dan kemitraan;
f. Sanksi
g. Perizinan di bidang persampahan;
(2) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari :
a. sampah rumah tangga; dan
b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
(3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak
termasuk tinja dan sampah pesifik.
(4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum.
BAB III
PENGGOLONGAN SAMPAH DAN SUMBER SAMPAH
Bagian Kesatu
Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumbernya
Pasal 5
(1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas:
12
a. Sampah Rumah Tangga;
b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
c. Sampah B-3 Rumah Tangga;
d. Sampah Spesifik
(2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik;
(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan / fasilitas
lainnya;
Bagian Kedua
Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenisnya
Pasal 6
(1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :
a. Sampah organik;
b. Sampah anorganik;
c. Sampah B-3 Rumah Tangga;
(2) Sampah organik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a
adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang
secara spesifik menjadi pupuk organik;
(3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b
adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa