Page 1
Halaman 1 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
PUTUSAN
NOMOR : 170/Pdt/2015/PT.BDG.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “
Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara : ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hj. NUNUNG ENDAH NURHAYATI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Dusun Satu Rt.08/Rw.03 Ds. Sarajaya Kec.Lemah Abang
Kabupaten Cirebon, disebut sebagai PEMBANDING semula
PENGGUGAT.-------------------------------------------------------------
LAWAN
1. AUNUR ROFIQ, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JI.Kauman Rt.01/Rw.08
No. 651 Dusun Sidoarjo Kec. Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara
yang dalam hal ini member kuasa kepada Muhamad Iqbal Rizki,SH dan Ny.
Ernawati,SH,.MH Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IR &
Partners Jln. Veteran Ruko Cemara No.2 (depan Polresta ) Kota Cirebon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus , Cirebon, tanggal 02 September 2014 ,
sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; --------------------------------------
2. Nyonya ENI SUKAENI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl.
Gunung Merapi IV No. 221 Rt.06 / Rw. 14 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota
Cirebon, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; -------------------------
3. PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) WULANSARI PARTINAH, SH.
Beralamat di Komplek Perumahan Citra Pemuda Regency Blok E No. 10, Kota
Cirebon, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; -----------------------
4. Kantor Pertanahan Kota Cirebon JI. Dr. Wahidin Kota Cirebon, sebagai
TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; ---------------------------------------------
Page 2
Halaman 2 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
PENGADILAN TINGGI tersebut : -----------------------------------------------------
Telah membaca : ---------------------------------------------------------------------------
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 21 April 2015,
Nomor : 170/PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; ---------------------------------
2. Berkas perkara perdata No. 58/Pdt/G/2013/PN.CN, dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Membaca dan memperhatikan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2013,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 Oktober
2013, dibawah Register No. 58/Pdt.G/2013/PN. CN, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa PENGGUGAT adalah Mantan isteri dari TERGUGAT I dengan kata lain
telah bercerai sesuai dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumber
No.1851/Pdt.G/2012 tanggai 15 Juni 2013 dan Akta Cerai No. 5427 /AC
/PA.Sbr tgl. 24 Agustus 2012. ; --------------------------------------------------------------
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I selama perkawinan telah
dikaruniai 2 ( dua) orang anak, yaitu masing - masing ; -------------------------------
a. FIQA ANNIZA AFNURROCHMAH, Perempuan 17 tahun ikut dan tinggal
bersama TERGUGAT I. -------------------------------------------------------------------
b. MUHAMMAD GHAAZI AL GHIFARI, Laki - laki 11 tahun, ikut dan tinggal
bersama PENGGUGAT. -------------------------------------------------------------------
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I selama masa waktu
perkawinan dari tahun 1995 sampai dengan perceraian tahun 2013, (± 18
Tahun) telah mernpunyal harta bersama / gono - gini diantaranya berupa
sebidang Tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik
No. 3032/kel. Kecapi Kota Cirebon, seluas ± 254 m2 terletak dan setempat
dikenal dengan Jl. Gunung Merapi IV No. 221 RT.06 RW.14 Kelurahan Kecapi,
Kec. Harjamukti Kota Cirebon, yang sarnpai sekarang belum pernah dibagi
secara hukum. --------------------------------------------------------------------------------------
Page 3
Halaman 3 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
4. Bahwa selain tanah dan rumah diatas, harta bersama/gono-gini yang lain yang
belum dibagi yaitu seluruh perabotan seisi rumah tersebut diatas, berupa
lemari, bufet, tempat tidur, meja makan, sofa, kursi tamu, kulkas, TV warna,
peralatan dapur dan sebagainya senilai lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah), telah dibawa kabur oleh TERGUGAT I ke kab.
Banjarnegara, Jawa Tengah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa Harta bersama berupa tanah dan rumah yang belum dibagi
tersebut,pada tgl 13-06-2013, oleh TERGUGAT I telah di jual belikan
kepadaTERGUGAT II dihadapan TERGUGAT III, sesuai Akta Jual Beli
No. 153/2013, dan PENGGUGAT tidak pernah diberitahu tentang berapa harga
jualnya, siapa pembelinya dan siapa PPAT nya. Dan Penggugat ternyata tidak
turut serta menandatangani dalam akta jual beli tersebut di atas, hal ini
merupakan perbuatan melawan hukum. ---------------------------------------------------
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, PENGGUGAT merasa ditipu dan di
perdaya oleh TERGUGAT I yang tidak mempunyai itikad baik serta tidak jujur
dan menurut Sdr. Budiantara anaknya TERGUGAT II mengatakan rumah ini
telah dibeli ibu saya dengan harga pasaran setempat Rp 535.000,000,- (lima
ratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan harga menurut NJOP/nilai jual
obyek pajak setempat Rp 257.000.000,- sehingga harga yang tercatat dalam
Akta Jual Beli No.153/2013, adalah harga NJOP tersebut, dan hal ini
TERGUGAT I tidak pernah bicara kalau rumah gono-gini sudah dijual,
sungguh sangat keterlaluan dan sangat licik, curang, berhati busuk, karena
TERGUGAT I setelah menerima uang penjualan rumah gono-gini tersebut
meninggalkan kota cirebon tanpa membaginya dengan adil secara hukum,
dan sekarang tinggal di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, mendengar
hal ini orang tua PENGGUGAT sampai stres berat dan jatuh sakit, Hal ini juga
jelas merupakan perbuatan melawan hukum. --------------------------------------------
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444 K/ Sip/ 1974
tgl. 9 Nopember 1967 menyebutkan " Sejak berlakunya Undang-undang Rl
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian
harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri;-------
Atas kejadian tersebut diatas PENGGUGAT akan melaporkan perbuatan
pidana Penggelapan yang telah dilakukan TERGUGAT 1 kepada Kepolisian
Resort Kota Cirebon karena TKP nya di kota Cirebon.---------------------------------
Page 4
Halaman 4 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak merasa menandatangani dalam Akta
Jual Beli rumah gono-gini yang belum dibagi tersebut, maka Akta Jual Beli No.
153/2013 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III tersebut Cacat Hukum dan
menjadi Batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya. ------------------------
8. Bahwa PENGGUGAT baru ingat pada saat masih serumah dengan
TERGUGAT I ditahun 2012 diminta untuk tanda tangan dikertas bermaterai
oleh TERGUGAT I tanpa dibacakan isinya terlebih dahulu dan juga tidak diberi
tahu peruntukannya untuk apa surat yang ditanda-tangani tsb? Hal ini jelas
bertentangan dan melanggar pasal 1320-1324 KUHPerdata yang dapat
berakibat batalnya surat persetujuan yang ditanda tangani tersebut.----------------
Bahwa apalagi ternyata oleh TERGUGAT I kertas bermaterai tersebut
digunakan untuk persetujuan penjualan rumah gono-gini, maka perbuatan
TERGUGAT I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan PENGGUGAT sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, dan karenanya
menjadi batal demi hukum. --------------------------------------------------------------------
9. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III dengan Akta Jual Beli No. 153/2013
tanggal 13 juni 2013 dan Sertifikat Hak Milik No. 3032/kel.Kecapi didaftarkan
ke kantor Pertanahan Kota Cirebon (TERGUGAT IV) untuk dibalik nama ke
atas nama TERGUGAT II, Dan sekarang oleh TERGUGAT IV telah diterbitkan
Sertifikat Hak Milik No. 3032/kel. kecapi atas tanah dan rumah gono-gini yang
belurn dibagi tersebut ke atas nama TERGUGAT II. -----------------------------------
Bahwa perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang telah memproses
balik nama dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.3032/kel. kecapi ke atas
nama TERGUGAT II berdasarkan akta jual beli No. 153/2013 Tgl.13 juni 2013
yang cacat hukum dan batal demi hukum tersebut, adalah tidak sah dan
Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II yang sekarang berada ditangan
TERGUGAT II tersebut menjadi tidak mempunyai Kekuatan Hukum. --------------
10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka PENGGUGAT perlu
mengajukan tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang
Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya sesuai SHM No.3032/kel.kecapi,
seluas 254 m2 terletak dan setempat dikenal Jl. Gunung Merapi IV No.221
RT.06, RW.14, Kel.Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Yang sekarang
ditempati oleh TERGUGAT II serta harta kekayaan lain milik TERGUGAT I
baik harta bergerak maupun harta tetap, baik yang sekarang ada maupun
yang akan ada dikemudian hari. -------------------------------------------------------------
Page 5
Halaman 5 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
11. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan tuntutan uang paksa (dwang soom)
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan
TERGUGAT I lalai menjalankan isi putusan Pengadilan ini. --------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Cirebon cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
memanggil pihak-pihak ke persidangan, selanjutnya berkenan memutuskan : --------
DALAM PROVISI:
- Mengosongkan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah
diatasnya sesuai SHM No.3032 /Kel.Kecapi seluas 254 m2 yang terletak dan
setempat dikenal Jl. Gunung Merapi IV No.221 RT.06 RW.14, Kel Kecapi
Kec.Harjamukti Kota Cirebon yang sekarang ditempati TERGUGAT II atau
siapa saja yang rnendapatkan hak darinya sampai dengan adanya putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. --------------------------
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -------------------------------------
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai SHM
No.3032 /Kel.Kecapi seluas 254 m2 terletak dan setempat dikenal Jl.Gunung
Merapi IV RT.06, RW.14, Kel.Kecapi, Kec.Harjamukti Kota Cirebon, sebagai
harta bersama/gono-gini milik PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang belum
dibagi secara hukum ; ----------------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan perabotan se-isi rumah gono gini berupa lemari, bufet tempat tidur,
meja makan, sofa, kursi tamu, kulkas. TV Warna, peratatan dapur yang dibawa
kabur TERGUGAT I adalah harta gono-gini yang belum dibagi secara hukum ;--
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan rnelawan hukum yang
merugikan PENGGUGAT sesuai Pasal 1365 KUHPerdata : ----------------------------
5. Menyatakan Akta Jual Beli No.153 / 2013 tgl. 13 juni 2013 yang dibuat
dihadapan TERGUGAT III tidak sah dan Batal Demi Hukum dengan segala
akibat hukumnya ;----------------------------------------------------------------------------------
6. Menyatakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.3032/Kel.Kecapi keatas
Page 6
Halaman 6 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
nama TERGUGAT II yang dibuat dan didasarkan Akta Jual Beli No. 153/2013
tgl. 13 juni 2013 yang dilakukan TERGUGAT IV adalah tidak sah dan batal demi
hukum; ------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3032/kel.kecapi. atas nama TERGUGAT ll
yang dibuat oleh TERGUGAT IV berdasarkan Akta Jual Beli No.153/2013 tgl.13
juni 2013 yang dilakukan TERGUGAT IV adalah tidak sah dan batal demi
hukum. ------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Menyatakan PENGGUGAT berhak setengah bagian dari hasil penjualan harta
bersama/gono-gini baik yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah
diatasnya sesuai SHM No.3032/keI.Kecapi tersebut, maupun perabotan seisi
rumah gono-gini yang telah dibawa kabur TERGUGAT I tersebut tanpa
membaginya sesuai hukum ; --------------------------------------------------------------------
9. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan uang penjualan rumah gono-
gini yang belum dibagi tersebut kepada TERGUGAT II sebesar Rp
535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah): -----------------------------------
10.Menghukum TERGUGAT II untuk mengosongkan obyek sengketa berupa
sebidang tanah dan bangunan rumah sesuai SHM No.3032/kel.kecapi tersebut
diatas atau siapapun yang mendapatkan hak darinya sampai dengan adanya
putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----------------
11.Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bestag) yang telah
diletakkan ; ------------------------------------------------------------------------------------------
12. Menghukum TERGUGAT I, untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada
PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari
keterlambatan menjalankan isi putusan ini;--------------------------------------------------
13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV
untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini; -----------------------------------------------
14. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara ini .------------------------
Page 7
Halaman 7 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
ATAU
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan hukum dan hati nurani ( ex aequo et bono).; -----------------------------------
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal, 17 Juli 2014,
Nomor : 58/Pdt/G/2013/PN.CN yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------
DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat. ----------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi- eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan -
Tergugat IV untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. --------------------------------------
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). --------------
Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cirebon
kepada Terbanding IV semula Tergugat IV yang dibuat oleh Muhamad Ali
Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 Agustus 2014 ; ----------------
Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2014
bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Juli 2014, Nomor :
58/Pdt.G/2013/PN.Cn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding ; ----------------------------------------------------------------------------------------------
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor :
58/PDT/G/2013/PN.CN, dibuat oleh Suwarno,SH Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Banjarnegara dan Muhamad Ali Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon,
yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at tanggal 29
Agustus 2014 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I,
diberitahukan pula kepada Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II
dan Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2014, kepada Terbanding IV semula
Tergugat IV pada tanggal 06 Agustus 2014 ;------------------------------------------------
Page 8
Halaman 8 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
Membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada
tanggal 05 Agustus 2014 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I
semula Tergugat I pada tanggal 16 September 2014; ------------------------------------
Membaca pemberitahuan penyerahan Memori Banding dari Pembanding
semula Penggugat , yang ditujukan kepada Terbanding I semula Tergugat I
pada tanggal 29 Agustus 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan
Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada pada tanggal 20
Agustus 2014, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 18
Agustus 2014, ; -------------------------------------------------------------------------------------
Membaca Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding
yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 23 September 2014, kepada Terbanding II semula
Tergugat II , dan Terbanding III semula Tergugat III serta kepada Terbanding IV
semula Tergugat IV pada tanggal 19 September 2014 ; ---------------------------------
Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage )
Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.CN yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Sumber dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon, yang isinya
pada pokoknya menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat
pada tanggal 12 Nopember 2014 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I ,
dan Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III serta
kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 10
Nopember 2014, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.CN, dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari
sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di
Bandung untuk diperiksa pada tingkat banding ; -------------------------------------------
Membaca dan memperhatikan jawaban gugatan tertanggal 25 Juni 2014, yang
berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------
I Dalam Eksepsi
1) Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir atau Absolute
Competency). -------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 134 HIR Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat,
Pengadilan Negeri Cirebon (Peradilan umum) tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini karena dasar dari gugatan ini
menyangkut tentang pembagian harta bersama setelah terjadi proses
Page 9
Halaman 9 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
perceraian untuk yang beragama islam dan hal ini yang mempunyai
kewenangan mengadili yakni Peradilan agama bukanlah merupakan
kewenangan peradilan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir
dirubah dengan UU No 50 Tahun 2009 dan oleh karena itu haruslah
dinyatakan oleh hakim secara ex-officio. --------------------------------------------------
Pasal 1 Angka 1 Dalam Undang-Undang No 50 tahun 2009 yang dimaksud
dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama
Islam. Dan Pasal 49 huruf a Pengadilan agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, antara Tergugat I
dan Penggugat beragama islam dan menuntut adanya pembagian gono-gini
dalam perkara aquo yang merupakan imbas dari putusnya perkawinan
Penggugat dan Tergugat I maka dipastikan perkara aquo yang berwenang
mengadili adalah Pengadilan Agama (Vide Putusan MA No. 317 K/Pdt/1984),
yaitu "dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka
ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena
jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang". ------------------------------
2) Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). ------------------------------------------------
Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang
ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum padahal agar gugatan
dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau
tegas (duidelijk) dimana Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar
hukum yang jelas, apakah gugatan ini didasarkan pada gugatan Pembatalan
Jual Beli ataupun pembagian harta gono-gini ataupun Perbuatan melawan
hukum.----------------------------------------------------------------------------------------------
3) Exceptio Dilatoir, ---------------------------------------------------------------------------------
Yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di
pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih
terlampau dini bilamana jual beli objek sengketa tidak sah dikarenakan
merupakan harta bersama yang belum dibagi maka terlebih dahulu adanya
penetapan dari pengadilan agama mengenai objek sengketa merupakan harta
bersama yang belum dibagi dan mengenai hak masing-masing; -------------------
Namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak
sependapat dengan Para Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut:-----
Page 10
Halaman 10 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
II. Dalam Pokok Perkara -----------------------------------------------------------------------------
Bahwa Tergugat menyangkal dalil- dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali
apa yang telah di akuinya secara tegas sebagai berikut: ------------------------------
1. Bahwa benar Tergugat I adalah mantan suami dari penggugat. --------------------
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut diperoleh dua orang anak yakni Fiqa
Anniza Aunurochmah dan Muhamad Ghazzi Alghifari. --------------------------------
3. Bahwa tidak benar Tergugat I mengambil barang-barang perabot rumah
tangga melainkan pada tanggal 15 Maret 2012 Penggugat datang kerumah
Tergugat yang mengambil perabotan rumah tangga berupa peralatan dapur,
kompor gas dan satu set sofa. ---------------------------------------------------------------
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I selama masa waktu
perkawinan telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan
bangunan rumah diatasnya sesuai sertifikat hak milik No. 3032 Kelurahan
Kecapi Kota Cirebon seluas ± 254 m2 terletak Jl. Gunung Merapi IV No. 221 RT
06 RW 14 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti (Objek a quo).-----------------
5. Bahwa benar Tergugat I melakukan jual beli Objek a quo kepada Tergugat II
sesuai dengan Akta Jual Beli 153/2013 yang dibuat dihadapan Tergugat III dan
memproses balik nama kepada Tergugat IV dan telah muncul SHM No. 3032
atas nama Tergugat II. -------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum dibuat
dihadapan Tergugat III dilampirkan surat persetujuan Penggugat tertanggal 20
Januari 2012 bukanlah tanggal 22 januari 2012 seperti yang tercantum dalam
petitum point 5 (perbaikan gugatan) Penggugat. ----------------------------------------
7. Bahwa nominal harga dari sebuah jual beli tidak dipatok berdasarkan NJOP
(Nilai jual objek pajak) melainkan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak
penjual dan pihak pembeli. --------------------------------------------------------------------
8. Bahwa tidaklah benar bilamana Penggugat tidak mengetahui akan adanya jual
beli tersebut dikarenakan Penggugat sendiri menandatangani surat
persetujuan tertanggal 20 Januari 2012 sebelum perceraian dan Penggugat
sendiri menerima dengan baik uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh
juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) hasil dari penjualan objek
aquo pada tanggal 15 Juni 2013 yang diberikan kepada Tergugat I kepada
orangtua perempuan Penggugat. -----------------------------------------------------------
Page 11
Halaman 11 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
9. Bahwa sangatlah tidak mungkin Penggugat tidak membaca ataupun tidak
diberitahu isi dari surat pesetujuan untuk menandatangani dikarenakan status
sosial dari Penggugat merupakan orang berpendidikan apalagi mengenai
penjualan objek a quo dimana Penggugat sendiri masih mempunyai sebagian
hak.---------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa adapun penetapan maupun pembagian harta bersama merupakan
kewenangan Pengadilan Agama dikarenakan baik Pengugat maupun Tergugat
I beragama islam.---------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka TERGUGAT mohon Pengadilan
agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan: ----------------------------
DALAM EKSEPSI:
I. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ------------------
II. DALAM POKOK PERKARA: --------------------------------------------------------------------------------
1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; ----------------------------------------
2. Menolak Sita Jamin atas Objek Aquo; ---------------------------------------------------------
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dibuat
dihadapan Tergugat III yang tertuang dalam AJB 153/2013 adalah sah
menurut hukum bukanlah Perbuatan Melawan Hukum; -------------------------------
4. Menyatakan bahwa uang paksa yang dimohon oleh PENGGUGAT adalah
sama sekali tidak tepat; ------------------------------------------------------------------------
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara
serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi; -------------------------
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari
perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------------------
ATAU
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para TERGUGAT mohon agar diberikan
putusan yang seadil-adilnya.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 17 Juli 2014,
Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.CN diajukan oleh Pihak Pembanding semula Penggugat
tanggal 25 Juli 2014 , pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam
tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------
Page 12
Halaman 12 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat
menyatakan banding dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya
keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 58/Pdt.G/2013/PN.CN
tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan dalam pertimbangan hukum maupun
amar putusannya telah keliru dan sama sekali tidak mempertimbangkan
secara bijaksana sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan
pengadilan serta alat-alat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan baik
oleh Penggugat maupun Tergugat I dimana telah terbukti adanya “
Perbuatan melawan hokum “ yang telah dilakukan Tergugat I kepada
Penggugat yaitu tentang surat pernyataan /surat persetujuan tanggal 20
Januari 2014 yang dibuat secara dibawah tangan atas niat dan inisiatif
serta diketik computer oleh Tergugat I dengan adanya tekanan dan
paksaan tanpa dibacakan dahulu maksud tujuan surat persetujuan
tersebut didepan Penggugat, hal ini telah melanggar pasal 1329-1324
KUHPerdata ; ----------------------------------------------------------------------------
- Mejelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan amarnya juga kurang
tepat, yaitu dengan tidak dipertimbangkan adanya Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI, No. 144.K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1968
yang menyebutkan “ Sejak berlakunya Undang-Undang RI No.1 tahun
1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya
perceraian harta bersama tersebut harus dibagi rata antara bekas
suami-istri “; Padahal terbukti dalam persidangan disertai dengan
keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi-saksi
yang diajukan Tergugat I dan telah disumpah mengatakan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat dahulu suami istri yang telah
bercerai, yang memiliki harta bersama sebidang tanah dan rumah
diatas seluas lebih kurang 254 M2 SHM No. 3032/Kel.Kecapi terletak di
Jl.G Merapi IV No. 221 Rt. 06.Rw.14 Kel.Kecapi Kec.Harjamukti-Kora
Cirebon, yang telah dijual oleh Penggugat dihadapan Notaris/Tergugat
III dan dibalik nama oleh BPN Kota Cirebon/Tergugat IV dengan harga
Rp. 535.000.000,- ( lima ratus tiga puluh lima juta rupiah ), sedangkan
Tergugat I atas penjualan harta bersama tersebut hanya memberikan
Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) saja ; -------------------------------
Page 13
Halaman 13 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
Menimbang, bahwa pihak Terbanding I semula Tergugat I mengajukan
Kontra Memori Banding , yang pada pokoknya : -----------------------------------------------
1. Bahwa Terbanding berpendapat “Putusan Pengadilan Negeri Cirebon
nomor 58 / Pdt.G / 2013 / PN.CN adalah telah tepat dan benar” sehingga
Permohonan Baning dari Pembanding patut ditolak ; ------------------------------
2. Bahwa ; selanjutnya Terbanding akan MENANGGAPI alasan-alasan
keberatan dari Pembanding sebagaimana ter urai dibawah ini :
2.1. Tanggapan terhadap keberatan pertama :
a. Tentang keberatan Pemanding yang berpendapat adanya
tekanan dan paksaan serta tanpa dibacakan dahulu maksud
Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2014 ;
- Bahwa ; keberatan Pembanding tersebut menjadi “tidak jelas”
karena dalam perkara aquo, tidak pernah ada Surat
Pernyataan tertanggal 20 Januari 2014 . Adapun bukti Surat
dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan tertanggal 20
Januari 2012 ; ----------------------------------------------------------------
- Bahwa ; apabila yang dimaksud Pembanding dalam memori
bandingnya adalah Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari
2012 maka alasan Pembanding dalam hal tersebut Patut
Ditolak ; karena alasan tersebut HANYA OPINI Pembanding
yang tanpa didukung alat bukti sama sekali ;-------------------------
- Bahwa ; dimuka persidangan Penggugat/ Pembanding “tidak
pernah membuktikan” adanya tekanan dan paksaan
sebagaimana dimaksudnya; Bahkan dimuka persidangan
berdasarkan keterangan saksi Penggugat sendiri bernama
FADLI serta didukung keterangan saksi Tergugat bernama
SALAMUN DWIDJOSAPUTRO kedua saksi tersebut
menerangkan bahwa Surat Pernyataan ditanda tangani di
rumah Penggugat yang mana pada waktu itu orang tua
Penggugat juga berada di rumah ; sehingga dari kondisi
tersebut TIDAK MUNGKIN ADA PEMAKSAAN ; Dus oleh
karena itulah maka Penggugat / Pembanding tidak dapat
membuktikan adanya paksaan tersebut ; -----------------------------
Page 14
Halaman 14 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
- Selanjutnya adalah menjadi ANEH keberatan Pembanding
yang berpendapat Surat Pernyataan tersebut tidak dibacakan
dahulu maksudnya ; --------------------------------------------------------
- Bahwa ; Penggugat/ Pembanding adalah TIDAK BUTA HURUF
; ini terbukti dari Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh
Penggugat Prinsipal ( bukan di bubuhi Cap Jempol ) sehingga
alasan keberatan Pembanding menjadi janggal ; -------------------
b. Tentang meterai yang tanpa tanggal ;
- Bahwa Terbanding menolak keberatan tersebut ; ------------------
- Bahwa ; sebenarnyalah tujuan dari pada materai adalah
Pembayaran beban pajak kepada negara . Dan Surat
Pernyataan aquo telah ditempeli materai yang cukup ;
ARTINYA beban pajak kepada negara telah terpenuhi ;
ADAPUN penilaian tentang Sah dan Tidak Sah nya ataupun
penialaian tentang Mempunyai Kekuatan Hukum atau tidak ;
hal tersebut adalah KEWENANGAN Pengadilan untuk
menilainya ; yang dalam hal ini Pengadilan telah menilai Surat
Penyataan tersebut Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum ;
sehingga dengan demikian alasan/ keberatan Pembanding
patut ditolak ; -----------------------------------------------------------------
2.2. Tanggapan terhadap keberatan kedua :
a. Tentang penerapan Yurisprudensi MARI No.144 K/Sip/1974
- Bahwa ; menurut Terbanding, yurisprudensi tersebut “tidak
dapat diterapkan” dalam perkara ini karena sesuai dengan
“titel gugatan Penggugat Pembanding adalah Gugatan
Pembatalan Akta Jual Beli Nomor 153/2013 tanggal 13 Juni
2013 dengan segala akibat hukumnya” BUKAN gugatan
Pembagian Harta Bersama; ----------------------------------------------
Kondisi tersebut juga dapat dilihat dari OBYEK GUGATAN
yang hanya mempermasalahkan satu Obyek harta ; sedangkan
dari keterangan para saksi; baik saksi Penggugat Pembanding
maupun saksi Tergugat Terbanding kesemuanya menerangkan
bahwa Harta Bersama tersebut lebih dari satu Obyek ; namun
tidak dijadikan Obyek Sengketa, hal ini meninjukan substansi
gugatan Penggugat/Pembanding bukan masalah Pembagian
Page 15
Halaman 15 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
Harta Bersama ; sehingga Yurisprudensi tersebut tidak dapat
diterapkan dalam perkara ini ; --------------------------------------------
b. Tentang harga rumah Rp.535.000.000
Bahwa ; dimuka persidangan Penggugat/Pembanding “sama sekali
tidak membuktikan bahwa harga rumah adalah sebesar
Rp.535.000.000” sehingga keberatan Pembanding yang “tidak
didukung alat bukti tersebut Harus Ditolak ; ----------------------------------
c. Tentang pemberian uang Rp.20.000.000,-
Bahwa ; keberatan Pembanding yang berpendapat uang
Rp.20.000.000 diberikan kepada H.SLAMET sambil terburu-buru pergi
/ kabur ke Banjarnegara; -----------------------------------------------------------
Maka kalimat tersebut dapat menjadi FITNAH yang tanpa alat bukti; --
Pada saat itu Tergugat Terbanding datang dan pulang dengan
SOPAN SANTUN dan ETIKA orang timur ; sama sekali TIDAK
KEBURU-BURU DAN KABUR seperti kalimat Pembanding ; ------------
Bahwa ; berdasarkan keterangan para saksi ; Terbanding telah
memberikan uang Rp.20.000.000 kepada Penggugat ; -------------------
Cobalah Pembanding MELOGIKA sedikit ; untuk urusan apa Tergugat
/Terbanding memberikan uang kepada H. SLAMET sedangkan istri
Tergugat adalah Penggugat BUKAN H.Slamet ; -----------------------------
Atas dasar penjelasan tersebut maka alasan Pembanding menjadi
tidak logis dan patut ditolak ; ------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama
berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal
17 Juli 2014, Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.CN, memeriksa dan membaca serta
memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding
semula Penggugat , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua yang
dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada
dasarnya tidak mengungkap hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan
pengulangan tentang apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat
pertama dan Memori Banding merupakan tanggapan atas putusan tersebut atas
dasar hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua
keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah
dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini
Page 16
Halaman 16 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam
tingkat banding ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah
memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan
yang menjadi dasar putusan tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam
memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri
Cirebon No. 58/Pdt.G/2013/PN.CN, tanggal 17 Juli 2014 yang dimintakan banding
tersebut patut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya
haruslah dikuatkan ; -----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini ; -------------------------------------------------
Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
bersangkutan ;-------------------------------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I :
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor :
58/Pdt.G/2013/PN.CN, tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding
tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam dalam tingkat banding Sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------
DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Rabu tanggal 13 Mei 2015, oleh kami
H. EDWARMAN, SH selaku Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, SH,.MH dan
H. LEXSY MAMONTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
170/PDT/2015/PT.BDG, tanggal 21 April 2015, untuk memeriksa dan mengadili
Page 17
Halaman 17 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada Hari Rabu tanggal 20
Mei 2015 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim -Hakim
Anggota serta dibantu oleh SUKIRMAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa
hadir oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .-----------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA,
ttd
KAREL TUPPU, SH.MH
HAKIM KETUA,
ttd
H. EDWARMAN, SH
ttd
H. LEXSY MAMONTO,.S.H,.M.H
Panitera Pengganti
ttd
S U K I R M AN, SH
Perincian biaya perkara :
Redaksi Putusan ………………… Rp. 5.000,
Materai …………………………. Rp. 6.000,-
Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,-
Jumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)